Deliserdang Amankan 1.462 Kuota Bedah Rumah, Perkimtan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

admin — Tue, 14 Jul 2026 21:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta:Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mempercepat pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus diperkuat. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Pemkab Deli Serdang menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menyukseskan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, S.STP., MM., menghadiri audiensi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam audiensi itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Yoke Radius Akbar, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh kuota sebanyak 1.462 unit RTLH melalui jalur aspirasi pada tahun 2026. Saat ini, seluruh usulan telah memasuki tahapan verifikasi sebelum pelaksanaan di lapangan.
Kepala Dinas Perkimtan Deli Serdang, Yetty Sembiring, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendukung penuh Program Nasional Tiga Juta Rumah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lancar.
Kami juga berharap Deli Serdang kembali memperoleh dukungan kuota pada tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni," ujar Yetty.
Program BSPS diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat.

[adsense]

Tiga Preman Belawan Pungli Supir Demi Sabu

putra — Tue, 14 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Tiga preman saat beraksi ditengah Jalan mencari uang untuk membeli sabu sabu di tangkap Tim URC Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan,Selasa ( 14/07/2026.)
Untuk pengusutan ketiga preman Belawan tersebut di bawak ke Mako Polres Pelabuhan Belawan bersama barang bukti berpa hasil pemerasan terhadap pengemudi truk,trado,pic up dan dum truk. Setiba di Mako Polres,ketiga preman tersebut langsung di tes urinenya dan positif pengguna sabu sabu.

[adsense]

Ketiga pelaku yang ditangkap masing masing berinisial ES (40), RH (33), dan MJ (41). Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Marelan Raya dan Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.q
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, SH. MH. Saat di kon firmasi hari Selasa ( 14/07/2026) menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim URC Sat Reskrim berkat adanya informasi dari para sopir yang diperas mereka.
Ketiga pelaku melakukan aksinya yang membuat masyarakat resah tersebut di kawasanJalan Titi Pahlawan dan ditempat tempat lain.
Kasat Reskrim menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Belawan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.Ketiganya kini meringkuk di Hotel Podeo Polres Pelabuhan Belawan.***

[adsense]

Baca Juga:

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

Jefry Siahaan: Ada Fee Proyek Sebesar Itu?

putra — Tue, 14 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Jefry Siahaan salah satu penggiat sosial dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Toba mengatakan jika banyak bangunan yang tidak sesuai mutu yang seharusnya.
Katanya, banyak proyek pembangunan yang sudah habis masa pemeliharaan tetapi tetap sama kondisinya dan semakin rusak.
Dalam pengamatannya, ia melihat kembali proyek tersebut dan ada beberapa proyek masih sama dan belum mendapat perbaikan.

[adsense]

Atas temuan ini, dia melaporkan dan sudah pernah bicara dengan kepala dinas PUTR Kabupaten Toba Pak Gumianto. Kepala dinas berjanji akan memperbaiki proyek TA 2025 tersebut namun kenyataannya tidak ada perbaikan dan bahkan semakin hancur.
"Ada pula dugaan proyek fiktif karena ada anggaran untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan," terang Jefry kepada awak media di Balige, Selasa, (14/6/2026).
"Saya miris melihat pekerjaan fisik dinas PUTR. Tapi kepala dinas Gumianto tidak mau menerima telpon lagi dan bahkan susah ditemui," lanjutnya.
Atas temuan ini, dia berencana melaporkan proyek TA 2025 tersebut ke aparat penegak hukum.
"Karena ini demi kemajuan Toba Mantap, saya akan melaporkan ini agar ada perubahan kedepannya. Saya juga meminta kepada bupati Toba Effendi Napitupulu dan wakil bupati Toba Audi Murphy O Sitorus untuk mengevaluasi kinerja dinasnya," pintanya.
Tak hanya itu, Jefri juga menyoroti santernya fee proyek 20-25 persen.
"Benar tidaknya berita tersebut, dinas terkait belum memberikan jawaban termasuk permintaan fee kepada konsultan agar menjadi konsultan proyek," ujarnya geram.
Dia kecewa karena dinas terkait hanya berusaha membuat asal bapak senang dan tidak memperhatikan mutu proyek.
Jefry Siahaan selalu mengkritik pekerjaan PUTR dan pekerjaan dinas lain dan rajin menyebarkan di media sosial. Dia berusaha membuat Toba semakin baik kedepannya melalui kritikan namun dia juga menyesalkan kritik yang disampaikan malah mendapat perlawanan dari berbagai masyarakat yang tidak memahami dan melihat kondisi sebenarnya.
Akankah pemerintah kabupaten Toba khususnya dinas PUTR bisa memberikan jawaban atau akan diam dan tak meresponnya?

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

putra — Tue, 14 Jul 2026 20:02:00 +0700+0700

MATATELINGA,Palas : Akibat adanya pemberitaan media online terkait informasi tangkap lepas bandar narkoba di wilayah eks Barumun Tengah dan Desa Sibuhuan Julu dengan dugaan bayaran Rp 50 JT/org. Sehingga membuat pihak Polres Padang Lawas melalui Kepala Satuan (Kasat) Narkoba, AKP. M. Taufik Siregar, SH menyampaikan bantahan, Selasa, (14/07-2026).
"Tuduhan itu tidak benar terkait pemberitaan yang terbit dan beredar di masyarakat, Sat Narkoba praktik tangkap lepas seorang bandar narkoba dan tebusan kepada Satresnarkoba Polres Padang Lawas dengan membayar Nominal Rp. 50.000.000 perorang," bantah Taufik.

[adsense]

Penanganan tindak pidana narkoba di Polres Padang Lawas sudah sesuai dengan prosedur dan SOP. Sat Narkoba melakukan penggerebekan di rumah terduga penyalahguna yang berada di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tangah Padang Lawas, berhasil mengamankan SS Bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, IN, dan AS, bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong.Pada saat yang bersamaan, MN datang kelokasi penggerebekan yang akhirnya turut diamankan pihak kepolisian.
Tindaklanjut atas introgasi pihak polres terhadap tiga orang terduga inisial, SS, IN, dan AS menerangkan bahwa barang haram narkotika jenis sabu tersebut didapat bersama saudara J kepada saudara IPH.
Jenjang jaringan pengguna narkoba membuat Sat Narkoba sekira pukul 06.30 Wib mengamankan saudara J di Desa Aek Buaton Kec. Aek Nabara Barumun Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya dan tidak menemukan barang haram.
Sementara pengakuan J saat diamankan, mengakui mendapat barang haram sebelumnya dari IPH yang beralamat di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara dan turut juga diamankan pihak Polres Palas bersama barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,12 gram dan Berat Netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
Ke empat tersangka, SS, IN, AS dan J tersebut dinyatakan positif memakai zat adiktif atas hasil test urine dari Lab RSUD Sibuhan, dan keempatnya dikirim atau dititipkan ke Panti Rehab Kota Pinang Berdasarkan Surat Penitipa terduga pelaku untuk dilakukan Rehabilitasi Nomor: B/650/VII/2026/Resarkoba, Tanggal 09 Juli 2026. Dan Berdasarkan Surat Penitipan terduga pelaku untuk dilakukan Rehabilitasi Nomor: B/652/VII/2026 / Resarkoba, Tanggal 11 Juli 2026.
"Dasar hukum utama tentang rehabilitasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 14 (kewenangan Presiden), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (rehabilitasi medis dan sosial)."ujar Kasat Narkoba AKP M Taufik Siregar"Sedangkan terhadap, Mawarfi Nasution berdasarkan surat Lab RSUD Sibuhuan yang menyatakan hasil test urinenya Negatif (-) sehingga pihak polres mengembalikan kekeluarganya,"sebut Taufik.
Terhadap IPH berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saudara IPH dilakukan penahan di RTP Polres Padang Lawas, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; Sp Han / 67 / VII / 2026 / Resnarkoba. Tanggal 9 Juli 2026.Dilokasi yang berbeda, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Padang Lawas membenarkan, melakukan penangkapan terhadap Abdul Husein Nasution dan Azwar Mudawari Nasution di Desa Sibuhuan Julu Kec. barumun tidak ditemukan barang bukti, sehingga yang bersangkutan dikembalikan kekeluarganya atas hasil test urine negatif (-).

[adsense]

Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan

putra — Tue, 14 Jul 2026 18:59:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026). Dalam rakor tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan tambahan TKD dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur, program nonfisik, dan bantuan sosial.
Rakor dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan diikuti secara daring oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

[adsense]

Bobby mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan amanah Presiden yang harus benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur, mempercepat pemulihan, dan membantu warga yang terdampak.
Ia menjelaskan pemerintah pusat mengembalikan TKD tambahan bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp10,6 triliun, dengan Sumatera Utara menerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.
Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD di Sumatera Utara belum maksimal. Menurutnya, hal itu dipengaruhi proses perencanaan dan pengadaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu sehingga ia mengusulkan mekanisme design and build untuk mempercepat pelaksanaan.
Di akhir sambutannya, Bobby menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menekan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertahankan besaran TKD tambahan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 agar pemulihan dapat berjalan optimal.

PIMPASA Goes To School, Edukasi Pelajar Cegah TPPO dan TPPM

admin — Tue, 14 Jul 2026 18:15:00 +0700+0700

MATATELINGA -Jakarta : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menyelenggarakan kegiatan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) Goes To School di SMKN 11 Jakarta, Selasa (14/07/2026)..
Kegiatan ini merupakan upaya preventifkeimigrasian untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Program PIMPASA Goes To School menjadi salah satu implementasi edukasi keimigrasian kepada pelajar sebagai upaya membangun kesadaran sejak diniterhadap berbagai risiko keberangkatan ke luar negeri secara nonprosedural. Dalam kegiatan ini, para siswa memperoleh pemahaman mengenai modus operandi TPPO dan TPPM, risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama, menyampaikan bahwa PIMPASA merupakan implementasi peran aktifDirektorat Jenderal Imigrasi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia pendidikan.
"Melalui kegiatan ini, para siswa dibekali pemahaman mengenai berbagai bentuk dan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural, langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban, serta pentingnya kepedulian untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian di lingkungan sekitar", ujar Rakha.
Kepala SMKN 11 Jakarta menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengapresiasi kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dalam memberikan edukasi kepada para peserta didik.
"Kami mengapresiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas pelaksanaan PIMPASA Goes To School di SMKN 11 Jakarta.
Semoga edukasi ini dapt meningkatkan kesadaran para siswa terhadap bahaya TPPO dan TPPM serta pentingnya mengikuti prosedur yang resmi apabila ingin bekerja atau melanjutkan kegiatan ke luar negeri", ungkap Kepala SMKN 11 Jakarta.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanyamemberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan serta pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian.
Melalui Program PIMPASA, Imigrasi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran hukum melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan.
"Saya berharap kegiatan ini selalu meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan atau kesempatan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi, serta selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan pengetahuan yang baik, para siswa tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu keluarga dan lingkungan sekitar agar terhindar dari praktik-praktik ilegal tersebut". ujar Kepala Kantor Wilayah.
Melalui kegiatan PIMPASA Goes To School, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya migrasi yang aman dan legal serta mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Pemko Medan Dukung Penuh Transisi Sekolah Rakyat Permanen

Sekdakab Humbahas Membisu Soal Bupati Kurangi Tunjangan BPD, Kadis PMDP2A Sebut Efisiensi Anggaran

putra — Tue, 14 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Humbahas :Bupati Humbahas Oloan Paniaran mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2025, dengan memotong dan memangkas tunjangan para Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran 2026.
Informasi tersebut dibenarkan oleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A), Kartini Sinambela.

