Peringati Hari Kartini dan Hardiknas 2026, IKWI Sumut Anjangsana Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan dan Warakauri PWI Sumut

admin — Wed, 06 May 2026 09:45:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan:Dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April dan menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumatera Utara menggelar kegiatan sosial anjangsana ke Panti Asuhan Putri Aisyiyah Jalan Santun Medan, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan dipimpin langsung Ketua IKWI Sumut Fadia Achri Yulan didampingi jajaran pengurus Julia Tarigan selaku sekretaris, Hartati Rangkuti selaku bendahara dan anggota menyalurkan menyalurkan bantuan ke Panti asuhan Putri Aisyiyah PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) Kota Medan, juga Warakauri PWI Sumut.
Pada kesempatan tersebut, IKWI Sumut diterima Wakil ketua panti Misra Yenti SPd AUD mewakili Ketua panti DR Dianova Anwar MA beserta beberapa anak asuh, dalam menyalurkan bantuan berupa paket sembako atas dukungan dan bantuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dalam mendukung program kegiatan sosial IKWI Sumut dan keluarga besar wartawan di Sumatera Utara.
Ketua IKWI Sumut Fadia Achri Yulan menyampaikan, kegiatan anjangsana ke panti asuhan wujud nyata semangat Kartini dan cita-cita pendidikan Ki Hadjar Dewantara. "Keluarga wartawan harus hadir dan memberi manfaat bagi anak-anak dengan semangat Kartini emansipasi lewat pendidikan. Hardiknas mengingatkan kita bahwa mencerdaskan bangsa tugas bersama," ujarnya.
Semangat Kartini adalah semangat emansipasi melalui pendidikan. Hardiknas menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, keluarga wartawan hadir untuk anak-anak yang membutuhkan

[adsense]

Fadia Achri Yulan akrab disapa Beby menyebutkan, IKWI Sumut berkomitmen menjadikan kegiatan sosial sebagai agenda rutin organisasi, terutama pada momen hari besar nasional. Kami ingin meneladani R.A. Kartini dan Ki Hadjar Dewantara: berdaya, peduli, dan memuliakan pendidikan. Ini bagian dari tanggung jawab moral keluarga besar pers," tegas Beby.
IKWI Sumut berharap anjangsana ini dapat memantik kepedulian kolektif berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan pendidikan dan kesetaraan akses belajar bagi anak-anak Indonesia.
Wakil Ketua Panti Asuhan Aisyiyah PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) Kota Medan Misra Yenti SPd PAUD mengapresiasi kepedulian IKWI Sumut. "Bantuan ini sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak asuh di pantit. Kehadiran ibu-ibu IKWI menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar dan meraih cita-cita," ucapnya.
Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE selaku pembina IKWI Sumut menyebutkan, PWI Sumut tetap mendukung semua program kegiatan IKWI tidak hanya bermanfaat bagi keluarga wartawan, juga masyarakat. " Wartawan dan keluarganya harus bermanfaat bagi masyarakat," tegas Farianda.

[adsense]

Baca Juga:

Kejatisu Kolaborasi Gelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

Polsek Bandar Huluan Terima Laporan Gadis 16 Tahun Hilang Sejak 2 Mei

admin — Wed, 06 May 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Simalungun:Kekhawatiran mendalam menyelimuti hati seorang ibu di Kabupaten Simalungun. Evi Verawaty Siahaan,(47) warga Lingkungan III Perjuangan, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, terpaksa mendatangi Polsek Bandar Huluan pada Selasa, 5 Mei 2026, pukul 21.59 WIB, untuk melaporkan hilangnya putrinya, Nadine Adeline Hutagaol, 16 tahun, seorang pelajar yang sudah tidak diketahui keberadaannya sejak Sabtu, 2 Mei 2026.
Merespons laporan tersebut, jajaran Polsek Bandar Huluan, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, langsung bergerak cepat menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku demi membantu menemukan gadis remaja tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Rabu, 6 Mei 2026, sekitar pukul 08.00 WIB, Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menyampaikan bahwa laporan orang hilang ini langsung ditangani secara serius oleh Polsek Bandar Huluan. "Setiap laporan yang masuk, termasuk kasus orang hilang, menjadi prioritas penanganan kami. Polres Simalungun memastikan seluruh jajaran bergerak cepat untuk membantu menemukan Nadine dan memberikan ketenangan kepada keluarganya," ujar AKP Verry Purba dengan penuh kepedulian.
Kapolsek Bandar Huluan, IPTU Patar Banjarnahor, S.H., M.H., menjelaskan kronologis hilangnya Nadine Adeline Hutagaol berdasarkan keterangan pelapor dan para saksi. Pada Sabtu, 2 Mei 2026, sekitar pukul 09.30 WIB, Nadine selesai mandi dan berpakaian di kamarnya. Saat ibunya bertanya hendak pergi ke mana, Nadine menjawab tidak akan pergi ke mana-mana. Namun sekitar pukul 10.00 WIB, ketika sang ibu memeriksa kamar, Nadine sudah tidak ada lagi. "Ibu korban langsung curiga anaknya kabur dan segera menuju loket angkot Sinar Bangun di Jalan Merdeka Perdagangan, namun Nadine tidak ditemukan di sana," ucap IPTU Patar menjelaskan.
Pelapor kemudian menghubungi saksi Samuel Sinaga, 20 tahun, seorang pengemudi yang beralamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar. Dari keterangan Samuel, diketahui bahwa ia sempat melihat Nadine berjalan menuju loket Perdagangan Trans. Namun hingga laporan dibuat pada malam hari tanggal 5 Mei 2026, Nadine belum juga kembali ke rumah, dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan atau kondisinya sama sekali. Saksi lain yang turut dimintai keterangan adalah Eka Christinawati Hutagaol, 21 tahun, yang merupakan warga Lingkungan III Perjuangan, Kelurahan Perdagangan III.
Nadine Adeline Hutagaol memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut: tinggi badan 170 cm, berat badan 58 kg, berkulit sawo matang, bermata hitam, dan berambut hitam panjang hingga sebatas pinggang. IPTU Patar Banjarnahor mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan Nadine untuk segera menghubungi Polsek Bandar Huluan atau keluarganya. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut membantu dengan menyampaikan informasi apapun terkait keberadaan Nadine. Setiap informasi sekecil apapun sangat berarti bagi kami dan terutama bagi keluarga yang saat ini sangat mengkhawatirkan kondisi putrinya," ungkap IPTU Patar dengan penuh harap.
Atas laporan tersebut, Polsek Bandar Huluan telah mengambil serangkaian tindakan prosedural, meliputi penerimaan laporan orang hilang dalam batas waktu 1x24 jam, pembuatan laporan gangguan orang hilang melalui aplikasi Doors, penerbitan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau STPL orang hilang, serta pelaporan kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut.
AKP Verry Purba menutup keterangannya dengan mengajak seluruh masyarakat Simalungun untuk bersama-sama membantu pencarian Nadine. "Temukan Nadine, pulangkan dia kepada ibunya yang menunggu dengan penuh air mata. Polri siap bergerak, dan kami mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat dalam upaya pencarian ini," ujarnya penuh ketulusan.(mtc)

[adsense]

Rumah Warga Sicanang Terbakar

putra — Wed, 06 May 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA -Satu unit rumah milik warga Sicanang musnah terbakar,Selasa pagi, (05/05/2026.)
Rumah yang terbakar dikawasan padat penduduk tersebut dikawasan Blok 18 Kelurahan Belawan Sinang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
Camat Medan Belawan,Roby Kurniawan, membenarkan kejadian terbakarnya warga,namun pihaknya belum menerima laporan yang jelas dari Lurah Belawan Sicanang.

[adsense]

Saat terjadi kebakaran,warga sisekitar lokasi saling bahu membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu mobil PMK dari kantor Camat Belawan.
Kebakaran rumah milik warga tersebut dapat dipadamkan oleh mobil PMK Belawan dibantu warga sekitar.Korban jiwa tidak ada,namun korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan kini tinggal pusing pusing,sementara pemilik kini ditampung warga sekitar.

Rico Waas Tekankan Optimalisasi Aset BUMD, Dorong Transparansi dan Sinergi Investasi

admin — Wed, 06 May 2026 09:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I 2026 bersama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (5/5/2026).
Rapat turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Citra Effendi Capah, serta jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.
Mengawali arahannya Rico Waas menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD, khususnya dalam pemanfaatan aset dan skema kerja sama. Ia menekankan, Pemko Medan tidak mengintervensi aspek teknis, namun tetap menjalankan fungsi supervisi.
"Silakan bekerja sama dengan pihak mana pun, tetapi tetap harus ada notifikasi untuk supervisi," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh skema kerja sama, termasuk sewa-menyewa, disusun secara transparan dan mengacu pada regulasi, serta didukung appraisal independen agar nilai aset optimal.
"Saya tidak mengintervensi teknis, tapi saya ingin hasilnya maksimal. Jangan ambil yang minimal," tegasnya.
Ia menilai aset strategis di pusat kota harus dikembangkan dengan konsep besar dan terukur agar memberi nilai tambah signifikan bagi daerah.
Untuk mempercepat pengambilan keputusan, Rico meminta seluruh dokumen teknis dan hukum segera diserahkan. Ia juga menekankan pentingnya penyamaan tafsir antara BUMD dan Pemko melalui kajian hukum yang komprehensif.
Pembahasan selanjutnya akan difokuskan melalui tim kecil guna menentukan langkah terbaik sesuai regulasi.
"Mana jalan tengahnya, itu yang kita ambil. Setelah itu kita keluarkan edaran agar tidak ada perdebatan," katanya.
Rico Waas juga mendorong BUMD tetap aktif mencari investor dan mengembangkan inovasi, dengan tetap berpegang pada aturan. Ia menargetkan dalam waktu dekat sudah ada arah kebijakan yang jelas untuk mempercepat pengembangan BUMD.
Sementara itu, Direktur Utama PUD Pembangunan Kota Medan Septianus Bate'e melaporkan, pada triwulan I 2026 pihaknya telah menjalankan tiga dari empat unit usaha serta mulai menjajaki sejumlah kerja sama investasi.
Salah satu capaian adalah kerja sama pengelolaan parkir di PKTM yang meningkatkan setoran dari sekitar Rp30 juta menjadi Rp60 juta per bulan, sekaligus disertai perbaikan infrastruktur oleh investor.
Adapun pengembangan lainnya, seperti kawasan PKTN, kolam renang, dan fasilitas olahraga, masih dalam tahap komunikasi dan kajian melalui studi kelayakan. Selain itu, terdapat proposal investasi Kolam Renang Deli, serta rencana pengembangan Medan Zoo yang difokuskan pada satwa endemik Sumatera melalui kerja sama dengan Taman Safari Indonesia, serta juga Rusunawa di Medan Amplas, yang saat ini hunian telah terisi penuh.

[adsense]

Medan Bersiap, Sekda Bahas Detail Kesiapan Rakernas APEKSI XVIII 2026

admin — Wed, 06 May 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Pemko Medan terus merampungkan kesiapan menyambut perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026.
Menjelang pelaksanaan yang dijadwalkan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, koordinasi lintas Perangkat Daerah terus diperketat guna memastikan Kota Medan tampil memukau sebagai tuan rumah.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman memimpin langsung Rapat Persiapan Gabungan di Balai Kota, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, Wiriya menegaskan bahwa waktu dua bulan yang tersisa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mematangkan seluruh aspek teknis.
"Kita masih punya waktu dua bulan, jadi harus kita cek kesiapannya sudah sejauh mana. Bapak Wali Kota tidak ingin ada acara yang kesannya asal-asalan. Ini momentum kita menunjukkan kelas di level nasional," tegas Wiriya di hadapan pimpinan Perangkat Daerah dan para Camat se-Kota Medan.
Secara mendetail, Wiriya membedah setiap agenda kegiatan yang akan mengisi rangkaian Rakernas APEKSI. Wiriya menginstruksikan jajarannya untuk menjamin ketersediaan hotel bagi ratusan tamu yang akan hadir dari seluruh penjuru Indonesia.
"Medan harus mampu memberikan kesan mendalam sebagai kota yang nyaman dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk tamu-tamu kita,"ujarnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing pimpinan Perangkat Daerah juga memaparkan rencana aksi mereka.

[adsense]

Beredar, Lurah Madras Hulu Sebar Proposal Mohon Dibantu PAAR

admin — Wed, 06 May 2026 08:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Sebuah unggahan foto proposal sumbangan atau partisipasi kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kota Medan, oleh Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, beredar luas digrup Whatsapp.
Tampak proposal tersebut dengan kop surat tertulis alamat kantor di Jalan T Cik Ditiro Nomor 66, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, lengkap dicantumkan nomor telepon kantor kelurahan tersebut.
Pada halaman judul terdapat logo Kota Medan dengan perihal mohon bantuan.
Dalam proposal bernomor 005/138 tersebut, tertulis untuk mendukung kegiatan PAAR, pihak kelurahan memohon bantuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Adapun partisipasi yang dibutuhkan juga dicantumkan dalam proposal.
Diantaranya, sewa tenda dan pentas, sewa 350 kursi, sewa sound system dan konsumsi peserta. Terdapat stempel asli yang dibubuhkan tepat pada tanda tangan M Taufik SE selaku Lurah Madras Hulu.
Proposal ini ditandatangani langsung oleh Lurah pada 29 April 2026. Sementara permohonan bantuan air mineral 10 kotak diteken tanggal 3 April 2026. Ada penerbitan 2 proposal untuk kegiatan yang sama.
Pada halaman isi tertulis dalam rangka mendukung kegiatan PAAR tahun 2026, Kelurahan Madras Hulu ditunjuk ssbagai tuan rumah dan akan melaksanakan kegiatan tersebut pada 5 Mei 2026.
Berkenaan dengan itu, pihak kelurahan mohon bantuan dan partisipasi dari beberapa perusahaan/pelaku usaha di wilayah Madras Hulu untuk berkontribusi.
Proposal ini kemudian diunggah di beberapa grup WA.
Menanggapi beredarnya proposal mengatasnamakan Kelurahan Madras Hulu tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas, masih bergeming. Chat WA yang dikirim belum direspon oleh orang nomor 1 di Pemko Medan tersebut.
Sementara Lurah Madras Hulu M Taufik SE, mengatakan bahwa proposal yang disebar hanya untuk sirkel pertemanan saja. Sifatnya partisipasi dan tidak ada unsur paksaan.
Lurah juga mengatakan bahwa proposal yang disebar sudah sepengetahuan Camat Medan Polonia. "Proposalnya untul kawan-kawan saja, yang kebetulan kerja dan pelaku usaha,"aku Taufik kepada wartawan.
Taufik menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan swadaya kelurahan, tidak dianggarkan dalam anggaran kelurahan maupun LPM.
Sementara tokoh masyarakat setempat tanpa mau menyebut nama meminta agar walikota Medan turun tangan dan angkat bicara soal instansinya menyebar proposal memohon bantuan untuk mendukung sebuah kegiatan. "Apa anggaran kelurahan tidak menampung biaya kegiatan tersebut? Setahu saya diatur. Tapi kalau saya mohon koreksi,"kata tokoh masyarakat itu.
Dia juga menyarankan agar Walikota segera menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Taufik.
"Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab," katanya, Selasa (05/05/2026).
Selanjutnya, tokoh muda ini menegaskan segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemasyarajatan biasanya dianggarkan melalui APBD atau mekanisme resmi yang sesuai aturan.
Sebab, meminta bantuan langsung kepada pelaku usaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak integritas pemerintah.
"Sebagai langkah korektif, seluruh aparatur di Kota Medan harus ditegur Walikota agar tidak melakukan hal serupa. Karena ini beda tipis sama pungli," tegasnya lagi.
rel

