PH Mantan Kadis Sosial Samosir Minta Dakwaan Korupsi Dibatalkan, Sebut Jaksa Susun Dakwaan Kabur

putra — Thu, 02 Jul 2026 20:01:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Tim penasihat hukum (PH) mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karo-karo, meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) batal demi hukum karena dinilai tidak cermat, kabur (obscuur libel), dan tidak memenuhi syarat materiil.
Permintaan tersebut disampaikan dalam nota perlawanan atau eksepsi yang dibacakan pada sidang lanjutan dugaan korupsi program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana di Kabupaten Samosir di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Dalam nota perlawanan, tim penasihat hukum dari Law Office Dwi Ngai Sinaga & Associates yang terdiri atas Dwi Ngai Sinaga, Rudi Zainal Sihombing, Benri Pakpahan, dan Sultan Hermanto Sihombing mempertanyakan dasar penuntut umum mendakwa kliennya turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Jonni Ronal Simanjuntak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut tim penasihat hukum, surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat dua unsur kumulatif yang harus dipenuhi dalam penyertaan (medeplegen), yakni adanya kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking atau mind meeting) dan kerja sama secara fisik (feitelijke samenwerking) dalam melakukan tindak pidana.
"Dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan adanya dua unsur kumulatif seseorang dapat dikatakan turut serta, yakni kerja sama yang disadari dan kerja sama secara fisik dalam melakukan tindak pidana," kata Rudi Zainal Sihombing.
Tim penasihat hukum juga menilai dakwaan yang menyebut kliennya melakukan tindak pidana secara bersama-sama seharusnya menguraikan hubungan peran masing-masing pelaku secara jelas.
Namun, dakwaan justru menguraikan perbuatan Jonni Ronal Simanjuntak secara tersendiri tanpa menjelaskan pembagian peran maupun adanya kesepahaman untuk melakukan tindak pidana.
Selain mempersoalkan unsur turut serta, penasihat hukum juga mempertanyakan penyebutan Jonni Ronal Simanjuntak dalam surat dakwaan yang disebut penuntutannya dilakukan secara terpisah.
Menurut Sultan Hermanto Sihombing, penuntut umum perlu menjelaskan apakah yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah benar dilakukan penuntutan secara terpisah (splitsing), serta apakah proses penyelidikan dan penyidikan terhadapnya telah dilakukan.
"Apakah benar saksi Jonni Ronal Simanjuntak telah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah benar telah dilakukan penuntutan secara terpisah atau hanya narasi penuntut umum," katanya.
Tim penasihat hukum juga menilai surat dakwaan tidak konsisten dalam menguraikan kerugian negara. Menurut mereka, dalam dakwaan primer penuntut umum menyebut kerugian keuangan negara sebesar Rp516.298.000.
Namun, dalam uraian surat dakwaan juga disebut adanya pemindahbukuan dana Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana sebesar Rp1,515 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial RI kepada 303 penerima manfaat.
Menurut Dwi Ngai Sinaga, penuntut umum juga tidak menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband) antara dugaan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana korupsi.
"Selain itu, dakwaan juga tidak menjelaskan kewenangan klien kami dalam melakukan pemindahbukuan dana bantuan pada rekening penerima manfaat," ujarnya.
Benri Pakpahan menambahkan surat dakwaan juga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena tidak menguraikan secara jelas waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) tindak pidana.
Selain itu, dakwaan dinilai memuat sejumlah uraian yang saling bertentangan, di antaranya mengenai jumlah penerima bantuan, jumlah rekening yang dipindahbukukan, besaran kerugian negara, hingga kewenangan terdakwa dalam pelaksanaan program bantuan.
"Atas dasar itu, kami meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima serta memerintahkan terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan setelah putusan sela dibacakan," tegas Benri.
Di luar persidangan, tim JPU Kejari Samosir, Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan, belum memberikan penjelasan mengenai status Jonni Ronal Simanjuntak. Keduanya hanya meminta agar konfirmasi mengenai hal tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir.
"Silakan konfirmasi ke Kasi Intel," kata Modana Hutajulu.
Secara terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir Juna Karo-karo, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan tim penuntut umum sebelum memberikan penjelasan.
"Bentar ya bang, kita koordinasi dengan tim penuntut umumnya," ujar Juna.
Hingga berita ini ditulis, Kejari Samosir belum memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum Jonni Ronal Simanjuntak yang dalam surat dakwaan disebut penuntutannya dilakukan secara terpisah.
Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa (8/7) dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Selasa (8/7) dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa," kata Hendra.

[adsense]

Baca Juga:

5 Terpidana Jinayat Gagal Dieksekusi di Aceh Selatan, Satu Sudah Tiga Kali Mangkir Panggilan

5 Terpidana Jinayat Gagal Dieksekusi di Aceh Selatan, Satu Sudah Tiga Kali Mangkir Panggilan

putra — Thu, 02 Jul 2026 20:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Selatan :Pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk terhadap terpidana pelanggar Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (2/7/2026), diwarnai absennya sejumlah terpidana yang seharusnya menjalani hukuman.
Dari total 13 terpidana yang dijadwalkan dieksekusi, hanya delapan orang yang hadir dan menjalani hukuman cambuk, sementara lima lainnya tidak dapat dieksekusi karena berbagai alasan.

[adsense]

Pelaksanaan eksekusi yang digelar di halaman Masjid Agung Istiqamah Tapaktuan tersebut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Richisandi Sibagariang, S.H., M.H., mengakui masih terdapat sejumlah terpidana yang belum dapat menjalani eksekusi lantaran tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.
"Dari 13 terpidana yang dijadwalkan menjalani eksekusi, delapan orang hadir dan telah menjalani hukuman cambuk. Sedangkan lima lainnya berhalangan hadir dengan berbagai alasan, mulai dari sakit, berada di luar daerah, hingga yang keberadaannya masih kami telusuri," kata Richisandi kepada wartawan
Menurut Richisandi, dua terpidana tidak hadir karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan medis. Sementara satu terpidana diketahui sedang berada di luar Kabupaten Aceh Selatan, dan dua terpidana lainnya tidak memenuhi panggilan meski telah dipanggil secara patut.
"Kami terus berkoordinasi dengan aparatur gampong, pihak kecamatan, serta aparat kepolisian untuk memastikan keberadaan para terpidana yang belum menjalani eksekusi," ujarnya.
Ia menegaskan, terhadap para terpidana yang belum hadir, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan akan melakukan pemanggilan ulang sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku."Untuk yang tidak hadir, kami akan melakukan pemanggilan kembali sesuai prosedur hukum acara. Kami juga berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan," katanya.
Salah satu terpidana yang belum menjalani eksekusi adalah Saifannur alias Refan bin Rajuddin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 12/JN/2024/MS TTN, ia dijatuhi uqubat cambuk sebanyak 150 kali karena melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Setelah dikurangi masa tahanan, terpidana tersebut masih harus menjalani sisa hukuman sebanyak 143 kali cambuk.
Richisandi mengungkapkan, yang bersangkutan telah beberapa kali dipanggil untuk menjalani eksekusi. Namun, hingga kini proses pelaksanaan hukumannya belum dapat dilakukan.
"Dalam hukum acara jinayat terdapat mekanisme dan tahapan pemanggilan yang harus dilalui. Untuk sementara, kami tetap menjalankan prosedur sesuai ketentuan dan terus melakukan koordinasi lintas lembaga," jelasnya.
Adapun delapan terpidana yang menjalani eksekusi pada Kamis tersebut merupakan pelaku berbagai jarimah, antara lain maisir (perjudian), khalwat, dan pelecehan seksual. Mereka menjalani hukuman cambuk dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari tujuh hingga 74 kali cambukan, sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, lima terpidana yang belum menjalani eksekusi terdiri atas Rusfiandi bin almarhum Suriadi dengan sisa hukuman 57 kali cambuk yang tidak hadir tanpa keterangan; Saifannur alias Refan bin Rajuddin dengan sisa hukuman 143 kali cambuk yang diketahui sedang menjalani perawatan di Banda Aceh dan telah tiga kali dipanggil; Siti Sharah binti Siwirman dengan sisa hukuman 21 kali cambuk yang tidak hadir tanpa keterangan; Busyairi Michjal bin almarhum Binir Amin yang juga tidak hadir tanpa keterangan; serta Teuku Zulpardi bin Mansurdin yang berhalangan hadir karena sakit.

