Penghentian sementara MBG ini pun akan menghemat anggaran hingga Rp3 triliun. Di sisi lain, para pengusaha MBG yang tergabung dalam abungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak kebijakan penghentian MBG selama libur sekolah.

Baca Juga:

• Terima Aspirasi Pendukung MBG, Bobby Nasution Siap Teruskan Petisi Masyarakat Sumut ke Presiden Prabowo

1. Alasan MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara program dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi pelaksanaan MBG di seluruh SPPG.

Menurut Agustina, berbeda dengan periode libur sebelumnya seperti saat Ramadhan yang masih menerapkan mekanisme distribusi melalui sistem bundling, pada masa libur sekolah kali ini BGN memutuskan untuk menghentikan seluruh distribusi MBG.

Baca Juga:

• Waket Komisi XIII Nilai Komnas HAM Keliru Sebut Program MBG Langgar HAM

2. Tidak Dapat Insentif Rp6 Juta
Dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional.

3. MBG Dihentikan, Hemat Anggaran Rp3 Triliun
Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara distribusi MBG dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program.

Baca Juga:

• Dua SPPG di Aceh Selatan Disuspensi Sementara, BGN Pastikan Layanan Tetap Dipantau

Menurut dia, selama periode penghentian tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif operasional.

Agustina menjelaskan, selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh karena jumlah penerima manfaat belum mencapai 3.000 orang.

Baca Juga:

• Diduga Mark-Up, Kejagung Tahan 3 Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Program MBG

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000 (Rp3 triliun). Lumayan angkanya ya," tutur Agustina.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," kata Agustina.

Baca Juga:

• Kabarnya, Mantan Pangdam I/BB Ditahan Kejaksaan Agung

"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," katanya.

"Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk," ujar Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony dalam konferensi pers.

Baca Juga:

• Gawat! 132-an siswa MTs GUPPI Malintang Belum Kebagian program MBG, Siapa yang Salah....?

Alven menyebut wacana moratorium operasional dapur MBG tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.

"Gapembi tegaskan dukungan penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo," katanya.

Baca Juga:

• Awasi MBG, KSP Dudung Bidik Oknum Jual-Titip Keuntungan!

Ketiga, berkomitmen mendukung efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran anggaran. Keempat, mendesak dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan moratorium dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap mitra, relawan, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ketujuh, Gapembi menolak Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BGN mengenai Petunjuk Teknis Nomor 401.1 Tahun 2025 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara mitra dan BGN.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Resmikan SPPG Kemala Bhayangkari 3 Dame Raya

"Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra," ujar Alven.

Baca Juga:

• Karyawan MBG Air Joman Dibekuk Sat.Res Narkoba Asahan

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Kunjungan Manager PLN UP3 Rantau Prapat

Menyadari bahwa hidup akan terus berjalan, Evan Marvino mengaku, akan terus belajar menjadi versi terbaik dirinya. Dua anak yang masih kecil-kecil diakui sang aktor menjadi alasan lain yang membuatnya rujuk dengan sang istri.

Baca Juga:

• Trauma Berat Akibat KDRT, Istri Evan Marvino Bawa Anak Tinggalkan Rumah

"Saya hanya meluapkan emosi dengan melempar kipas angin berbahan plastik itu ke depan istri. Ketika sudah jatuh ke lantai, bagian depan kipas angin itu terpantul mengenai tangan istri saya," ungkapnya.

"Yang ada, saya melempar kursi drum itu ke arah cermin yang ada di depan istri. Ketika kursi itu saya lempar, anak kami (Hawa) terbangun, tapi saya suruh tidur lagi," ujarnya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bersama Menhum Resmikan 6.110 Posbankum, Akses Bantuan Hukum Kini Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

Evan Marvino dalam lanjutan keterangannya mengaku, sempat berusaha menenangkan sang istri dan mengajaknya untuk melanjutkan obrolan dengan memegang dan menarik tangannya.

Keputusan rujuk dengan Evan Marvino diambil Uffri Datun Nitami setelah mengaku trauma berat akibat diKDRT sang suami. Dia bahkan meminta perlindungan hukum pada pengacara Ana Sofa Yuking.*

Baca Juga:

• 6.110 Posbankum Telah Terbentuk di Sumut, Program PRESTICE Dukung Penyelesaian Perkara Secara Damai

1. Puncak Klasemen Grup D Piala Dunia 2026
Timnas Amerika Serikat vs Timnas Australia di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)
Timnas Amerika Serikat vs Timnas Australia di Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)
Langkah sang tuan rumah diikuti oleh Timnas Amerika Serikat. The Yankees lolos ke 32 besar usai membungkam Timnas Australia 2-0 di Stadion Seattle, Seattle, AS, Sabtu (20/6/2026) dini hari WIB.