[adsense]

Damai Tanpa Sidang! Kejari Medan Selesaikan Kasus Anak Lewat Diversi

putra — Wed, 06 May 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan berhasil menyelesaikan perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif.
Langkah ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam mengedepankan penyelesaian perkara anak tanpa harus melalui proses persidangan.

[adsense]

Melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Zulkarnaen Harahap, SH, MH, Kejari Medan melaksanakan diversi terhadap seorang anak berinisial MRS pada Selasa, 7 April 2026.
Anak tersebut sebelumnya disangka melanggar Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Kasi Intelijen Kejari Medan, Valentino Manurung, menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan setelah berkas perkara dari Polsek Medan Area dinyatakan lengkap.
Tahap dua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan pada 7 April 2026.
Pelaksanaan diversi berlangsung di ruang khusus Kejari Medan dengan Jaksa Tri Candra bertindak sebagai fasilitator.
Dalam proses tersebut, jaksa berperan aktif mendorong terjadinya perdamaian antara pihak anak dan korban.
Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dan mendapatkan penetapan Nomor 1/Pen.Div/2026/PN.Mdn tertanggal 10 April 2026.
Sebagai tindak lanjut, Kejari Medan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-1978/L.2.10/Eoh.3/04/2026 tertanggal 16 April 2026.
Dengan demikian, perkara tersebut resmi diselesaikan di luar proses persidangan.Diversi sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi merugikan masa depannya, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Kejari Medan menegaskan akan terus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara anak.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan terhadap anak sekaligus memberikan pemulihan yang adil bagi korban.
Pendekatan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara, sehingga tercipta keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan. (Reza)

Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan, Kemnaker Teken MoU dengan Wadhwani dan Indosat

admin — Wed, 06 May 2026 08:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta:Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Wadhwani Foundation dan PT Indosat Tbk untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional. Penandatanganan dilakukan pada Selasa (5/5/2026) di Jakarta.
Kerja sama ini meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan akses layanan ketenagakerjaan, termasuk bagi tenaga kerja disabilitas.

[adsense]

Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan Talent and Innovation Hub (TIH) sebagai ekosistem pengembangan SDM yang tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga mendorong inovasi dan kewirausahaan yang terhubung dengan kebutuhan industri. Program ini menyiapkan talenta tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja melalui penguatan keterampilan digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta pembelajaran berbasis proyek bagi penyandang disabilitas.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah transformasi dunia kerja yang semakin cepat.

[adsense]

Baca Juga:

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

"Dunia kerja saat ini tengah mengalami transformasi yang sangat cepat. Disrupsi teknologi, digitalisasi, dan perubahan kebutuhan industri telah menciptakan kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja," ujar Menaker.

Menurut Menaker, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Namun tanpa intervensi yang tepat, potensi tersebut dapat berubah menjadi beban. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut.

[adsense]

"Kesepahaman bersama yang kita tandatangani hari ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui pendekatan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis teknologi," ucapnya.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan soft skills dan literasi digital, pengembangan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi. Selain itu, kolaborasi ini mendorong integrasi platform layanan ketenagakerjaan, seperti SIAPKerja dan JobReady, guna memperluas akses layanan secara inklusif.

[adsense]

Baca Juga:

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

Menaker menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap kerja, tetapi juga adaptif terhadap perubahan serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya talenta masa depan yang kompeten, memperluas kesempatan kerja yang inklusif, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional.

[adsense]

rel

[adsense]

Baca Juga:

Kemnaker kembali buka Pembinaan dan Sertifikasi K3 gratis

Deli Serdang Gandeng Perguruan Tinggi Tingkatkan SDM dan Inovasi

putra — Wed, 06 May 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deliserdang :Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menandatangani kesepakatan bersama dengan sejumlah perguruan tinggi guna memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi, serta percepatan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan.
Penandatanganan yang berlangsung di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (4/5/2026), melibatkan Universitas Andalas (secara daring), Universitas Negeri Padang, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Yogyakarta, serta Politeknik Pengadaan Nasional.

[adsense]

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi penting di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.
"Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, sekaligus mitra dalam perumusan kebijakan publik. Sinergi ini menjadi kunci untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan," ujarnya.
Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan riset terapan sesuai kebutuhan daerah, pengembangan inovasi daerah, serta penguatan program pengabdian kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berbasis data, ilmu pengetahuan, dan inovasi guna mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan.

Kunjungi MPP, Bupati Deli Serdang Tekankan Sinkronisasi Layanan Publik

admin — Wed, 06 May 2026 07:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deliserdang:Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, kembali meninjau langsung pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat berjalan optimal dan terintegrasi.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati menyoroti masih adanya masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus layanan yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa sosialisasi serta implementasi sistem pelayanan masih perlu diperkuat.
"Kita ingin pelayanan itu sederhana. Kalau bisa selesai di kecamatan, cukup di kecamatan. MPP hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan," ujarnya, Lubuk Pakam, Senin (4/5/2026).
Ia juga menegaskan, kunjungan ke MPP dilakukan untuk memastikan sinkronisasi layanan berjalan efektif sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih terjadi di lapangan.
"Kunjungan ini untuk melihat apa yang masih kurang, agar bisa kita akselerasikan menjadi lebih baik," katanya.
Bupati juga mengakui bahwa pelayanan publik masih terus berproses dan belum sepenuhnya sempurna. Namun, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara bertahap.
"Kita mungkin belum bisa 100 persen sempurna, tapi paling tidak kita harus terus mengurangi keluhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan," tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat turut mendukung perbaikan sistem pelayanan, baik di kecamatan maupun di MPP, sebagai satu kesatuan layanan publik yang dirancang untuk memudahkan akses masyarakat.
Pemkab Deliserdang, lanjutnya, akan terus mendorong penyederhanaan proses, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas layanan agar semakin cepat, jelas, dan tidak berbelit.

[adsense]

Belawan, Kota Seribu Lubang Jalanan

putra — Wed, 06 May 2026 07:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Belawan merupakan Pelabuhan terbesar di Provinsin Sumatera Utara dan pintu gerbangnya perekonomian diwilayah Sumut.
Namun Jalan Jalannya hancur dipenuhi lobang saat menuju ke Pelabuhan Belawan dan sudah banyak nyawa melayang terperosok kedalam lobang lobang.
Selain jalan jalan dipenuhi lobang dan banyak korban jiwa,Kotanya juga hancur tapi tidak ada perhatian dari pihak yang berwajib.

[adsense]

Ustad Muhammad Nabawi asli anak Belawan,Ketua AAB (Asli Anak Belawan) mewakili masyarakat Belawan, minta Gubenur Provinsi Sumatera Utara Boby Afit Nasution dan Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas segera memperbaikinya.
Jalan Jalan yang dipenuhi lobang di sepanjang jalan Raya Pelabuhan Belawan sekitar 5 kilo meter dari mulai Simpang Buaya hingga Pelabuhan Internasional BICT seperti kolam itu telah lama dan pemukiman warga di Kelurahan Bagan Deli Belawan.
Padahal Jalan tersebut dipergunakan menuju ke Pelabuhan BICT Gabion,kekantor Dinas Perikanan,kekantor Kejaksaan Negeri Medan di Belawan,kekantor BMKG Maritim,kekantor Polres Pelabuhan Belawan.
Bukan hanya Jalannya saja tapi Penerangan Jalan juga bila malam tidak hidup karena Lampung habis digerogoti manusia ditukar dengan sabu sabu.
Bila siang hari dikiri kanan dijadikan tempat parkir alat alat berat seperti treler,trado,dumtruk,truk jalan menjadi sempit karena tidak diatur oleh pemilik perusahan depo kontiner.
Kemudian Kota Belawan juga hancur lebur seperti bekas Bioskope Sumatera di Jalan Veteran Kelurahan Belawan l dan toko serta restoran yang ada didepannya juga hancur ditinggal pemiliknya.Kemudian bangunan restoran dan toko toko habis dijarah pemakai sabu sabu.
Apa hal seperti ini akan terus dibiarkan oleh Gebebur, Walikota Medan dan PT Pelindo Medan.Sampai kapan kata Muhammad Nabawi pada Selasa 05 Mai 2026.***

[adsense]

Baca Juga:

Tiga WNA diduga Terlibat Prostitusi Daring, Imigrasi Denpasar Bertindak

Harga Energi Melonjak Tajam danTekanan Perekonomian dunia, Trump Temui Presiden China

admin — Wed, 06 May 2026 07:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pada Selasa (5/5/2026), berencana membicarakan operasi militer terhadap Iran dengan Presiden China Xi Jinping dalam kunjungan resminya ke Beijing pada 14–15 Mei mendatang.
"Saya akan berbicara dengan Xi tentang Iran. Itu akan menjadi salah satu topik," kata Trump kepada wartawan.
Trump menambahkan, sejauh ini China bersikap hormat dan tidak menantang langkah Amerika Serikat terkait kampanye militer tersebut.
Konflik meningkat sejak 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil.
Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata dua pekan, namun pembicaraan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.
Trump kemudian memperpanjang penghentian serangan untuk memberi waktu bagi Iran menyusun "proposal terpadu."
Ketegangan tersebut hampir menghentikan lalu lintas di Selat Hormuz — jalur vital pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global.
Dampaknya, harga energi melonjak tajam dan menambah tekanan pada perekonomian dunia.

[adsense]

Wabup Tekankan Integritas Majelis Hakim di MTQ ke-59

putra — Wed, 06 May 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deliserdang :Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS menekankan objektivitas, keadilan, dan profesionalisme sebagai kunci utama Majelis Hakim dalam melakukan penilaian. Penekanan ini disampaikan kepada seluruh Majelis Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-59 tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 yang resmi dilantik Aula Cadika Lubuk Pakam, Selasa (5/5/2026).
"Majelis Hakim memikul amanah besar untuk melahirkan qori dan qoriah terbaik, yang tidak hanya unggul dalam membaca Al-Qur'an, tetapi juga memahami serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yakni mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan juga sebagai sarana syiar Islam, pembentukan karakter, serta upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, peran Majelis Hakim sangat strategis dalam menjaga marwah dan nilai-nilai luhur kegiatan tersebut.
"Ini adalah tugas mulia yang menghubungkan kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita laksanakan amanah ini dengan sepenuh hati demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Deli Serdang," tutupnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan MTQ ke-59 dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan keagamaan di Kabupaten Deli Serdang.
Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Deli Serdang, para alim ulama, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

Baca Juga:

Komisi Pemberantasan Korupsi Tetapkan Kabupaten Asahan Sebagai Kabupaten Percontohan Anti Korupsi

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

admin — Wed, 06 May 2026 06:45:00 +0700+0700

MATATELINGA,Bekasi:Kementerian Ketenagakerjaan terus menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau (green jobs) di Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan signifikan pasar kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengungkapkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Ia pun menilai geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau.
Afriansyah mengatakan, berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari sekitar 10 ribu unit pada 2022 menjadi lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2025.
"Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau," kata Wamenaker dalam acara Hyundai EV Ecosystem Tour di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2026).

[adsense]

Afriansyah menjelaskan, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, Kemnaker di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan upaya strategis pembangunan SDM berkualitas. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui kolaborasi erat dengan mitra industri seperti PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).

Wamenaker pun memberikan apresiasi khusus kepada PT HMMI yang telah berkontribusi nyata dalam pendidikan vokasi.

[adsense]

Baca Juga:

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

"Pada tahun 2023, PT HMMI telah memberikan hibah 5 unit kendaraan untuk pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif di BBPVP Bandung. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis yang kami harapkan terus berlanjut diikuti oleh perusahaan lainnya," jelasnya.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM sekaligus membuka peluang perluasan kesempatan kerja profesional di bidang otomotif bagi masyarakat.

[adsense]

"Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan di sektor green jobs," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Kemnaker kembali buka Pembinaan dan Sertifikasi K3 gratis

rel

[adsense]

KPK dan Kanwil Kemenag Sumut Perkuat Pendidikan Antikorupsi melalui Safari Keagamaan

putra — Wed, 06 May 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus memperkuat pendekatan pencegahan korupsi berbasis nilai moral dan spiritual melalui kegiatan Safari Keagamaan Antikorupsi di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan, Selasa (05/05).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, bersama Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Syafrizal Bancin.

[adsense]

Forum ini juga melibatkan jajaran struktural dan aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, tokoh agama, serta penyuluh agama se-Sumatera Utara.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, termasuk institusi keagamaan.
Menurutnya, lembaga keagamaan memiliki peran strategis sebagai penguat nilai sekaligus pembentuk karakter publik yang berintegritas.
"Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan penegakan hukum. Dibutuhkan penguatan nilai dan karakter, dan di sinilah peran institusi keagamaan menjadi sangat penting dalam menanamkan integritas sejak dini," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, serta peneguhan integritas aparatur.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi akan semakin efektif ketika dibangun melalui sinergi antara penguatan sistem dan penguatan moralitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut, Syafrizal Bancin menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki posisi sentral dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa upaya menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus terus diperkuat, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan amanah dan kewenangan.
Melalui kegiatan ini, ditegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Pendekatan berbasis nilai keagamaan dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat integritas aparatur sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor kehidupan

