Pengamanan UNRAS, Wali Kota Wesly Saksikan Sispam Kota Polres Siantar

putra — Thu, 14 May 2026 10:27:00 +0700+0700

MATATELINGA, Siantar :Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan M Hamdani Lubis SH, menyaksikan simulasi sistem pengamanan (Sispam) kota oleh Polres Pematangsiantar di Jalan Merdeka, depan Balai Kota Pematangsiantar, Rabu (13/05/2026) pagi.
Simulasi Sispam Kota bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kota Pematangsiantar.

[adsense]

Simulasi diawali apel pengecekan persiapan yang dipimpin Kapolres AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK. Dalam arahan dan bimbingannya, Sah Udur menegaskan adegan-adegan dalam simulasi merupakan peragaan.
"Saya tekankan, bukan sembarang peragaan,ini pelaksanaan tugas ketika menghadapi situasi sesungguhnya. Tampilkan yang memang menjadi tugas dan kewajiban. Bukan karena ditonton," kata Sah Udur.
Sah Udur mengimbau agar para personel yang terlibat dalam simulasi tersebut melakukan peran masing-masing.
"Tunjukkan kita siap mengamankan unjuk rasa, mulai tahapan hijau, kuning, dan merah," pesannya.
Dalam simulasi, diperagakan adegan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Lalu, personel Polres Pematangsiantar melakukan pengamanan namun situasi semakin memanas, petugas pengamanan ditambah.
Bahkan mengerahkan mobil water cannon. Karena massa semakin banyak dan terjadi tindakan anarkis, personel Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) diturunkan, hingga situasi berangsur tertib dan aman.
Selanjutnya, diperagakan simulasi aksi penjarahan toko oleh massa. Sama dengan sebelumnya, dilakukan pengamanan oleh petugas. Bahkan, dilakukan tindakan terukur.
Simulasi melibatkan personel Polres Pematangsiantar, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan masyarakat.
Hadir Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rinto Leony Manullang SH MH, mewakili Unsur Forkopimda lainnya, Danki 2 Batalyon B Sat Brimob Polda Sumut AKP Laurensius Siahaan, dan para camat. (sip)

Kapolsek Biru-Biru Beberkan Cara Tekan Geng Motor dan Tawuran

admin — Thu, 14 May 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deliserdang:Polsek Biru-Biru terus menggencarkan upaya menekan aksi kriminalitas jalanan dan kenakalan remaja di wilayah hukumnya. Mulai dari tindak pidana 3C (curat, curas dan curanmor), balap liar, geng motor hingga tawuran menjadi fokus penanganan aparat kepolisian.
Hal itu disampaikan Kapolsek Biru-Biru, IPTU Indra Kristian Tamba, S.E., M.H., dalam dialog radio di RRI Medan, Rabu (13/5/2026), dengan tema Peran Polsek Biru-Biru dalam Menekan TP 3C, Balap Liar, Geng Motor serta Tawuran di Wilkum Polsek Biru-Biru.
Dalam dialog tersebut, IPTU Indra menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, Polsek Biru-Biru terus hadir di tengah masyarakat melalui langkah preventif maupun penindakan tegas namun humanis.
"Polsek Biru-Biru berkomitmen menjaga kondusifitas wilayah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam menekan tindak pidana 3C, balap liar, geng motor serta tawuran yang sangat meresahkan," ujar IPTU Indra.
Ia mengungkapkan, pada 22 April 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, personel Polsek Biru-Biru mengamankan 49 pelajar yang melakukan konvoi menggunakan 20 unit sepeda motor. Para pelajar tersebut berasal dari wilayah Biru-Biru, Patumbak, Delitua hingga Kota Medan.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi tawuran maupun gangguan kamtibmas lainnya.
Tak hanya itu, pada 26 April 2026 sekitar pukul 07.30 WIB, Polsek Biru-Biru kembali mengamankan tujuh pelajar asal Biru-Biru. Dari jumlah tersebut, empat pelajar diproses lebih lanjut karena memiliki senjata tajam.
Selain melakukan penindakan, Polsek Biru-Biru juga rutin melaksanakan patroli malam di titik-titik rawan kejahatan dan balap liar guna mempersempit ruang gerak pelaku kriminal.
Dalam dialog radio tersebut, IPTU Indra juga menjelaskan sejumlah faktor penyebab maraknya geng motor di kalangan remaja. Mulai dari kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan negatif, penyalahgunaan media sosial, hingga rendahnya kesadaran hukum.
"Selain itu ada faktor ingin diakui, mencari identitas diri, dan solidaritas kelompok yang salah arah sehingga akhirnya terlibat aksi kekerasan maupun tindak kriminal," katanya.
Menurutnya, keberadaan geng motor membawa dampak serius bagi masyarakat, mulai dari menimbulkan rasa takut, memicu aksi kekerasan dan perusakan, hingga menyebabkan kecelakaan akibat balap liar.
Karena itu, IPTU Indra menekankan bahwa penanganan geng motor tidak bisa hanya dilakukan kepolisian, melainkan membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, sekolah memperkuat pembinaan karakter, serta masyarakat aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.
Sementara itu, pihak kepolisian akan terus meningkatkan patroli rutin, razia, penyuluhan ke sekolah-sekolah serta memperkuat sinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua dan generasi muda, agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan tidak mudah terpengaruh ajakan negatif yang dapat merusak masa depan," pungkasnya.

[adsense]

Bentengi Generasi dari Radikalisme, Densus 88 Ajak Pemprov Sumut dan Polda Sumut Perkuat Kolaborasi Presisi

admin — Thu, 14 May 2026 09:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Di tengah dinamisnya tantangan keamanan nasional, perlindungan terhadap kelompok rentan yakni perempuan dan anak-anak menjadi prioritas utama. Menanggapi hal tersebut, Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Sumatera Utara Densus 88 Anti Teror Polri menginisiasi langkah strategis dengan memperkuat sinergitas lintas instansi guna menciptakan "pagar" perlindungan dari ancaman paham radikal.
"Gerak Cepat dalam Silaturahmi Strategis"
Kasatgaswil Sumut Densus 88 AT Polri, KBP Dr. Didik Novi Rahmanto, S.I.K., M.H., secara maraton melakukan kunjungan kerja dan diskusi mendalam dengan dua instansi kunci di Sumatera Utara, Rabu (13/5/2026).
Dalam agenda pertamanya, KBP Didik bertemu dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumut, Ibu Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si. Diskusi ini menyoroti peran vital lingkungan keluarga dalam mendeteksi dini masuknya pengaruh buruk.
Tak berhenti di situ, koordinasi berlanjut ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sumut, disambut langsung oleh Direktur PPA dan PPO, KBP Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H. Pertemuan ini memfokuskan pada aspek penegakan hukum yang humanis namun tetap tegas sesuai koridor perundang-undangan.
Waspada Fenomena Target Baru: Perempuan dan AnakDalam setiap kunjungannya, KBP Didik menyampaikan peringatan serius mengenai pergeseran pola rekrutmen kelompok radikal.
"Saat ini, perempuan dan anak-anak bukan lagi sekadar pendukung, melainkan telah menjadi target utama perekrutan. Kita harus menyadari fenomena ini agar langkah pencegahan bisa dilakukan secara tepat sasaran," tegas KBP Didik.
Beliau memaparkan bahwa paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) seringkali masuk melalui celah psikologis dan sosial yang kurang terpantau.
Sebagai langkah konkret, Densus 88 AT mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk membentukTim Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk:
Pencegahan Dini: Melalui edukasi masif mengenai bahaya paham IRET.
Penanganan Presisi: Memastikan setiap kasus yang melibatkan perempuan dan anak ditangani sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan regulasi terkait.
Rehabilitasi: Memberikan pendampingan psikologis bagi mereka yang terpapar agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan ideologi yang sehat.
Komitmen Bersama demi Sumut yang Aman
Sinergi ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni belaka, melainkan sebuah aksi nyata dalam menjaga kedaulatan mental generasi muda di Sumatera Utara. Dengan kolaborasi yang presisi antara Densus 88, Polda Sumut, dan Pemprov Sumut, diharapkan tidak ada lagi celah bagi paham radikal untuk merusak masa depan anak bangsa di Bumi Sumatera Utara.
rel

