Pasalnya, usaha peternakan kambing dan gudang pengolahan kotoran lembu menjadi pupuk organik milik BUMDES tersebut di duga kuat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Langsung Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Samosir

Merespons kejanggalan ini, K (63 ) warga setempat mendesak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kecamatan Namorambe serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lapangan.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Langsung Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Samosir

Hingga berita ini diturunkan Pihak Pengelola BUMDES maupun Dinas Terkait di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kecamatan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai legalitas usaha BUMDES Jati KesumaSSA

Timur menjelaskan, Program Kampung Kreatif Sumut Berkah merupakan salah satu upaya Pemprov Sumut mewujudkan pembangunan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi dilakukan secara terpadu dan berbasis kawasan. Program tersebut juga menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut, khususnya dalam mendorong pembangunan berbasis desa.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik Timur Tumanggor sebagai Pj Sekdaprov Sumut, Titip Tiga Pesan

Menurutnya, program tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan indeks desa. Dari ribuan desa di Sumut, masih terdapat desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan intervensi pembangunan.

Karena itu, Timur mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota segera mengusulkan desa dan kelurahan potensial untuk mengikuti proses penjaringan program tersebut. Berdasarkan Data Kepmendes Nomor 342 Tahun 2025, dari 5.417 desa di Sumut, sebanyak 364 desa berstatus mandiri, 1.296 desa maju, 2.529 desa berkembang, 707 desa tertinggal, dan 521 desa sangat tertinggal.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Ajak Ratusan Anak Yatim, Duafa, dan Disabilitas Borong Kebutuhan Sekolah

Timur juga menegaskan bahwa Program Kampung Kreatif Sumut Berkah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara terpadu.

Dalam proses pengajuan, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting. Desa atau kelurahan calon penerima tidak mengajukan proposal secara langsung kepada Pemprov Sumut, melainkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya melakukan pendampingan, pembinaan, memastikan kelengkapan proposal, serta kesiapan rencana transformasi kawasan.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Buka Bimtek PKK se-Sumut, Perkuat Kompetensi Kader dan Dorong Digitalisasi Administrasi

Suib menjelaskan, proposal yang diajukan nantinya akan diverifikasi oleh tim penjaringan yang terdiri atas lintas OPD dan tenaga ahli. Dokumen proposal antara lain harus memuat profil desa, analisis SWOT, potensi desa, konsep pengembangan, rencana program kegiatan, serta rencana penggunaan anggaran.

Setelah proses verifikasi dan penilaian, desa atau kelurahan calon penerima akan ditetapkan pada Oktober 2026. Penetapan secara simbolis direncanakan pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Ajak KORMI Perkuat Gerakan Indonesia Aktif dan Semangat Sport for All

Pemprov Sumut berharap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota segera mendorong desa dan kelurahan yang memiliki potensi untuk mengikuti proses penjaringan. "Harapannya, program Kampung Kreatif Sumut Berkah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan desa di Sumatera Utara," katanya.

Dinas Kesehatan Aceh Selatan menyebut, 12 SPPG tersebut berada dalam tahapan proses yang berbeda. Lima SPPG telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, sedangkan tujuh lainnya belum mencapai nilai minimal dalam penilaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Baca Juga:

• BGN Tutup Ratusan Dapur MBG, 12 SPPG di Aceh Selatan Belum Kantongi SLHS

Dari 12 SPPG yang belum mengantongi SLHS, lima di antaranya telah menjalani penilaian dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.

Baca Juga:

• BGN Tutup Ratusan Dapur MBG, 12 SPPG di Aceh Selatan Belum Kantongi SLHS

Baca Juga:

• Penerima Manfaat, Polres Simalungun Pastikan Keamanan Pangan di Tiga SPPG Bebas Bahan Berbahaya

Dengan demikian, penerbitan SLHS merupakan hasil penilaian terhadap keseluruhan proses penyediaan makanan, bukan semata-mata kondisi fisik dapur SPPG.
Saat ini, sebanyak 19 dari 31 SPPG di Aceh Selatan telah mengantongi SLHS.
Jika lima SPPG yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis tersebut memperoleh sertifikat setelah proses penandatanganan selesai, jumlah SPPG yang mengantongi SLHS di Aceh Selatan berpotensi bertambah menjadi 24.
Adapun tujuh SPPG lainnya masih harus melakukan pembenahan hingga memenuhi standar penilaian IKL.

Baca Juga:

• BGN Tutup Ratusan Dapur MBG, 12 SPPG di Aceh Selatan Belum Kantongi SLHS

Baca Juga:

• Sabu 20,35 Gram Terbongkar di Batang Kuis, Dua Pria Diamankan Polisi

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kasat Resnarkoba AKP Joni H. Pardede, S.H ketika dikonfirmasi wartawan pada hari Jumat 21/8 mengatakan, dari keseluruhan pengungkapan tersebut, Satresnarkoba mengamankan 237,34 gram narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menyita 472,35 gram ganja serta 133 batang tanaman ganja.