'Ekspansi Bisnis Kecantikan, Vania Salon Resmi Buka Cabang Ke-3 di Medan'

admin — Wed, 06 May 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Industri kecantikan di Kota Medan kembali bergeliat dengan hadirnya cabang terbaru dari Vania Salon. Mengusung konsep "Salon Masyarakat Harga Merakyat," unit usaha yang dikenal dengan layanan berkualitas namun terjangkau ini meresmikan cabang ke-3 mereka pada Selasa, (5/5/2026).
Kemeriahan Acara Pembukaan
Suasana di lokasi grand opening tampak semarak dengan dekorasi gapura balon bernuansa biru-putih yang menyambut para tamu di pintu utama. Interior salon dirancang minimalis namun fungsional, dilengkapi dengan area cuci rambut, meja rias modern, serta ruang tunggu yang nyaman bagi pelanggan.
Dukungan terhadap pembukaan cabang baru ini terlihat dari deretan papan bunga ucapan selamat yang memadati area sekitar lokasi. Berbagai tokoh dan instansi turut memberikan apresiasi, di antaranya:
• H. Zulkarnain, SE (Ketua ZR Center)
• Hj. Roma Uli Silalahi, S.ST, M.KM (Anggota DPRD Kota Medan)
• Keluarga Besar Laskar Pejuang Umat Islam Sumatera Utara
• Cordex Hotel
• Yayasan Rumah Tahfiz Al Ikhsan
• Lancar Pay dan berbagai organisasi kepemudaan setempat.
Layanan Komplit untuk Semua KalanganVania Salon Cabang 3 hadir dengan daftar layanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan perawatan rambut dan wajah masyarakat Medan Utara dan sekitarnya. Beberapa layanan unggulan yang ditawarkan meliputi:
• Smoothing dan Rebonding
• Creambath dan Masker Rambut
• Facial Wajah
• Hairlight (Pewarnaan)
• Cuci Catok hingga pembersihan kutu rambut.
Pemilik Vania Salon menyatakan bahwa visi dari cabang ke-3 ini adalah tetap konsisten memberikan pelayanan prima tanpa harus membuat kantong pelanggan bolong. "Kami ingin setiap orang bisa tampil cantik dan percaya diri dengan standar layanan profesional namun harga tetap bersahabat," ujarnya di sela-sela acara.
Prospek Ekonomi LokalKehadiran cabang baru ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, terutama dalam penyerapan tenaga kerja di bidang jasa kecantikan. Dengan jam operasional yang fleksibel dan lokasi yang strategis (Marelan Pasar 1 Rel), Vania Salon diprediksi akan menjadi destinasi favorit baru bagi warga sekitar.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan reservasi atau sekadar berkonsultasi mengenai perawatan rambut, Vania Salon Cabang 3 juga menyediakan layanan kontak cepat melalui WhatsApp yang tertera pada media promosi mereka di lokasi.( Hendra)

[adsense]

Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPRD RI : Hukuman Bandar Narkoba Wajib Berat Jangan Sebatas Slogan!!!!

putra — Wed, 06 May 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Palas :Komitmen penegak hukum terhadap pemberantasan dan peredaran narkoba, harusnya hukuman yang dijatuhkan maksimal untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

[adsense]

Terkait hukuman bagi bandar narkoba, dalam UU Narkotika No. 35/2009, telah dijelaskan bahwa ada tingkatan hukuman, dari mulai hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun, denda Rp10 Miliar, termasuk pasal berlapis seharusnya ini diterapkan.

[adsense]

Baca Juga:

Viral Oknum Pamen Polda Sumut Diduga Gunakan Narkotika, Propam Tegaskan Proses Profesional dan Penegakan Etika

Demikian disampaikan DR. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos. SH. MSP Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara kepada MATATELINGA, Selasa (05/05-2026).
Dedi menjelaskan, membangun keyakinan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum ((APH) wajib memberi contoh bagi masyarakat dalam menegakan hukum tidak terjadi pilih kasih dan tidak menjual harga diri lembaga hukum itu sendiri, tegasnya."APH memang tidak bisa dibeli dalam menjalankan undang-undang, namun kalau putusan pengadilan justru terkesan membangun ketidakpercayaan publik, ini bisa berbahaya," kesal Dedi.
Beberapa kasus dimana kemudian masyarakat mengambil tindakan sendiri karena marah terhadap keputusan yang dirasa tidak memberikan keadilan.Oleh karenanya, "kami sebagai DPD-RI meminta komitmen semua pihak, terkhusus APH jangan hanya sebatas slogan dalam pemberantasan narkoba, masyarakat juga diminta menjauhi narkoba, dan bila ada menemukan peredaran narkoba segera laporkan kepada aparat penegak hukum," harapannya.
Sekilas perjalanan kasus Bandar Narkoba terdakwa Alwi Heri Syahputra Hasibuan yang di vonis Majelis Hakim PN Sibuhuan lebih ringan dari pengecer, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 10 tahun vonis majelis hakim 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Sementara Siddik Martua Hasibuan yang menjadi "pengecer" yang berafliasi dengan terdakwa dituntut JPU 12 Tahun dan vonis majelis hakim 10 tahun denda 800 juta. Sementara Hakim dan JPU yang sama untuk kasus yang dua ini.