[adsense]

Pacu Percepatan Sekolah Rakyat, Wabup Asahan Ke Jakarta

putra — Thu, 14 May 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Asahan :Dalam rangka memacu percepatan program pembangunan "Sekolah Rakyat" yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Plt Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung dalam siaran persnya menyebutkan saat ini Wakil bupati Asahan Rianto bersama kepala Dinas Sosial Asahan Jutawan Sinaga serta Assisten Administrasi Umum Setdakab Asahan Asrul Wahid sedang berada di Jakarta dalam rangka mengikuti Rakor bersama Kemensos RI membahas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat mengatakan saat ini Wakil buoati Asahan Rianto bersama beberapa pejabat Asahan sedang membahas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, dan pertemuan tersebut merupakan bagian dari tahapan strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan berbasis kerakyatan tersebut.

[adsense]

Lebih lanjut Plt Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung juga mengatakan keikutsertaan Kabupaten Asahan dalam rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Usulan Alternatif Lokasi Potensial Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, di mana Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon lokasi pembangunan, dan dari hasil pembahasan tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen untuk mempersiapkan mulai dari kesiapan lahan, dukungan utilitas, kelengkapan administrasi, hingga koordinasi lintas perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan dalam menyahuti program strategis nasional tersebut.
Wakil Bupati Asahan juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan guna mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Asahan, ungkapnya

[adsense]

Baca Juga:

Bupati dan Wabup Sergai Ajak Buruh Perkuat Sinergi pada Peringatan May Day 2026

Kabarnya, "Pecatan TNI Edarkan Narkoba Polisi Datang"

admin — Thu, 14 May 2026 08:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Pria yang disebut-sebut pecatan anggota TNI disergap personel Satres Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Pelita, Komplek Alpokat Asri Blok AA Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Sunggal.
Dari tangan pria paruh baya berinisial HB (59) warga Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menyita sabu seberat 16 gram.
Selain menyita 16 gram sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa uang diduga hasil penjualan narkoba.Saat penangkapa, petugas kepolisian Polrestabes Medan didamping Kepala Lingkungan (Kepling) setempat bernama Juan Raja Aritonang (29).
Juan saat dikonfirmasi wartawan Rabu (13/5/2026), membenarkan penangkapan salah satu warganya. "Ya benar, ada seorang warga saya diamankan petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan, pada Kamis (16/4/26) lalu, dia berinisial HB," ujarnya.
Saat penangkapan sebut Juan, dirinya melihat dan menyaksikan HB diamankan personel Satres Narkoba Polrestabes Medan.Masih kata Juan, dirinya melihat langsung beberapa paket sabu yang disita dari HB.
Diterangkan Kepling, bahwa HB terbilang tertutup, karena sama sekali tidak bergaul, termasuk dengan keluarganya yang jarang terlihat berbaur bersama warga.
"Dia baru sekitar tiga atai empat bulan tinggal di lingkungan sini. Orangnya tertutup. Sejak pindah sampai dia diamankan polisi belum ada melapor," akunya.
Selain dikenal tertutup, HB juga jarang terlihat di rumah.
Disehariannya, HB kerap keluar dari rumah jam 11 siang, dan pulang ke rumah pada malam hari.
"Aktivitasnya sering keluar rumah, dan malam pulang ke rumah. Sejak pertama pindah, pada saat penangkapan itu saya ketemu dengan dia. Kalau di rumah jarang nampak, dan gak pernah ada kumpul - kumpul ama warga," kata Juan.
Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, yang beberapa kali dikonfirmasi wartawan, hingga beritanya ini tayang pada Rabu (13/5/2026) menjelang belum juga memberikan keterangan secara resmi.

[adsense]

Baca Juga:

Kabarnya, Peredaran Narkoba "Marak" Beredar di Desa Patumbak ll

Sudah Dua Kali, Kotak Amal Masjid Agung Rantauprapat Digondol Maling

admin — Thu, 14 May 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Rantauprapat: Sudah dua kali, maling "gondol" tabung amal jamaah di Masjid Agung, Jalan A Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu.

"Dari dua kali peristiwa maling menggondol tabung amal tersebut, terekam CCTV, singkatan dariClosed-Circuit Television(televisi sirkuit tertutup)", Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rantauprapat, H Syam Hasri SH, kepada media onlinehttps://matatelinga.com, Rabu (13/5/2026) siang.

[adsense]

Menurut dia, dari dua kejadian itu, pelakunya diperkirakan, anak tanggung berusia belasan tahun.

Disebutkannya, maling spesialis tabung amal itu, diperkirakan masuk dari pintu masjid bagian depan. Dan tabung amal yang dicuri tersebut, juga dekat pintu masuk bagian depan.

[adsense]

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, 2 Ekor Lembu Hilang

H Syam Hasri menambahkan, pelaku kemungkinan sudah mempelajari situasi masjid. Dia masuk sekitar pukul 10.00 WIB pagi. Saat petugas kebersihan sedang menyapu, bagian belakang masjid.

Peristiwa "maling" masuk masjid, terakhir Kamis (7/5/2026) barusan. Uang yang ada dalam kotak, sekitar Rp 500 ribu. "Biasanya, penghitungan uang dalam kotak, dilakukan sekali seminggu, setiap Kamis malam", tambahnya.

[adsense]

Dia menjelaskan, kotak amal di Masjid Agung, memang relatif kecil. Sehingga, maling mudah membawanya dan memasukkan kedalam tas yang dibawa pelaku.

Kedepan ujar Syam Hasri, kotak amal, akan diperbesar dan pengamanan ditingkatkan. Menghindari kejadian serupa, terulang kembali.

[adsense]

Baca Juga:

5 Kali Beraksi untuk Beli Narkoba Dua Maling Motor Satpol PP Ditangkap di Tempat Hiburan

Miliki Potensi Besar, Medan Terus Tumbuh Menjadi Kota Metropolitan Berbasis Teknologi

admin — Thu, 14 May 2026 08:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan:Sebagai miniaturnya Indonesia, Kota Medan memiliki potensi besar menjadi kota metropolitan berbasis teknologi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Direktur Eksekutif/Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam beserta jajaran pengurus Pijar Foundation, di Balai Kota, Rabu (13/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Rico Waas menjelaskan kota Medan terus berkembang dengan segala potensi yang dimiliki. Maka dari itu, inovasi teknologi sudah menjadi keharusan untuk diterapkan. Apalagi Medan merupakan pintu gerbang bagian barat Indonesia, yang menjadikannya sebagai wilayah strategis pembangunan program-program nasional.
"Misalnya pembangunan SPPG yang ditargetkan sebanyak 255 unit untuk menjangkau 700 ribu anak,"kata Rico Waas.
Selain itu bilang Rico Waas, Kota Medan juga dipilih sebagai lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), dan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).
"inovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita bisa menyandingkannya dengan penerapan teknologi agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat," bilang Rico Waas.
Terkait dengan permasalahan banjir, orang nomor satu dijajaran Pemko Medan itu memetakan dua tantangan utama penyebab banjir di Kota Medan. Pertama banjir kiriman dari hulu dan kedua banjir rob.
"Dengan kondisi seperti ini kita mendorong adanya self emergency (kesiapsiagaan mandiri) bagi masyarakat,"ujar Rico Waas.
Sebelumnya Direktur Eksekutif/Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Alwis Rustam melaporkan bahwa Medan bersama Malang telah dipilih sebagai kota percontohan untuk program Pijar Foundation.
Menambahkan pernyataan itu, Cynthia Krisanti selaku Direktur Inovasi Pijar Foundation, memaparkan beberapa solusi inovatif yang akan dibawa ke Medan.
"Kami memiliki teknologi inovasi di sektor Kesehatan, Iklim, Kebencanaan, lansia, hingga ketahanan pangan,"jelasnya.
Dengan integrasi teknologi pada program-program strategis, Medan tidak hanya akan tumbuh secara fisik, tetapi juga menjadi kota yang lebih tangguh, cerdas, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

[adsense]

Pengedar Sabu Tak Berkutik

putra — Thu, 14 May 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Sat Resnarkoba Mapolres Tebingtinggi akhirnya berhasil menangkap seorang pengedar narkotuka jenis sabu-sabu yang selama ini di ketahui sudah lama beroprasi sebagai pengedar.

[adsense]

Dalam penggerebekan yang terjadi pada Senin pagi (11/5/2026), petugas mengamankan seorang pria berinisial RC (38) dari sebuah rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebingtinggi.Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.
"Dengan cepat laporan tersebut ditindaklanjuti tim Sat Resnarkoba dengan langsung melakukan penyelidikan", sebut Kasat Resnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy R. Sitorus, SH pada Rabu (13/5/2026).Sekitar pukul 07.00 Wib, personel Sat Resnarkoba bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria yang diketahui berinisial RC (38) yang berada di dalam rumah tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,86 gram, dua bungkus plastik klip yang telah dirobek menjadi empat bagian, 20 plastik klip kosong yang digunakan untuk mengemas narkotika, serta satu unit handphone.Hasil pemeriksaan awal mengarah bahwa pelaku RC merupakan pengedar yang sudah lama beroperasi. Diperkuat dengan pengakuan pelaku yang mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial A yang saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian.
Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi guna menjalani proses hukum lebih lanjut."Saat ini pelaku sudah mendekam di RTP Polres Tebingtinggi atas perbuatannya. Dan Polres Tebingtinggi menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba", pungkas AKP Jimmy Sitorus

[adsense]

Peserta Uji Ahli K3 Umum Ungkap Pentingnya Kompetensi K3 di Dunia Industri

admin — Thu, 14 May 2026 07:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta:Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semakin menjadi perhatian di dunia industri seiring meningkatnya tuntutan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi. Penguatan kompetensi di bidang ini pun menjadi penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman sekaligus produktif.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang K3 melalui Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum.
"Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi juga memastikan calon Ahli K3 memahami norma dan prinsip K3 agar mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan produktif," ujar Ismail di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum Batch 2 dilaksanakan pada 12–13 Mei 2026 dan diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Surabaya, dan Makassar.
Salah satu peserta, Syibro Ihmi (29), asal Lamongan, mengatakan kompetensi K3 menjadi kebutuhan penting bagi tenaga kerja yang ingin memasuki dunia industri.
"Untuk memasuki dunia industri diperlukan kompetensi di bidang K3. Karena itu saya mengikuti kegiatan ini agar memahami dan menguasai penerapan K3 di tempat kerja," ujarnya.
Menurutnya, tantangan penerapan K3 di lingkungan kerja masih cukup besar, terutama terkait kesadaran dan kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam menjalankan standar keselamatan kerja.
"Kadang pekerja maunya yang praktis dan tidak mau repot, padahal keselamatan kerja itu sangat penting. Dari pengalaman saya, masih ada tempat kerja yang belum optimal dalam penerapan K3, seperti perlengkapan APD yang belum lengkap," katanya.
Ia menilai peran Ahli K3 tidak hanya memahami regulasi dan aspek teknis, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya keselamatan kerja melalui edukasi kepada pekerja.
Peserta lainnya, Aidil Cahyadi (23), asal Makassar, mengatakan tantangan selama mengikuti pembinaan dan evaluasi adalah membagi waktu antara pekerjaan dan proses pembelajaran, termasuk memahami cakupan regulasi K3 yang luas.
"Namun tantangan tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang," ujarnya..
Menurut Aidil, kegiatan sertifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan keselamatan kerja di lingkungan industri.
"Kegiatan ini sangat penting karena membantu kami memahami penerapan K3 di tempat kerja, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktiknya secara langsung," katanya.

[adsense]

Jelang Idul Adha, 2 Ekor Lembu Hilang

putra — Thu, 14 May 2026 07:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Seorang pemilik 2 ekor lembu harus lemas saat di ketahui 2 ekor lembu miliknya hilang dari kandang, beruntung lembu tersebut bisa kembali setelah 24 jam berkat tim opsnal Sat Reskrim Mapolres Tebingtinggi berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak lembu tersebut.

[adsense]

Hal inilah yang di alami Dedi warga Jalan Meranti Lk V, Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, selaku pemilik lembu yang hilang di gondol maling pada pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 03.30 WIB. Yang selanjutnya hal tersebut di laporkan ke Mapolres Tebingtinggi.
Menindak lanjuti hal tetsebut, Polres Tebingtinggi melalui tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian ternak tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Iptu Dr. Herikson P. Siahaan, SH,MH dalam keterangan persnya, Rabu (13/5/2026), membenarkan bahwa tim Jatanras berhasil mengamankan tersangka seorang pria berinisial AP (19), warga Desa Sibulan Kecamatan Tebing Syahbandar yang telah mencuri dua ekor lembu milik korban, yang baru mengetahui kalau 2 ekor lembunya hilang setelah diberitahu oleh keponakannya.Mendapat informasi tersebut, korban langsung memeriksa kandang ternaknya dan melakukan pencarian di sekitar lokasi.
Saat dilakukan pencarian, korban bertemu dengan warga yang mengaku sempat melihat sebuah mobil Grand Max melintas dengan kecepatan tinggi yang membawa ternak lembu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20 juta dan kemudian melaporkannya ke Polres Tebingtinggi.
Menerima laporan tersebut, tim Jatanras Elang Sakti yang dipimpin Ipda NJ. Silalahi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta penyelidikan secara intensif.
"Hasilnya, pada Senin (11/5/2026) pukul 00.30 Wib, petugas berhasil mengamankan tersangka di kediamannya. Polisi juga menemukan dua ekor lembu milik korban di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah pelaku", ungkap Iptu Herikson Siahaan.
Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tebingtinggi guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 477 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

[adsense]

Lapas Narkotika Jakarta Mantapkan Pilot Project Pembinaan Entrepreneur bagi Warga Binaan

admin — Thu, 14 May 2026 07:15:00 +0700+0700

MATATELINGA - Jakarta : Kalapas Narkotika Jakarta, Syarpani, menegaskan komitmennya untuk menjadikan lembaganya sebagai pelopor pembinaan kewirausahaan di lingkungan pemasyarakatan. Komitmen tersebut semakin nyata ketika Lapas menggelar seminar bertajuk "Dari Binaan Jadi Entrepreneur" yang melibatkan seluruh petugas serta perwakilan warga binaan se-Jakarta.