Jejak Abadi 98 Wali Kota di Tanah Medan, Jadi Ikatan Kuat Antar Kota Se-Indonesia

putra — Thu, 02 Jul 2026 19:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Berdiri kokohnya prasasti Kota Tangguh di tanah Medan, bukan sekadar monumen batu biasa. Prasasti ini menjadi simbol hidup dari sinergitas, interkoneksi dan ikatan yang kuat antar kota di seluruh Indonesia.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, saat meresmikan bersama prasasti Kota Tangguh yang dirangkaikan dengan penanaman 120 bibit pohon, di Taman Cadika, Kamis (2/7/2026).
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan sekaligus pemotongan pita oleh Wali Kota Medan Rico Waas selaku tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII, bersama dengan Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menariknya, prasasti setinggi 2.5 meter dan lebar 2 meter itu terukir nama-nama 98 Wali Kota se-Indonesia.

[adsense]

"Ini menandakan Bapak dan Ibu semua telah hadir ke Kota Medan, menanamkan benih baik untuk anak cucu kita. Karena sampai selama-lamanya, insya Allah nama Bapak dan Ibu akan selalu ada di sini," kata Rico Waas dalam sambutannya.
Rico Waas juga berharap prasasti Kota Tangguh ini akan menjadi pengingat bahwa seluruh pemerintah kota di Indonesia memiliki semangat yang sama dalam membangun negeri.
"Karena kita satu bangsa, satu negara, satu Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan," pungkasnya seraya berharap para Wali Kota akan kembali berkunjung ke Medan suatu hari nanti untuk mengenang kebersamaan yang telah terjalin.
Turut hadir dalam peresmian prasasti kota tangguh ini Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.
Sementara itu, adapun 120 bibit pohon yang ditanam dalam acara tersebut terdiri dari kenanga sebanyak 23 pohon, tabebuya pink 20 pohon, rambutan 15 pohon, mangga 20 pohon, duku 15 pohon, jambu bol 15 pohon dan trembesi 12 pohon.

Sesuai Arahan Gubernur Bobby Nasution, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan

admin — Thu, 02 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Madina : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta merespons informasi yang beredar di media sosial terkait aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Terpadu melaksanakan operasi penertiban pada Kamis (2/7/2026).

[adsense]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

Video Viral Live PETI Kotanopan. Kapolda Sumut Didesak Runtuhkan Tembok "Kebal Hukum" Big Bos Tambang Ilegal "Pwg"

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik. Aktivitas tersebut diduga dikelola oleh pihak berinisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, tim langsung menghentikan kegiatan di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan juga, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

[adsense]

"Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan," jelasnya.

Selain menghentikan aktivitas pertambangan, Tim Terpadu juga mengidentifikasi alat berat yang digunakan, memeriksa sarana pendukung operasional, serta mendata berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra menyampaikan, dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat jenis ekskavator, aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara," sebutnya.

[adsense]

Untuk mencegah kembali maraknya aktivitas PETI, Tim Terpadu merekomendasikan penguatan pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah lain yang rawan melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Pemprov Sumut juga menegaskan akan menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih ditemukan di wilayah Sumut dengan penghentian langsung di lokasi, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

Hadiri Rakernas APEKSI, Bobby Nasution Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi

Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya.

[adsense]

Taman Cadika Jadi Saksi Kekompakan 98 Wali Kota Se-Indonesia Senam Pagi Bersama

putra — Thu, 02 Jul 2026 18:40:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Di saat embun pagi masih setia menggantung di ujung daun, dan matahari perlahan mulai menampakkan sinarnya, suasana di Taman Hutan Kota Cadika Medan telah riuh dan penuh energi.
Ruang terbuka hijau itu menjadi saksi bisu berkumpulnya 98 Wali Kota dari seluruh penjuru Indonesia. Bukan untuk rapat formal, melainkan untuk melebur dalam kebersamaan, membakar semangat kekompakan lewat aksi senam pagi bersama di sela-sela rangkaian Rakernas APEKSI XVIII, Kamis (2/7/2026).
Dengan mengenakan pakaian olahraga, para pemimpin daerah beserta Ketua TP PKK dari masing-masing kota itu tampak kompak mengikuti gerakan demi gerakan senam hingga menciptakan atmosfer keakraban yang begitu kental.
Di sela-sela kegiatan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan sengaja memilih Taman Cadika sebagai lokasi senam untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan berkesan bagi para tamu. Baginya, hutan kota ini bukan sekadar tempat berolahraga, tetapi simbol gaya hidup sehat sekaligus wajah asli keramahan warga Medan.
"Kami ingin para tamu tidak hanya mengikuti agenda sidang atau kegiatan formal saja, tetapi juga merasakan langsung kehangatan masyarakat dan menikmati ruang publik yang dimiliki Kota ini," kata Rico Waas.
Rico Waas berharap momentum kebersamaan di pagi hari yang cerah ini dapat mempererat tali silaturahmi antar kepala daerah sekaligus membawa pulang kesan yang manis tentang ibu kota Sumatera Utara.
"Semoga kebersamaan pagi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan membawa kesan baik tentang Kota Medan," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengajak para Wali Kota berkeliling taman Cadika untuk menikmati pemandangan hijau yang terbentang luas.
Turut hadir pula dalam kegiatan senam pagi bersama itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ismiralda Wiriya Alrahman.

[adsense]

Video Viral Live PETI Kotanopan. Kapolda Sumut Didesak Runtuhkan Tembok "Kebal Hukum" Big Bos Tambang Ilegal "Pwg"

putra — Thu, 02 Jul 2026 18:06:00 +0700+0700

MATATELINGA,Panyabungan : Tantangan terbuka terhadap penegakan hukum atas kerusakan lingkungan kembali bergema di Sumatera Utara. Bukti visual berupa siaran langsung (live) media sosial yang memamerkan aktivitas alat berat ekskavator di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kotanopan, Mandailing Natal baru-baru ini, terus memicu kemarahan publik dan kutukan keras dari berbagai aliansi masyarakat dan aktivis.
Korps Bhayangkara kini dibanjiri desakan publik agar Kapolda Sumut tidak lagi tebang pilih dan segera meringkus aktor intelektual utama yang dikenal sebagai Big Bos dengan inisial "Pwg" selaku aktor intelektual dan penyandang dana tambang liar tersebut.

[adsense]

"Aksi arogan oknum yang memamerkan aktivitas pengerusakan alam secara langsung di media sosial menjadi tamparan keras bagi kewibawaan hukum dan telah "meludahi" aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Hal ini harus menjadi pintu masuk bagi Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk meringkus aktor intelektual dibalik aktivitas illegal dan video viral tersebut yang teridentifikasi berinisial Pwg" tegas Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ahmad Ridwandy Nasution kepada pers di Panyabungan (02/06).
Ahmad Ridwandy saat itu bersama Ketua PC Ikatan Pelajar Alwashliyah (IPA) Hanafi Lubis, Ketua Jaringan Aktivis Muda Nahdaltul Ulama (JAM-NU) Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-SK) Dahler Lubis, Presidium SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai Nasution, Ketua Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL) Rahmat Hasibuan menandaskan elemen masyarakat dan sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan di Kab Madina telah lama gerah dan akan terus bersuara mendesak Kapolda Sumut untuk turun tangan langsung memimpin operasi pemberantasan mafia tambang emas ilegal di Kab Madina.
Fokus utama desakan ini adalah penangkapan Big Bos berinisial "Pwg" yang disebut-sebut sebagai otak di balik gurita bisnis haram tersebut. Mereka juga membeberkan beberapa nama lainnya yang diduga sebagai mafia tambang illegal di sejumlah titik di Kab Madina seperti G*nda, H*n*fi, F*hm*, S*dd*m, L*tfi, N*s*r, B*lki*h dll.
"Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto kita minta untuk lebih berani menunjukkan taji menyikat habis dan meringkus para mafia tambang illegal ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku utama kejahatan lingkungan. Atau jangan-jangan Kapoldasu masih berlagak buta dan terkesan jadi pengecut" tanya mereka
Selama ini, mereka menilai operasi berskala kecil yang dilakukan oleh Polri dinilai tidak menyentuh akar masalah karena lingkaran mafia tambang tersebut terkesan kebal hukum dan makin arogan melecehkan aparat penegak hukum
Mereka juga mengendus aroma kejahatan lingkungan masif yang merusak aliran sungai dan ekosistem di Kotanopan dan sejumlah titik di Kab Madina ini diduga terus berjalan menantang hukum karena adanya dugaan perlindungan terorganisir dan diduga dibekingi oknum aparat
"Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dan Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjend TNI Hendy Antariksa juga harus bersikap tegas membersihkan citra dan marwah institusi dengan memberhentikan secara tidak hormat sejumlah oknum aparat yang diduga membekingi praktek pertambangan illegal tersebut" tegas mereka.
Mereka juga menilai kejahatan lingkungan ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum semata, melainkan ancaman bencana ekologis nyata bagi masa depan Madina.
Disisi lain, jika Polda Sumut masih terkesan diam dan tidak segera meringkus sang Big Bos/Mafia tambang illegal ini dan jaringannya, hal ini akan menjadi catatan buruk dan rapor merah publik terhadap komitmen kepolisian dalam memberantas mafia lingkungan apalagi disaat Polri baru merayakan HUT Bhayangkara ke 80.
Publik menilai, pembiaran terhadap sang Big Bos yang terkesan kebal hukum tentu mencederai wibawa institusi kepolisian dan mengkikis habis kepercayaan publik kepada institusi kepolisian selaku penegak hukum.
"Kapolda Sumut kita tuntut melakukan tindakan hukum luar biasa dengan menyita seluruh alat berat, membekukan aliran dana ilegal, serta menyeret para pelaku mafia tambang ke meja hijau demi menyelamatkan masa depan lingkungan hidup di Kab Mandailing Natal" sebut mereka
Pihaknya juga akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo dan Presiden RI Prabowo Subianto serta berencana mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menagih komitmen penegakan hukum terhadap pemberantasan mafia tambang illegal di Kab Mandailing Natal yang telah menjadi atensi khusus dan program prioritas pemerintahan.

