Ini Tampang Maling di Aspol T.Tinggi

putra — Wed, 29 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Seorang pria berinisial DAC (32) terbilang nekat, karena dirinya berani melakukan pencurian di sebuah rumah yang berada di asrama Polisi (Aspol) Polres Tebingtinggi yang di ketahui pada pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 09.15 WIB.

[adsense]

Akibat kejadian tersebut, korban yang selaku penghuni rumah asrama Polisi tersebut harus mengalami kerugian material senilai Rp 5 juta.
Tim Jatanras Elang Sakti Satreskrim Polres Tebingtinggi yang dipimpin Kanit Pidum, Ipda Rangga Risdin, S.Tr.I.K, setelah menerima laporan dari korabn selanjutnya bergerak cepat hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pria berinisial DAC (32) yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di salah satu rumah dinas Asrama Polisi Polres Tebingtinggi, Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebingtinggi Kota.

Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Iptu Dr. Herikson P. Siahaan, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi bahwa seorang pria diduga melakukan pencurian di rumah milik korban yang berada di lingkungan Asrama Polisi Polres Tebingtinggi."Setelah menerima informasi tersebut, personel segera menuju lokasi dan mengamankan terduga pelaku yang masih berada di tempat kejadian. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tebingtinggi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar Iptu Dr. Herikson P. Siahaan, S.H., M.H.
Peristiwa tersebut diketahui pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 09.15 WIB. Korban yang mendapat informasi dari saksi kemudian menuju rumahnya untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di lokasi, korban mendapati kondisi rumah dalam keadaan berantakan, sementara sejumlah barang berharga diduga telah dicuri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5 juta.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, Tim Jatanras Elang Sakti turut mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin indoor AC yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Penyidik Satreskrim Polres Tebingtinggi juga masih terus melakukan pendalaman guna melengkapi alat bukti serta mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tebingtinggi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian.(agus)

[adsense]

Terkait Keributan di Komplek Bumi Asri Yang Melibatkan Oknum TNI, Ini Penjelasan Marwandi

putra — Wed, 29 Jul 2026 11:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Marwandi (32) menjadi korban pengeroyokan secara brutal oleh sejumlah orang yang diduga dilakukan oleh warga sipil dan oknum TNI.
Insiden pengeroyokan itu terjadi pada Minggu (26/7/2026) malam, dikawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

[adsense]

Marwandi mengungkap awal mula kejadian pengeroyokan yang dialaminya serta temannya. Saat itu ia dihubungi oleh salah seorang pria berinisal Y untuk membeli mobil.
Pria tersebut menawarkan bahwasannya mempunyai konsumen. Keduanya pun melakukan pertemuan di komplek bumi asri.
Korban pun singgah ke mesjid untuk melakukan ibadah solat magrib, selesai solat ia menuju ke lokasi yang sudah ditentukan.
Ia bersama Y dan konsumen tiba dilokasi, pukul 19.40 WIB, mobil yang dikendarainya merk Honda WR-V, bernomor polisi BK 1168 AFL berwarna Hitam, dicek oleh seorang wanita, korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita itu.
Setelah pengecekan selesai, wanita tersebut menghubungi salah seorang, Marwandi pun tidak mengetahui secara pasti siapa yang dihubungi wanita tersebut.
Tak berselang lama, sekitar 15 hingga 20 sepeda motor tiba dilokasi dengan berjumlah kurang lebih 50 orang.
Wanita yang melakukan pengecekan mobil itu tiba-tiba berteriak "ini maling mobil!", Marwandi pun di kepung oleh 50 orang yang diduga merupakan warga sipil dan oknum TNI.
"Kami ini kayak perampok langsung dipukulin secara babi buta sama mereka, kacamata pecah, sampai telungkup ke tanah masih juga di dipukul dan dipijak hingga kedua tangan kami diikat mereka," ucap Marwandi saat ditemui awak media di Warkop Jurnalis.Selasa (28/7/2026).
Korban pun mengira setelah kedua tangannya diikat, mereka berhenti memukul, ternyata massa lanjut menghajar menggunakan helm.
Masih lanjut korban, dua handphone dan dompet miliknya ditahan oleh mereka. Kurang lebih selama satu jam ia mendapatkan kekerasan dan penganiyaan yang dilakukan oleh warga sipil dan oknum TNI.
Sementara itu, temannya yang merupakan anggota TNI berinisal A berniat untuk melerai pertikaian tersebut, namun banyaknya massa yang dibawa oleh wanita itu. Temannya anggota TNI juga menjadi korban pengeroyokan.
"Jadi berdua lah kami dipukulin sama mereka, karena diperintahkan oleh seorang wanita itu," ungkapnya dengan nada kesal.
Marwandi mengungkap bahwa mobil Honda WR-V yang dikendarainya itu merupakan mobil leasing. Pihaknya pun mencoba melakukan pelunasan Khusus leasing di perusahaan Mandiri Tunas Finance.
"Kami mau pelunasan khusus atau take over terhadap mobil, tiba-tiba ada yang mau, makanya wanit tersebut mau membeli dan mengecek mobil itu," lanjutnya.
Marwandi pun menjelaskan bahwa surat dokumen mobil itu tidak lengkap. Namun ia tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan pelaku langsung melakukan kekerasan dan penganiayaan.
"Mobil engga lengkap, masih di leasing berkasnya ini rencananya kami mau pelunasan khusus. Kalau memang ada yang salah, tunjukan laporan kepolisiannya biar bisa diselesaikan," tuturnya.
Menurutnya, aksi keji itu dilakukan oleh warga sipil dan dua orang oknum TNI-AD berinisal Pratu LPS dan Pratu E.
Korban bersama kuasa hukumnya membuat laporan terhadap kedua oknum TNI tersebut ke Denpom dengan surat laporan pengaduan dengan nomor LP/20/VII/2026, pada Senin (27/7/2026). Serta laporan kepolisian di Polda Sumut dengan nomor LP/STTLP/B/1212/VII/2026/SPKT/Polda Sumut, pada Minggu (26/7/2026).
"Saya sudah buat laporan ke tembusan ke Polda, semalam melalui dibantu sama kuasa hukum sama ke Denpom. Tadi malam juga diselesaikan semuanya sama sekalian sudah sama visumnya. Karena saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Karena saya nggak terima dan karena seperti ini saya diperlakukan. Kalau memang saya salah, mana tunjukkan kesalahannya, kan gitu. Ini nggak ada apa-apa langsung main pukul. Negara ada hukum. Kenapa diperlakukan seperti binatang. Saya tidak terima, saya lawan," pungkasnya.
Terkait Keributan ini, Kapendam I/BB, Kolonel Inf Sandy S.I.P., M. Hum saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa laporan tersebut tentunya akan ditindak lanjuti oleh Denpom 1/5 Medan, apabila memang terbukti Eben bersalah pastinya akan ada proses hukum bagi Yang bersangkutan.
" Lebih baik kita serahkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini Denpom untuk melaksanakan tugasnya, " pungkas Kapendam I/BB.