[adsense]

Menurut dia, pengurangan tunjangan ini terjadi ditengah karena alasan tekanan efisiensi anggaran. Disisi lain, pengurangan tunjangan tersebut tidak melanggar peraturan perundangan yang lain.
" Selamat siang juga amang, terkait pengurangan tunjangan BPD tidak melanggar aturan lainnya, dan pengurangan ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Terimakasih," ujarnya singkat saat memberikan konfirmasi via WhatsApp, Sabtu (11/7/2026).
Ditanya, atas pengurangan anggaran tunjangan BPD, kemana dialihkan pos pengurangan anggaranya, hingga berita ini diturunkan Kartini belum menjawab.
Salah seorang BPD di Kecamatan Doloksanggul, dan Kecamatan Pollung, dikonfirmasi secara terpisah, mengaku kondisi tersebut.
Mereka mengaku, bahwa terjadi pemotongan tunjangan untuk tahun 2026 ini. Tunjangan yang sebelumnya diterima Rp 650.000,00 , kini berkurang menjadi Rp 500.000,00.
" Saya terima biasanya Rp 650 ribu, sekarang jadi Rp 500 ribu, dipotong Rp 150 ribu," keluh salah seorang anggota BPD.
Ditanya, apa alasan pemerintah memotong tunjangan BPD, salah seorang BPD di Kecamatan Pollung mengaku, karena aturan Kabupaten.
" Bukan desa yang memotong, aturan kab," katanya.
Lagi, ditanya perbup, ia menyarankan agar ditanyakan ke punya Perbup. " Tanya lah yang punya perbup," ujarnya.ds

[adsense]

Baca Juga:

Semarak Hut Kota T.Tinggi

Dukung Asta Cita, Kajari Kab. Bogor Bangun Kolam Binaan Koperasi Merah Putih

admin — Tue, 14 Jul 2026 17:49:00 +0700+0700

MATATELINGA -Cibinong : Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menghadirkan inovasi yang selain tugas penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan Kajari Kabupaten Bogor, Dr. Denny Achmad, lahan yang sebelumnya tidak produktif disulap menjadi Kolam Binaan Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong, sebuah program pemberdayaan ekonomi yang digagas bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Inisiatif ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi berbasis koperasi.Melalui kolaborasi tersebut, delapan kolam budidaya ikan lele dengan sistem bioflok dibangun sebagai unit usaha Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong.
Seluruh anggota koperasi tidak hanya diajak berusaha, tetapi juga memperoleh transfer pengetahuan langsung dari Dinas Perikanan dan Peternakan, mulai dari teknik budidaya, pemberian pakan, pengelolaan kolam hingga strategi pemasaran hasil panen.
Kajari Kabupaten Bogor Dr. Denny Achmad mengatakan, program ini lahir dari semangat membangun jiwa kewirausahaan di lingkungan Adhyaksa agar para pegawai memiliki keterampilan dan sumber pendapatan tambahan di luar profesinya sebagai aparat penegak hukum.
"Saya ingin seluruh pegawai memiliki skill di luar pekerjaannya. Atau ingin menambah penghasilan secara halal, dan mereka sudah memiliki bekal usaha yang nyata," ujar Denny.
Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah mentransformasi koperasi yang semula hanya bergerak di bidang simpan pinjam menjadi Koperasi Konsumsi Merah Putih Adhyaksa Cibinong. Dari sana kemudian dikembangkan berbagai unit usaha, seperti minimarket, budidaya ikan lele dan mujair, serta rencana pengembangan peternakan ayam petelur.
Denny menegaskan bahwa seluruh kegiatan diawali dengan edukasi. Para anggota koperasi terlebih dahulu mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, manajemen usaha, hingga bisnis proses. Setelah itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor memberikan pelatihan teknis budidaya ikan secara menyeluruh sehingga usaha yang dijalankan memiliki dasar ilmu yang kuat.
Hasilnya mulai terlihat. Kolam binaan tersebut telah berhasil melakukan panen perdana, bahkan hasil panennya telah memiliki jaringan pemasaran sehingga memberikan nilai ekonomi bagi koperasi sekaligus menjadi tambahan kesejahteraan bagi anggotanya.
"Kami ingin menanamkan budaya bahwa setiap pegawai memiliki mental entrepreneur. Lahan yang menganggur harus menjadi lahan produktif. Koperasi menjadi wadah agar seluruh anggota bisa tumbuh bersama dan memperoleh tambahan pendapatan secara halal," tegasnya.
Program ini juga menjadi implementasi semangat Koperasi Merah Putih yang saat ini didorong pemerintah sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurut Denny, koperasi merupakan instrumen penting untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.
Selain mengembangkan kolam ikan lele, Kejari Kabupaten Bogor juga tengah pengembangan budidaya ikan mujair dan ikan patin. Seluruh program itu diharapkan menjadi ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus mendukung program nasional di sektor pangan.
Tak hanya itu, melalui Program Jaga Desa, Kejari Kabupaten Bogor juga bersinergi dengan pemerintah desa untuk memetakan potensi ekonomi desa, mendampingi pelaksanaan pembangunan dan memberikan penerangan hukum agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Data potensi desa tersebut diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi berbasis wilayah.
Dengan inovasi ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa institusi penegak hukum tidak hanya hadir dalam penindakan, tetapi juga akatif melakukan pencegahan dan ambil bagian menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Kolam Binaan Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong, sinergi antara Kejari Kabupaten Bogor dan Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Bogor menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong, koperasi, dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan untuk menyukseskan Asta Cita Presiden menuju Indonesia yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

[adsense]

Baca Juga:

Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia

Dua Terdakwa Kabur dari Sel Tahanan PN Tapaktuan Lewat Plafon Kamar Mandi

putra — Tue, 14 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapaktuan :Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan membenarkan kaburnya dua terdakwa yang akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Selasa (14/7/2026). Keduanya diduga melarikan diri dengan menerobos plafon kamar mandi yang berada di dalam ruang tahanan sementara pengadilan.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, saat para terdakwa tengah menunggu giliran untuk menjalani persidangan."Benar, ada dua terdakwa yang melarikan diri dari sel tahanan sementara di PN Tapaktuan. Mereka diduga keluar dengan menjebol atau melewati bagian plafon (asbes) kamar mandi yang berada di dalam ruang tahanan," kata Roland Tampubolon.

