[adsense]

"Pada kesempatan ini, mari semua pimpinan Ponpes Se-Palas untuk bersatu melawan perlakuan khusus terhadap Bandar Narkoba oleh Ketua PN Sibuhuan,"ajaknya.

Sementara pada hari yang sama, Ustadz H. Masykur Subhan Daulay, Pimpinan Pondok Pesantren Syakira Barumun, menyebutkan, sepakat dengan pernyataan para ulama yang mengecam vonis 5 tahun penjara terhadap Bandar Narkoba dan mendesak Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencopot dan mencabut hak bersidang, Dharma Putra Simbolon, S.H., M.H, Ketua PN Sibuhuan, karena dinilai dan disinyalir melanggar kode etik seorang hakim.

"Seharusnya majelis hakim dalam memutus perkara kasus Narkotik terkhusus kepada Bandar Narkoba lebih tinggi vonisnya ketimbang penjual atau pemakai," harapannya.

Demikian juga di ungkapkan, Ustadz H. Fauzan Tsani Al-Hakimia Hsb, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hakimia mengatakan, Harapannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Medan untuk menjatuhkan vonis hukuman berat yang seberat-beratnya terhadap terdakwa Alwin Heri Syahputra Hasibuan atas Banding Jaksa Penuntut Umum karena vonis rendah Majelis Hakim PN Sibuhuan.

Baca Juga:

• Rugikan Korban Rp12 miliar, Dua Terdakwa Kasus Investasi Fiktif Wood Pellet Dijerat Pasal Berlapis

Jika Hakim sebagai wakil tuhan dalam menjatuhkan hukuman di Negeri ini tidak mampu menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, lalu kepada siapa lagi masyarakat percaya, kecamnya.

"Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi atas penegakan hukum, dan membuat hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah atau kejahatan yang ada di Negeri ini seperti halnya terjadi di Kabupaten Rokan Hilir baru-baru ini,"tegas Fauzan.

Semetara pernyataan, Ustadz Kholil Daulay, S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Darurrisalah menjelaskan, keprihatinan dan kesedihan

Karena animo masyarakat terhadap narkoba sungguh luar biasa, gencarnya aparat Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap pelaku penjual dan pengedar juga bandar narkoba. Lantas kenyataannya setelah sampai di meja hukum keadilan bisa "dipermainkan". Padahal kerusakan generasi sudah dihadapan mata. Semoga ada gerakan nyata dari tokoh agama, adat dan pemerintah berdiskusi dalam satu forum memberikan saran serius kepada Aparat Penegak Hukum (APH), usulnya.

Baca Juga:

• Managemen PTPN IV Regional II Unit Tinjowan Bantah Terlibat Penjualan Tanah HGU Ex Bangunan Belanda

Pada hari yang sama juga PN Sibuhuan menimbulkan kekecewaan dikalangan Wartawan ketika pernyataan Humas PN Sibuhuan yang mengatakan melalui Panitera, Surya Wardana Damanik, SH.

"Terkait dengan permintaan salinan putusan kasus Narkotik atas nama Alwin Heri Syahputra Hasibuan, kami mengacu kepada pasal 277 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. "Bahwa salinan putusan hanya dapat diberikan kepada orang lain (diluar orang yang berperkara) atas izin dari ketua dengan mempertimbangkan kepentingan permintaan tersebut".

Menurutnya, Permohonan salinan putusan yang diajukan Wartawan melalui PPID Pengadilan Negeri Sibuhuan atas saran dari Humas PN Sibuhuan mendapat jawaban dari Ketua PN Sibuhuan menolak dengan tegas memberikan salinan.

Namun, jika pihak Wartawan membutuhkan salinan putusan tersebut, masih bisa mengaksesnya melalui website direktori putusan dan kami tetap akan berusaha membantu untuk memastikan bahwa putusan tersebut bisa diakses di website direktori putusan segera, kilahnya.

Baca Juga:

• MA Didesak Copot dan Nonjobkan Ketua PN Sibuhuan

Padahal sudah disampaikan bahwa putusan yang dimaksud belum masuk di direktori putusan MA. Bahkan, dari hasil penelusuran melalui direktori putusan MA termasuk PN Sibuhuan yang paling rendah penyampaian putusan kasus Narkotik. Ini menandakan bobroknya keterbukaan informasi di PN Sibuhuan.

Hal ini juga di akui, Surya bahwa, putusan salinan yang diminta wartawan belum juga di unggah ke direktorat putusan MA.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188648/pimpinan-pondok-pesantren-kecam-vonis-5-tahun-penjara-bandar-narkoba-desak-ma-copot-ketua-pn-sibuhuan/ Pemuda Pancasila Medan Area Tebar Kebaikan, 200 Paket Makanan untuk Jemaah Masjid Amal Silaturrahmi Fri, 01 May 2026 16:54:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Semangat berbagi terus ditunjukkan oleh Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaramai II bersama PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Area. Pada Jumat (1/5/2026), mereka menggelar kegiatan "Jumat Berkah" dengan membagikan ratusan paket makanan kepada para jemaah usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Amal Silaturrahmi, Jalan Nikel, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area.
Ketua Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaramai II, Ahmad Iskandar Nainggolan yang akrab disapa Ucok, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar.