Baca Juga:

• Polda Sumut Buka Nobar Gratis untuk Masyarakat hingga Laga Final

AS memuncaki klasemen dengan nilai 6 dan selisih gol +5 (6-1). Posisi mereka sulit digeser oleh Timnas Australia yang baru mengoleksi 3 poin dengan selisih gol 0 (2-2).

Timnas Maroko Sikat Timnas Skotlandia 1-0

Baca Juga:

• Kanada Memiliki Alasan Kuat, Menghadapi Bosnia Herzegovina Gruop B Piala Dunia

Untuk sementara, Maroko naik ke puncak klasemen Grup C Piala Dunia 2026 dengan nilai 4 dan selisih gol +1 (2-1). Sedangkan, Skotlandia duduk di posisi 2 dengan 3 poin dan selisih gol 0 (1-1).

Baca Juga:

• Kini, sorotan mengarah kepada pelatih Gennaro Gattuso

Di hadapan para peserta yang didominasi generasi muda, Titiek menyampaikan bahwa di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, kemajuan teknologi, dan arus informasi yang semakin terbuka, generasi muda tidak hanya dituntut menjadi pribadi yang cerdas dan berprestasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, rasa empati, serta kepedulian terhadap sesama.

Baca Juga:

• Pastikan Program PKK Berjalan Optimal, Titiek Sugiharti Tinjau Desa Temberun

Menurutnya, nilai-nilai kesetiakawanan sosial merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat, harmonis, dan saling mendukung.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut Illyan Chandra Simbolon mengatakan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Sumatera Utara. Sebanyak 250 peserta yang berasal dari kalangan pelajar di berbagai daerah di Sumut mengikuti ajang tersebut.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Apresiasi Bhabinkamtibmas, Sebagai Agen Perubahan

"Harapannya melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesetiakawanan di kalangan remaja serta melahirkan individu yang mampu membawa perubahan," ucapnya.

Baca Juga:

• Irjen Pol. Panca Putra Apresiasi Bhabinkamtibmas Sebagai Agen Perubahan

Baca Juga:

• Hakim Curiga Terdakwa Bermain dengan Pihak Bank Mandiri untuk Cairkan Cek Palsu

"Demikian pula terhadap pemenuhan kepentingan seluruh stake holder perusahaan lainnya juga harus menjadi prioritas sehingga keberadaan PT KINRA sebagai pengelola KEK Sei Mangkei dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga santunan yang diberikan kepada anak-anak yatim dapat bermanfaat," lanjut Arif Budiman menambahkan.

Baca Juga:

• Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Turut Semarakkan Hari Bhayangkara ke-80 melalui Olahraga Bersama

"Jika pada tahun-tahun lalu nilai tertinggi yang diberikan oleh Dewan Hakim umumnya terbatas di angka 94 dari skor maksimal 100. Pada pelaksanaan tahun ini beberapa peserta sudah berhasil menembus nilai 95 ke atas meskipun kompetisi baru berjalan empat hari," kata Hazmi.

Baca Juga:

• MTQ ke-40 Sumut Resmi Dibuka, Bobby Nasution Ajak Implementasikan Nilai Alquran dalam Pembangunan

Para peserta terbaik hasil MTQ Sumut nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Sumut pada MTQ Nasional 2026.

Selain itu, Dewan Hakim menilai peserta Sumut di berbagai cabang memiliki peluang untuk meraih medali pada MTQ Nasional mendatang. Karena itu, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut menargetkan perolehan medali dari seluruh cabang yang dipertandingkan.

Baca Juga:

• Jelang Pembukaan MTQ Ke-40 Sumut, Pj Sekdaprov Pastikan Seluruh Venue Siap Digunakan

Fenomena menarik lainnya pada MTQ Sumut tahun ini adalah semakin meratanya persaingan antardaerah. Menurut Hazmi, peserta unggulan tidak lagi didominasi daerah-daerah yang selama ini kerap menjadi langganan juara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harapkan MTQ ke-40 Sumut Jadi Penguat Syiar Alquran Secara Berkelanjutan

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan bahwa MoU tersebut merupakan pernyataan niat bersama untuk mewujudkan visi pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Henry Jhon Hutagalung Miinta APH, Tangkap Dokter dan RS Malpraktek Pasien

Menurut Basarin, gagasan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional tersebut telah melalui berbagai kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan mampu menangkap potensi pasar layanan kesehatan yang selama ini banyak dimanfaatkan negara tetangga.

Basarin juga menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui berbagai simposium dan seminar, serta memberikan kemudahan dalam pengadaan peralatan kesehatan, termasuk melalui skema kerja sama operasional (KSO).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak FORKAPPSI Perkuat Kerja Sama Antarprovinsi, Jaga Ketersediaan Pangan dan Kendalikan Inflasi

Sementara itu, Direktur Utama PT Dhirga Surya Sumatera Utara Ari Wibowo menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi sekitar 15 juta masyarakat Sumatera Utara.

Menurutnya, PT Dhirga Surya siap menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat realisasi pembangunan rumah sakit tersebut.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Percepat Program Hasil Terbaik Cepat

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk Mutiara menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi tenaga medis akan menjadi salah satu fokus utama melalui berbagai program pelatihan dan kerja sama dengan tenaga ahli internasional.

Baca Juga:

• Antisipasi Flu Burung, Pemprov Sumut Perkuat Tim Gerak Cepat dan Kolaborasi One Health

Baca Juga:

• Timsus Sat.Res Polres Asahan Amankan 5 Pemuda Nakal

Bobby juga sepakat bahwa program nasional tersebut masih memerlukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan proses evaluasi tidak boleh mengorbankan pemenuhan gizi anak-anak yang selama ini telah menerima manfaat dari program tersebut.

Baca Juga:

• Tak Ingin Ada Retribusi Ilegal di Tempat Wisata, Bobby Nasution Bantu Penyelesaian Persoalan Wisata Air Panas Karo dengan Dua Opsi

Karena aksi berlangsung menjelang waktu salat Asar, Bobby mengundang sekitar 10 orang perwakilan massa untuk berdiskusi lebih lanjut di dalam gedung Kantor Gubernur Sumut, agar pembahasan dapat berlangsung lebih jelas dan kondusif.

"Surat ini ditujukan langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita semua di Sumatera Utara, baik masyarakat penerima manfaat maupun pemerintah daerah, mendoakan hal yang sama agar program pemenuhan gizi anak-anak kita berjalan makin baik ke depannya," pungkas Bobby.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Solusi Akhiri Retribusi Bermasalah di Wisata Air Panas Karo, Dorong Destinasi Naik Kelas

"Kami meminta agar makan bergizi ini dapat dilanjutkan, bukan ditutup. Kalau salah BGN-nya, orangnya yang diganti, bukan MBG-nya yang ditutup. Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami," tegas Said Siregar.

Selain itu, masyarakat juga mendorong keterlibatan aktif akademisi, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan penyempurnaan program. Mereka juga meminta jajaran Forkopimda Sumut turut mengawal dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Siap Jembatani Aspirasi Ojol ke DPR RI Asal Sumut

Pada kesempatan itu Laksamana Muda TNI (Purn) Agus Purwoto dihadirkan sebagai saksi bersama Arifin Wiguna Mantan Presdir PT DNK atas terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dan Thomas Van Der Heiden seorang warga negara AS yang merupakan pakar satelit yang diakui secara global.

Awalnya kuasa hukum Leonardi, Jatendra Hutabarat menanyakan kepada Agus Purwoto soal keikutsertaan Kemhan dalam sidang Operator Review Meeting (ORM) 17 kedua di Dubai pada 7 Desember 2015.

Baca Juga:

• Fakta Persidangan Ungkap Peran Jokowi dalam Kasus Satelit Slot Orbit 123 BT

Untuk itu, dipersiapkan kontrak payung (frame contract) dengan Airbus pada 1 Desember 2015 untuk menyelamatkan slot orbit 123 BT dan alokasi frekuensinya.

"Mungkin nggak tanpa ada kontrak itu (keikutsertaan) di ORM bisa terlaksana, kalau tidak ada tanda tangan pak Leonardi?" tanya Jatendra kepada Agus Purwoto.

"Tidak pak. Ini lah perjuangan pak Leonardi. Dia juga melaksanakan perintah, sehingga bisa terlaksana. Kalau pun jadi seperti ini (proyek mangkrak), itu di luar kewenangan," katanya menambahkan.

Tampak sambil menahan emosi, Agus yang merupakan mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan mengatakan Leonardi tidak layak menjadi terdakwa akibat dampak dari proyek mangkrak itu.

Baca Juga:

• Bukan Kontrak, Tapi CoP Akar Masalah RI hingga Kalah Digugat Navayo di Arbitrase Singapura

"Saya tau Leonardi. Ini adalah perintah penyelamatan, perjuangan untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur. Orang seperti dia tidak layak dihukum, demi Allah," katanya dengan cukup emosional sambil menahan tangis.

Ia mengatakan bahwa mereka terikat dengan sumpah prajurit dan sapta marga, di mana prajurit harus taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

Perintah penyelamatan satelit slot orbit 123 BT berdasarkan fakta persidangan datang langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi setelah satelit Garuda-1 dinonaktifkan dan keluar dari orbit atau de-orbit pada Januari 2015.

Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas Kabinet yang dihadiri sejumlah menteri termasuk Menkominfo Rudiantara dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat itu.

Baca Juga:

• Jokowi Diminta Jadi Saksi Mahkota Kasus Satelit 123 BT di Kemhan

Agus Purwoto sendiri telah divonis 12 tahun penjara terkait kasus yang berbeda yakni sewa satelit Artemis dari Avanti, namun dalam satu rangkaian proyek penyelamatan satelit slot orbit 123 BT.

Berdasarkan dokumen kontrak, pada tertanggal 1 Juli 2016 Leonardi sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan menyepakati kontrak rinci (detailed contract) Pengadaan Satelit 123 BT untuk pengadaan user terminal dengan Navayo International AG.

Namun faktanya, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan kontrak tersebut baru ditandatangani terdakwa pada 12 Oktober 2016 setelah turunnya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di Kemhan.

Fakta pada Desember 2024, Indonesia telah kehilangan satelit slot orbit 123 BT dan alokasi frekuensinya. Agus Purwoto mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan komunikasi dan kerahasiaan lagi.

Baca Juga:

• Persidangan Kasus Satelit Orbit 123 BT, Saksi Beber Dalang Perintah Teken CoP Navayo

"Kalau kita tidak mengelola lagi slot orbit 123, maka kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi dengan sewa. Kalaupun sewa bagaimana menjaga kerahasiaan (komunikasi). Kelebihan satelit ini bisa berkomunikasi langsung antara operator tanpa kabel atau BTS," katanya.

Tidak hanya untuk pertahanan dan keamanan, Agus juga mengatakan bahwa satelit tersebut juga berfungsi untuk ketahanan ketika terjadi situasi bencana.

Saat seluruh komunikasi lumpuh misalnya ketika terjadi gempa di mana jaringan infrastruktur hancur, maka komunikasi menggunakan satelit tersebut bisa dilakukan dengan lancar.

Setelah RI gagal mendapatkan slot orbit 123 BT, diketahui operator satelit menggunakan frekuensi L-band saat ini di wilayah asia pasifik dikuasai Inmarsat (Inggris) dan Thuraya (UAE), maka komunikasi terenkripsi untuk wilayah terpencil dan terluar hanya bisa disewa dari kedua operator tersebut.

Baca Juga:

• Leonardi Cecar Syaugi Eks Dirjen Renhan, Merasa Dijebak Teken Kontrak Navayo usai Self Blocking

MATATELINGA,DENPASAR - Dr. Togar Situmorang resmi melayangkan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Langkah hukum ini diambil setelah pihak kuasa hukum menemukan rentetan kejanggalan yang dianggap fatal, mulai dari pelanggaran hukum acara hingga dugaan pengabaian imunitas profesi advokat.

Baca Juga:

• Kontroversi Putusan Togar Situmorang Ancam Profesi Advokat, Minola: Bahaya Kalau Sudah Inkrah

"Dalam memori kasasi ini, banyak hal krusial yang kami sorot. Terutama kejanggalan proses persidangan dan pelanggaran hukum acara pada putusan PT Denpasar kemarin," ujar Rinto Maha kepada awak media di Denpasar, Jumat (19/6/2026).

Rentetan Kejanggalan Hukum

Di hadapan para jurnalis, Rinto membeberkan sejumlah poin kejanggalan yang menjadi fondasi memori kasasi mereka. Diantaranya adalah pelanggaran hukum acara dan pelanggaran administrasi hakim.

Baca Juga:

• Diundang Mendadak, Dokumen Dinilai Tak Lengkap: Penyerahan Putusan KIP di Malintang Jae Berlangsung Tegang

Rinto mengklaim mengantongi bukti rekaman adanya 12 kali ketukan palu dalam proses putusan di PT Denpasar, yang dinilai tidak lazim secara hukum acara.