[adsense]

Menurutnya, sebelum kejadian, lima orang tahanan dibawa dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tapaktuan menuju Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengikuti agenda sidang sesuai jadwal.Saat berada di ruang tahanan sementara, dua dari lima terdakwa tersebut meminta izin kepada petugas untuk menggunakan toilet yang berada di dalam sel.Namun, setelah sekitar 10 menit keduanya tidak juga keluar dari kamar mandi, petugas mulai merasa curiga dan langsung melakukan pemeriksaan."Saat dilakukan pengecekan, ternyata dua tahanan tersebut sudah tidak berada di dalam kamar mandi. Petugas hanya menemukan sandal yang mereka tinggalkan," ujar Roland.
Kejari Aceh Selatan mengungkapkan, dua terdakwa yang melarikan diri masing-masing berinisial B.R.A. bin A.Z., yang merupakan terdakwa dalam perkara tindak pidana asusila, serta Supardi bin Syarifuddin, yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana pencurian.
Usai mengetahui kedua terdakwa kabur, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan segera berkoordinasi dengan Polres Aceh Selatan untuk melakukan pengejaran.Sebelumnya, Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K. menyatakan pihaknya telah menerima permintaan bantuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan untuk mencari kedua terdakwa tersebut. Personel Polres Aceh Selatan bersama petugas Kejaksaan kini masih melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur pelarian.
Hingga berita ini diterbitkan, kedua terdakwa masih dalam pencarian aparat gabungan. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan memastikan terus berkoordinasi dengan kepolisian guna mempercepat penangkapan kembali kedua terdakwa agar proses persidangan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

Tersangka Korupsi Rp1,5 Miliar di Samosir Belum Ditahan, Kejari Ungkap Alasannya

Antrian BBM Mengular, Ombudsman Sumut Minta Pertamina Bertindak Cepat Tangani Masalah Distribusi BBM

putra — Tue, 14 Jul 2026 16:47:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera mengambil langkah cepat dan efektif dalam mengatasi kendala distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menyampaikan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap gangguan dalam distribusi BBM harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

[adsense]

Baca Juga:

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

[adsense]

"Ombudsman menerima berbagai informasi mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek pelayanan yang perlu segera ditangani. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkepastian, termasuk dalam memperoleh akses terhadap BBM," ujar Herdensi.

[adsense]

Baca Juga:

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

Pertamina parta niaga regional sumbagut memang telah melakukan upaya percepatan distribusi BBM, termasuk optimalisasi operasional terminal BBM dan penambahan armada distribusi. Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan dilapangan, dan bisa memicu panik buying. Oleh karena itu Ombudsman meminta Pertamina Parta Niaga Regional Sumbagut untuk mengambil langkah-langkah yang lebih optimal dalam menyelesaikan persoalan antrian BBM di SPBU, kegagalan menyelesaikan adalah indikasi buruknya tata keloh distribusi BMM.

[adsense]

Selain itu, Ombudsman meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan berkala kepada masyarakat mengenai penyebab kendala distribusi, wilayah yang terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu pembelian BBM secara berlebihan (panic buying) dan berpotensi memperburuk kondisi distribusi.

[adsense]

Baca Juga:

Antrean Mengular di Sejumlah SPBU Sutarto Minta Pertamina Pastikan Pasokan BBM Di Sumut Aman

Ombudsman juga mengimbau seluruh SPBU agar tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan perlu dilakukan penguatan dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen selama proses pemulihan distribusi berlangsung.

[adsense]

Ombudsman akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara. Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan meminta tindakan korektif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Baca Juga:

Robi Barus : BBM Langka di Medan, Pemko Jangan Diam

[adsense]

Baca Juga:

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Optimalkan Distribusi BBM di Sumatera Utara

Satlantas Polres Aceh Selatan Limpahkan Tersangka Kasus Kecelakaan Maut di Bakongan ke Kejaksaan

putra — Tue, 14 Jul 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapaktuan :Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Aceh Selatan melalui Unit Penegakan Hukum (Gakkum) resmi menyerahkan seorang tersangka beserta barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pejalan kaki kepada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (14/7/2026).
Pelimpahan tersangka dan barang bukti ini menjadi bagian dari tahapan penegakan hukum sebelum perkara memasuki proses persidangan di pengadilan.

[adsense]

Tersangka berinisial AY diserahkan bersama barang bukti yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penyidikan Unit Gakkum Satlantas Polres Aceh Selatan, AY diduga mengendarai sepeda motor Honda CRF bernomor polisi BL 6191 TAJ yang terlibat kecelakaan dengan seorang pejalan kaki bernama Sawati.
Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia.
Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu, 25 April 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan.
Sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, penyidik terlebih dahulu membawa tersangka ke Poliklinik Polres Aceh Selatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Setelah dinyatakan sehat oleh tim medis, tersangka bersama barang bukti kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Aiyub, S.E., M.H., mengatakan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan bentuk komitmen Satlantas dalam menyelesaikan setiap perkara kecelakaan lalu lintas secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berkomitmen melaksanakan setiap tahapan proses penyidikan secara objektif, akuntabel, dan sesuai prosedur, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terkait," ujar AKP Aiyub.
Ia menegaskan, proses pelimpahan perkara ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, khususnya terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.
Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
Di akhir keterangannya, Satlantas Polres Aceh Selatan kembali mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara dengan mematuhi seluruh aturan lalu lintas. Kesadaran dan disiplin pengguna jalan dinilai menjadi faktor utama dalam menekan angka kecelakaan yang masih kerap merenggut korban jiwa di wilayah Aceh Selatan.

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

putra — Tue, 14 Jul 2026 15:58:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Sudah sepekan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk di Kota Medan. Namun hingga kini, pihak Pertamina melalui anak perusahaannya Patra Niaga Regional Sumbagut, belum mampu mengatasi situasi tersebut.
Antrean panjang di SPBU yang masih memiliki stok BBM dan SPBU yang tidak beroperasi karena tidak adanya stok bahan bakar, setiap hari menghargai wajah provinsi tersebut.

[adsense]

