Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada upacara tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sibolga dalam mendukung penguatan kerja sama internasional di bidang kemanusiaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Selama pelaksanaan latihan bersama, Pemerintah Kota Sibolga juga berperan aktif memfasilitasi berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mengusung tema "Strengthening Partnership, Collaboration, and Interoperability for Crisis Response", Latma Pacific Partnership 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, antara lain pembangunan dan renovasi fasilitas umum, pelatihan serta workshop bagi tenaga kesehatan, pertukaran pengetahuan medis, pelatihan kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi bencana, simulasi penanggulangan bencana lintas instansi, penyuluhan kesehatan hewan, hingga program peningkatan kapasitas masyarakat dan evaluasi standar operasional penanggulangan bencana.

Baca Juga:

• Dari Arena PRSU ke-50, Paviliun Kota Sibolga Pamerkan UMKM Andalannya Olahan Hasil Laut

Dalam laporannya, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sibolga, Haka Andhinanta, M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung selama sepuluh hari, sejak 21 hingga 30 Juli 2026, terlaksana dengan aman, tertib, serta berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Kapuskes TNI yang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Sibolga, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seluruh delegasi, mitra, relawan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan Pacific Partnership 2026.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa semangat kolaborasi lintas negara yang terjalin selama pelaksanaan kegiatan menjadi bukti nyata bahwa kerja sama internasional mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat dan bencana. Kapuskes TNI juga berharap hubungan baik yang telah terbangun dapat terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin erat, produktif, dan saling menguntungkan di masa mendatang.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan tanda peserta latihan oleh Inspektur Upacara, serta penyerahan plakat penghargaan kepada BPBD Kota Sibolga, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sibolga, Basarnas, Direktur RSUD Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, dan Direktur RSUD Pandan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan selama pelaksanaan latihan.

Baca Juga:

• Wali Kota Sibolga Antarkan Langsung Pelajar dengan Bus Gratis

Suasana penutupan semakin semarak dengan penampilan tari persembahan dari Sanggar CDC yang dilanjutkan dengan tari bersama seluruh peserta sebagai simbol persahabatan, kebersamaan, dan eratnya hubungan antardelegasi.

Melalui partisipasi aktif dalam Pacific Partnership 2026, Pemerintah Kota Sibolga di bawah kepemimpinan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, dan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna meningkatkan kapasitas daerah di bidang kesehatan, kemanusiaan, dan penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. (Jas)

Baca Juga:

• Kolaborasi BTN dan Bangor Group Perkuat Layanan Digital dalam Satu Ekosistem Lifestyle

Menurut Dafid SEO, kreativitas dan konsistensi menjadi faktor penting bagi kreator agar mampu bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan di platform digital. Karena itu, para streamer perlu memahami teknik membangun interaksi dengan penonton, menyusun konsep konten yang menarik, serta memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia.

Selain memberikan edukasi mengenai teknik live streaming, Dafid SEO juga mendorong kreator untuk terus meningkatkan kualitas konten melalui pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi dengan sesama kreator. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memperluas jangkauan audiens sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Baca Juga:

• Mengenal Berrynomad, Kreator TikTok yang Mengangkat Kisah Keluarga Absurd Melalui Teknologi AI

Ia berharap semakin banyak generasi muda di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang memanfaatkan media digital sebagai sarana berkarya dan membangun usaha secara kreatif. Menurutnya, live streaming tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga dapat berkembang menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan apabila ditekuni secara konsisten dan profesional.

Melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, Dafid SEO optimistis kreator digital di wilayah Sibolga–Tapanuli Tengah mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang berkualitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. (Jas)

Baca Juga:

• Sinergi Keselamatan Polres Labusel Gandeng Konten Kreator Awasi Titik Rawan Laka di Bukit Kodok

Penolakan itu disampaikan tiga Fraksi yaitu NasDem, Gerindra, Golkar. Sementara dua fraksi lagi yaitu PDI Perjuangan dan DePAN (Demokrat-PAN), dapat menerima. Selain dari tiga fraksi, penolakan juga disuarakan Komisi Gabungan dan Banggar DPRD Tapteng dan merekomendasikan agar hasil temuan dugaan penyalahgunaan anggaran diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Adapun alasan penolakan itu di antaranya;

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 Miliar

1. Bahwa Pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2025 belum memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai mana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Di mana selama pembahasan pertanggungjawaban, dokumen dan data yang diminta DPRD sebagai pendukung pembahasan tidak pernah dipenuhi oleh pihak Eksekutif. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana Kepala Daerah wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3. Di mana Eksekutif harus memberikan data kepada DPRD dalam melaksanakan tugas konstitusional Legislatif dalam pengawasan. Ketidakterbukaan informasi dan data dari pihak Eksekutif ini membuat Legislatif tidak meyakini kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Ditemukananya kegiatan yang bersifat pemborosan di mana kegiatan tersebut hanya terdiri dari komponen belanja yang tidak efektif sehingga tidak mendukung tercapainya output atau keluaran dari kegiatan tersebut. Di mana beberapa kegiatan didominasi belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman.

3. Bahwa DPRD menemukan masih adanya kegiatan yang diduga tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tengah kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilanda bencana hidrometerolgi pada akhir Tahun 2025.

4. Bahwa Tahun Anggaran 2025 terdapat SiLPA yang sangat besar yaitu Rp175 miliar, akibat tidak tercapainya program, kegiatan yang sudah dianggarkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal serta tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang diharapkan bersama.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Ranperda Perubahan Perda Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan

5. Bahwa belum adanya optimalisasi kas idel maupun SiLPA dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pembentukan deposito untuk menghasilkan penambahan PAD.

6. Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara bahwa Pemkab Tapanuli Tengah belum sepenuhnya memenuhi alokasi anggaran Mandatory Spending, mengakibatkan pembangunan infrastruktur berisiko tidak sejalan dengan target yang ditetapkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selain alasan tersebut, ketiga fraksi menyampaikan bahwa selama pembahasan Ranperda, Ketua TAPD yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah hadir. Bahkan sejumlah OPD berani meninggalkan ruang rapat Badan Anggaran tanpa ada alasan, di saat proses Pembahasan Anggaran sedang berlangsung.

Penolakan Ranperda atas Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025, dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua Joneri Sihite.

Baca Juga:

• Kapolres Tapteng Sebut Semua Mata Tertuju ke Tapteng Saat Ini

Rapat Paripurna ini dihadiri 26 dari total 35 anggota DPRD Tapteng dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ini tidak dihadiri Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Sekretaris Daerah. Yang hadir adalah Wakil Bupati bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat itu juga terpantau tidak ada terlihat Forkopimda, apakah tidak diundang atau berhalangan hadir. (Jas)

Baca Juga:

• Pansus Ranperda KTR DPRD Medan Bakal Tinjau Ulang Zonasi Penjualan Rokok

Melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Imigrasi Serang, Igak Artawan dengan Kombes pol Ponco Indriyo, SIK, MH, selaku Kepala BP3MI Banten menjadi tanda keseriusan negara hadir untuk menjaga Rakyat dari potensi terjaring oleh sindikat TPPO/TPPM .

Baca Juga:

• Dari Lahan Jagung Seraya Menanam Literasi Keimigrasian, Imigrasi Yogyakarta Bangun Benteng Desa Cegah Dini TPPO

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Banten, Barron Ichsan, mengatakan banyak korban TPPO berangkat dengan niat bekerja secara baik, namun terjebak bujuk rayu calo yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi tanpa menjelaskan risiko. Bahkan, modus yang ditemukan tidak hanya mengarah pada eksploitasi pekerja, tetapi juga judi online, penipuan, hingga perdagangan organ tubuh.

Saat ini Kantor Imigrasi Serang telah memiliki 20 Desa Binaan Imigrasi yang tersebar di wilayah kerja Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Program ini diperkuat setelah ditemukannya kasus warga Kelurahan Kasemen, Kota Serang, yang dijanjikan bekerja di restoran di Malaysia, namun justru dibawa ke Kamboja dan menjadi korban eksploitasi.

Baca Juga:

• Early Warning dari Desa! Imigrasi Cirebon Bentuk 39 Desa Binaan Cegah TPPO

Selain memperkuat edukasi masyarakat, petugas Imigrasi juga mengoptimalkan proses wawancara permohonan paspor untuk mengidentifikasi calon pekerja migran nonprosedural, termasuk melakukan pendalaman data dan verifikasi lapangan apabila ditemukan indikasi keberangkatan yang mencurigakan.

Sinergi antara Imigrasi Serang dan BP3MI Banten ini diharapkan menjadi model nasional dalam membangun migrasi aman sekaligus menekan angka korban TPPO dan TPPM dari tingkat desa.

Baca Juga:

• Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi, Sekdako Tebingtinggi Minta Lurah Mampu Deteksi Dini Modus TPPO Dan TPPM

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan : Pemko Medan Jangan Zolimi UMKM dan PK5, Stop Gusur Menggusur!!!

"Usai menerima informasi tentang keberadaan pelaku personil Satres Narkoba Polresta Deli Serdang langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan dan berhasil menyita barang bukti narkoba dari dalam rumah pelaku" ungkapnya.Akhirnya pelaku dan barang bukti diboyong ke Mako Polresta Deli Serdang untuk selanjutnya dilakukan penyidikan atas kepemilikan narkoba tersebut.
Dalam konfirmasinya Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang mengatakan " kita terus berupaya untuk menelusuri dan memburu pelaku pelaku lainnya yang memakai maupun mengedarkan narkoba " tutupnya

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar dan Bakar Barak Narkoba di Klambir V, 1 Pengedar Ditangkap

Baca Juga:

• Bupati Madina Ditantang Sikat Kades GD, Aktivis: Surat Penghentian PETI Jangan Jadi "Macan Kertas" dan Ecek-Ecek!