Pilot Malaysia Airlines Selundupkan 25,1 Kg Sabu ke Jakarta

putra — Fri, 31 Jul 2026 19:51:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta :Pilot Malaysia Airlines MH727 bernama Mohd Saufi bin Othman telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyelundupan 25,1 kg ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.
Dalam jumpa pers yang digelar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (31/7), terkuak fakta bahwa Mohd Saufi dalam kondisi mengkonsumsi narkoba jenis metamphetamine alias sabu, saat menerbangkan pesawat Malaysia Airlines (MH) 727 rute Kuala Lumpur - Jakarta. Pesawat tersebut mengangkut 170 orang penumpang.

[adsense]

Selain menyita 14 bungkus ekstasi dengan total 70.144 butir tersebut, Bea Cukai dan Bareskrim Polri juga menemukan 4 gram sabu di dalam koper milik pilot di bagasi. Dan saat dilakukan tes urine, Mohd Saufi dinyatakan positif MDMA, ekstasi, metamphetamine dan kokain.
"Berarti pada saat kemungkinan ya, pada saat menerbangkan ke Indonesia posisinya pemakai," ujar Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang saat jumpa pers, Jumat (31/7).
Kasus tersebut kini masih terud dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Sementara pilot saat ini telah diamankan dan tengah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

[adsense]

Baca Juga:

BNN Sumut Bongkar Rumah di Helvetia, Temukan 8 Kg Sabu

KONI Medan Dukung The Khourt Independence Padel Tournament 2026, Wadah Lahirkan Atlet Baru

putra — Fri, 31 Jul 2026 19:01:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan The Khourt Independence Padel Tournament 2026, turnamen padel yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ajang pembinaan atlet padel di Kota Medan.
Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Mie Ayam Jamur H. Mahmud, Medan, pada Jumat (31/7/2026). Pertemuan dihadiri jajaran panitia penyelenggara bersama Ketua KONI Kota Medan untuk membahas kesiapan pelaksanaan turnamen yang akan berlangsung pada 11, 12, dan 13 September 2026 di The Khourt Padel, Komplek CBD Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

[adsense]

Turnamen ini diselenggarakan oleh MatchHub SportID dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
Dewan Penasehat: Rianto, SH., MH (Anto Genk)
Pembina: Boby Hadinatha, SH
Ketua Panitia: Dwi Pambudi Utomo
Wakil Ketua: M. Zikri Asmara, S.I.Kom., M.I.Kom
Sekretaris: Ali Akbar Velayafi, SH

Sementara itu, Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal, SE atau yang akrab disapa Wendi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya turnamen tersebut.
"KONI Kota Medan sangat mendukung kegiatan olahraga seperti The Khourt Independence Padel Tournament. Ajang seperti ini menjadi sarana pembinaan atlet sekaligus memperluas pembudayaan olahraga padel di Kota Medan. Kami berharap turnamen ini mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat mengharumkan nama Kota Medan di tingkat provinsi maupun nasional," ujar Wendi.
Ketua Panitia Dwi Pambudi Utomo mengatakan bahwa seluruh persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan turnamen berjalan profesional dan sukses.
"Kami berkomitmen menghadirkan turnamen yang berkualitas, sportif, dan menjadi pengalaman terbaik bagi seluruh peserta. Selain menjadi kompetisi, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar-komunitas padel di Sumatera Utara," katanya.
Ketua Dewan Penasehat Rianto, SH., MH (Anto Genk) berharap turnamen tersebut menjadi agenda rutin yang mampu mendorong pertumbuhan olahraga padel di Medan.
"Olahraga padel saat ini berkembang sangat pesat. Karena itu kami berharap The Khourt Independence Padel Tournament dapat menjadi agenda tahunan yang semakin besar serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha," ungkap Rianto.
Senada dengan itu, Pembina Boby Hadinatha, SH menilai sinergi antara penyelenggara, komunitas olahraga, sponsor dan KONI menjadi modal penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat.
"Kami mengajak seluruh pecinta olahraga untuk ikut menyukseskan turnamen ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat semangat sportivitas, persaudaraan dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat," ujarnya.
Berdasarkan materi promosi yang diterima Medan24news.com, turnamen akan mempertandingkan enam kategori, yakni Lower Bronze Men, Lower Bronze Women, Upper Bronze Men, Upper Bronze Women, Mix Bronze, dan Silver Men.
Pendaftaran peserta dibuka mulai 9 Juli hingga 15 Agustus 2026, dengan biaya registrasi sebesar Rp650.000 per pasangan. Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp55 juta lebih, sehingga diharapkan mampu menarik peserta dari berbagai daerah.
Panitia optimistis, dengan dukungan KONI Kota Medan dan berbagai pihak, The Khourt Independence Padel Tournament 2026 akan menjadi salah satu turnamen padel bergengsi di Sumatera Utara sekaligus menjadi momentum memperkenalkan olahraga padel kepada masyarakat yang lebih luas.

[adsense]

Baca Juga:

LBH Medan Desak Polisi Bebaskan Parlindungan Silitonga, Sebut Ada Dugaan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Diduga Tanpa Seleksi Terbuka, RSUD dr. H. Yuliddin Away Rekrut PTT Perawat dan Satpam

putra — Fri, 31 Jul 2026 18:24:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Selatan :Dugaan perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka di RSUD dr. H. Yuliddin Away (RSUDYA) Tapaktuan menjadi sorotan publik. Proses penerimaan yang disebut tidak diumumkan secara terbuka itu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut.
Informasi yang dihimpun Bersuarakita menyebutkan, perekrutan melibatkan tenaga kesehatan dan tenaga nonmedis, termasuk petugas keamanan (satpam). Tidak adanya pengumuman resmi maupun tahapan seleksi yang dapat diakses masyarakat dinilai berpotensi mengurangi kesempatan yang sama bagi pencari kerja.
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui adanya penerimaan tenaga PTT dalam beberapa waktu terakhir. Mereka mempertanyakan dasar dan mekanisme perekrutan yang dilakukan.
"Kalau memang ada penerimaan tenaga PTT, seharusnya diumumkan secara terbuka sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti seleksi," ujar salah seorang sumber kepada Media .
Menurut sumber tersebut, keterbukaan dalam rekrutmen tenaga di instansi pemerintah merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga setiap warga yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan yang setara.
Selain menyangkut transparansi, perekrutan tenaga kesehatan juga dinilai harus mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan pelayanan rumah sakit, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekrutmen yang tidak melalui prosedur yang jelas dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menanggapi informasi tersebut, Direktur RSUD dr. H. Yuliddin Away, dr. Erizaldi, M.Kes., Sp.OG., M.H.Kes, melalui Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran, Ns. Hendra Liyusman, S.Kep., M.K.M, didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ema Hendara, SKM., M.K.M, membenarkan adanya tenaga yang sedang mengikuti masa orientasi di rumah sakit tersebut.
Menurut Hendra, saat ini terdapat 10 orang yang menjalani orientasi, terdiri atas lima perawat lulusan Diploma III Keperawatan dan lima tenaga nonmedis, termasuk satu orang petugas keamanan (satpam).
Ia menegaskan bahwa selama masa orientasi yang berlangsung tiga bulan, para peserta belum berstatus sebagai pegawai rumah sakit.
"Mereka masih mengikuti orientasi selama tiga bulan. Selama masa itu mereka tidak menerima gaji maupun jasa pelayanan medis," kata Hendra kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Namun, ketika ditanya mengenai mekanisme penerimaan, waktu pelaksanaan rekrutmen, serta alasan tidak adanya pengumuman terbuka kepada masyarakat, pihak rumah sakit belum memberikan penjelasan secara rinci.
Hendra hanya menyampaikan bahwa orientasi tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak di rumah sakit.
Saat didesak mengenai kapan proses penerimaan dilakukan dan bagaimana mekanisme penentuan peserta orientasi, ia meminta agar penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur RSUD.
"Nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Direktur. Saat ini beliau sedang dinas luar daerah," ujarnya.

[adsense]

Staf Ahli Menteri Puji Kinerja Imigrasi Belawan

putra — Fri, 31 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Belawan : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI memuji kinerja aparat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Rabu (29/07/2026).

[adsense]

Hal itu terungkap saat kunjungan Staf Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, Iwan Santoso, ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI di Jalan Karo Kelurahan Belawan l Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.

[adsense]

Baca Juga:

Bentrok Pemuda di Desa Manunggal, 1 Tewas , 5 Luka

[adsense]

Kedatangan Iwan disambut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, didampingi perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara serta Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan (Rudenim).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan optimal, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi pelayanan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

[adsense]

Baca Juga:

Bentrok Pemuda di Desa Manunggal, 1 Tewas , 5 Luka

Dalam kunjungan itu, Iwan meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, termasuk layanan Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan bekerja sama dengan Puskesmas Belawan.

Layanan tersebut menjadi salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat yang mengakses layanan keimigrasian.

[adsense]

Iwan kemudian meninjau ruang pelayanan, termasuk ruang tunggu dan booth wawancara, untuk melihat secara langsung proses pelayanan paspor kepada masyarakat.

Peninjauan dilanjutkan ke koperasi serta Ruang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) guna melihat kesiapan sarana pendukung dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian.

[adsense]

Baca Juga:

MPKW Sumut-Aceh dan Imigrasi Belawan Perkuat Sinergi untuk Dukung Pendidikan Kristen*

Iwan sangat memuji komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam menghadirkan berbagai inovasi pelayanan bagi masyarakat.

Dalam pengarahan kepada jajaran pegawai, Iwan menekankan pentingnya menjaga kekompakan sebagai fondasi dalam membangun organisasi yang profesional dan berintegritas.

[adsense]

Ia juga meminta setiap satuan kerja menerapkan manajemen risiko secara optimal agar berbagai potensi risiko dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan ditangani secara bersama.

Kekompakan merupakan modal utama dalam membangun organisasi yang profesional. Selain itu, setiap satuan kerja harus mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik agar setiap potensi risiko dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan ditangani secara bersama. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi target, tetapi menjadi budaya kerja yang menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, ujar Iwan.

[adsense]

Baca Juga:

Tumbuh Bersama Danantara, Kanwil I Medan Perkuat Kinerja Pegadaian Cetak Kinerja Gemilang di Semester I Tahun 2026

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk mengatakan, jajaran yang dipimpinnya siap meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

Kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi di setiap lini pelayanan. Arahan yang disampaikan Bapak Staf Ahli akan kami jadikan pedoman dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat manajemen risiko, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas," katanya.

[adsense]

Eko menambahkan, pihaknya juga berkomitmen menghadirkan inovasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari semangat Imigrasi untuk Rakyat.

Melalui kunjungan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diharapkan semakin optimal sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas.***

[adsense]

Baca Juga:

Patroli KRYD Polres Pelabuhan Belawan Amankan Empat Terduga Pelaku Tawuran dan Empat Senjata Tajam

[adsense]

Polsek Medan Area Ungkap Maling Besi di Yuki AR Hakim

putra — Fri, 31 Jul 2026 16:36:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Seorang pelaku pencurian besi di gedung kosong Swalayan Yuki Jalan AR Hakim Medan berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Area.
Sedangkan sejumlah pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran.
"Tersangka kita pergoki sedang mengulangi perbuatannya di gedung kosong Swalayan Yuki AR Hakim. Pelaku lagi masih kita kejar," kata Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Jumat (31/7/2026).

[adsense]

Dijelaskannya, pencurian besi gedung kosong itu terungkap setelah aksi tersangka Sukiman Sinaga (40), warga AR Hakim Gang Sepur No.3 Kelurahan TSM I Kecamatan Medan Area dipergoki warga.
Penjaga gedung kemudian memberitahukannya kepada pelapor Lisbet Sitorus (47), warga Jalan Murai III, Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (8/4/2026) sekira pukul 14.00 WIB.
Ketika kunci gedung dibuka, dipergoki tersangka bersama kawanannya tengah beraksi, namun mereka berhasil kabur.
Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Medan Area. Pelapor mengaku kehilangan besi-besi bangunan kosong gedung Swalayan Yuki dengan kerugian sekitar Rp3.450.000,-.
Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri bersama anggota segera melakukan penyelidikan hingga pada Rabu (29/7/2026) sekira pukul 15.30 WIB memergoki tersangka kembali mencuri.
"Tersangka mengakui perbuatannya mencuri mencuri besi di gedung kosong Swalayan Yuki Jalan AR Hakim pada 8 April 2026 lalu," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Maling Motor Bersembunyi di Kuburan Halat Ditangkap Polsek Medan Area

Manfaatkan Lahan Idle, Lapas Narkotika Langkat Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Hortikultura Pepaya California

putra — Fri, 31 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Langkat :Dalam rangka memberikan dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat menggelar penanaman tanaman hortikultura melalui pemanfaatan lahan idle di lingkungan sekitar Lapas.
Pada kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (31/7) melalui Seksi Kegiatan Kerja ini, Lapas Narkotika Langkat menanam sebanyak 150 bibit Pepaya California. Program pertanian ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi panen mencapai 500 kilogram pepaya berkualitas.

[adsense]

Kegiatan penanaman ini merupakan bentuk keselarasan program kerja Lapas Narkotika Langkat dengan fokus pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan dan optimalisasi lahan di instansi pemasyarakatan.
Selain mendukung ketersediaan pangan mandiri, program ini juga ditujukan untuk memperkuat fungsi pemasyarakatan sebagai wadah edukasi dan pelatihan keterampilan kerja yang produktif.
Proses pemeliharaan tanaman pepaya ini nantinya akan di bawah bimbingan dan pengawasan ketat dari petugas kegiatan kerja, serta dibantu oleh 2 (dua) orang Warga Binaan yang bertugas sebagai Tamping Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).
Keterlibatan Warga Binaan dalam pengelolaan kebun ini tidak hanya sebatas pendampingan teknis, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental bertani yang disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Dengan bekal pengetahuan budidaya hortikultura secara teknis, para Warga Binaan diharapkan memiliki keahlian wirausaha tani yang siap diterapkan saat kembali ke tengah masyarakat kelak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Yan Patmos, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar kegiatan ini berjalan lancar serta memberikan dampak nyata.
"Kegiatan ini merupakan bukti keselarasan program kerja Lapas Narkotika Langkat terhadap Asta Cita Presiden RI dan 15 Program Aksi Kemenimipas. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah ini menjadi sarana pembinaan kemandirian agar Warga Binaan memiliki keterampilan yang bermanfaat," ujar Yan Patmos.
Melalui penanaman hortikultura ini, Lapas Narkotika Langkat berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam program prioritas pemerintah dan mewujudkan pembinaan pemasyarakatan yang produktif serta berdampak positif secara berkelanjutan.(AVID/rel)

Polsek Medan Kota Ungkap Penipuan Modus Proyek Fiktif

putra — Fri, 31 Jul 2026 15:20:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengungkap aksi penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Labuhantu berinisial M S Kom (50).
Warga Perum Griya Kompas Idaman Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu itu telah meraup hasil kejahatan sekitar Rp 2 miliar.
"Aksi penipuan dengan modus proyek fiktif ini sudah dilakukan tersangka sejak 2023 lalu. Dia sudah melakukan lima kali, tapi 4 korban lainnya masih kita selidiki," kata Wakapolsek Medan Kota, AKP Harles R Gultom didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan, Jumat (31/7/2026).

[adsense]

Dijelaskannya, peristiwa pemalsuan dan penipuan atau penggelapan itu terjadi diawali pertemuan tersangka yang menjabat sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dengan korban, Yudhi Hari Pratama (33), warga Kabupaten Asahan pada Juli 2026 lalu.
Keduanya memang sudah saling kenal. Kepada korban, tersangka menawarkan kerjasama proyek pengadaan laptop di Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu. Tersangka menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar Rp 65 juta.
"Korban sebagai pemodal dijanjikan bagian keuntungan Rp 40 juta, sedangkan pemberi proyek (tersangka) Rp 25 juta," jelas Harles Gultom.
Setelah korban setuju, pada Sabtu (11/7/2026), tersangka bersama korban datang ke salah satu toko komputer di Jalan Brigjen Katamso Medan membeli 20 unit laptop dengan harga Rp.183.500.000,-.
Dalam aksinya, tersangka memalsukan dan membawa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan kontrak kerja dari Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dengan perusahaan milik korban.
Tersangka menyampaikan ke korban, dana pembayaran laptop satu minggu setelah pengajuan dari Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu.
"Namun, korban melakukan pengecekan terkait proyek pengadaan laptop tersebut dan ternyata tidak ada alias fiktif," terangnya.
Ketika ditanyakan kepada tersangka, mengakui proyek tersebut fiktif. Sebanyak 20 unit laptop itu telah dijual tersangka kepada temannya di Binjai seharga Rp 128.000.000,- di hari yang sama.
Korban segera melaporkan kejadian yang dialaminya dan tersangka berhasil ditangkap 15 Juli 2026 lalu.
Bersama tersangka disita barang bukti uang Rp.13.550.000,-, 1 stempel Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, 1 laptop pembuat dokumen palsu, 2 unit handphone, 1 buku kwitansi, 4 pulpen dan dokumen lainnya.
Berdasarkan penyidik polisi, terungkap tersangka mengaku telah melakukan penipuan proyek pengadaan laptop dan barang lainnya lebih dari 4 kali kepada orang yang berbeda.
"Dari hasil kejahatannya tersangka bisa meraup ditaksir mencapai Rp 2 miliar," pungkas AKP Harles Gultom.

[adsense]

Baca Juga:

Maling Motor Bersembunyi di Kuburan Halat Ditangkap Polsek Medan Area

Sepekan Ungkap 3 Kasus, 7 Tersangka Ditangkap BNN Sumut

putra — Fri, 31 Jul 2026 14:44:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara selama sepekan mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika dalam Operasi Saber Bersinar 2026.
Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebutkan, pengungkapan sejumlah kasus narkotika yang dilakukan sebagai bentuk komitmen BNN Sumatera Utara dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.

[adsense]

"Dalam sepekan ini personel BNN Sumut berhasil mengungkap tiga kasus peredaran narkoba diantaranya sabu, ganja, vape getar dengan mengamankan tujuh orang pelaku," terang Tatar, Jumat (31/7/2026).
Dijelaskannya, kasus pertama diungkap pada 27 Juli 2026. Personel BNN Sumut memperoleh informasi akan adanya pengiriman sabu oleh tersangka berinisial JW. Petugas kemudian menangkap tersangka dan saat menggeledah sepeda motor yang digunakannya menemukan dua bungkus sabu dalam kantong berwarna biru.

[adsense]

Baca Juga:

LBH Medan Desak Polisi Bebaskan Parlindungan Silitonga, Sebut Ada Dugaan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

[adsense]

"Dari hasil pemeriksaan, JW mengaku masih menyimpan enam kilogram sabu di rumahnya kawasan Kota Bangun, Medan Deli. Penggeledahan kemudian dilakukan dari dua lokasi di Jalan Sampul dan Jalan Perunggu, Kota Bangun. Dari kedua lokasi kejadian itu petugas menyita total 8 kilogram sabu serta satu unit sepeda motor," jelasnya.
Tatar mengungkapkan, untuk kasus kedua dilakukan pada 30 Juli 2026 terkait peredaran narkoba jenis vape getar. Berbekal informasi masyarakat petugas menangkap pelaku T di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim bersama barang bukti lima bungkus vape getar.
"Kemudian personel melakukan pengembangan kembali mendapat barang bukti sebanyak 261 bungkus vape getar yang disimpan dari salah satu di kawasan Kota Medan dan Deliserdang. Dalam kasus itu sebanyak empat orang inisial T, J, S, dan A sebagai tersangka," ungkapnya.Dia menambahkan, personel BNNP Sumut dihari yang sama berhasil menggagalkan penyelundupan ganja asal Gayo, Aceh, menuju Medan. Berdasarkan informasi intelijen, petugas mengidentifikasi kendaraan pengangkut ganja di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Saat dilakukan penyergapan, petugas menemukan tiga karung ganja dengan berat total sekitar 92 kilogram dan menangkap tersangka J. Pengembangan kemudian dilakukan hingga berhasil mengamankan calon penerima berinisial SS alias U di kawasan Durin Tonggal, Kabupaten Deliserdang.
"BNNP Sumut menegaskan akan terus mengembangkan seluruh kasus itu guna mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk memburu para pelaku yang masih buron," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

LBH Medan Desak Polisi Bebaskan Parlindungan Silitonga, Sebut Ada Dugaan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

[adsense]

Baca Juga:

Bekuk Pengedar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang amankan Barang Bukti

Mahasiswa KKN Ubah Sampah Sayur dan Daun Kering Jadi Eco Enzyme di Desa Walahar Lewat Inovasi Alat Kreatif

putra — Fri, 31 Jul 2026 14:29:00 +0700+0700

MATATELINGA,Karawang : Kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang sukses menggelar program pelatihan dan praktik pengolahan limbah organik di Desa Walahar, Kabupaten Karawang. Mengusung inovasi kolaboratif lintas keilmuan, kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu, (19/7/ 2026) berfokus pada pemanfaatan sampah sisa sayuran dan daun kering menjadi eco enzyme atau nutrisi organik cair yang bermanfaat untuk kesuburan tumbuhan.
Program pengabdian masyarakat dirancang secara komprehensif untuk mengatasi persoalan sampah rumah tangga di tingkat desa sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan hortikultura warga setempat.

[adsense]

Pelaksanaan kegiatan ini menarik perhatian warga karena memadukan dua disiplin ilmu yang berbeda dalam satu solusi praktis. Sesi edukasi diawali dengan pemaparan materi oleh perwakilan mahasiswa dari Program Studi Farmasi. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan secara ilmiah mengenai proses fermentasi limbah organik serta kandungan zat aktif yang mampu menutrisi tanah dan tanaman secara alami.
"Proses pembuatan eco enzyme ini melibatkan prinsip bioteknologi sederhana melalui fermentasi anaerob. Sampah organik dicampur dengan larutan air gula merah untuk memicu pertumbuhan mikroorganisme baik yang menghasilkan nutrisi esensial bagi kesuburan tanaman," jelas Ivana selaku mahasiswa Farmasi di hadapan puluhan warga.
Tidak hanya berhenti pada teori kimiawi, kegiatan ini juga menghadirkan solusi konkret dari Program Studi Teknik Mesin. Mahasiswa teknik merancang dan mempraktikkan langsung penggunaan alat pemotong sampah organik praktis. Alat inovatif tersebut didesain khusus agar dapat dipasang secara langsung di atas ember bekas, sehingga memudahkan warga dalam mencacah sampah sisa sayuran dan daun kering menjadi ukuran yang lebih kecil guna mempercepat proses fermentasi.
Pemberdayaan Masyarakat dan Apresiasi WargaKetua Kelompok Mahasiswa KKN, Lutfhi, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar mandiri dalam mengelola limbah rumah tangga. Menurutnya, tumpukan sampah yang selama ini dianggap sebagai beban lingkungan dapat diubah menjadi produk bernilai guna tinggi.
"Tujuan utama kami adalah mengedukasi warga Desa Walahar agar mandiri mengolah sampah rumah tangga menjadi barang bernilai guna bagi lingkungan. Melalui inovasi alat pencacah dan teknik pembuatan eco enzyme ini, kami berharap persoalan sampah terselesaikan sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi dan ekologis bagi warga," ujar Lutfhi.
Inisiatif positif ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Ibu Oom, salah satu tokoh masyarakat Desa Walahar yang hadir mengikuti pelatihan, menyampaikan apresiasi atas diadakannya kegiatan tersebut. Ia menilai pelatihan ini sangat aplikatif dan langsung bisa diterapkan di pekarangan rumah masing-masing.
"Dengan adanya tutorial membuat eco enzyme ini, saya jadi bisa memanfaatkan limbah sampah masakan dan sampah halaman rumah jadi berguna untuk menyuburkan tanaman di sekitar rumah," ungkap Ibu Oom dengan antusias.
Melalui kegiatan KKN ini, para mahasiswa berharap masyarakat Desa Walahar dapat terus melanjutkan praktik pembuatan eco enzyme secara mandiri secara berkelanjutan, menjadikan desa yang bersih, mandiri, dan ramah lingkungan. ( UBP/ Irpan)

Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat: Lansia Mendapat Perhatian Serius

putra — Fri, 31 Jul 2026 13:42:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau, cepat, dan tepat sasaran ke tengah masyarakat.
Hal ini diwujudkan melalui Pelayanan Publik Terpadu di Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, yang ditinjau oleh Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah, Kamis (30/7/2026).Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, serta perubahan Kartu Keluarga. Sementara itu, Dinas Kesehatan menghadirkan pemeriksaan kesehatan lengkap beserta pemberian obat secara cuma-cuma.

[adsense]

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan pelayanan sekaligus edukasi program KB. Kepada warga yang membutuhkan, terutama lansia dan keluarga kurang mampu Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako.Kehadiran pasar murah pun sangat diminati warga. Pemerintah menyediakan beras SPHP sebanyak satu ton dijual seharga Rp58.000 per karung, minyak goreng 100 liter Rp16.000 per liter, serta 1.500 butir telur ayam dengan harga Rp1.800 per butir—sangat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga masyarakat.Selain menghadirkan pelayanan langsung, Pemkab Simalungun juga menyalurkan anggaran pembangunan di Kecamatan Sidamanik. Di bidang infrastruktur, dilaksanakan rekonstruksi Jalan Manik Maraja sepanjang 395 meter senilai Rp1 miliar, rekonstruksi jalan di Huta Siborong-Borong (Nagori Bahal Gajah) sepanjang 64 meter senilai Rp150 juta, serta perbaikan jalan di Huta Dipar Hataran (Nagori Ambarisan) sepanjang 62 meter juga senilai Rp150 juta.Sektor pertanian pun mendapat perhatian besar. Pemkab Simalungun melakukan rehabilitasi jaringan irigasi DI Manik Rejo (melayani 90 hektare lahan pertanian) dengan anggaran Rp.2 miliar dan DI Ambarisan (100 hektare) senilai Rp.1 miliar yang kini mulai dikerjakan. Dua unit hand traktor roda dua diserahkan masing-masing 1 unit untuk Nagori Sarimatondang dan Nagori Tigabolon guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Masih di sektor pertanian, Pemkab Simalungun juga melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 320 meter di Nagori Tigabolon (Rp.420,8 juta) dan 145 meter di Nagori Ambarisan (Rp190,675 juta). Tak ketinggalan, di bidang kesehatan dilakukan revitalisasi Puskesmas Pembantu Manik Hataran demi layanan yang lebih baik.Dalam arahannya, Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremonial: "Kegiatan ini kami hadirkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan yang sah, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk pelayanan lainnya tanpa harus datang jauh ke kantor pemerintahan."Beliau juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat lanjut usia (lansia). Dimana warga yang memasuki usia 85 tahun ke atas akan mendapatkan hadiah khusus dari Pemkab Simalungun.
Saat meninjau lokasi pelayanan, Bupati menemukan adanya lansia yang tinggal sendiri namun belum tersentuh bantuan, sehingga langsung memerintahkan dinas terkait segera mendata dan menyalurkan bantuan kepada yang berhak tanpa terkecuali. Program Sekolah Lansia pun diminta segera dikembangkan hingga ke nagori-nagori agar warga lanjut usia tetap sehat, mandiri, dan bahagia.Menyikapi harapan masyarakat akan pembangunan, Bupati menjelaskan pembangunan akan dilakukan secara bertahap: "Kami tetap berkomitmen membangun infrastruktur jalan. Namun Kabupaten Simalungun memiliki 386 nagori dan 17 kelurahan sehingga seluruh pembangunan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Kami berharap masyarakat tetap bersabar dan terus mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan,"ujar Bupati.Camat Sidamanik Juliana F. Simarmata bersama para Pangulu menyampaikan terima kasih yang mendalam atas perhatian pemerintah: "Kehadiran Bapak Bupati bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan pelayanan benar-benar hadir di tengah-tengah warga."Sementara itu, Ketua TP PKK Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar di nagori: "Mari kita terus bergandengan tangan, mendukung seluruh program pembangunan dengan semangat kebersamaan. Bersama kita bangkitkan Semangat Baru untuk mewujudkan Simalungun Maju,"ujarnyaKegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan berupa paket sembako, alat pertanian, serta alat kesehatan, kursi roda. Kemudian disalurkan santunan beasiswa dan JKM.
Semua itu menjadi bukti bahwa Pemkab Simalungun terus hadir, bekerja, melayani, dan peduli hingga ke pelosok nagori, untuk mewujudkan pelayanan yang dekat, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan bagi seluruh warga Simalungun.(sip)

Festival Bunga dan Buah Karo 2026 Resmi Dibuka, Ribuan Pengunjung Padati Berastagi di Bawah Pengamanan Ketat

putra — Fri, 31 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Berastagi, Karo :Semarak Festival Bunga dan Buah (FBB) Kabupaten Karo Tahun 2026 resmi dimulai, Kamis (30/7), dengan menghadirkan parade mobil hias bunga dan buah yang memukau ribuan masyarakat di Kota Berastagi. Di balik kemeriahan tersebut, aparat gabungan dari Polres Karo, Kodim 0205/Tanah Karo, Satpol PP dan Dinas Perhubungan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar.
Festival yang mengusung tema "The Eternal of Karo Paradise – Pesona Abadi Tanah Karo" diawali sejak pukul 09.00 WIB. Pada pukul 09.25 WIB, Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) dr. Antonius Ginting, S.Pog., M.Kes bersama Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP secara resmi melepas 23 kontingen mobil hias bunga dan buah.

[adsense]

Setelah menempuh rute karnaval, seluruh kontingen disambut di Podium Kehormatan Taman Mejuah-juah Berastagi. Penyambutan dihadiri Menteri Koperasi RI Dr. Fery Juliantono, S.E., Ak., M.Si., perwakilan Menteri Pariwisata RI Arditama Nusantara Putra, Anggota DPD RI Badikenita Br Sitepu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, konsul negara sahabat, serta tamu undangan.
Rangkaian karnaval berakhir sekitar pukul 14.30 WIB dan dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Bunga dan Buah di Open Stage Taman Mejuah-juah. Prosesi pembukaan ditandai dengan penekanan tombol Opening Ceremony, dilanjutkan kunjungan para tamu VVIP ke stan UMKM serta berbagai pertunjukan seni dan hiburan yang berlangsung hingga malam hari.
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan pihaknya memfokuskan pengamanan di sepanjang jalur pawai, lokasi acara, pengaturan arus lalu lintas, area parkir hingga titik keramaian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tamu kehormatan.
"Pengamanan dilakukan secara terpadu bersama TNI, Satpol PP dan Dishub agar seluruh rangkaian Festival Bunga dan Buah dapat berlangsung aman, tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh kegiatan dengan nyaman," ujar Kapolres.
Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Open Stage Taman Mejuah-juah, Berastagi. Sekitar 2.000 pengunjung diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut.
Hingga sore hari, seluruh rangkaian kegiatan masih berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif berkat sinergi pengamanan personel Polres Karo, Kodim 0205/Tanah Karo, Satpol PP Kabupaten Karo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.

[adsense]

Baca Juga:

DPRD Tapteng Tolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tapteng 2025: Ini Alasannya

6 Bulan Menjabat, Wakapolda Sumut Diganti, Kapolres Asahan Dimutasi

putra — Fri, 31 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sonny Irawan, diganti oleh Brigjen Naek Pamen Simanjuntak. Pergantian jabatan itu juga dialami Karo Logistik Polda Sumut dan Kapolres Asahan.
"Benar, ada pergantian jabatan Wakapolda Sumut, Karo Logistik dan Kapolres Asahan," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (31/7/2026).
Namun, Ferry enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya memastikan tiga pejabat di lingkungan Polda Sumut dan jajaran diganti.

[adsense]

Informasi beredar, Brigjen Pol Sonny Irawan dimutasiKasespimmen sespim Lemdiklat Polri. Sedangkan Brigjen Naek Pamen Simanjuntak sebelumnya Karoprovos Divpropam Polri
Pergantian pejabat di lingkungan Polda Sumut juga dialami Karo Logistik dari Kombes Pol Pahala Hotma Mengatur Panjaitan kepada Kombes Pol Rudi Rifani, sebelumnya sebagai penyidik tindak pidana Madya Bareskrim Polri. Kombes Pol Pahala Hotma Mengatur Panjaitan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri.
Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani dimutasi sebagai Wadir Pamobvit Polda Sumut. Jabatan yang ditinggalkan Revi digantikan AKBP Adi Dharma Pramudhita, sebelumnya Kasubag Bag Agol Baglegdik Rodalpers SSDM Polri.
"Mutasi hal yang biasa di tubuh Polri dalam rangka penyegaran institusi," pungkas Ferry.
Diketahui, Brigjen Pol Sonny Irawan menjabat Wakapolda Sumut sejak awal Januari 2026 menggantikan Brigjen Pol Rony Samtana.

[adsense]

Baca Juga:

Bekuk Pengedar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang amankan Barang Bukti

Puluhan Ribu Migran Sebrangi Perbatasan Darat Menuju Ceuta

admin — Fri, 31 Jul 2026 11:20:00 +0700+0700

MATATELINGA,Moskow: Sebanyak20.000 migran dikabarkanmenyeberangi perbatasan darat menuju Ceuta, sebuah kota otonom Spanyol di Afrika Utara, tanpa menemui perlawanan dari pasukan keamanan Maroko, seperti dilaporkansurat kabar El Mundodengan mengutip beberapa sumber penegak hukum.

[adsense]

Setelah sebagian besar migran tersebutmenyeberangi perbatasan, polisi pun turun tangan untuk berusaha mengendalikan arus migran dan mengarahkan mereka ke gudang-gudang yang digunakan sebagai pusat penahanan sementara, menurut laporan surat kabar itu pada Kamis (30/7/2026).

Pada pekanini, KotaCeuta mengalami lonjakan tajam kedatangan jumlah migran dari Marokoyang berusaha memasuki kota otonom Spanyol yang terletak di Afrika Utara itu dengan berenang maupun berjalan kaki,dikutip.

[adsense]

Baca Juga:

Tuntut Ribuan Orang Turun ke jalan, "Rumah untuk rakyat, bukan keuntungan"

Pada Kamis (30/7/2026), ribuan pemuda asal Maroko berkumpul di perbatasanMaroko dan Ceuta. Selanjutnya, pihak berwenang mengerahkan tambahan pasukan polisi, militer, dan penjaga sipil ke kota tersebut.

[adsense]

Kejari Aceh Selatan Lelang Barang Rampasan Negara, Excavator hingga Innova 2020 Ditawarkan Secara Online

putra — Fri, 31 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Selatan :Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan akan menggelar lelang terbuka terhadap sejumlah barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan lelang serentak secara nasional yang diselenggarakan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia pada 12–13 Agustus 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan melalui Kepala Seksi Intelijen, Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan pelaksanaan lelang serentak ini merupakan komitmen Kejaksaan RI dalam mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan negara sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta memberikan manfaat bagi negara," ujar Roland dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).
Dalam pelaksanaan lelang tersebut, Kejari Aceh Selatan menawarkan enam objek barang rampasan negara dengan nilai limit yang telah ditetapkan. Seluruh proses lelang dilaksanakan secara daring melalui sistem resmi pemerintah.
Adapun barang yang akan dilelang meliputi:• Satu unit Excavator Komatsu warna kuning dengan nilai limit Rp49.770.000, batas akhir penawaran 13 Agustus 2026 pukul 11.30 WIB.• Satu unit Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Tahun 2020 dengan nilai limit Rp189.064.000, batas akhir penawaran 13 Agustus 2026 pukul 11.30 WIB.• Satu unit Kapal KM Tripoli GT 6 dengan nilai limit Rp35.768.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Satu unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam hijau dengan nilai limit Rp4.071.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Satu unit iPhone 13 Pro Max 128 GB dengan nilai limit Rp5.270.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Satu unit Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan nilai limit Rp1.223.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Roland menegaskan seluruh proses lelang dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan lelang serentak ini. Seluruh proses lelang dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses secara online melalui situs resmi www.lelang.go.id," pungkasnya.
Melalui pelaksanaan lelang serentak ini, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan berharap barang rampasan negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat segera dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Forwaka Belawan Resmi Dilantik

putra — Fri, 31 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan : Forum Wartawan Kejaksaan Negeri Belawan (Forwaka Belawan) masa periode 2026-2028 resmi dilantik Ketua Forwaka Provinsi Sumatera Utara, Irfandi.
Acara pelantikan berlangsung di Coffe Belawan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan l Kecamatan Medan Belawan,Kamis (30/07/2026)

[adsense]

Ketua Forwaka Belawan terpilih, Budianto, SH dalam sambutannya mengatakan untuk menjalankan roda organisasi siap menerima arahan dan bimbingan dari semua pihak.

[adsense]

Kami Forwaka Belawan siap berkolaborasi dengan semua pihak, dan siap menerima arahan dan bimbingan dari semua pihak. Forwaka terbentuk sejak Januari 2026.
Kami belum sempurna dan perlu arahan dari kawan-kawan semua.
Mudah mudahan kami tetap solid dan amanah, dan tetap menjunjung tinggi UU Pers dalam menjalankan roda organisasi. Budianto, SH.

Pelaksanaan pelantikan Forwaka Belawan tersebut diwarnai dengan tari-tarian pembukaan dari siswi SMP Negeri 5 Medan.

[adsense]

Baca Juga:

DPD PAN Kota Medan, Perkuat Konsolidasi Menuju Partai Yang Solid Dan Berdaya Saing

Kemudian disusul dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim di seputaran Kecamatan Medan Belawan.

Turut hadir dalam acara tersebut Kajari Belawan diwakili Kasi Intel, Fahrul Rozi, rombongan Forwaka Sumut, Kodaeral 1 Belawan diwakili Wahyu, Perwakilan Polres Pelabuhan Belawan, Andreas, Camat Medan Belawan, Roby, HNSI Sumut, HNSI Medan, LPM Medan Belawan, dan seratusan wartawan Medan Utara kota.***

[adsense]

Yayasan KBIHU AL Mukhlisin Tepung Tawari Jemaah Haji

putra — Fri, 31 Jul 2026 10:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan : Yayasan KBIHU AL Mukhlisin Belawan menepung tawari Jemah Hajinya yang baru pulang dari Tanah Suci di rangkaian menepung tawari Jemah yang akan berangkat di Tahun 2027.
Acara penempung tawari ini di laksanakan di Sekretariat AL Mukhlisin di Jalan Mujahir Lingkungan 1 Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Ini di rangkai pemberian taliasih kepada puluhan Lansia warga seperti Belawan,Medan Labuhan dan Medan Marelan.

[adsense]

Jemah Haji yang baru pulang dari Tanah Suci sebanyak 45 orang pria dan wanita ini di tepung tawari,begitu juga Jemah Haji yang akan berangkat di tepung tawari oleh KBIHU AL Mukhlisin dan para undangan.Namun sangat di sayangkan Camat dan Kapolres Pelabuhan tidak menepung tawari karena tidak datang.
Ketua Yayasan KBIHU AL Mukhlisin Belawan H Irfan Hamidi diwakili Dr.H.Ys.Samosir.MPD mengatakan bahwa penepung tawaran Jemaah Haji yang baru pulang dari Tanah Suci dan sekaligus penepung tawaran Jemaah Haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Tahun 2027 yang akan datang dan hal seperti ini setiap tahunnya kami laksanakan.
Kemudian Tausiah di pimpin oleh Dr.H.Iqbal Irlian.MA.Usai Tausiah dilanjutkan pemberian tali asih kepada puluhan warga yang tergolong kurang mampu.
Usai pemberian tali asih,acar di tutup doa oleh AL Ustad H.Ahmad Faruni,SAG.

[adsense]

Baca Juga:

Jamaah Menunaikan Umroh dan Haji Tetap Aman, Meski di tengah eskalasi AS-Iran

Robi Barus Minta Walikota Medan Copot Lurah Paya Pasir

putra — Fri, 31 Jul 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mencopot Syerly dari jabatannya sebagai Lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan.
Robi Barus menilai, sikap dan ucapan Syerly saat seorang masyarakat berkeluh kesah kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas ketika berkunjung ke Kelurahan Paya Pasir merupakan hal yang konyol dan tidak beretika.
"Kita minta Pemko Medan segera copot Lurah Paya Pasir. Sikap dan ucapannya sangat konyol dan tidak beretika. Sangat tidak mencerminkan dirinya sebagai pemimpin di wilayahnya," ucap Robi Barus, Kamis (30/7/2026).

[adsense]

Dikatakan Robi, penjelasan Syerly bahwa dirinya mengenal sosok masyarakat yang dimaksud dan ucapan tersebut hanya sebagai sebuah candaan, tidak dapat diterima sebagai alasan untuk memaklumi perbuatannya.
"Sekalipun dia mengenal warga tersebut, tidak pantas dia bercanda seperti itu. Apalagi saat itu ada Wali Kota Medan, pimpinannya sendiri. Kemudian, masyarakat itu pun tidak sedang bercanda, dia sedang serius menyampaikan permohonannya kepada Wali Kota Medan," ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Medan itu.
Dijelaskan Robi Barus, pertemuan antara kepala daerah dengan masyarakat secara langsung merupakan sebuah momen sakral dan patut untuk diberikan perhatian khusus. Sebagai pemimpin kewilayahan, sepatutnya Syerly memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan semua harapannya kepada kepala daerah.
"Intinya itu bukan momen untuk bercanda. Dia (Syerly) harus paham menempatkan diri, harus paham kapan waktunya bercanda. Pertemuan masyarakat dengan kepala daerah itu momen sakral, momen itu harus dihormati dan harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik," tegasnya.
Robi Barus pun meminta agar peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh Camat dan Lurah di Kota Medan.
"Kejadian itu bukan hanya tidak menghormati Wali Kota Medan, tetapi juga tidak menghormati jabatan yang diamanahkan kepada dirinya. Copot Lurah Paya Pasir itu, dan hal ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh Camat dan Lurah," pungkasnya.

Insan Pers Bersuara! Forwakum Sumut Kecam Presiden Prabowo

putra — Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) menyatakan keberatan atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah "Londo Ireng".
Forwakum Sumut menilai ucapan itu berpotensi merendahkan profesi jurnalis dan meminta Presiden memberikan klarifikasi serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia.
Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua Forwakum Sumut, Aris, saat mengikuti aksi bersama sejumlah organisasi wartawan dan aktivis Kamisan di Pos Bloc Medan, Kamis (30/7/2026).

[adsense]

Aris mengatakan, penggunaan istilah tersebut sangat disayangkan karena diucapkan oleh seorang kepala negara yang merupakan simbol persatuan bangsa. Menurutnya, setiap pernyataan Presiden memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan publik, termasuk terhadap profesi wartawan.
"Forum Wartawan Hukum menyampaikan sikap keberatan dan keprihatinan atas pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah 'Londo Ireng'," ujar Aris.
Ia menegaskan, wartawan menjalankan tugas berdasarkan prinsip independensi, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik, serta mengutamakan kepentingan publik.
"Pers juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, dan menjadi salah satu pilar demokrasi," ucapnya.
Menurut Ketua Forwakum Sumut itu, kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang menghormati profesi dan martabat insan pers, bukan menggunakan istilah yang dapat menimbulkan kesan merendahkan atau mendiskreditkan wartawan secara umum.
Aris menambahkan Forwakum juga menilai keberadaan pers yang bebas dan profesional merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan insan pers harus dibangun dalam semangat kemitraan yang kritis, konstruktif, dan saling menghormati.
"Atas dasar itu, Forwakum Sumut mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia," ujarnya.
Menurut Aris, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi wartawan sekaligus upaya menjaga marwah kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain itu, Forwakum mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
"Serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab," tutupnya.
Aksi tersebut turut diikuti sejumlah organisasi wartawan dan lembaga masyarakat sipil, di antaranya Forwakum Sumut, KKJ, AJI Medan, FJP, PFI, IJTI, LBH Medan, Walhi Sumut, KontraS, Bakumsu, dan SIEJ. (Reza)

Bunda PAUD Simalungun Resmikan 2 TK Negeri Pembina Perkuat Wajib Belajar 13 Tahun

putra — Fri, 31 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Pemerintah Kabupaten Simalungun (Pemkab) meresmikan dua unit TK Negeri Pembina di Kecamatan Dolok Panribuan dan Kecamatan Tanah Jawa, langkah strategis dukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun.Peresmian oleh Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, Ny Darmawati Anton Saragih itu, diawali pemotongan pita di TK Negeri Pembina Kecamatan Dolok Panribuanbyang baru operasional, Selasa (28/7/2026).Camat Dolok Panribuan, Nopen Sijabat, mengapresiasi mendalam sekaligus harapan agar kehadiran Bunda PAUD senantiasa memberikan dorongan, pembinaan, dan motivasi bagi seluruh satuan pendidikan anak usia dini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas.

[adsense]

Sementara itu, Ny Darmawati, bahwa keberadaan TK Negeri Pembina adalah wujud nyata komitmen Pemkab Simalungun dalam memperluas akses pendidikan PAUD yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat."Atas nama Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, saya apresiasi dan rasa bangga hadirnya TK Negeri Pembina dalam memperluas akses layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat," ujarnya.Ny Darmawati menjelaskan, ia hadir bukan sekadar peresmian bangunan, melainkan memastikan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang diawali dengan satu tahun pendidikan prasekolah dapat berjalan maksimal.Bunda PAUD berharap sekolah tumbuh menjadi lingkungan ramah anak, aman, nyaman, bersih, yang dikelola dengan dukungan pendidik yang profesional, penuh kasih sayang, serta mampu menggali potensi unik setiap anak.Kepada para guru, Ny Darmawati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian luar biasa, dan mengajak terus menjadi pendidik yang kreatif, inspiratif, serta memberi teladan terbaik bagi anak didik.
"Peran keluarga di rumah pun ditekankan sangat penting untuk menyukseskan tumbuh kembang anak melalui kerja sama yang erat antara rumah, sekolah, dan masyarakat," tukasnyaUsai meresmikan di Dolok Panribuan, rombongan juga mengunjungi TK Negeri Pembina di Kecamatan Tanah Jawa untuk melaksanakan kegiatan yang sama, meninjau fasilitas serta berdialog dengan guru dan orang tua siswa.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Arismen Damanik, Camat di dua wilayah beserta jajaran Forkopimca, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, hingga para orang tua siswa.(sip)

[adsense]

Leonardi Dituntut 8 Tahun Penjara, Tim Hukum Soroti Pasal Selundupan dalam Surat Tuntutan

rizal — Fri, 31 Jul 2026 08:14:00 +0700+0700

MATATELINGA, JAKARTA -Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan user terminal Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur kembali menyisakan kontroversi. Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc., dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam sidang yang digelar Kamis (30/7/2026) .

[adsense]

Tidak hanya pidana badan, oditur militer juga menuntut mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan itu membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 5 bulan kurungan .

[adsense]

Baca Juga:

BAP Dua Saksi Identik, Terungkap Kejanggalan Sidang Perkara Satelit Orbit 123 BT

Menanggapi hal tersebut, Leonardi mengaku kecewa dan menilai tuntutan yang diajukan kepadanya tidak adil. "Itu sangat zalim, mencari-cari pasal untuk menyalahkan saya sesuai yang dibacakan oditur tadi," ujarnya kepada awak media usai persidangan.

[adsense]

"Pasal Selundupan" dalam Tuntutan

[adsense]

Baca Juga:

Perkara Satelit 123 BT: Dakwaan Harusnya Batal Demi Hukum, Tiga Ahli Kompak Sebut Tak Ada Kerugian Nyata

Sorotan utama dari tim kuasa hukum Leonardi adalah adanya dasar hukum baru yang muncul secara tiba-tiba dalam surat tuntutan. Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan keberatan karena oditur militer memasukkan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam tuntutannya.

[adsense]

Padahal, pasal tersebut tidak pernah tercantum dalam surat dakwaan. Dakwaan primer hanya menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sedangkan dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP .

[adsense]

Baca Juga:

Perkara Satelit 123 BT, Ahli: BPKP Hitung Kerugian Negara Bentuk Kesewenang-wenangan

"Jaksa menuntut klien kami dengan tuntutan 8 tahun penjara menggunakan pasal selundupan. Pasal 603 KUHP itu di dalam surat tuntutan, tidak ada dalam surat dakwaan. Tiba-tiba muncul hari ini," tegas Rinto Maha, di Jakarta, Kamis .

[adsense]

Rinto menilai kemunculan pasal 603 ini merupakan bentuk frustasi jaksa karena berdasarkan fakta persidangan, dakwaan pasal 2 dan 3 yang bersifat delik formil telah gugur.

[adsense]

Baca Juga:

Kerugian Keuangan Negara Cuma Potensi, Dakwaan Oditur Perkara Satelit Orbit 123 BT Mulai Runtuh

Kerugian Negara Harus Nyata dan Pasti

[adsense]

Menurut Rinto, hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengubah pasal 2 dan 3 UU Tipikor dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, kerugian keuangan negara harus bersifat aktual dan nyata (actual loss), bukan sekadar potensial (potential loss) .

[adsense]

Baca Juga:

Dalam Persidangan, Kades Akui Gunakan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi

"Artinya kerugian keuangan negara harus bersifat aktual dan nyata. Pasti juga dan bisa dihitung. Mereka (Oditur) tidak bisa menggunakan Pasal 2 dan 3. Lalu tiba-tiba muncul Pasal 603? Ini lah yang disebut pasal selundupan. Ini sudah kriminalisasi," ujarnya.

[adsense]

Rinto menegaskan bahwa mayoritas saksi di persidangan menyatakan negara belum membayar sepeser pun kepada Navayo International AG. Tidak ada satu rupiah pun uang hasil pengadaan yang diterima atau dinikmati oleh Leonardi secara pribadi.

[adsense]

Baca Juga:

Ahli LHPP: Kasus Satelit Orbit 123 BT Tanggung Jawab Kolektif Kemhan Bukan Leonardi Sendirian

Kriminalisasi dan Kambing Hitam

[adsense]

Tim kuasa hukum menilai perkara ini merupakan upaya mengalihkan tanggung jawab atas kekalahan Indonesia dalam forum arbitrase Singapura yang kuasa hukumnya adalah Kejaksaan Agung. Kasus perdata tersebut dinilai coba dipidanakan dengan menjadikan Leonardi sebagai kambing hitam (scapegoat).

[adsense]

Baca Juga:

BAP Dicabut usai Tim Hukum Leonardi Cecar Saksi, Tuduhan Barang Navayo Pasaran Tak Terbukti

"Mereka mencari kambing hitamnya klien kami. Padahal klien kami bukan orang yang bertanggung jawab, namun tetap dipersalahkan dalam peristiwa ini," ujar Rinto.

[adsense]

Ia menyebut hak tagih (claim) Navayo lahir dari penandatanganan Certificate of Performance (CoP) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Leonardi.

[adsense]

Baca Juga:

Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP

Uji Materi di MK

[adsense]

Sebagai bentuk perlawanan hukum, Leonardi melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan uji materiil (Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026) ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 603 KUHP dan penjelasannya .

[adsense]

Baca Juga:

Saksi Sidang Kasus Satelit Orbit 123 BT Emosional: Demi Allah, Leonardi Gak Layak Dihukum

Mereka mempersoalkan frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam penjelasan pasal tersebut yang dinilai multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Leonardi meminta MK menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara secara konstitusional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) .

[adsense]

Tuntutan Terdakwa Lain

[adsense]

Baca Juga:

Fakta Persidangan Ungkap Peran Jokowi dalam Kasus Satelit Slot Orbit 123 BT

Dalam perkara yang sama, Oditur Militer Tinggi II Jakarta juga menuntut Thomas Anthony Van Der Heyden selaku tenaga ahli Kemhan dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 5 bulan kurungan.

[adsense]

Sementara itu, Gabor Kuti Szilard selaku CEO Navayo International AG yang disidangkan in absentia (tanpa hadir) dituntut lebih berat, yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 1 tahun kurungan.

[adsense]

Baca Juga:

Bukan Kontrak, Tapi CoP Akar Masalah RI hingga Kalah Digugat Navayo di Arbitrase Singapura