[adsense]

---

[adsense]

"Kegiatan ini adalah wujud kebersamaan dan kepedulian kami dari Pemuda Pancasila ranting Sukaramai II bersama PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Area di bawah kepemimpinan Ketua Rahmadsyah Putra Tarigan," ujarnya saat ditemui wartawan.
Ucok juga mengungkapkan rasa syukurnya karena kegiatan tersebut berjalan lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sebanyak 200 paket makanan yang terdiri dari nasi, mie, dan minuman es serta buah berhasil dibagikan kepada para jemaah.
"Alhamdulillah, hari ini kami bisa berbagi 200 paket kepada jemaah usai salat Jumat. Semoga ini membawa berkah dan semakin mempererat hubungan antara Pemuda Pancasila dan masyarakat," tambahnya. (Syahdan/Red

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/188647/pemuda-pancasila-medan-area-tebar-kebaikan-200-paket-makanan-untuk-jemaah-masjid-amal-silaturrahmi/ Afandi Harahap: Selamat Hari Buruh, Jangan Cuma Momentum Fri, 01 May 2026 16:30:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menegaskan bahwa buruh tidak boleh hanya dianggap penting saat dibutuhkan, melainkan harus menjadi bagian utama dalam keberlangsungan perusahaan.
Pernyataan itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (1/5/2026).

[adsense]

---

[adsense]

"Buruh jangan hanya dibutuhkan pada saat diperlukan, tapi jadikan buruh sebagai bagian terpenting dalam perusahaan," tegas politisi muda dari Partai Demokrat tersebut kepada wartawan.
Soroti Lemahnya Pengawasan, Banyak Aduan BuruhAhmad Afandi juga menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak kasus pekerja yang diperlakukan semena-mena, mulai dari persoalan upah, PHK sepihak hingga intimidasi di lingkungan kerja.
"Ini harus menjadi perhatian khusus Dinas Tenaga Kerja. Jangan sampai kita terus mendengar adanya buruh yang diperlakukan semena-mena dan mengalami intimidasi," ujarnya.
Data PHK dan Pengangguran Masih TinggiSorotan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data ketenagakerjaan nasional, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) masih cukup tinggi.
Pada periode Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 8.389 pekerja terkena PHK di Indonesia yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sementara itu, di Sumatera Utara, angka pengangguran juga masih menjadi perhatian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran mencapai sekitar 448 ribu orang atau 5,32 persen pada 2025.
Pengamat ketenagakerjaan bahkan menilai, menjelang peringatan May Day 2026, kasus PHK dan pengangguran di Sumatera Utara masih tergolong tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Buruh Punya Peran VitalAhmad Afandi menegaskan, buruh merupakan elemen penting dalam roda perekonomian. Tanpa peran mereka, perusahaan tidak akan berjalan.
"Tanpa buruh atau karyawan, suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan. Walaupun mereka digaji, bukan berarti bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka juga dilindungi undang-undang," tegasnya.
Dorong Perlindungan dan Penegakan HukumIa berharap momentum May Day menjadi refleksi bagi pemerintah dan perusahaan untuk lebih serius melindungi hak-hak pekerja.
Menurutnya, pengawasan harus diperketat agar tidak ada lagi praktik ketenagakerjaan yang merugikan buruh di Kota Medan.
"Ke depan kita ingin tidak ada lagi buruh yang diperlakukan semena-mena. Negara harus hadir memberikan perlindungan," tegasnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188645/afandi-harahap-selamat-hari-buruh-jangan-cuma-momentum/ Tangkap Begal, TNI Kodaeral Dilempari Batu Fri, 01 May 2026 16:00:00 +0700+0700 MATATELINGA, Belawan : TNII AL – Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I), Personel Pom Kodaeral I menangkap pelaku begal di Jalan Kampung Nelayan Indah,Kamis (30/04/2026.)
Saat penangkapan pelaku begal,petugas dilempari batu oleh keluarga pelaku yang bermaksut mempertahankan pelaku agar tidak dibawa kekantor Pomal Kodaeral l Belawan.
Namun dengan humanis akhirnya warga membiarkan pelaku dibawa kekantor Pomal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

[adsense]

---

[adsense]

Menurut keterangan Kadispen Kodaeal l,Letkol Wahyu Kurniawan,pelaku Ilham ( 29) warga Jalan kekampung Nelayan didekat Rel kereta api. operasi penertiban dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)‎‎Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait maraknya aksi begal dan pencurian dengan kekerasan, serta berpedoman pada laporan polisi yang telah diterbitkan.‎‎Dalam pelaksanaan penertiban, tim gabungan yang terdiri dari 20 personel Pom Kodaeral I bersama unsur Kecamatan Medan Belawan dan didukung Polsek Medan Labuhan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku.

---

[adsense]

Ilham(29) terlibat dalam tindak pidana begal dan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Penangkapan ini menjadi langkah konkret aparat dalam merespons cepat laporan warga serta menekan angka kriminalitas di wilayah pesisir.‎‎Keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen tegas aparat dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat Belawan.Jelas Wahyu Kurniawan.***

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188644/tangkap-begal-tni-kodaeral-dilempari-batu/ Jadi Gudang Penyimpanan Vape Narkoba, Dua Kamar di Satu Apartement Digerebek Fri, 01 May 2026 15:24:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Satresnarkoba Polrestabes Medan, Jumat (1/5) dini hari menggerebek sebuah Apartement di Kecamatan Medan Area, yang jadi gudang penyimpanan vape dengan kandungan narkoba. Dalam kasus ini, 2 pria ditangkap dan petugas menyita ratusan beragam jenis vape dengan kandungan narkoba.Penggerebekan, berawal dari informasi yang diperoleh petugas perihal transaksi vape dengan kandungan narkoba yang dilakukan dua pria yakni FS (25) dan DH (26) di Jalan Kolam, Kecamatan Medan Area.