Di samping itu dia menilai penetapan perpanjangan masa penahanan oleh PT Denpasar (berlaku 3 Juni hingga 2 Juli 2026) terpantau hanya ditandatangani oleh dua orang hakim. Ini dianggap sebagai pelanggaran administrasi hakim.

Pihak kuasa hukum juga mempertanyakan urgensi Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang terkesan sangat bernafsu menjebloskan Dr. Togar Situmorang ke penjara, padahal memori kasasi saat itu baru saja dimasukkan dan belum lengkap. "Ada apa dengan sikap 'gercep' PN Denpasar ini?" tanya Rinto.

Rinto juga menyoroti perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung (MA) yang baru terhitung sejak 24 Juli. Sementara masa penahanan dari PT berakhir pada 2 Juli. Ini dinilai ada celah penahanan 22 hari.

Baca Juga:

• Ketika Surat Kuasa Berubah Jadi Jerat Pidana, Putusan Togar Situmorang Dipersoalkan

"Artinya, dari tanggal 2 Juli sampai 24 Juli ada jeda 22 hari. Logikanya, dalam kurun waktu itu saudara Togar adalah manusia yang merdeka. Mengapa tetap ditahan? Ini kejanggalan baru," cecar Rinto.

Yurisprudensi Tanpa Nomor dan Salah Kaprah Hubungan Kontraktual

Lebih lanjut, Rinto mengkritik tajam landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim tingkat banding.

PT Denpasar kedapatan menggunakan yurisprudensi dari PN Surabaya terkait oknum advokat yang terbukti melakukan penipuan.

Namun setelah diteliti di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kasus di Surabaya terjadi karena oknum tersebut sama sekali tidak mengerjakan tugasnya.

Baca Juga:

• PPDS Hospital Based, RS Adam Malik Ditetapkan Sebagai RSPPU oleh Kemenkes RI

Sementara Dr. Togar Situmorang terbukti memiliki 21 surat kuasa aktif dan menjalankan tugas profesinya, bahkan beberapa perkara berhasil di-SP3 di Polda Bali, Polres Bandung, dan Polres Bogor.

"Ini murni masalah ketidakpuasan klien yang ditarik ke ranah pidana. Celakanya lagi, PT Denpasar memasukkan istilah yurisprudensi dalam pertimbangan mereka tanpa mencantumkan nomor urut, nomor putusan, tahun, hingga nama hakimnya. Ini fatal dan sangat berbahaya bagi profesi advokat," tegasnya.

Ancaman Kriminalisasi Profesi dan Pengabaian KUHP Baru

Rinto menilai putusan hakim yang menyatakan hubungan kontraktual (perdata) otomatis bisa menjadi pidana adalah sebuah 'sesat pikir'.

Baca Juga:

• Mahkamah Agung AS Memutuskan, Trump Telah Melampaui Wewenang Kepresidenannya

Hakim PT Denpasar juga dinilai melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) karena menghakimi 'itikad baik' dan kode etik Dr. Togar Situmorang tanpa adanya putusan resmi dari peradilan etik organisasi advokat.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Advokat, profesi ini dilindungi hak imunitas. Hakim menyebut imunitas berlaku jika ada itikad baik, tapi dari mana hakim bisa menilai itikad baik tanpa adanya sidang etik terlebih dahulu?" tanya Rinto retoris.

Pihak kuasa hukum juga menyayangkan sikap pengadilan yang mengabaikan semangat KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam penyusunan KUHP tersebut, terdapat kesepakatan bersama antara MA, DPR, Pemerintah, dan Kejaksaan (Pasal 613 ayat 3) yang menegaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), sementara hukum administrasi dan etik adalah primum remedium (upaya utama).

"Jika putusan sesat seperti ini dibiarkan, maka siapapun advokat yang membela kliennya lalu kalah, akan sangat mudah dikriminalisasi ke penjara hanya karena kliennya tidak puas," tambahnya.

Baca Juga:

• Tiga Kali Tunda Putusan, PN Medan Disorot karena Dugaan Intervensi Dan Putusan Yang Tidak Berkeadilan Bagi Advokat

Di akhir keterangannya, Rinto Maha mengetuk hati nurani Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya. Mengingat kesejahteraan hakim saat ini sudah ditingkatkan secara signifikan oleh negara, mereka berharap penegakan hukum dilakukan berbasis fakta objektif, bukan pesanan atau kepuasan sepihak.

Baca Juga:

• Kejari Sergai Eksekusi Putusan Kasasi MA Terkait Perkara Korupsi Terdakwa Selamet Dihukum 4 Tahun Penjara