Polsek Medan Area Ringkus Pengedar Sabu di Parkiran Oyo

putra — Wed, 29 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Kerap mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di parkiran Oyo Jalan AR Hakim Medan, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, membuat Jhonni Yacubus (43) tak berkutik ketika ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Medan Area, Kamis (23/7/2026) sekira pukul 01.00 WIB.
Bersama warga Jalan AR Hakim tersebut disita berbagai barang bukti, seperti 2 bungkus klip plastik paket sedang diduga berisi sabu 0,60 gram, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 nomor polisi BK 3677 AGO, 2 Handphone (HP), 1 dompet perhiasan, 30 bungkus plastik klip kosong, 1 timbangan electrik dan 1 sekop dari pipet.
"Kita bergerak dari informasi masyarakat yang resah karena tersangka sering mengedarkan sabu-sabu di parkiran salah satu penginapan Jalan AR Hakim," sebut Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Selasa (28/7/2026).
Atas dasar laporan masyarakat tersebut, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggota segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
"Kita melihat seorang pria sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan langsung kita amankan," katanya.
Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti mulai dari sabu-sabu, plastik klip, sepeda motor dan kainnya.
"Tersangka mengakui sabu-sabu itu miliknya diperoleh dari seorang bandar berinisial R," pungkasnya.
Kini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area. Sedangkan R masou dalam pengejaran (buron). Dia dijerat Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

[adsense]

Puluhan Massa Masyarakat Padang Lawas Bersatu Gelar Aksi Damai di Depan Polda Sumut, Desak Kepastian Hukum Perkara LP/B/1297/IX/2024

putra — Wed, 29 Jul 2026 10:29:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Padang Lawas Bersatu (MPB) menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Selasa (28/7/2026). Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian yang mengerahkan ratusan personel Sabhara, didukung puluhan personel Provos dan Intelkam untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.
Aksi dipimpin langsung oleh Ketua Masyarakat Padang Lawas Bersatu sekaligus Penanggung Jawab Aksi, Maruli Hamonangan Sitompul. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi terkait penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/IX/2024/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 23 September 2024 yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum kepada pelapor, termasuk belum adanya penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.

[adsense]

Dalam orasinya, Maruli Hamonangan Sitompul menegaskan bahwa aksi damai tersebut bukan merupakan bentuk intervensi terhadap proses penyidikan, melainkan pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk mengawal tegaknya supremasi hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.
"Kami datang untuk meminta kepastian hukum. Laporan polisi ini telah berjalan cukup lama, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai perkembangan penanganannya. Kami berharap Polda Sumatera Utara dapat bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Maruli Hamonangan Sitompul di hadapan peserta aksi.
Selain meminta percepatan penyelesaian perkara, massa aksi juga mempertanyakan dasar hukum penerbitan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/55/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum dan DPO Nomor DPO/56/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum tertanggal 8 Oktober 2025. Menurut mereka, penerbitan DPO terhadap pihak yang saat itu masih berstatus saksi perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap sejalan dengan prinsip due process of law.
Dalam aksi tersebut, Masyarakat Padang Lawas Bersatu juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolda Sumatera Utara, di antaranya meminta percepatan penyidikan, pelaksanaan Gelar Perkara Khusus, evaluasi terhadap proses penyidikan, penyampaian perkembangan perkara secara resmi kepada pelapor, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu berdasarkan prinsip equality before the law.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan secara humanis. Ratusan personel Sabhara bersama puluhan personel Provos dan Intelkam tampak mengawal seluruh rangkaian kegiatan guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
Maruli Hamonangan Sitompul berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran Ditreskrimum Polda Sumut agar penanganan perkara segera memperoleh kepastian hukum.
"Kami percaya Polri mampu menegakkan hukum secara profesional. Oleh karena itu, kami meminta agar laporan ini segera dituntaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keadilan dan kepastian hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tutup Maruli Hamonangan Sitompul.

Ratusan Massa Kepung Kantor Bupati Langkat

putra — Wed, 29 Jul 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Langkat : Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara (AMMSU) menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan dalam kebijakan penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) Blue Night.

[adsense]

Suasana aksi sempat memanas di depan Kantor Pemerintah daerah Kabupaten Langkat, Selasa siang (28/7/2026).

Pasalnya pada pagi sekira pukul 10,00 wib, massa aksi memadati halaman kantor bupati dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Orasi dan yel-yel bergantian menggema, mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat agar tidak menerapkan kebijakan yang dinilai tebang pilih terhadap pelaku usaha.

[adsense]

Baca Juga:

Antisipasi Balap Liar dan Begal, Satlantas Polres Simalungun Gelar Patroli Blue Light di Jalinsum P. Siantar-Perdagangan

[adsense]

Dalam aksinya, AMMSU menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan memperjuangkan nasib ratusan pekerja Blue Night yang terancam kehilangan mata pencarian akibat rencana penyegelan tempat usaha tersebut.

Para orator menyampaikan empat tuntutan utama, yakni memperjuangkan nasib ratusan pekerja, meminta penertiban dilakukan secara adil dan menyeluruh terhadap seluruh tempat hiburan yang melanggar aturan, menunda pelaksanaan penyegelan hingga seluruh proses administrasi dan perizinan selesai, serta meminta aparat bersikap netral dalam menjalankan tugasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Antisipasi Balap Liar dan Begal, Satlantas Polres Simalungun Gelar Patroli Blue Light di Jalinsum P. Siantar-Perdagangan

"Kami memohon agar diberikan kesempatan, pendampingan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku," seru Bagas salah seorang orator yang disambut sorakan massa.

Selain itu, massa juga menyoroti dampak ekonomi yang akan timbul apabila Blue Night ditutup. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada karyawan, tetapi juga masyarakat sekitar yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha tersebut.

[adsense]

Sementara orator kedua Eric dengan tegas berkata "Kami berharap pemerintah mengedepankan solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan," Suara Eric di depan gerbang gedung Bupati.

Di bawah terik matahari, para demonstran tetap bertahan sambil menunggu kehadiran Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti. Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana.

[adsense]

Baca Juga:

AMPH Sumut Kecewa Kejagung Tak Berani Menahan Mantan Jampidsus

Dalam suasana yang semakin haru, ratusan massa kemudian melakukan sujud serentak menghadap ke arah Kantor Bupati Langkat. Sambil bersujud, mereka menangisi nasib dan ketidakpastian masa depan yang mereka hadapi, seraya mengungkapkan bahwa kehidupan mereka selama ini sangat bergantung pada penghasilan dari THM Blue Night sebagai sumber rezeki utama bagi keluarga mereka.
Situasi sempat memanas ketika pejabat yang ditunggu tak kunjung menemui massa. Sejumlah demonstran di barisan depan berusaha memasuki area kantor bupati sehingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang. Ketegangan berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya situasi kembali kondusif.
Setelah melalui proses negosiasi, sebanyak 10 orang perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk ke Kantor Bupati Langkat untuk berdialog dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan akan segera membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengundang unsur Forkopimda, perwakilan mahasiswa, masyarakat, serta manajemen Blue Night dalam sebuah rapat guna membahas persoalan izin operasional dan mencari solusi terbaik atas polemik yang terjadi.

[adsense]

Hingga aksi berakhir, massa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dan berharap pemerintah benar-benar menepati komitmennya untuk menyelesaikan persoalan secara transparan, adil, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Ketua DPRA, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas dan Dukung Pembangunan Daerah

putra — Wed, 29 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Banda Aceh: Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, di Ruang Kerja Ketua DPRA, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).

[adsense]

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan DPRA dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung pembangunan di Provinsi Aceh.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, Dirreskrimum Polda Aceh, dan Dirreskrimsus Polda Aceh.

Kedatangan Kapolda Aceh disambut langsung oleh Ketua DPRA Zulfadhli yang didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPRA. Turut hadir Sekretaris DPR Aceh, Sekretaris Komisi IV DPRA, Ketua Fraksi Partai NasDem, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi PKB, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Gerindra–PKS, serta Ketua Fraksi PPP–PAS Aceh.

[adsense]

Baca Juga:

RSUDYA Tapaktuan Minta Maaf, Gangguan Pelayanan Dipicu Kendala Server SIMRS

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh untuk terus membangun komunikasi yang baik dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan di Aceh.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan DPRA dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh," ujar Joko.

[adsense]

Menurutnya, sinergi yang kuat antara kepolisian dan lembaga legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah, sekaligus menjaga iklim yang aman bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, diharapkan Polda Aceh dan DPRA dapat terus bersinergi dalam menghadapi berbagai tantangan, menjaga stabilitas Kamtibmas, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan demi Aceh yang aman, damai, dan sejahtera," tutup Joko.

[adsense]

Baca Juga:

Kahiyang Ayu Pastikan Anak Berkebutuhan Khusus dapat Kehidupan yang Layak

[adsense]

Didampingi Bupati, Ketua TP PKK Sumut Serahkan Kursi Roda Adaptif Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Simalungun

putra — Wed, 29 Jul 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Puluhan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Simalungun menerima bantuan kursi roda adaptif pasca peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Sumatera Utara, di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (27/7/2026).
Bantuan ini khusus ditujukan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) penyandang cerebral palsy, sekaligus merupakan kepedulian dari Pemkab Simalungun bagi anak penyandang disabilitas guna mendukung mobilitas dan kualitas hidup mereka.

[adsense]

Bantuan langsung diserahkan Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution, didampingi Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, jajaran Forkopimda serta Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny Darmawati Anton Achmad Saragih.
Kadis P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, menjelaskan bahwa bantuan 62 unit kursi roda yang diterima Simalungun merupakan bagian dari total 350 unit yang disalurkan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.
Alat bantu ini merupakan sumbangan dari Wheelchairs For Kids Australia dan Global Village Foundation Bali kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang diinisiasi langsung oleh Ketua TP PKK Provsu. Ke depannya, direncanakan akan terdistribusi sebanyak 1.000 kursi roda adaptif bagi anak-anak di seluruh provinsi ini.
Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi pemerintah, lembaga sosial dan mitra internasional untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anak.
Perwakilan Global Village Foundation Bali, Mr Andy Bracey, menegaskan setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan berkembang tanpa memandang kondisi fisiknya.
Mr Andy menyebutkan, kursi roda yang dirancang khusus ini tidak hanya memudahkan pergerakan, tetapi juga membantu memperbaiki postur tubuh dan kesehatan anak. Sejak tahun 2021.
Pihaknya telah menyalurkan hampir 5.000 kursi roda di Indonesia, namun kebutuhan masih sangat besar. "Kami berkomitmen terus hadir di Sumatera Utara, karena setiap anak sangat berarti," tegasnya.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyambut baik penyerahan kursi roda. Menurut Anton, hal ini bukan sekadar pemberian alat bantu, tetapi menjadi harapan baru serta penegasan bahwa tidak ada satu pun anak di Simalungun yang boleh tertinggal.
"Kursi roda ini adalah kunci pembuka kesempatan agar anak-anak kita bisa bergerak, belajar, bermain dan merajut masa depan dengan lebih mandiri," ucapnya penuh haru.
Bupati juga mengapresiasi mendalam kepada para orang tua yang dengan sabar dan tulus mendampingi anak-anak mereka, serta menegaskan bahwa pemerintah hadir dan tidak membiarkan mereka berjalan sendirian.
Selain itu, Bupati menginstruksikan dinas terkait untuk terus menyusun program yang ramah disabilitas serta menjadikan Simalungun sebagai Kabupaten Layak Anak yang benar-benar inklusif.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution berharap, bantuan ini dapat membuka dunia yang lebih luas bagi anak-anak.
Ny Kahiyang juga mengajak para orang tua untuk bangga dan tidak merasa malu terhadap kondisi anak mereka, karena mereka pun memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Mewakili para orang tua, Erlina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah. "Kami sangat berterima kasih, perhatian ini sangat berarti bagi masa depan anak-anak kami," ungkapnya haru.
Kegiatan ini diakhiri dengan harapan bersama agar sinergi yang telah terjalin terus diperkuat, sehingga lebih banyak kebaikan dan perhatian dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan kesejahteraan anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Simalungun.(sip)

Kapolda Aceh dan Pangdam IM Takziah ke Rumah Duka Pratu Galuh Nugraha, Gugur Saat Bantu Penindakan Narkoba

putra — Wed, 29 Jul 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Timur :Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., melaksanakan takziah ke rumah duka almarhum Pratu Galuh Nugraha di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (26/7/2026).

[adsense]

Kehadiran kedua pimpinan TNI dan Polri tersebut merupakan bentuk penghormatan, belasungkawa, dan empati kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha, anggota Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang gugur saat membantu personel Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di depan SPBU Juli, Gampong Cot Meurak, Kabupaten Bireuen.

[adsense]

Baca Juga:

Rumah Baru untuk Darson, Pemkab Deli Serdang Wujudkan Hunian Layak bagi Warga Sunggal

Setibanya di rumah duka, Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda disambut langsung oleh kedua orang tua almarhum, Sugeng Santoso dan Pipi Mliani, beserta keluarga besar dan masyarakat yang hadir untuk mendoakan almarhum.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Ia juga menyampaikan permohonan maaf mewakili Kapolri atas musibah yang terjadi serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Kapolda Aceh.

[adsense]

Baca Juga:

Rumah Baru untuk Darson, Pemkab Deli Serdang Wujudkan Hunian Layak bagi Warga Sunggal

Sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada almarhum, Kapolda Aceh menyerahkan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Santunan tersebut merupakan amanah dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kadivpropam Polri Irjen Pol. Abdul Karim, S.I.K., M.Si., Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P. Penyerahan santunan diterima langsung oleh ayah almarhum sebagai wujud empati, penghargaan, dan dukungan moril kepada keluarga atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Usai bertakziah, Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda melanjutkan ziarah ke makam almarhum Pratu Galuh Nugraha. Di pusara almarhum, keduanya memanjatkan doa agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan.

