Bobby Nasution Minta Persiapan MTQ ke-40 Sumut Dimatangkan Hingga Detail Teknis

admin — Thu, 21 May 2026 22:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh jajaran pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut mematangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 tingkat Provinsi Sumut, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 mendatang di Astaka Pancing, Medan.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi pengurus LPTQ Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan itu, Bobby didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPTQ yang telah bekerja keras menyiapkan pelaksanaan MTQ Sumut yang nantinya akan berlangsung di Astaka Pancing Medan. Saya hanya meminta agar segala lini persiapan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

Godfried Lubis : Ke LN Tanpa Izin, Walikota Medan Langgar Permendagri No 59 Tahun 2019

Bobby menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam menyukseskan perhelatan MTQ tersebut. Menurutnya, seluruh aspek, mulai dari pembuatan logo, kesiapan venue hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan MTQ memberi kesan dan makna mendalam bagi masyarakat Sumut.

"Jika ada hal yang menjadi kendala di lapangan, segera diskusikan bersama agar kita bisa carikan solusi yang terbaik. Dengan komunikasi yang baik, kita harapkan pelaksanaannya nanti dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan," katanya.

[adsense]

Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Provinsi Sumut Muhammad Yasir Tanjung melaporkan perkembangan persiapan daerah-daerah di Sumut dalam menyambut ajang MTQ ke-40 tersebut.

"Dapat kami laporkan bahwa hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Sumut telah selesai melaksanakan MTQ di tingkat daerah masing-masing. Hingga saat ini, sudah ada 28 Kabupaten/Kota yang mendaftarkan diri, dan kami targetkan paling tidak 29 Kabupaten/Kota akan ikut berpartisipasi dalam MTQ ke-40 Sumut ini," jelas Yasir.

[adsense]

Baca Juga:

Terima Kunjungan Bupati Asahan, Bobby Nasution Pastikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan pengurus LPTQ Sumut bertujuan meminta arahan dan bimbingan langsung dari Gubernur Sumut, agar pelaksanaan MTQ berjalan sukses, baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi.

Selain sukses pelaksanaan, LPTQ Sumut juga menargetkan kontingen Sumut mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang tersebut.

[adsense]

Bobby Nasution Hadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi Bencana Sumatera, Tito Minta TKD Segera Direalisasikan

admin — Thu, 21 May 2026 21:35:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian, Kamis (21/5/2026). Rapat tersebut membahas Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana yang hingga kini sebagian masih belum dimanfaatkan.

[adsense]

Sebelumnya, daerah-daerah terdampak banjir dan longsor pada akhir 2025 tidak terkena penyesuaian TKD tahun 2026. Tito Karnavian menegaskan anggaran yang tidak dipotong tersebut harus segera digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana.

Total tambahan TKD untuk tiga Provinsi, yakni Sumut, Sumatera Barat, dan Aceh, serta 52 Kabupaten/Kota mencapai Rp10,6 triliun. Khusus Sumut, alokasi mencapai Rp6,3 triliun yang dibagi untuk Pemprov Sumut dan 18 kabupaten/kota terdampak bencana.

[adsense]

Baca Juga:

Godfried Lubis : Ke LN Tanpa Izin, Walikota Medan Langgar Permendagri No 59 Tahun 2019

"Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan anggaran tetapi belum juga digunakan, atau belum ada perencanaan. Kami berharap itu segera digunakan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk penanganan bencana," kata Tito Karnavian, melalui video conference dari Jakarta.

Selain itu, Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah segera merealisasikan dana hibah antardaerah terdampak bencana. Pemprov Sumut sendiri akan menghibahkan Rp25 miliar kepada Aceh Tengah untuk penanganan bencana.

[adsense]

"Ini juga mohon disegerakan karena ada daerah-daerah yang walau TKD-nya dikembalikan ke tahun lalu, anggarannya malah turun," ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito Karnavian, saat ini Bappenas tengah menyusun Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi daerah terdampak bencana untuk periode 2026-2028. Penyusunan tersebut dilakukan dengan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

[adsense]

Baca Juga:

Terima Kunjungan Bupati Asahan, Bobby Nasution Pastikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

"Bappenas sedang menyusun Renduk untuk tahun 2026-2028, tentu dengan skala prioritas. Kita ingin ini cepat selesai, jadi saya mohon untuk bekerja cepat," katanya.

Turut mendampingi Tito Karnavian dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Rapat juga diikuti secara virtual oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dari daerah terdampak bencana di Sumatera.

[adsense]

Baca Juga:

Rumah Sakit Bertaraf Internasional Segera Hadir di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Harapkan Pelayanan Maksimal ke Masyarakat

Di Hut Damkarmat, Satpol PP & Sat Linmas, Wali Kota Medan Minta Petugas Lebih Profesional, Humanis, dan Dekat dengan Rakyat

putra — Thu, 21 May 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tiga pilar pelayanan masyarakat yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas). Ia menekan pentingnya penguatan kapasitas di ketiga bidang tersebut agar pelayanan kepada warga Medan semakin profesional, responsif, humanis dan dekat dengan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Rico Waas usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam rangka Hut Satpol PP ke-76, Damkarmat ke 107, dan Satlinmas ke 64 yang belangsung khidmat sekaligus meriah di Lapangan Benteng Medan, Kamis (21/5/2026).

[adsense]

