Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Penerbitan demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Ekonomi
Teuku Taufiqulhad yang juga Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, menduga ada kelompok tertentu yang melakukan penekanan terhadap Presiden Joko Widodo
Nasional
Pimpinan Fraksi PAN MPR, Menolak Perppu Ormas dengan tiga alasan. pertama, tidak ada unsur kegentingan yang memaksa. Kedua, tidak ada kekosongan hukum, dan ketiga jalan yang mungkin haruslah berupa revisi UU, tidak perlu Perppu.
Nasional
Setelah melalui mekasme loby dan voting, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas menjadi Undang-Undang (UU).
Nasional
Sekitar 300 an massa dari Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat (AMMBU) menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, Senin (23/10/2017). Mereka meminta agae DPR tidak mengesahkan Perppu Ormas.
Berita Sumut
Pengambilan Keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal diputuskan pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (26/10).
Berita Sumut
Presidium Alumni 212 dan 23 ormas lainnya akan melakukan aksi jalan kaki alias longmarch dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Timur dalam aksi 287 pada hari ini, Jumat (28/7/2017).
Nasional
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono, mengatakan Perppu Ormas menghapuskan seluruh mekanisme uji lembaga peradilan yang diatur Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
Nasional