Re-LUN: "Tetapkan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Seumur Hidup!

putra — Thu, 02 Jul 2026 17:14:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta :Dalam urusan mempertahankan jabatan di Indonesia, uang dan beking biasanya berjalan seiring. Karena itu, jika ada pejabat yang bisa bertahan lama menduduki posisinya, biasanya tak lepas dari dua syarat tersebut.
Salah satu pejabat di tanah air yang tetap kokoh di posisinya dan paling disorot adalah Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Sudah lebih lima tahun pria yang akrab disapa Darmo itu menjabat, posisinya tak juga tergoyahkan.

[adsense]

Meski banyak sorotan negatif menerpanya, Darmo tetap bertahan. Mulai dari kekayaan yang melonjak tajam, blackout listrik di sejumlah wilayah yang terus berulang, pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi, hingga rusaknya meritokrasi di PLN yang sudah terungkap ke publik, semuanya tak mampu menumbangkannya. Mungkin karena dia (Darmawan Prasodjo-red) mampu memenuhi dua syarat itu.
Faktanya, pada RUPS dadakan yang digelar pada Kamis malam, 18 Juni 2026 lalu, Darmo terpilih lagi menjadi orang nomor satu di perusahaan setrum yang memonopoli sistem kelistrikan tanah air tersebut. Dan itu terjadi di saat Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengungkapkan, terlepas dari kontroversioal yang terjadi, Darmawan Prasodjo ternyata terlalu kuat untuk dilengserkan dengan berbagai kasus yang menerpanya.
"Ya kita tidak tahu dimana kekuatannya, tapi yang jelas Darmawan Prasodjo itu salah satu pejabat kuat di tanah air saat ini. Bahkan isunya, dia mempunyai pengaruh besar di PLN dalam urusan mengutak atik posisi Direksi yang sebenarnya menjadi wewenang BP BUMN dan Danantara yang kita nilai seperti macan ompong khususnya menyangkut PLN," ujar Yudhistira di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Padahal, di saat pemadaman listrik bergilir yang saat ini melanda Kalimantan, banyak pihak yang menyerangnya. Tapi mantan Deputi I KSP era Jokowi itu tetap bergeming dan tidak terusik sedikitpun.
"Pengaruh besar Darmo itu bisa terlihat jelas ketika dia bisa menempatkan orang-orangnya di posisi Direksi dan mengubah nomenklatur misalnya untuk jabatan Wadirut PLN. Dulu ada posisi itu dan itu Darmo yang mendudukinya. Tapi setelah dia naik jadi Dirut, posisi itu dihapus. Nah sekarang nomenklatur kembali diubah saat dia menempatkan rekannya Yusuf Didi Setiarto sebagai Wadirut PLN. Hebatkan," bebernya.
Dalam urusan Cengkraman di instansi plat merah, lanjut Yudhis, ia menilai lebih kuat Darmawan Prasdodjo dibandingkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebenarnya posisinya sebagai atasan Darmo untuk urusan energi di tanah air.
"Buktinya simpel saja, Bahlil yang katanya melibatkan aparatur lain seperti BIN dan Kejagung untuk menyelidiki kasus krisis baru bara untuk PLTU, sampai sekarang juga belum terlihat hasilnya," tutur Yudhis.
Yudhistira juga menyinggung tentang pemberitaan di sebuah media nasional terkait krisis batubara di PLTU PLN ini yang cenderung menyerang Menteri ESDM, tapi terkesan membela Darmawan Prasodjo.
"Sampai instrumen framing seperti itu Darmawan Prasodjo mampu melakukannya dan bisa mengaturnya. Begitu juga dia bisa menciptakan sosok kontraktor yang patuh disuruh teriak-teriak di media untuk membelanya, termasuk dalam urusan kerja dia dalam 5 tahun di PLN yang pernah kami kritisi. Kurang hebat apa Darmo," sentil Yudhis.
"Kalau saya boleh saran, Presiden harus jeli memandang sosok Darmo ini. Dari pada mencari-cari sosok lain sebagai regenerasi yang dianggap mampu membenahi PLN, mendingan tetapkan saja Darmawan Prasodjo menjadi Dirut PLN seumur hidup. Atur pakai undang-undang kalau perlu. Ya syukur-syukur ke depan PLN masih eksis dan sistem kelistrikan sebagai _core_ bisnis yang dijalankannya masih bisa dinikmati anak cucu kita di masa depan," pungkasnya.

Semarak Hut Kota T.Tinggi

putra — Thu, 02 Jul 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :"Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-109 tahun 2026 adalah momentum yang sangat penting, bukan hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga saat yang tepat untuk mengenang sejarah, merenungkan perjalanan, serta memperkokoh tekad kita dalam membangun Kota Tebing Tinggi yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan."
Hal inilah yang di katakan Walikota Tebing Tinggi, H.Iman Irdian Saragih dalam rapat Paripurna DPRD dalam rangka Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke 109 Tahun.
Pemerintah Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi menggelar rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-109 pada Rabu (1/7/2026). Peringatan bersejarah yang menandai perjalanan kota sejak berdiri secara administratif pada 1 Juli 1917 ini dipusatkan di dua lokasi utama, yakni Ruang Sidang Paripurna DPRD dan Halaman Balai Kota Tebing Tinggi.

[adsense]

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khaddafi Nasution bersama para Wakil Ketua dan jajaran anggota dewan. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan, serta Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Achmad Fadli.
Turut hadir jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diantaranya Komandan Kodim 0204/Deli Serdang, Kapolres Kota Tebing Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama. Hadir pula para Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masanya, Sekretaris Daerah, instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, pimpinan partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Bertepatan dengan momen hari jadi kota tersebut, Wali Kota H. Iman Irdian Saragih dalam sambutannya di pada rapat paripurna menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 kepada institusi Kepolisian yang diperingati pada tanggal yang sama.
"Saya H. Iman Irdian Saragih, Wali Kota Tebing Tinggi dan Bapak H. Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi beserta jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mengucapkan selamat 'HUT Bhayangkara KE-80'. Semoga Polri semakin dipercaya masyarakat sebagai sahabat dan mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.
Wali Kota menambahkan bahwa peringatan hari jadi kota ini merupakan momen penting bagi seluruh elemen daerah untuk memperkokoh tekad pembangunan.
"Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-109 tahun 2026 adalah momentum yang sangat penting, bukan hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga saat yang tepat untuk mengenang sejarah, merenungkan perjalanan, serta memperkokoh tekad kita dalam membangun Kota Tebing Tinggi yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan," jelasnya.
Peringatan Hari Jadi ke-109 ini mengusung tema "109 Tahun Tebing Tinggi Maju Bersama Rakyat untuk Masyarakat Tebing Tinggi Sejahtera". Dalam pidatonya, Wali Kota memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah yang mengalami tren positif. Salah satu yang paling menonjol adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tebing Tinggi yang melesat dari angka 76,68 pada tahun 2024 menjadi 79,26, yang mencerminkan taraf hidup masyarakat yang semakin sehat dan berpendidikan.
Selain IPM, persentase angka kemiskinan di Tebing Tinggi berhasil ditekan dari 8,79% pada tahun 2024 menjadi 8,74%. Dari sektor makroekonomi, tingkat inflasi daerah per Mei 2026 berada di posisi yang cukup terkendali yakni sebesar 0,89%, yang menunjukkan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar lokal terjaga dengan sangat baik. Pemerintah kota juga mengumumkan keberhasilan signifikan dalam penanganan stunting, di mana prevalensi stunting pada triwulan terbaru tahun 2026 berhasil diturunkan menjadi 1,46% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 1,53%.
Tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik dan sosial, generasi muda serta aparatur Tebing Tinggi terpantau menorehkan prestasi gemilang di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada ajang MTQ KORPRI Provinsi Sumut 2026, perwakilan Tebing Tinggi menyabet Juara I Cabang Hifzh Al-Qur'an Golongan Surah Al-Baqarah Wanita dan Juara I Cabang Khat Al-Qur'an Golongan Kaligrafi Kontemporer Digital Wanita. Prestasi serupa juga diukir oleh para pelajar dari KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kota, SDN 164518, serta SMKN 3 Tebing Tinggi di bidang keagamaan.
Kendati mengantongi banyak prestasi, Wali Kota mengingatkan bahwa perjuangan belum usai karena tantangan masa depan masih membentang luas. Untuk menakhodai arah pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengukuhkan visi "Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya". Visi besar ini akan diakselerasi melalui enam misi utama, yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, penguatan kualitas SDM dan inovasi, pemantapan ketahanan ekonomi inklusif, peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan ketahanan sosial-religius, hingga peningkatan kesejahteraan ASN maupun non-ASN.
Kemeriahan Hari Jadi ke-109 ini pun dirasakan langsung oleh masyarakat luas lewat rangkaian festival dan pelayanan publik yang digelar sejak 10 Juni s.d. 1 Juli, seperti senam Germas, donor darah, tabligh akbar, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar pengendalian harga, pameran UMKM, hingga pesta hiburan rakyat.
Diakhir sambutannya di ruang paripurna, Wali Kota Iman Irdian Saragih menitipkan pesan mendalam mengenai esensi gotong royong dan kebersamaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Perjalanan 109 tahun ini merupakan kisah tentang kebersamaan. Tentang bagaimana kita menyatukan langkah, menyisihkan perbedaan, dan saling menguatkan demi terwujudnya 'Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya'. Mari kita jaga semangat ini. Kita lanjutkan kolaborasi lintas sektor, lintas generasi, dan lintas batas, guna mewujudkan Tebing Tinggi menuju kota yang 'Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur'," pungkasnya.
Usai merampungkan agenda Sidang Paripurna di gedung dewan, rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-109 yang digelar di Halaman Balai Kota Tebing Tinggi pada Rabu siang. Seluruh jajaran pejabat penting, mulai dari Staf Ahli Gubernur, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, pimpinan perbankan, instansi vertikal, Ketua MUI, alim ulama, hingga perwakilan media kembali memadati area halaman Balai Kota.
Mengawali pidatonya di hadapan publik terbuka, Wali Kota Tebing Tinggi kembali mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kesehatan dan kesempatan yang diberikan.
"Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti rangkaian Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-109 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, saya mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke-109 kepada seluruh masyarakat. Semoga momentum ini semakin memperkuat rasa cinta kita kepada daerah yang kita banggakan serta mempererat persatuan dalam membangun masa depan Kota Tebing Tinggi," ucap Wali Kota.
Wali Kota juga merefleksikan bahwa usia 109 tahun merupakan sebuah rekam jejak historis yang amat panjang. Kota Tebing Tinggi lahir dari tumpah darah, perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Guna meneruskan estafet perjuangan tersebut, perayaan terbuka di Halaman Balai Kota ini memantapkan komitmen jangka panjang daerah melalui visi pembangunan yang murni. Wali Kota menggarisbawahi bahwa parameter keberhasilan sebuah daerah tidak boleh terjebak pada modernisasi infrastruktur fisik semata.
"Kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas manusianya, kekuatan ekonominya, kepedulian sosialnya, serta semangat kebersamaan masyarakatnya. Karena itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang inklusif, pelayanan yang semakin baik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan," jelas Wali Kota menambahkan.
Mengingat kompleksnya tantangan zaman, Wali Kota menyerukan imbauan terbuka kepada segenap elemen sektoral, mulai dari kalangan ASN, TNI, Polri, pelaku usaha, akademisi, pemuka agama, pemuka adat, hingga kelompok pemuda dan perempuan untuk memperkuat konsolidasi dan menepikan segala bentuk perbedaan egoistik.
Warga diajak proaktif merawat aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerukunan beragama sebagai modal dasar pembangunan kota.
Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan kembali bahwa kerja sama yang solid antar instansi dan masyarakat adalah motor penggerak utama daerah menuju kejayaan masa depan.
"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pembangunan yang berhasil lahir dari sinergi dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan itulah kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan membawa Kota Tebing Tinggi menjadi kota yang semakin maju, religius, makmur, dan sejahtera. Akhirnya, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong," pungkas Wali Kota Tebing Tinggi mengakhiri sambutannya.
Sebagai wujud apresiasi nyata dalam perayaan di halaman Balai Kota tersebut, acara dilanjutkan dengan serangkaian prosesi seremonial dan penyaluran bantuan sosial-ekonomi secara simbolis. Acara dimeriahkan dengan pelepasan balon ke udara dan pemotongan nasi tumpeng sebagai tanda syukur bersama.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyerahkan berbagai apresiasi berupa pemberian hadiah lomba, jaminan perlindungan sosial berupa bantuan BPJS Ketenagakerjaan, serta dukungan modernisasi sektor agraria berupa penyerahan bantuan traktor Elshinta dan alat-alat pertanian penunjang kepada kelompok tani lokal.

Ada Karnaval di Lapangan Merdeka Sebagian Jalan di Medan Ditutup

putra — Thu, 02 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan melakukan penutupan sebagian ruas jalan di kota Medan karena adanya karnaval di Lapangan Merdeka.
Para pengguna jalan diminta untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan arus lalu lintas.
Adapun ruas yang ditutup, Jalan Ahmad Yani, Pulau Penang, Jalan Bukit Barisan, Jalan Kereta Api, Jalan Perniagaan dan Kesawan.

[adsense]

"Penutupan jalan dilakukan sejak, Kamis (2/7/2026) pagi hingga, Jumat (3/7/2026) dinihari," jelas Kasat Lantas Polrestabes Medan, Akbp SL Widodo, Kamis (2/7/2026).
Karena itu, Widodo mengimbau pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif. Dia meminta pengguna jalan tetap bersabar dalam berkendara ketika mengalami kepadatan di seputar lokasi jalan yang ditutup.
"Kami mengimbau untuk pengguna jalan agar mencari jalur alternatif. Jika menemukan kepadatan agar lebih bersabar. Demikian terimakasih atas kerjasamanya," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Cegah Kerusakan Jalan Galang Makin Parah, Pemprov Sumut Gelar Razia Gabungan Truk ODOL

Hutan dan Alam Sumut Sekarat Gegara Illegal Mining , Gubsu jangan Diam

putra — Thu, 02 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Krisis ekologi akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memantik reaksi keras dari berbagai tokoh masyarakat Sumatera Utara. Tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Isu Strategis DPW PPP Sumatera Utara, M. Irwansyah Lubis, SH, melayangkan kritik tajam dan mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan nyata dan tidak lagi berdiam diri menyaksikan kehancuran alam di wilayah tersebut.

[adsense]

Aktivitas tambang emas ilegal berskala besar yang menggunakan belasan alat berat ekskavator baik dikawasan hutan maupun DAS (Daerah Aliran Sungai) di Daerah Batang Natal, Lingga Bayu, Kotanopan dan yang terbaru di Daerah Asak Jarum dan DAS Batang Gadis perbatasan Tapsel-Madina, dilaporkan terus berlangsung tanpa adanya tindakan hukum yang menjerakan dari aparat setempat. Selain merusak puluhan hektar Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), pembiaran ini telah memicu pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat yang selama ini menggunakan sungai yang telah tercemari limbah aktifitas tambang dan dapat merusak infrastruktur jalan, jembatan, tebing sungai dan lahan persawahan warga yang notabene sebagai sumber ketahanan pangan. Aktifitas ini juga sampai mengakibatkan korban nyawa, seperti diberitakan beberapakali terjadi, kejadian terbaru tanggal 23 Juni 2026 kemarin, aktifitas PETI ini kembali merenggut nyawa penambang yang tertimbun di ex lahan PT.PSU Desa Simpang Koje Kecamatan Lingga Bayu-Madina.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI

[adsense]

Dalam keterangan pers resminya, M. Irwansyah Lubis, SH, yang juga mantan aktifis Hmi ini menyoroti mandulnya penegakan hukum di tingkat lokal selama ini. Menurutnya, penertiban parsial secara sendiri-sendiri oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terbukti sama sekali tidak efektif karena kerap diwarnai kebocoran informasi dan praktik tangkap-lepas di lapangan. Sebagaimana diketahui sudah berlangsung beberapa kali penertiban seperti di Kotanopan yang mengamankan penambang dan 12 ekskavator, pembakaran box kayu (alat tambang) dan yang terakhir penertiban di Daerah Asak Jarum yang mengamankan 14 ekskavator. Sampai sekarang kelanjutan dan keberadaannya tidak diketahui dan lenyap begitu saja.
"Gubernur Sumatera Utara jangan diam saja dan menutup mata menyaksikan ruang hidup rakyat di Madina dihancurkan oleh para cukong tambang ilegal! Selama ini penertiban di lapangan hanya bersifat parsial, hangat-hangat kuku, dan tidak efektif karena diduga operasi kerap kali bocor sebelum dieksekusi. Bahkan, terkesan ada praktik tangkap-lepas yang mencederai keadilan publik. Hal ini memperkuat dugaan di masyarakat mengenai adanya keterlibatan oknum APH, baik oknum Polri maupun TNI, bahkan dilapangan ada sebutan "Payung" yang menjadi beking pertahanan industri ilegal ini " tegas Irwansyah Lubis di Medan, Kamis (2/7/2026).
Melihat situasi tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Satgas Terpadu merupakan harga mati yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menuntut Gubernur Sumut segera mengeksekusi dua langkah taktis tertinggi guna memutus mata rantai kejahatan lingkungan tersebut:1. Segera Terbitkan Payung Hukum Satgas Terpadu: Mendesak Gubernur untuk melebur ego sektoral instansi daerah dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Gabungan berskala besar (melibatkan unsur Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, Ditjen Gakkum KLHK, dan Pemkab Madina). Satgas ini krusial untuk menyatukan komando, menutup celah kebocoran informasi, dan memastikan seluruh alat berat ekskavator disita tanpa pandang bulu.
2. Surati Presiden RI untuk Penertiban Skala Nasional: Jika kekuatan mafia tambang dan adanya dugaan oknum pembeking berseragam terlalu kuat di tingkat daerah, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah wajib melayangkan surat rekomendasi darurat langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Desak Presiden untuk memerintahkan Kapolri melalui Div Propam dan Panglima TNI melalui Puspom TNI menurunkan Tim Khusus Mabes langsung dari Jakarta guna menyapu bersih penambang liar dan menindak tegas serta memecat oknum pembeking di lapangan. Mengingat Presiden telah menginstruksikan pemberantasan praktek illegal ditanah air termasuk illegal mining.
Irwansyah Lubis menambahkan, komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan rakyat adalah amanah konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap kepala daerah.
"Kami akan terus mengawal isu strategis ini demi keselamatan rakyat. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan regulasi Satgas maupun menyurati Presiden, kehancuran alam di Madina ini akan semakin parah dan masyarakat juga sudah semakin marah, karena menurut kami inilah solusi yang paling tepat dan efektif. Berbagai tuntutan dan desakan untuk penertiban sudah berulangkali disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat terdampak, tokoh adat, mahasiswa dan aliansi peduli lingkungan namun semua hanya berakhir dipenertiban yang parsial dan "hangat-hangat kuku", malah terkesan melakukan pembiaran sehingga semakin merajalelanya pengurusakan dan kejahatan lingkungan ini. kami yakin jika tidak segera disikapi oleh gubernur sebagai pimpinan tertinggi dan perwakilan Pemerintah Pusat di Sumut, gelombang tuntutan dari berbagai elemen dan aliansi masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa ini akan semakin besar yang dikhawatirkan dapat menjadi konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat. Kami siap melakukan konsolidasi moral dan politik yang lebih besar demi menyelamatkan tanah kelahiran Mandailing Natal dari kehancuran alam akibat illegal mining ini," pungkas Irwansyah Lubis, SH menutup komentarnya.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI

Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Salurkan Bantuan Beras untuk Penggali Kubur, Bilal Mayit hingga Tukang Becak

putra — Thu, 02 Jul 2026 15:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Kepedulian terhadap masyarakat terus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Pada Rabu (1/7/2026), Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Binmas menggelar kegiatan pembagian beras gratis kepada masyarakat yang berprofesi di sektor pelayanan sosial dan pekerjaan informal.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di area parkir mobil belakang Mapolda Sumut itu dipimpin oleh Direktur Binmas Polda Sumut bersama personel Ditbinmas. Sebanyak 150 karung beras disalurkan kepada masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam kehidupa

[adsense]

n sosial, namun kerap luput dari perhatian.
Penerima bantuan terdiri dari 25 bilal mayit, 25 penggali kubur, 25 pengemudi becak bermotor, 25 pengemudi becak dayung, 20 petugas cleaning service Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), serta 30 penyapu jalan.
Kegiatan sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bentuk rasa syukur dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga terus berupaya memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa bakti sosial ini merupakan bagian dari semangat Hari Bhayangkara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat.
"Momentum Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi ajang refleksi bagi institusi Polri, tetapi juga kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui aksi-aksi nyata yang membawa manfaat. Bantuan ini kami harapkan dapat meringankan kebutuhan saudara-saudara kita yang setiap hari bekerja melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan," ujar Ferry.
Ia menambahkan, para bilal mayit, penggali kubur, tukang becak, petugas kebersihan, hingga penyapu jalan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki jasa besar dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, perhatian dan kepedulian kepada mereka menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat.
"Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin memperkuat semangat Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial," tutupnya.
Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kehangatan. Para penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Polda Sumut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

[adsense]

Hari Bhayangkara Ke-80, Kapolres Langkat Tegaskan Komitmen Polri Hadir untuk Masyarakat

putra — Thu, 02 Jul 2026 14:22:00 +0700+0700

MATATELINGA,Langkat-: Suasana penuh kebersamaan dan rasa syukur mewarnai acara Tasyukuran Hari Bhayangkara Ke-80 yang digelar Polres Langkat usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Bhayangkara di Aula Bharadaksa Polres Langkat, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, dan jajaran TNI-Polri, pimpinan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, purnawirawan Polri, Bhayangkari, serta tamu undangan lainnya.

[adsense]

Dalam sambutannya, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa momentum Hari Bhayangkara Ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
"Semangat Hari Bhayangkara Ke-80 harus menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus bekerja dengan tulus, profesional, dan humanis dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat," tegas Kapolres.
Kapolres juga memaparkan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menyambut Hari Bhayangkara Ke-80. Berbagai kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, bakti religi, anjangsana, olahraga bersama, hingga berbagai kegiatan sosial yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut merupakan implementasi nyata dari tema Hari Bhayangkara Ke-80, "80 Tahun Polri Mengabdi, Polri untuk Masyarakat." Tema tersebut menjadi bukti bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Apresiasi juga disampaikan Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH,. Dalam sambutannya, ia menilai Polres Langkat telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Keberhasilan menjaga situasi kamtibmas yang tetap aman dan kondusif merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polres Langkat yang patut diapresiasi," ungkap Bupati Langkat.
Sebagai wujud rasa syukur atas pengabdian Polri selama delapan dekade, acara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kapolres Langkat AKBP David yang didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Langkat Ny Ayu David.
Momen tersebut kemudian dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada para juara berbagai perlombaan yang telah digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara Ke-80, di antaranya Kompetisi Kecerdasan Buatan (AI) Layanan Kepolisian terbaik, Bhabinkamtibmas Terbaik, Satpam (Satuan Pengamanan)Terbaik serta kompetisi Esport Mobile Legends Kapolres Cup.
Melalui rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara Ke-80 ini, Polres Langkat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan Polri yang Presisi, profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Dengan semangat "Polri untuk Masyarakat," Polres Langkat siap memperkuat sinergi bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan terbaik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Langkat. (rill/

Pura-pura Membantu , Jafar Curi Uang Pedagang Cabai Sukaramai

putra — Thu, 02 Jul 2026 14:05:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Berpura-pura membantu adalah akal bulus Jafar Tua Purba alias Jafar (34), untuk melancarkan kejahatannya.
Warga Jalan Denai Gang Pena Kelurahan TSM III Kecamatan Medan Denai itu tega mencuri uang pedagang cabai dan bawang di Jalan AR Hakim, Kelurahan Sukaramai II Medan Area.
Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin menjelaskan, pencurian uang hasil dagangan sebesar Rp 5 juta itu dilakukan tersangka pada Jumat (26/6/2026) sekira pukul 19.30 WIB lalu.