[adsense]

Pada malam harinya, Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., bersama para Pejabat Utama Polda Aceh kembali hadir di rumah duka untuk mengikuti tahlilan malam pertama. Kehadiran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga almarhum.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut Dandim Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur, serta sejumlah pejabat TNI-Polri yang bersama-sama memanjatkan doa bagi almarhum dan memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Kehadiran Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda di rumah duka mencerminkan kuatnya sinergi, soliditas, dan persaudaraan antara TNI dan Polri.

[adsense]

Baca Juga:

Babak Permusuhan Terbaru Meletus Aantara AS dengan Iran Perbedaan Interpretasi MoU

Momentum tersebut juga menjadi penegasan bahwa kedua institusi berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam menjaga keamanan serta memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada setiap prajurit dan anggota yang telah mengabdikan diri demi kepentingan bangsa dan negara.

[adsense]

Baca Juga:

Empat Rumah Boru Sitanggang Hangus Terbakar

Warga Bandar Pulau Bekuk Pengedar Sabu

putra — Wed, 29 Jul 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Keberhasilan Polsek Bandar Pulo dalam menggalang warga masyarakat untuk memberantas peredaran narkotika atau tindak kejahatan lainnya patut mendapat apresiasi, hal ini terbukti dengan tertangkapnya dua orang lelaki warga desa Gajah Sakti kecamatan Bandar Pulo yang ditengarai pelaku pengedar narkotika jenis Sabhu, kedua terduga pelaku pengedar tersebut dibekuk masyarakat di dusun II desa Gajah Sakti kecamatan Bandar Pulo Asahan, Selasa (28/07/2026) sekira pukul 03.00 wib.
Keterangan Kapolsek Bandar Pulo Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak saat dikonfirmasi Selasa 28 Juli 2026 sekira pukul 18.40 wib membenarkan Polsek Bandar Pulo ada mendapat penyerahan dua orang terduga pengedar narkotika jenis sabhu dari warga masyarakat di desa Gajah Sakti Bandar Pulo, masing masing "AFM alias Ahmad Fani' (34) warga dusun IV desa Gajah Sakti dan "MRA alias Akbar" warga dusun III desa Gajah Sakti Bandar Pulo, ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut Kapolsek Bandar Pulo Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak juga mengatakan tadi pagi sekira pukul 04.00 wib, Piket Reskrim Polsek Bandar Pulo mendapat informasi dari warga masyarakat desa Gajah Sakti yang mengatakan bahwa sekira pukul 03.00 wib di hari Selasa 28 Juli 2026, warga masyarakat desa Gajah Sakti lingkungan II ada menangkap dua orang lelaki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor didesa ini, dan setelah kedua pelaku yang mencurigakan tersebut diamankan warga masyarakat dan dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan didapati barang bukti berupa seperangkat peralatan yang kerab digunakan pemakai narkotika jenis sabhu dan timbangan elektrik serta sebanyak 7 kantong plastik klip kecil berisikan butiran kristal berwarna bening yang ditengarai narkotika jenis sabhu, serta sejumlah uang senilai Rp.1.232.000,- yang diduga hasil penjual sabhu tersebut.
Inilah salah satu bentuk sinergitas antara warga masyarakat dengan Kepolisian di daerah ini, warga masyarakat cukup respek dan melaporkan adanya kejadian ini dan Polsek Bandar Pulo cepat tanggap serta segera melakukan evakuasi dengan membawa kedua terduga pelaku peredaran narkotika ke Mapolsek Bandar Pulo untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.Terhadap kedua tersangka tersebut setelah dilakukan proses penyidikan awal selanjutnya diserahkan ke unit Sat.Res Narkoba Polses Asahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, tukasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Maling Kabel Tower Gol

RSUDYA Tapaktuan Minta Maaf, Gangguan Pelayanan Dipicu Kendala Server SIMRS

admin — Wed, 29 Jul 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Aceh Selatan:Pelayanan di RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sempat mengalami gangguan pada Selasa (28/7/2026) akibat kendala teknis pada server saat proses pembaruan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Direktur RSUDYA Tapaktuan, dr. Erizaldi, M.Kes., Sp.OG., M.H.Kes., melalui Kasubbag Humas dan Pemasaran, Ns. Hendra Liyusman, S.Kep., MKM., mengatakan pembaruan SIMRS dilakukan untuk mendukung integrasi dengan Portal SatuSehat Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Namun, server yang digunakan tidak mampu menampung beban sistem baru sehingga mengalami down dan berdampak pada layanan pendaftaran pasien, pencarian data, serta penerbitan layanan BPJS.
Manajemen RSUDYA menyatakan tim teknis terus melakukan pemulihan sistem dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi agar pelayanan segera kembali normal. Rumah sakit juga menyampaikan permohonaan:n maaf kepada masyarakat h Seatas ketidaknyamanan yang terjadi.lat

[adsense]

Kasus Video Viral PETI Kotanopan "Mandek", Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Madina Kompak Bungkam

putra — Wed, 29 Jul 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Panyabungan :Sikap bungkam kembali ditunjukkan oleh pimpinan Kepolisian Resor (Polres) Mandailing Natal (Madina) terkait progress perkembangan penanganan kasus video viral aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan yang diduga dipamerkan secara arogan oleh seorang pria berinisial Pu**a yang merupakan anak kandung pengusaha tambang illegal inisial PWG.
Hingga berita ini diturunkan (28/07), Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi dan Kasat Reskrim Polres Madina, AKP Tri Boy Alvin Siahaan, kompak tidak memberikan respons atau jawaban atas sejumlah poin konfirmasi tertulis yang dilayangkan jurnalis, sejak Senin (27/7/2026) pukul 13.44 WIB.

[adsense]