[adsense]

Langkah ini sekaligus menandai kesiapan Lapas Narkotika Jakarta menjadi pilot project pembinaan entrepreneur yang akan dituangkan dalam buku panduan resmi oleh surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Syarpani menekankan bahwa pembinaan di Lapas tidak berhenti pada pemberian keterampilan teknis. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan mentalitas usaha dan kemampuan berbisnis agar warga binaan mampu berdiri di atas kaki sendiri setelah kembali ke masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Kurir Sabu Digelang ke Polres Tebingtinggi

"Kami ingin mereka pulang sebagai pribadi yang siap memulai usaha, bukan sekadar siap bekerja. Mentalitas wirausaha itu harus dibentuk sejak di dalam," ujarnya.

Keseriusan itu tercermin dari jejaring kemitraan yang terus diperluas. Pada unit garmen dan butik, produk yang dihasilkan warga binaan dikembangkan dan dipasarkan melalui kerja sama dengan berbagai mitra.

[adsense]

Pola serupa diterapkan pada unit ayam petelur dan budidaya ikan lele, di mana mitra turut memberikan transfer pengetahuan sekaligus dukungan pemasaran. Sebagian keuntungan usaha dikembalikan kepada warga binaan dalam bentuk premi atau upah sebagai motivasi sekaligus penghargaan atas kerja mereka.

Di sisi hilir, Lapas menjalin kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan BRI Jatinegara untuk membuka akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi warga binaan yang telah bebas. Dukungan ini memungkinkan mereka memulai usaha dengan modal legal dan memadai.

[adsense]

Baca Juga:

JNE Kecam Aksi Pembegalan Kurir di Bandung, Berikan Apresiasi kepada Ksatria JNE

Sementara itu, HIPMI di bawah KADIN siap memantau perkembangan usaha para alumni dan menampung hasil produksi mereka di pasar luas.

Untuk memastikan pembinaan berlangsung utuh, Lapas turut memperkuat aspek kerohanian sesuai keyakinan masing-masing warga binaan. Pendekatan ini dirancang agar mereka tidak hanya terampil dan memahami praktik usaha, tetapi juga memiliki karakter, ketahanan mental, dan kesiapan moral sebagai calon pelaku usaha.

[adsense]

Dengan mengusung moto "Dari Warga Binaan Jadi Entrepreneur", Lapas Narkotika Jakarta ingin menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah ruang pemulihan sekaligus persiapan masa depan, bukan sekadar tempat menjalani hukuman.

Program ini diharapkan menjadi rujukan nasional bagi model pembinaan yang produktif, humanis, dan berjangka panjang bagi para warga binaan.

[adsense]

Baca Juga:

Kuras ATM Korban , Pasangan Maling Tas Ditangkap Polisi

Kadis PMD Asahan Buka Pelatihan TP.PKK Kecamatan

putra — Thu, 14 May 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Asshan :Bupati Asahan yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) membuka kegiatan Pelatihan Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Tahun 2026 yang berlangsung Di Aula Hotel Antariksa Kisaran.
Bupati Asahan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan Darwinsyah Lubis dalam keterangannya mengatakan atas nama bupati Asahan pada Rabu 13 Mey 2026, kami selaku kepala dinas PMD secara resmi membuka pelatihan TP.PKK kecamatan yang berada di Asahan, dalam pesan tertulis yang disampaikan bupati berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius dan bersungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman melalui sesi berbagi (sharing session), dan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, motivasi, dan keterampilan pengurus PKK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, khususnya dalam bidang tertib administrasi mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut Kadis PMD Darwinsyah Lubis mengatakan para peserta pelatihan ini juga didorong untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi guna mendukung administrasi PKK yang lebih baik, efektif, dan seragam dalam format data.Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pengurus TP PKK untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kapasitas organisasi demi terwujudnya kader-kader PKK yang berkualitas, serta para narasumber diharapkan dapat memberikan materi pelatihan dengan metode yang praktis dan mudah dipahami oleh seluruh peserta.
Sementara ketua TP.PKK Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik juga mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader PKK di tingkat kecamatan agar lebih adaptif, kreatif, dan profesional dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Pelatihan tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kapasitas pengurus PKK dalam melaksanakan program kerja di wilayah masing-masing, serta dalam pelatihan ini diharapkan kader PKK untuk memahami tentang tertib administrasi yang merupakan kunci kredibilitas gerakan PKK sehingga seluruh kegiatan dan data organisasi dapat tersusun dengan baik dan seragam.Ketua TP.PKK juga berharap kader PKK untuk melakukan inovasi Program danPengurus PKK diminta untuk tidak terpaku pada rutinitas, melainkan mampu menggali dan mengembangkan potensi khas di setiap kecamatan, ungkapnya

[adsense]

Baca Juga:

Dua Kecamatan Enggan Kirimkan Peserta Jamcab Asahan, Jadi Perhatian Bupati

Gejolak Harga Minyak, Gangguan Jalur Pelayaran, Hingga Tekanan Pasok Pangan

admin — Thu, 14 May 2026 06:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Filipina:Dalam struktur global seperti ini, ketahanan ASEAN tidak lagi ditentukan oleh jarak geografis dari pusat krisis, melainkan oleh seberapa kuat keterhubungannya dengan sistem dunia yang kian kehilangan kemampuan menstabilkan diri.
Kesadaran bahwa risiko eksternal kini telah menjadi kondisi permanen mulai terlihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Pertemuan itu menandai perubahan cara pandang kawasan terhadap sifat ancaman yang dihadapi.
Hal yang mengemuka bukan lagi sekadar konsensus kebijakan, melainkan pengakuan bahwa ketahanan kini harus dibangun di tengah dunia yang menjadikan ketidakstabilan bukan sebagai pengecualian, tetapi kondisi dasar yang membentuk arah ekonomi global.
Krisis di Timur Tengah kembali menjadi cermin bahwa Asia Tenggara tidak berada di pinggiran sistem global, melainkan terhubung erat dengan jaringan energi dan pangan dunia yang kini bergerak semakin volatil, saling terkait, dan sulit diprediksi.
Gejolak harga minyak, gangguan jalur pelayaran, hingga tekanan pada rantai pasok pangan tidak lagi sekadar menjadi efek samping geopolitik. Semua itu telah berubah menjadi saluran langsung yang meneruskan instabilitas politik menjadi guncangan ekonomi lintas kawasan.
Kesepakatan memperkuat energi dan pangan kawasan menunjukkan pergeseran penting, dari pendekatan sektoral menuju pengelolaan risiko yang melihat energi, pangan, dan logistik sebagai satu rantai ketergantungan yang saling terhubung.
Namun, perubahan cara pandang itu belum diikuti transformasi kelembagaan yang setara. Agenda seperti cadangan pangan regional, interkoneksi energi, dan koordinasi logistik memang menunjukkan arah integrasi, tetapi masih berhenti pada desain koordinatif tanpa kemampuan eksekusi tunggal saat krisis datang.
Sebagian besar instrumen ASEAN masih bergerak dalam logika nasional yang disejajarkan, belum menjadi kapasitas kolektif yang mampu bertindak serempak. Persoalan kawasan kini bukan lagi kekurangan kesepakatan politik, melainkan absennya mesin bersama yang mampu mengubah konsensus menjadi tindakan cepat.
Prinsip konsensus yang selama ini menopang stabilitas politik ASEAN, pada saat yang sama juga menciptakan inersia struktural. Kawasan bergerak dalam ritme diplomasi yang lambat, sementara pasar energi global bereaksi terhadap ketidakpastian hanya dalam hitungan jam.
Jurang antara ritme politik ASEAN dan kecepatan ekonomi global semakin memperlihatkan batas adaptasi institusional kawasan.
Indonesia muncul sebagai salah satu pendorong utama integrasi fungsional, terutama di sektor energi dan pangan yang kini saling bergantung secara sistemik. Dorongan ini mencerminkan kesadaran bahwa ketahanan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai kumpulan kebijakan nasional, melainkan sistem kolektif yang membutuhkan sinkronisasi lintas negara.
Namun, setiap langkah menuju integrasi yang lebih dalam selalu berbenturan dengan prinsip mendasar ASEAN, yakni kedaulatan nasional dalam pengelolaan sektor strategis. Akibatnya, integrasi bergerak dalam kompromi yang stabil secara politik, tetapi tidak cukup cepat untuk merespons volatilitas global yang bergerak seketika.
ASEAN sesungguhnya tidak kekurangan instrumen kebijakan. Skema cadangan pangan regional dan kerja sama energi tetap relevan, tetapi lebih berfungsi sebagai penyangga awal ketimbang arsitektur ketahanan yang benar-benar terintegrasi.
Ketika gangguan terjadi secara simultan pada sektor energi, pangan, dan logistik, respons kawasan tetap terfragmentasi dalam jalur nasional yang berjalan paralel.
Di titik inilah, batas paling nyata ASEAN terlihat. Kawasan ini masih beroperasi sebagai ruang koordinasi antarnegara, bukan sebagai entitas yang mampu bertindak sebagai satu sistem saat tekanan memuncak.
Indonesia berupaya menggeser keadaan tersebut melalui gagasan ketahanan sebagai proyek integrasi lintas sektor dan lintas negara. Namun, struktur ASEAN sendiri membatasi transformasi itu karena setiap langkah harus melewati negosiasi politik yang panjang dan berlapis.
Hasilnya adalah arsitektur ketahanan yang koheren secara naratif, tetapi belum pernah benar-benar diuji sebagai respons tunggal dalam menghadapi krisis simultan.
Krisis Timur Tengah mempercepat pengungkapan batas tersebut, dan memperlihatkan bahwa dunia kini bergerak lebih cepat daripada institusi regional yang berupaya mengelolanya.
Masalah ASEAN bukan terletak pada ketiadaan kesadaran risiko, melainkan pada ketidakseimbangan antara arsitektur politik yang dibangun untuk stabilitas dan sistem global yang kini bergerak melalui disrupsi.
Stabilitas yang selama ini menjadi kekuatan ASEAN justru perlahan berubah menjadi batas adaptasi dalam dunia yang tidak lagi stabil.
Ketahanan kini tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai koordinasi kebijakan. Ia menuntut kemampuan merespons krisis simultan tanpa kehilangan kohesi internal.
Namun, ASEAN masih bekerja dalam logika lama, di mana konsensus tetap menjadi syarat legitimasi meski tidak lagi kompatibel dengan kecepatan krisis global.
Di antara dua logika itu, ASEAN terlalu terhubung untuk menghindari dampak global, tetapi belum cukup terintegrasi untuk merespons sebagai satu sistem. Dalam konteks seperti ini, keterlambatan bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berubah menjadi risiko itu sendiri.
Ketika energi, pangan, dan logistik telah menyatu dalam satu ekosistem kerentanan, ketahanan menuntut integrasi yang bekerja sebagai satu mesin kebijakan. Namun, integrasi semacam itu berbenturan langsung dengan fondasi politik ASEAN.
Di sinilah letak paradoks paling mendasar kawasan ini: stabil secara politik, tetapi terbatas secara adaptif. Setiap krisis hanya memperjelas kesenjangan yang telah lama ada tanpa otomatis melahirkan perubahan mendasar, dikutp Antara.
ASEAN kini menghadapi pilihan yang makin sempit: beradaptasi secara mendasar atau perlahan kehilangan relevansi di tengah sistem global yang berubah lebih cepat daripada kapasitas institusinya.
Ketahanan tidak lagi diukur dari jumlah kesepakatan yang dihasilkan, melainkan dari kemampuan mengubahnya menjadi tindakan kolektif yang tepat waktu. Tanpa itu, ketahanan hanya akan menjadi konsep politik yang rapi di atas kertas, sementara realitas global terus bergerak melampaui kemampuan institusi untuk mengejarnya.
Pada akhirnya, pertanyaan bagi ASEAN bukan lagi apakah kawasan ini memahami risiko global, melainkan apakah ia mampu bertindak sebagai satu sistem di tengah dunia yang tak lagi memberi ruang bagi keterlambatan?

[adsense]

Dipimpin Ketua MBI Labuhanbatu, Keluarga Budhayana Gelar Bakti Sosial di Panti Jompo Dinsos Sumut

putra — Thu, 14 May 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Rantauprapat : Menyambut Hari Raya Waisak 2026 (2570 BE), dipimpin Ketua Majlis Budhayana Indonesia (MBI) Labuhanbatu, nyonya Fie Kim, serta didampingi Eddy Man Lim / Achun, ummat Budha di daerah ini, menggelar bakti sosial di Panti Jompo Rantauprapat, Rabu (13/5/2026) pagi.
Rombongan yang melakukan bakti sosial itu, merupakan relawan dari Keluarga Budhayana Indonesia (KBI), Majlis Budhayana Indonesia (MBI), Wanita Budhayana Indonesia (WBI), dan Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat.

[adsense]

Panti jompo yang kini dikenal bernama Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rantauprapat (bagian dari UPTD Kisaran-Rantauprapat), berlokasi di Jalan Dewi Sartika,Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan.
Menurut Ketua MBI Labuhanbatu, nyonya Fie Kim, bakti sosial di panti jompo ini, umat Buddha Labuhanbatu, memberikan bantuan, berupa paket kebutuhan harian penghuni panti.
"Setiap paket berisikan sabun cuci, sabun mandi, odol, gula putih, .teh, kopi. dan obat-,obatan, untuk 32 orang lansia penghuni Panti Jompo", ucapnya.
Disebutkan nyonya Fie Kim, pemberian bantuan ini, sebagai bukti kepedulian umat Budha dalam menghadapi hari Raya Waisak, kepada sesama umat manusia.
Harapannya, kiranya bantuan ini membawa manfaat kepada warga penghuni panti jompo, yang kini sudah berusia lanjut tersebut.
Diakhir keterangannya, nyonya Fie Kim menyebutkan, bantuan tersebut langsung diterima pihak pengelola anti jompo. Dihadiri warga penghuni panti jompo.

[adsense]

Baca Juga:

Polres Batu Bara Ungkap 4 Kasus Narkoba, 5 Tersangka dan Puluhan Gram Sabu Diamankan

Mampukah Eks Mendikbudristek Membayar Tuntutan Jaksa Bayar Rp 5,6 triliun

admin — Thu, 14 May 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta:Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut Jaksa membayar uang pengganti senilai Rp 5,6 triliun dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022.
Tuntutan itu merupakan tambahan dari pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nadim Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti," kata jaksa Roy Riady saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 13 Mei 2026.
Uang pengganti yang dituntut oleh jaksa sebesar Rp 809 miliar dan Rp 4,8 triliun. "Yang merupakan harta kekayaan Terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi," ujar jaksa.
Jika Nadiem tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh kejaksaan. Kemudian, apabila harta benda Nadiem tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
Nadiem mempertanyakan tuntutan uang pengganti tersebut. "Mungkin karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya," ujarnya kepada wartawan seusai sidang.
Mantan menteri itu juga mengaku tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti. "Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu enggak sampai Rp 500 miliar," tuturnya.
Jaksa hanya menggunakan puncak nilai kekayaannya sebagai patokan. Jumlah yang dijadikan acuan adalah nilai harta Nadiem ketika Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) saham PT Gojek Indonesia, perusahaan yang Nadiem dirikan.
Nadiem menuturkan angka kekayaannya saat IPO saham Gojek saat itu sebagai "tidak riil" atau "fiktif", karena hanya dimilikinya selama sementara. "Dia (jaksa) menggunakan angka itu lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu,".
Ia mengatakan uang yang ia peroleh adalah kekayaan sah yang "tidak ada hubungannya" dengan kasus Chromebook. "Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum,"sebutnya.
Dalam tuntutan, jaksa menyakini Nadiem telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa lainnya yaitu Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan.
Menurut jaksa, Nadiem telah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya, dalam dakwaan, jaksa menyebut Nadiem memperkaya diri sendiri sebesar Rp 809,59 juta. Ia juga didakwa memperkaya 12 perusahaan swasta vendor Chromebook, dikutip laman msn.
Menurut jaksa, pemilihan Chromebook dilakukan semata-mata untuk kepentingan bisnis Nadiem agar Google meningkatkan investasi dan penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikan oleh Nadiem. Setelah Gojek dan Tokopedia melakukan merger pada 2021, PT AKAB dikenal sebagai PT GoTo Gojek Tokopedia. Google tercatat sebagai salah satu rekan bisnis lama Gojek sebelum merger dengan Tokopedia.
Jaksa menilai pengadaan Chromebook ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun. Angka itu terdiri dari Rp 1,5 6 triliun dari pengadaan laptop Chromebook sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta 44,054 juta dolar Amerika Serikat (US$ 44.054.426) atau setara dengan Rp 621,38 miliar (berdasarkan kurs terendah pada Agustus 2020-Desember 2022) akibat pengadaan Chrome Device Management.

[adsense]

Baca Juga:

Budi Prasetyo : Sedang Dalami Rangkap Jabatan Mulyono Kepala KPP

Cahaya Listrik PLN Membawa Bahagia dan Akhiri Penantian Panjang Warga Dusun Untemungkur

putra — Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Tapanuli Tengah :Penantian panjang masyarakat Dusun Untemungkur, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, akhirnya berbuah terang. Setelah puluhan tahun hidup dengan keterbatasan akses kelistrikan, warga kini dapat menikmati aliran listrik PLN yang resmi menyala melalui Program Listrik Desa atau Lisdes.
Penyalaan listrik tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., bersama Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sibolga, Bachtiar. Momen ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat Dusun Untemungkur yang selama bertahun-tahun menanti hadirnya listrik andal di wilayah mereka.

[adsense]

Selama ini, tantangan utama untuk menjangkau Dusun Untemungkur adalah akses menuju lokasi. Warga setempat sebelumnya hanya dapat mencapai dusun tersebut melalui jalur perahu. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan kelistrikan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, akses jalan menuju Dusun Untemungkur mulai terbuka. Terbukanya akses tersebut menjadi faktor penting yang memudahkan mobilisasi material, peralatan, dan petugas PLN dalam membangun jaringan listrik hingga ke wilayah tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Air Bersih Kini Mengalir di Masjid Al Hikmah Kalangan, Terima Kasih pun Mengalir untuk PLN

Sebelum jaringan listrik permanen hadir, PLN juga telah memberikan bantuan layanan listrik berbasis energi surya melalui program SuperSUN. Bantuan tersebut menjadi solusi awal untuk memenuhi kebutuhan penerangan dasar masyarakat, sembari menunggu kesiapan pembangunan jaringan listrik PLN secara menyeluruh.

Bagi warga Untemungkur, listrik bukan sekadar penerangan. Listrik menjadi harapan baru untuk meningkatkan kualitas hidup, mendukung aktivitas belajar anak-anak, memperkuat produktivitas keluarga, serta membuka peluang ekonomi desa agar dapat tumbuh lebih baik.

[adsense]

Suasana haru menyelimuti warga saat lampu mulai menyala di rumah-rumah mereka. Masyarakat yang selama ini mengandalkan penerangan seadanya kini dapat merasakan manfaat listrik secara langsung.

"Selama 80 tahun kami belum pernah merasakan listrik. Baru kali ini Bupati Tapanuli Tengah datang langsung melihat kondisi kami di pelosok," ujar salah seorang tokoh masyarakat, Saroha Hutagalung, dengan penuh haru.

[adsense]

Baca Juga:

Terangi Rumah Ibu Atik, PLN Sumut Hadirkan Harapan Lewat Program Light Up The Dream

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta PLN UP3 Sibolga atas dukungan dan kerja sama dalam menghadirkan listrik bagi masyarakat Dusun Untemungkur. Menurutnya, penyalaan listrik ini menjadi awal baru bagi masyarakat untuk bergerak menuju kehidupan yang lebih baik.

"Ini menjadi awal baru bagi masyarakat Untemungkur. Semoga listrik ini menjadi cahaya menuju kehidupan yang lebih baik, mendukung pendidikan anak-anak, dan menggerakkan ekonomi desa," ujar Masinton.

[adsense]

Sementara itu, Manager PLN UP3 Sibolga, Bachtiar, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut merupakan bagian dari Program Pemerintah Pusat melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2025. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 14,14 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah sepanjang 11 kilometer sirkuit (kms), serta 5 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 300 kilovolt ampere (kVA).

Bachtiar menyampaikan, keberhasilan penyalaan listrik di Dusun Untemungkur tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh insan PLN yang bekerja di lapangan. Terbukanya akses jalan dalam beberapa bulan terakhir turut mempercepat proses pembangunan jaringan, sehingga listrik PLN dapat segera dinikmati masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Geger! Poldasu Incar Dugaan Korupsi Miliaran Proyek SPKLU di PLN UID Sumut

"PLN berkomitmen menghadirkan energi listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penyalaan listrik di Dusun Untemungkur ini bukan hanya keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara bersama PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bachtiar.

Program Lisdes menjadi salah satu upaya strategis pemerintah bersama PLN untuk mempercepat pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah yang belum menikmati layanan kelistrikan secara optimal. Melalui program ini, PLN terus memperluas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar manfaat listrik dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke daerah terpencil.

[adsense]

Kini, cahaya lampu di rumah-rumah warga Dusun Untemungkur menjadi tanda dimulainya babak baru kehidupan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman, aktivitas keluarga menjadi lebih produktif, dan masyarakat memiliki harapan baru untuk mendorong kemajuan desa.

Setelah puluhan tahun menanti, Dusun Untemungkur tidak lagi hidup dalam gelap. Terang listrik PLN kini hadir membawa harapan, semangat, dan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik telah dimulai.

[adsense]

Baca Juga:

SPKLU PLN Presisi Ultra Fast Charging Pertama di Lingkungan Polda se-Indonesia Resmi Beroperasi di Polda Sumut

Agie Bukit

[adsense]

Melalui Komsos, Babinsa Mamut Perkuat Kesadaran Warga Bahaya Hoaks dan Disinformasi

admin — Thu, 14 May 2026 05:45:00 +0700+0700

MATATELINGA,Senayang, Lingga:Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi bohong, Babinsa Desa Mamut, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Sertu M. Hasan Mubarok melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama warga RT 03/RW 01 Desa Mamut, yakni Bapak Ahmad dan Ibu Romah.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial TNI AD guna memperkuat hubungan silaturahmi dan membangun ketahanan masyarakat di tengah perkembangan arus informasi digital yang semakin pesat.
Pada kesempatan tersebut, Babinsa membahas maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang beredar luas melalui media sosial maupun aplikasi pesan singkat. Sertu M. Hasan Mubarok menghimbau agar masyarakat selalu bersikap bijaksana, teliti, dan tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang diterima sebelum memastikan sumber dan kebenarannya. Menurutnya, kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
"Sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu menyaring setiap informasi dengan cerdas dan bertanggung jawab. Jangan mudah terpancing berita yang belum jelas sumbernya, apalagi yang mengandung unsur provokasi dan dapat memecah belah persatuan masyarakat," ujar Sertu M. Hasan Mubarok. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat diharapkan dapat mengonfirmasi informasi kepada pihak yang berwenang atau sumber terpercaya apabila menemukan berita yang diragukan kebenarannya.
Dalam kesempatan tersebut, Babinsa turut menjelaskan dampak negatif dari penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, hingga konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, warga diminta untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi demi menjaga situasi lingkungan tetap aman, damai, dan kondusif. Edukasi tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang hadir karena dinilai sangat relevan dengan kondisi perkembangan informasi saat ini.
Sementara itu, Bapak Ahmad menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian Babinsa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya hoaks. Menurutnya, kegiatan Komsos seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat nasionalisme, dan membangun ketahanan wilayah melalui sikap bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi di kehidupan sehari-hari.

[adsense]

RPK Langkat Resah, Bermohon Kebijakan Terbaik dari Pimpinan Bulog Medan

admin — Thu, 14 May 2026 05:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Langkat:Keberadaan RPK (Rumah Pangan Kita) sebagai mitra resmi Bulog selama ini menjadi ujung tombak dalam menjaga ketersediaan pangan murah bagi masyarakat. Melalui jaringan RPK, beras SPHP dapat dijangkau warga dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.
Namun di balik upaya tersebut, sejumlah pelaku RPK di Kabupaten Langkat kini mengaku mulai kewalahan akibat meningkatnya biaya operasional pengambilan beras sejak gudang Bulog Stabat tidak lagi beroperasi karena proses renovasi.
Salah seorang pemilik RPK di Stabat, Dony Syahputra, Rabu (13/5/05) menuturkan bahwa selama gudang Bulog Stabat masih aktif, proses pengambilan surat order (SO) hingga distribusi beras tetap dilakukan digudang Stabat, berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap RPK biasanya mendapat jatah pengambilan sebanyak 400 goni per minggu.
"Dulu kami cukup mengambil di gudang Stabat. Ongkos masih sangat terjangkau dan distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar," ujarnya.
Namun beberapa bulan terakhir, pengambilan beras dialihkan ke Medan sesuai arahan Bulog Cabang Medan. Para mitra RPK harus mengambil SO ke kantor Bulog di Tanjung Morawa, kemudian melanjutkan pengambilan beras ke pergudangan di Kota Medan sesuai arahan petugas Bulog cabang Medan digudang mana beras harus diambil.
Kondisi itu, menurut Dony, membuat biaya operasional melonjak cukup tinggi. Mulai dari ongkos sewa mobil barang, bahan bakar, biaya tol, hingga tenaga angkut yang ditanggung sendiri, sementara jumlah pengambilan kini hanya dibatasi 200 goni.
"Jarak tempuh semakin jauh, biaya tol dan sewa mobil tetap besar, tetapi jatah pengambilan justru berkurang menjadi 200 goni. Ini sangat memberatkan kami sebagai mitra kecil di daerah," ungkapnya.
Dony yang juga tergabung dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Langkat dan sebagai Pemimpin Redaksi disalah satu media online berharap agar pihak Bulog dapat memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada mitra RPK di daerah, khususnya yang berada jauh dari Kota Medan.
Ia memohon kepada Pimpinan Cabang Bulog Medan agar pengambilan beras dapat kembali diberikan sebanyak 400 goni seperti sebelumnya, sehingga biaya angkut dan biaya jalan Tol yang dikeluarkan para mitra tetap seimbang dengan jumlah barang yang diambil.
"Kalau memang belum bisa kembali normal karena gudang Stabat masih renovasi, setidaknya pengambilan bisa dilakukan dua minggu sekali dengan jumlah 400 goni. Karena ongkos jalan, tol, dan sewa mobil tetap sama," harapnya.
Menurutnya, para pelaku RPK selama ini bukan semata mengejar keuntungan, melainkan ikut membantu pemerintah menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga HET.
"Kami hanya berharap ada kebijakan yang sedikit meringankan. Supaya RPK yang menjual beras nya di toko pada masyarakat di daerah tetap bertahan dan masyarakat kecil tetap mudah mendapatkan beras SPHP dengan harga HET," tutupnya.

[adsense]

Baca Juga:

Pura-Pura Berburu”, Polsek Babalan Ungkap Kasus Curanmor, Enam Unit Kendaraan Berhasil Diamankan

Persidangan Kasus Satelit Orbit 123 BT, Saksi Beber Dalang Perintah Teken CoP Navayo

rizal — Thu, 14 May 2026 03:29:00 +0700+0700

MATATELINGA,JAKARTA - Saksi fakta persidangan kasus dugaan korupsi Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) L-band 123 derajat Bujur Timur menguatkan perintah eks Dirjen Kuathan Bambang Hartawan sebagai dalang terbitnya Certificate of Performance perusahaan penyedia barang Navayo International AG.

Hal ini terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dan Thomas Van Der Heyden di Pengadilan Militer Tinggi II-8 Jakarta, Selasa (13/5/2026).

[adsense]

"Ada atau tidak pak Leonardi menyuruh anda menerima CoP," tanya Rinto Maha, SH kuasa hukum Leonardi kepada Mayor Jenderal TNI (Purn) Masri sebagai anggota tim penyelamatan dan pengelolaan Satelit L-band 123 BT Kemhan.

"Tidak," jawab Masri yang saat itu masih berpangkat kolonel.

[adsense]

Baca Juga:

Leonardi Cecar Syaugi Eks Dirjen Renhan, Merasa Dijebak Teken Kontrak Navayo usai Self Blocking

Masri mengaku menerima CoP tersebut berdasarkan perintah Bambang Hartawan selaku ketua Tim Penyelamat Satelit Kemhan. Satu hari setelah penerimaan CoP tersebut, saksi juga melapor kepada atasannya tersebut.

Ia mengaku tidak pernah protes kenapa harus menerima dan menandatangani CoP sebagai hak tagih Navayo hingga berhak mengirimkan invoice kepada Kemhan, karena ia hanya melihat hal tersebut sebagai surat masuk. Padahal saat itu panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) belum dibentuk.

Dalam keterangannya saksi Masri mengaku hanya bertugas sebagai administrasi mengurusi surat masuk dan keluar. Namun pada dasarnya Tim ini dibentuk karena adanya kekosongan pengelolaan slot orbit 123 BT setelah satelit Garuda-1 keluar dari orbit.

[adsense]

Sesuai aturan International Telecommunication Union (ITU) PBB, jika slot tidak diisi kembali dalam kurun waktu tertentu, slot tersebut dapat digunakan oleh negara lain. Tim Kemhan ditugaskan untuk menjaga kedaulatan slot orbit tersebut.

Diketahui Masri menerima dan meneken CoP dua kali masing-masing pada Januari 2017 dan Maret 2017. Sedangkan, dua CoP lagi diterima Jon Kennedy Ginting. Penandatanganan CoP itu dilakukan di kantor Satkomhan lantai 6 Ditjen Kuathan Kemhan.

[adsense]

Baca Juga:

Jadi Piutang Navayo ke Kemhan, Hakim Cecar Saksi Teken CoP Proyek Satelit 123 BT

Masri dalam keterangannya, dokumen CoP tersebut disodorkan oleh pihak Navayo didampingi Surya Witoelar dan Thomas van Der Hayden sekitar bulan April 2017.

Sebelum membubuhi tanda tangan dalam dokumen tersebut, Masri mengaku melapor dulu kepada Bambang Hartawan.

[adsense]

Berdasarkan perintah lisan Bambang menyuruh Masri untuk tanda tangan. "tanda tangani saja karena itu hanya merupakan tanda terima."

Pada pemeriksaan saksi sebelumnya, Jon Kennedy Ginting juga mengaku disuruh untuk menerima CoP dari penyelia proyek Navayo oleh atasannya, yakni Bambang Hartawan.

Auditor Bantah Ada Perbuatan Melawan Hukum

Persidangan juga menyoroti audit internal yang dilakukan Marsekal Pertama TM. Rudi Paulce Surbakti sebagai ketua tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap permasalahan pengadaan satelit Indonesia MSS (GSO 123 BT).

Audit tersebut, kata Rudi, bertujuan menelusuri proses pengadaan material sekaligus memastikan seluruh administrasi proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Rudi mengatakan bahwa ada perbedaan penilaian antara Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) dengan Dirjen Kuathan dan Baranahan Kemhan sehingga perlu dilakukan audit internal.

"Kami melakukan pemeriksaan sesuai kapasitas tim audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan proses pengadaan dan administrasi proyek berjalan sesuai aturan," tutur Rudi.

[adsense]

Baca Juga:

Terungkap Eks Menhan Ryamizard Tunjuk Langsung Navayo Menang Tender Satelit Slot Orbit 123 BT

Namun anehnya audit tidak menyentuh permasalahan pengadaan kenapa proyek satelit bisa gagal hingga tidak berhasil mendapatkan anggaran. Tim kuasa hukum juga menyoroti kesamaan keterangan berkas berkas acara pemeriksaan (BAP) dua saksi tim audit.

Saat ditanya seperti di dalam BAP bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Leonardi dalam proses pengadaan satelit 123 BT, saksi Rudi mengatakan bahwa audit internal tersebut menyebut bahwa proyek satelit tersebut belum didukung anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena kontrak diteken Panitia Pembuat Komitmen (PPK) pada 1 Juli 2016 saat anggaran belum tersedia.

Di samping itu, audit tersebut menilai bahwa proyek tersebut tidak ada surat penetapan pemenang dari Menhan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan tidak sesuai dengan disposisi Menhan tanggal 2 November 2016 yang mengarahkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun kesimpulan tersebut terbantahkan dalam persidangan saat kuasa hukum Rinto Maha menanyakan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan terdakwa?

"Soal kriteria perbuatan melawan hukum, kami tidak mengatakan itu. Tetapi kami mengungkapkan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya menandatangani kontrak di saat anggaran belum pasti itu sesuatu yang memang dilarang," jawab saksi Rudi.

Pada kesempatan tersebut tim hukum Leonardi memperlihatkan lembar edaran Ryamizard Ryacudu yang ditandatangani 20 Oktober 2016 sebagai Menhan kepada saksi Rudi. Surat tersebut terkait tindak lanjut kontrak Satelit.

[adsense]

Dalam surat tersebut ditujukan kepada Sekjen dan Irjen Kemhan. Di mana petunjuk surat telah ACC, selesaikan atau tindaklanjuti.

Keputusan Menhan tersebut berdasarkan surat Kepala Baranahan kepada Menhan pada 4 Oktober 2016 dimana sebelumnya Leonardi meminta petunjuk agar Ryamizard mengizinkan untuk dirinya menandatangani kontrak saat DIPA anggaran sudah tersedia. Baru lah detail kontrak pengadaan satelit resmi diteken Leonardi pada 12 Oktober 2016.

Pada surat tersebut Leonardi juga memberitahukan bahwa dokumen kontrak pengadaan dan sewa jasa satelit MSS Indonesia (GSO 123 BT) telah selesai disusun berdasarkan hasil rapat negosiasi dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar USD 669 juta telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Terkait penandatangan kontrak dibuat oleh Leonardi pada 1 Juli 2016, Leonardi mengatakan itu merupakan framework atau kontrak payung. Dilakukan agar Kemhan bisa ikut pertemuan Operator Review Meeting (ORM) ke 17 di London.

Dalam perkara ini ada tiga terdakwa yang disidangkan secara koneksitas yakni mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda (Purn) Leonardi, Managing Director Eurasian Technology Holdings, Pte. Ltd., Thomas Anthony Van Der Heyden; dan CEO Navayo Internasional, Gabor Kuti Szilard. Gabor diadili secara in absentia karena hingga kini masih buron.

[adsense]

Baca Juga:

Jadi Dalang Kasus Tambang Ilegal, WNA China Didakwa Curi Peledak Demi Olah Bijih Emas

Tim penuntut koneksitas dalam persidangan menyatakan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Para terdakwa dinilai secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US$ 21 juta atau lebih dari Rp 306 miliar.

Jaksa mendakwa ketiga terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

[adsense]

Baca Juga:

Masa Penahanan Genap 200 Hari, Kuasa Hukum: Leonardi Wajib Dikeluarkan dari Tahanan

Kodaeral I Hadiri Pelantikan Forwaka Medan

putra — Wed, 13 May 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Mefan :Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I), di wakilkan oleh Kadispen Kodaeral I Kolonel Laut (S) Wahyu Kurniawan, M.Han., menghadiri kegiatan Perkenalan dan Pelantikan Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kota Medan Periode 2026–2028 yang dilaksanakan di Hotel Emerald Garden, Medan, Sumatera Utara. Rabu, (13/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 80 peserta yang terdiri dari unsur Kejaksaan, TNI-Polri, serta insan pers di wilayah Kota Medan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepengurusan FORWAKA Kota Medan yang baru sekaligus memperkuat sinergi dan kerja sama antara insan pers dengan aparat penegak hukum dalam mendukung penyampaian informasi yang objektif, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.

[adsense]

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi tamu undangan, dilanjutkan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars FORWAKA, doa, laporan ketua panitia, hingga prosesi pelantikan pengurus FORWAKA Kota Medan periode 2026–2028. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun komunikasi yang harmonis antarinstansi dalam mendukung penegakan hukum di Kota Medan.
Dalam sambutannya, perwakilan Kejaksaan Negeri Medan menyampaikan harapan agar FORWAKA dapat menjadi mitra strategis dalam penyampaian informasi hukum yang profesional dan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Kehadiran Kodaeral I pada kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara aparat penegak hukum, TNI-Polri, dan media massa guna menjaga stabilitas informasi serta mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Medan