[adsense]

Awalnya, korban Romasta Sinaga (47), warga Pasar III Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan berdagang cabai dan bawang di depan toko Jalan AR Hakim sejak pagi. Setelah sore, korban bergegas membereskan dagangannya dan dimasukkan ke dalam toko.
Ketika itu, tersangka bersama seorang pria lainnya ikut membantui korban.
"Setelah selesai membereskan dagangannya, korban mengecek uang hasil penjualannya yang digantung di tampah sudah tidak ada lagi," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Kamis (2/7/2026).
Selanjutnya korban mengecek rekaman CCTV, melihat tersangka telah mencuri uang hasil dagangannya dan disembunyikan di bagian belakang celananya. Tersangka kemudian pergi meninggal Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Peristiwa itu dilaporkan korban ke Mapolsek Medan Area. Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri bersama anggota segera melakukan penyelidikan.
Tim akhirnya berhasil mengetahui keberadaan tersangka di Pasar Sukaramai Jalan AR Hakim, dan langsung melakukan penangkapan, Rabu (1/7/2026) sekira pukul 07.30 WIB.
Bersama tersangka diamankan barang bukti uang sisa pencurian Rp 20 ribu, celana pendek dan sandal yang digunakan beraksi.
"Tersangka mengakui perbuatannya, uang itu digunakan untuk bermain judi online dan sisa dari hasil pencuriannya sebesar Rp. 20.000,-," pungkas AKP M Ainul Yaqin.

[adsense]

Baca Juga:

Hadi Suhendra : Wjudukan Medan Tangguh, Maju untuk Semua, Bukan cuma Tagline Belaka

Terobosan Baru Perumda Tirtanadi Turunkan Tarif Pemakaian Air Juli 2026

putra — Thu, 02 Jul 2026 13:02:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Ditengah sulitnya ekonomi masyarakat saat ini, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi membuat terobosan baru dengan menurunkan tarif pemakaian air seluruh jenis kategori pelanggan.
"Mulai Juli 2026 tarif pemakaian air pelanggan turun,"kata Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti Kamis (2/7/2026).
Dikatakan Ardian Surbakti, penurunan tarif ini dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara selaku kuasa pemilik modal dengan Nomor 188.44/321/KPTS/2026 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

[adsense]

Dalam SK tersebut diputuskan bahwa kesatu tarif air minum Perumda Tirtanadi Sumut tahun 2026. Kedua keputusan Gubernur ini mulai berlaku, keputusan Gubernur Sumut No 188.44/732/KPTS/2016 tentang penetapan tarif air minum dan air limbah Perumda Tirtanadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga keputusan Gubernur selaku kuasa pemilik modal Perumda Tirtanadi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Sementara Kepala Divisi (Kadiv) Pemasaran Sahrim Siregar mengatakan dibandingkan tarif sebelumnya tahun 2017 untuk pemakaian Rumah Tangga (RT) 1 dengan pemakaian 10.000 liter dikenakan tarif 1,30 sedangkan tarif baru 0,94 untuk RT 2 tarif lama 1,63 tarif baru 1.00, untuk RT 3 tarif lama 2,28 tarif baru 1,80 sedangkan RT 4 tarif lama 2,67 dan tarif baru 2,30, untuk RT 5 tarif lama 3,84 tarif baru 3,50 sementara RT 6 tarif lama 4,81 tarif baru 4, 60.
Dijelaskan Sahrim Siregar dalam tarif baru memakai 4 blok tarif, sedangkan tarif lama menggunakan 2 blok tarif. Dikatakan Sahrim Siregar pelanggan semakin murah dalam membayar pemkaian air jika menghemat penggunaan air bersih.
"Dengan tarif baru ini, masyarakat pelanggan sangat murah membayar pemakaian air jika benar - benar menghemat prmakaian air,"ujar Sahrim Siregar.
Diharapkannya dengan turunnya tarif pemakaian air pelanggan tidak ada lagi yang menunggak pembayaran air pada setiap bulan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.
"Mudah - mudahan dengan tarif baru ini pelanggan semakin mudah dalam membayar pemakian air sehingga pelayanan prima dapat diwujudkan dengan baik,"ujar Sahrim Siregar.
Rajamin Sirait : Terobosan Luar Biasa
Ditempat terpisah Dewan Pengawas periode 2010 - 2013 Rajamin Sirait menyambut baik terobosan baru penuranan tarif pemakaian air Tirtanadi.
Rajamin berharap sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumut sudah saatnya Tirtanadi lebih inovatif dalam pengembangan usaha baru seperti pengelolaan limbah ataupun pemanfaatan aset lainnya di Tirtanadi sehingga tidak hanya terfokus pengelolaan air.
"Sudah saatnya Tirtanadi lebih inovatif dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan baru dan kesejahteraan pegawai,"ujar Rajamin yang juga pengusaha Sumut ini.

Warga NTT di Medan Heboh! Wali Kota Kupang Christian Widodo Bakatumu dengan Tokoh Diaspora di Tengah APEKSI 2026

putra — Thu, 02 Jul 2026 12:42:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Momentum Rakernas XVIII APEKSI 2026 menghadirkan suasana penuh kehangatan dan persaudaraan. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memanfaatkan kunjungannya ke Medan untuk melakukan bakatumu atau bertemu langsung dengan para tokoh Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menetap di Kota Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu restoran ternama di Jalan Kapten Pattimura itu berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Menariknya, agenda silaturahmi tersebut terjadi secara spontan di sela-sela kesibukan menghadiri Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026.
Kehadiran orang nomor satu di Kota Kupang yang dikenal sebagai Kota Kasih itu langsung disambut antusias para tokoh diaspora NTT di Sumatera Utara. Momen bakatumu ini dinilai menjadi simbol kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat NTT, meski berada jauh dari tanah kelahiran.
"Saya sangat bahagia dan senang sekali pada kesempatan ini bisa bakatumu, bertemu dan bertatap muka langsung dengan bapak dan ibu tokoh-tokoh NTT yang berpengaruh di Kota Medan ini," ujar Christian Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Christian turut memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Kupang yang saat ini tengah dijalankan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya adalah penerapan peraturan wali kota mengenai pembatasan waktu hiburan warga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga terus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah.
"Kami Pemerintah Kota Kupang terus berbenah dan terbuka menerima masukan serta kritik yang membangun dari seluruh warga kota," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda NTT, Josafath MR Duka, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan langkah penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah di NTT dengan diaspora yang berada di Medan.
Menurutnya, kekompakan dan rasa persaudaraan warga NTT di perantauan harus terus dijaga sebagai modal sosial yang berharga bagi pembangunan daerah dan generasi muda.
Sejumlah tokoh NTT yang hadir dalam acara bakatumu tersebut di antaranya Brigjen TNI Josafath MR Duka, Sarmento, Felix Giwa Djaha, Yohanis Wulang, dan Bob Solokana. Turut hadir pula tokoh perempuan NTT di Medan, Adolfina Koamesakh.
Selain itu, Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, bersama Sekretaris Agustinus Lancang, juga ikut menyambut kedatangan Wali Kota Kupang.
Mendampingi Christian Widodo dalam agenda tersebut, hadir Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, Asisten I Setda Kota Kupang Hengky G. Malelak, serta Plt Kepala Bappeda Kota Kupang Wildrian Ronald Otta.
Pertemuan hangat di tengah perhelatan APEKSI 2026 ini menjadi bukti bahwa ikatan kekeluargaan masyarakat NTT tetap terjaga kuat, sekaligus memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dengan diaspora di berbagai wilayah Indonesia. (DK)

[adsense]

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

admin — Thu, 02 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Rabu, 1 Juli 2026, saya menghadiri Forum Akademik "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" di Universitas Negeri Jakarta. Di forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan penting tentang arah baru penyelesaian krisis sampah nasional. Acara ini juga dihadiri Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., bersama segenap civitas academica Universitas Negeri Jakarta.

[adsense]

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

[adsense]

Baca Juga:

Stan PWPM Mencuri Perhatian, Wartawan Tomohon Ingin Jalin Kolaborasi

Forum ini menarik bukan hanya karena membahas sampah sebagai persoalan teknis, tetapi karena menempatkannya sebagai persoalan peradaban. Sampah tidak lagi cukup dipahami sebagai urusan kebersihan kota, tugas dinas lingkungan hidup, atau masalah armada pengangkut. Sampah adalah cermin dari cara manusia memperlakukan alam, cara negara mengelola layanan publik, dan cara masyarakat memaknai tanggung jawab ekologisnya.

[adsense]

Di tengah suhu bumi yang semakin hangat, sungai yang membawa lebih banyak sampah daripada ikan, serta tempat pemrosesan akhir yang semakin penuh, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kita masih menganggap bumi sebagai rumah bersama, atau sekadar ruang konsumsi yang dapat terus dipakai tanpa batas?

