Polsek Medan Area Ungkap Maling Besi di Yuki AR Hakim

putra — Fri, 31 Jul 2026 16:36:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Seorang pelaku pencurian besi di gedung kosong Swalayan Yuki Jalan AR Hakim Medan berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Area.
Sedangkan sejumlah pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran.
"Tersangka kita pergoki sedang mengulangi perbuatannya di gedung kosong Swalayan Yuki AR Hakim. Pelaku lagi masih kita kejar," kata Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Jumat (31/7/2026).

[adsense]

Dijelaskannya, pencurian besi gedung kosong itu terungkap setelah aksi tersangka Sukiman Sinaga (40), warga AR Hakim Gang Sepur No.3 Kelurahan TSM I Kecamatan Medan Area dipergoki warga.
Penjaga gedung kemudian memberitahukannya kepada pelapor Lisbet Sitorus (47), warga Jalan Murai III, Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (8/4/2026) sekira pukul 14.00 WIB.
Ketika kunci gedung dibuka, dipergoki tersangka bersama kawanannya tengah beraksi, namun mereka berhasil kabur.
Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Medan Area. Pelapor mengaku kehilangan besi-besi bangunan kosong gedung Swalayan Yuki dengan kerugian sekitar Rp3.450.000,-.
Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri bersama anggota segera melakukan penyelidikan hingga pada Rabu (29/7/2026) sekira pukul 15.30 WIB memergoki tersangka kembali mencuri.
"Tersangka mengakui perbuatannya mencuri mencuri besi di gedung kosong Swalayan Yuki Jalan AR Hakim pada 8 April 2026 lalu," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Maling Motor Bersembunyi di Kuburan Halat Ditangkap Polsek Medan Area

Manfaatkan Lahan Idle, Lapas Narkotika Langkat Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Hortikultura Pepaya California

putra — Fri, 31 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Langkat :Dalam rangka memberikan dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat menggelar penanaman tanaman hortikultura melalui pemanfaatan lahan idle di lingkungan sekitar Lapas.
Pada kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (31/7) melalui Seksi Kegiatan Kerja ini, Lapas Narkotika Langkat menanam sebanyak 150 bibit Pepaya California. Program pertanian ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi panen mencapai 500 kilogram pepaya berkualitas.

[adsense]

Kegiatan penanaman ini merupakan bentuk keselarasan program kerja Lapas Narkotika Langkat dengan fokus pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan dan optimalisasi lahan di instansi pemasyarakatan.
Selain mendukung ketersediaan pangan mandiri, program ini juga ditujukan untuk memperkuat fungsi pemasyarakatan sebagai wadah edukasi dan pelatihan keterampilan kerja yang produktif.
Proses pemeliharaan tanaman pepaya ini nantinya akan di bawah bimbingan dan pengawasan ketat dari petugas kegiatan kerja, serta dibantu oleh 2 (dua) orang Warga Binaan yang bertugas sebagai Tamping Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).
Keterlibatan Warga Binaan dalam pengelolaan kebun ini tidak hanya sebatas pendampingan teknis, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental bertani yang disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Dengan bekal pengetahuan budidaya hortikultura secara teknis, para Warga Binaan diharapkan memiliki keahlian wirausaha tani yang siap diterapkan saat kembali ke tengah masyarakat kelak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Yan Patmos, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar kegiatan ini berjalan lancar serta memberikan dampak nyata.
"Kegiatan ini merupakan bukti keselarasan program kerja Lapas Narkotika Langkat terhadap Asta Cita Presiden RI dan 15 Program Aksi Kemenimipas. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah ini menjadi sarana pembinaan kemandirian agar Warga Binaan memiliki keterampilan yang bermanfaat," ujar Yan Patmos.
Melalui penanaman hortikultura ini, Lapas Narkotika Langkat berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam program prioritas pemerintah dan mewujudkan pembinaan pemasyarakatan yang produktif serta berdampak positif secara berkelanjutan.(AVID/rel)

Polsek Medan Kota Ungkap Penipuan Modus Proyek Fiktif

putra — Fri, 31 Jul 2026 15:20:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengungkap aksi penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Labuhantu berinisial M S Kom (50).
Warga Perum Griya Kompas Idaman Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu itu telah meraup hasil kejahatan sekitar Rp 2 miliar.
"Aksi penipuan dengan modus proyek fiktif ini sudah dilakukan tersangka sejak 2023 lalu. Dia sudah melakukan lima kali, tapi 4 korban lainnya masih kita selidiki," kata Wakapolsek Medan Kota, AKP Harles R Gultom didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan, Jumat (31/7/2026).

[adsense]

Dijelaskannya, peristiwa pemalsuan dan penipuan atau penggelapan itu terjadi diawali pertemuan tersangka yang menjabat sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dengan korban, Yudhi Hari Pratama (33), warga Kabupaten Asahan pada Juli 2026 lalu.
Keduanya memang sudah saling kenal. Kepada korban, tersangka menawarkan kerjasama proyek pengadaan laptop di Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu. Tersangka menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar Rp 65 juta.
"Korban sebagai pemodal dijanjikan bagian keuntungan Rp 40 juta, sedangkan pemberi proyek (tersangka) Rp 25 juta," jelas Harles Gultom.
Setelah korban setuju, pada Sabtu (11/7/2026), tersangka bersama korban datang ke salah satu toko komputer di Jalan Brigjen Katamso Medan membeli 20 unit laptop dengan harga Rp.183.500.000,-.
Dalam aksinya, tersangka memalsukan dan membawa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan kontrak kerja dari Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dengan perusahaan milik korban.
Tersangka menyampaikan ke korban, dana pembayaran laptop satu minggu setelah pengajuan dari Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu.
"Namun, korban melakukan pengecekan terkait proyek pengadaan laptop tersebut dan ternyata tidak ada alias fiktif," terangnya.
Ketika ditanyakan kepada tersangka, mengakui proyek tersebut fiktif. Sebanyak 20 unit laptop itu telah dijual tersangka kepada temannya di Binjai seharga Rp 128.000.000,- di hari yang sama.
Korban segera melaporkan kejadian yang dialaminya dan tersangka berhasil ditangkap 15 Juli 2026 lalu.
Bersama tersangka disita barang bukti uang Rp.13.550.000,-, 1 stempel Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, 1 laptop pembuat dokumen palsu, 2 unit handphone, 1 buku kwitansi, 4 pulpen dan dokumen lainnya.
Berdasarkan penyidik polisi, terungkap tersangka mengaku telah melakukan penipuan proyek pengadaan laptop dan barang lainnya lebih dari 4 kali kepada orang yang berbeda.
"Dari hasil kejahatannya tersangka bisa meraup ditaksir mencapai Rp 2 miliar," pungkas AKP Harles Gultom.

[adsense]

Baca Juga:

Maling Motor Bersembunyi di Kuburan Halat Ditangkap Polsek Medan Area

Sepekan Ungkap 3 Kasus, 7 Tersangka Ditangkap BNN Sumut

putra — Fri, 31 Jul 2026 14:44:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara selama sepekan mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika dalam Operasi Saber Bersinar 2026.
Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebutkan, pengungkapan sejumlah kasus narkotika yang dilakukan sebagai bentuk komitmen BNN Sumatera Utara dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.

[adsense]

"Dalam sepekan ini personel BNN Sumut berhasil mengungkap tiga kasus peredaran narkoba diantaranya sabu, ganja, vape getar dengan mengamankan tujuh orang pelaku," terang Tatar, Jumat (31/7/2026).
Dijelaskannya, kasus pertama diungkap pada 27 Juli 2026. Personel BNN Sumut memperoleh informasi akan adanya pengiriman sabu oleh tersangka berinisial JW. Petugas kemudian menangkap tersangka dan saat menggeledah sepeda motor yang digunakannya menemukan dua bungkus sabu dalam kantong berwarna biru.

[adsense]

Baca Juga:

LBH Medan Desak Polisi Bebaskan Parlindungan Silitonga, Sebut Ada Dugaan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

[adsense]

"Dari hasil pemeriksaan, JW mengaku masih menyimpan enam kilogram sabu di rumahnya kawasan Kota Bangun, Medan Deli. Penggeledahan kemudian dilakukan dari dua lokasi di Jalan Sampul dan Jalan Perunggu, Kota Bangun. Dari kedua lokasi kejadian itu petugas menyita total 8 kilogram sabu serta satu unit sepeda motor," jelasnya.
Tatar mengungkapkan, untuk kasus kedua dilakukan pada 30 Juli 2026 terkait peredaran narkoba jenis vape getar. Berbekal informasi masyarakat petugas menangkap pelaku T di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim bersama barang bukti lima bungkus vape getar.
"Kemudian personel melakukan pengembangan kembali mendapat barang bukti sebanyak 261 bungkus vape getar yang disimpan dari salah satu di kawasan Kota Medan dan Deliserdang. Dalam kasus itu sebanyak empat orang inisial T, J, S, dan A sebagai tersangka," ungkapnya.Dia menambahkan, personel BNNP Sumut dihari yang sama berhasil menggagalkan penyelundupan ganja asal Gayo, Aceh, menuju Medan. Berdasarkan informasi intelijen, petugas mengidentifikasi kendaraan pengangkut ganja di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Saat dilakukan penyergapan, petugas menemukan tiga karung ganja dengan berat total sekitar 92 kilogram dan menangkap tersangka J. Pengembangan kemudian dilakukan hingga berhasil mengamankan calon penerima berinisial SS alias U di kawasan Durin Tonggal, Kabupaten Deliserdang.
"BNNP Sumut menegaskan akan terus mengembangkan seluruh kasus itu guna mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk memburu para pelaku yang masih buron," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

LBH Medan Desak Polisi Bebaskan Parlindungan Silitonga, Sebut Ada Dugaan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

[adsense]

Baca Juga:

Bekuk Pengedar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang amankan Barang Bukti

Mahasiswa KKN Ubah Sampah Sayur dan Daun Kering Jadi Eco Enzyme di Desa Walahar Lewat Inovasi Alat Kreatif

putra — Fri, 31 Jul 2026 14:29:00 +0700+0700

MATATELINGA,Karawang : Kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang sukses menggelar program pelatihan dan praktik pengolahan limbah organik di Desa Walahar, Kabupaten Karawang. Mengusung inovasi kolaboratif lintas keilmuan, kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu, (19/7/ 2026) berfokus pada pemanfaatan sampah sisa sayuran dan daun kering menjadi eco enzyme atau nutrisi organik cair yang bermanfaat untuk kesuburan tumbuhan.
Program pengabdian masyarakat dirancang secara komprehensif untuk mengatasi persoalan sampah rumah tangga di tingkat desa sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan hortikultura warga setempat.

[adsense]

Pelaksanaan kegiatan ini menarik perhatian warga karena memadukan dua disiplin ilmu yang berbeda dalam satu solusi praktis. Sesi edukasi diawali dengan pemaparan materi oleh perwakilan mahasiswa dari Program Studi Farmasi. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan secara ilmiah mengenai proses fermentasi limbah organik serta kandungan zat aktif yang mampu menutrisi tanah dan tanaman secara alami.
"Proses pembuatan eco enzyme ini melibatkan prinsip bioteknologi sederhana melalui fermentasi anaerob. Sampah organik dicampur dengan larutan air gula merah untuk memicu pertumbuhan mikroorganisme baik yang menghasilkan nutrisi esensial bagi kesuburan tanaman," jelas Ivana selaku mahasiswa Farmasi di hadapan puluhan warga.
Tidak hanya berhenti pada teori kimiawi, kegiatan ini juga menghadirkan solusi konkret dari Program Studi Teknik Mesin. Mahasiswa teknik merancang dan mempraktikkan langsung penggunaan alat pemotong sampah organik praktis. Alat inovatif tersebut didesain khusus agar dapat dipasang secara langsung di atas ember bekas, sehingga memudahkan warga dalam mencacah sampah sisa sayuran dan daun kering menjadi ukuran yang lebih kecil guna mempercepat proses fermentasi.
Pemberdayaan Masyarakat dan Apresiasi WargaKetua Kelompok Mahasiswa KKN, Lutfhi, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar mandiri dalam mengelola limbah rumah tangga. Menurutnya, tumpukan sampah yang selama ini dianggap sebagai beban lingkungan dapat diubah menjadi produk bernilai guna tinggi.
"Tujuan utama kami adalah mengedukasi warga Desa Walahar agar mandiri mengolah sampah rumah tangga menjadi barang bernilai guna bagi lingkungan. Melalui inovasi alat pencacah dan teknik pembuatan eco enzyme ini, kami berharap persoalan sampah terselesaikan sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi dan ekologis bagi warga," ujar Lutfhi.
Inisiatif positif ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Ibu Oom, salah satu tokoh masyarakat Desa Walahar yang hadir mengikuti pelatihan, menyampaikan apresiasi atas diadakannya kegiatan tersebut. Ia menilai pelatihan ini sangat aplikatif dan langsung bisa diterapkan di pekarangan rumah masing-masing.
"Dengan adanya tutorial membuat eco enzyme ini, saya jadi bisa memanfaatkan limbah sampah masakan dan sampah halaman rumah jadi berguna untuk menyuburkan tanaman di sekitar rumah," ungkap Ibu Oom dengan antusias.
Melalui kegiatan KKN ini, para mahasiswa berharap masyarakat Desa Walahar dapat terus melanjutkan praktik pembuatan eco enzyme secara mandiri secara berkelanjutan, menjadikan desa yang bersih, mandiri, dan ramah lingkungan. ( UBP/ Irpan)

Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat: Lansia Mendapat Perhatian Serius

putra — Fri, 31 Jul 2026 13:42:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau, cepat, dan tepat sasaran ke tengah masyarakat.
Hal ini diwujudkan melalui Pelayanan Publik Terpadu di Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, yang ditinjau oleh Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah, Kamis (30/7/2026).Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, serta perubahan Kartu Keluarga. Sementara itu, Dinas Kesehatan menghadirkan pemeriksaan kesehatan lengkap beserta pemberian obat secara cuma-cuma.

[adsense]

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan pelayanan sekaligus edukasi program KB. Kepada warga yang membutuhkan, terutama lansia dan keluarga kurang mampu Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako.Kehadiran pasar murah pun sangat diminati warga. Pemerintah menyediakan beras SPHP sebanyak satu ton dijual seharga Rp58.000 per karung, minyak goreng 100 liter Rp16.000 per liter, serta 1.500 butir telur ayam dengan harga Rp1.800 per butir—sangat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga masyarakat.Selain menghadirkan pelayanan langsung, Pemkab Simalungun juga menyalurkan anggaran pembangunan di Kecamatan Sidamanik. Di bidang infrastruktur, dilaksanakan rekonstruksi Jalan Manik Maraja sepanjang 395 meter senilai Rp1 miliar, rekonstruksi jalan di Huta Siborong-Borong (Nagori Bahal Gajah) sepanjang 64 meter senilai Rp150 juta, serta perbaikan jalan di Huta Dipar Hataran (Nagori Ambarisan) sepanjang 62 meter juga senilai Rp150 juta.Sektor pertanian pun mendapat perhatian besar. Pemkab Simalungun melakukan rehabilitasi jaringan irigasi DI Manik Rejo (melayani 90 hektare lahan pertanian) dengan anggaran Rp.2 miliar dan DI Ambarisan (100 hektare) senilai Rp.1 miliar yang kini mulai dikerjakan. Dua unit hand traktor roda dua diserahkan masing-masing 1 unit untuk Nagori Sarimatondang dan Nagori Tigabolon guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Masih di sektor pertanian, Pemkab Simalungun juga melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 320 meter di Nagori Tigabolon (Rp.420,8 juta) dan 145 meter di Nagori Ambarisan (Rp190,675 juta). Tak ketinggalan, di bidang kesehatan dilakukan revitalisasi Puskesmas Pembantu Manik Hataran demi layanan yang lebih baik.Dalam arahannya, Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremonial: "Kegiatan ini kami hadirkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan yang sah, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk pelayanan lainnya tanpa harus datang jauh ke kantor pemerintahan."Beliau juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat lanjut usia (lansia). Dimana warga yang memasuki usia 85 tahun ke atas akan mendapatkan hadiah khusus dari Pemkab Simalungun.
Saat meninjau lokasi pelayanan, Bupati menemukan adanya lansia yang tinggal sendiri namun belum tersentuh bantuan, sehingga langsung memerintahkan dinas terkait segera mendata dan menyalurkan bantuan kepada yang berhak tanpa terkecuali. Program Sekolah Lansia pun diminta segera dikembangkan hingga ke nagori-nagori agar warga lanjut usia tetap sehat, mandiri, dan bahagia.Menyikapi harapan masyarakat akan pembangunan, Bupati menjelaskan pembangunan akan dilakukan secara bertahap: "Kami tetap berkomitmen membangun infrastruktur jalan. Namun Kabupaten Simalungun memiliki 386 nagori dan 17 kelurahan sehingga seluruh pembangunan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Kami berharap masyarakat tetap bersabar dan terus mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan,"ujar Bupati.Camat Sidamanik Juliana F. Simarmata bersama para Pangulu menyampaikan terima kasih yang mendalam atas perhatian pemerintah: "Kehadiran Bapak Bupati bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan pelayanan benar-benar hadir di tengah-tengah warga."Sementara itu, Ketua TP PKK Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar di nagori: "Mari kita terus bergandengan tangan, mendukung seluruh program pembangunan dengan semangat kebersamaan. Bersama kita bangkitkan Semangat Baru untuk mewujudkan Simalungun Maju,"ujarnyaKegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan berupa paket sembako, alat pertanian, serta alat kesehatan, kursi roda. Kemudian disalurkan santunan beasiswa dan JKM.
Semua itu menjadi bukti bahwa Pemkab Simalungun terus hadir, bekerja, melayani, dan peduli hingga ke pelosok nagori, untuk mewujudkan pelayanan yang dekat, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan bagi seluruh warga Simalungun.(sip)

Festival Bunga dan Buah Karo 2026 Resmi Dibuka, Ribuan Pengunjung Padati Berastagi di Bawah Pengamanan Ketat

putra — Fri, 31 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Berastagi, Karo :Semarak Festival Bunga dan Buah (FBB) Kabupaten Karo Tahun 2026 resmi dimulai, Kamis (30/7), dengan menghadirkan parade mobil hias bunga dan buah yang memukau ribuan masyarakat di Kota Berastagi. Di balik kemeriahan tersebut, aparat gabungan dari Polres Karo, Kodim 0205/Tanah Karo, Satpol PP dan Dinas Perhubungan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar.
Festival yang mengusung tema "The Eternal of Karo Paradise – Pesona Abadi Tanah Karo" diawali sejak pukul 09.00 WIB. Pada pukul 09.25 WIB, Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) dr. Antonius Ginting, S.Pog., M.Kes bersama Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP secara resmi melepas 23 kontingen mobil hias bunga dan buah.

[adsense]

Setelah menempuh rute karnaval, seluruh kontingen disambut di Podium Kehormatan Taman Mejuah-juah Berastagi. Penyambutan dihadiri Menteri Koperasi RI Dr. Fery Juliantono, S.E., Ak., M.Si., perwakilan Menteri Pariwisata RI Arditama Nusantara Putra, Anggota DPD RI Badikenita Br Sitepu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, konsul negara sahabat, serta tamu undangan.
Rangkaian karnaval berakhir sekitar pukul 14.30 WIB dan dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Bunga dan Buah di Open Stage Taman Mejuah-juah. Prosesi pembukaan ditandai dengan penekanan tombol Opening Ceremony, dilanjutkan kunjungan para tamu VVIP ke stan UMKM serta berbagai pertunjukan seni dan hiburan yang berlangsung hingga malam hari.
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan pihaknya memfokuskan pengamanan di sepanjang jalur pawai, lokasi acara, pengaturan arus lalu lintas, area parkir hingga titik keramaian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tamu kehormatan.
"Pengamanan dilakukan secara terpadu bersama TNI, Satpol PP dan Dishub agar seluruh rangkaian Festival Bunga dan Buah dapat berlangsung aman, tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh kegiatan dengan nyaman," ujar Kapolres.
Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Open Stage Taman Mejuah-juah, Berastagi. Sekitar 2.000 pengunjung diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut.
Hingga sore hari, seluruh rangkaian kegiatan masih berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif berkat sinergi pengamanan personel Polres Karo, Kodim 0205/Tanah Karo, Satpol PP Kabupaten Karo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.

[adsense]

Baca Juga:

DPRD Tapteng Tolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tapteng 2025: Ini Alasannya

6 Bulan Menjabat, Wakapolda Sumut Diganti, Kapolres Asahan Dimutasi

putra — Fri, 31 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sonny Irawan, diganti oleh Brigjen Naek Pamen Simanjuntak. Pergantian jabatan itu juga dialami Karo Logistik Polda Sumut dan Kapolres Asahan.
"Benar, ada pergantian jabatan Wakapolda Sumut, Karo Logistik dan Kapolres Asahan," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (31/7/2026).
Namun, Ferry enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya memastikan tiga pejabat di lingkungan Polda Sumut dan jajaran diganti.

[adsense]

Informasi beredar, Brigjen Pol Sonny Irawan dimutasiKasespimmen sespim Lemdiklat Polri. Sedangkan Brigjen Naek Pamen Simanjuntak sebelumnya Karoprovos Divpropam Polri
Pergantian pejabat di lingkungan Polda Sumut juga dialami Karo Logistik dari Kombes Pol Pahala Hotma Mengatur Panjaitan kepada Kombes Pol Rudi Rifani, sebelumnya sebagai penyidik tindak pidana Madya Bareskrim Polri. Kombes Pol Pahala Hotma Mengatur Panjaitan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri.
Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani dimutasi sebagai Wadir Pamobvit Polda Sumut. Jabatan yang ditinggalkan Revi digantikan AKBP Adi Dharma Pramudhita, sebelumnya Kasubag Bag Agol Baglegdik Rodalpers SSDM Polri.
"Mutasi hal yang biasa di tubuh Polri dalam rangka penyegaran institusi," pungkas Ferry.
Diketahui, Brigjen Pol Sonny Irawan menjabat Wakapolda Sumut sejak awal Januari 2026 menggantikan Brigjen Pol Rony Samtana.

[adsense]

Baca Juga:

Bekuk Pengedar Narkoba, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang amankan Barang Bukti

Puluhan Ribu Migran Sebrangi Perbatasan Darat Menuju Ceuta

admin — Fri, 31 Jul 2026 11:20:00 +0700+0700

MATATELINGA,Moskow: Sebanyak20.000 migran dikabarkanmenyeberangi perbatasan darat menuju Ceuta, sebuah kota otonom Spanyol di Afrika Utara, tanpa menemui perlawanan dari pasukan keamanan Maroko, seperti dilaporkansurat kabar El Mundodengan mengutip beberapa sumber penegak hukum.

[adsense]

Setelah sebagian besar migran tersebutmenyeberangi perbatasan, polisi pun turun tangan untuk berusaha mengendalikan arus migran dan mengarahkan mereka ke gudang-gudang yang digunakan sebagai pusat penahanan sementara, menurut laporan surat kabar itu pada Kamis (30/7/2026).

Pada pekanini, KotaCeuta mengalami lonjakan tajam kedatangan jumlah migran dari Marokoyang berusaha memasuki kota otonom Spanyol yang terletak di Afrika Utara itu dengan berenang maupun berjalan kaki,dikutip.

[adsense]

Baca Juga:

Tuntut Ribuan Orang Turun ke jalan, "Rumah untuk rakyat, bukan keuntungan"

Pada Kamis (30/7/2026), ribuan pemuda asal Maroko berkumpul di perbatasanMaroko dan Ceuta. Selanjutnya, pihak berwenang mengerahkan tambahan pasukan polisi, militer, dan penjaga sipil ke kota tersebut.

[adsense]

Kejari Aceh Selatan Lelang Barang Rampasan Negara, Excavator hingga Innova 2020 Ditawarkan Secara Online

putra — Fri, 31 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Selatan :Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan akan menggelar lelang terbuka terhadap sejumlah barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan lelang serentak secara nasional yang diselenggarakan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia pada 12–13 Agustus 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan melalui Kepala Seksi Intelijen, Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan pelaksanaan lelang serentak ini merupakan komitmen Kejaksaan RI dalam mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan negara sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta memberikan manfaat bagi negara," ujar Roland dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).
Dalam pelaksanaan lelang tersebut, Kejari Aceh Selatan menawarkan enam objek barang rampasan negara dengan nilai limit yang telah ditetapkan. Seluruh proses lelang dilaksanakan secara daring melalui sistem resmi pemerintah.
Adapun barang yang akan dilelang meliputi:• Satu unit Excavator Komatsu warna kuning dengan nilai limit Rp49.770.000, batas akhir penawaran 13 Agustus 2026 pukul 11.30 WIB.• Satu unit Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Tahun 2020 dengan nilai limit Rp189.064.000, batas akhir penawaran 13 Agustus 2026 pukul 11.30 WIB.• Satu unit Kapal KM Tripoli GT 6 dengan nilai limit Rp35.768.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Satu unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam hijau dengan nilai limit Rp4.071.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Satu unit iPhone 13 Pro Max 128 GB dengan nilai limit Rp5.270.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Satu unit Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan nilai limit Rp1.223.000, batas akhir penawaran 12 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.• Roland menegaskan seluruh proses lelang dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan lelang serentak ini. Seluruh proses lelang dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses secara online melalui situs resmi www.lelang.go.id," pungkasnya.
Melalui pelaksanaan lelang serentak ini, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan berharap barang rampasan negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat segera dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Forwaka Belawan Resmi Dilantik

putra — Fri, 31 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan : Forum Wartawan Kejaksaan Negeri Belawan (Forwaka Belawan) masa periode 2026-2028 resmi dilantik Ketua Forwaka Provinsi Sumatera Utara, Irfandi.
Acara pelantikan berlangsung di Coffe Belawan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan l Kecamatan Medan Belawan,Kamis (30/07/2026)

[adsense]

Ketua Forwaka Belawan terpilih, Budianto, SH dalam sambutannya mengatakan untuk menjalankan roda organisasi siap menerima arahan dan bimbingan dari semua pihak.

[adsense]

Kami Forwaka Belawan siap berkolaborasi dengan semua pihak, dan siap menerima arahan dan bimbingan dari semua pihak. Forwaka terbentuk sejak Januari 2026.
Kami belum sempurna dan perlu arahan dari kawan-kawan semua.
Mudah mudahan kami tetap solid dan amanah, dan tetap menjunjung tinggi UU Pers dalam menjalankan roda organisasi. Budianto, SH.

Pelaksanaan pelantikan Forwaka Belawan tersebut diwarnai dengan tari-tarian pembukaan dari siswi SMP Negeri 5 Medan.

[adsense]

Baca Juga:

DPD PAN Kota Medan, Perkuat Konsolidasi Menuju Partai Yang Solid Dan Berdaya Saing

Kemudian disusul dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim di seputaran Kecamatan Medan Belawan.

Turut hadir dalam acara tersebut Kajari Belawan diwakili Kasi Intel, Fahrul Rozi, rombongan Forwaka Sumut, Kodaeral 1 Belawan diwakili Wahyu, Perwakilan Polres Pelabuhan Belawan, Andreas, Camat Medan Belawan, Roby, HNSI Sumut, HNSI Medan, LPM Medan Belawan, dan seratusan wartawan Medan Utara kota.***

[adsense]

Yayasan KBIHU AL Mukhlisin Tepung Tawari Jemaah Haji

putra — Fri, 31 Jul 2026 10:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan : Yayasan KBIHU AL Mukhlisin Belawan menepung tawari Jemah Hajinya yang baru pulang dari Tanah Suci di rangkaian menepung tawari Jemah yang akan berangkat di Tahun 2027.
Acara penempung tawari ini di laksanakan di Sekretariat AL Mukhlisin di Jalan Mujahir Lingkungan 1 Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Ini di rangkai pemberian taliasih kepada puluhan Lansia warga seperti Belawan,Medan Labuhan dan Medan Marelan.

[adsense]

Jemah Haji yang baru pulang dari Tanah Suci sebanyak 45 orang pria dan wanita ini di tepung tawari,begitu juga Jemah Haji yang akan berangkat di tepung tawari oleh KBIHU AL Mukhlisin dan para undangan.Namun sangat di sayangkan Camat dan Kapolres Pelabuhan tidak menepung tawari karena tidak datang.
Ketua Yayasan KBIHU AL Mukhlisin Belawan H Irfan Hamidi diwakili Dr.H.Ys.Samosir.MPD mengatakan bahwa penepung tawaran Jemaah Haji yang baru pulang dari Tanah Suci dan sekaligus penepung tawaran Jemaah Haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Tahun 2027 yang akan datang dan hal seperti ini setiap tahunnya kami laksanakan.
Kemudian Tausiah di pimpin oleh Dr.H.Iqbal Irlian.MA.Usai Tausiah dilanjutkan pemberian tali asih kepada puluhan warga yang tergolong kurang mampu.
Usai pemberian tali asih,acar di tutup doa oleh AL Ustad H.Ahmad Faruni,SAG.

[adsense]

Baca Juga:

Jamaah Menunaikan Umroh dan Haji Tetap Aman, Meski di tengah eskalasi AS-Iran

Robi Barus Minta Walikota Medan Copot Lurah Paya Pasir

putra — Fri, 31 Jul 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mencopot Syerly dari jabatannya sebagai Lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan.
Robi Barus menilai, sikap dan ucapan Syerly saat seorang masyarakat berkeluh kesah kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas ketika berkunjung ke Kelurahan Paya Pasir merupakan hal yang konyol dan tidak beretika.
"Kita minta Pemko Medan segera copot Lurah Paya Pasir. Sikap dan ucapannya sangat konyol dan tidak beretika. Sangat tidak mencerminkan dirinya sebagai pemimpin di wilayahnya," ucap Robi Barus, Kamis (30/7/2026).

[adsense]

Dikatakan Robi, penjelasan Syerly bahwa dirinya mengenal sosok masyarakat yang dimaksud dan ucapan tersebut hanya sebagai sebuah candaan, tidak dapat diterima sebagai alasan untuk memaklumi perbuatannya.
"Sekalipun dia mengenal warga tersebut, tidak pantas dia bercanda seperti itu. Apalagi saat itu ada Wali Kota Medan, pimpinannya sendiri. Kemudian, masyarakat itu pun tidak sedang bercanda, dia sedang serius menyampaikan permohonannya kepada Wali Kota Medan," ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Medan itu.
Dijelaskan Robi Barus, pertemuan antara kepala daerah dengan masyarakat secara langsung merupakan sebuah momen sakral dan patut untuk diberikan perhatian khusus. Sebagai pemimpin kewilayahan, sepatutnya Syerly memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan semua harapannya kepada kepala daerah.
"Intinya itu bukan momen untuk bercanda. Dia (Syerly) harus paham menempatkan diri, harus paham kapan waktunya bercanda. Pertemuan masyarakat dengan kepala daerah itu momen sakral, momen itu harus dihormati dan harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik," tegasnya.
Robi Barus pun meminta agar peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh Camat dan Lurah di Kota Medan.
"Kejadian itu bukan hanya tidak menghormati Wali Kota Medan, tetapi juga tidak menghormati jabatan yang diamanahkan kepada dirinya. Copot Lurah Paya Pasir itu, dan hal ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh Camat dan Lurah," pungkasnya.

Insan Pers Bersuara! Forwakum Sumut Kecam Presiden Prabowo

putra — Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) menyatakan keberatan atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah "Londo Ireng".
Forwakum Sumut menilai ucapan itu berpotensi merendahkan profesi jurnalis dan meminta Presiden memberikan klarifikasi serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia.
Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua Forwakum Sumut, Aris, saat mengikuti aksi bersama sejumlah organisasi wartawan dan aktivis Kamisan di Pos Bloc Medan, Kamis (30/7/2026).

[adsense]

Aris mengatakan, penggunaan istilah tersebut sangat disayangkan karena diucapkan oleh seorang kepala negara yang merupakan simbol persatuan bangsa. Menurutnya, setiap pernyataan Presiden memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan publik, termasuk terhadap profesi wartawan.
"Forum Wartawan Hukum menyampaikan sikap keberatan dan keprihatinan atas pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut wartawan dengan istilah 'Londo Ireng'," ujar Aris.
Ia menegaskan, wartawan menjalankan tugas berdasarkan prinsip independensi, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik, serta mengutamakan kepentingan publik.
"Pers juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, dan menjadi salah satu pilar demokrasi," ucapnya.
Menurut Ketua Forwakum Sumut itu, kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang menghormati profesi dan martabat insan pers, bukan menggunakan istilah yang dapat menimbulkan kesan merendahkan atau mendiskreditkan wartawan secara umum.
Aris menambahkan Forwakum juga menilai keberadaan pers yang bebas dan profesional merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan insan pers harus dibangun dalam semangat kemitraan yang kritis, konstruktif, dan saling menghormati.
"Atas dasar itu, Forwakum Sumut mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia," ujarnya.
Menurut Aris, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi wartawan sekaligus upaya menjaga marwah kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain itu, Forwakum mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
"Serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab," tutupnya.
Aksi tersebut turut diikuti sejumlah organisasi wartawan dan lembaga masyarakat sipil, di antaranya Forwakum Sumut, KKJ, AJI Medan, FJP, PFI, IJTI, LBH Medan, Walhi Sumut, KontraS, Bakumsu, dan SIEJ. (Reza)

Bunda PAUD Simalungun Resmikan 2 TK Negeri Pembina Perkuat Wajib Belajar 13 Tahun

putra — Fri, 31 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Pemerintah Kabupaten Simalungun (Pemkab) meresmikan dua unit TK Negeri Pembina di Kecamatan Dolok Panribuan dan Kecamatan Tanah Jawa, langkah strategis dukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun.Peresmian oleh Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, Ny Darmawati Anton Saragih itu, diawali pemotongan pita di TK Negeri Pembina Kecamatan Dolok Panribuanbyang baru operasional, Selasa (28/7/2026).Camat Dolok Panribuan, Nopen Sijabat, mengapresiasi mendalam sekaligus harapan agar kehadiran Bunda PAUD senantiasa memberikan dorongan, pembinaan, dan motivasi bagi seluruh satuan pendidikan anak usia dini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas.

[adsense]

Sementara itu, Ny Darmawati, bahwa keberadaan TK Negeri Pembina adalah wujud nyata komitmen Pemkab Simalungun dalam memperluas akses pendidikan PAUD yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat."Atas nama Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, saya apresiasi dan rasa bangga hadirnya TK Negeri Pembina dalam memperluas akses layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat," ujarnya.Ny Darmawati menjelaskan, ia hadir bukan sekadar peresmian bangunan, melainkan memastikan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang diawali dengan satu tahun pendidikan prasekolah dapat berjalan maksimal.Bunda PAUD berharap sekolah tumbuh menjadi lingkungan ramah anak, aman, nyaman, bersih, yang dikelola dengan dukungan pendidik yang profesional, penuh kasih sayang, serta mampu menggali potensi unik setiap anak.Kepada para guru, Ny Darmawati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian luar biasa, dan mengajak terus menjadi pendidik yang kreatif, inspiratif, serta memberi teladan terbaik bagi anak didik.
"Peran keluarga di rumah pun ditekankan sangat penting untuk menyukseskan tumbuh kembang anak melalui kerja sama yang erat antara rumah, sekolah, dan masyarakat," tukasnyaUsai meresmikan di Dolok Panribuan, rombongan juga mengunjungi TK Negeri Pembina di Kecamatan Tanah Jawa untuk melaksanakan kegiatan yang sama, meninjau fasilitas serta berdialog dengan guru dan orang tua siswa.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Arismen Damanik, Camat di dua wilayah beserta jajaran Forkopimca, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, hingga para orang tua siswa.(sip)

[adsense]

Leonardi Dituntut 8 Tahun Penjara, Tim Hukum Soroti Pasal Selundupan dalam Surat Tuntutan

rizal — Fri, 31 Jul 2026 08:14:00 +0700+0700

MATATELINGA, JAKARTA -Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan user terminal Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur kembali menyisakan kontroversi. Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc., dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam sidang yang digelar Kamis (30/7/2026) .

[adsense]

Tidak hanya pidana badan, oditur militer juga menuntut mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan itu membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 5 bulan kurungan .

[adsense]

Baca Juga:

BAP Dua Saksi Identik, Terungkap Kejanggalan Sidang Perkara Satelit Orbit 123 BT

Menanggapi hal tersebut, Leonardi mengaku kecewa dan menilai tuntutan yang diajukan kepadanya tidak adil. "Itu sangat zalim, mencari-cari pasal untuk menyalahkan saya sesuai yang dibacakan oditur tadi," ujarnya kepada awak media usai persidangan.

[adsense]

"Pasal Selundupan" dalam Tuntutan

[adsense]

Baca Juga:

Perkara Satelit 123 BT: Dakwaan Harusnya Batal Demi Hukum, Tiga Ahli Kompak Sebut Tak Ada Kerugian Nyata

Sorotan utama dari tim kuasa hukum Leonardi adalah adanya dasar hukum baru yang muncul secara tiba-tiba dalam surat tuntutan. Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan keberatan karena oditur militer memasukkan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam tuntutannya.

[adsense]

Padahal, pasal tersebut tidak pernah tercantum dalam surat dakwaan. Dakwaan primer hanya menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sedangkan dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP .

[adsense]

Baca Juga:

Perkara Satelit 123 BT, Ahli: BPKP Hitung Kerugian Negara Bentuk Kesewenang-wenangan

"Jaksa menuntut klien kami dengan tuntutan 8 tahun penjara menggunakan pasal selundupan. Pasal 603 KUHP itu di dalam surat tuntutan, tidak ada dalam surat dakwaan. Tiba-tiba muncul hari ini," tegas Rinto Maha, di Jakarta, Kamis .

[adsense]

Rinto menilai kemunculan pasal 603 ini merupakan bentuk frustasi jaksa karena berdasarkan fakta persidangan, dakwaan pasal 2 dan 3 yang bersifat delik formil telah gugur.

[adsense]

Baca Juga:

Kerugian Keuangan Negara Cuma Potensi, Dakwaan Oditur Perkara Satelit Orbit 123 BT Mulai Runtuh

Kerugian Negara Harus Nyata dan Pasti

[adsense]

Menurut Rinto, hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah mengubah pasal 2 dan 3 UU Tipikor dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, kerugian keuangan negara harus bersifat aktual dan nyata (actual loss), bukan sekadar potensial (potential loss) .

[adsense]

Baca Juga:

Dalam Persidangan, Kades Akui Gunakan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi

"Artinya kerugian keuangan negara harus bersifat aktual dan nyata. Pasti juga dan bisa dihitung. Mereka (Oditur) tidak bisa menggunakan Pasal 2 dan 3. Lalu tiba-tiba muncul Pasal 603? Ini lah yang disebut pasal selundupan. Ini sudah kriminalisasi," ujarnya.

[adsense]

Rinto menegaskan bahwa mayoritas saksi di persidangan menyatakan negara belum membayar sepeser pun kepada Navayo International AG. Tidak ada satu rupiah pun uang hasil pengadaan yang diterima atau dinikmati oleh Leonardi secara pribadi.

[adsense]

Baca Juga:

Ahli LHPP: Kasus Satelit Orbit 123 BT Tanggung Jawab Kolektif Kemhan Bukan Leonardi Sendirian

Kriminalisasi dan Kambing Hitam

[adsense]

Tim kuasa hukum menilai perkara ini merupakan upaya mengalihkan tanggung jawab atas kekalahan Indonesia dalam forum arbitrase Singapura yang kuasa hukumnya adalah Kejaksaan Agung. Kasus perdata tersebut dinilai coba dipidanakan dengan menjadikan Leonardi sebagai kambing hitam (scapegoat).

[adsense]

Baca Juga:

BAP Dicabut usai Tim Hukum Leonardi Cecar Saksi, Tuduhan Barang Navayo Pasaran Tak Terbukti

"Mereka mencari kambing hitamnya klien kami. Padahal klien kami bukan orang yang bertanggung jawab, namun tetap dipersalahkan dalam peristiwa ini," ujar Rinto.

[adsense]

Ia menyebut hak tagih (claim) Navayo lahir dari penandatanganan Certificate of Performance (CoP) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Leonardi.

[adsense]

Baca Juga:

Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP

Uji Materi di MK

[adsense]

Sebagai bentuk perlawanan hukum, Leonardi melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan uji materiil (Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026) ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 603 KUHP dan penjelasannya .

[adsense]

Baca Juga:

Saksi Sidang Kasus Satelit Orbit 123 BT Emosional: Demi Allah, Leonardi Gak Layak Dihukum

Mereka mempersoalkan frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam penjelasan pasal tersebut yang dinilai multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Leonardi meminta MK menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara secara konstitusional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) .

[adsense]

Tuntutan Terdakwa Lain

[adsense]

Baca Juga:

Fakta Persidangan Ungkap Peran Jokowi dalam Kasus Satelit Slot Orbit 123 BT

Dalam perkara yang sama, Oditur Militer Tinggi II Jakarta juga menuntut Thomas Anthony Van Der Heyden selaku tenaga ahli Kemhan dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 5 bulan kurungan.

[adsense]

Sementara itu, Gabor Kuti Szilard selaku CEO Navayo International AG yang disidangkan in absentia (tanpa hadir) dituntut lebih berat, yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 1 tahun kurungan.

[adsense]

Baca Juga:

Bukan Kontrak, Tapi CoP Akar Masalah RI hingga Kalah Digugat Navayo di Arbitrase Singapura

Bongkar Kasus Smart Village Madina, Kejari Madina Didesak Periksa Seluruh Pendamping Desa

putra — Fri, 31 Jul 2026 08:10:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Kasus dugaan korupsi proyek Smart Village di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki babak baru pasca penetapan tersangka kedua oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina. Sosok AML selaku mantan Plt Kadis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) resmi dijebloskan ke tahanan usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, kemaren (Rabu,29/07)
Gelombang desakan publik kini menuntut aparat penegak hukum membongkar sindikat tindak pidana korupsi mulai dari teknis perencanaan, pelaksanaan sampai menyasar aktor intelektual di balik korupsi massal tersebut.

[adsense]

Ketua Madina Corruption Watch (MCW) Jupriadi Batubara dalam keterangan pers di Panyabungan (30/07) menyatakan pihaknya secara resmi akan menyurati Kejaksaan Negeri agar tidak berhenti pada pihak pelaksana lapangan.
Pihaknya akan mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Pendamping Desa se-Kabupaten Madina yang diduga kuat ikut terlibat dalam konspirasi sistematis tersebut.
Dia menjelaskan bahwa program Smart Village sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan desa memanfaatkan aplikasi digital.
Sedangkan nilai anggaran program tersebu cukup fantastis Rp 24.975.000 untuk setiap desa se Kabupaten Madina.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan kejaksaan, AML selaku Plt Kadis PMD dan pihak pelaksana sebelumnya terbukti melakukan korupsi program tersebut, dan telah resmi ditetapkan selaku tersangka.
"Kami mengapresiasi Kejari Madina atas tersangka baru. Namun, ini tidak boleh menjadi akhir. Masyarakat menunggu sikap tegas kejaksaan mengusut tuntas siapa pihak yang mendesain, terlibat, hingga menikmati aliran dana haram ini. Kita mendesak penuntasan kasus ini secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Dugaan keterlibatan para pendamping desa se Kab Madina selaku pihak paling bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program tersebut wajib diselidiki oleh pihak Kejari secara profesional dan transparan" tegas Jupriadi yang juga berprofesi selaku jurnalis ini.
Ditempat terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Ridwandi Nasution menyebut dorongan ini murni berdasarkan hukum normatif dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Sorotan tajam pihaknya cukup beralasan, atas korupsi Smart Village yang dinilai memiliki jaringan terstruktur, massif dan sistematis. Pihaknya mempertanyakan letak peran, fungsi dan tanggung jawab para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mulai dari Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau Koordinator Kabupaten TPP)
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, pendamping desa harusnya menjadi instrumen preventif pencegahan korupsi. Namun, pihaknya melihat adanya "sisi gelap" berupa kelalaian jangkauan pengawasan, potensi kongkalikong anggaran praktik pungli, atau manipulasi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
"Pendamping desa harusnya menjadi benteng transparansi. Jika proyek Smart Village ini jebol, di mana fungsi pendampingan, perencanaan, pelaksanaan, kontrol mereka selama ini? Apakah murni lalai, atau ada keterlibatan sistematis? kecam Ridwandi.
Pihaknya menegaskan bahwa tersangka kedua baru-baru ini, harus menjadi pintu masuk untuk mengurai utuh konstruksi perkara secara menyeluruh termasuk dugaan keterlibatan para TPP (Tenaga Pendamping Profesional) Desa se Kab Madina serta membongkar indikasi aliran dana kepada mantan Bupati Madina HM JSN dan anggota DPRD Sumut Dapil II berinisial MR jika ditemukan bukti konkret.
Pihaknya juga berkomitmen mengawal kasus ini bersama masyarakat agar terbebas dari intervensi dan dapat diusut secara terang benderang.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari para sejumlah TPP (Tim Pendanping Profesional). Ketika dikonfirmasi kepada salah seorang Pendamping Desa Kecamatan yang tak mau disebutkan namanya, dia mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Koordinator Kabupaten TPP saat ini yang dijabatAswar Lubis atau Koordinator sebelumnya bernama Kobol Nasution. Pihak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk bahan pemberitaan lanjutan. Redaksi membuka ruang klarifikasi, hak jawab kepada pihak terkait sesuai UU No.40/1999 tentang Pers dan memenuhi azas kaedah Kode Etik Jurnalistik.

Kolaborasi Pemko Tebibgtinggi Dengan PLN UP3. Pematangsiantar

putra — Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi resmi menyepakati langkah efisiensi energi bersama PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar. Dalam Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Perhitungan Selisih Daya Terpasang di Ruang Utama Lantai 4 Kantor Walikota Tebingtinggi, Kamis (30/07/2026).

[adsense]

Penandatanganan tersebut merupakan hasil akhir dari survei lapangan bersama yang melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tebingtinggi dan pihak PLN.

Walikota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyambut baik kolaborasi strategis tersebut. Menurutnya, pembenahan daya terpasang ini tidak hanya memangkas beban APBD untuk pembayaran listrik, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pemko dalam mendorong tata kelola energi daerah yang lebih baik dan berkelanjutan."Kami menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan PLN bersama Dishub Tebingtinggi. Upaya ini bukan hanya mengurangi beban pembayaran listrik, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik dan berkelanjutan," ujar Walikota.
Lebih lanjut, Walikota menegaskan bahwa pemerintah kota mendukung penuh program penertiban dan meterisasi yang dilakukan PLN."Efisiensi energi adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Tebingtinggi akan terus berkolaborasi dengan PLN agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan penerangan jalan yang nyaman, sekaligus memastikan penggunaan listrik yang tertib dan transparan," tambah Walikota.Sementara itu, Manajer PLN UP3
Pematangsiantar, Ramses Manalu, memaparkan laporan hasil survei terkait penertiban penggunaan listrik PJU di Kota Tebingtinggi. Ia menjelaskan, dari pembenahan yang dilakukan, termasuk penggantian lampu jalan ke efisiensi tinggi dan pemasangan meteran baru, PLN mencatat potensi penghematan anggaran pemko yang fantastis. Pengurangan daya PJU sebesar 318.800 VA atau setara dengan penghematan biaya listrik hingga Rp191 juta per bulan. Ditambah lagi, efisiensi dari penertiban rutin berhasil memangkas biaya sekitar Rp70 juta per bulan.
"Total terdapat 6.731 titik PJU non-meterisasi yang diharapkan dapat segera dilakukan meterisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan daya lebih terukur dan efisien tanpa mengorbankan tingkat pencahayaan bagi masyarakat," jelas Ramses.Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Walikota Tebingtinggi dan Manajer PLN UP3 Pematangsiantar.
Turut hadir mendampingi Walikota dalam kegiatan tersebut, Sekdako Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, Kadishub Bernard Hutapea, Kadis PUPR Tora Daeng, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Protokol Setdako Faisal Ahmad dan Tim peliputan Diskominfo Tebingtinggi.

[adsense]

Sambut HUT ke-81 RI, Personel Delapan ULP PLN Bergerak Serentak Perkuat Keandalan Listrik di Rantau dan Kotapinang

putra — Fri, 31 Jul 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Kotapinang :Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Rantauprapat kembali melaksanakan Grebek Penyulang Gabungan untuk memperkuat keandalan jaringan dan menjaga kualitas pasokan listrik kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut difokuskan pada Penyulang KP03 dan KP04 di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemeliharaan melibatkan personel Pelayanan Teknik (Yantek) dan Team Leader Teknik dari delapan ULP di wilayah kerja PLN UP3 Rantauprapat.

[adsense]

Mengusung semangat SAT SET—Sinergi Aksi Terpadu, Siap Eksekusi Terbaik, para personel bergerak bersama memastikan infrastruktur jaringan distribusi tetap dalam kondisi optimal, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat, pemerintahan, pelayanan publik, dan dunia usaha dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan inspeksi menyeluruh di sepanjang jalur Penyulang KP03 dan KP04. Pekerjaan meliputi pemeriksaan konstruksi jaringan, pengencangan sambungan, pembersihan peralatan, pemangkasan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan, serta penanganan anomali yang dapat memicu gangguan kelistrikan.

[adsense]

Baca Juga:

PLN Bekali 15 Pemuda Labuhanbatu Keterampilan dan Peralatan Usaha Barista

Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dengan mengutamakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi lintas unit dalam menghadirkan pelayanan kelistrikan yang semakin responsif dan andal.

Manager PLN UP3 Rantauprapat, Syaiful Hannan, yang memimpin langsung safety briefing sebelum pekerjaan dimulai, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan potensi gangguan jaringan.

[adsense]

Pekan lalu kami bergerak di Rantauprapat, dan kali ini dilanjutkan di Kotapinang. Pemeliharaan dilakukan secara bergiliran dan berkelanjutan agar jaringan tetap andal serta aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lancar," ujar Syaiful.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, mengapresiasi kolaborasi personel dari delapan ULP yang bergerak secara terpadu dalam menjaga keandalan jaringan.

[adsense]

Baca Juga:

GAC Indonesia Rayakan 30 Juta Kepemilikan Global dengan Harga Spesial di GIIAS 2026

Keandalan listrik lahir dari kerja yang konsisten dan terencana. Semangat kemerdekaan kami wujudkan melalui kerja nyata dengan memastikan listrik tetap andal untuk mendukung pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Mundhakir.

PLN UP3 Rantauprapat akan terus meningkatkan inspeksi dan pemeliharaan jaringan secara berkala di seluruh wilayah kerjanya. PLN juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga jaringan listrik dengan tidak menanam pohon maupun mendirikan bangunan terlalu dekat dengan jaringan serta melaporkan potensi gangguan melalui aplikasi PLN Mobile.
Agie

[adsense]

Ada Tersangka Baru, Menyusul Eks Jampidus Febrie Ardiansyah

admin — Fri, 31 Jul 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta: Dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (30/7/2026), pihak Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru berinisial NH atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

[adsense]

Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) oleh Rudi Margono menyebutkan, penetapan tersangka terhadap NH ini atas kecukupan dua alat bukti. "Dengan kecukupan dua alat bukti, kami menetapkan tersangka berinisial NH,",sebutnya.

[adsense]

Baca Juga:

DPRD Tapteng Tolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tapteng 2025: Ini Alasannya

Rudi tidak menjelaskan lebih jauh mengenai peran NH dalam perkara ini. Namun, Rudi memastikan peran NH turut serta dalam TPPU.

[adsense]

Rudi menambahkan, terhitung mulai Kamis (30/7/2026) hingga 20 hari ke depan, NH ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

[adsense]

Baca Juga:

Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Truk Tangki

Sementara itu, dia menyebut hingga saat ini penyidik telah memeriksa 24 orang saksi dalam perkara tersebut.

[adsense]

"Mulai hari ini akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Bupati Hadirkan Layanan Terpadu Bagi Warga Cingkes Dolok Silau Simalungun

[adsense]

Baca Juga:

APIT Hadir Perkuat Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan Demi Kesejahteraan Masyarakat Tambelan

[adsense]