[adsense]

---

Polisi yang kemudian menangkap kedua pelaku, menyita 15 vape dengan kandungan narkoba bermerk Ice Biru dan kemudian melakukan pengembangan ke sebuah Apartement di kawasan Medan Area, yang dijadikan para pelaku sebagai gudang."Ada 294 pcs vape dengan kandungan narkoba, dan 74 butir pil happy five total yang kami amankan dari kedua pelaku, setelah kami gerebek apartement yang mereka jadikan sebagai gudang. Ada 2 kamar dalam satu apartement, yang mereka jadikan sebagai tempat menyimpan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.Rafli menjelaskan, pihaknya kini sedang mendalami keterangan kedua pelaku yang ditangkap, termasuk perannya dalam praktek peredaran narkoba yang dikemas dalam vape ini.Hasil pemeriksaan sementara, terdapat seorang pengendali kedua pelaku berinisial JD, yang kini berstatus DPO Satresnarkoba Polrestabes Medan."Kami masih kembangkan kasus ini, ada satu pelaku lagi yang kami sedang kejar dan perannya sebagai pengendali kedua pelaku. Nanti akan kami sampaikan lebih detail perihal sudah berapa lama para pelaku menjalankan praktek jual beli narkoba ini, termasuk modusnya, dan asal usul vape dengan kandungan narkoba ini pelaku dapatkan. Tim kami masih terus bekerja di lapangan, mohon doanya," pungkas Rafli.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188643/jadi-gudang-penyimpanan-vape-narkoba-dua-kamar-di-satu-apartement-digerebek/ Digebuki Warga, Polsek Medan Area Amankan 2 Maling Perlengkapan Rumah Tangga dan Motor Fri, 01 May 2026 14:37:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Unit Reskrim Polsek Medan Area mengamankan dua tersangka pencurian dalam penyergapan terpisah dan waktu berbeda.
Keduanya adalah, Prima Hafiz (37), warga Jalan Utama, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area dan RH Sinaga (18), warga Jalan Tangguk Bongkar Kecamatan Medan Denai.

[adsense]

---

"Tersangka Prima Hafiz kami amankan setelah sempat dihakimi massa karena mencuri perlengkapan rumah tangga," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Jumat (1/5/2026).
Kata dia, tersangka Prima tertangkap tangan beraksi di kediaman korban, Atrova Bella Donna (30), warga Jalan Jermal XV, Medan Denai pada Rabu (29/4/2026) sekira pukul 02.00 WIB.
Pencurian yang terjadi di Jalan Halat, Pasar Merah Timur, Medan Area itu dipergoki warga hingga tersangka diteriaki, dikejar dan ditangkap. Warga kemudian menghajar tersangka hingga babak belur.
Aksi massa diredam Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Fajri Lubis bersama anggota ketika melakukan patroli rutin melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
"Tersangka kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara," kata AKP M Ainul Yaqin.
Adapun barang bukti diamankan bersama tersangka, obeng, ⁠1 outdoor AC, ⁠1 lusin gelas, 4 sendok nasi stainless, 6 garpu, 10 sendok kecil stainles, 5 garpu kecil stainles, 6 sendok makan stainles, pisau, piring, mangkok, ceret dan pakaian yang digunakan tersangka beraksi.
Sedangkan tersangka RH Sinaga ditangkap di Jalan Besar Pasar 5 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (29/4/2026) sore.
"Tersangka telah dua kali melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yakni di Red Dorz Jalan Sempurna Ujung, dan Oyo Jalan Asia Baru," jelas Yaqin.
Dia menegaskan, pihaknya tengah memburu seorang pelaku lagi berinisial BS.
"Tersangka beraksi bersama seorang temannya yang sedang dalam pengejaran (buron)," tegas Yaqin.
Bersama tersangka diamankan barang bukti 1 unit Honda Scoopy tanpa plat nomor polisi dan kamera CCTV yang merekam aksinya.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Spesialis Curanmor Ini Diamankan Sat Reskrim Polres Tebingtinggi

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188642/digebuki-warga-polsek-medan-area-amankan-2-maling-perlengkapan-rumah-tangga-dan-motor/ Kadis PKP Sebut Anggaran Huntap untuk Kepala Keluarga di Batunagodang Belum Ada Fri, 01 May 2026 14:00:00 +0700+0700 MATATELINGA, Humbahas :Kepala Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Humbahas Anggiat Simanullang mengatakan, pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk 30 kepala keluarga Desa Batunagodang yang dilokasi kan di Desa Sampe Tua yang terdampak bencana pada tahun 2025 lalu, belum ada.
Ia menyebut, dikarenakan pemerintah pusat masih melakukan pengurusan anggaran.
Sedangkan, anggaran hunian tetap didaerah lain yang saat ini sudah tahap pembangunan, menurut Anggiat, bukan anggaran dari APBN melainkan dari anggaran CSR.