[adsense]

Baca Juga:

Sempat Pimpin Balapan, Veda Pratama Terlempar ke posisi 20 pada Putaran Kesembilan

Pertanyaan inilah yang membuat gagasan Tobat Ekologis menjadi sangat relevan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa melakukan Tobat Ekologis. Seruan ini melampaui bahasa administratif. Ia bukan sekadar program, bukan hanya slogan kampanye, melainkan panggilan moral untuk kembali menyadari bahwa manusia tidak hidup di luar alam. Manusia adalah bagian dari jejaring kehidupan yang sama dengan air, tanah, udara, hutan, laut, dan makhluk hidup lainnya.

Dalam khazanah spiritual, tobat berarti kembali. Kembali setelah menyadari kekeliruan. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada tanggung jawab. Kembali kepada jalan yang benar. Ketika kata itu dipadukan dengan ekologis, maknanya menjadi semakin dalam: manusia diajak kembali menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah kehidupan.

[adsense]

Forum di UNJ memperlihatkan bahwa ajakan moral tersebut harus bertemu dengan agenda kebijakan yang konkret. Sebab krisis sampah Indonesia sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Data KLH/BPLH menunjukkan timbulan sampah nasional tahun 2026 mencapai sekitar 51,8 juta ton. Dari jumlah itu, baru 26,07 persen atau sekitar 13,5 juta ton yang terkelola dengan baik. Sebaliknya, 29,51 persen atau sekitar 15,3 juta ton masih ditimbun di TPA open dumping, sementara 44,42 persen atau sekitar 23 juta ton masih terbuang ke lingkungan.

[adsense]

Baca Juga:

Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia

Artinya, hampir tiga perempat sampah nasional belum terkelola dengan baik. Ini bukan angka biasa. Ini adalah alarm ekologis.

[adsense]

Sampah yang tidak terkelola menjadi sumber krisis berlapis. Sampah organik menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dampaknya terhadap pemanasan global dibanding karbon dioksida. Sampah yang dibakar terbuka mencemari udara. Lindi dari TPA mencemari tanah dan badan air. Sampah plastik yang bocor ke sungai dan laut merusak ekosistem serta mengancam biota laut. Dalam bahasa global, sampah adalah bagian dari triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Karena itu, darurat sampah tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Paradigma kumpul, angkut, buang ke TPA harus ditinggalkan. Indonesia perlu bergerak menuju paradigma baru: pilah dari sumber, olah, manfaatkan, dan hanya residu yang masuk ke TPA.

[adsense]

Baca Juga:

Wisuda Periode I TA 2025/2026 USM Indonesia, Rektor : Segera Beradaptasi Dengan Perubahan dan Hadirkan Solusi di Berbagai Tantangan

Perubahan ini sangat mendasar. Selama ini TPA sering diperlakukan sebagai tujuan akhir semua jenis sampah. Padahal TPA seharusnya hanya menerima residu, yakni sisa yang benar-benar tidak dapat diolah lagi. Sampah organik harus diolah melalui komposter, maggot BSF, biodigester, atau rumah kompos. Sampah anorganik bernilai ekonomi harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, atau Material Recovery Facility. Sampah yang dapat menjadi bahan bakar alternatif dapat diarahkan ke TPST RDF dengan dukungan offtaker seperti industri semen atau pembangkit. Di wilayah aglomerasi besar, teknologi Waste-to-Energy dapat menjadi salah satu pilihan, sepanjang dijalankan dengan tata kelola yang transparan, ramah lingkungan, dan diawasi secara ketat.

[adsense]

Target nasional juga sudah jelas: 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Bahkan dalam skema percepatan, target itu dapat dikejar lebih awal pada 2028, tetapi dengan syarat yang tidak mudah: open dumping harus dihentikan, fasilitas pengolahan harus dibangun secara masif, dan pemerintah daerah harus memiliki kapasitas kelembagaan serta pendanaan yang kuat.

[adsense]

Baca Juga:

Sumut Tuan Rumah IMT-GT 2026, Peluang Besar Dorong Investasi dan Proyek Strategis Kawasan

Di sinilah letak tantangan pemerintahan. Sampah bukan hanya masalah perilaku warga, tetapi juga masalah kapasitas negara. Pemerintah kabupaten/kota memegang peran penting sebagai penyelenggara layanan persampahan. Namun banyak daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem pengawasan. Karena itu, pemerintah pusat perlu hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui standar layanan, insentif fiskal, dukungan infrastruktur, dan pendampingan kelembagaan.

Pengelolaan sampah harus diperlakukan sebagai layanan publik strategis. Sama seperti air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, layanan sampah menentukan kualitas hidup warga. Kota yang gagal mengelola sampah pada akhirnya gagal menjaga kesehatan publik, estetika ruang, daya dukung lingkungan, dan kepercayaan warga kepada pemerintah.

[adsense]

Namun kebijakan tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Di titik inilah kampus memiliki peran besar. Kehadiran forum akademik di UNJ menjadi penting karena universitas bukan hanya tempat produksi pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan kesadaran publik. Kampus dapat menjadi laboratorium perubahan perilaku: memilah sampah dari sumber, mengurangi plastik sekali pakai, membangun sistem bank sampah, mengembangkan riset teknologi tepat guna, menggerakkan mahasiswa KKN sebagai agen edukasi lingkungan, dan memperkuat literasi ekologis di masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Australia Juara Piala AFF U-19 2026, Sumut Sukses Tunjukkan Kapasitas Tuan Rumah Internasional

Tobat Ekologis membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan keteladanan. Ia harus hadir di ruang kelas, rumah ibadah, kantor pemerintahan, pasar, rumah tangga, kawasan industri, dan media sosial. Ia harus menjadi gerakan sosial yang mengubah kebiasaan kecil menjadi budaya besar.

[adsense]

Agama dan kearifan lokal sebenarnya telah lama mengajarkan prinsip keseimbangan. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, penjaga kehidupan, bukan perusak. Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tradisi Kristen dikenal gagasan stewardship. Dalam Hindu, Buddha, dan berbagai kebudayaan Nusantara, hubungan harmonis antara manusia dan alam merupakan dasar kehidupan. Karena itu, penguatan ekoteologi dalam kebijakan keagamaan nasional menjadi relevan: menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi amanah moral dan spiritual.

Forum di UNJ hari ini mengingatkan kita bahwa darurat sampah Indonesia tidak cukup dijawab dengan teknologi besar atau kampanye sesaat. Kita memerlukan gabungan antara kesadaran ekologis, kapasitas pemerintahan, pembiayaan yang memadai, penegakan hukum, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku.

[adsense]

Baca Juga:

Indonesia Raih Perunggu Piala AFF U-19 2026, Bobby Nasution Apresiasi Semangat Juang Garuda Muda

Tobat Ekologis memberi dasar nilai. Reformasi tata kelola sampah memberi jalan kebijakan. Keduanya harus berjalan bersama. Kesadaran tanpa sistem akan berhenti sebagai nasihat. Sistem tanpa kesadaran akan kehilangan jiwa.

[adsense]

Pada akhirnya, cara sebuah bangsa memperlakukan sampahnya mencerminkan cara bangsa itu memperlakukan masa depannya. Bila sampah dibiarkan mencemari sungai, memenuhi TPA, dan merusak laut, maka yang sedang kita cemari sesungguhnya bukan hanya lingkungan hari ini, tetapi kehidupan generasi yang akan datang.

[adsense]

Baca Juga:

Pendatang Baru Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan. Ia adalah titipan yang harus dijaga. Dan mungkin, dari forum akademik di UNJ inilah kita perlu menegaskan kembali: menyelesaikan sampah bukan hanya soal membersihkan lingkungan, melainkan mengembalikan manusia pada jati dirinya sebagai penjaga kehidupan.

[adsense]

Baca Juga:

Wujudkan Semangat ‘Connecting Happiness’, JNE Raih Penghargaan Indonesia CSR Awards 2026

Bulog Bandung Jemput Gabah hingga Tengah Sawah, Perkuat Edukasi Mutu dan Salurkan Beras SPHP Segar

admin — Thu, 02 Jul 2026 11:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Bandung : Bulog Cabang Bandung terus memperkuat perannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penyerapan gabah petani secara langsung di lapangan. Kehadiran Bulog hingga ke lokasi panen menjadi bukti nyata komitmen pemerintah memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

[adsense]

Pemimpin Cabang (Pincab) Bulog Bandung, Yanto Nurdianto, mengatakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram telah memberikan semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produksi. Selain memperoleh harga yang menguntungkan, petani kini memiliki kepastian bahwa hasil panennya akan diserap Bulog.

"Yang paling penting bagi petani adalah ada jaminan bahwa hasil panennya dibeli. Dengan adanya penyerapan Bulog, petani memiliki pasar yang jelas sehingga semakin percaya diri untuk terus berproduksi," ujar Yanto.