Rico Waas menggarisbawahi bahwa kunci utama dari performa Satpol PP, Damkarmat, dan Satlinmas ke depan adalah keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan yang ramah kepada warga.
"Yang terpenting adalah ketiga bidang ini bisa melayani secara profesional dan secara humanis. Bisa melindungi masyarakat dan selalu dekat dengan masyarakat. Fungsi-fungsi penting inilah yang harus kita berikan kepada seluruh masyarakat kita," kata Rico Waas.
Mengingat perannya yang sangat krusial, Rico Waas mendorong agar personel Damkarmat, Satpol PP dan Sat Linmas diberikan pelatihan intensif dan terintegrasi sehingga menghasilkan personel yang profesional dalam melayani masyarakat.
" Seluruh personel baik itu Damkarmat, Satpol PP, maupun Sat Linmas harus dibekali dengan berbagai pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi, kesiapsiagaan, dan profesionalitas di lapangan,"ujar Rico Waas.
Rico Waas juga menyampaikan dukunganya dalam memperkuat dan memperbanyak jaringan Relawan Pemadam Kebarakan (Redkar) hingga ke tingkat lingkungan.
"Relawan-relawan pemadam kebakaran ini harus terus kita perbanyak dan perkuat, karena memang peran mereka cukup krusial dalam membantu petugas kita yang ada di lapangan,"bilang Rico Waas.
Rico Waas juga berpesan agar ketegasan dalam menegakkan aturan wajib dibarengi dengan pendekatan yang santun.
"Tiga bidang ini harus bisa melayani secara profesional dan humanis. Harus bisa melindungi masyarakat dan selalu dekat dengan masyarakat,"pesannya.
Suasana perayaan hari jadi tersebut semakin semarak dengan berbagai simulasi ketangkasan yang ditampilkan oleh para petugas, mulai dari atraksi bela diri, simulasi pengamanan dan penyelamatan aset pemerintah daerah oleh personel Satpol PP yang berlangsung dinamis, dilanjutkan dengan simulasi penanganan kebakaran yang super cepat dan taktis oleh tim Damkarmat.
Melihat simulasi itu, Rico Waas mengaku sangat terkesan dengan kesiapan fisik dan mental yang ditunjukkan, termasuk sinergi yang kuat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).
"Kita lihat tadi beberapa aparat kita sangat terlatih, bahkan ada atraksi bela diri dari personel wanita. Ini membuktikan bahwa petugas kita siap dalam kondisi apa pun," ungkap Rico Waas bangga.
Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Medan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada ketiga instansi tersebut.
"Intinya, kami cukup bangga dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan hari ini. Selamat ulang tahun untuk Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Sat Linmas. Sukses selalu, jaya selalu!" pungkas Rico Waas.
Menanggapi terkait penguatan peran Redkar di Kota Medan, Kepala Dinas Damkarmat Kota Medan, Wandro Malau mengungkapkan bahwa pihaknya tengah bersiap memperkuat program Redkar secara masif di seluruh penjuru Kota Medan. Relawan ini akan menjadi garda terdepan yang tersebar di 21 kecamatan dan 151 kelurahan.
"Tahun ini anggaran sudah kami tampung. kami akan melaksanakan pelatihan khusus untuk Redkar," ungkap Wandro Malau.
Wandro Malau juga menjelaskan, anggota Redkar direkrut langsung dari elemen masyarakat, termasuk melibatkan pihak kelurahan dan Kepala Lingkungan (Kepling). Peran mereka sangat krusial, baik dalam aksi penyelamatan maupun sebagai informan cepat.
"Rata-rata kita ambil dari masyarakat untuk membantu tugas-tugas kita ketika ada pemadaman maupun penyelamatan. Mereka akan menjadi informan kita di lapangan, sehingga jika ada kebakaran atau kebutuhan penyelamatan, infonya bisa langsung kami terima secara cepat dan akurat," tambahnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Kasat Pol PP Kota Medan, M. Yunus, menegaskan Satpol PP dan Damkarmat kini memiliki komitmen kuat untuk saling menguatkan di lapangan. Jika Damkarmat berfokus pada api dan penyelamatan, Satpol PP siap mengamankan situasi di sekitar lokasi kejadian.
"Tentunya kedua OPD ini memang dalam tugasnya sangat berkaitan. Kami saat ini sudah berkomitmen, pada saat terjadi kebakaran, tim Satpol PP akan turun langsung untuk membantu (pengamanan)," kata M. Yunus.
Turut hadir dalam perayaan Hut tersebut, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, unsur Forkopimda Kota Medan, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Staf Ahli TP PKK kota Medan Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan Perangkat Daerah, para Camat serta Lurah sekota Medan.

Bobby Nasution Gandeng RS An-Nisa Hadirkan Layanan Kesehatan Bertaraf Internasional di Sumut

admin — Thu, 21 May 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Direktur PT An-Nisa Utama Muhammad Arif Nasution berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan modern bagi masyarakat Sumut. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Rumah Sakit (RS) An-Nisa dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan terbaik.

[adsense]

Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran Direksi PT An-Nisa Utama, Direksi Rumah Sakit Haji Medan, Direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Bank Sumut, dan sejumlah pimpinan OPD Sumut di ruang kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (21/5/2026).

"Kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC)," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

Terima Kunjungan Bupati Asahan, Bobby Nasution Pastikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Bobby mengatakan, program tersebut awalnya ditargetkan terlaksana dalam waktu dua tahun masa kepemimpinannya. Namun, sebelum dua tahun berjalan, program UHC sudah dapat diterapkan di seluruh rumah sakit di Sumut.

Menurutnya, Pemprov Sumut selama ini masih menerima banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit yang kurang nyaman dan belum optimal. Karena itu, Pemprov Sumut ingin menghadirkan pelayanan rumah sakit bertaraf internasional, termasuk bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.

[adsense]

"Rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional ini merupakan kolaborasi dari internal, BUMD Sumut yakni PPSU, Dirga Surya, Bank Sumut, dan Rumah Sakit Haji," ujarnya.

Pembangunan rumah sakit internasional tersebut merupakan kolaborasi antara PT Dirga Surya, PT PPSU, RS Haji Medan, RS Mitra (RS An-Nisa), dan PT Bank Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

Rumah Sakit Bertaraf Internasional Segera Hadir di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Harapkan Pelayanan Maksimal ke Masyarakat

Dalam skema operasional kerja sama operasi (KSO), PT Dirga Surya bertugas menyediakan aset, RS Mitra (RS An-Nisa) mengelola layanan operasional sesuai standar profesional, sedangkan RS Haji Medan memastikan mutu layanan, tata kelola, serta keberlanjutan rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi mengatakan, RS An-Nisa dalam kolaborasi ini berperan sebagai strategic accelerator untuk mempercepat transformasi dan meningkatkan kinerja rumah sakit melalui pengalaman, sistem, serta budaya kerja rumah sakit modern.

[adsense]

"Kemitraan ini bukan mengambil alih rumah sakit pemerintah tetapi mempercepat transformasi layanan melalui kolaborasi pengalaman operasional," katanya.

Direktur PT An-Nisa Utama Muhammad Arif Nasution menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, rumah sakit yang berdiri sejak 1990 dan awalnya hanya berupa rumah bersalin dengan 12 karyawan itu kini berkembang hingga melayani peserta BPJS Kesehatan sejak 2016.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Bobby Nasution Promosikan Sumut ke Dubes Australia sebagai Gerbang Investasi Indonesia Barat

Menurutnya, RS An-Nisa juga dipercaya berbagai rumah sakit di Indonesia dalam pengembangan SDM kesehatan. Penerapan budaya kerja modern, efektif, dan efisien menjadi salah satu kekuatan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Ini yang selalu menjadi fokus kami dalam pelayanan, pesaing rumah sakit banyak. Kami biasa memberikan training, classmate bagi SDM rumah sakit dari Aceh sampai Papua," ujarnya.

[adsense]

Ia menegaskan pihaknya siap bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pihaknya juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Komisaris Utama PT PPSU Effendi Pohan, Direktur Utama PPSU Ferry Indra, Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, Wakil Direktur Rumah Sakit Haji Medan Ridesman Nasution, Komisaris Utama PT Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, serta jajaran direksi PT An-Nisa Utama.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Percepat Program Puskesmas Rawat Inap untuk Daerah Terpencil di Sumut

Rapat Harungguan Di Nagori Bandar Rejo Soroti Maraknya Narkoba Dan Warga Kecewa Polsek Bandar Huluan Absen

putra — Thu, 21 May 2026 20:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Simalungun :Rapat Harungguan yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB, di Balai Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, berlangsung penuh perhatian dan diwarnai sejumlah keluhan serius dari masyarakat terkait keamanan dan ketertiban di wilayah Bandar Masilam.
Rapat tersebut dihadiri oleh Camat Bandar Masilam, Babinsa, para Pangulu se-Kecamatan Bandar Masilam, Ketua Maujana se-Bandar Masilam, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Namun, ketidakhadiran pihak Polsek Bandar Huluan dalam forum penting tersebut menuai kekecewaan dari para peserta rapat.