[adsense]

Baca Juga:

Viral Oknum Pamen Polda Sumut Diduga Gunakan Narkotika, Propam Tegaskan Proses Profesional dan Penegakan Etika

Bobby Nasution Ingatkan BPJS Kesehatan Tetap Utamakan Kualitas Layanan

admin — Tue, 05 May 2026 21:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta. Hal ini dinilai penting karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar tidak mengalami kesulitan saat berobat.

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Turut hadir Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, dan jajaran lainnya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program unggulan dan prioritas di Sumatera Utara. Dengan capaian yang dinilai cukup baik, ia berharap dukungan seluruh pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut melalui kolaborasi.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Peran LPS di Sumut, Perkuat Kepercayaan Nasabah dan Stabilitas Perbankan

"Kami apresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara. Khususnya BPJS Kesehatan, mengingat ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah kepada masyarakat," sebut Bobby Nasution.

Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat persoalan di lapangan, seperti pengurangan jenis layanan berdasarkan penyakit dan penyebabnya. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

[adsense]

"Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu Probis menjadi program utama, seiring capaian UHC di Sumut yang berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan, sehingga masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP," tegasnya.

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota mengarahkan alokasi anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.

[adsense]

Baca Juga:

1.700 Kartu BPJS Ketenagakerjaan Diterima Bupati Asahan Di Hari Buruh 2026

"Dengan begitu, anggaran yang terbatas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung layanan ini," jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah kepesertaan dan kualitas layanan. Masyarakat, kata dia, berharap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan status pasien.

[adsense]

"Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara merata," pungkas Bobby Nasution.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemprov Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas langkah Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut yang telah mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Sumut Tetapkan Juknis SPMB 2026/2027, Prioritaskan Transparansi dan Akses Berkeadilan

Karena itu, BPJS Kesehatan menyatakan dukungan penuh terhadap Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program andalan di Sumatera Utara.

[adsense]

Pemeriksaan Dumas Dr. Henry Sinaga Terkait Penagihan PBB Kadaluarsa Berlanjut

putra — Tue, 05 May 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Siantar :Polres Kota Pematangsiantar, dengan Surat, No.Pol : B/491/IV/2026/Reskrim, tanggal 30 April 2026, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian dumas (pengaduan masyarakat), yang ditujukan kepada Notaris Dr Henry Sinaga, selaku pelapor, memberitahukan bahwa proses penanganan dugaan terjadinya peristiwa pidana terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah kadaluarsa yang dilakukan oleh oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar yang telah melampaui lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) tahun masih terus berlanjut.
Dalam Surat tersebut pihak Polres Kota Pematangsiantar memberitahukan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:1.Telah dilakukan permintaan keterangan data/dokumen dari pelapor.

[adsense]

2.Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Staf BPKPD Pemko Pematangsiantar.3.Telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemko Pematangsiantar.4.Telah dua kali mengirimkan surat kepada Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).
Rencana kegiatan selanjutnya ialah bahwa penyidik akan berkoordinasi dan kembali menyusul surat terdahulu terkait permintaan penyidik kepada Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar/APIP untuk melakukan pemeriksaan. Demikian siaran pers Dr Henry Sinaga.

[adsense]

Pemprov Sumut Kucurkan Rp443 Miliar Bagi Hasil Pajak Rokok dan Kurang Salur, Bobby Nasution Tekankan Keseimbangan Belanja Daerah

admin — Tue, 05 May 2026 20:45:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025.

[adsense]

Penyaluran tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menjelaskan bahwa total dana tahap pertama ini terdiri dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

Pj Sekdaprov Sumut Ingatkan ASN Jangan Terlibat Judol dan Pinjol, Ancam Sanksi Disiplin

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran kepada kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun. Pada tahun 2026, penyaluran direncanakan dilakukan dalam tiga tahap.

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Pada kesempatan itu, Bobby juga menyoroti kondisi fiskal 33 kabupaten/kota di Sumut. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan para bupati dan wali kota untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, selisih (gap) antara pendapatan dan realisasi belanja tidak boleh terlalu lebar agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap optimal.

[adsense]

Baca Juga:

Realisasi PAD Sumut Lampaui 26%, Pemprov Sumut Optimistis Target Tahunan Tercapai

"Tolong upgrade antara realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," tegasnya.

Ke depan, Pemprov Sumut akan menerapkan metodologi baru dalam menetapkan prioritas kebutuhan fiskal daerah. Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja masing-masing daerah.

[adsense]

Sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup. Daerah yang dinilai aktif menghadirkan program inovatif untuk memperbaiki indikator tersebut akan menjadi prioritas dukungan.

"Kami akan melihat bagaimana program Bapak/Ibu di tahun 2026. Apakah program tersebut berdampak langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang pemerintahnya aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan akan kami dukung penuh," tutup Bobby.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Siap Dukung Penuh Suksesnya Sensus Ekonomi 2026