"Ini salah satu strategi komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menurunkan angka stunting," ucapnya.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Percepatan PSEL Medan Raya, Groundbreaking Ditargetkan Desember 2026

Menurutnya, fenomena childfree mulai berkembang di kalangan anak muda karena sejumlah faktor, di antaranya persoalan ekonomi, kesiapan mental, serta kemampuan mengatur keseimbangan waktu. "Gerakan ini paling banyak ditemukan di wilayah urban," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar menyampaikan, kehadirannya bersama tim bertemu Wagub Sumut untuk menyampaikan sejumlah isu kependudukan dan keluarga yang sedang berkembang.

Baca Juga:

• Pelantikan MPW ICMI Muda Sumut, Wagub Surya Dorong Pengurus Hadirkan Karya Nyata

Langkah tersebut dilakukan menyusul transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian. Saat ini, kantor perwakilan BKKBN di tingkat provinsi tengah berproses mengalami revisi kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi memengaruhi angka kelahiran dan dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi penuaan penduduk (aging population). Sebagian anak muda yang menunda atau tidak ingin memiliki anak, menurutnya, dipengaruhi faktor keamanan finansial, tingginya biaya hidup, serta biaya perumahan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Sinergi, Fokus Pembangunan 2027 Berorientasi Kesejahteraan

Pengerebekan satnarkoba (Satuan Narkoba) pada Selasa (15/09/2026) sore pukul 18.00 wib atas laporan masyarakat setempat karena resah dikampungnya dijadikan tempat peredaran sabu sabu yang membuat wilayahnya tidak aman maraknya aksi berbagai macam tindak kejahatan.

Baca Juga:

• Video Viral Soal Dugaan Setoran Bandar Sabu, Polres Langkat Bergerak Lakukan Penelusuran

Baca Juga:

• Video Viral Soal Dugaan Setoran Bandar Sabu, Polres Langkat Bergerak Lakukan Penelusuran

Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, personel Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan. Setelah informasi dinilai cukup akurat, personel kemudian bergerak ke tempat kejadian perkara dan melakukan penindakan,kata AKP A.R. Riza.

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan lima orang yang sedang pesta menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu batang rokok yang berisi ganja kering, satu buah dompet, satu set bong lengkap dengan kaca pin dan sisa bakar, satu unit handphone Android serta uang tunai sebesar Rp66.000.

Baca Juga:

• Polres Aceh Selatan Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Segitiga dalam Transaksi Jual Beli

Dalam pemeriksaan awal, salah satu pengguna berinisial S diketahui pernah terlibat perkara narkotika dan merupakan residivis pada tahun 2010.
Selanjutnya, kelima terduga beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kelimanya kini mengerahkan di tahanan Polres.

Dalam pemberitaan detikcom, ketiganya ditembak saat perjalanan menuju lokasi program cetak sawah di Distrik Muliama pada 9 September 2026. Polisi menyatakan penembakan tersebut diduga dilakukan kelompok bersenjata dari wilayah Nduga. Salah satu korban meninggal setelah sempat mendapat perawatan, sementara dua lainnya meninggal di lokasi.

Baca Juga:

• Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat, TNI Perkuat Pengamanan Dan Kejar Pelaku

Menurut Erryl, persoalannya harus dikembalikan kepada prinsip paling mendasar dalam negara hukum, yaitu perlindungan terhadap manusia dan hak hidup.

Ia merujuk Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup, serta Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sementara Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Tegaskan Suami Kunci Sukses Ibu Berikan ASI Eksklusif Pada Anak

Erryl juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 6 ICCPR, hak untuk hidup diakui sebagai hak fundamental. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 36 bahkan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melakukan langkah yang layak untuk melindungi kehidupan manusia dari ancaman yang berasal dari pihak non-negara, termasuk kelompok bersenjata, serta melakukan pencegahan, penyelidikan dan penindakan terhadap perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

Namun demikian, Erryl menekankan pentingnya tetap menggunakan pendekatan yang terukur dan tidak membabi buta. Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh ditempatkan sebagai musuh.

Baca Juga:

• RSUD Hamparan Perak Mulai Dibangun, Akses Kesehatan Makin Dekat

Pentingnya membedakan secara jernih mana perbuatan yang merupakan tindak pidana dan mana persoalan yang memiliki dimensi pelanggaran HAM, termasuk membedakan pelanggaran HAM biasa dengan dugaan pelanggaran HAM yang berat. Menurutnya, semua tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa pandang bulu. Sementara untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat, harus dilihat unsur, pola, konteks, korban dan pembuktiannya sesuai ketentuan hukum. 2 "Jangan semua persoalan kita campur menjadi satu. Kalau itu tindak pidana, proses sebagai tindak pidana dan pertanggungjawabkan pelakunya tanpa pandang bulu. Tetapi kalau ada dimensi HAM, kita juga harus melihatnya secara utuh dan persuasif. Jangan melihat hanya dari satu sisi. Kita harus melihat korban, masyarakat, latar belakang persoalan, pola kekerasannya dan bagaimana negara memberikan perlindungan." Ia menegaskan, memberikan batasan bahwa pembunuhan dapat menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena itu, menurut Erryl, ketegasan hukum justru harus berjalan beriringan dengan kecermatan dalam menentukan konstruksi hukumnya.