[adsense]

Beberapa peserta secara terbuka menyampaikan rasa kecewa terhadap Kapolsek Bandar Huluan, karena tidak satu pun perwakilan kepolisian hadir, padahal dalam agenda rapat dibahas berbagai persoalan krusial yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut aparat penegak hukum.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Bandar Masilam. Warga menilai aktivitas para bandar narkoba di wilayah tersebut sudah menjadi rahasia umum.
"Kami masyarakat sudah tahu siapa saja yang diduga menjadi bandar. Tapi sampai hari ini belum terlihat tindakan tegas. Kami khawatir generasi muda semakin rusak," ungkap salah seorang tokoh masyarakat dalam forum.
Selain persoalan narkoba, warga juga mempertanyakan lambannya penanganan sejumlah laporan tindak kriminal lainnya, seperti pencurian sepeda motor di area masjid yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti, serta kasus pencurian buah sawit milik warga yang juga dinilai belum mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian.
Kekecewaan masyarakat terhadap absennya aparat kepolisian dalam rapat tersebut dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Padahal, menurut warga, forum Harungguan merupakan wadah penting untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat secara langsung.
Secara hukum, kepolisian memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat Bandar Masilam berharap agar Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Simalungun dapat memberi perhatian khusus terhadap kondisi ini dan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Polsek Bandar Huluan, agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak semakin menurun.
Rapat Harungguan ini menjadi cerminan bahwa masyarakat masih berharap adanya tindakan nyata dan kehadiran negara dalam menjawab persoalan keamanan yang mereka hadapi sehari-hari.

21 Hari Pascaputusan PTDH, Kompol DK Belum Lengkapi Banding: Pemecatan Terancam Final

putra — Thu, 21 May 2026 19:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan: Tenggat waktu banding Kompol Dedi Kurniawan (DK) tinggal tujuh hari. Jika hingga hari ke-21 pascaputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ia tak kunjung melengkapi administrasi banding, maka pemecatan perwira Polda Sumut itu otomatis berkekuatan hukum tetap.
"Sampai saat ini belum mengajukan banding secara administrasi," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol MT Pasaribu, Rabu (20/5/2026).
Menurut MT, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut juga belum menerima dokumen resmi pengajuan banding dari DK.

[adsense]

Padahal, sidang Komisi Kode Etik Polri yang memvonis PTDH terhadap dirinya telah berlangsung sejak 6 Mei lalu.
"Pada sidang kode etik profesi yang dilakukan 6 Mei, Kompol Dedi Kurniawan diputus pemberhentian tidak dengan hormat," ujarnya.
Sesaat setelah putusan dibacakan, DK menyatakan akan menempuh upaya banding.
Namun hingga kini, langkah itu belum diikuti dengan pengajuan nota keberatan secara administratif.
"Batas waktunya tinggal tujuh hari lagi," kata MT Pasaribu.
Ia menegaskan, mekanisme etik Polri memberi tenggang waktu 21 hari bagi terperiksa untuk mengajukan banding. Jika tenggat itu lewat tanpa pengajuan resmi, putusan otomatis final.
"Kalau dalam 21 hari tidak mengajukan banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap," tegas MT.
Kasus yang menjerat DK sendiri terus memantik sorotan publik.
Di tengah proses banding yang belum jelas arahnya, gelombang penolakan justru muncul dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil.
Aksi mendesak penolakan banding DK tak hanya berlangsung di depan Mapolda Sumut, tetapi juga disebut berlangsung hingga Mabes Polri dan Gedung DPR RI di Senayan.
Salah satu kelompok yang paling vokal adalah Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara.
Dalam aksi bertajuk 'Tolak Banding Kompol DK' pada 7 Mei lalu, massa mendesak Kapolri tetap mempertahankan sanksi PTDH tanpa kompromi.
Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, menyebut kasus DK telah mencoreng marwah institusi kepolisian.
Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada ruang toleransi bagi aparat yang terbukti melanggar etik dan norma kesusilaan.
"Kami menolak segala bentuk impunitas atau pembelaan terhadap oknum yang mencederai nama baik institusi," tegas Mahdayan dalam orasinya.
Selain mendesak penolakan banding, HIMMAH juga menyoroti pernyataan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, yang sebelumnya menyebut video viral terkait DK merupakan peristiwa lama pada 2025.
Mahdayan mengklaim pihaknya menemukan fakta berbeda. Berdasarkan penelusuran mereka, lokasi angkringan yang muncul dalam video justru baru beroperasi pada 2026.
"Temuan ini mengarah pada dugaan manipulasi informasi atau upaya pembelaan yang tidak jujur," ujarnya.
Kelompok mahasiswa itu juga meragukan narasi bahwa DK tengah menjalankan tugas penyamaran ketika video tersebut direkam.
Mereka menilai sejumlah rekaman yang memperlihatkan DK menggunakan vape diduga mengandung narkoba dengan pakaian berbeda lebih mengarah pada perilaku personal ketimbang operasi kepolisian.
Kompol DK sebelumnya resmi dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada 6 Mei 2026.
Sidang dipimpin Kepala Biro SDM Polda Sumut, Kombes Philemon Ginting.
Dalam putusan itu, Kompol DK yang terakhir menjabat Kasubbag Min Bin Ops Direktorat Samapta Polda Sumut dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri, termasuk norma kesusilaan.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, menyebut video yang beredar menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis etik.
Secara etika Polri, itu pelanggaran," kata Ferry kala itu. (Reza)

Diundang Mendadak, Dokumen Dinilai Tak Lengkap: Penyerahan Putusan KIP di Malintang Jae Berlangsung Tegang

putra — Thu, 21 May 2026 19:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Malintang Jae :Pelaksanaan penyerahan dokumen hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai peringatan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor: 6/EKS/2026/PTUN.MDN yang bertempat di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, berlangsung tegang pada Kamis (21/5/2026).
Agenda yang digelar di Kantor Desa Malintang Jae itu merupakan tindak lanjut atas putusan sengketa informasi publik antara Pemerintah Desa Malintang Jae dan pemohon informasi, Muhammad Amarullah.
Sebelumnya, Pemerintah Desa Malintang Jae melayangkan surat undangan resmi bernomor 005/167/KD/2026 tertanggal 19 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Muhammad Amarullah diundang untuk menghadiri agenda penyerahan dokumen hasil putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara Nomor 80/KIP-SU/S/XII/2025.

[adsense]

Namun, surat undangan itu diketahui baru diterima pemohon pada Rabu sore atau hanya sehari sebelum pelaksanaan kegiatan. Meski undangan diterima dalam waktu yang terbilang mendadak, Muhammad Amarullah tetap menghadiri agenda tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik.
Pemohon menilai kehadirannya merupakan bentuk itikad baik untuk menghormati undangan resmi pemerintah desa sekaligus memastikan pelaksanaan putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Desa Malintang Jae Faisal Batubara, Ketua BPD bersama dua anggota BPD, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, tokoh masyarakat, serta sejumlah masyarakat Desa Malintang Jae.
Namun suasana mulai berubah ketika dokumen yang hendak diserahkan kepada pemohon dinilai tidak sesuai dengan amar putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan di lokasi, dokumen yang diberikan hanya terdiri dari beberapa lembar kertas, diperkirakan sekitar lima hingga sepuluh lembar saja.
Jumlah dokumen tersebut kemudian dipertanyakan langsung oleh Muhammad Amarullah kepada kepala desa.
"Apakah hanya setebal ini APBDes bapak?" tanya pemohon.
Menurut keterangan yang diperoleh, Kepala Desa Faisal Batubara menjawab singkat.
"Kalian minta APBDes, inilah APBDes," jawabnya.
Pemohon kembali mempertanyakan kelengkapan dokumen yang diberikan. Namun jawaban yang disampaikan disebut tidak berubah dari pernyataan sebelumnya.
Situasi pertemuan pun mulai memanas. Muhammad Amarullah menegaskan bahwa dirinya hadir bukan untuk berdebat, melainkan menerima dokumen sebagaimana yang telah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
"Kami di sini bukan untuk berbantah-bantahan. Kami hadir untuk menerima dokumen hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara," ujarnya di hadapan peserta yang hadir.
Di tengah perdebatan, salah seorang tokoh masyarakat sempat mencoba mencairkan suasana dengan menyampaikan kemungkinan adanya solusi lain dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Namun pernyataan itu justru kembali dipertanyakan oleh pemohon.
"Apa solusi yang dimaksud?" tanya Muhammad Amarullah.
Menurut keterangan yang dihimpun, pertanyaan tersebut tidak memperoleh jawaban yang jelas. Pemohon kemudian menegaskan bahwa solusi yang dimaksud seharusnya adalah pemerintah desa menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana yang diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Karena menilai dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan putusan KIP, Muhammad Amarullah akhirnya menolak menerima berkas tersebut dan memilih meninggalkan kantor desa.
Sebelum agenda penyerahan dokumen berlangsung, ketegangan juga sempat terjadi antara wartawan dan kepala desa. Saat awak media mengambil dokumentasi kegiatan, kepala desa disebut meminta agar dirinya tidak difoto.
"Jangan foto-foto saya," ujar kepala desa kepada wartawan.
Wartawan yang hadir kemudian menjelaskan bahwa pengambilan gambar dilakukan dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik.
"Kami dari media, Pak. Menjalankan tugas," jawab wartawan.
Peristiwa tersebut kembali menjadi sorotan publik terkait implementasi keterbukaan informasi di tingkat pemerintahan desa. Sejumlah pihak menilai pelaksanaan putusan Komisi Informasi seharusnya menjadi momentum memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa, bukan justru memunculkan polemik baru.
Terlebih, sengketa informasi publik yang bergulir hingga melibatkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan menjadi perhatian berbagai pihak dinilai menunjukkan tingginya kepentingan masyarakat terhadap keterbukaan penggunaan anggaran negara di tingkat desa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lanjutan dari Pemerintah Desa Malintang Jae terkait alasan dokumen yang diserahkan disebut tidak lengkap sebagaimana dipersoalkan pemohon.