Bahkan Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, turut merasakan imbas kelangkaan BBM ini.
Sebaliknya, perusahaan yang bertanggungjawab atas distribusi BBM di Sumut itu seolah cuci tangan dengan mengatakan distribusi berlangsung normal. Padahal faktanya, masyarakat saat ini dibuat resah karena stok BBM di SPBU tidak normal.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera) Teuku Yudhistira mengatakan, bahwa peristiwa ini jelas kejahatan kemanusiaan. Karena BBM merupakan kebutuhan primer masyarakat yang tidak bisa ditunda-tunda apalagi dimanipulasi.
"Jangan Pertamina cuma bisa mengklaim bahwa distribusi BBM lancar, tapi fakta di lapangan lihat sendiri. Amburadul. Masyarakat yang merasakannya," ungkap Yudhistira di Medan, Selasa (14/7/2026).
Untuk itu, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti hal ini, mengingat situasi ini dikhawatirkan bakal mengganggu keamanan dan stabilitas nasional, apalagi bila tidak secepatnya diatasi.
"Karena situasi ini dikhawatirkan bakal meluas dan berimplikasi negatif terhadap berbagai sektor termasuk memicu gangguan keamanan," ujarnya.
"Karena itu, selain mendesak Presiden dan Menteri ESDM mencopot pimpinan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, Polda Sumut harus mengusut kasus ini, untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kelangkaan BBM yang sudah terjadi seminggu terakhir. Jika memang terjadi akibat mafia minyak, pelakunya harus ditindak tegas" imbuhnya.
Sementara, terkait kelangkaan BBM ini, 0engusaha SPBU dan Masyarakat Sumatera Utara yang Menginginkan Kepastian Distribusi BBM pada 13 Juli 2026 kemarin, telah mengirim surat terbuka kepada DPP dan DPC Hiswana Migas Medan menyampaikan keluhan yang mereka rasakan.
Karena akibat kelangkaan BBM bukan hanya memicu antrean panjang hingga mengakibatkan arus lalu lintas di Medan amburadul, situasi ini juga menyebabkan banyak SPBU berhenti beroperasi karena tidak adanya stok BBM yang dijual. Berikut petikan surat tersebut.
_Kepada Yth.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hiswana Migas__Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Medan_
_Perihal: Mendesak Sikap Tegas Hiswana Migas Atas Krisis Kelangkaan BBM di Sumatera Utara_
_Sudah lebih dari satu minggu masyarakat Sumatera Utara dihadapkan pada krisis kelangkaan BBM yang terjadi hampir di seluruh wilayah, mulai dari Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Asahan, Batubara, Tanjungbalai hingga daerah lainnya._
_Antrean kendaraan mengular setiap hari, banyak SPBU kehabisan stok, aktivitas masyarakat terganggu, roda perekonomian melambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan distribusi BBM terus menurun._
_Yang paling memprihatinkan, para pengusaha SPBU menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka bukan penyebab terjadinya kelangkaan ini. Banyak SPBU telah melakukan pemesanan sesuai prosedur, namun pasokan BBM tidak kunjung tiba sehingga mereka kehilangan omzet, tetap harus membayar gaji karyawan, biaya operasional, listrik, keamanan, pajak, dan kewajiban lainnya tanpa adanya pendapatan dari penjualan BBM._
_Lebih ironis lagi, masyarakat melampiaskan kemarahannya kepada operator dan pengusaha SPBU, padahal keterlambatan pasokan berada di luar kendali mereka. Pengusaha SPBU kini menanggung kerugian finansial yang besar sekaligus tekanan psikologis akibat harus menghadapi protes pelanggan setiap hari._
Dalam kondisi seperti ini, kami mempertanyakan sikap DPP Hiswana Migas dan DPC Hiswana Migas Medan.Di mana keberpihakan organisasi kepada anggotanya?_
_Mengapa hingga hari ini belum terdengar pernyataan sikap yang tegas kepada Pertamina maupun kepada publik? Mengapa organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pengusaha SPBU justru terkesan diam ketika anggotanya mengalami kerugian yang tidak sedikit?_
_Jika benar terdapat kendala dalam distribusi, baik karena keterbatasan armada mobil tangki, berkurangnya awak mobil tangki, maupun gangguan operasional lainnya, maka kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan diselesaikan secepatnya. Jangan biarkan pengusaha SPBU menjadi korban berkepanjangan akibat persoalan distribusi yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.Kami mendesak agar DPP dan DPC Hiswana Migas segera:_
_*Mengambil sikap resmi dan terbuka terhadap krisis kelangkaan BBM di Sumatera Utara.__*Menyampaikan kepada Pertamina bahwa keterlambatan pasokan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pengusaha SPBU._*Menuntut adanya langkah darurat untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM.__*Mengawal serta memperjuangkan hak-hak anggota yang telah dirugikan akibat terganggunya pasokan.__*Menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih luas._
_Jangan biarkan pengusaha SPBU terus menjadi tameng kemarahan masyarakat, sementara akar persoalan belum terselesaikan._
_Organisasi tidak boleh hanya hadir saat kegiatan seremonial, tetapi juga harus berdiri di garis depan ketika anggotanya mengalami kesulitan. Inilah saatnya Hiswana Migas membuktikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wadah perjuangan pengusaha SPBU._
_Kami berharap surat terbuka ini menjadi pengingat bahwa krisis distribusi BBM bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha para pengusaha SPBU yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran energi kepada masyarakat.Sudah saatnya semua pihak berhenti saling menunggu dan segera mengambil tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan BBM, pengusaha SPBU membutuhkan kepastian pasokan, dan Sumatera Utara membutuhkan solusi, bukan sekadar penjelasan._
Sebelumnya, pada 10 Juli 2026 lalu, Fahrougi Andriani Sumampouw selaluArea Manager Communication, Relations & CSR Regional SumbagutPT Pertamina Patra Niaga – Subholding dalam keterangan tertulisnya mengaku sudah mengoptimalkan Distribusi BBM di Sumatera Utara
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh Fuel Terminal serta SPBU terus dilakukan secara intensif agar distribusi berjalan optimal.
Dalam beberapa hari terakhir, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara menghadapi penyesuaian operasional armada distribusi. Untuk memastikan penyaluran tetap berjalan optimal, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan sehingga kapasitas distribusi dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat
Selain itu, Pertamina juga memperkuat operasional dengan menambah 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan guna mendukung kelancaran proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Optimalisasi distribusi tersebut juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan BBM selama periode libur sekolah yang menyebabkan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan hari normal. Pertamina terus melakukan penyesuaian pola penyaluran dan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan pasokan agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mengoptimalkan distribusi agar kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara dapat terpenuhi dengan baik.

PS dan WSS Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka

putra — Tue, 14 Jul 2026 14:56:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Hobbin Gultom sebagai pengacara Walben Silaen (75) mengatakan bahwa penyidik Polres Toba sudah melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka PS dan WSS.
Polisi Polres Toba menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka, yang merupakan ayah dan anak sebagai dalam kasus dugaan penganiayaan dan perencanaan pembunuhan terhadap Walben Silaen pada 31 Mei 3026 di desa Siringkoron Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.