Padahal, konfirmasi tersebut krusial untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik sesuai UU No 14/2008, keberimbangan berita (cover both sides) sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang Pers dan memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Namun konfirmasi dari jurnalis sengaja diabaikan dan menemui titik buntu.
Sikap "tutup mulut" dari otoritas penegak hukum ini kontras dengan pernyataan resmi pihak kepolisian pada 23 Juni lalu terkait penyelidikan mendalam terhadap rekaman video alat berat ekskavator yang beroperasi di area terlarang tersebut.
Adapun poin-poin materi konfirmasi yang diabaikan dan tidak dijawab oleh pihak Polres Madina meliputi:
1. Status Hukum dan Progress Penyelidikan. Ketidakjelasan status hukum penanganan video viral PETI Kotanopan yang sudah berjalan lebih dari satu bulan, serta hambatan yang membuat kasus ini terkesan mandek di mata publik.
2. Pemeriksaan Terduga Pelaku. Kejelasan mengenai informasi pemanggilan pria berinisial Ptr/Put*a (diduga anak PWG), sosok yang diduga kuat sebagai pengemudi alat berat dalam video tersebut.
3. Respons Terhadap Tuduhan "Tebang Pilih": Tanggapan kepolisian atas tudingan dari berbagai elemen aktivis (Ikatan Pelajar Al-Washliyah, IPNU, The Madina Green Institute, dan SIPLAH) yang menilai Polres Madina kalah dari mafia tambang, melakukan pembiaran dan perlindungan kepada pelaku tambang illegal
Bungkamnya pihak Kepolisian Resor Madina ini semakin memperkuat pertanyaan publik dan para aktivis terkait komitmen penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan di Mandailing Natal.
Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI) Ridwandy Nasution bersama Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Hanafi Lubis menyesalkan sikap tertutup dari kedua pucuk pimpinan di korp Bhayangkara Kab Madina. Ditegaskan, sikap pasif ini telah memicu luas asumsi negatif dan pertanyaan publik terkait komitmen dan keseriusan aparat dalam memberantas mafia tambang.
"Kami akan kawal ketat kasus ini. Kita mendesak Kapolres agar bertindak Presisi, profesional dan transparan untuk mengusut tuntas kasus video viral PETI ini sampai pelakunya ditangkap dan dipenjarakan" tegas mereka

Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

putra — Tue, 28 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memperkuat sinergitas dalam sistem peradilan pidana melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Komitmen Bersama Penyidik dan Penuntut Umum dalam Rangka Penegakan Hukum yang Objektif, Profesional, dan Tanpa Transaksional, yang digelar di Mapolda Sumut, Selasa (28/7/2026).
Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat PPA dan PPO, penyidik, serta jajaran jaksa pidana umum dan pidana khusus.

[adsense]

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum di tengah implementasi pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana.
Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik-praktik transaksional yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
"Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional," tegas Kapolda.
Irjen Pol. Whisnu menekankan bahwa Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Kapolda juga mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi, tanpa penyalahgunaan kewenangan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia akan semakin memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.
"Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi, tanpa praktik transaksional, tanpa penyalahgunaan kewenangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat. Menjaga integritas hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat, dan itulah bagian penting dari menjaga NKRI," ujarnya.
Selain memperkuat supremasi hukum, Kapolda Sumut juga mengaitkan pentingnya sinergi Polri dan Kejaksaan dengan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, pariwisata, logistik hingga UMKM yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif.
Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara.
Kapolda menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Criminal Justice System harus memperkuat soliditas dan kolaborasi. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
"Saya yakin, dengan terpeliharanya soliditas antara penyidik Polri, penuntut umum, dan seluruh unsur Criminal Justice System, kita akan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas," ungkapnya.
Menutup sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan pesan moral yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
"Loyalitas adalah keberanian diri dalam berpihak pada kebenaran, demi menjaga kehormatan institusi."
Ia juga mengutip firman Tuhan dalam Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," sebagai pengingat bahwa setiap pengabdian harus dilandasi nilai-nilai kebenaran, integritas, dan tanggung jawab.
Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berharap sinergi antara penyidik dan penuntut umum semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, berintegritas, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.

DPRD Medan Desak SDABMBK Realisasi Hasil Reses dan Pokir

putra — Tue, 28 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan agar segera menindaklanjuti berbagai usulan hasil reses maupun Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Menurut Ahmad Afandi, seluruh usulan yang disampaikan dalam reses maupun Pokir merupakan aspirasi langsung dari masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Medan.

[adsense]

"Hasil reses dan Pokok Pikiran DPRD bukan sekadar usulan biasa, tetapi merupakan suara masyarakat yang disampaikan melalui wakilnya di DPRD. Karena itu kami meminta Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas SDABMBK, segera menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut," tegas Ahmad Afandi Harahap, Senin (27/7/2026).
Politisi tersebut mengatakan, setiap pelaksanaan reses selalu didominasi keluhan masyarakat terkait infrastruktur dasar, mulai dari jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, banjir, lampu penerangan jalan, hingga fasilitas lingkungan yang belum memadai.
dijelaskannya, ada beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses dan pokir hingga kini belum juga direalisasikan diantaranya, di Jl. Letda Sujono, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, tepatnya di seputaran pintu masuk dan pintu keluar jalan Tol. Walaupun jalam tersebut jalan nasional, ketika hujan sedikit saja lebat,jalan terseut langsung banjir. Ini dikarenakan Drainase disekitar jalan Tol tersebut tumpat dan ini sudah berulang kali disampaikan, namun tak kunjung direalisasikan pengorekan drainase tersebut.
Kemudian, perbaikan jalan dan drainase di Jl. Platina 2, 5, dan 4, dan Jl. Alfala Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, hingga saat ini hanya sebatas ukur-mengukur saja, realisasinya juga belum ada.
Lanjut Afandi, biasa dipanggil, perbaikan jalan di Gg. Terong, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Perbaikan jalan di Jl. Sutomo Ujung Gg. A No. 22a dekat masjid Taqwa, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Perbaikan jalan di Jl. Pendidikan No. 56, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Ada Lubang di Jl. ruko Centre Point Blok G No. III/IV, Lantai 2, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan yang terakhir, Bongkar muat double truk di sekitaran Jl. Letda Sujono yang dekat Jalan Keluar Masuk Jalan TOL sampai simpang Jl. Padang membuat kemacetan setiap harinya.
Ia menilai percepatan realisasi hasil reses akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan warga.
Ahmad Afandi berharap Dinas SDABMBK, segera melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh usulan yang telah disampaikan sehingga dapat diprioritaskan sesuai tingkat urgensinya.
Selain itu, ia meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD agar setiap aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui mekanisme reses maupun Pokir dapat direalisasikan secara tepat sasaran. Sehingga, arah pembangunan kota Medan bisa lebih baik kedepannya
"Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari reses yang kami lakukan. Jangan sampai aspirasi yang sudah disampaikan berulang kali tidak kunjung direalisasikan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kota Medan, terutama kawasan yang selama ini masih mengalami persoalan banjir, kerusakan jalan, dan minimnya sarana pendukung lainnya.
Menurut Ahmad Afandi, percepatan pelaksanaan hasil reses dan Pokok Pikiran DPRD juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan pelayanan publik, serta menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Perkuat Nilai Kepedulian dan Keselamatan, Pelindo Regional 1 Gelar Pengajian, Doa Bersama, Serta Santunan Anak Yatim Piatu

putra — Tue, 28 Jul 2026 19:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menggelar kegiatan pengajian, doa bersama, dan santunan kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ikhtiar memohon keselamatan dan kelancaran operasional kepelabuhanan. Kegiatan yang mengusung tema "Berbagi Berkah Menjaga Keselamatan Pelabuhan" ini berlangsung di Masjid Al Munawarah Pelindo Regional 1, Senin (27/7/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen, perwakilan anak usaha, pekerja Pelindo Regional 1, serta anak-anak yatim piatu dari lingkungan sekitar perusahaan. Pada kesempatan tersebut, Pelindo Regional 1 menyalurkan santunan kepada 50 anak yatim piatu muslim. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh M. Nadif, dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Dedek Husairi, M.Pd., serta doa bersama yang dipanjatkan untuk keselamatan seluruh insan Pelindo, kelancaran operasional pelabuhan, dan keberkahan bagi perusahaan maupun masyarakat.