[adsense]

---

[adsense]

" Belum. Kita tunggulah dari Kementerian PKP, masih mengurus penganggaran mereka dari pusat," kata dia didampingi Kabag Hukum Rijal Simamora didampingi Kabid Perumahaan PKP dan dua orang PNS dari Bagian Hukum, Senin (27/04/2026) dikantor Dinas PKP.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Humbahas saat ini tengah melakukan pemerataan dilahan lokasi pembangunan yang dikerjakan oleh pihak Dinas PUTR.
" Anggarannya dari Dinas PUTR pemerataan lahan," ujarnya.
Anggiat menjelaskan, proses pembangunan sebelumnya sempat terkendala dikarenakan adanya aksi sejumlah masyarakat dari Desa Batunagodang Siatas mengklaim bahwa lahan lokasi huntap yang akan dibangun merupakan tanah ulayat, pada Selasa (21/04/2026) lalu.
Begitu pun, lanjut dia, proses pembangunan tetap lanjut, dikarenakan pihaknya berpatokan dari penyerahan lahan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sampe Tua ke pemerintah sebelum adanya aksi warga.
Karena sejauh ini, kata Anggiat, pihaknya tidak tahu ada permasalahan dilahan tersebut.
" Kami tidak pernah mendengar ada konflik lahan, karena sebelum kita lakukan ini kita tanya kepada kepala desa sampe tua yang memberikan lahan untuk pembangunan hunian tetap, apakah lahan ini bermasalah, jawab kepada desa tidak. Jadi, pegangan kita itu," tambah Rijal.
Ia menambahkan lagi, untuk mempercepat proses pembangunan hunian tetap ini, Pemerintah Humbahas akan melanjutkan proses pembangunannya.
Apalagi, menurut Anggiat, tidak ada lembaga hukum menyatakan bahwa lahan hunian tetap tersebut yang sempat ricuh lagi bersengketa.
" Yang jelas wilayah sampe tua, sampe tua yang menyerahkan itu, egak usah kita terlalu rumit menanya-nanyakan itu. Dan egak ada dari lembaga hukum pejabat berwenang menyatakan bahwa itu sengketa. Tanah dari sampe tua , mereka menyerahkan, dan egak ada dari lembaga hukum menyatakan itu sengketa, itu saja," tegasnya.
Disinggung, antara kedua desa apakah sudah berdamai sehingga Pemerintah Humbahas tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan huntap tersebut, Anggiat menjawab enteng.
Ia menyampaikan, pemerintah tetap melanjutkan, tanpa ada pihak manapun yang dapat menghalangi dikarenakan pembangunan tersebut merupakan pembangunan nasional karena dampak bencana.
" Kalau ada mau menggugat, silahkan, tidak ada dilarang pemerintah, silahkan. Kalau nanti mereka menang, yang memberikan lahan jadi mereka. Egak ada kita pro ke sama siapa," kata Anggiat.
" Kalau mau menggugat silahkan, kan egak ada dilarang. Tapi yang egak boleh itu, janganlah menghalang-halangi pembangunan itu, karena program nasional dalam hal penanganan bencana. Karena ini juga, harus cepat ini," tambah Rijal diamini Anggiat.
Rijal menambahkan jika tidak dilanjutkan pembangunan ini, pemerintah akan dinilai melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), karena masyakarat yang terdampak bencana menunggu bantuan dari pemerintah yang saat ini dalam pengungsian.
Ditanya, apakah tidak ada kebijakan ataupun memindahkan relokasi huntap karena ada persoalan, Rijal menyampaikan tidak ada terkecuali adanya keputusan yang lebih tinggi untuk membatalkan.
" Saat ini egak ada. Kecuali, ada keputusan pejabat yang berwenang, egk usah pengadilan, datang Presiden batalkan itu, Menteri batalkan itu. Kalau pengadilan, kan ada proses," kata dia.
Untuk itu, mereka berharap , agar pembangunan ini cepat selesai dan terealisasi, supaya masyarakat yang terdampak dapat pindah dan nyaman.
" Jadi kalau harapan kita , ini cepat selesai realisasi segera dapat ditangani, itulah tugas Pemerintah Kabupaten disaat ini," tegasnya.
• Warga Desa Batunagodang Pindah Penduduk ?
Sementara itu, sebanyak 30 kepala keluarga Desa Batunagodang Siatas Kecamatan Onanganjang akan pindah rumah , jika pembangunan hunian tetap sudah terealisasi.
Ketika disinggung, bagaimana kependudukan warga tersebut, Kabag Hukum Rijal Simamora mengaku, tidak ada permasalahan.
" Menurut saya egak ada masalah. Ya, sah-sah saja karena tidak sangsi," ujarnya.
Terpisah, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho melalui Kasi Humas Bripda Jafar Simanjuntak menyampaikan, bahwa pihaknya pada waktu masyarakat Batunagodang Siatas yang menolak adanya pembangunan huntap dikarenakan lagi bersengketa, hanya bersifat pengamanan.
" Seiring dengan rencana pembangunan tersebut, muncul perbedaan pandangan terkait status lahan. Sebagian masyarakat dari Desa Batu Nagodang Siatas, khususnya keturunan Op Mangkuling Simanullang, mengklaim bahwa lokasi tersebut merupakan tanah ulayat mereka. Untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga situasi tetap kondusif, pihak Kepolisian Resor Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan pengamanan di lokasi," katanya via WhatsApp.
Menurutnya, langkah pengamanan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrokan antar warga, serta memastikan proses pembangunan dapat berjalan dengan aman dan tertib.
" Jadi saat adanya kericuhan dilokasi kita bersifat pengamanan, dan dilokasi tidak ada kita melakukan penangkapan. Hanya bersifat membawa salah seorang warga dari lokasi, artinya kita bawa dia keluar dari lokasi tersebut, itu saja," ungkapnya.
Disinggung, bahwa antar warga Batunagodang Siatas dengan Sampe Tua pernah ribut sekaitan lahan yang tepatnya di lokasi huntap ini, dan berdamai di Polres Humbahas pada tahun 2019 lalu, Jafar belum mengetahui.
" Belum tahu, tapi informasinya seperti itu, nanti kita cek kebenaran surat perdamaiannya," katanya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188640/kadis-pkp-sebut-anggaran-huntap-untuk-kepala-keluarga-di-batunagodang-belum-ada/ Momentum Hari Buruh, Ketua Komisi II DPRD Medan Dorong Perusahaan Perhatikan Hak-hak Pekerja dan Ciptakan Hubungan Industrial Adil Serta Harmonis Fri, 01 May 2026 13:41:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei, Ketua Komisi II DPRD Kota Medan H. Kasman bin Marasakti Lubis menyampaikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi para pekerja di Kota Medan.
Hal ini disampaikannya saat ditanya wartawan terkait persoalan buruh di Kota Medan, Jumat (1/05/2026).
Menurut Kasman, hingga saat ini Komisi II DPRD Medan masih menerima banyak laporan dan pengaduan dari para buruh, terutama yang berkaitan dengan persoalan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga aspek keselamatan kerja di sejumlah perusahaan.

[adsense]

---

[adsense]

"Kami di Komisi II DPRD Medan terus menerima aspirasi para buruh. Persoalan upah yang belum sesuai ketentuan, PHK sepihak, serta kurangnya perhatian terhadap keselamatan kerja masih menjadi keluhan utama," ujar Kasman.
Ia menegaskan, peringatan Hari Buruh seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun perusahaan, untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang adil serta harmonis.
Kasman juga meminta instansi terkait agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan terhadap buruh harus menjadi prioritas demi terciptanya kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
"Buruh adalah tulang punggung pembangunan dan penggerak ekonomi. Karena itu hak-hak mereka harus dijamin, termasuk upah layak, keamanan kerja, dan kepastian kerja," tegasnya.
Ia berharap, ke depan kondisi ketenagakerjaan di Kota Medan semakin baik dan setiap persoalan yang dialami buruh dapat diselesaikan melalui dialog serta mekanisme yang sesuai aturan.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita/188641/momentum-hari-buruh-ketua-komisi-ii-dprd-medan-dorong-perusahaan-perhatikan-hakhak-pekerja-dan-ciptakan-hubungan-industrial-adil-serta-harmonis/ Dirut PT Toba Surimi Diperiksa, JPU Bakal Panggil Bank Mandiri dalam Kasus Pemalsuan Cek Rp123,2 Miliar Fri, 01 May 2026 13:00:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan pemalsuan cek dan penggelapan dana perusahaan senilai Rp123,2 miliar di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (30/4/2026).
Sidang yang digelar di ruang Cakra VIII itu dipimpin majelis hakim diketuai Lifiana Tanjung dengan anggota Monita Sitorus dan Eli Yurita.

[adsense]

---

[adsense]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Surya Partogi dari Kejari Belawan turut menghadirkan tiga saksi internal perusahaan, yakni Mulyanti (Finance), Lusiana (Kasir), dan Irsan (Direktur).
Dalam keterangannya, Gindra menegaskan terdakwa Tepi (41), mantan Asisten Manajer Finance, belum mengembalikan kerugian perusahaan.
"Belum ada memulangkan uang sepeser pun. Namun, ada ditemukan uang tunai sekitar Rp100 juta dan mata uang dolar di dalam laci, yang kini menjadi barang bukti," ujarnya.
Ia juga mengungkap sekitar 1.600 karyawan terdampak akibat kasus tersebut.
JPU Daniel menyebut terdakwa memalsukan tanda tangan Direktur Utama pada 54 lembar bilyet cek untuk mencairkan dana perusahaan melalui Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.
Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, seluruh tanda tangan pada cek tersebut dinyatakan tidak identik dengan tanda tangan asli.
Dana hasil pencairan kemudian diduga dialirkan ke sejumlah rekening perusahaan yang terafiliasi dengan aktivitas trading forex melalui aplikasi SXKQQLJ.
Akibat perbuatan tersebut, PT Toba Surimi Industries Tbk mengaku mengalami kerugian mencapai Rp123,2 miliar.
JPU Daniel menyatakan persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan, termasuk memanggil pihak Bank Mandiri untuk mengklarifikasi proses pencairan cek dan mekanisme verifikasi yang dilakukan.
"Kami akan menghadirkan pihak Bank Mandiri sebagai saksi untuk menjelaskan alur pencairan dan prosedur yang berlaku," ujar Daniel.
Selain itu, pihaknya juga membuka kemungkinan kembali akan menghadirkan pihak internal PT Toba Surimi Industries Tbk guna memperkuat pembuktian di persidangan.
"Sidang ditunda dua pekan, kita akan memanggil pihak dari Bank Mandiri untuk pemeriksaan dalam sidang lanjutan," kata JPU Daniel. (Reza)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188639/dirut-pt-toba-surimi-diperiksa-jpu-bakal-panggil-bank-mandiri-dalam-kasus-pemalsuan-cek-rp1232-miliar/ Geger! Proyek Biara FSE Medan Diseret ke Meja Hijau, Kerugian Rp17,9 M Fri, 01 May 2026 12:30:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan: Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (30/4/2026) siang.
Kuasa hukum penggugat dari Law Office Dwi Ngai Sinaga, SH., MH & Associates membeberkan sejumlah temuan penting usai persidangan.

[adsense]

---

Dwi Ngai Sinaga didampingi Benri Pakpahan menyampaikan bahwa klien mereka, Bonar Hatorangan Tambunan selaku pemborong pekerjaan, menggugat pihak pemberi kerja atas dugaan wanprestasi dalam proyek pembangunan ruang serbaguna (hall), rumah biara, serta parit lingkungan di Jalan Bunga Pancur IX, Medan.
"Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fakta di lapangan, kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara gambar perencanaan dan BoQ dengan kondisi aktual," kata Dwi Ngai Sinaga kepada wartawan.
Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada perbedaan elevasi tanah. Dalam dokumen BoQ disebutkan muka tanah existing hanya minus 20 sentimeter dari Jalan Setia Budi. Namun setelah dilakukan pengukuran langsung, ditemukan kondisi aktual jauh berbeda.
"Fakta di lapangan menunjukkan elevasi tanah di lokasi rumah lansia mencapai minus 60 sentimeter, bahkan di gedung serbaguna berkisar minus 40 hingga 60 sentimeter. Ini berdampak pada kebutuhan timbunan yang jauh lebih tinggi dari yang direncanakan," jelasnya.
Dwi Ngai menambahkan, akibat perbedaan tersebut, kebutuhan timbunan bisa mencapai 70 hingga 90 sentimeter, bahkan dalam perencanaan arsitektur disebut bisa mencapai hingga 200 sentimeter. Namun, lanjutnya, tidak ditemukan adanya perencanaan struktur penahan tanah dalam gambar struktur.
"Penimbunan setinggi itu mustahil dilakukan tanpa adanya struktur penahan. Ini yang menjadi salah satu dasar keberatan klien kami," tegasnya.
Senada dengan itu, Benri Pakpahan menuturkan bahwa kliennya telah menjalankan pekerjaan sesuai tahapan, mulai dari pembersihan lahan, pemasangan pagar proyek, peletakan batu pertama, pekerjaan pondasi, pekerjaan pemancangan hingga pabrikasi pekerjaan sloof.
"Semua tahapan sudah dilakukan sejak November 2023 hingga Mei 2024 dengan melibatkan puluhan tenaga kerja dan biaya yang tidak sedikit," ucap Benri.
Namun, setelah dilakukan evaluasi mendalam terhadap gambar perencanaan dan BoQ dari konsultan, ditemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan dengan kondisi lapangan.
Hal itulah yang membuat pihak penggugat memutuskan menghentikan sementara pekerjaan.
"Penghentian ini bukan tanpa alasan. Justru untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena adanya ketidaksesuaian teknis," tambahnya.
Dalam gugatan tersebut, penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp16,9 miliar serta kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar. Selain itu, penggugat juga meminta agar tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya.
Sidang perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan berikutnya di Pengadilan Negeri Medan. (Reza)

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Curhatan Ibu Ibu Anaknya Ditangkap Tanpa Prosedur Oleh Polresta Deliserdang Disambut Komisi lll DPR RI. Mangihut Sinaga : Saya Cek

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188638/geger-proyek-biara-fse-medan-diseret-ke-meja-hijau-kerugian-rp179-m/ Rugikan Korban Rp12 miliar, Dua Terdakwa Kasus Investasi Fiktif Wood Pellet Dijerat Pasal Berlapis Fri, 01 May 2026 11:50:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Dua terdakwa kasus dugaan penipuan dan penyebaran informasi bohong melalui investasi fiktif wood pellet yang merugikan korban hingga Rp12 miliar lebih dijerat pasal berlapis dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan Paulina mengatakan kedua terdakwa, yakni Nugroho Sigit P Bin Moendakir (43) dan Violetta Hasan Noor (48), melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dalam kurun waktu Februari 2022 hingga Februari 2023 di wilayah Kota Medan.

[adsense]

---

[adsense]

"Para terdakwa (masing-masing berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan memanfaatkan media sosial (medsos) akun Instagram @violettarescue untuk menawarkan investasi usaha wood pellet," ujar JPU Paulina di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (30/4/2026).
Persidangan yang digelar di ruang Cakra III PN Medan dipimpin majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang, didampingi hakim anggota As'ad Rahim Lubis dan Abdul Hadi Nasution.
Terdakwa Nugroho Sigit merupakan warga Dongkelsari, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan terdakwa Violetta Hasan Noor merupakan warga Jalan Sapta Taruna, Perum Legenda Melayu, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
JPU Paulina menjelaskan, kedua terdakwa didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan pertama, keduanya dijerat Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selanjutnya, dalam dakwaan kedua, perbuatan para terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Selain itu, para terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Paulina.
JPU Paulina dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berupa penipuan dan penyebaran informasi bohong melalui investasi fiktif wood pellet.
Modus yang digunakan adalah menawarkan investasi kerjasama produksi wood pellet melalui media sosial Instagram dengan sistem pembelian "slot" senilai Rp10 juta per slot.
Para korban dijanjikan keuntungan mingguan dari berbagai kerja sama dengan perusahaan besar yang diklaim telah terjalin oleh para terdakwa.
Untuk meyakinkan korban, para terdakwa mencantumkan sejumlah nama perusahaan, antara lain PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Ajinomoto Indonesia, PT Amidis Tirta Mulia, hingga PT Sri Rejeki Isman Tbk.
"Namun berdasarkan keterangan saksi dari perusahaan-perusahaan tersebut, tidak pernah ada kerja sama dengan kedua terdakwa. Faktanya, kegiatan usaha yang ditawarkan tersebut tidak pernah ada atau bersifat fiktif," ujar Paulina.
JPU Paulina menyebutkan, dana yang dihimpun dari para investor diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, serta sebagian diputar untuk memberikan keuntungan semu kepada investor lain.
"Akibat perbuatan tersebut, korban Delina mengalami kerugian sekitar Rp12,02 miliar, sedangkan korban lainnya Widya Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp70 juta," jelas Paulina. (Reza)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188637/rugikan-korban-rp12-miliar-dua-terdakwa-kasus-investasi-fiktif-wood-pellet-dijerat-pasal-berlapis/ Managemen PTPN IV Regional II Unit Tinjowan Bantah Terlibat Penjualan Tanah HGU Ex Bangunan Belanda Fri, 01 May 2026 10:36:00 +0700+0700 MATATELINGA, Simalungun :Viral dibeberapa Media Online polemik tanah HGU Ex bangunan Belanda yang menyebut ada keterlibatan Oknum petinggi PTPN IV unit kebun Tinjowan dan juga mencatut nama General Manager ( GM ) Distrik 3 Raja Suandi Purba, Abdi H.Sinaga yang kala itu menjabat sebagai Manajer Tinjowan, Sahrul A. Saragih selaku Asisten Kepala ( Askep ) rayon A unit kebun Tinjowan kepada salah seorang Pengusaha bernama Sugeng dalam dugaan jual beli tanah yang masih berada dalam HGU PTPN IV unit Tinjowan.
Tanah yang masih dalam kawasan HGU PTPN IV regional II afdeling III unit kebun Tinjowan yang lagi hangat diperbincangkan itu berada di nagori/ Desa Teluk Lapian kecamatan Ujung Padang kabupaten Simalungun Sumatera Utara yang luasnya lebih kurang 600 M2 tepat berada dibelakang bangunan Ex zaman Belanda.

[adsense]

---

[adsense]

Ketika Reporter Media ini melakukan wawancara dengan Askep rayon A kebun Tinjowan Syahrul A.Saragih diruang kerjanya pada Rabu 29/04/2026 sekira pukul 11.00 Wib hingga peninjauan lokasi tanah HGU Ex Bangunan Belanda beliau mengatakan dengan tegas " bahwa Kamitidak ada melakukan Penjualan Tanah HGU seperti apa yang ditudingkan oleh salah satu Media Online beberapa waktu yang lalu ,Membantah keras adanya keterlibatan pihak Managemen PTPN IV Regional II unit kebun Tinjowan dalam dugaan jual beli Tanah di Ex bangunan Belanda dengan salah seorang pengusaha bernama Sugeng.
Ia juga mengatakan awal Kronologinya ini bermula bapak Sugeng tadinya meminjam lahan pakai tanah tersebut untuk lahan parkir karena akan ada kegiatan Turnamen bola Volly piala wakil Bupati Simalungun dengan menutup Areal Lapangan menggunakan terpal biru dan nanti setelah selesai akan mengembalikan lahan tersebut.
Bukannya dikembalikan, sekarang malah didirikan bangunan pagar beton, bahkan kita masih menyimpan surat Permohonannya sebagai bukti dan pegangan kita.
Ada wacana dari Bapak Sugeng bahwa jika Turnamen ini sukses, beliau akan mendirikan Sekolah Volly untuk anak anak Masyarakat dan akan menyampaikan hal ini kepada bapak Wakil Bupati Simalungun untuk membantu agar tanah HGU yang sepadan dengan lapangan Volly dihibahkan oleh PTPN IV mengingat lapangan Volly tersebut kurang luas.Namun pengajuan tersebut kami tidak tahu sampai dimana.
Itulah yang kami sayangkan kenapa urusan Administrasinya belum selesai kog malah mendirikan bangunan itukan jelas pelanggaran.Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa Managemen kebun Tinjowan tidak pernah ada menjual tanah HGU ex bangunan Belanda kepada siapapun.
Dari awal kami sudah laporkan permasalahan ini kepada atasan kami baik kepada Manejer maupun General Manager namun masih dalam penelitian yang cermat, Ujar Askep kepada awak Media.
Tim juga mencoba menghubungi salah seoranga pejabat Tinggi PTPN IV Regional II Distrik 3 melalui Saluran selulernya mengatakan" permasalahan ini sudah kita sampaikan ke Legal kita Bang. Biarlah mereka nanti yang akan turun kelapangan untuk mencari titik penyelesaiannya. Ucapnya dengan Singkat.( Tim MTc )

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188636/managemen-ptpn-iv-regional-ii-unit-tinjowan-bantah-terlibat-penjualan-tanah-hgu-ex-bangunan-belanda/ Lepas Keberangkatan 205 Jamaah Calon Haji Sergai Tahun 2026, Ini Pesan Wabup Adlin Tambunan Fri, 01 May 2026 10:00:00 +0700+0700 MATATELINGA, Sergai :Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Adlin Tambunan melepas keberangkatan 205 orang Jamaah Calon Haji (Calhaj) asal Kabupaten Sergai Tahun 1447 H / 2026 M di halaman Kompleks Masjid Agung Serdang Bedagai, Sei Rampah, Rabu (29/4/2026).
Hadir mendampingi dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Staf Ahli I TP PKK Ny. Hj. Aini Zetara Adlin Tambunan, unsur Forkopimda Sergai, Kakan Kemenag Sergai H. Azrul Aswan Sirait, S.Hi, M.M, para Asisten, jajaran Kepala OPD, serta keluarga para jamaah.

[adsense]

---

Dalam arahannya, Wakil Bupati Adlin Tambunan menekankan bahwa ibadah haji merupakan anugerah luar biasa dan perjalanan spiritual untuk kembali ke fitrah manusia. Ia berpesan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meluruskan niat semata-mata karena Allah SWT, menjaga kesehatan secara disiplin di tengah perbedaan cuaca di Arab Saudi."Luruskan niat, jagalah niat semata-mata hanya untuk beribadah karena Allah SWT. Hindari sifat riya atau pamer. Fokuslah pada tujuan utama, yakni meraih predikat haji yang mabrur," tegas Adlin Tambunan di hadapan ratusan jamaah.
Ia junga mengingatkan Calhaj agar menjaga nama baik daerah. Sebagai duta Kabupaten Sergai, para jamaah diminta menunjukkan sikap santun dan sabar selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut."Bapak dan Ibu adalah duta bangsa, khususnya duta Kabupaten Sergai. Tunjukkan sikap yang santun, sabar, dan tolong-menolong selama di sana. Cerminkan nilai-nilai luhur masyarakat kita yang religius dan beretika," katanya sembari menitipkan doa agar para jamaah memohonkan keberkahan, keselamatan dari bencana, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sergai saat berada di tempat-tempat mustajab nantinya.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sergai, H. Hasan Basri, S.Ag, MSi, melaporkan bahwa total jamaah asal Sergai tahun ini berjumlah 205 orang, termasuk 5 petugas pendamping. Rombongan terbagi dalam empat kelompok terbang, yaitu Kloter 4 (4 orang), Kloter 8 sebagai rombongan utama (190 orang), Kloter 11 (1 orang), dan Kloter 17 (5 orang). Tercatat, jamaah tertua adalah Sapinah Binti Kasilin Abdullah (84) dari Kecamatan Bintang Bayu, sedangkan jamaah termuda adalah Raka Setiawan Bin Jasmahadi (22) dari Kecamatan Sipispis.
Sesuai jadwal, jamaah yang tergabung dalam Kloter 8 mulai memasuki Asrama Haji pada 29 April 2026 dan akan bertolak menuju Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia (GIA-3108) pada 30 April 2026 pukul 09.50 WIB.
Seluruh rombongan dijadwalkan kembali ke tanah air pada 10 Juni 2026 melalui Bandara Internasional Jeddah. Acara pelepasan diakhiri dengan suasana haru dan doa bersama agar seluruh jamaah diberikan kekuatan serta kembali dengan predikat haji yang mabrur. (mtc/buyung nst)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/188631/lepas-keberangkatan-205-jamaah-calon-haji-sergai-tahun-2026-ini-pesan-wabup-adlin-tambunan/ Jelang Musyawarah RPP, Joni Karo-karo Daftar Calon Ketua Ranting PP Tegal Sari Mandala III Fri, 01 May 2026 09:24:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Menjelang pelaksanaan Musyawarah RPP (Rapat Pimpinan Pengurus) ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai yang akan digelar pada Minggu (3/5/2026), dinamika organisasi mulai terlihat.
Salah satu tokoh yang turut meramaikan bursa pencalonan adalah Joni Karo-karo. Ia secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Tegal Sari Mandala III untuk periode 2026–2028.

[adsense]

---

[adsense]

Kedatangan Joni Karo-karo ke kantor sekretariat ranting disambut langsung oleh Ketua panitia pendaftaran, Rizky P. Nasution, yang didampingi oleh W.A. Pranat, SE. Proses pendaftaran berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan.
Usai melakukan pendaftaran, Joni Karo-karo bersama seluruh perwakilan anak ranting Pemuda Pancasila se-Kelurahan Tegal Sari Mandala III, turut menyampaikan pernyataan sikap.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua anak ranting 05, Vijai Kumar Efendy, yang mewakili seluruh Ketua anak ranting.Dalam pernyataannya, ia menegaskan dukungan penuh kepada Joni Karo-karo.
"Kami 10 Ketua anak ranting Pemuda Pancasila se-Kelurahan Tegal Sari Mandala III, menyatakan sikap mendukung dan meminta kepada Joni Karo-karo untuk maju kembali sebagai calon Ketua ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai untuk masa periode 2026–2028," ujarnya.
Dukungan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Joni Karo-karo masih mendapatkan kepercayaan dari jajaran pengurus dan tingkat anak ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai. (Syahdan/Red)

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/188635/jelang-musyawarah-rpp-joni-karokaro-daftar-calon-ketua-ranting-pp-tegal-sari-mandala-iii/