"Saat Tim Terpadu tiba di lokasi, para pelaku PETI yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Batang Gadis menuju kawasan hutan. Meskipun demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal," katanya, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Kendalikan Inflasi, Pemprov Sumut Jajaki Kemitraan Strategis dengan Rumah Tani Nusantara

"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang dapat membahayakan masyarakat serta mengganggu infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung," ungkapnya.

Menurutnya, Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus melaksanakan operasi penertiban secara berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di berbagai daerah. Langkah tersebut tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Arus Peti Kemas di Belawan Tumbuh Lima Persen

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Ucapkan Selamat atas Nugraha Sakanti Kapolda Sumut: Penghargaan Tertinggi dari Presiden Prabowo Jadi Motivasi Polri Berintegritas

"PRSU ke-50 menjadi penanda perjalanan sejarah pembangunan Sumatera Utara. Ini bukan hanya panggung hiburan, tetapi ruang pertemuan investasi, promosi potensi daerah, kekayaan budaya, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dari sinilah kita menunjukkan kepada Indonesia bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang," ujar Surya.

Baca Juga:

• AstraPay Dukung UMKM Melek Digital, Berdaya Saing dan Berdampak Bagi Banyak Orang

Ia turut mengapresiasi partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang menampilkan berbagai potensi unggulan daerah masing-masing. Menurutnya, semangat kolaborasi antardaerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan Sumatera Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra mengatakan, penyelenggaraan PRSU ke-50 menjadi momentum istimewa karena memasuki usia emas penyelenggaraannya.

Baca Juga:

• PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal di Bazaar UMKM Apeksi

Ferry menjelaskan, PRSU 2026 menghadirkan tiga area utama, yakni panggung budaya sebagai ruang pelestarian seni dan adat, panggung landmark sebagai ruang interaksi masyarakat, serta panggung utama untuk berbagai pertunjukan dan kompetisi kreativitas.

Turut hadir Anggota DPR RI Ade Jona Prasetyo, Plt Deputi Bidang Staf Ahli Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Dian Permata Sari, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Staf Ahli TP PKK Sumut Titiek Sugihariti, Ketua DWP Sumut Evi Novida, serta para Bupati dan Walikota se-Sumut.

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Siap Digelar, Momentum Kebangkitan dan Jadi Etalase Kebanggaan Sumut

KPK juga tidak punya keberanian memanggil dan memeriksa sejumlah nama yang terseret dalam kasus di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Para terdakwa secara jelas disebut di dalam sidang (fakta persidangan) menyebut sejumlah nama yang diduga menerima (memeras) para terdakwa dengan jumlah fantastis miliaran rupiah untuk kepentingan Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Maka OTT KPK terhadap Ondim adalah upaya pengalihan perhatian publik dari persoalan besar di Sumut.

Baca Juga:

• HPT-gate di Kuansing Jerat Menhut, "KPK Harus Periksa Raja Juli Sekalipun Sudah Kembalikan Uang Suap

Stadion Teladan sekian lama mangkrak, buru- buru digunakan demi menghapus jejak masalah sejak semula. UMKM Galery di USU mangkrak, dan hingga saat ini tidak dapat digunakan. Bagian basement Lapangan Merdeka yang hingga saat ini tidak dapat digunakan, karena selalu tergenang saat hujan.

Ondim yang baru saja dirisak (dipermalukan) di depan Ketum PAN dan ribuan kader PAN se- Sumut, kini dihabisi lewat drama OTT KPK. Ondim telah diterbangkan ke Jakarta, diperiksa di gedung Merah Putih, untuk nanti dengan tangan diborgol, mengenakan rompi oranye, diumumkan sebagai tersangka, dengan stigma perampok uang negara (rakyat). Ondim akhirnya tidak selamat, meski sekian lama berlindung dibawah kendali orang sakti di Sumut.

Baca Juga:

• Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK

Yang menarik saat ini di Sumut bukan OTT KPK terhadap Ondim. OTT KPK kini telah menjadi aksi recehan seperti tuduhan Presiden Prabowo kepada demonstrasi mahasiswa yang dituduh dibayar lawan politiknya. Aksi yang lebih menarik dibahas adalah kesaktian Topan Obaja Ginting, terpidana kasus korupsi jalan di Sumut. Topan diduga masih mengendalikan sejumlah proyek strategis dari Lapas. Para kontraktor dan konsultan yang ingin dapat proyek dari Pemprovsu diduga melapor ke Topan Obaja Ginting secara bergiliran di Lapas.

Oleh karena itu, OTT KPK terhadap Ondim, ibarat pepatah kancil di seberang lautan tampak. KPK sengaja buta melihat dugaan korupsi sebesar gajah di pelupuk mata KPK sendiri. KPK berani kepada Ondim yang kini langsung dicopot dari Ketua DPW PAN Sumut. Zulkifli Hasan yang keukeh membela Ondim saat diledek "ongkos di muka", kini langsung mencopot Ondim dari Ketua DPW PAN SUMUT. Padahal Ondim baru mendapat pujian dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua DPW PAN paling sukses menggelar pelantikan DPW dan DPD sebagai pelantikan terbesar dan terbaik.

Baca Juga:

• KPK Dikabarkan OTT Pejabat di Sumut

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, pada Jumat (3/7/2026). Momentum berharga ini bertepatan dengan acara Sosialisasi Penerapan Peraturan Manajemen Kepegawaian, sekaligus peluncuran aplikasi inovatif bernama"Turing A Lay"(Turun Keliling ASN Layanan).
Dalam arahannya, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa percepatan manajemen ASN adalah kunci utama untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS. Di era modern yang serbadigital, Zudan mengingatkan pentingnya aspek kecepatan dalam pelayanan publik agar birokrasi tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Ia bahkan menganalogikan hal tersebut dengan evolusi sistem pembayaran yang kini telah bertransformasi pesat dari era wesel pos menjadi keuangan digital.
Zudan berharap skema reformasi dan transformasi birokrasi di Kota Tanjungbalai sepenuhnya mengadopsi sistem digitalisasi guna mengubah prosedur lama yang lambat dan rumit menjadi cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar semua layanan publik di daerah tersebut segera menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bawah 7 hari kerja, bahkan diupayakan secarareal-time. Menurutnya, tugas utama ASN adalah menyelesaikan masalah masyarakat serta mendukung penuh prioritas kerja kepala daerah dan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran.
Lebih lanjut, Kepala BKN RI meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif membantu kepala daerah dengan melahirkan inovasi pelayanan tanpa harus selalu bergantung pada besaran anggaran. Di era digital saat ini, komitmen bersama dan kreativitas memanfaatkan media sosial dinilai jauh lebih efektif untuk mempromosikan keanekaragaman Kota Tanjungbalai.
Zudan menegaskan bahwa pemerintah harus membalik paradigma lama; bukan masyarakat yang butuh pemerintah, melainkan pemerintah yang wajib hadir memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Zudan menyampaikan bahwa BKN siap mendukung penuh Pemko Tanjungbalai melalui implementasi sistem manajemen talenta guna menyeleksi dan menempatkan para ASN yang kompeten di posisi yang tepat. Ia berpesan agar seluruh elemen birokrasi dapat bersinergi secara harmonis dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. "Saya berharap kita masing-masing berperan sesuai posisinya; sebagai pimpinan membuat bawahan senang, dan sebagai bawahan membuat atasan tenang," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menjelaskan bahwa aplikasi "Turing A Lay" yang baru diluncurkan merupakan bentuk nyata dari konsep layanan jemput bola.Inovasi pelayanan publik ini didesain khusus untuk membantu para ASN aktif yang memiliki keterbatasan kesehatan, maupun para pensiunan yang kesulitan datang langsung ke kantor BKPSDM.
"Capaiane-Kinerjadan peluncuran aplikasi ini membuktikan komitmen kami dalam reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus benar-benar hadir memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik di tengah masyarakat," tegas Wali Kota Mahyaruddin.(Riki)

Baca Juga:

• Stan PWPM Mencuri Perhatian, Wartawan Tomohon Ingin Jalin Kolaborasi

Baca Juga:

• Rico Waas: Manfaatkan Walk-in Interview hingga Peluang Kerja ke Jepang

Begitu memasuki tahun 2000-an dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sudah ramai digunakan, internet pun sudah mulai ramai digunakan, teknologi sudah menyentuh banyak sendi kehidupan termasuk dalam bertransaksi kita tak perlu lagi membawa uang cash, cukup gesek kartu ATM, pembayaran sudah berhasil dilakukan.

Baca Juga:

• AstraPay Dukung UMKM Melek Digital, Berdaya Saing dan Berdampak Bagi Banyak Orang

Perkembangan teknologi semakin melesat, bermunculanlah dompet digital yang tak perlu harus ke kantor lembaga keuangan atau kantor perbankan, kita sudah bisa memiliki tabungan digital, menyimpan uang tanpa harus bertemu petugas bank, setor dan tarik uang pun sudah bisa dilakukan di ATM.

Salah satu dari sekian banyak dompet digital yang muncul dan menawarkan keistimewaannya masing-masing adalah AstraPay. AstraPay sebagai salah satu penyedia layanan dompet digital di bawah naungan Grup Astra dan bagian dari Astra Financial turut memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan pemahaman literasi keuangan digital bagi masyarakat lewat berbagai program.

Baca Juga:

• Raih Penghargaan “Top Company in Banking Transformation 2026”, BTN Tegaskan Keberhasilan Transformasi Digital, Layanan, dan Manajemen Risiko

Di tengah pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital saat ini, tentu literasi keuangan digital menjadi tantangan yang perlu diatasi. Literasi keuangan digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami manfaat dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dari penggunaan sistem pembayaran digital.

Pemahaman terhadap literasi keuangan digital yang baik tentunya akan membantu masyarakat dalam memilih produk layanan digital, terhindar dari segala bentuk penipuan dan ancaman digital, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penyedia layanan keuangan.

Baca Juga:

• Dorong Literasi Keuangan Merata, Asuransi Astra Edukasi Keuangan di Beragam Segmen Masyarakat

Agen Perubahan

Artinya, pengelolaan keuangan dari generasi ke generasi mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, pengguna handphone bisa bertransaksi dan menyimpan uang dalam bentuk dompet digital tanpa harus mencetak buku tabungan. AstraPay dalam hal ini harus ikut berperan dan mengambil bagian sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran program literasi keuangan OJK, seperti perempuan, pemuda, pelajar, UMKM, serta masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), disabilitas, dan pekerja migran Indonesia.

Baca Juga:

• Falsafah 'Dalihan Na Tolu' dalam wondr by BNI, Menyatukan 3 Dimensi Keuangan dalam Satu Genggaman

Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah praktik phishing, di mana penipu menggunakan email atau pesan palsu yang menyerupai komunikasi resmi dari lembaga keuangan. "Modus seperti ini seringkali menjerat korban yang kurang berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi mereka.

"AstraPay bersama dengan Astra Financial berkomitmen untuk mendukung program literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, dan kami percaya bahwa program Sekolah Literasi dan Inklusi Keuangan ini adalah langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut khususnya bagi para generasi muda. Melalui program ini,kami ingin membantu para pelajar untuk memahami pentingnya keuangan dan bagaimana mengelola keuangan mereka dengan baik," kata Chief Executive Officer AstraPay, Rina Apriana dalam sebuah kesempatan.

Baca Juga:

• Asuransi Astra Ajak Mahasiswa Siapkan Karier, Kelola Keuangan, dan Berkendara Lebih Aman

AstraPay mendukung dan berperan aktif dalam program ini dengan menyediakan berbagai layanan keuangan digital yang mudah diakses dan digunakan oleh para pelajar. Para pelajar juga akan mendapatkan edukasi tentang cara menggunakan AstraPay dengan aman dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Di Balik Badai Isu, Kalimat Singkat dr. Asri Ludin Tambunan Ini Mendadak Viral di Deli Serdang!

Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat.

Baca Juga:

• Puluhan Tahun Rusak, Jalan Strategis di Labuhanbatu Akhirnya Diperbaiki dan Diperlebar Bobby Nasution

Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan perdagangan, mengoptimalkan jalur distribusi, sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.

"Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi," kata Abdul Khalim.

Baca Juga:

• Bekali Camat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Integritas Harus 100 %

Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyampaikan, perusahaannya yang bergerak di bidang konsultan pertanian, kemitraan, dan perdagangan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia menilai Sumut memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi wilayah strategis dalam jaringan distribusi perusahaan yang mencakup Pekanbaru, Batam, hingga pasar ekspor.

Dalam paparannya, PT Rumah Tani Nusantara juga memperkenalkan ekosistem bisnis yang telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.

Baca Juga:

• Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas

Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Terungkap Fakta Perbaikan Jalan Rusak Di Bandar Pulau Baru Diusulkan

"Semua persiapan harus terkoordinasi dengan baik agar ketika ada hal-hal yang terjadi dapat diantisipasi dengan cepat. Seperti Dinas Kesehatan, ini yang paling penting. Ketersediaan obat-obatan serta koordinasi dengan rumah sakit rujukan," kata Sulaiman.

Baca Juga:

• Kendalikan Inflasi, Pemprov Sumut Jajaki Kemitraan Strategis dengan Rumah Tani Nusantara

"Saya tidak ingin hal-hal sepele namun menjurus ke lebih berbahaya. Karena mereka datang dari berbagai daerah, bisa saja perubahan cuaca memengaruhi kesehatannya. Seperti terjadi diare, kemudian kembung, yang bisa berakibat lebih, pingsan. Semuanya harus dipersiapkan," ucapnya.

"Pelaksanaan Jambore Daerah ke-XI adalah menjaga bumi, bukan mengotori bumi," tegasnya.

Baca Juga:

• Dihadapan Mahasiswa UINSU Sutarto : Mengajak Perkuat Gerakan Literasi Digital.

"Dibutuhkan intervensi dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup, PUPR, PLN, PDAM, dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Karena selain para peserta yang merupakan anak sekolah, nantinya juga dihadiri Forkopimda dan sejumlah kepala daerah," katanya.

Ia menilai materi mengenai bahaya narkoba penting diberikan kepada seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

Baca Juga:

• BULOG Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan, Menko Polkam Tinjau Cadangan Beras Pemerintah di Sumatera Utara

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution agar kegiatan kepramukaan dapat diikuti lebih banyak generasi muda dan memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan karakter serta kreativitas mereka.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Jambore Daerah tahun ini mengusung tiga pilar utama, yakni karakter dan patriotisme, keterampilan dan inovasi, serta persiapan nasional.

Baca Juga:

• KPK Dikabarkan OTT Pejabat di Sumut

Baca Juga:

• KPK Dikabarkan OTT Pejabat di Sumut

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didukung sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga.
"Ketersediaan pangan yang terjaga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas nasional. Saya mengapresiasi kesiapan BULOG dalam mengelola Cadangan Beras Pemerintah. Sinergi yang telah terbangun harus terus diperkuat agar pemerintah selalu memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika pangan," ujar Djamari Chaniago.
Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq menyampaikan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan pemerintah di bidang pangan, BULOG terus memastikan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan sesuai standar operasional guna menjaga kualitas, kuantitas, dan kesiapan stok untuk mendukung berbagai program pemerintah.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional. BULOG berkomitmen menjalankan setiap penugasan pemerintah dengan memastikan ketersediaan, kualitas, dan keamanan Cadangan Beras Pemerintah, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian atas ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia," kata Marga Taufiq.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto menegaskan bahwa stok beras di Sumut dalam kondisi aman dan tersebar merata di seluruh gudang yang ada. "Stok beras di Sumut 44.780 ton, dan itu cukup untuk kebutuhan 7 bulan ke depan, masyarakat tidak perlu khawatir" tegas Budi.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan Perum BULOG semakin erat dalam mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang pangan. BULOG akan terus memperkuat tata kelola pergudangan, menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah, serta memastikan stok pangan nasional senantiasa tersedia guna mendukung stabilitas pangan dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

• KPK Dikabarkan OTT Pejabat di Sumut

Baca Juga:

• Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia