Baca Juga:

• Polres Palas Hanya Lip Service Doank, Gas Elpiji Dijual Diatas HET dan Minyak Subsidi Langka

Baca Juga:

• Polres Palas Hanya Lip Service Doank, Gas Elpiji Dijual Diatas HET dan Minyak Subsidi Langka

Baca Juga:

• Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Mako Polres Pematangsiantar

Di titik inilah komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Komunikasi bukan pekerjaan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat. Komunikasi adalah bagian dari proses pemerintahan itu sendiri. Kebijakan yang baik tetapi tidak dijelaskan dengan baik dapat melahirkan salah paham. Program yang strategis tetapi tidak dikomunikasikan secara tepat dapat kehilangan dukungan publik. Bahkan, capaian yang nyata pun dapat tertutup oleh kegaduhan apabila negara terlambat hadir dalam percakapan publik.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Targetkan PPID Predikat Informatif 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Forum yang dipimpin oleh Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Qodari, menegaskan satu pesan utama: komunikasi pemerintah harus lebih terkoordinasi, lebih cepat, lebih responsif, lebih berbasis data, dan lebih selaras antar-kementerian/lembaga. Pemerintah tidak boleh berbicara dalam banyak suara yang saling bertabrakan. Pemerintah harus hadir dalam satu arah besar, dengan narasi yang kuat, substansi yang jelas, dan pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Bakom RI memiliki posisi strategis sebagai orkestrator komunikasi pemerintah. Istilah orkestrasi penting untuk dipahami. Dalam sebuah orkestra, banyak alat musik dimainkan oleh banyak orang, tetapi semuanya harus mengikuti partitur dan irama yang sama. Demikian pula komunikasi pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sektor, isu, program, dan karakter kebijakan masing-masing. Namun, seluruhnya harus terhubung dengan agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Baca Juga:

• Partai Demokrat Ajak Seluruh Elemen Bangsa Menjaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab

Dengan demikian, Bakom RI tidak hanya menjadi lembaga penyampai informasi. Bakom RI menjadi pusat penguatan narasi pemerintah. Ia memastikan agar setiap kebijakan strategis memiliki penjelasan yang utuh: apa programnya, mengapa program itu dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa tantangannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Tidak Boleh Ada Ruang Kosong Narasi

Baca Juga:

• Data ESDM 93% Subsidi BBM Dinikmati Kalangan Mampu, Saatnya Beralih ke Transportasi Publik

Karena itu, pemerintah harus proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menjawab setelah isu menjadi krisis. Pemerintah harus mampu membaca potensi isu sejak awal, menyiapkan narasi, menyampaikan data, dan menjelaskan kebijakan secara konsisten kepada publik.

Dalam konteks ini, juru bicara di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting. Juru bicara bukan sekadar penyampai pernyataan. Juru bicara adalah penerjemah kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan bahasa teknokratis menjadi bahasa publik. Ia harus memahami substansi kebijakan, arah politik pemerintahan, sensitivitas isu, dinamika media, serta kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Baca Juga:

• Tuan Guru Batak Prihatin atas Pernyataan Tiyo Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Menjelaskan Visi Presiden, Bukan Sekadar Program

Ketika Presiden mendorong program Sekolah Rakyat, misalnya, narasi yang harus dijelaskan bukan hanya tentang pembangunan sekolah, tetapi tentang upaya memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika Presiden menjalankan program Makan Bergizi Gratis, narasi yang perlu disampaikan bukan hanya soal makanan, tetapi tentang investasi sumber daya manusia, penurunan stunting, peningkatan kualitas anak bangsa, serta pembangunan generasi Indonesia Emas.

Baca Juga:

• Jemput Bola di Ruang Publik, Imigrasi Hadirkan Paspor Lebih Dekat dengan Warga

Di sinilah pentingnya keselarasan komunikasi lintas kementerian/lembaga. Setiap K/L boleh memiliki sektor masing-masing, tetapi narasinya harus bertemu pada arah yang sama: memperkuat pemerintahan yang bekerja, melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan membangun Indonesia menuju 2045.

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, forum komunikasi strategis ini memiliki makna yang sangat penting. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada dua wilayah yang menyentuh langsung wajah negara: gerbang luar dan gerbang dalam.

Baca Juga:

• Gerindra Tegaskan Diplomasi Aktif Prabowo Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Global

Sementara itu, pemasyarakatan adalah gerbang dalam negara. Di sana negara diuji dalam memperlakukan manusia yang sedang menjalani pidana. Pemasyarakatan bukan hanya soal penjara, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemasyarakatan adalah cara negara mengembalikan martabat manusia, menyiapkan reintegrasi sosial, membangun keterampilan, menekan residivisme, serta memastikan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Narasi ini penting agar masyarakat tidak melihat imigrasi dan pemasyarakatan secara sempit. Imigrasi bukan sekadar layanan administratif. Pemasyarakatan bukan sekadar urusan lembaga pemasyarakatan. Keduanya merupakan instrumen pemerintahan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan martabat bangsa.

Baca Juga:

• Donald Trump : Memilih Diam Jika Iran Menangguhkan Pembicaraan Damai

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki banyak agenda penting yang perlu dikomunikasikan secara kuat. Mulai dari transformasi layanan keimigrasian, digitalisasi sistem perlintasan, penguatan pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan warga negara, hingga pembaruan tata kelola pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan akuntabel.

Transformasi digital imigrasi, misalnya, harus dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang penyimpangan. Penguatan pengawasan orang asing harus dijelaskan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sebagai sikap tertutup terhadap dunia luar. Pembinaan pemasyarakatan harus dijelaskan sebagai agenda negara untuk membangun manusia, bukan sekadar mengelola penghukuman.

Baca Juga:

• Vinicius : Saya Tidak Pernah Membayangkan diri Saya Berada di luar Real Madrid

Dari Publikasi Menuju Kepercayaan

Kepercayaan lahir ketika pemerintah konsisten antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan tumbuh ketika data yang disampaikan akurat. Kepercayaan menguat ketika pemerintah cepat menjelaskan isu, jujur mengakui tantangan, dan terbuka menyampaikan capaian. Komunikasi yang baik bukan kosmetik kebijakan, melainkan cermin dari tata kelola yang baik.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Salat Iduladha Bersama Ribuan Warga Binjai, Pemprov Sumut Salurkan 167 Hewan Kurban

Pemerintah harus menyampaikan capaian, tetapi tidak boleh jatuh pada klaim kosong. Pemerintah harus membela kebijakan, tetapi tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah harus tegas meluruskan disinformasi, tetapi tetap menghormati kritik. Inilah komunikasi pemerintah yang sehat dalam negara demokratis.

Strategic Communication Forum yang diselenggarakan Bakom RI menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin komunikasi pemerintah. Forum ini mengingatkan bahwa setiap kementerian/lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjelaskan kebijakan. Dalam pemerintahan yang besar, komunikasi harus dikonsolidasikan. Dalam ruang publik yang cepat berubah, narasi harus dipimpin. Dalam demokrasi yang terbuka, kepercayaan harus terus dirawat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terima Sapi Kurban 1,3 Ton dari Presiden

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara. Komunikasi pemerintah adalah soal menjelaskan arah negara. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik, antara program dan kepercayaan rakyat, antara kerja pemerintah dan legitimasi sosial.

Di situlah pentingnya Bakom RI, pentingnya juru bicara kementerian/lembaga, dan pentingnya strategi komunikasi pemerintah: bukan semata-mata untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara

Baca Juga:

• Pemko Tebingtinggi Dan Tanjungbalai Jalin Kerja Sama, Perkuat Layanan Publik

Baca Juga:

• Tinjau Rumah Adat Sisingamangaraja Yang Terbakar , Rico Waas Pastikan Segera Dilakukan Perbaikan

Baca Juga:

• 6 Anggota Geng Motor yang Tewaskan Remaja di Patumbak Ditangkap Tawuran Bertajuk "Big Match"