https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Wed, 08 Jul 2026 01:37:16 +0700+0700 id-ID Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi PKS Sampaikan Catatan Penting untuk Pemko Medan Tue, 07 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi PKS Sampaikan Catatan Penting untuk Pemko Medan]]>

MATATELINGA,Medan : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

[adsense]

Sorotan utama diarahkan pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga banyaknya program yang dinilai tidak berjalan optimal.

Meski demikian, Fraksi PKS tetap menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/07/2026).

[adsense]

Kasman mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik.

Namun di balik opini WTP tersebut, Fraksi PKS menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan.

[adsense]
Baca Juga:

Salah satunya adalah tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp592,217 miliar. Menurut PKS, besarnya SiLPA menunjukkan pemerintah belum mampu menyerap anggaran secara maksimal.

"Kami menilai Pemerintah Kota Medan tidak mampu menyerap anggaran. Ke depan kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali," tegas Kasman.

[adsense]

Fraksi PKS juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp6,324 triliun atau 90,80 persen dari target. Meski lebih baik dibanding tahun sebelumnya, masih terdapat target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp640,857 miliar.

Lebih jauh, PKS menilai rendahnya realisasi PAD menjadi persoalan serius. Dari target Rp3,706 triliun, pemerintah hanya mampu merealisasikan Rp3,093 triliun sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp613,006 miliar. Menurut PKS, rendahnya penerimaan pajak daerah, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menjadi penyebab utama tidak tercapainya target PAD.

[adsense]
Baca Juga:

Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa tidak tercapainya target PAD berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan dan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan DPRD.

Selain persoalan pendapatan, PKS menyoroti tidak adanya kontribusi laba dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) kepada Pemerintah Kota Medan sepanjang 2025. Padahal pada tahun sebelumnya Perumda masih mampu memberikan dividen kepada daerah. Karena itu, PKS meminta evaluasi menyeluruh terhadap Perumda Rumah Potong Hewan dan Perumda Pembangunan agar tidak terus menjadi beban APBD.

[adsense]

Di sektor infrastruktur, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Medan menunda program pembangunan drainase hingga tersedia kajian jaringan drainase yang komprehensif. Menurut PKS, pembangunan tanpa kajian yang matang berpotensi membuat anggaran menjadi mubazir dan tidak efektif mengatasi banjir.

PKS juga menyoroti besarnya anggaran yang tidak terserap di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimtaru) yang mencapai Rp214,138 miliar. Fraksi meminta penyusunan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan anggota DPRD.

[adsense]
Baca Juga:

Selain itu, PKS meminta Pemerintah Kota Medan mengevaluasi sistem pendataan desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

[adsense]

Di bidang pelayanan publik, Fraksi PKS mendorong peningkatan kualitas pelayanan Universal Health Coverage (UHC) mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, baik untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap. PKS juga mengusulkan agar bantuan hibah bagi kegiatan magrib mengaji, bilal mayit, sintua, dan guru sekolah minggu disalurkan melalui Dinas Sosial serta perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial dan keagamaan.

[adsense]

Fraksi PKS turut mengusulkan agar DPRD memiliki indikator yang jelas dalam mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"PKS mengusulkan minimal 90 persen target kinerja harus tercapai. Jika tidak, DPRD meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan evaluasi terhadap OPD terkait, " ungkapnya.

[adsense]
Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Kasman meminta Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

"Fraksi PKS menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, " pungkasnya.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190732/setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-fraksi-pks-sampaikan-catatan-penting-untuk-pemko-medan/ DPRD Kota Medan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Tue, 07 Jul 2026 20:34:00 +0700+0700 <![CDATA[DPRD Kota Medan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025]]> MATATELINGA -DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025, Senin (7/7/2026).

[adsense]
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen yang didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen, Hadi Suhendra dan Rajudin Sagala. Turut hadir, para anggota DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Pada rapat paripurna tersebut, diawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Laporan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen.

[adsense]
Baca Juga:
Dalam laporannya disampaikan, Badan Anggaran DPRD Kota Medan telah melaksanakan proses pembahasan hingga finalisasi Ranperda Kota Medan Medan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 bersama dengan Tim Anggaran Pemko Medan dan kepala SKPD di Pemko Medan.

"Berdasarkan hasil rapat finalisasi, Badan Anggaran DPRD Kota Medan menyampaikan beberapa catatan, pendalaman dan rekomendasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025," kata Zulkarnaen.

[adsense]

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen saat menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan.


Adapun beberapa catatan dan pendalaman dimaksud, yaitu pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp 6,3 triliun. Pendapatan daerah ini telah mencapai 90,8 persen dari target Rp 6,9 triliun. Kemudian, anggaran belanja daerah Pemko Medan tahun 2025 sebesar Rp 7,07 triliun. Anggaran belanja ini telah direalisasikan 82,56 persen atau Rp 5,8 triliun.

[adsense]
Baca Juga:
Selanjutnya, anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp 105,07 miliar dan telah terealisasi 100 persen. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2025 sebesar Rp 592,2 miliar.

"Setelah mencermati serta melakukan kajian terhadap paparan yang disampaikan Tim Anggaran Pemko Medan, Badan Anggaran DPRD Kota Medan perlu memberikan catatan dan rekomendasi terhadap pengajuan Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025," ungkap Zulkarnaen.

[adsense]
Pertama, Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk menyusun serta melakukan revisi terhadap Sistem Aplikasi Pengelolaan Daerah (SAPD) agar selaras dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta Badan Keuangan Dan Aset Daerah untuk menyempurnakan data sehingga rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Tahun Anggaran 2025 selaras dan konsisten.

"Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta agar data pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi (SDAMBK) kota dalam Lampiran I.3 disempurnakan guna menjamin akurasi, konsistensi, dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.

[adsense]
Baca Juga:
Tak hanya itu, Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta Pemko Medan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini mengingat masih tingginya disparitas antara target APBD dengan realisasi pendapatan pada Tahun 2025," papar Zulkarnaen.

Lebih lanjut disampaikannya, dalam upaya peningkatan potensi PAD (pajak daerah dan retribusi daerah), Pemko Medan melalui TAPD Kota Medan supaya melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan regulasi yang selama ini masih belum mencerminkan pengoptimalisasian sektor pendapatan secara komprehensif.

[adsense]
Menurutnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut disinyalir terjadi karena kebocoran pada pos penerimaan daerah. Karena itu, Pemko Medan diharapkan melakukan pemetaan ulang seluruh potensi penerimaan asli daerah, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran yang aelama ini masih terjadi.

"Juga, diharapkan mampu melakukan inovasi yang terpadu dalam hal meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam menggali aumber pendapatan baru," tambah Zulkarnaen.

[adsense]
Baca Juga:
Setelah penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Seluruh fraksi setuju tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025. Meski setuju, fraksi-fraksi pun menyampaikan catatan dan saran.

Mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus menyampaikan bahwa dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun 2025, secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan hukum dan perundangan-undangan yang ada. Legitimasi yuridis formil ini kemudian ditindaklajuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemko Medan tahun 2025 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

[adsense]

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus membacakan pendapat Fraksi PDI Perjuangan.


"Predikat WTP kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian terkait rekomendasi BPK di dalam LHP agar Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta rekomendasi tindaklanjut yang bersifat kepatuhan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 dan sekaligus menghapus potensi kerugian keuangan daerah, kami minta supaya ditindaklanjuti dan diharapkan tidak terulang kembali pada pengelolaan keuangan daerah Kota Medan pada APBD berikutnya," ungkap Robi Barus.

[adsense]
Baca Juga:

Anggota DPRD Kota Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis membacakan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Mewakili Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Kasman bin Marasakti Lubis menyampaikan bahwa fraksinya menyoroti terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rendahnya realisasi PAD hingga banyaknya program yang dinilai tidak berjalan optimal.

[adsense]
"SiLPA Tahun 2025 yang mencapai Rp 592,217 miliar terbilang besar. SiLPA ini menunjukkan pemerintah belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Ke depan kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali," tegasnya.

Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Fauzi menyatakan bahwa fraksinya mencatat Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas, antara lain peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan banjir.

[adsense]
Baca Juga:

Anggota DPRD Kota Medan, Fauzi membacakan pendapat Fraksi Partai Gerindra.


"Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Medan atas amanah yang telah diberikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Fauzi.

[adsense]
Mewakili Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Modesta Marpaung mengatakan bahwa fraksinya memberikan sejumlah masukan yakni melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja OPD dengan menerapkan kebijakan manajemen secara profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi digital.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD, sambung dia, Pemko Medan harus mencari berbagai upaya terobosan agar penerimaan PAD di tahun berjalan dan mendatang dapat lebih optimal pengelolaannya.

[adsense]
Baca Juga:

Anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung membacakan pendapat Fraksi Partai Golkar.


"Kemudian, meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu sumber PAD potensial di masa yang akan datang dengan membenahi manajemen secara profesional untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, membenahi infrastruktur Kota Medan agar bebas dari jalan rusak dan banjir, tertata rapi, bersih dan indah serta sarana dan prasarana transportasi terpadu agar Kota Medan terhindar dari kemacetan," papar Modesta.

[adsense]
Mewakili Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Muslim Harahap menyampaikan bahwa fraksinya menilai dana sisa anggaran harus ditekan hingga mendekati angka nol. Namun realisasi APBD tahun 2025 masih terdapat SiLPA Rp 592 miliar. Ini tentunya masih menunjukkan kalau Pemko Medan belum optimal dalam mengeksekusi program pembangunan masyarakat.

Lalu, lanjut dia, masih kecilnya alokasi anggaran untuk daerah Medan Utara dan belum menggambarkan isi dari RPJMD yang menyatakan anggaran untuk Medan Utara sebesar 35 persen dari jumlah APBD Kota Medan.

[adsense]
Baca Juga:

Anggota DPRD Kota Medan, Muslim membacakan pendapat Fraksi Partai Demokrat.


"Fraksi Partai Demokrat berharap, untuk perencanaan dan pembahasan anggaran tahun berikutnya, diminta kepada seluruh OPD agar benar-benar matang dalam perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dalam rangka optimalisasi kinerja di setiap OPD dan diharapkan pula menjaga komitmen dalam menjalankan kesepakatan hasil kerja sehingga tidak terjadi lagi program dan kegiatan yang tidak terlaksana di tahun berikutnya," pungkasnya.

[adsense]
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Diutarakannya, berbagai masukan yang diberikan akan menjadi perhatian pemerintah dalam penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan.

Dia menegaskan, persetujuan bersama terhadap ranperda tersebut merupakan wujud komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemko Medan juga berkomitmen terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

[adsense]
Baca Juga:
Lebih lanjut, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan efektivitas belanja daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, pimpinan rapat meminta persetujuan para anggota dewan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

[adsense]
Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju sehingga ranperda tersebut disahkan melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Medan.


Pimpinan DPRD Kota Medan menyerahkan dokumen pendapat seluruh fraksi kepada Wali Kota Medan Rico Waas.

[adsense]
Baca Juga:

Dengan disetujuinya ranperda tersebut, tahapan selanjutnya adalah penyampaian kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Persetujuan seluruh fraksi mencerminkan adanya kesamaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.

[adsense]
Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung tertib hingga selesai. Keputusan bersama tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. (*)

[adsense]
Baca Juga:

Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/advertorial/190737/dprd-kota-medan-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-laporan-badan-anggaran-dan-pendapat-fraksi-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2025/ Maling Babakbelur Dimassa di Belawan Tue, 07 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Maling Babakbelur Dimassa di Belawan]]> MATATELINGA, Belawan :Andre pemilik rumah menyerahkan pelaku pencurian ke Polsek Belawan,Selasa ( 06/06/2026.)
Menurut keterangan Andre ( 33) warga Jalan Jawa Kelurahan Belawan ll Kecamatan Medan Belawan,rumahnya yang merangkap sebagai Dor Semer di bongkar pencuri pada Minggu malam ( 04/06/2026). Kejadian tersebut membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp 10 juta rupiah dan telah di laporkan kekantor Polsek Belawan dan korban sendiri langsung menyelidiki pelakunya.
Barang barang yang dicuri pelaku antara lain 2 unit mesin kompresi,2 unit kompo gas,1 tabung gas ukuran 15 kilo,2 panutan es dan sepatu.

[adsense]
[adsense]
Masih menurut Andre,hasil penyelidikan membuahkan hasil dan saat korban memintanya kepada pelaku,pelaku mengatakan bahwa barang barang telah di jual ke Marelan dan jika korban mau mengambilnya harus menyebutsnya.
Mendapat jawaban tersebut korban emosi,bersama saudaranya langsung menangkap pelaku namun pelaku melawan dan terjadi perkelahian.
Pelaku akhirnya dapat ditangkap setelah babak belur, tangannya di ikat dan langsung diserahkan korban ke Polsek Belawan.
Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong membenarkan bahwa pelaku pencurian dirumah korban dapat ditangkap. Saat ini pelaku warga Jalan Bunga Belawan tersebut sedang diperiksa petugasnya.***

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190735/maling-babakbelur-dimassa-di-belawan/ Buku Bertajuk Iran Pasca Revolusi Islam Karya Suhari Hammad Hira Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu Periode 2010–2015 Dirilis Tue, 07 Jul 2026 20:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Buku Bertajuk Iran Pasca Revolusi Islam Karya Suhari Hammad Hira Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu Periode 2010–2015 Dirilis]]> MATATELINGA, Yogyakarta :Buku bertajuk "Iran Pasca Revolusi Islam : Ideologi, Dinamika Politik dan Demokratisasi", karya Suhari Hammad Hira Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2010–2015, mendapat tanggapan dari salah seorang alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yokyakarta (UMY), Iwan Setiawan.
Melalui sebuah artikelnya disalah satu media online, Iwan Setiawan, dalam referensi atas terbitnya buku tersebut menuliskan, terbitnya buku "Iran Pasca Revolusi Islam," karya Suhari Hammad Hira Pane, merupakan kabar yang menggembirakan.
"Bukan hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami perkembangan politik Timur Tengah secara lebih objektif dan mendalam", tulis Iwan dalam referensinya itu.