[adsense]

Baca Juga:

Masyarakat Tiga Dolok Kecamatan Sangkunur Saling Bahu-Membahu Bantu Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/ Tapsel Bangun Saluran Irigasi ke Sawah

Menurutnya, Bulog tidak hanya menunggu hasil panen datang ke gudang, tetapi aktif hadir melalui Tim Serap Gabah (Sergap) yang turun langsung ke sentra-sentra produksi. Tim tersebut bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Babinsa, kelompok tani, serta mitra penggilingan untuk memastikan proses penyerapan berjalan optimal.

Selain melakukan penyerapan, Bulog juga terus mengedukasi petani agar menghasilkan gabah berkualitas. Edukasi diberikan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Babinsa, dan organisasi petani, terutama mengenai waktu panen yang tepat dan pentingnya menjaga mutu gabah.

[adsense]

Yanto menegaskan, kualitas gabah menjadi perhatian bersama karena akan menentukan mutu beras yang nantinya kembali dikonsumsi masyarakat.

"Beras yang dihasilkan dari gabah petani pada akhirnya kembali kepada rakyat, bahkan kepada petani itu sendiri. Karena itu, menjaga kualitas gabah sejak proses budidaya hingga panen menjadi sangat penting," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Surya Pimpin Groundbreaking Rehabilitasi Sawah di Tapteng

Ia menyebutkan, perubahan pola pikir petani mulai terlihat. Melalui pendampingan yang terus dilakukan, semakin banyak petani memahami pentingnya memanen padi pada umur yang tepat sehingga menghasilkan gabah dengan kualitas yang lebih baik.

Di sisi hilir, Bulog Bandung juga berkomitmen menghadirkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkualitas dan segar kepada masyarakat.

[adsense]

Menurut Yanto, beras SPHP yang dipasarkan merupakan beras hasil penyerapan terbaru yang telah melalui proses penggilingan dan pengelolaan sesuai standar. Dengan demikian, masyarakat memperoleh beras yang lebih segar, berkualitas, dan siap dikonsumsi.

"Kami ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa beras Bulog adalah beras yang baru, segar, dan berkualitas. Karena itu, beras yang kami salurkan merupakan beras hasil serapan terbaru," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

Diduga Terseret Banjir, Mayat Remaja Ditemukan di Sawah

Untuk menjaga kualitas tersebut, Bulog menerapkan pengelolaan gudang sesuai standar operasional, mulai dari fumigasi berkala, pengendalian hama, hingga pengaturan sirkulasi udara agar mutu beras tetap terjaga selama penyimpanan.

Yanto menegaskan, keberhasilan penyerapan gabah tidak hanya memperkuat kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah. Dengan stok yang memadai, Bulog dapat menjalankan fungsi stabilisasi pasokan dan harga melalui penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.

[adsense]

"Dari hulu hingga hilir, Bulog hadir untuk memastikan petani mendapatkan kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Inilah komitmen kami dalam mendukung kemandirian pangan nasional," pungkas Yanto.

[adsense]

Baca Juga:

Ini Jenis Padi Menghasilkan 440kg/rante

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI

admin — Thu, 02 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Deliserdang : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi yang lebih erat antarpemerintahan perlu terus diperkuat.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.

Pada kesempatan itu, Bobby mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten.

[adsense]

Baca Juga:

Welcome Dinner HUT APKASI ke-26 dan HUT ke-80 Deli Serdang Berlangsung Meriah

"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.

Bobby juga mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan dengan kategori ekonomi, seperti Low Cost Green Car (LCGC), dapat diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata.

[adsense]

Selain itu, Bobby mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada Kabupaten/Kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang akan menerima porsi bantuan cukup besar.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Deliserdang karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran ratusan bupati dari berbagai daerah di Indonesia memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner setempat.

[adsense]

Baca Juga:

Hadiri Rakernas APEKSI, Bobby Nasution Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi

Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan APKASI menjadikan Deliserdang sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80, momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi terhadap arah pembangunan daerah.

Asri Ludin menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini, antara lain dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim, serta pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah.

[adsense]

"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Bobby Nasution Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 Miliar

Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Deliserdang, termasuk suguhan budaya dan kuliner khas Sumatera Utara kepada para peserta. Menurutnya, rangkaian HUT APKASI akan diisi berbagai agenda strategis bagi pemerintah kabupaten.

"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.

[adsense]

Melalui forum tersebut, APKASI mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.

[adsense]

Baca Juga:

Sambut Kedatangan Kepala Daerah dari Seluruh Indonesia, Deliserdang Siap Sukseskan HUT APKASI ke-26

HUT Bhayangkara ke-80, Bupati: Kolaborasi Solid Perkuat Stabilitas Daerah

putra — Thu, 02 Jul 2026 10:49:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, yang dihadiri oleh Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Polres Simalungun di Pematang Raya, usung tema besar "80 Tahun Polri untuk Masyarakat", menjadi bukti perjalanan panjang pengabdian institusi kepolisian bagi bangsa, Rabu (1/7/2026)Bupati Anton Saragih mengucapkan selamat yang tulus atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Tanoh Habonaron Do Bona atas peringatan istimewa ini."Semoga Polri terus tumbuh menjadi institusi yang semakin profesional, akuntabel, responsif, dan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Bupati.Bupati juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polres Simalungun atas dedikasi dan kerja keras yang tak kenal lelah dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah ini.Bupati menegaskan, bahwa kemajuan Simalungun tak bisa diwujudkan sendirian. Sinergi yang erat antara Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, seluruh unsur Forkopimda, dan beragam elemen masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan."Kolaborasi yang solid akan memperkuat stabilitas daerah kita. Stabilitas terjaga, seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, demi mewujudkan cita-cita besar kita menuju Simalungun Maju," tegasnya.Sementara itu, Kapolres AKBP Marganda Aritonang menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan penuh dari pemerintah daerah, seluruh unsur Forkopimda, serta masyarakat luas.
"Dukungan inilah yang selama ini menjadi kekuatan utama bagi kepolisian untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Simalungun,"ujarnya
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi momentum berharga untuk memperkokoh sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Mempercepat langkah pembangunan menuju Kabupaten Simalungun yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.(sip)

[adsense]

Welcome Dinner HUT APKASI ke-26 dan HUT ke-80 Deli Serdang Berlangsung Meriah

putra — Thu, 02 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Deli Serdang :Kabupaten Deli Serdang menjadi pusat perhatian nasional dengan menggelar Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Acara yang berlangsung meriah ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia. Sejak pukul 18.00 WIB, tamu undangan mulai berdatangan dan melakukan registrasi sebelum memasuki ballroom untuk mengikuti rangkaian acara yang telah disiapkan panitia.

[adsense]

Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Deli Serdang dan Mars APKASI, sebagai simbol semangat persatuan dan komitmen membangun daerah.
Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD. didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, S.S., menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Deli Serdang sebagai tuan rumah peringatan HUT APKASI tahun ini.Ia berharap momentum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antarkabupaten demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan sambutan yang menegaskan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Menurutnya, APKASI harus terus menjadi wadah yang memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Puncak acara diisi dengan bimbingan dan arahan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) adalah rumah besar bagi pemerintah kabupaten. Wadah kerja sama antar pemerintah kabupaten, dan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
Forum APKASI juga diharap melahirkan ide, gagasan, dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah provinsi. Agar semakin maksimal kolaborasi antara pemerinth kabupaten dengan pemerintah provinsi.
Selamat Hari Ulang Tahun ke-26 APKASI dan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Semoga terus menjadi wadah sinergi, inovasi dan penguatan otonomi daerah. Kuatnya Indonesia dimulai dari kuatnya kabupaten. Dan kuatnya kabupaten dimulai dari kolaborasi kita semua. Terus menjadi jembatan gagasan dan aksi untuk rakyat, tegas Bobby.
Di hadapan para kepala daerah, gubernur menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas daerah, mendorong percepatan pembangunan, serta meningkatkan inovasi pelayanan publik agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Welcome Dinner juga diisi dengan syukuran HUT ke-26 APKASI dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, ditandai pemotongan tumpeng serta pemberian santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial.
Malam kebersamaan kemudian ditutup dengan Gala Dinner yang disemarakkan penampilan hiburan dan melanjutkan kegiatan ke alun-alun untuk menyaksikan acara puncak HUT ke-80 Deli Serdang menggunakan Bus Listrik yang menciptakan suasana hangat di antara para kepala daerah dan tamu undangan dari seluruh Indonesia.
Dengan menjadi tuan rumah HUT APKASI ke-26, Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menunjukkan kesiapan sebagai penyelenggara event berskala nasional, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang aktif membangun kolaborasi demi kemajuan Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

Kapolres Simalungun Pimpin Upacara Khidmat dengan Dihadiri Bupati dan Forkopimda