Faisal menjelaskan, dari total 4.432 kegiatan yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 723 kegiatan merupakan pembangunan infrastruktur dan 3.709 kegiatan lainnya merupakan kegiatan noninfrastruktur. "Dari total pagu tersebut, sebanyak Rp1,5 triliun sudah berkontrak," kata Faisal.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bersama Menhum Resmikan 6.110 Posbankum, Akses Bantuan Hukum Kini Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

"Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus berupaya merealisasikan program pembangunan sehingga bisa cepat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Beberapa program yang masuk dalam PHTC antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis, Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal dan Solutif (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gandeng UNICEF Perluas Akses Sanitasi dan Percepat Penurunan Stunting

"Diharapkan pembangunan-pembangunan ini dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Sumut, karena program-program ini mencakup seluruh bidang dan sektor," kata Faisal.

Baca Juga:

• Pemko T.Tinggi dan Bank Sumut Siap Luncurkan QRIS Dinamis

"Kami yakin setelah Posbankum 100% di Sumut masyarakat desa dan kota tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mendapat bantuan hukum, tidak perlu lagi melalui jalur yang kompleks untuk mendapatkan keadilan," kata Bobby Nasution usai peresmian Posbankum di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• 6.110 Posbankum Telah Terbentuk di Sumut, Program PRESTICE Dukung Penyelesaian Perkara Secara Damai

"Teknologi, perekonomian di daerah kita begitu dinamis dan bergerak cepat, gesekan antar masyarakat atau dengan korporasi hampir tidak bisa dihindarkan, tetapi dalam hati yang terdalam Saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan dan berlarut-larut," kata Bobby Nasution.

"PR-nya tinggal satu, bupati/walikota perlu menetapkan hukumannya misal membersihkan tempat ibadah, jalan atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum," ujar Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Tingkatkan Layanan Kesehatan Mata, Gubernur Bobby Nasution Gandeng RS Mata Cicendo

"Bisa dilakukan (penyelesaian masalah hukum) melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa (program Kejaksaan) atau Babinsa TNI, yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," kata Supratman Andi Agtas.

"Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum dan ini menjadi salah satu indikator Saya apakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak, kami sangat berharap ini benar-benar terlaksana karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo," kata Supratman.

Baca Juga:

• Ikuti Instruksi Gubernur Bobby Nasution, Pemprov Sumut Gelar Apel Kendaraan Dinas dan Pastikan Taat Pajak

Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar publik harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat, terukur, serta mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan.

Baca Juga:

• Diisukan Pengolahan Bahan Kimia Tidak Standar, Kepala IPA Delitua Tirtanadi Angkat Bicara

Namun demikian, kata Padian penyebab teknis tersebut tidak menghapus tanggung jawab Perumda Tirtanadi sebagai penyelenggara layanan publik. Masyarakat berhubungan dan membayar layanan kepada Tirtanadi, bukan kepada penyedia listrik. Karena itu, segala risiko operasional yang berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan seharusnya telah diantisipasi melalui sistem mitigasi yang memadai.

Lebih lanjut Padian Adi menyampaikan, distribusi air bersih melalui mobil tangki ke kecamatan-kecamatan terdampak juga tidak boleh hanya menjadi formalitas atau sekadar menunjukkan kehadiran di lapangan. Distribusi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan yang wajib dipenuhi selama masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih.

Baca Juga:

• Polisi Dalami Air Gun Digunakan Preman Kampung Aniaya Pasutri

"Desakan Gubernur Sumatera Utara kepada PLN agar memberikan kompensasi kepada masyarakat akibat pemadaman listrik patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan kepada konsumen. Namun, prinsip yang sama juga seharusnya diterapkan terhadap gangguan layanan air bersih yang dialami pelanggan Perumda Tirtanadi," tegasnya.

Karena itu, tambah Padian Adi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Tirtanadi perlu memastikan adanya pertanggungjawaban yang adil kepada pelanggan terdampak. Selain mempercepat normalisasi layanan dan memastikan distribusi air bersih berjalan optimal, perlu dipertimbangkan adanya bentuk kompensasi, keringanan tagihan, atau kebijakan lain yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan.

Baca Juga:

• Anis Hadj Moussa Mengantarkan Aljazair Menang

Keadilan bagi konsumen menuntut adanya standar yang sama bagi seluruh penyelenggara layanan publik, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi tanpa membedakan apakah gangguan berasal dari sektor kelistrikan maupun layanan air bersih.

Baca Juga:

• Polda Sumut Razia THM di Medan, Gunakan Alat Tes Liur Deteksi Etomidate untuk Pertama Kalinya