Ia menunjuk pengalaman pembebasan pilot Susi Air sebagai salah satu pelajaran bahwa pendekatan persuasif dapat digunakan ketika tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa. Pilot Philip Mark Mehrtens dibebaskan setelah lebih dari 19 bulan disandera; pemberitaan Kompas mencatat proses tersebut melibatkan pendekatan persuasif dan unsur tokoh masyarakat, sedangkan pemerintah saat itu menempatkan keselamatan sandera sebagai prioritas.

Baca Juga:

• Pelindo Regional 1 Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H

Sebagai mantan pejabat penegak hukum yang pernah memimpin tim penuntutan dalam perkara Paniai, Erryl mengatakan pengalaman penanganan perkara HAM menunjukkan bahwa hukum harus bekerja secara cermat, berbasis bukti dan tidak boleh tunduk pada tekanan apa pun. Dalam perkara Paniai, ia tercatat sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus dan jaksa penuntut umum yang memimpin tim dalam persidangan perkara tersebut.

Erryl menjelaskan, secara hukum perlu dibedakan antara pelanggaran HAM, tindak pidana kekerasan, dan pelanggaran HAM yang berat. Menurut Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000, pembunuhan dapat masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melakukan penghakiman hukum hanya berdasarkan pemberitaan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap fakta kekerasan yang terjadi.

Baca Juga:

• Zulham Efendi : Percepat Pemenuhan RTH di Medan Utara

Menurutnya, prinsip tersebut justru merupakan bentuk nyata bela negara.

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terpecah dalam melihat persoalan Papua.

Baca Juga:

• "Kenali Hukum Jauhi Hukuman", Rayakan Harlah ke-81, Kejari Poso Gelar JMS Serentak di 81 Sekolah

Mengutip semangat lagu perjuangan Maju Tak Gentar, Erryl menutup pernyataannya dengan pesan bahwa keberanian mempertahankan negara harus selalu berada di atas dasar kebenaran dan hukum.

Bagi Erryl, penyelesaian Papua pada akhirnya bukan sekadar persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Terdakwa SR Soroti Konstruksi Dakwaan JPU: Ini Sengketa Utang-Piutang atau Perkara Pidana?

Ketua Umum KTNA Nasional, HM Yadi Sofyan Noor, mengatakan Rembug KTNA merupakan hajatan lima tahunan yang dalam tradisi organisasi disebut sebagai rembug paripurna. Forum ini tidak hanya membahas agenda organisasi, termasuk pemilihan ketua umum serta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tetapi juga menjadi ruang untuk membicarakan berbagai persoalan dan masa depan sektor pertanian.

Baca Juga:

• Bisnis Gelap Sabu Di Desa Sei Tampang Digagalkan Tim Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu

Menurutnya, Rembug KTNA 2026 memiliki suasana dan tantangan yang berbeda dibandingkan rembug lima tahun sebelumnya. Perubahan teknologi pertanian, kondisi musim dan cuaca, hingga perkembangan mekanisasi pertanian membuat petani harus terus beradaptasi.

"Antisipasi, adaptasi itu kita lakukan. Jadi penggunaan alat-alat pertanian tetap bisa maksimal. Cuma memang masalah utama kita di air," kata Sofyan.

Baca Juga:

• "Ratu Sabu Dan Ekstasi" Dari Desa Aek Hitetoras Marvau - Labura

Rembug KTNA menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pengalaman petani dari berbagai wilayah dengan perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan pertanian ke depan.

Sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait sektor pertanian juga dijadwalkan hadir. Pada pembukaan, agenda rembug juga direncanakan menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebagai pembicara.

Baca Juga:

• Kilang Batu Bata di Pagar Merbau Hangus Terbakar

Sofyan menegaskan, berbagai arahan dan hasil pembahasan dalam rembug nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan program kerja KTNA Nasional.

Sofyan menjelaskan, proses pergantian kepemimpinan di KTNA dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan kaderisasi. Seseorang tidak bisa tiba-tiba muncul dan langsung menjadi ketua umum tanpa melalui proses organisasi.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Komit Dorong Perda Ekonomi Hijau dan APBD 2027 Berbasis PRKBI

Karakteristik KTNA sebagai organisasi profesi juga membuat kepemimpinannya memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan petani dan nelayan. Anggota KTNA berasal dari kalangan petani, pekebun, peternak dan nelayan yang sehari-hari bersentuhan dengan persoalan produksi pangan.

Dari Kota Batu, semangat itu dirajut dalam satu pesan sederhana: Bersama KTNA, Petani Sejahtera.

Baca Juga:

• Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi Di Jl Jamin Ginting-Sibolangit

Rakor tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Kamis (17/9/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, bersama Ketua DPRD Kota Sibolga, Ansyar Afandi Paranginangin, dan Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., serta jajaran.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Wali Kota Sibolga bersama Ketua DPRD Kota Sibolga bersama denga seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sumatera Uara yang disaksikan oleh Kemendagri dan KPK RI.

Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution didampingi Ketua DPRD Sumatera Utara Eri Ariyanti Sitorus, memimpin pembacaan komitmen bersama yang diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Rangkaian tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Baca Juga:

• Setelah Sita Uang Rp1,5 M, KPK Susun Strategi Ungkap Kasus 'Sunat' Upah Pungut di Kabupaten Bogor