Pemancing Ikan Tewas di Sungai Kualuh

putra — Thu, 21 May 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Labura : Lakimin Sihotang, 46,warga Dusun Harian Timur, Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebelumnya dilaporkan hanyut saat memancing di aliran Sungai Kualuh, akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, Kamis (21/05/2026) pagi.

[adsense]

Korban sehari-harinya bekerja sebagai petani, dan dikabarkan hanyut, ketika sedang memancing di tepi sungai.
Kasi Humas Polres Labuhanbatu, AKP Aswin Irwan, S.H menjelaskan, penemuan jasad korban pertama kali dilaporkan warga Dusun Pulo Harapan I, Desa Teluk Binjai.
"Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengapung, di aliran Sungai Kualuh, tepatnya di wilayah Dusun Pulo Harapan I, Desa Teluk Binjai, atau sekitar 8 kilometer dari lokasi awal kejadian (TKP)", ucap Aswin yang dihubungi di kantornya.

[adsense]

Baca Juga:

Geger Temuan Mayat Perempuan Tak Dikenal di Pinggiran Sungai Bah Bolon

[adsense]

Saat ditemukan katanya, korban berada dalam posisi telungkup, tidak mengenakan baju, serta hanya memakai celana pendek berwarna putih.
Berdasarkan keterangan pihak keluarga, khususnya abang kandung korban, jenazah tersebut dipastikan bfernama Lakimin Sihotang, sesuai identitas KTP. Kondisi tubuh korban dilaporkan masih utuh.
Setelah proses evakuasi, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga melalui abang kandung korban, Korman Sihotang, menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah.
Dalam penanganan kejadian ini, sejumlah personel turut terlibat, di antaranya Bhabinkamtibmas Aiptu Jepri Siregar, Danpos SAR Rikki Harahap, Danton BPBD F. Hasibuan, serta dibantu masyarakat setempat.

[adsense]

Baca Juga:

Geger Temuan Mayat Perempuan Tak Dikenal di Pinggiran Sungai Bah Bolon

[adsense]

Pemprov Sumut Terus Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Permukiman

admin — Thu, 21 May 2026 17:45:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), tahun 2026 Pemprov Sumut merealisasikan 440 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta 7.157 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

[adsense]

"Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu PHTC Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut dan tahun 2026 ini ada sebanyak 440 unit yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumut," ujar Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut (Disperkimsu) Bustami Rangkuti, pada konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5/2026).

Sebanyak 17 daerah penerima program rehabilitasi rumah tersebut meliputi Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Serdangbedagai.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Perkuat Tata Kelola BUMD, Dorong Profesionalisme dan Daya Saing Daerah

Selain itu, Pemprov Sumut juga merealisasikan program peremajaan dan pemugaran kawasan kumuh. Program pemugaran kawasan kumuh dilakukan di lahan seluas 15,05 hektare yang tersebar di Labuhanbatu Utara, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailingnatal, dan Tapanuli Tengah. Sedangkan peremajaan kawasan kumuh dilakukan di area seluas 21,25 hektare di Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.

"Tahun ini juga akan dibangun rumah khusus hunian tetap untuk korban bencana sebanyak 100 unit di Langkat dan dukungan prasarana umum di 48 lokasi yang tersebar di lima daerah yakni Serdangbedagai, Simalungun, Samosir, Deliserdang, dan Langkat," kata Bustami.

[adsense]

Untuk program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi MBR, hingga tahun ini telah terealisasi sebanyak 7.157 unit rumah subsidi.

Realisasi tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota, antara lain Deliserdang sebanyak 2.936 unit, Pematangsiantar 831 unit, Serdangbedagai 630 unit, Asahan 425 unit, Medan 415 unit, Binjai 412 unit, Batubara 298 unit, dan Simalungun 247 unit.

[adsense]

Baca Juga:

Harkitnas 2026 di Sumut, Wagub Surya Tekankan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bustami menjelaskan, syarat penerima bantuan subsidi sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, yakni warga negara Indonesia yang belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, baik berupa KPR maupun bantuan pembangunan rumah swadaya. Selain itu, penerima merupakan individu atau pasangan suami istri yang belum memiliki rumah serta memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap dengan batas maksimal Rp8 juta per bulan.

"Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif melalui penyediaan hunian murah guna mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Bustami.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Bobby Nasution Promosikan Sumut ke Dubes Australia sebagai Gerbang Investasi Indonesia Barat

Tim Gabungan Lanal TBA dan Bea Cukai Sita 400 Ballpress

putra — Thu, 21 May 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tj.balai :Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan bersama Tim Gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar 400 ballpress atau pakaian bekas impor. Komoditas ilegal asal Malaysia tersebut diangkut menggunakan KM Karimah GT 34 di Perairan Pantai Prupuk, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Danlanal TBA, Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., menjelaskan bahwa penindakan ini berawal dari informasi intelijen mengenai kapal mencurigakan yang akan memasuki perairan Batu Bara. Petugas kemudian bergerak cepat menggunakan Patkamla RBB-09 Posal Tanjung Tiram untuk melakukan penyekatan.Di lokasi, tim menemukan KM Karimah dalam posisi kandas. Pemeriksaan intensif pun langsung dilakukan oleh petugas.

[adsense]

"Kami menemukan sekitar 400 ballpress di dalam kapal. Namun, nakhoda dan seluruh anak buah kapal (ABK) diduga telah melarikan diri sebelum petugas tiba," kata Letkol Agung. Kamis, (21/5/2026).