[adsense]

Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Menurutnya, keselamatan di lingkungan pelabuhan tidak hanya diwujudkan melalui penerapan standar operasional dan budaya K3, tetapi juga melalui ikhtiar spiritual dengan memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT.
"Melalui pengajian, doa bersama, dan santunan kepada anak yatim piatu ini, kami berharap seluruh aktivitas kepelabuhanan di Pelindo Regional 1 senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Semoga kebersamaan ini juga mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dengan masyarakat," ujar Jonedi Ramli.
Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang inklusif, Pelindo Regional 1 juga memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu nonmuslim di Panti Asuhan Elshadai di Jalan Rawe No.35 Tangkahan Kec. Medan Labuhan melalui kegiatan terpisah yang diselenggarakan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial. Langkah ini menjadi wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pelindo Regional 1 berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi, mempererat kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan perusahaan.
Selain itu, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan operasional pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh doa, kepedulian, dan sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan pelabuhan yang aman, andal, dan berkelanjutan. (Reza)

[adsense]

Baca Juga:

Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Peningkatan Pertumbuhan Arus Curah Kering pada Semester I 2026

Polda Aceh Pecat Oknum Polisi Tersangka Perampokan Toko Emas di Aceh Selatan, Briptu MZ Terima Putusan PTDH

putra — Tue, 28 Jul 2026 19:09:00 +0700+0700

MATATELINGA, Banda Aceh :Kepolisian Daerah (Polda) Aceh resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan perampokan Toko Emas Amin Setia di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.
Keputusan tersebut dibacakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh pada Selasa (28/7/2026). Sidang menyatakan Briptu MZ terbukti melakukan perbuatan tercela sehingga dijatuhi sanksi etik dan administratif berupa PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[adsense]

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan sidang etik berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, hingga pemeriksaan barang bukti sejak Jumat (24/7/2026). Selanjutnya, penuntut membacakan tuntutan pada Senin (27/7/2026) sebelum putusan dijatuhkan sehari kemudian.
"Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Terhadap putusan tersebut, yang bersangkutan menerima dan tidak mengajukan banding," kata Joko.
Sidang KKEP dipimpin Kabidpropam Polda Aceh Kombes Pol. Bulang Bayu Samudra, S.I.K., selaku Ketua Komisi, didampingi Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Aceh AKBP Warosidi, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua Komisi, serta Wakapolres Aceh Selatan Kompol M. Jafaruddin, S.E., M.A.P., sebagai anggota komisi.
Sementara itu, tim penuntut terdiri atas AKP Andri, S.H., M.H., dan Ipda Khairurrazi, S.E. Pendamping terduga pelanggar berasal dari Bidkum Polda Aceh, yakni Bripka Fadli Yansyah, M.H., sedangkan sekretaris sidang dijabat AKP Azhari, S.H., M.H.
Briptu MZ disidangkan setelah diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan terhadap Toko Emas Amin Setia di Tapaktuan pada Sabtu (18/7/2026). Dalam aksinya, tersangka diduga menggunakan senjata api organik Polri.
Menurut Joko, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan sejumlah saksi, analisis rekaman CCTV, barang bukti yang diamankan, serta pengakuan tersangka. Saat ini, proses penyidikan perkara pidana masih terus berlangsung dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh.
Dalam putusannya, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Briptu MZ melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf l serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Komisi juga menilai tindakan pelanggar dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana. Perbuatan tersebut dinilai telah mencoreng nama baik dan kehormatan institusi Polri, menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas kepolisian, serta menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di tengah masyarakat.
Joko menegaskan, pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
"Pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," ujarnya.
Ia menambahkan, proses penegakan kode etik tidak menghentikan proses pidana yang sedang berjalan. Menurutnya, kedua proses tersebut dilakukan secara paralel dengan tetap mengedepankan prinsip profesional, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi keadilan.
"Polda Aceh tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tutup Joko.

[adsense]

FAHMI Gelar Silaturahmi Bareng Channel88 Advertising, Dorong Sinergi Advokat, Media dan Pelaku Usaha

putra — Tue, 28 Jul 2026 18:36:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia FAHMI menggelar silaturahmi bersama manajemen Channel88 Advertising. Pertemuan dipimpin Bapak Handoko Hardjono ini berlangsung di Kota Medan, Selasa (28/7/2026).

[adsense]

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut. Agenda ini menjadi ajang mempererat hubungan antara advokat, insan pers, dan pelaku usaha. Sekaligus jadi ruang diskusi soal pentingnya komunikasi yang sehat, transparan, dan profesional dalam menyikapi isu hukum dan pemberitaan di masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Rawat Silaturahmi, Advokat dan Jurnalis di Medan Bentuk 'SEKBER FAHMI' Perkuat Sinergi

[adsense]

Hadir Sejumlah Tokoh Hukum dan Media

[adsense]

Baca Juga:

Rawat Silaturahmi, Advokat dan Jurnalis di Medan Bentuk 'SEKBER FAHMI' Perkuat Sinergi

Turut hadir dari FAHMI antara lain Advokat Eben Haezar Zebua, SH., MH., Andika, S.M., S.H., CPL, Leonardus Laia, S.H., dan YASAARO TEL, SE.,SH.,MH.,M.Kn.

Dari unsur media, hadir tim jurnalis yang tergabung di Fahmi, termasuk Penasehat Umum Bung Joe Sidjabat dan Arthur Pasaribu selaku Tim Investigasi Sumut.

[adsense]

Sepakat Bangun Sinergi Tiga Pilar

Dalam pertemuan itu kedua belah pihak sepakat bahwa kolaborasi antara lembaga hukum, media, dan dunia usaha punya peran penting. Tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan informasi ke publik disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.

[adsense]

Baca Juga:

DWP Diskominfo Sumut Resmi Dibentuk Kembali, Perkuat Peran Anggota Dukung Program Kerja

Perwakilan FAHMI, Andika, SH., dan Bung Joe Sidjabat menegaskan pihaknya akan terus mendorong penegakan hukum yang objektif. Juga menghormati hak jawab serta menjunjung prinsip jurnalistik profesional sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu Handoko Hardjono menyambut baik komunikasi yang terbangun. Ia bahkan menyatakan minat bergabung dan terlibat langsung di FAHMI sebagai Dewan Pembina.

[adsense]

"Harapannya hubungan baik antara dunia usaha, advokat, dan insan pers terus terjaga. Sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan lewat dialog, klarifikasi, dan mekanisme hukum yang ada," ujar Handoko.

Ditutup Dengan Makan Bersama

[adsense]

Baca Juga:

Donald Trum Memberlakukan Tarif Baru Sebesar 10 Persen Hingga 12,5 Persen Bagi Negara

FAHMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah kolaborasi praktisi hukum, media, dan elemen masyarakat. Dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan asas praduga tak bersalah dalam setiap penyampaian informasi.

Acara silaturahmi ditutup dengan makan bersama. Handoko mengajak seluruh advokat dan rekan media makan siang di Restoran Garuda, Jalan H. Adam Malik dengan suasana kekeluargaan.

[adsense]

Baca Juga:

AI Ubah Wajah Politik Global, Ketua PWI Sumut: Perang Kini Tak Lagi Sekadar Perebutan Wilayah

BNN Sumut Bongkar Rumah di Helvetia, Temukan 8 Kg Sabu

putra — Tue, 28 Jul 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara (Sumut), menangkap seorang pria berinisial JW, Senin (27/7/2026) malam.
Dari warga Kecamatan Medan Helvetia itu, petugas menyita 8 Kg sabu yang disimpan di rumahnya.
Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho menjelaskan, pengungkapan itu berawal dari penangkapan tersangka JW saat membawa sabu seberat 2 Kg. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali mengamankan 6 Kg di rumah tersangka.

[adsense]

"Awal penangkapan kita amankan 2 kilogram. Itu berdasarkan keterangan tersangka, kemudian dilakukan pengembangan ke kawasan Helvetia," jelas Tatar, Selasa (28/7/2026)
Kata dia, di rumah tersebut pihaknya menemukan 6 Kg sabu yang dibungkus rapi. Satu dari keenam hungkusan tersebut juga telah terbuka.
Kemungkinan satu bungkus yang terbuka itu seberat 850 gram. Lalu kita juga temukan bungkusan lain lebih kecil seberat 150 gram. Jadi total kurang lebih 6 Kg kita dapati di rumah.
Masih kata Tatar, hingga kini pihaknya masih memburu seorang pria lainnya berinisial M. Diduga, M merupakan pemasok barang haram tersebut kepada JW.
"Kita masih kembangkan kasus ini. Kita memburu M yang kita duga merupakan pemilik barang tersebut," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

Polisi Gerebek Rumah Kos di Medan Jadi Gudang Narkoba Antarpulau, 2 Pelaku Ditangkap

Metaplanet Siapkan Obligasi Berbasis Bitcoin dengan Imbal Hasil 4–6 Persen

arie — Tue, 28 Jul 2026 18:17:00 +0700+0700

MATATELINGA - Perusahaan investasi asal Jepang, Metaplanet, berencana mengembangkan instrumen obligasi yang didukung aset Bitcoin (bitcoin-backed bonds) melalui perusahaan sekuritas yang baru diakuisisinya.

[adsense]

Produk investasi tersebut diproyeksikan menawarkan imbal hasil tahunan sekitar 4 hingga 6 persen.

Mengutip The Block, Selasa (28/7/2026), Metaplanet akan memanfaatkan Metaplanet Securities sebagai platform pengembangan produk yang dikenal dengan nama Bitbond.

[adsense]

Baca Juga:

Warga Laporkan Ruko Jadi Tenpat Tambang Bitcoin di Namorambe

Analis Benchmark, Mark Palmer, menilai pasar belum sepenuhnya memahami arti penting akuisisi Siiibo Securities oleh Metaplanet senilai US$13 juta atau sekitar Rp234,70 miliar (kurs Rp18.050 per dolar AS).

"Ketika Metaplanet menyelesaikan akuisisi Siiibo Securities, banyak pelaku pasar menganggap transaksi tersebut hanya sebagai langkah tambahan. Padahal, langkah itu merupakan fondasi penting bagi strategi bisnis perusahaan ke depan," ujar Palmer.
[adsense]

Akuisisi Perkuat Fondasi Bisnis Aset Digital

Setelah proses akuisisi rampung, Metaplanet mengubah perusahaan tersebut menjadi Metaplanet Securities pada awal Juli 2026.

Anak usaha ini difokuskan sebagai bank investasi aset digital yang mengembangkan berbagai produk keuangan berbasis Bitcoin.

[adsense]

Baca Juga:

Wacana Polemik Bitcoin Kembali Mencuat dan Menjadi Sorotan Publik

Melalui akuisisi tersebut, Metaplanet juga memperoleh lisensi Type I Financial Instruments Business Operator yang diterbitkan oleh Badan Jasa Keuangan Jepang (Financial Services Agency/FSA).

Lisensi tersebut memungkinkan perusahaan menyusun sekaligus mendistribusikan berbagai instrumen sekuritas di Jepang.

[adsense]

Direktur Bitcoin Metaplanet, Dylan LeClair, mengatakan memperoleh lisensi serupa melalui proses regulasi biasa dapat memakan waktu hingga beberapa kuartal.

Karena itu, akuisisi Siiibo memberikan jalur yang lebih cepat untuk merealisasikan strategi bisnis perusahaan di sektor pendapatan tetap (fixed income).

[adsense]

Baca Juga:

Pencurian Arus Listrik, Polda Sumut Serahkan 2 Tersangka Tambang Bitcoin ke Kejaksaan

Bitbond untuk Membiayai Pembelian Bitcoin

Metaplanet berencana menjadikan Metaplanet Securities sebagai platform bagi perusahaan yang ingin menerapkan strategi treasury berbasis Bitcoin.

[adsense]

Melalui platform tersebut, perusahaan lain dapat menerbitkan surat utang guna memperoleh dana untuk membeli Bitcoin sebagai bagian dari aset perusahaan.

Instrumen yang diberi nama Bitbond itu pada tahap awal diperkirakan menawarkan imbal hasil tahunan sekitar 4–6 persen.

[adsense]

Baca Juga:

Polda Sumut Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Bitcoin

Dalam jangka panjang, berdasarkan analisis Benchmark, Metaplanet juga berencana membawa instrumen tersebut ke jaringan blockchain (on-chain), memanfaatkan stablecoin sebagai media penyelesaian transaksi, serta membangun pasar sekunder bagi obligasi digital tersebut.

Strategi ini dinilai akan memperluas model bisnis Metaplanet, tidak hanya sebagai perusahaan yang mengumpulkan Bitcoin untuk neracanya sendiri, tetapi juga sebagai penyedia layanan pembiayaan bagi perusahaan lain yang ingin mengadopsi aset kripto sebagai bagian dari strategi keuangan.

[adsense]

Detail Produk Masih Dalam Tahap Pengembangan

Hingga saat ini, Metaplanet belum mengungkapkan rincian final mengenai penerbitan Bitbond, termasuk jadwal peluncuran, persyaratan investor, rasio jaminan, maupun mekanisme distribusinya.

Dengan demikian, proyeksi imbal hasil 4–6 persen masih merupakan bagian dari rencana pengembangan perusahaan dan belum menjadi penawaran obligasi yang tersedia untuk publik.

[adsense]

Baca Juga:

Digerebek Tim Polda Sumut, Ruko Tambang Bitcoin di Medan Sunggal Rugikan Negara Sebesar Rp14,4 Miliar

Bagian dari Project Nova

Pengembangan Bitbond merupakan salah satu program utama dalam Project Nova, strategi jangka panjang Metaplanet untuk memanfaatkan kepemilikan Bitcoin sebagai dasar pengembangan layanan keuangan sekaligus mengakuisisi bisnis yang mampu menghasilkan arus kas berkelanjutan.

Sebagai bagian dari proyek tersebut, Metaplanet juga bekerja sama dengan penerbit stablecoin yen JPYC, platform tokenisasi Progmat, dan Metaplanet Securities untuk mengkaji pemanfaatan Bitcoin sebagai agunan atau penguat kredit dalam penerbitan obligasi korporasi digital.

[adsense]

Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari desain produk, regulasi, perlindungan investor, mekanisme distribusi, hingga proses penyelesaian transaksi menggunakan stablecoin.

Selain itu, studi juga akan mengevaluasi penerapan token sekuritas, perdagangan selama 24 jam, serta sistem perhitungan bunga harian.

[adsense]

Baca Juga:

26 Terduga Penambang Bitcoin Diamankan Polda Sumut

Disclaimer: Investasi aset kripto memiliki risiko tinggi. Selalu lakukan riset dan analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Keuntungan maupun kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.

[adsense]

Wali Kota Wesly Melalui Sekda, Lantik Kadisdukcapil di Ruang Serbaguna

putra — Tue, 28 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Pematangsiantar:Sekda (ekretaris Daerah) Kota Pematangsiantar Junaedi A Sitanggang SSTP MSi atas nama Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn melantik Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Sudarsono DT Sipayung SSos MSi.
Selain itu, dilantik juga pejabat fungsional sekaligus pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Senin sore (27/07/2026).

[adsense]

Di acara itu, Junaedi dan seluruh pejabat yang dilantik mengenakan pakaian adat Simalungun, lengkap dengan Gotong bagi laki-laki, dan Bulang untuk perempuan.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Junaedi, Wali Kota Wesly, pelantikan yang dilaksanakan bukan sekadar pemenuhan prosedur administrasi, melainkan sebuah amanah yang mengandung tanggung jawab besar.
"Jabatan yang Saudara emban merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, selain kepada masyarakat juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, janji yang telah Saudara ucapkan hendaknya menjadi komitmen moral dalam melaksanakan tugas maupun mengambil keputusan," tuturnya.
Wesly berharap seluruh pejabat yang dilantik dan diambil sumpah janji PNS-nya mampu mengambil keputusan secara objektif dan mampu menggerakkan roda organisasi untuk mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.
Kepada seluruh pejabat fungsional, Wesly berpesan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta memberikan kontribusi nyata sesuai keahlian masing-masing. Ia menilai jabatan fungsional merupakan ujung tombak pelayanan publik yang membutuhkan integritas, inovasi, dan semangat belajar yang berkelanjutan.
"Kepada Saudara-saudari yang hari ini resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil, saya mengingatkan status PNS bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Jadilah ASN yang memiliki integritas, disiplin, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," pesannya.
Wesly mengajak menjadikan jabatan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas kontribusi, dan mempertegas komitmen dalam melayani masyarakat Kota Pematangsiantar.
"Pada akhirnya, terimalah jabatan ini sebagai amanah demi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pematangsiantar Timbul Hamonangan Simanjuntak SAP MAP dalam laporannya menyampaikan, calon PNS yang diambil sumpah menjadi PNS, yakni Fungsional Ahli Pratama 36 orang dan Fungsional Terampil 33 orang. Total keseluruhan 69 orang.
Timbul mengatakan, PNS yang dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya, yaitu Eselon IIB sebanyak 1 orang, Fungsional Ahli Pratama 39 orang, dan Fungsional Terampil 33 orang, dengan total keseluruhan 73 orang.
Pelantikan diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas dan berita acara oleh pejabat yang dilantik serta ditutup dengan penyerahan surat keputusan (SK). (sip)

Hampir Tiga Dekade Tanpa Manfaat Nyata, Masyarakat Percepat Desak Evaluasi Total dan Pencabutan Izin PT Sorikmas Mining

putra — Tue, 28 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Keberadaan PT Sorik mas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sangat Ironis. Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Mandailing Natal menilai, selama hampir 28 tahun beroperasi, perusahaan tambang emas tersebut gagal memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal maupun pembangunan daerah.
Ketua GMPH Madina, Ridwandi Nasution, menyuarakan dukungan penuh atas langkah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kabupaten Madina yang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional perusahaan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

[adsense]

"Jika hasil evaluasi membuktikan PT Sorik mas Mining tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan gagal memenuhi kewajibannya, pemerintah harus mengambil langkah tegas: meninjau ulang hingga mencabut Kontrak Karya perusahaan tersebut," tegas Ridwandi, yang juga merupakan putra daerah wilayah lingkar tambang, Selasa (28/7).
Minim Transparansi dan Kontribusi RealRidwandi menilai, selama hampir tiga dekade, warga lingkar tambang hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Berbagai persoalan dasar seperti ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal, minimnya program pemberdayaan ekonomi, hingga tertutupnya informasi operasional dan perizinan terus memicu polemik di tengah publik.
GMPH Madina melontarkan empat tuntutan transparansi yang harus segera dijawab secara terbuka oleh pihak manajemen PT Sorik mas Mining:
Manfaat Konkret: Bukti nyata dampak positif yang dirasakan masyarakat lingkar tambang selama 28 tahun.
Tenaga Kerja Lokal: Kejelasan porsi dan keadilan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Pemberdayaan Ekonomi: Sejauh mana perusahaan mendorong kemandirian ekonomi warga sekitar.
Kontribusi Pembangunan: Bukti terukur atas kontribusi perusahaan terhadap PAD dan pembangunan fisik Madina.
"Sangat ironis ketika publik lebih sering mendengar konflik administrasi dan perizinan ketimbang kabar tentang peningkatan kesejahteraan warga. Mandailing Natal tidak butuh investasi yang hanya 'gemuk' di laporan kertas, tetapi minim manfaat di lapangan," tambah Ridwandi.
Angkat Kaki Jika Tak Mampu Memberi Keadilan jangan tunggu masyarakat yang mengusirKetua GMPH menegaskan bahwa sikap kritis ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi. Namun, setiap investasi yang mengelola sumber daya alam wajib tunduk pada amanat Pasal 33 UUD 1945—yakni dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Apabila PT Sorik mas Mining tidak mampu membuktikan komitmennya melalui kejelasan manfaat, keterbukaan informasi, dan komitmen pemberdayaan, GMPH mendesak perusahaan untuk secara legawa menghentikan operasinya di Madina.
"Jangan biarkan masyarakat terus diminta bersabar atas janji-janji yang tak kunjung pasti. Jika PT Sorik mas Mining tidak lagi mampu memberikan kontribusi yang sepadan bagi daerah, lebih baik angkat kaki dari Mandailing Natal secara terhormat sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sebelum kepercayaan masyarakat hilang sepenuhnya," pungkas Ridwandi.