[adsense]

"Polisi telah melakukan pemanggilan pemeriksaan pada 13 Juli kemarin dan tidak hadir karena alasan pendampingnya (pengacara) tidak hadir. Itu alasan mereka. Polisi melakukan pemanggilan kedua. Jika pemanggilan kedua tidak hadir, maka kami akan meminta polisi melakukan pemanggilan paksa, karena kedua tersangka tidak kooperatif mempertanggungjawabkan perbuatannya," terang Hobbin Gultom di Balige, Selasa, (14/6/2026).
Selain itu, di depan para wartawan, Hobbin Gultom juga menjelaskan hasil visum luka di kepala merupakan akibat benda tajam.
"Kalau hasil luka di wajah dan tubuh korban, ini menjurus ke perencanaan pembunuhan dan bukan penganiayaan biasa. Hal ini sering diungkapkan beberapa warga Siringkiron yang mengatakan jika PS menyesal tidak langsung membunuh Walben. Jadi kita akan liat pasal yang disangkakan penyidik kepada kedua tersangka," lanjutnya.
Terdapat luka lebam di dada Walben Silaen dan luka sobek di wajah dan luka benda tajam di kepala korban yang akhirnya mendapat 26 jahitan.
Persoalan penganiayaan terhadap Walben muncul karena ketersinggungan pelaku atas sungut sungut Walben saat melintas di depan rumah tersangka, hingga PS dan WSS melakukan penganiayaan.
Hingga saat ini, pencocokan alat bukti berupa parang bengkok berbeda dengan keterangan saksi. Barang yang disita merupakan arit dan bukan parang bengkok.
"Menurut saksi, itu bukan parang bengkok yang dibawa saat kejadian tetapi arit," ungkapnya.
Hingga saat ini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap tersangka dan para tersangka masih bebas melakukan kegiatan sehari hari.
Pihak keluarga dan warga menilai kasus ini seharusnya cepat ditangani karena korban, alat bukti, hasil visum dan saksi sudah lengkap.

[adsense]

Aniaya Polisi dan Kabur saat Disergap, Buronan Narkoba Ditangkap di Riau

putra — Tue, 14 Jul 2026 14:04:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan : Pelarian Fuanto Fransyah alias Apeng (40), warga Jalan Multatuli No 140 Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berakhir di Provinsi Riau.
Dia sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut karena menganiaya polisi dan kabur saat disergap di sekitar kediamannya, beberapa waktu lalu.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan, saat ini tersangka Fuanto Fransyah alias Apeng sedang dalam perjalanan dari Riau ke Polda Sumut.

[adsense]

"Iya benar, masih dalam perjalanan dari Riau menuju Sumut. Nanti kita rilis," tandasnya, Selasa (14/7/2026).
Sebelumnya, Apeng melakukan perlawanan ketika disergap personel Dit Reserse Narkoba Polda Sumut di Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun pada Kamis (28/5/2026).
Bahkan, perlawanan Apeng membuat warga terprovokasi hingga melempari petugas kepolisian. Enam warga diamankan terkait perlawanan itu.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, seperti 1 plastik klip tembus pandang berisi sabu seberat 2,45 gram bruto, 1 timbangan digital silver, 1 sekop sabu dari sedotan plastik, 8 buah plastik klip bening tembus pandang kosong, 1 dompet dan uang sebesar Rp50 ribu.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, dalam kasus penyerangan itu pihaknya mengamankan 6 orang.
Dua orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara 4 lainnya menjalani rehabilitasi karena hasil tes urinenya terbukti menggunakan narkoba.
"Untuk Apeng sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Setelah penyerangan itu kita amankan 6 orang, 2 jadi tersangka. Sedangkan 4 lainnya menjalani rehabilitasi karena positif sebelum dikembalikan ke keluarganya," tandas Kombes Ferry.

Wesly Melalui Sekda Junaedi Buka CFD di Lapangan Adam Malik Siantar

putra — Tue, 14 Jul 2026 12:58:00 +0700+0700

MATATELINGA, Pematangsiantar: Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekda Junaedi Sitanggang SSTP MSi membuka kegiatan Siantar Car Free Day (CFD), di kawasan Lapangan Adam Malik, Minggu pagi (12/07/2026). Siantar CFD dimeriahkan giat Bike To School dan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia Tahun 2026, Argentina vs Swiss.
Giat Siantar Car Free Day dimulai dengan senam bugar, pembukan pertandingan push bike dan nobar piala dunia yang dibuka Sekda Junaedi Sitanggang.
Wali Kota Wesly Silalahi melalui Sekda Junaedi mengucapkan terima kasih kepada KORMI Pematangsiantar dan Induk Organisasi Olahraga (Inorga) dan komunitas yang memeriahkan acara.

[adsense]

"Atas nama Pemko Pematangsiantar, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada KORMI yang telah berkerja sama untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup aktif, menjaga lingkungan, sekaligus mempererat kebersamaan," katanya.
Menurut Wesly, melalui kegiatan ini, ia berharap dapat senantiasa berkolaborasi antara KORMI dan Pemko Pematangsiantar demi mewujudkan Kota Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Hadit Kepala Dinas Pariwisata, Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi, Kepala Dinas Pendidikan Syaiful Rizal SSTP, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli Ilal Mahdi Nasution SHI, serta Ketua KORMI Kota Pematangsiantar Aprial M Rizaldi Ginting SH. (sip)

Sabu 328 Gram Disembunyikan di Jok Motor, Pemasok 2 Sarang Narkoba di Medan Ditangkap

putra — Tue, 14 Jul 2026 11:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial DPI yang diduga menjadi pemasok sabu ke dua sarang narkoba di Kota Medan. Saat ditangkap, polisi menemukan 328 gram sabu yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor pelaku.
Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan DPI ditangkap di Jalan Brigjen Katamso, Medan, pada 10 Juli 2026. Saat itu, pelaku diduga hendak mengantarkan sabu ke salah satu sarang narkoba di kawasan tersebut.

[adsense]

"Dari tangan pelaku kami mengamankan empat bungkus besar sabu dengan berat total 328 gram," kata Rafli, Selasa (14/7/2026).
Selain sabu, polisi juga menyita dua timbangan elektrik, uang tunai, serta ratusan plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. Seluruh barang bukti ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan pelaku.
Hasil pemeriksaan menunjukkan DPI merupakan residivis kasus narkoba dan pencurian. Polisi juga mengungkap sabu tersebut diperoleh dari seorang bandar berinisial A yang saat ini masih dalam pengejaran.
Menurut Rafli, pelaku selama ini berperan sebagai pemasok sabu ke dua sarang narkoba di kawasan Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Mangkubumi, Medan.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak pernah bertemu langsung dengan bandar. Ia hanya menerima titik lokasi pengambilan sabu yang selalu berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak.
"Pelaku hanya menerima lokasi pengambilan barang. Titiknya selalu berubah sehingga jaringan ini berupaya menghindari pelacakan petugas," ujar Rafli.
Akibat perbuatannya, DPI dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun.

[adsense]

Baca Juga:

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Peredaran Narkotika, Seorang Pria Berhasil Diamankan

PHK Sepihak PT Toba Pulp Lestari Tbk Diduga Kuat Tabrak Regulasi dan Menyimpan Agenda Tersembunyi di Grup Afiliasi Perusahaan

putra — Tue, 14 Jul 2026 10:59:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Pasca-agenda klarifikasi, lalu mediasi pertama di 29 Juni 2026 yang tidak membuahkan kesepakatan/perdamaian, mediasi kedua atau terakhir harus dilakukan antaraPara Eks Pekerja / Karyawan Perusahaan dengan PT TPL yang akan dilakukan pada hari iniSelasa, 14 Juli 2026 di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, sebelum lanjut kePengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan.
Tuntutan Para Eks Pekerja / Karyawan PT TPL ini adalah terkait pembayaran uang pesangon dan hak hak pekerja lainnya yang sampai dengan saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan yaitu UU Cipta Kerja, UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU tersebut dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara para eks pekerja denganPihak Perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL).

[adsense]

Para Eks Pekerja yang didampingi dari Kantor Hukum Sabar Ganda & Partner menilai proses PHK sepihak yang dilakukan PT TPL adalah ketidakpatuhan terhadap hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia. Rangkaian proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak terhadap para eks karyawan diduga kuat cacat prosedur, manipulatif, dan saratkepentingan tersembunyi.
Kuasa Hukum Pekerja / Karyawan menyatakan bahwa tindakan Perusahaan tidak hanya merugikan Para Eks Pekerja secara materiil dan immateriil, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi iklim ketenagakerjaan di industri terkait, khususnya untuk 11 kabupaten dimana PT TPL telah beroperasi selama 40 tahun terakhir.

[adsense]

Dari proses PHK sepihak yang dilakukan oleh PT TPL ini, Ronald Christian, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Sabar Ganda & Partner menyatakan poin-poin krusial yang diduga dilanggar oleh Pihak Perusahaan PT TPL dan mempertanyakan persetujuan proses PHK PT TPL oleh dinas atau instansi pemerintah terkait selain bukti-bukti lain yang akan dibuktikan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan nantinya.
1. Proses PHK Cacat Prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.Manajemen PT TPL secara nyata telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang tersebut dan Perjanjian Kerja Bersama. PHKsepihak ini dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan normatif yang diwajibkan oleh hukum, danmenjadikannya sebuah tindakan yang batal demi hukum. Tidak hanya tahapan, bahkan juga adanya temuan kesalahan di aspek administratif seperti memberikan surat PHK terhadap parapekerja secara berulang ulang, memaksa para pekerja untuk menandatangani surat PHK dan yang lainnya.

2. Alasan PHK yang tidak Jelas dan Manipulasi "Sosialisasi"Hingga detik ini, pihak Perusahaan tidak pernah memberikan alasan objektif, sah, dan transparan yang mendasari keputusan PHK sepihak tersebut. Lebih jauh, pihak manajemen menggunakancara-cara manipulatif dengan mengundang karyawan menghadiri agenda yang disebut sebagai"Sosialisasi". Namun, sesampainya di lokasi, agenda tersebut nyatanya dieksekusi sebagai proses PHK terhadap para pekerja.
Tindakan menjebak ini merupakan bentuk intimidasi psikologis dan pelanggaran etika serius.Bahwa di dalam agenda klarifikasi dan mediasi pertama yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, pihak Perusahaan berdalil bahwa Perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi permintaan hak-hak para pekerja namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan surat yang dikirimkan Perusahaan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada 27 April 2026 yang menyatakan tidak ada efek / pengaruh ke kondisi keuanganPerusahaan yang artinya kondisi keuangan Perusahaan masih baik baik saja.
3. Penghitungan Hak-Hak Pesangon dan hak-hak lainnya para pekerja secara sepihak oleh perusahaan yang tidak berdasarkan hukumPihak Perusahaan PT TPL secara sepihak telah mengeluarkan perhitungan kompensasi /pesangon. Ironisnya, nominal dari hak-hak para pekerja tersebut disodorkan tanpa adanya dokumen resmi yang menyatakan alasan yuridis di balik PHK. Bagaimana besaran pesangon dapat ditentukan secara valid jika alasan PHK tidak pernah dinyatakan oleh perusahaan?
Tidak hanya itu, Para Eks Pekerja juga telah menolak atas penghitungan dan pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening para pekerja tanpa ada persetujuan ataukesepakatan dan dasar pengali hak-hak pekerja yang tercantum di dalam surat PHK tersebut tidak jelas untuk menghitung Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) serta tanpa adanya Kesepakatan Bersama yang seharusya dituangkan dalam Perjanjian Bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

[adsense]

Baca Juga:

Pelindo 1 Peduli Pensiunan Karyawan

4. Dugaan Kuat Agenda Tersembunyi PHK Sepihak di Balik Afiliasi GrupKami menduga kuat bahwa PT TPL sengaja menyembunyikan alasan riil / sebenarnya di balikPHK sepihak yang dilakukan oleh pihak Perusahaan. Langkah tergesa-gesa dan non-prosedural ini disinyalir berkaitan erat dengan kebijakan internal serta kepentingan strategis tertentu darigrup afiliasi besar yaitu Royal Golden Eagle (RGE) yang menaungi PT TPL, dengan mengorbankan hak-hak normatif para pekerja.
"Kami menyayangkan sikap Perusahaan PT TPL yang memilih menutup mata terhadap hukum positif di Indonesia. Kami menduga pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan ini mempunyai agenda terselubung dari grup yang terafiliasi dengan PT TPL ini." tegas Ronald. Melalui siaran pers ini, pihak Para Eks Pekerja / Karyawan juga mendesak agar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan otoritas yang berwenang untuk memeriksa secaramenyeluruh praktik ketenagakerjaan di PT TPL, serta meminta pihak manajemen untuk membatalkan PHK sepihak yang menurut kami cacat hukum atau Tidak SAH.
"Kami merupakan saksi-saksi hidup yang dapat memberikan keterangan lebih dalam mengenai proses operasional PT TPL dan grup dimana PT TPL berafiliasi. Yang kami minta adalah hak-hak kami diberikan sesuai amanat Undang Undang Ketenagakerjaan, bukan yang lain dan masih banyak para pekerja eks PT TPL yang nasibnya sama seperti kami akan tetapi masih takutberhadapan dengan Perusahaan untuk memperjuangkan hak-haknya. Manajemen PT TPL, khususnya HRD dan Direksi patut dipertanyakan." tegas Yanike Sitanggang perwakilan dari pekerja yang mengajukan keberatan PHK sepihak PT TPL.

[adsense]

Pemko Medan Dukung Penuh Transisi Sekolah Rakyat Permanen

putra — Tue, 14 Jul 2026 09:42:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) di Kota Medan menjadi yang tercepat dalam progres pembangunan di seluruh Indonesia tanpa kendala berarti. Kini, program tersebut resmi memasuki tahapan baru, yaitu proses transisi ke Pemko Medan.
Untuk memastikan transisi berjalan mulus, Pemko Medan menggelar Rapat Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kota Medan sekaligus pembagian uraian tugas terkait dukungan dan peran Pemko Medan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen, di Balai Kota, Senin (13/7/2026).

[adsense]

Rapat strategis ini dipimpin oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, Kadis Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, KaSatker KemenPU Eva, serta perwakilan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam arahannya, M. Sofyan menegaskan bahwa keberhasilan PSN ini di Kota Medan wajib disyukuri dan dikawal bersama. Ia meminta seluruh Perangkat Daerah terkait untuk bergerak cepat dalam mengeksekusi instruksi yang ada.
"Kami meminta seluruh Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti uraian tugas yang telah diberikan kepada masing-masing instansi. Penajaman peran ini penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sekolah Rakyat di Medan," kata M. Sofyan.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, juga menambahkan pentingnya sinkronisasi dan penajaman tugas dari tiap-tiap Perangkat Daerah agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
"Bapak Wali Kota Medan telah menegaskan kepada kita untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, apalagi ini merupakan proyek strategis nasional," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, melaporkan bahwa program Sekolah Rakyat saat ini tengah memasuki tahapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Tercatat sebanyak 270 anak telah terjaring dan siap menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Kota Medan, dengan rincian jenjang sebagai berikut; 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa jenjang SMP dan 60 siswa jenjang SD.
"Anak-anak kita sudah masuk ke tahapan MPLS. Besok, mereka akan langsung memulai proses perkenalan lingkungan sekolah," jelas Khoiruddin.

[adsense]

Tahun Ajaran Baru Pejabat Asahan Beri Wejangan Kepada Murid Sekolah

putra — Tue, 14 Jul 2026 08:48:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan.:Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 dan dihari pertama siswa siswi memasuki bangku belajar , bupati Asahan ,wakil bupati Asahan dan Sekdakab Asahan memberikan wejangan kepada para murid sekolah di tiga tempat, Senin (13/07/2026).
Bupati Asahan Taufik ZA Siregar pada hari pertama siswa masuk sekolah Bertindak sebagai pembina upacara di UPTD SMP Negeri 2 Pulau Bandring Asahan mengatakan hari ini merupakan langkah awal dalam perjalanan pendidikan yang lebih tinggi, lebih menantang, sekaligus lebih menyenangkan.Jadikanlah sekolah sebagai tempat untuk belajar, bertumbuh, berprestasi, dan membangun karakter yang baik, dan kami mengajak seluruh siswa untuk menerapkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.

[adsense]

Jadikanlah dihari pertama masuk sekolah ini sebagai momentum yang paling berkesan dan jadikanlah dihari pertama masuk sekolah ini pemicu semangat belajar , ujarnya.
Sementara wakil bupati Asahan Rianto yang bertindak sebagai pembina upacara di UPTD SMP Negeri 1 Simpang Empat dalam sambutannya mengatakan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan wakil bupati Asahan juga mengingatkan para siswa agar menjauhi berbagai bentuk perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.Selain menjauhi perundungan dan perilaku negatif lainnya, wakil bupati juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kelompok atau aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk geng motor dan bentuk pergaulan yang mengarah pada kenakalan remaja.
Demikian juga sambutan Sekdakab Asahan Zainal Arifin Sinaga saat di UPTD SMP Negeri 1 Meranti juga mengajak seluruh guru, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang positif.Sekdakab Asahan Zainal Arifin Sinaga berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan, saya berharap dapat terus menjadi teladan dalam membangun budaya sekolah yang positif, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan.
Sekdakab Asahan juga berpesan kepada para orang tua, mari bersama-sama mendampingi, membimbing, dan mengawasi putra-putri kita agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia, dan Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, melalui penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tukasnya

[adsense]

Siap Bersinergi Majukan Gerakan Koperasi di Sumut

admin — Tue, 14 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan: Koperasi Keluarga Pers Indonesia mengucapkan selamat kepada Yuliani Siregar atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Senin (13/7/2026).
Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, didampingi Sekretaris Koperasi Dedy Hutajulu, menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Yuliani Siregar mampu memperkuat pengembangan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.
Menurut Devis, Koperasi Keluarga Pers Indonesia siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berkoperasi serta memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
"Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Yuliani Siregar atas amanah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya koperasi serta mendukung berbagai program pemberdayaan koperasi," ujar Devis.
Ia menambahkan, pihaknya juga siap berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat terkait Program Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Selain itu, Devis berharap Yuliani Siregar dapat mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perkoperasian yang sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) melalui Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Sumatera Utara.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat penting sebagai landasan hukum untuk memperkuat gerakan koperasi di Sumatera Utara sehingga mampu tumbuh lebih sehat, profesional, dan berdaya saing.
"Kami berharap Ranperda tentang Perkoperasian dapat menjadi salah satu prioritas untuk dikawal hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Regulasi ini akan menjadi penguatan bagi gerakan koperasi di Sumatera Utara agar semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan harapan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution," katanya.
Devis menegaskan, Koperasi Keluarga Pers Indonesia berkomitmen mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong kemajuan koperasi dan UMKM sebagai fondasi ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

[adsense]