"Ini bukan cuma seremonial, kalian harus amanah, komitmen dari awal, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah tunjukkan karya nyata kalian," kata Surya, saat pelantikan di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Sinergi, Fokus Pembangunan 2027 Berorientasi Kesejahteraan

"Perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, AI, perang dan lain sebagainya, tantangan ini perlu kita jawab bersama, dan sebagai anak muda inovasi dan ide-ide baru perlu lahir dari cendikia-cendekia seperti kalian," kata Surya.

Sementara itu, Ilham Suheri Situmorang mengatakan salah satu fokus organisasi yang dipimpinnya adalah pemberantasan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu persoalan serius yang merusak generasi muda Sumut.

Baca Juga:

• HUT ke-33, RS Adam Malik Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Perkuat Pelayanan Berkelas Dunia

Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. ICMI Muda Sumut, lanjutnya, siap mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui peran dan kontribusi organisasi.

Baca Juga:

• HUT ke-33 RS Adam Malik, Wagub Surya Ajak Masyarakat Semakin Gemar Berolahraga

Pelantikan Pengurus BMPS Labuhanbatu tersebut, dilaksanakan di Aula SMA Tunas Karya Unggul Berasrama Rantauprapat, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Rantau Selatan, Sabtu (5/9/2026) pagi.

Baca Juga:

• Olan Pasaribu Lantik Suwardi Maku Sebagai Kasubbagbin Kejari Kabupaten Gorontalo

Menurut Maya, kolaborasi organisasi perguruan swasta dengan stake holder yang ada, seperti dinas pendidikan, dewan pendidikan, PGRI, dalam memajukan dunia pendidikan, diharapkan dapat memperkuat peran sekolah swasta, sebagai mitra strategis pemerintah daerah melahirkan generasi unggul.

Katanya, dengan hadirnya sekolah-sekolah swasta berkualitas didaerah ini, masyarakat tidak perlu lagi menyekolahkan anaknya jauh-jauh ke luar kota.

Baca Juga:

• Pakta Pertahanan Bersama Mekkah yang diteken pada 7 Agustus

Maya dikesempatan ini, tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan sekolah swasta maupun negeri di Labuhanbatu. "Selama masa kepemimpinan saya menjabat bupati di Labuhanbatu, sekolah swasta dan negeri, sama-sama bersaing untuk menjadikan anak didiknya, mampu membuat prestasi, tidak hanya ditingkat nasional, tetapi ada yang sampai ketingkat internasional", ucapnya.

Baca Juga:

• Olan Pasaribu Lantik Suwardi Maku Sebagai Kasubbagbin Kejari Kabupaten Gorontalo

Sebelumnya, Ketua DPD BMPS Labuhanbatu, DR Rahmat Hidayat Rambe MPd, dalam sambutannya menyampaikan visi dan misi yang akan diembannya selama 5 tahun kedepan, menahkodai organisasi perguruan swasta.

Menurut Rahmat, dua bertekat akan menjadikan BMPS sebagai lembaga yang mengayomi perguruan swasta, untuk lebih baik dan berkualitas. Sehingga masyarakat tidak enggan menyerahkan anaknya, mengikuti pendidikan di perguruan swasta.

Baca Juga:

• Pakta Pertahanan Bersama Mekkah yang diteken pada 7 Agustus

Dilain pihak, Ketua Umum BMPS Sumatera Utara,Drs HM Subandi ST MM, melalui Sekretaris Umumnya,Muhammad Arif SE MM menyampaikan, Kabupaten Labuhanbatu dibawah pimpinan bupati dr hj Maya Hasmita zSpOg MKM dan wakil bupati H Jamri ST, telah memberikan wajah baru terhadap peningkatan kualitas pendidikan didaerah ini.

Atas prestasi yang ditunjukkan Labuhanbatu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, BMPS Sumatera Utara merekomendasikan, agar Bupati Labuhanbatu.bisa mendapatkan "Award BMPS Nasional", pada rakernas BMPS pada November 2026 mendatang.

Baca Juga:

• DPK Horas Bangso Batak (HBB) Kecamatan Namorambe Resmi Dilantik Periode 2026-2031

Sementara itu, Pengurus BMPS Labuhanbatu yang dilantik tersebut, merupakan hasil Musyawarah Daerah pembentukan BMPS Labuhanbatu, yang berlangsung Kamis, 2 Juli 2026.

Adapun susunan Pengurus BMPS Labuhanbatu periode 2026 - 2031, yang dilantik tersebut, diantaranya ketua dijabat DR Rahmat Hidayat Rambe MPd, Sekretaris Hobol Z Rangkuty SSos MM, dan Bendahara Asharul Hayat Nasution SKM MAP, bersama sejumlah unsur pengurus lainnya.

Baca Juga:

• Muhammad Azsmar Haliem Dilantik sebagai Kasi Pidsus Kejari Aceh Selatan

Acara pelantikan pengurus BMPS Labuhanbatu ini, dihadiri pengurus BMPS Sumatera Utara, Wakil Bupati Labuhanbatu, H Jamri ST, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, PGRI, Dewan Pendidikan, sejumlah pengurus perguruan swasta, siswa/siswi SMA Tunas Karya Unggul Berasrama Rantauprapat, dan undangan lainnya.

Kanit Gakkum Sat.Lantas Polres Asahan Ipda.J.Situmorang juga mengatakan kronologis kejadian berdasarkan keterangan para saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian didapat hasil bahwa korban "M.Awwal Sya'ban" (17) pelajar MAN Tanjung balai kelas XI ⁵ berboncengan "Jefri" (17) datang dari arah Medan menuju arah Rantau Perapat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK. 6413 QAM, selanjutnya sesampainya dilokasi kejadian terjadi tabrakan dengan truck tronton yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya atau kabur setelah terjadi tabrakan.

Baca Juga:

• Hindari Seruduk Kenderaan di Depan nya Truk Cold Diesel Malah Seruduk Warung Warga

Kanit Gakkum Sat.Lantas Polres Asahan juga menghimbau kepada para orang tua maupun para wali kelas untuk lebih memperhatikan anak anak didiknya terlebih anak tersebut diberi fasilitas kendaraan, dan ini terbukti korban di jam masuk sekolah ternyata masih berada di tengah jalan raya dan mengalami kecelakaan yang berakibat fatal, korban masih mengenakan baju seragam Pramuka saat kejadian.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Dampingi Wapres Gibran Tinjau Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi SMAN 1 Barus

DIREKSI

Baca Juga:

• Harpelnas 2026, BTN Perkuat “Think Customer” dengan Mendengar Langsung Suara Nasabah

Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen

Direktur Finance & Strategy: Adityo Kusumo
Direktur Human Capital & Compliance: Wiwik Wahyuni
Direktur Risk Management: Johanes Barus
Direktur Consumer Banking: Evita Barliana
Direktur Information Technology: Gatot Prasetyo

Baca Juga:

• BTN Dukung Program Rumah Cahaya, 30 Pahlawan Indonesia Terima Hunian Layak

"Saya menangkap perubahan ini sebagai bagian dari upaya regenerasi dan peremajaan pengelolaan di Bank Tabungan Negara. Kami berterima kasih kepada pemegang saham dan menyambut Direksi baru yang akan bergabung dengan BTN. Harapannya, BTN ke depan bisa jauh lebih baik lagi," ujar Nixon.

"Banyak generasi muda yang menggantikan dan menurut saya sudah pas dengan visi BTN ke depan, yaitu Beyond Mortgage. Kalau melihat pengalaman mereka yang cukup luas, mudah-mudahan ini bisa membantu mempercepat Transformasi BTN Jilid II dan mempercepat capaian Beyond Mortgage, sehingga BTN menjadi bank yang sangat kuat dalam consumer banking," kata Nixon.

Baca Juga:

• Kabar Gembira! BTN Bakal Punya Layanan Tabungan Emas

Sementara itu, Evita Barliana sebelumnya menjabat Head of Non Branch Channel Sharia PT Bank CIMB Niaga Sharia Indonesia dan Gatot Prasetyo sebelumnya menjabat SVP IT Application Support Group Head PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Perubahan susunan Direksi berlangsung di tengah kinerja BTN yang tetap solid. Hingga Juni 2026, aset BTN mencapai Rp545,16 triliun atau tumbuh 12,41% secara tahunan. Kredit dan pembiayaan meningkat 11,17% menjadi Rp418,11 triliun, sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp433,00 triliun atau tumbuh 6,55%.

Baca Juga:

• BTN Dorong Kualitas dan Keterhunian Rumah Subsidi di Jambi

"Kami berharap BTN ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sudah dicapai sampai hari ini. Itu ekspektasi kami. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa kepada BTN," ujar Nixon.

DEWAN KOMISARIS

Baca Juga:

• Laba BTN Melesat hingga Juli 2026, Kontribusi Sosial Terus Diperkuat

Dalam pernyataannya, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang dimuat dalam pemberitaan yang beredar, yang menurutnya telah menimbulkan kesan dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Baca Juga:

• Kunjungi Huntara Tapsel, Wapres Gibran dan Gubernur Bobby Pastikan Huntap Segera Dibangun

Lebih lanjut, ia membantah adanya transaksi sewa-menyewa handphone yang dilakukan dirinya maupun suaminya di Rutan Kelas I Medan sebagaimana informasi yang beredar di sejumlah media sosial dan media online.

Baca Juga:

• Kunjungi Huntara Tapsel, Wapres Gibran dan Gubernur Bobby Pastikan Huntap Segera Dibangun

Untuk itu, saya selaku istri dari Boby Santana Sembiring meminta kepada pihak yang telah memberitakan agar dapat menghapus pemberitaan yang dinilai tidak sesuai sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman maupun kerugian bagi dirinya, suaminya, pihak Rutan Kelas I Medan, maupun pihak lainnya.

"Penangkapan itu pada 15 Agustus 2026 setelah personel mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya oknum kepling yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Starban, Kecamatan Medan Polonia," terang Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:

• Safari Jum’at di Masjid Istiqomah Kampung Sawah Padang Bulan, Ini Pesan Yang Disampaikan Kapolres Labuhanbatu

"Terhadap pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Mapolda Sumut. Sementara kasus peredaran narkoba itu masih dalam penyelidikan untuk menangkap jaringan lainnya,"

Baca Juga:

• Safari Jum’at di Masjid Istiqomah Kampung Sawah Padang Bulan, Ini Pesan Yang Disampaikan Kapolres Labuhanbatu

Sebelum pelaksanaan ibadah, Wahyu menyempatkan diri bercengkrama langsung dengan warga setempat, serta menyerahkan bantuan untuk mendukung kegiatan keagamaan di masjid tersebut.

Baca Juga:

• Kapolres Labuhanbatu Tinjau Dapur SPPG, Pastikan Pengelolaan dan Kualitas Makanan Sesuai SOP

Rangkaian ibadah Shalat Jum'at di Masjid Istiqomah berlangsung khusyuk, dengan Ustadz Kamal bertindak sebagai khatib.
Kegiatan Safari Jum'at ini menjadi salah satu upaya Polres Labuhanbatu dalam mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat demi menjaga kondusivitas wilayah.

Baca Juga:

• Kapolres Labuhanbatu Tinjau Dapur SPPG, Pastikan Pengelolaan dan Kualitas Makanan Sesuai SOP

Pesan lain yang disampaikannya, menekankan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba, serta meminta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan mengawasi keluarga agar terhindar dari bahaya narkotika.

"Untuk GSN kali ini kita lakukan dengan menyamar sebagai calon pembeli (under cover buy) untuk melakukan transaksi dengan tersangka," terang Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Jumat (4/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Memalukan ! Oknum Kepling Wanita Tersandung Kasus Narkoba Ditangkap Polrestabes Medan

"Tersangka mengaku sudah satu bulan mengedarkan sabu yang dibeli dari seorang bandar berinisial A, seharga Rp 350.000,- per gram," sebutnya.
"Kita mengimbau warga sekitar agar tidak terlibat dengan narkoba dan segera melaporkan ke petugas apabila menemukan aktifitas tentang narkoba," pungkasnya.

Baca Juga:

• Memalukan ! Oknum Kepling Wanita Tersandung Kasus Narkoba Ditangkap Polrestabes Medan

Rinto menjelaskan latar belakang diajukan banding bukan untuk melawan putusan hakim secara substansial, namun karena pertimbangan hakim dinilai keliru dalam memutus perkara tersebut.

Baca Juga:

• Divonis 2 Tahun Penjara, Thomas WN AS Bukan Penentu Pemenang Lelang Perkara Navayo

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah makna Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dari delik formil menjadi delik materiil.

Sebelum putusan ini, frasa "dapat merugikan keuangan negara" dalam UU Tipikor ditafsirkan sebagai delik formil, sehingga tidak harus dibuktikan kerugiannya secara nyata. MK kemudian menyatakan frasa "dapat" tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga:

• Kekeliruan Hakim Vonis Leonardi 2,5 Tahun Penjara Berdasarkan Kewajiban Putusan Arbitrase

"Majelis tidak menemukan satu pun bukti baik dalam bentuk transfer dana, penyerahan tunai, penyerahan aset, maupun bentuk penerimaan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk memperkaya diri sendiri," tegas Hakim Anggota Laksda TNI Dr. Nur Sari Baktiana saat membaca putusan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, 27 Agustus 2026.

Akibatnya, terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Dalam putusan tesebut mewajibkan Indonesia membayar tagihan Navayo International AG. Beban pembayaran ini dinilai sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan wewenang terdakwa.

Baca Juga:

• Nilai Surat Tuntutan Cacat Hukum, Pledoi Leonardi Soroti Gugatan MK Soal Lembaga Audit Keuangan

Namun dalam fakta persidangan, LHP BPKP menyebut kerugian negara sebesar Rp306,8 miliar, dalam surat tuntutan angkanya bertambah menjadi Rp349 miliar. Namun dalam putusan berubah lagi, hakim menetapkan kerugian negara tambah menjadi 22,7 juta dolar AS atau sebesar Rp400 miliar (konversi kurs dolar AS Rp17.642).

Di sinilah pihak Leonardi tidak terima putusan tersebut.

Baca Juga:

• Hakim Konstitusi Saldi Isra: Amanat Konstitusi Hanya BPK sebagai Lembaga Audit Keuangan Negara

Untuk itu pihak Leonardi tengah menempuh langkah hukum uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Di mana sesuai pasal 23E ayat 1 UUD 1945 hanya satu lembaga yakni BPK.

"Sampai sekarang tidak ada diakui sebagai hutang yang nyata dan harus dibayar oleh Kemhan atau pemerintah kepada pihak penyedia berdasarkan putusan arbitrase. Artinya pemerintah tidak mengakui keputusan Arbitrase sebagai kewajiban yang harus dibayar," ujarnya.

Baca Juga:

• Leonardi Dituntut 8 Tahun Penjara, Tim Hukum Soroti Pasal Selundupan dalam Surat Tuntutan

Menurut Rinto di atas Leonardi masih ada Presidan, Menteri Pertahanan dan Sekjen Menteri yang memberikan perintah pengadaan proyek tersebut.

"Masalahnya tujuan utama Kejaksaan Agung mengkambinghitamkan Leonardi seorang diri hanya untuk menghentikan langkah Navayo, jadi bukan untuk membuktikan adanya kerugian negara. Mereka tahu negara belum bayar itu diakui dalam dakwaan sehingga jika ini dibilang ada kerugian ini jelas irasional," katanya.

Baca Juga:

• BAP Dua Saksi Identik, Terungkap Kejanggalan Sidang Perkara Satelit Orbit 123 BT

Untuk itu pihaknya meminta Leonardi untuk dibebaskan demi kepastian hukum di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pustaha itu akan menampilkan data dan informasi secara real time yang meliputi enam dimensi Smart City sebagai salah satu tahapan milestone pada proyek perubahan, dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Portal Utama Sistem Terpadu Harmonisasi Data (Pustaha) Kota Pematangsiantar dalam Mendukung Integrasi Layanan, Monitoring Kinerja, dan Penyusunan Kebijakan.

Baca Juga:

• Pembukaan PATKOR MALINDO)-173/26