[adsense]
[adsense]
Menurut Iwan, di tengah derasnya arus informasi yang sering kali menghadirkan Iran hanya dari sudut pandang konflik, sanksi ekonomi, program nuklir, maupun rivalitas geopolitik dengan negara-negara Barat, kehadiran buku ini memberikan perspektif yang berbeda.
Katanya, buku ini mengajak pembaca kembali kepada akar persoalan, yaitu bagaimana Revolusi Islam Iran lahir, bagaimana ideologi negara tersebut dibangun, serta bagaimana praktik politik dan demokratisasi dijalankan dalam sistem Republik Islam Iran.
"Sebagai alumni HI UMY, saya mengenal Suhari Pane sebagai pribadi yang memiliki minat besar terhadap studi Timur Tengah", tulisnya.
Disebutkannya,ketekunannya (Suhari Pane, red), dalam membaca literatur, mengkaji dinamika politik kawasan, dan menelaah berbagai teori hubungan internasional tercermin dalam karya ini. Apa yang dahulu merupakan skripsi sarjana, kini hadir dalam bentuk buku yang tetap relevan bahkan puluhan tahun setelah pertama kali ditulis.
Kata Iwan, yang sudah dikonfirmasi media online https://matatelinga.com, hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah karya ilmiah yang disusun dengan ketelitian, didukung argumentasi yang kuat, dan berlandaskan sumber-sumber akademik yang memadai akan mampu melampaui batas waktu.
"Justru dalam konteks perkembangan geopolitik dunia saat ini, isi buku ini menjadi semakin penting untuk dibaca", tegasnya.
Kata dia, Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah politik modern. Revolusi tersebut tidak sekadar mengganti pemimpin negara, tetapi mengubah secara fundamental sistem pemerintahan dari monarki absolut Dinasti Pahlavi menjadi Republik Islam yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi konstitusi dan penyelenggaraan negara.
Dalam referensinya, Iwan Setiawan menulis, perubahan tersebut memunculkan banyak pertanyaan yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi para ilmuwan politik.
Apakah sistem politik berbasis Islam mampu berjalan berdampingan dengan demokrasi? Bagaimana konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam negara yang juga memberikan posisi sentral kepada ulama? Bagaimana Iran mempertahankan kedaulatan politiknya di tengah tekanan negara-negara besar?
Iwan pun memberikan jawaban, pertanyaan-pertanyaan tersebut dibahas secara sistematis dalam buku ini. Penulis tidak terjebak pada sikap memuja ataupun menghakimi Iran. Sebaliknya, pembaca diajak melihat realitas secara akademik melalui pendekatan ilmu hubungan internasional dan ilmu politik.
Hal lain yang membuat buku ini menarik, kata Iwan, adalah keberaniannya mengkritisi cara pandang yang selama ini berkembang dalam politik internasional.
Selama beberapa dekade, demokrasi sering dipersepsikan identik dengan liberalisme Barat, sementara sistem politik yang berlandaskan Islam kerap dicap tidak demokratis. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat persoalan tersebut secara lebih kritis.
Di sisi lain, sejarah juga memperlihatkan bahwa negara-negara Barat yang sering mengusung demokrasi dalam retorika politik luar negeri tidak selalu konsisten dalam praktiknya.
Dukungan terhadap rezim-rezim otoriter di berbagai kawasan menjadi fakta yang menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik sering kali lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap demokrasi.
Dalam konteks itulah Iran menjadi studi kasus yang menarik. Negara ini terus menghadapi embargo ekonomi, tekanan diplomatik, hingga berbagai bentuk isolasi internasional. Namun demikian, Republik Islam Iran tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah.
Membaca buku ini juga membantu kita memahami mengapa Iran memiliki posisi strategis dalam berbagai konflik regional. Mulai dari hubungan dengan Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, hingga rivalitas dengan Israel dan Amerika Serikat, seluruhnya tidak dapat dipahami hanya dari pemberitaan media harian. Diperlukan pemahaman historis dan ideologis yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri Iran.
Karena itu, ketika dunia menyaksikan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel ataupun berbagai dinamika keamanan di Timur Tengah, buku ini menjadi referensi yang sangat relevan. Pembaca akan memperoleh gambaran mengenai akar pemikiran politik Iran sehingga mampu memahami mengapa negara tersebut mengambil berbagai kebijakan strategis yang sering kali berbeda dengan negara-negara lain.
Atas terbitnya buku karya Suhari Pane itu, dalam referensinya, Iwan Setiawan menulis, saya juga memberikan apresiasi kepada pihak penerbit yang telah memiliki komitmen menerbitkan karya akademik ini menjadi sebuah buku. Langkah tersebut merupakan kontribusi nyata dalam memperkaya literatur hubungan internasional berbahasa Indonesia. Selama ini referensi mengenai Iran masih relatif terbatas, sehingga kehadiran buku ini menjadi tambahan yang sangat berharga.
Dikesempatan yang sama dalam referensinya tersebut, Iwan Setiawan memberikan apresiasi kepada salah seorang aktifis literasi Indonesia, asal Kabupaten Labuhanbatu, Agus Marwan.
"Apresiasi yang sama juga patut diberikan kepada Agus Marwan yang memiliki inisiatif untuk menghidupkan kembali naskah skripsi ini, kepada Ardy Lubis yang bersedia menerbitkannya, kepada Syeikh Faisal Riza yang memberikan prolog, serta seluruh pihak yang telah membantu hingga buku ini hadir di tangan pembaca", tulis Iwan.
Menurut Iwan, lebih dari itu, terdapat nilai kemanusiaan yang sangat menyentuh dalam proses penerbitan buku ini. Sebagian hasil penjualan buku akan diberikan kepada penulis, Suhari Hammad Hira Pane, yang saat ini sedang berjuang memulihkan kesehatannya akibat stroke.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia literasi bukan sekadar ruang produksi ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang solidaritas dan kepedulian antarsesama.
Kisah Suhari Pane juga memberikan pelajaran penting bagi generasi muda. Sebuah karya ilmiah tidak pernah kehilangan nilainya selama tetap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Skripsi yang dahulu disusun sebagai syarat memperoleh gelar akademik, kini berubah menjadi buku yang dapat dibaca oleh publik luas dan menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, maupun masyarakat umum.
"Saya berharap buku ini dapat dibaca secara terbuka, kritis, dan objektif. Pembaca tidak harus selalu sepakat dengan seluruh isi buku, tetapi melalui karya ini kita diajak memahami sebuah negara dari sudut pandangnya sendiri, bukan semata-mata melalui narasi yang dibangun pihak lain", urainya.
Di era ketika arus informasi begitu cepat dan opini sering kali mengalahkan fakta, kehadiran karya ilmiah seperti ini menjadi sangat penting. Buku ini mengingatkan kita bahwa memahami politik internasional memerlukan kedalaman analisis, ketelitian membaca sejarah, dan keberanian melihat berbagai perspektif.
"Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku "Iran Pasca Revolusi Islam: Ideologi, Dinamika Politik dan Demokratisasi" karya Suhari Hammad Hira Pane. Semoga buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi dunia akademik Indonesia, memperkaya khazanah kajian hubungan internasional, serta mendorong lahirnya diskusi-diskusi ilmiah yang lebih objektif mengenai Iran, Timur Tengah, Islam, demokrasi, dan dinamika politik global", harapnya.
Semoga karya ini menjadi amal ilmu yang terus mengalir manfaatnya, sekaligus menjadi penyemangat bagi Bung Suhari Pane untuk terus berkarya dan pulih sepenuhnya. Selamat membaca, selamat berdiskusi, dan selamat memperluas cakrawala berpikir melalui buku yang sangat berharga ini.

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190736/buku-bertajuk-iran-pasca-revolusi-islam-karya-suhari-hammad-hira-pane-wakil-bupati-labuhanbatu-periode-2010ndash2015-dirilis/ Pemkab Deli Serdang Terima 2.088 Mahasiswa KKN Unimed Tahun 2026 Tue, 07 Jul 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Deli Serdang Terima 2.088 Mahasiswa KKN Unimed Tahun 2026]]> MATATELINGA,Deli Serdang :Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima sebanyak 2.088 mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026. Penerimaan mahasiswa KKN berlangsung di Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Senin (6/7/2026).
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hanip Fahri, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Medan yang kembali mempercayakan Deli Serdang sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung pada 6 Juli 2026 sampai 15 Agustus.

[adsense]
[adsense]
Ribuan mahasiswa tersebut ditempatkan di 51 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 532 mahasiswa, Namo Rambe dan Tanjung Morawa masing-masing 287 mahasiswa, Batang Kuis 246 mahasiswa, Beringin 202 mahasiswa, Pancur Batu 164 mahasiswa, Deli Tua dan Patumbak masing-masing 123 mahasiswa, serta Biru-Biru 122 mahasiswa. Setiap desa akan ditempatkan sekitar 40–41 mahasiswa.
Membacakan sambutan Bupati, Hanip Fahri mengatakan KKN merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Selain menjadi bagian dari proses akademik, KKN juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung menghadapi persoalan masyarakat sekaligus memberikan solusi yang bermanfaat.
"Kehadiran adik-adik mahasiswa menjadi energi baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Kami berharap ilmu, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pembangunan yang sehat, maju, dan berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Karenanya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik diharapkan terus diperkuat.
Kepada para peserta KKN, Ia berpesan agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menghormati adat dan kearifan lokal, serta mengedepankan sikap disiplin, rendah hati, dan semangat melayani.
"Jadilah agen perubahan yang menghadirkan ide dan inovasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan KKN bukan diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.
Turut hadir Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, Tansa Trisna Astono Putri; Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA, Unimed Lasker P Sinaga; Wakil Dekan Bidang Akademik FIP Unimed, Silvia Mariah Handayani; para dosen pembimbing lapangan, camat, kepala desa lokasi KKN, serta tamu undangan lainnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190731/pemkab-deli-serdang-terima-2088-mahasiswa-kkn-unimed-tahun-2026/ Kasus Tewasnya Balita di RS St.Elisabet, Keluarga Berharap Mediasi Objektif dan Transparan Tue, 07 Jul 2026 19:27:00 +0700+0700 <![CDATA[Kasus Tewasnya Balita di RS St.Elisabet, Keluarga Berharap Mediasi Objektif dan Transparan]]> MATATELINGA,Medan: Menindaklanjuti proses penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/B/434/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara, pelapor bersama tim kuasa hukumnya menghadiri undangan mediasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.
Dalam kegiatan tersebut, pelapor didampingi oleh kuasa hukum Marudut Hasiholan Gultom, S.H., M.H. dan Daniel S. Sihotang, S.H. dari Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumut untuk mengikuti proses mediasi sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara yang sedang dilakukan penyidik.

[adsense]
[adsense]
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum, penanganan laporan tersebut saat ini berada ditangani tim penyidik yang dipimpin oleh Kompol Muhammad Isral, S.I.K., M.H., bersama AKP Toni Purba, S.H., M.H. serta Penyidik Pembantu Briptu Fajar V. Waruwu.
Kuasa hukum pelapor menyampaikan laporan ini sudah mau berjalan 4 (empat) bulan dan baru ini dibuat agenda mediasi yang diberikan penyidik undangan untuk menghadirkan para pihak dalam forum mediasi. Menurut mereka, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam proses penegakan hukum, selama tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.
"Kami hadir memenuhi undangan penyidik sebagai bentuk itikad baik dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, seluruh proses dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang ada sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ujar tim kuasa hukum.
Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa tujuan utama mereka bukan hanya memperoleh keadilan atas peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga berharap proses ini dapat menjadi momentum evaluasi terhadap pelayanan kesehatan sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Lebih lanjut, kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap fakta, alat bukti, serta kesimpulan hukum kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah diberitakan sejumlah media mengenai laporan dugaan malapraktik yang diajukan keluarga korban ke Polda Sumatera Utara. Saat ini, proses penanganan perkara masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan ataupun penetapan yang menyatakan pihak mana pun bersalah.
Tim kuasa hukum berharap seluruh rangkaian penyelidikan dapat berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel sehingga menghasilkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190734/kasus-tewasnya-balita-di-rs-stelisabet-keluarga-berharap-mediasi-objektif-dan-transparan/ Menuju Tiga Besar Nasional, Deli Serdang Jalani Verifikasi Lapangan Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 Tue, 07 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Menuju Tiga Besar Nasional, Deli Serdang Jalani Verifikasi Lapangan Penghargaan Pembangunan Daerah 2026]]> MATATELINGA, Deli Serdang : Kabupaten Deli Serdang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil menembus lima besar nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026.

[adsense]
Capaian tersebut mengantarkan Deli Serdang mengikuti Tahap II penilaian berupa wawancara dan verifikasi lapangan yang dilakukan tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada 6–7 Juli 2026. Tahapan ini menjadi penentu bagi Deli Serdang untuk melangkah ke tiga besar kabupaten terbaik di Indonesia dalam bidang pembangunan daerah.
Verifikasi nasional difokuskan pada program unggulan Demi Pemula Sepeda Bagus (Deli Serdang Mewujudkan Impian Pendidikan Murah dan Berkualitas, Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus). Tim penilai yang dipimpin Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Taufik Hanafi, bersama Dr. Himawan Hariyoga Joyokusumo dan Prof. Gabriel Lele, melakukan pendalaman terhadap kualitas perencanaan, implementasi program, serta dampaknya bagi masyarakat. Sementara itu, Prof. Benedictus Raksaka Mahi turut mengikuti proses verifikasi secara daring.

[adsense]
Dalam paparannya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjelaskan bahwa program tersebut lahir sebagai solusi atas masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh layanan pendidikan. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, PKBM, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, dan TP PKK, jumlah anak yang belum terlayani berhasil ditekan dari 718 menjadi 101 orang. Selain itu, sebanyak 617 anak kini telah memperoleh layanan pendidikan dan pendampingan di 23 lembaga yang tersebar di 18 kecamatan, disertai peningkatan signifikan tingkat kemandirian para penerima manfaat.
Keberhasilan program tersebut turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, dan terapi secara gratis, program juga meningkatkan keterampilan orang tua dalam mendampingi anak hingga membuka peluang kerja yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Program ini bahkan telah direplikasi di sejumlah daerah serta mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengembangan melalui kemitraan dunia usaha serta program CSR.
Dalam sesi dialog, tim penilai juga mendalami berbagai indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah daerah memaparkan keberhasilan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9,13 persen pada 2021 menjadi 7,69 persen pada 2025, sementara angka kemiskinan turun menjadi 3,11 persen atau jauh di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia terus meningkat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,29, didukung pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen dan kontribusi PDRB terbesar kedua di Sumatera Utara.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190730/menuju-tiga-besar-nasional-deli-serdang-jalani-verifikasi-lapangan-penghargaan-pembangunan-daerah-2026/ Sidang Korupsi Dana Desa di PN Medan, Kades Akui untuk Kepentingan Pribadi, Kerugian Negara Capai Rp387 Juta Tue, 07 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Sidang Korupsi Dana Desa di PN Medan, Kades Akui untuk Kepentingan Pribadi, Kerugian Negara Capai Rp387 Juta]]> MATATELINGA, Medan :Sejumlah fakta terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024 di Pengadilan Negeri Medan, di gelar di ruang cakra 8,dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa,dipimpin Majelis Hakim Ketua Hendra,Selasa (7/7/2026).
Dalam persidangan Kepala Desa Nazrul Hapis mengakui pernah menggunakan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadinya dan juga mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui keterangan saksi Rafiah, yang tercatat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

[adsense]
[adsense]
Di hadapan majelis hakim, Rafiah mengaku tidak pernah turun langsung ke lapangan selama pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2022, 2023, hingga 2024. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah sakit selama kurang lebih dua tahun dan telah mengajukan surat pengunduran diri.
Majelis hakim kemudian menanyakan apakah saksi pernah memastikan pelaksanaan pekerjaan kepada kepala desa. Namun, Rafiah menjawab bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut.
Fakta lain yang menjadi sorotan adalah adanya daftar penerima honor TPK tahun 2024 yang mencantumkan nama dan tanda tangan Rafiah dengan nominal sekitar Rp206 ribu. Meski demikian, Rafiah dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima honor tersebut. Ia juga mengaku sejak sakit sudah tidak mampu membaca dokumen dengan baik.
Rafiah turut mengungkap bahwa dirinya pernah diminta Kepala Desa untuk menandatangani sejumlah dokumen di kantor desa. Saat itu, menurutnya, yang ikut hadir di antaranya adalah para pekerja dan dirinya diminta membubuhkan tanda tangan pada berkas yang telah disiapkan.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa tugas Rafiah di lapangan banyak dibantu oleh Sapudin, yang disebut menangani pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
Sementara itu, terdakwa Nazrul Hapis mengakui pernah menarik dana dari rekening dan menggunakan sebagian Dana Desa untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menyebut bendahara desa menyerahkan uang atas izin sekretaris desa.Terdakwa menjelaskan bahwa pencairan dana tahun 2024 dilakukan melalui transfer dari Bank Sumut ke rekening masing-masing penerima, termasuk rekening TPK. Dalam keterangannya, terdakwa juga mengaku mengambil sekitar 10 persen dari dana yang masuk ke rekening tersebut.
Persidangan juga mengungkap dugaan bahwa sejumlah proyek pembangunan, di antaranya rabat beton di Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, pembayaran kepada sejumlah pekerja disebut belum seluruhnya diselesaikan.
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp387 juta.
Majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada agenda berikutnya untuk mendalami keterangan para saksi dan alat bukti sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.(Erni)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190729/sidang-korupsi-dana-desa-di-pn-medan-kades-akui-untuk-kepentingan-pribadi-kerugian-negara-capai-rp387-juta/ Panen Bawang di Beringin, Si Pandai Siap Jamin Pasar dan Harga Petani Deli Serdang Tue, 07 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Panen Bawang di Beringin, Si Pandai Siap Jamin Pasar dan Harga Petani Deli Serdang]]> MATATELINGA,Deli Serdang :Bupati Deli Serdang,dr H Asri Ludin Tambunan meninjau sekaligus mengikuti panen bawang merah bersama Kelompok Tani Jaya Tani di Dusun PW Asri A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Senin (6/7/2026).
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Di antaranya masing-masing satu unit combine harvester, traktor roda empat dan handsprayer elektrik serta benih padi hybrida kepada Gapoktan Mandiri. Satu unit rotavator dan set mesin pompa air kepada Gapoktan Sri Abadi Tani. Kemudian satu ser pompa air kepada Asrintani dan Maju Tani.

[adsense]
[adsense]
Panen kali ini dilakukan di lahan seluas tujuh rantai dengan potensi hasil mencapai sekitar 1,3 ton bawang merah. Hasil panen ini pun langsung dibeli Pemerintah Kanipaten melalui BUMD Bhinneka Perkasa Jaya dengan harga Rp24 ribu per kilogram.
Dalam dialog bersama petani, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan hasil panen memiliki kepastian pasar dan harga yang menguntungkan petani.
"Sistem Si Pandai yang sedang kita bangun akan memudahkan pemerintah mengetahui kapan petani panen, siapa yang membeli hasil panennya, hingga dipasarkan ke mana. Dengan begitu, pemerintah dapat membantu menjamin pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian," ujarnya.
Panen bawang merah yang dilakukan hari ini, lanjut Bupati, menjadi bagian dari implementasi awal Si PANDAI atau Sistem Pantau Data Pangan Indonesia. Melalui sistem ini, pemerintah daerah mengintegrasikan data pertanian mulai dari luas tanam, jadwal, hingga waktu panen untuk memperkuat pendampingan dan pengambilan kebijakan di sektor pangan.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi petani di Desa Sidodadi Ramunia yang selama ini mengelola usaha taninya dengan modal mandiri. Namun demikian, ia memahami saat harga hasil panen turun, petani masih kerap bergantung kepada tengkulak.
"Ke depan kondisi seperti ini harus kita benahi. Pemerintah hadir agar petani tidak lagi dirugikan ketika harga jatuh. Kita ingin hasil panen petani memiliki pasar yang jelas dan harga yang layak," tegasnya.
Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Menurutnya, PPL harus aktif menyusun pola dan jadwal tanam agar panen tidak berlangsung bersamaan dalam jumlah besar yang berpotensi menyebabkan anjloknya harga.
"Kalau kebutuhan alat pertanian masih kurang, segera laporkan. PPL harus mengatur pola tanam sehingga produksi tetap terjaga dan petani tidak mengalami kerugian," katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga akan mendukung pembangunan gudang penyimpanan bibit bawang berukuran 5 x 10 meter untuk mendukung pengembangan sentra bawang di Desa Sidodadi Ramunia yang memiliki luas lahan sekitar 75 hektare.
Selain pemenuhan alsintan dan gudang penyimpanan, pemerintah juga akan terus memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung secara bertahap.
"Jalan yang juga menjadi lalu lintas akan kita perbaiki tahun ini. Ada 10 paket pengerjaan infrastruktur di Kecamatan Beringin yang akan dikerjakan tahun ini juga," ucapnya.
Turut hadir Ketua TP PKK Deli Serdang Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, perwakilan BUMD, dan perangkat OPD terkait.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190728/panen-bawang-di-beringin-si-pandai-siap-jamin-pasar-dan-harga-petani-deli-serdang/ Wajah Terduga Maling Motor Wanita Pengemudi Ojol Terekam CCTV Tue, 07 Jul 2026 17:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Wajah Terduga Maling Motor Wanita Pengemudi Ojol Terekam CCTV]]>

MATATELINGA, Medan :Pelaku pencurian sepeda motor wanita pengemudi ojek online (ojol), RA yang mengalami kecelakaan setelah ditabrak angkot diharapkan dapat segera ditangkap.

[adsense]


Sebab, kepolisian telah memiliki bukti petunjuk berupa rekaman CCTV yang merekam jelas wajah terduga pelaku saat mengambil sepeda motor korban dari sebuah salon di Jalan Jamin Ginting Medan.


Sepeda motor jenis matic milik korban sebelumnya dititipkan di salon tersebut. Tapi, tak lama kemudian terduga pelaku yang sempat berpura-pura menolong korban meminta kunci motor ke pihak salon.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
"Ya, mudah-mudahan pelaku yang tega mencuri sepeda motor korban yang sudah kecelakaan itu bisa segera ditangkap. Apalagi, wajahnya sudah terekam CCTV," ujar warga.

[adsense]


Menurut warga, perbuatan terduga pelaku pencurian sepeda motor korban sangat tidak bisa ditolerir. Saat korban merasakan sakit dan menderita luka karena kecelakaan, sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah malah dicuri.


"Dimana rasa kemanusiaan dan empati terduga pelaku itu. Pura-pura menolong, rupanya pelaku kejahatan. Ke depannya kita harus lebih hati-hati lagi kepada setiap orang," kecam Ned (48), warga Jalan Jamin Ginting.

[adsense]
Baca Juga:


Sebelumnya, seorang wanita penyandang disabilitas kehilangan sepeda motornya setelah ditabrak lari angkot.
Sepeda motor yang setiap harinya digunakan korban untuk mencari nafkah itu dilarikan pria yang berpura-pura menolongnya.
Korban berinisial RA mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Jamin Ginting, Medan pada Minggu (5/7/2026) siang.
Mirisnya, angkot itu langsung kabur. Sementara korban, warga Jalan Amal Luhur Gang Sunda Medan dilarikan warga ke rumah sakit terdekat.


Ibu korban, Nurhayati Boru Rajagungkuk mengatakan, akibat kecelakaan tersebut putrinya mengalami memar di bagian paha serta mengeluhkan nyeri di dada. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polsek Medan Baru.

[adsense]


"Dia disenggol angkot. Orang yang membawa kabur motor anak saya awalnya pura-pura membantu membawa ke rumah sakit. Setelah itu dia kembali ke salon, meminta kunci motor, lalu membawa kabur motor anak saya. Luka hanya memar di paha dan sakit di dada. Kami sudah membuat laporan polisi," ujar Nurhayati, Selasa (7/7/2026).


Kasus dugaan pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke Polsek Medan Baru. Keluarga berharap pelaku segera ditangkapdan kendaraan korban dapat ditemukan.
Peristiwa yang dialami korban juga mengundang simpati masyarakat. Seorang anggota DPR RI bahkan memberikan bantuan berupa satu unit sepeda motor agar korban dapat kembali bekerja mencari nafkah sebagai pengemudi ojek online.

[adsense]
Baca Juga:


[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190722/wajah-terduga-maling-motor-wanita-pengemudi-ojol-terekam-cctv/ Cegah Nelayan Melintas Batas Perairan, Pemprov Sumut Siapkan Tiga Langkah Strategis Tue, 07 Jul 2026 16:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Cegah Nelayan Melintas Batas Perairan, Pemprov Sumut Siapkan Tiga Langkah Strategis]]> MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pencegahan agar nelayan tidak melintasi batas wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, Pemprov Sumut menyiapkan tiga langkah strategis, yakni meningkatkan edukasi kepada nelayan, memperkuat kapasitas armada dan alat tangkap, serta mempererat koordinasi hukum dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Malaysia.

[adsense]
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap mengatakan, ketiga langkah tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.

"Saya harap Pemkab/Pemko dan Pemprov memperkuat edukasi ke nelayan terkait batas wilayah dan apa hukumannya ketiga melanggar, mereka juga perlu diedukasi terkait teknologi GPS, koordinat sehingga benar-benar akurat terkait batas," kata Sulaiman Harahap saat rapat bersama jajaran Konsulat Jenderal RI di Penang, Selasa (7/7/2026), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

[adsense]
Baca Juga:
Selain edukasi, Sulaiman menilai peningkatan kapasitas kapal dan alat tangkap juga menjadi bagian penting agar nelayan memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik tanpa harus mendekati perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Di sisi lain, koordinasi hukum dengan KJRI Penang juga akan terus diperkuat untuk memberikan perlindungan bagi nelayan apabila menghadapi persoalan di wilayah perbatasan.

Sulaiman juga meminta pemerintah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumut untuk menggalakkan pembangunan rumpon sebagai upaya meningkatkan produktivitas nelayan di perairan Indonesia.

[adsense]
"Ini perlu kita galakkan, membuat rumpon-rumpon tetapi juga harus terukur, jangan pulak nanti rumponnya malah jadi sampah di lautan, dengan begitu nelayan kita tidak perlu jauh-jauh ke batas perairan untuk menangkap ikan," ujar Sulaiman.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, mengungkapkan tren penangkapan nelayan asal Sumut oleh aparat Malaysia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebanyak 123 kasus, kemudian turun menjadi 24 kasus pada 2024, 19 kasus pada 2025, dan hingga pertengahan 2026 hanya tercatat lima kasus.

[adsense]
Menurut Wanton, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para nelayan mengenai batas wilayah perairan serta konsekuensi hukum apabila melanggarnya.

"Setelah kita bersama-sama gencar melakukan edukasi, sosialisasi kepada nelayan hasilnya signifikan, kami sangat apresiasi Pemprov Sumut, Pemda, Pemko yang berada di pesisir timur, kita berharap ini terus bisa kita lakukan," kata Wanton Saragih.

[adsense]
Rapat tersebut dihadiri sekretaris daerah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut, jajaran KJRI Penang, serta OPD kabupaten/kota terkait.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190723/cegah-nelayan-melintas-batas-perairan-pemprov-sumut-siapkan-tiga-langkah-strategis/ Polresta Deli Serdang Tangkap Pemilik Sabu di Sei Belumei Tue, 07 Jul 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polresta Deli Serdang Tangkap Pemilik Sabu di Sei Belumei]]> MATATELINGA, Deliserdang :Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menangkap seorang pria pemilik narkotika jenis sabu-sabu, Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.
Bersama tersangka AS (46), warga Jalan Sei Belumai Hilir Dusun 1 Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang disita barang bukti 1 plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,50 gram, uang tunai Rp 150.000-, 3 plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 1,79 gram, 1 timbangan elektrik, 1 tas selempang hitam, 1 blok pastik klip transparan dan 1 alat isap atau bong.

[adsense]
[adsense]
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana melalui Kasat Reserse Narkoba Kompol Fery Kusnadi mengatakan, penangkapan tersangka dilakukan atas informasi masyarakat yang resah karena peredaran sabu.
"Kami menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian mencurigai seorang pria di Jalan Sei Blumei memiliki narkoba jenis sabu langsung dilakukan penangkapan," kata Fery, Selasa (7/7/2026).
Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 2023 ttg KUHP jo UU nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun.
Kompol Fery menegaskan, pihaknya tetap komitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
"Pemberantasan narkoba ini harus melibatkan semua pihak, saling perduli. Kita sangat mengharapkan bantuan dan informasi dari masyarakat untuk menindak penyalahgunaan narkoba," pungkas Fery.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190725/polresta-deli-serdang-tangkap-pemilik-sabu-di-sei-belumei/ Lansia Tewas Digilas Kereta Api Tue, 07 Jul 2026 16:28:00 +0700+0700 <![CDATA[Lansia Tewas Digilas Kereta Api]]> MATATELINGA, Medan :Seorang wanita lanjut usia (lansia) berinisial DS (55), meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di perlintasan rel Jalan Boxit, Lingkungan I, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Selasa (7/7/2026).
Peristiwa nahas tersebut terjadi diduga saat korban duduk di atas rel. Kereta api melintas dari arah Belawan menuju Medan. Akibat benturan keras, korban meninggal dunia di lokasi kejadian.
Polsek Medan Labuhan bersama Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, dan mengevakuasi korban.

[adsense]
[adsense]
Kapolsek Medan Labuhan, Kompol D Raja Putra Napitupulu, menyebutkan, berdasarkan keterangan dua orang saksi, korban sebelumnya terlihat berjalan kaki di pinggir rel kereta api.
"Korban kemudian duduk di bantalan rel kereta api. Tidak lama kemudian datang kereta api dari arah Belawan menuju Medan," ujarnya.
Meskipun kereta api hendak melintas, korban tetap berada di atas rel sehingga tertabrak dan terhempas dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat.
Keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan memutuskan tidak dilakukan autopsi terhadap jenazah.
Kapolsek mengingatkan agar masyarakat tidak berjalan, duduk, bermain, maupun beraktivitas di atas rel kereta api.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190727/lansia-tewas-digilas-kereta-api/ Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Transparan, dan Akuntabel Tue, 07 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Transparan, dan Akuntabel]]> MATATELINGA - Medan : Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan, pengadaan barang/jasa merupakan ujung tombak pelaksanaan belanja APBD yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar Sesi XI bertajuk "Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa: Tanggung Jawab Kontrak hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan" secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/7/2026).

Menurut Sulaiman Harahap, hampir seluruh program pembangunan daerah pada tahun 2026 bergantung pada proses pengadaan barang/jasa. Namun, sektor tersebut juga menjadi salah satu bidang dengan tingkat risiko hukum dan administratif yang tinggi, apabila tidak dikelola secara cermat dan sesuai ketentuan.

[adsense]
Baca Juga:

"Pengadaan bukan hanya soal menandatangani kontrak atau menyelesaikan pekerjaan. Tanggung jawab kita adalah memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, mutu, waktu pelaksanaan, dan nilai kontrak, sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan sejumlah temuan yang berulang, seperti kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang tidak dikenakan, hingga kelemahan administrasi pertanggungjawaban. Menurutnya, temuan yang tidak segera ditindaklanjuti dapat berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Sulaiman Harahap mengajak seluruh perangkat daerah membangun tiga komitmen bersama. Pertama, mengubah pola pikir bahwa pengadaan merupakan amanah dalam mengelola uang rakyat. Kedua, memperkuat administrasi melalui penyusunan dokumen yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memastikan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, penanggung jawab yang ditetapkan, serta target penyelesaian yang terukur.

Ia juga meminta para narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Provinsi Sumut membagikan praktik-praktik terbaik, studi kasus, serta berbagai potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi agar materi yang disampaikan dapat langsung diterapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maupun pejabat pengadaan di lapangan.

[adsense]
Baca Juga:

"Webinar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi investasi pengetahuan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam setiap proses pengadaan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujar Sulaiman Harahap.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai pengadaan barang dan jasa.

[adsense]

Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendampingi organisasi perangkat daerah (OPD). Pendampingan APIP diharapkan mampu memastikan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta tata kelola yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Webinar tersebut menghadirkan narasumber Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto dan Irban Khusus Inspektorat Provinsi Sumut Hafidz Tigor Barita. Kegiatan ini diikuti perwakilan OPD Pemprov Sumut serta OPD pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190724/pj-sekdaprov-sumut-tegaskan-pengadaan-barangjasa-harus-profesional-transparan-dan-akuntabel/ Kejati Sumut Selesaikan Perkara KDRT dengan Humanis, Rumah Tangga Kembali Harmonis Tue, 07 Jul 2026 15:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Kejati Sumut Selesaikan Perkara KDRT dengan Humanis, Rumah Tangga Kembali Harmonis]]> MATATELINGA - Medan : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menyelesaikan perkara pidana dengan humanis melalaui pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) setelah Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, SH,MH memutuskan untuk menerapkan Restorative Justice dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Selasa (7/7/2026).

[adsense]
Ada pun perkara yang diselesaikan dengan humanis adalah perkara KDRT dengan tersangka Prianggodo kepada saksi korban selaku istrinya Rani Tista dimana tindak pidana tersebut terjadi pada Jumat (24 April 2026) lalu di Dusun IV Gang Keluarga Desa Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, dalam siaran persnya, Selasa (7/7/2026) menyampaikan bahwa persetujuan penerapan keadilan restoratif diberikan Kajati setelah menerima pemaparan ekspose perkara dari Kajari Deli Serdang Sapta Putra, SH.,MH bersama Jaksa Penuntut Umum melalui zoom meeting kepada Kajati Sumut yang didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, Asisten Pidana Umum Suhendri serta para Pejabat struktural bidang pidana umum Kejati sumatera Utara yang berlangsung, Senin (6/7/2026) kemarin.

[adsense]
Baca Juga:
Kronologi perkaranya, lanjut Rizaldi peristiwa KDRT tersebut dikarenakan tersangka Prianggodo merasa curiga dan cemburu kepada istrinya (saksi korban) sehingga mengakibatkan emosi berlebihan dan kemudian melakukan penganiayaan.

"Akibat perbuatannya, terhadap tersangka dijerat melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga," tandasnya.

[adsense]
Saat memimpin ekspose, Kajati Muhibuddin mengatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara suami istri lumrah terjadi dalam kehidupan, sehingga penyelesaian dengan penegakan hukum melalui pemidanaan sangat dihindarkan mengingat rumah tangga tersebut telah dikaruniai anak yang masih balita dan sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtuanya.

"Oleh karenanya, dengan mekanisme restoratif justice, Kejaksaan harus mampu membantu untuk merawat keharmonisan dan keutuhan hubungan dalam rumahtangga, ini sangat penting demi kepentingan dan masa depan keluarganya, terlebih mereka memiliki anak yang sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtuanya," papar Kajati Sumut.

[adsense]
Baca Juga:
Penerapan restoratif justice, kata Rizaldi adalah murni pertimbangan Jaksa dalam menerapkannya. Dengan adanya perdamaian yang dilakukan tanpa syarat antara tersangka dan korban, kemudian pertimbangan kemanusiaan serta adanya keluarga dan tokoh masyarakat maupun pemerintah setempat yang secara sadar mendukung dan meminta dilakukannya restoratif justice.

"Penyelesaian perkara dengan pendekatan humanis, lebih mengedepankan penegakan hukum dengan hati nurani. Perkara KDRT antara suami dan isteri harus melihat esensi ke depannya, apalagi sudah punya anak," tandasnya.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190726/kejati-sumut-selesaikan-perkara-kdrt-dengan-humanis-rumah-tangga-kembali-harmonis/ Ojol Disabilitas Ditabrak Angkot, Motornya Dibawa Kabur Tue, 07 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Ojol Disabilitas Ditabrak Angkot, Motornya Dibawa Kabur]]> MATATELINGA,Medan : Nasib nahas dialami seorang perempuan penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol) di Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah menjadi korban tabrak lari, sepeda motor yang menjadi alat mencari nafkah justru dibawa kabur oleh seorang pria yang berpura-pura menolongnya.
Korban berinisial RA mengalami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting, Medan, pada Minggu (5/7/2026) siang. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor ketika diduga diserempet sebuah angkutan kota (angkot) dari arah belakang hingga terjatuh.

[adsense]

Usai insiden tersebut, angkot yang diduga menyerempet korban disebut langsung melarikan diri tanpa memberikan pertolongan.
Warga sekitar kemudian menolong korban yang merupakan warga Jalan Amal Luhur Gang Sunda, Medan. Korban dibawa ke rumah sakit menggunakan becak motor untuk mendapatkan perawatan medis.
Sementara itu, sepeda motor korban dititipkan di sebuah salon yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan.
Namun, beberapa saat kemudian datang seorang pria yang mengaku sebagai keluarga korban. Pria tersebut meminta kunci sepeda motor kepada pemilik salon dan membawa kendaraan itu pergi. Belakangan diketahui pria tersebut bukan keluarga korban dan hingga kini sepeda motor belum ditemukan.
Ibu korban, Nurhayati Boru Rajagungkuk, mengatakan putrinya mengalami memar di bagian paha serta mengeluhkan nyeri di dada akibat kecelakaan tersebut. Menurutnya, peristiwa kehilangan sepeda motor justru lebih membuat keluarga terpukul karena kendaraan itu digunakan korban untuk bekerja sebagai pengemudi ojol.
"Dia disenggol angkot. Orang yang membawa kabur motor anak saya awalnya pura-pura membantu membawa ke rumah sakit. Setelah itu dia kembali ke salon, meminta kunci motor, lalu membawa kabur motor anak saya. Luka hanya memar di paha dan sakit di dada. Kami sudah membuat laporan polisi," ujar Nurhayati, Selasa (7/7/2026).
Kasus dugaan pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke Polsek Medan Baru. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan kendaraan korban dapat ditemukan.
Peristiwa yang dialami korban juga mengundang simpati masyarakat. Seorang anggota DPR RI bahkan memberikan bantuan berupa satu unit sepeda motor agar korban dapat kembali bekerja mencari nafkah sebagai pengemudi ojek online.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190716/ojol-disabilitas-ditabrak-angkot-motornya-dibawa-kabur/ Usai Raker, Kemenhaj Sumut Fokus Bina Jemaah Haji Biar Ibadahnya Berdampak Tue, 07 Jul 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Usai Raker, Kemenhaj Sumut Fokus Bina Jemaah Haji Biar Ibadahnya Berdampak]]> MATATELINGA, Medan :Kemenhaj Sumut tak mau kemabruran haji berhenti setelah pulang ke tanah air.
Kakanwil Dr. H. Zulkifli Sitorus bilang, pihaknya akan bikin pengajian rutin untuk para jemaah. Targetnya: jaga nilai haji agar jadi peradaban dan keadaban.
"Kita ingin haji itu bukan cuma ibadah ritual. Tapi melahirkan akhlak, kedamaian, dan manfaat untuk orang banyak," kata Zulkifli, Selasa, (7/7/2026).

[adsense]
[adsense]
Instruksi itu langsung dari Wamen. Semua Kanwil diminta bentuk pengajian jemaah. "Dari Sumut siap laksanakan," tegasnya.
Zulkifli baru pulang dari `Raker Nasional Kemenhaj. Tim Sumut yang berangkat ada 24 orang, mulai dari Kakanwil sampai Kakan Kemenhaj daerah.
Temanya tahun ini: Berbenah Tanpa Henti, Menghadirkan Layanan Haji Yang Humanis, Profesional, dan Adaptif.
Menurutnya, raker itu penting untuk menyamakan visi. "Buat memperkuat kebersamaan dan kesiapan kita menyambut haji 2027," ujarnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190715/usai-raker-kemenhaj-sumut-fokus-bina-jemaah-haji-biar-ibadahnya-berdampak/ Bawa Senapan, Begal Sadis Belawan Ditangkap Tue, 07 Jul 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Bawa Senapan, Begal Sadis Belawan Ditangkap]]> MATATELINGA, Belawan :Tim Gabungan TNI Kodaeral I Belawan dan Polsek Belawan menangkap begal sadis bersenjata senapan angin rakitan.
Pelaku B (25) warga Jalan Blanak Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Kecamatan Medan Belawan ditangkap merupakan residivis begal yang sering beraksi di Belawan dan sekitarnya.
Penangkapan pelaku dilakukan setelah pihak Kepolisian pengaduan pengaduan dari masyarakat terkait aksi kejahatan jalanan yang meresahkan di jalan raya maupun di gang gang permukiman warga Belawan.

[adsense]
[adsense]
Kapolsek Belawan, AKP Banor Limbong, menjelaskan saat dikonfirmasi,Selasa (07/06/2026) bahwa pelaku yang berinisial B ini ternyata bukan pertama kali berurusan dengan hukum dan memiliki catatan residivis dan telah beberapa kali dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan.

Kebetulan yang diamankan adalah residivis, yang namanya si Bana. Sudah ada pengaduan dari korbannya di Polres Pelabuhan Belawan,jelas AKP Banor Limbong saat ditemu.

[adsense]
Baca Juga:
Kapolsek Belawan menjelaskan bahwa pelaku tidak hanya beraksi di jalan besar, tetapi juga masuk ke gang gang permukiman untuk merampas barang-barang milik warga.

Tidak hanya itu, pelaku tidak segan-segan melakukan kekerasan dan meminta tembusan uang kepada korbannya korbannya.

[adsense]
Bahkan pelaku begal di sering beraksi di jalan, maupun di dalam gang. Di gang dia sudah terbiasa mengambil, merampas barang orang lain dan sampai minta tembusan dan dia dijual untuk membeli sabu sabu.

Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan sepucuk senapan angin rakitan yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya.

[adsense]
Baca Juga:
AKP Banor Limbong menegaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah senjata api, melainkan senapan angin yang telah dimodifikasi.

Sekali lagi, satu pucuk senapan angin rakitan, bukan senjata api. Senapannya dimodifikasi, sehingga sekali isi angin di tabungnya bisa beberapa peluru ditembakkan.

[adsense]
Berdasarkan dari hasil pemeriksaan awal, petugas juga mendapati bahwa pelaku B adalah pengguna narkotika jenis sabu sabu.

Menurutnya, dari pengakuan pelaku bisa menghabiskan biaya sekitar Rp 250 ribu per hari untuk membeli narkoba.
Kebutuhan inilah yang diduga menjadi pemicu utama pelaku nekat melakukan aksi pembegalan.

[adsense]
Baca Juga:
Dia sudah pemakai, kemarin tahap istilahnya 'sprempi' katanya per hari, saya tanya biayanya lebih kurang Rp 250 ribu. Mungkin untuk mendapatkan ini, berbagai macam cara kejahatan yang dilakukannya, ungkapnya.

Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui bahwa masih ada sekitar dua buah senapan angin rakitan lainnya yang berada di tangan teman temannya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi aparat untuk terus melakukan pengejaran.

[adsense]
Masih ada sekitar dua lagi di teman-temannya, itu menjadi PR kita, menjadi perkara nantinya sehingga bisa nanti Belawan menjadi aman, tidak takut orang di Belawan ini, tegas AKP Banor Limbong.

Kapolsek juga memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas dan foto foto rekan pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Penangkapan dan pengejaran akan segera dilakukan.

[adsense]
Baca Juga:
Rekan pelaku yang masih dalam pencarian sudah kami kantongi nama-namanya, bahkan fotonya sudah kami dapat dan nanti akan kami tindak lanjuti, pungkasnya.

Setelah ditangkap, pelaku B langsung dibawa ke Markas POMAL Kodaeral I Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai menjalani pemeriksaan, selanjutnya tersangka B diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan.***

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190714/bawa-senapan-begal-sadis-belawan-ditangkap/ Lewat Rakernas APEKSI XVIII Wali Kota Sibolga Perkuat Sinergi dan Selaraskan Arah Pembangunan Tue, 07 Jul 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Lewat Rakernas APEKSI XVIII Wali Kota Sibolga Perkuat Sinergi dan Selaraskan Arah Pembangunan]]> MATATELINGA - Medan: Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Ballroom Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026) pekan lalu. Kehadirannya dalam acara tersebut untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan arah pembangunan.

[adsense]

Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, sekaligus membuka Rakernas. Pembukaan Rakernas turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, yang ditandai dengan pemukulan Gordang Sambilan.

Kehadiran Wali Kota Sibolga pada Rakernas APEKSI yang mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" tahun ini, diharapkan akan memperkuat sinergi, serta menyelaraskan arah pembangunan Kota Sibolga ke depan.

[adsense]
Baca Juga:

Turut mendampingi Wali Kota Sibolga dalam pertemuan para Wali Kota se-Indonesia tersebut, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga, Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Sibolga, Riwansyah, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Sibolga, Wahyu Aulia Siregar, serta Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Sabrian Anugrah Tanjung.

Wali Kota Medan Rico Waas dalam sambutannya mengaku bangga dan merasa terhormat karena Medan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan para wali kota se-Indonesia.

[adsense]

Menurutnya, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah dimulai sejak 28 Juni dan akan berlangsung hingga 4 Juli 2026. Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.

Rico Waas berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.

[adsense]
Baca Juga:

Ia juga menegaskan hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau rekomendasi semata. Serta rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, baik kementerian, kementerian koordinator, maupun DPR RI, sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan setiap kepala daerah memiliki ujian yang berbeda pada masa kepemimpinannya, mulai dari pandemi, bencana, penyesuaian fiskal, hingga dinamika media sosial.

[adsense]

Menurutnya, kepala daerah saat ini menghadapi sedikitnya 4 tantangan utama, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan algoritma media sosial yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang kuat sebagai identitas daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing.

[adsense]
Baca Juga:

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sambutannya mengapresiasi peran APEKSI yang selama ini menjadi motor penggerak lahirnya berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah kota.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah memperkuat sinergi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari pengurangan transfer daerah, beban belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga penguatan PAD.

[adsense]

Wali Kota Surabaya ini mengajak seluruh anggota APEKSI saling berbagi pengalaman dan inovasi sehingga tidak ada kota yang tertinggal. (Jas)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190721/lewat-rakernas-apeksi-xviii-wali-kota-sibolga-perkuat-sinergi-dan-selaraskan-arah-pembangunan/ Astra Perkuat Desa Sejahtera Astra Sumba Timur Lewat Pelestarian Tenun Ikat dan Pemberdayaan Perempuan Tue, 07 Jul 2026 14:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Astra Perkuat Desa Sejahtera Astra Sumba Timur Lewat Pelestarian Tenun Ikat dan Pemberdayaan Perempuan]]> MATATELINGA - Sumba Timur : PT Astra International Tbk (Astra) terus memperkuat pengembangan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur sebagai sentra pelestarian Tenun Ikat khas Sumba sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

[adsense]
Desa Sejahtera Astra Sumba Timur menaungi lima desa sentra tenun di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Kampung Raja Prailiu, Mbatakapidu, Mauliru, Lambanapu, dan Kawangu.

Sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada tahun 2025, inisiatif ini telah menjangkau 1.295 masyarakat setempat, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 50%, menciptakan 67 lapangan kerja baru, serta memastikan 100% produk terserap pasar.

[adsense]
Baca Juga:
Saat ini, ekosistem Desa Sejahtera Astra Sumba Timur melibatkan sekitar 250 perajin, dengan 97% di antaranya merupakan perempuan. Melalui pendampingan kapasitas, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar, Tenun Ikat khas Sumba tidak hanya terus dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber penghasilan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan komunitas.

"Melalui Desa Sejahtera Astra, kami percaya bahwa setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat. Di Sumba Timur, pelestarian Tenun Ikat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan, melalui penguatan kapasitas, akses pasar, dan kolaborasi yang berkelanjutan," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

[adsense]
Pengembangan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur turut diperkuat oleh Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2023 sekaligus penggerak Desa Sejahtera Astra Sumba Timur Reza Permadi.

Melalui inisiatif Digital Transformation for Sustainable Tourism, Culture & Heritage, Reza mendorong transformasi digital desa wisata melalui sistem manajemen pengunjung untuk meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas destinasi bagi pasar domestik maupun internasional.

[adsense]
Baca Juga:
Inisiatif tersebut juga memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM, khususnya perajin Tenun Ikat khas Sumba, dengan mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal agar produk budaya memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Selain itu, Reza menghadirkan pendekatan multidisiplin dalam pengembangan desa wisata dengan mendampingi masyarakat agar mampu mengadopsi teknologi secara efektif dari hulu hingga hilir.

[adsense]
Model yang dikembangkan juga membuka peluang standardisasi produk kerajinan untuk pasar ekspor serta memperkuat kewirausahaan desa melalui pengembangan unit usaha berbasis digital. Melalui inisiatif tersebut, ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif desa terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Sumba Timur.

Semangat Astra dalam mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi lokal sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190719/astra-perkuat-desa-sejahtera-astra-sumba-timur-lewat-pelestarian-tenun-ikat-dan-pemberdayaan-perempuan/