Hingga saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap nakhoda beserta ABK yang kabur. Sebagai langkah tindak lanjut, KM Karimah beserta seluruh barang bukti telah ditarik ke Dermaga Panton Bagan Asahan guna menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika, Satu Pelaku Diamankan

Desakan Warga Makin Menguat. Amir Mahmud diminta "Mundur" dari Kepala MTs GUPPI Malintang

putra — Thu, 21 May 2026 17:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Desakan warga makin menguat agar kepemimpinan di institusi pendidikan Islam GUPPI Malintang segera berganti. Amir Mahmud yang saat ini menjabat sebagai pimpinan madrasah didesak untuk mundur dan meletakkan jabatan.
Sejumlah warga dan wali murid yang ditemui awak media (20/05), mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap arogansi dan ambisius Amir Mahmud yang tanoa merasa malu bisa menghalalkan secara cara untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang, padahal dinilai warga sudah tidak amanah dan kerap bermasalah. Warga juga mempertanyakan proses keabsahan jabatan Kepala MTs diduga diraih dengan skenario kotor dan penuh rekayasa yang telah lama diragukan warga.

[adsense]

Wali murid berinisial A Lubis kepada media menguraikan kronologi pasca wafatnya H. Azhari Hasibuan sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang yang juga merangkap Ketua Yayasan, sejak Agustus 2025 diduga kuat Amir Mahmud dengan motif ambisius dan syahwat kepentingan pribadi yang begitu tinggi, diduga telah melakukan rekayasa dan manipulasi dokumen untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi Kepala MTs GUPPI Malintang tanpa melalui prosedur resmi seperti rapat Yayasan, Dewan Guru, Komite Madrasah, Wali Murid, BPD dan Kades. 'Udah gak benar cara Amir Mahmud ini meraih kekuasaan dengan ambisius dan intrik manipulatif. Tanpa melalui prosedur rapat Yayasan, Dewan Guru, Komite Madrasah, BPD, Wali Murid dan aparat desa. Sungguh cara yang tidak berakhlakqul karimah dan sama sekali tidak menghargai warga dan nilai moral pendidikan. Jadi semua warga tidak dianggap sama dia (Amir). Bila cara kotor dilakukan untuk meraih jabatan, maka tunggulah kehancurannya" ungkap sumber tsb.
Sementara itu, sumber lain wali murid bermarga Batubara yang berdomisili di sekitaran madrasah menyatakan bahwa kekhawatiran warga makin memuncak ketika melihat fakta kepemimpinan Amir Mahmud selama hampir setahun menjabat, sama sekali tidak memberikan kemajuan dan perubahan berarti bagi madrasah. Malahan fakta ril yang terjadi adalah kemerosotan tajam dan kemunduran.Bahkan Amir Mahmud sangat jarang masuk ke sekolah, "bolos" dan lebih memilih sibuk dengan aktivitasnya diluar sekolah. Kemudian di Madrasah itu sendiri, tambah sumber tsb sangat jarang dilakukan upacara nasional penaikan bendera pada hari Senin.
Ditambahkan warga, Amir Mahmud juga tidak pernah mendukung dana operasional untuk kegiatan madrasah. Selain itu tidak pernah terlihat ada pembelian alat-alat pendukung sarana prasarana sekolah, bahkan papan tulis juga masih menggunakan kapur belum "white board" dan spidol, ditambah lagi kondisi mobiuler berupa kursi, meja, asbes dll hampir seluruhnya dalam keadaan rusak berat. Kemerosotan moral dan prestasi siswa juga makin parah akibat tidak adanya pembinaan dan tangungjawab Amir Mahmud sebagai Kepala Madrasah. Selain itu kesemrawutan dan kekumuhan madrasah juga menjadi sorotan warga sehingga jauh dari kata layak sebagai madrasah. Selain itu suasana harmonis dan kekeluargaan juga sudah terasa asing di madrasah tsb, yang diperparah dengan sikap Amir Mahmud yang kerap arogan dan tidak demokratis bagi warga madrasah. "Kami hanya menginginkan kwalitas madrasah ini makin maju. Tapi kenyataannya membuat kita miris. Setelah dijabat oleh Amir Mahmud ternyata makin parah dan makin mundur" ucap sumber tsb.
Dampak lemahnya kepemimpinan Amir Mahmud akibat jarangnya hadir ke sekolah, telah mengakibatkan dampak nyata menurunnya kedisiplinan, merosotnya jumlah siswa baru dan kegiatan ekstrakurikuler madrasah nyaris lumpuh sehingga tak ada prestasi yang dibanggakan dari madrasah setelah dipimpin oleh Amir Mahmud. "Kami warga Malintang hanya ingin Amir Mahmud segera diganti. Dia harus sadar diri dan tau malu untuk segera mengundurkan diri. Kami ingin madrasah ini kembali hidup dan terasa manfaatnya bagi warga. Pemimpin yang abai dan tidak peduli dengan madrasah akan berdampak pada motivasi, prestasi dan masa depan peserta didik. Pilihan mengundurkan diri adalah solusi terbaik untuk Amir Mahmud" terang warga tsb dengan lantang.
Lebih fatal ungkap sumber lainnya bermarga Hasibuan, dana BOS Madrasah dengan 140-an siswa diduga kuat bermasalah dan berpotensi tinggi rawan korupsi akibat tata kelola yang dinilai tidak transparan.
Warga paruh baya ini mengungkapkan akan mempertimbangkan langkah hukum melakukan pelaporan atas dugaan KKN dalam tata kelola Dana BOS tsb. "Kita sudah mengantongi data dan temuan. Kita akan mempelajari hal ini dan tidak tertutup kemungkinan akan melaporkan hal ini ke penegak hukum untuk diusut tuntas" jelasnya.
Pengelolaan Dana BOS madrasah ungkap sumber tsb, diduga hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan madrasah dengan motif memperkaya diri sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. "Amir mahmud diduga hanya main sendiri, tanpa melibatkan Dewan Guru, Komite Madrasah dan tidak transparan. Bendahara Madrasah juga hanya sekadar pajangan nama tanpa difungsikan" kesalnya.
Warga berharap agar Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Madina dan pihak terkait seperti Camat, BPD, Pj Kades, Dewan Guru, Komite Madrasah, Wali Murid, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan warga di Malintang segera melakukan rapat untuk mencari solusi terbaik dan membentuk Yayasan yang baru dengan mengakomodir aspirasi warga demi menyelamatkan madrasah yang tengah dilanda kisruh ini dan terus menjadi sorotan luas sejumlah kalangan ini.

[adsense]

Wagub Sumut Surya Tekankan Integritas dan Loyalitas dalam Kepemimpinan

admin — Thu, 21 May 2026 16:48:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam membangun kepemimpinan yang kuat, serta dipercaya masyarakat. Selain itu, disiplin dan etika juga dinilai menjadi faktor penting yang harus dimiliki setiap pemimpin dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Surya saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Lantai V Kantor BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan, Kamis (21/5/2026).

Dalam ceramah bertajuk "Integritas Pemimpin", Surya mengatakan integritas menjadi modal utama seorang pemimpin dalam menjalankan amanah dan membangun kepercayaan masyarakat. "Integritas adalah pondasi kita untuk menjadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang benar dan kemampuan menjaga amanah di tengah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki," ujar Surya.

[adsense]

Baca Juga:

Harkitnas 2026 di Sumut, Wagub Surya Tekankan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menurutnya, perubahan merupakan bagian penting dalam kepemimpinan, meski tidak mudah dilakukan. Tantangan terbesar seorang pemimpin, kata dia, adalah mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik.

"Bicara integritas berarti bicara perubahan. Paling sulit di dunia ini adalah mengubah kebiasaan. Mengubah yang baik menjadi jelek itu mudah, tetapi mengubah yang jelek menjadi baik itu sulit," katanya.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, Surya juga membagikan perjalanan kariernya, mulai dari guru, anggota DPRD Asahan, Ketua DPRD Batubara, Wakil Bupati, Bupati, hingga menjadi Wakil Gubernur Sumut. Ia menegaskan jabatan bukan tujuan utama, melainkan bagaimana menjadi pemimpin yang mampu memberi teladan dan manfaat bagi masyarakat.

Surya juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, tutur kata, serta sikap dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan sikap menghargai orang lain.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Surya Ingin ASN Adaptif dan Profesional Perkuat Pelayanan Publik

"Saya punya moto dalam bertugas, jangan mendahului, sejajar saja saya tidak mau. Artinya kita harus tahu diri," ujarnya.

Selain memberikan materi, Surya juga berdialog dan berdiskusi bersama peserta PKN Tingkat II terkait pengalaman kepemimpinan, birokrasi, serta pentingnya kolaborasi yang sejalan dengan budaya ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

[adsense]

Imigrasi Belawan Sosialisasi Eazy Pasport di Kampus UMA

putra — Thu, 21 May 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menggelar layanan Eazy Paspor di Universitas Medan Area di lingkungan kampus Universitas Medan Area, Selasa kemaren (20/05/2026).

[adsense]

Dalam pelaksanaan tersebut, petugas Imigrasi Kelas ll TPI Belawan melayani 26 orang permohonan paspor. Rinciannya, 15 permohonan pasport baru dan 11 permohonan pergantian pasport.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yuldis Parlin Rajagukguk menyampaikan program Eazy Paspor merupakan layanan jemput bola yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

[adsense]

Baca Juga:

Berkedok Aplikasi Pembayaran, Imigrasi Jakarta Barat Ungkap Empat WN Tiongkok Diduga Lakukan Penipuan Online

[adsense]

Hal ini sejalan dengan pengarahan Direktur Jenderal Imigrasi, Herdarsam Marantoko, agar jajaran imigrasi terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Melalui layanan ini, proses pengajuan paspor dapat dilakukan secara lebih praktis, cepat, dan efisien,ujar Eko.

[adsense]

Baca Juga:

Berkedok Aplikasi Pembayaran, Imigrasi Jakarta Barat Ungkap Empat WN Tiongkok Diduga Lakukan Penipuan Online

Sementara itu, perwakilan dari Universitas Medan Area, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Syafrida Hafni Sahir, SE.M.SI menyatakan hari ini pihaknya mendapatkan pelayanan Eazy Pasport dari Kantor Imigrasi Kelas ll TPI Belawan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh jajaran Imigrasi Kelas ll TPI Belawan, di mana memberikan pelayanan yang sangat baik sekali, mudah dalam proses pengusulannya, mudah dalam proses pembuatan paspornya dan semuanya dilayani dengan baik dan prima, ungkapnya.
Ia juga menyampaikan harapan, semoga Imigrasi Belawan menjadi contoh bagi kantor imigrasi lainnya di seluruh Indonesia.

[adsense]

Selama kegiatan berlangsung, pelayanan Eazy Paspor berjalan lancar dengan suasana tertib dan kondusif.Petugas juga memberikan pendampingan kepada para pemohon agar seluruh tahapan permohonan paspor dapat diproses dengan baik.***

[adsense]

Baca Juga:

Imigrasi Jakarta Barat Perkuat Pengawasan WNA di Hunian Vertikal dan Kawasan Komersial Padat

Wali Kota Wesly Silalahi Pimpin Upacara Harkitnas

putra — Thu, 21 May 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Siantar :Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Lapangan Adam Malik, Rabu (20/05/2026) pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dan komandan upacara Rilan Syakban Pohan SSTP MSi.
Wesly dalam amanatnya membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid. Disampaikan, peringatan Harkitnas kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat peristiwa tersebut adalah "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasi kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan.

[adsense]

Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat.
Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
"Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju Bersama melalui pelindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar," katanya.
Dilanjutkannya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat Program Makan Bergizi Gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.
Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, Pemerintah juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
"Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam pelindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya," terangnya lagi.
"Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat," sambungnya.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api "Boedi Oetomo" dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap Langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.
"Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118! Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara!" pungkasnya.
Upacara juga dihadiri, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman, mewakili Forkopimda Plus, Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi, pimpinan OPD serta ASN Pemko Pematangsiantar. (sip)

Polsek Medan Area Ringkus Pengedar Sabu dari Lokasi Rawan

putra — Thu, 21 May 2026 15:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Polsek Medan Area meringkus seorang pengedar sabu-sabu dari tempat yang sudah menjadi target operasi (TO) pada Jumat (15/5/2026) malam lalu.
Bersama tersangka Riki Rahayu alias Uget (34), warga Jalan Negara No 9 A Kelurahan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Perjuangan disita barang bukti 2 plastik plastik klip berisi sabu 0,75 gram (berat kotor) dan uang tunai Rp. 215.000,-.
"Dalam kegiatan Operasi Antik ini kita amankan seorang terduga pengedar sabu-sabu dari TO tempat," jelas Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Kamis (21/5/2026).

[adsense]

Dia menyebutkan, lokasi penangkapan tersangka diJalan Denai Gang Jati Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, selama ini ditengarai rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Karena itu, begitu menerima informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggotanya segera melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy).
"Tersangka bersedia melakukan transaksi dan menyerahkan 1 paket sabu kepada anggota yang menyamar sebagai pembeli, sehingga langsung diamankan," sebut AKP Ainul Yaqin.
Tersangka mengaku sudah seminggu menjadi pengedar sabu di lokasi penangkapan. Barang haram itu diperolehnya dari bandar berinisial K, yang saat ini dalam pengejaran.
"Tersangka mengaku uang yang kita sita itu merupakan hasil penjualan sabu," pungkas Yaqin.
Kini, tersangka mendekam di sel Mapolsek Medan Area, sedangkan bandarnya masih terus diburu.

[adsense]

Baca Juga:

Dua Pengedar Asal Riau Menyerah di Tangan Petugas Polsek Panai Hilir

Unjukrasa Ricuh, Ketua PN Sibuhuan Ngumpet

putra — Thu, 21 May 2026 15:16:00 +0700+0700

MATATELINGA, Palas :Aksi unjuk rasa Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sibuhuan diwarnai kericuhan. Akibat Ketua PN Sibuhuan ngumpet tidak berani menemui massa pengunjuk rasa yang mengatas namakan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII), Kamis (21/05-2026).
Aksi bermula damai dan tertib dan masing-masing mahasiswa menyampaikan orasi. Namun pihak PN Sibuhuan tidak ada yang bersedia datang menemui mahasiswa yang akhirnya massa mencoba memaksa untuk memasuki halaman Kantor PN Sibuhuan dengan membakar ban bekas juga menaiki pintu pagar. Hal ini juga di warnai akibat respon yang sensitif dari pihak Kepolisian membuat suasana semakin ricuh.
Tuntutan mahasiswa yang disampaikan Ketua PC. PMII Padang Lawas, Ahmad Alwi Hutauruk mengatakan, Meminta Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk menjatuhkan Vonis yang seberat-beratnya kepada terdakwa Bandar Narkoba, Alwin Heri Syahputra Hasibuan atas Banding Jaksa Penuntut Umum Kejari Negeri Padang Lawas.

[adsense]

Mendesak Komisi Yudisial Republik Indonesia Untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang memutus perkara Bandar Narkoba, Alwin Heri Syahputra Hasibuan dengan vonis 5 tahun dan denda Rp 100 juta.
Meminta Mahkamah Agung RI untuk mencopot SK Hakim dan Jabatan Ketua PN Sibuhuan, Dharma Putra Simbolon, SH. MH dan Mendesak MA RI menjatuhkan sanksi keras kepada semua majelis hakim yang memvonis terdakwanya bandar narkoba, Alwin Heri Syahputra Hasibuan 5 tahun karena di sinyalir melanggar kode etik hakim. Sementara Pengedar dan penjualan yang mengaku berafliasi dengan terdakwa atasnama Siddik Martua Hasibuan di vonis hakim yang sama 10 tahun dan denda Rp 800 juta.
Sementara pada kesempatan yang sama juga, Andri Saputra Hasibuan Sekretaris PC. PMII Padang Lawas menyampaikan ajakan kepada seluruh eleman masyarakat mengawal kasus proses banding di Pengadilan Tinggi Negeri Medan sehingga benar-benar ditegaknya dengan adil, dan mendukung Polres Padang Lawas berantas narkoba dan sikat semua bandar, pengedar juga pembeking di Kabupaten Padang Lawas.
Akhirnya massa aksi unjuk ditemui Wakil Ketua PN. Roky BF Sitohang, SH. MH, yang menjelaskan, bahwa dalam aksi unjukrasa sudah tidak ada rananya di Pengadilan Negeri Sibuhuan. Sebab kasus yang dimaksud sudah diputus dan JPU Kejari Sibuhuan sedang melakukan banding di Pengadilan Tinggi Negeri Medan. Sementara untuk menjelaskan kenapa majelis hakim dalam hal ini Ketua PN Sibuhuan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Alwin Heri Syahputra Hasibuan 5 tahun dan denda Rp 100 juta, pihaknya tidak diperbolehkan dalam etika mengomentari putusan hakim lain, sebutnya.

[adsense]

Baca Juga:

Bandar Sabu Bantaran Sungai Nekat Melawan Petugas

Hutama Karya Maksimalkan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Siap Hadapi Lonjakan Traffic Jelang Libur dan Cuti Bersama Idul Adha

putra — Thu, 21 May 2026 14:46:00 +0700+0700

MATATELINGA,Aceh :: PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus memaksimalkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang nantinya akan menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung.
Salah satu ruas strategis tersebut adalah Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), yang menjadi ruas tol pertama di ujung barat Nusantara. Dengan total panjang 74,2 km, jalan tol ini membentang dari Padang Tiji, Kabupaten Pidie, hingga Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
Meski konektivitas penuh Aceh hingga Sumatera Utara masih membutuhkan waktu, keberadaan jalan tol di Tanah Rencong telah mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Banda Aceh–Sigli dari sekitar tiga jam menjadi hanya sekitar satu jam.

[adsense]

Seiring momentum libur panjang Idul Adha 1447 H/2026 M dan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Hutama Karya memprediksi akan terjadi peningkatan signifikan volume kendaraan yang memanfaatkan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
"Idul Adha merupakan salah satu hari besar yang biasanya disambut sangat meriah oleh masyarakat Aceh, sehingga potensi peningkatan trafik diperkirakan cukup tinggi," ujar Kepala Regional Sumbagut PT Hutama Karya (Persero), Taufiq Hidayat, kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode libur dan cuti bersama Idul Adha, Hutama Karya mengoperasikan enam seksi ruas Tol Sibanceh, yaitu:• Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum): beroperasi secara fungsional (gratis dan berlaku selama periode tertentu seperti Libur Idul Fitri, Nataru, dan libur khusus lainnya, serta pada saat tertentu seperti dukungan pemulihan bencana)• Seksi 2 Seulimeum–Jantho beroperasi penuh sepanjang 6,35 km.• Seksi 3 Jantho–Indrapuri beroperasi penuh sepanjang 16 km.• Seksi 4 Indrapuri–Blang Bintang beroperasi penuh.• ⁠Seksi 5 (Blang Bintang - Kutabaro): Beroperasi pada bagian mainroad• ⁠Seksi 6 (Kutabaro - Baitussalam): Beroperasi secara penuh
"Sejak terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025, Hutama Karya telah mengoperasikan secara fungsional Tol Sibanceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum guna mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini ruas tersebut masih difungsionalkan," jelas Taufiq.
Ia menambahkan, perpanjangan operasional fungsional ruas tersebut telah dikoordinasikan bersama berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kepolisian daerah setempat, dan instansi terkait lainnya guna memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
"Hutama Karya berupaya memastikan layanan tetap tersedia secara optimal agar arus trafik selama libur Idul Adha dan cuti bersama dapat berjalan lancar, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan selama pengoperasian fungsional berlangsung," tambahnya.
*Disambut Antusias*
Sementara itu, keberadaan jalan tol Sibanceh yang statusnya masih terbagi antara Operasional dan Fungsional ini, disambut positif oleh para stakeholder, termasuk kalangan tokoh masyarakat Aceh.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Drh Nurdiansyah Alasta, M.Kes saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hadirnya tol Sibanceh merupakan bagian dari percepatan konektivitas untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
"Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya selesai pada aspek fisik, tetapi juga harus memastikan aksesibilitas dan keselamatan masyarakat. Saya berharap HK tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga aktif membangun komunikasi dan edukasi kepada masyarakat," harapnya.
Terkait masih adanya kendaraan roda dua yang masuk ke jalan tol, pimpinan komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur tersebut menyampaikan bahwa kondisi tersebut terjadi pada ruas fungsional Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan.
Salah satu penyebabnya adalah belum selesainya pembangunan akses atau jalur alternatif bagi masyarakat terdampak pembangunan tol. Oleh karena itu, sosialisasi, pengamanan lapangan, serta penyediaan akses pendukung bagi warga perlu terus ditingkatkan secara bertahap dan menyeluruh.
"Tol adalah jalur dengan standar keselamatan tinggi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, humanis, dan berkelanjutan, termasuk pemasangan rambu yang jelas, penerangan, pengawasan di titik rawan, serta penyediaan akses alternatif yang memadai bagi masyarakat sekitar.Kami juga berharap HK lebih responsif terhadap masukan masyarakat dan pemerintah daerah agar pembangunan tol di Aceh benar-benar menjadi simbol kemajuan yang aman, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh," ungkapnya.
Senada juga dilontarkan Dedi Sumardi Nurdin, seorang Tokoh Muda Aceh. Ia mengatakan bahwa pembangunan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kemajuan Aceh dan keberlanjutan jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera.
"Sebagai masyarakat Aceh, saya memandang kehadiran tol Sibanceh bukan hanya sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai simbol kemajuan, konektivitas, dan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia.
Alumni pemantapan pimpinan nasional (P3N) angkatan XXVI Lemhannas RI juga juga sangat mengapresiasi pemerintah atas pembangunan tol Sibanceh yang telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.
"Kehadiran jalan tol ini terbukti mampu menghemat waktu perjalanan secara signifikan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan mobilitas, serta mempermudah akses sarana dan prasarana antarwilayah di Aceh. Aktivitas masyarakat, distribusi barang, sektor perdagangan, pariwisata, hingga pelayanan sosial menjadi lebih cepat dan efisien.Pembangunan tol ini juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyaraka," urainya.
Dengan konektivitas yang semakin baik, lanjut Dedi, peluang investasi dan pengembangan usaha di Aceh menjadi semakin terbuka. Hal ini tentu sangat penting untuk mendukung daya saing Aceh dalam jangka panjang.
"Kami berharap pembangunan jalan tol ini dapat terus dilanjutkan dan terhubung secara menyeluruh dengan jaringan Trans-Sumatera, sehingga Aceh tidak hanya menjadi daerah ujung Pulau Sumatera, tetapi juga menjadi gerbang strategis pertumbuhan ekonomi Sumatera," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Dedi Lamra ini juga memperoleh informasi bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Pangkalan Brandan – Langsa telah mencapai sekitar 99 persen.
"Oleh karena itu, kami berharap kepada Bapak Presiden, Prabowo Subianto, agar dapat memberikan atensi khusus dalam melanjutkan pembangunan konektivitas jalan tol Sumatera Utara–Aceh guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh pascabencana serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan barat Indonesia.Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pembangunan yang telah diberikan kepada Aceh. Semoga pembangunan infrastruktur jalan tol ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Aceh di masa depan," tutupnya

Berkedok Aplikasi Pembayaran, Imigrasi Jakarta Barat Ungkap Empat WN Tiongkok Diduga Lakukan Penipuan Online

admin — Thu, 21 May 2026 14:45:00 +0700+0700

MATATELINGA -Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok. Mereka diduga melakukan kegiatan scamming atau penipuan online berkedok aplikasi pembayaran di wilayah Jakarta Barat, Kamis (21/5/2026).

[adsense]

Keempat WNA tersebut masing-masing berinisial LY (34), QZ (42), ZZ (32), dan WJ (24).

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi dan hasil pengawasan keimigrasian terkait dugaan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Jakarta Barat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat melakukan kegiatan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Imigrasi Jakarta Barat Perkuat Pengawasan WNA di Hunian Vertikal dan Kawasan Komersial Padat

"Berdasarkan hasil pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan petugas, kami mengamankan empat WNA asal Tiongkok yang diduga melakukan aktivitas penipuan online berkedok aplikasi pembayaran di sebuah hunian di kawasan Jakarta Barat," ujar Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

Ronald menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan pada Senin, 18 Mei 2026. Dalam pemeriksaan keimigrasian diketahui bahwa LY menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Pekerja selaku General Manager, ZZ menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Pekerja selaku Technical Manager, QZ menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Pekerja sebagai Marketing Manager, sedangkan WJ masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Petugas turut mengamankan barang bukti berupa empat buah paspor kebangsaan Tiongkok milik LY, QZ, ZZ, dan WJ, serta 2 (dua) paspor warga negara Tiongkok tanpa pemilik, 41 unit telepon genggam, tiga belas unit laptop, dan lima unit monitor komputer.
Dari hasil pemeriksaan perangkat elektronik tersebut, petugas menemukan sejumlah data berupa daftar website malicious advertising (malvertising),website pendaftaran akun penipuan simpan dana, foto identitas pengguna, percakapan grup terkait transaksi deposit, dan bukti pencairan dana yang mengarah pada dugaan kegiatan garah pada dugaan kegiatan penipuan online berkedok aplikasi pembayaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keempat WNA tersebut mengakui bahwa kegiatan yang mereka lakukan merupakan praktik penipuan online terhadap para pengguna aplikasi pembayaran pada website yang mereka kelola. Para korban diketahui diminta melakukan deposit sejumlah uang, namun tidak dapat melakukan penarikan kembali dana mereka dengan berbagai alasan yang dibuat oleh kelompok tersebut.
Beberapa di antaranya juga menyatakan bahwa rekening penerima bukan merupakan rekening milik mereka.

[adsense]

"Mereka juga mengaku menjalankan kegiatan tersebut atas perintah seseorang berinisial TS yang diduga berada di Tiongkok. Saat ini seluruh WNA tersebut telah diamankan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Ronald.

Keempat WNA tersebut dapat dikenakan Tindak Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

[adsense]

Baca Juga:

Imigrasi Tanjung Priok Menguatkan Pelayanan dan Pengawasan Arus Global di Pintu Laut Indonesia

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terkait tindak lanjut pemeriksaan terhadap keempat WNA tersebut.

Pamuji Raharja, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, mengapresiasi langkah cepat jajaran Imigrasi Jakarta Barat dalam mengungkap dugaan tindak penipuan online yang dilakukan oleh WNA tersebut.
"Saya mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang bergerak cepat dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian serta aktivitas yang merugikan masyarakat. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah," ujar Pamuji Raharja.

[adsense]

Kantor Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan dan penindakan keimigrasian. Peran aktif masyarakat juga diharapkan dengan cara melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan, maupun tindakan yang mengganggu ketertiban oleh Orang Asing di lingkungannya.

[adsense]

Baca Juga:

Imigrasi Jakarta Utara Perkuat Edukasi Publik dan Deteksi Dini TPPO–TPPM Lewat Pimpasa

[adsense]

Oknum ASN Sembunyikan Vape Diduga Narkoba dalam Roti Tawar

putra — Thu, 21 May 2026 14:20:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Satuan Reserse Narkoba meringkus seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemprov Sumut, Selasa (19/5/2026) sore.
Bersama oknum lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu disita 1 vape diduga mengandung narkotika cair yang disembunyikan di tumpukan roti tawar.
Informasi dihimpun di Mapolrestabes Medan, Kamis (21/5/2026) menyebutkan, penangkapan FIS (25), warga Kabupaten Batubara atas informasi masyarakat.

[adsense]

Sebab, gerak-gerik FIS mencurigakan. Dia sering menerima paket kiriman di rumah kosnya Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, yang menjadi tempat tinggalnya di Medan.
Dari hasil penyelidikan, petugas mendapati pelaku yang baru tiba di rumah kos, membawa satu bungkus roti tawar, tapi kemasannya tidak seperti pada umumnya.
Saat digeledah, ditemukan satu bungkus vape berlogo Batman, disimpan dalam tumpukan roti tawar yang dibawanya.
"Ini merupakan respon kami atas informasi dari masyarakat. Dalam kasus ini, kami menyita satu bungkus vape narkoba yang kandungannya etomidate," sebut Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha.
Dia mengaku, masih mendalami penyidikan untuk mengetahui peran FIS. Pihaknya juga masih mengembangkan kasus itu untuk mengungkap jaringan FIS.
"Tim kami masih bekerja, kami masih mendalami keterangan pelaku, termasuk perannya dalam kasus ini apakah sebatas pengguna atau justru masuk dalam jaringan. Kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut," pungkas Rafli.

[adsense]

Baca Juga:

Belasan Vape Liquid Diduga Etomidate Disita, Polda Sumut Bongkar Dugaan Jaringan Peredaran

2 Pria Mencurigakan Diamankan Patroli Brimob

putra — Thu, 21 May 2026 14:16:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Dua pria diamankan personel Satuan Brimob Polda Sumut karena diduga hendak melakukan pencurian di kawasan Jalan H Anif, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (21/5/2026) dini hari.
Informasi dihimpun menyebutkan, sebelumnya personel Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas lainnya.
Ketika melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas melihat gerak-gerik mencurigakan dua pria sehingga langsung diamankan dan diserahkan ke Mapolsek Medan Tembung guna proses lebih lanjut.

[adsense]

"Patroli malam itu bukan sekadar menjaga keamanan. Kehadiran personel Brimob diharapkan membawa rasa tenang bagi masyarakat," ujar Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka.
Dia menyebut, selama personel menggelar patroli tengah malam itu situasi kamtibmas di Kota Medan, Deli Serdang, terpantau aman dan kondusif.
"Kehadiran Brimob di jam-jam rawan diharapkan mampu menekan potensi tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hingga dinihari," harapnya.

[adsense]

Baca Juga:

Tawuran di Belawan Dibubarkan Tim Gabungan, Polisi Temukan Dugaan Sarang Narkoba dan Amankan Seorang Pria Positif Sabu