Besarnya jumlah tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan menjadi gambaran bahwa upaya pemberantasan narkotika membutuhkan penindakan yang konsisten sekaligus dukungan seluruh elemen masyarakat.
Polres Karo memastikan langkah penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap jaringan maupun individu yang terlibat dalam peredaran narkotika, disertai upaya pencegahan dan edukasi guna melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkoba

Baca Juga:

• Sabu 20,35 Gram Terbongkar di Batang Kuis, Dua Pria Diamankan Polisi

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pelindo Regional 1 terhadap lingkungan, khususnya dalam mendukung pengurangan emisi kendaraan di kawasan pelabuhan. Uji emisi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan agar turut menjaga kualitas udara di lingkungan Pelabuhan Belawan.

Baca Juga:

• Uji Kompetensi 16 Pejabat Deli Serdang Dimulai

Dalam pelaksanaannya, kendaraan yang beroperasi dan memasuki kawasan pelabuhan menjalani pemeriksaan emisi gas buang. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemilik dan pengguna kendaraan untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan.
Pelindo Regional 1 berharap program TJSL tersebut dapat menjadi langkah sederhana namun nyata dalam membangun kesadaran bersama untuk menjaga kualitas udara dan menciptakan kawasan Pelabuhan Belawan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan

Baca Juga:

• Uji Kompetensi 16 Pejabat Deli Serdang Dimulai

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Pungki Handoyo, mengatakan pendekatan pelayanan publik tidak harus selalu berlangsung di balik meja kantor. Menurutnya, kehadiran petugas imigrasi di ruang publik merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Baca Juga:

• 17 Desa di Deli Serdang Jadi Desa Binaan Imigrasi

Melalui Pasporia CFD Sudirman, masyarakat dapat memanfaatkan layanan permohonan paspor tanpa harus menjadikan kunjungan ke kantor imigrasi sebagai satu-satunya pilihan untuk mendapatkan pelayanan.

Seluruh pemohon yang datang berhasil mendapatkan pelayanan, dengan proses pelayanan paspor telah diselesaikan pada pagi hari.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, Imigrasi Belawan gelar layanan program Eazy Paspor di UMA

Berkolaborasi dengan Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar asam urat, dan kadar gula darah.

Bagi Pungki, kolaborasi semacam ini menjadi bagian penting dalam membangun wajah pelayanan pemerintah yang lebih humanis.

Baca Juga:

• Terindikasi TPPO, Imigrasi Sulut Tunda Keberangkatan 500 WNI

Semangat tersebut sejalan dengan transformasi pelayanan keimigrasian yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam setiap inovasi layanan. Pasporia CFD Sudirman menjadi salah satu bentuk bagaimana pelayanan keimigrasian dapat dikemas secara lebih terbuka, komunikatif, dan adaptif terhadap aktivitas masyarakat perkotaan.

Pungki menegaskan bahwa inovasi pelayanan akan terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan imigrasi harus mampu mengikuti perubahan pola aktivitas masyarakat. Kehadiran layanan di ruang publik menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi sekaligus memperkenalkan layanan keimigrasian secara langsung kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Imigrasi Pemalang Perkuat Pengawasan TKA, Layani yang Patuh, Tindak Tegas yang Melanggar

Pasporia CFD Sudirman pada akhirnya tidak sekadar menjadi aktivitas pelayanan paspor di tengah keramaian kawasan Sudirman. Kegiatan tersebut menjadi gambaran bahwa pelayanan keimigrasian dapat hadir dengan pendekatan yang lebih dekat, sehat, ramah, dan humanis.

Baca Juga:

• Imigrasi Pemalang Perkuat PIMPASA, Sasar Calon ABK untuk Cegah Dini TPPO

Pesan tersebut disampaikan Walikota saat membuka acara Peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) Kota Tebingtinggi bertema "Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan" di halaman SMP Negeri 4 Tebingtinggi, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga:

• Sambut HUT RI KE - 81: Ribuan Masyarakat Tebingtinggi Padati Lapangan Merdeka

Selain mengedukasi finansial, Walikota juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus bersemangat menuntut ilmu, menjaga kesehatan, serta mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Funding & Wealth Management PT Bank Sumut, Muhammad Sadli, menyampaikan apresiasinya atas kemitraan strategis yang terjalin erat dengan Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi dalam mendorong literasi keuangan daerah."Kami berterima kasih kepada Pemko Tebingtinggi atas kepercayaannya menjadikan Bank Sumut sebagai mitra transaksi keuangan. Semoga kolaborasi ini dapat terus terjalin demi kemajuan masyarakat, khususnya di Kota Tebingtinggi," tutur Sadli.

Baca Juga:

• Wesly Melalui Staf Ahli Hamdani, Hadiri Penutupan Dikmaba Inf TNI AD

"Kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta yang terdiri dari guru serta pelajar SMP negeri dan swasta se-Kota Tebingtinggi, dengan dukungan sumber dana keseluruhan dari PT Bank Sumut," jelas Safaruddin.Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan buku tabungan Simpel secara simbolis oleh Wali Kota kepada perwakilan siswa, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Camat Tebingtinggi Kota Henci br Siregar, Lurah Rambung Rezi Triandi, serta tamu undangan lainnya dan tim peliputan Diskominfo.(agus)

"Aksi pencurian itu dilakukan aeorang karyawan perusahaan expedisi bersama dua pelaku lagi yang masih dalam pengejaran kita (DPO)," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Inovasi Jangan Sekadar Kejar Penghargaan, Harus Berdampak bagi Masyarakat

Dia melihat sejumlah barang seperti 1 unit televisi 55 inci, 1 laptop, 2 sepatu safety, 1 unit stiur mobil Trinton, 1 catrik Trinton dan 1 Powerstering Triton telah raib.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggotanya segera melakukan penyelidikan, memeriksa rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Baca Juga:

• Motor Hilang dari Ruang Tamu, Jejaknya Berujung di Marketplace Facebook

Bersama tersangka disita barang bukti benda yang dibeli dari uang penjualan hasil curian, yakni 3 celana pendek, 2 celana panjang dan 1 baju kaos.
Tersangka mengakui perbuatannya dilakukan bersama dua temannya dan barang curiannya sudah dijual. Tersangka mendapat bagian Rp 1 juta. Sedangkan dua temannya dibagi Rp 300 ribu," pungkas Kapolsek Medan Area.

Baca Juga:

• Terbukti Korupsi Pengadaan Smartboard, Budi Pranoto Dihukum 7 Tahun 6 Bulan

Aksi tanggap darurat tersebut merupakan bentuk dukungan Hutama Karya dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana yang tersebar di tujuh kabupaten dan satu kota di Pulau Flores. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per Rabu (19/8) pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 59.647 jiwa mengungsi, dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa, sementara 71 orang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi. Kondisi tersebut mendorong pentingnya dukungan berbagai pihak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Berangkatkan 25 Ton Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama untuk Korban Gempa NTT

Bantuan yang disalurkan Hutama Karya mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari bahan pangan, makanan siap konsumsi, air mineral, perlengkapan sanitasi, kebutuhan bayi dan dewasa, hingga obat-obatan dan kebutuhan kesehatan. Dukungan tersebut kemudian dilanjutkan pada Kamis (20/8) melalui penyaluran bantuan tahap kedua berupa terpal dan selimut untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Polda Sumut Berangkatkan 25 Ton Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama untuk Korban Gempa NTT

Selain bantuan logistik, Hutama Karya juga telah mengerahkan 1 unit alat berat untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di Desa Pota, Kabupaten Manggarai Timur. Sementara itu, untuk dua wilayah terdampak lainnya, yakni Ende–Maumere dan Kabupaten Sikka, Perseroan masih melakukan pemetaan lokasi dan kebutuhan di lapangan sebagai dasar penentuan bentuk serta kebutuhan alat berat yang akan dikerahkan.

"Hutama Karya berkomitmen untuk turut mendukung penanganan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyaluran bantuan, kami juga telah mulai mendukung proses pemulihan pascabencana melalui pengerahan alat berat di wilayah terdampak. Untuk wilayah lainnya, kami terus melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan agar dukungan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat," ujar Hamdani.

Baca Juga:

• Gempang Guncang Nusa Tenggara Timur, Apa ada Korban Jiwa...?

Hutama Karya berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam kondisi tanggap darurat bencana. Melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta kolaborasi dengan berbagai pihak, Perseroan mendukung upaya penanganan bencana sekaligus pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak secara bertahap dan berkelanjutan.

Ia mengatakan Innovative Government Award memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana inovasi itu betul-betul membuat kinerja pemerintah semakin efektif dan pelayanan publik semakin baik.

Baca Juga:

• Terbukti Korupsi Pengadaan Smartboard, Budi Pranoto Dihukum 7 Tahun 6 Bulan

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis Simanjuntak melalui Kasubdit III Jatanras, Kompol Jama Kita Purba mengatakan, patroli yang digelar personel sebagai bentuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Langsung Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Samosir

Berdasarkan data yang didapat, menerangkan sebanyak 6.369 kasus kejahatan jalanan seperti curat, curas, curanmor, geng motor, dan begal berhasil diungkap.
Dari pengungkapan ribuan kasus kejahatan jalanan itu personel Polda Sumut dapat mengamankan sebanyak 2.400 pelaku dari berbagai lokasi karena terbukti melakukan perbuatannya.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Langsung Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Samosir

Baca Juga:

• Pameran Foto PFI di Plaza Medan Fair: Rekam Jejak Ketangguhan Sumatra Bangkit dari Bencana

Pada kesempatan tersebut dr M. said Harahap menyampaikan peran pewarta foto saat melakukan liputan bencana, seperti cerita dirinya saat melakukan peliputan bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu.