Di tengah berbagai ancaman tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat pengawasan untuk memastikan kedaulatan laut Indonesia tetap terjaga.
Direktur Jenderal PSDKP KKP, Dr. Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi kapal asing yang mencoba mencuri ikan dan merusak ekosistem laut Indonesia.

"Kami memastikan setiap pergerakan kapal asing yang menggunakan sistem AIS dapat terpantau. Setelah terdeteksi, kami melakukan validasi menggunakan pesawat pengawas, lalu mengerahkan kapal patroli untuk melakukan intersepsi dan penindakan," ujar Ipunk.

Baca Juga:

• Perluas Akses Investasi Reksa Dana, Eastspring dan Webull Indonesia Jalin Kemitraan Strategis

Menurutnya, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia sekaligus melindungi nelayan nasional agar dapat menangkap ikan secara aman dan berkelanjutan.
"Kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan aktivitas ilegal kami tindak tegas. Ini penting agar nelayan kita tetap berdaulat di wilayah perairannya sendiri," katanya.

Ancaman Trawl dan Kerusakan Ekosistem Laut
Salahsatu perhatian utama PSDKP adalah penggunaan alat tangkap terlarang yang merusak ekosistem dasar laut, terutama trawl atau pukat harimau.Ipunk menjelaskan, banyak kapal asing menggunakan trawl bahkan "pair trawl", yakni satu jaring yang ditarik oleh dua kapal sekaligus. Praktik tersebut sangat merusak terumbu karang dan habitat berbagai biota laut.

"Kapal-kapal asing rata-rata menggunakan trawl. Bahkan ada yang menggunakan pair trawl. Inilah yang kami tindak karena dampaknya sangat merusak sumber daya perikanan," ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi perairan Pantai Utara Jawa yang dahulu dikenal sebagai salahsatu sentra udang nasional."Dulu Cirebon dikenal sebagai Kota Udang. Sekarang sebutan itu nyaris tidak terdengar lagi. Salahsatu penyebabnya adalah penggunaan trawl yang merusak dasar laut dan terumbu karang. Akibatnya, habitat udang hilang dan populasinya bergeser ke wilayah Indonesia Timur," jelasnya.
Menurut Ipunk, menjaga laut bukan hanya soal menangkap pelaku illegal fishing, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
Mengawal Nelayan hingga Perbatasan

Baca Juga:

• Rico Waas Berharap DPP AdNI Berikan Pemahaman dan Edukasi Literasi Hukum bagi Warga Medan

Selain memberantas illegal fishing, PSDKP juga berupaya memberikan rasa aman kepada nelayan Indonesia, khususnya yang beroperasi di wilayah perbatasan.Ipunk mengatakan pengawasan dilakukan bersama berbagai instansi, mulai dari TNI AL, Polairud, Bakamla hingga Bea Cukai.

"Kami tidak bekerja sendiri. Pengawasan dilakukan secara terpadu untuk memastikan nelayan Indonesia tidak terganggu oleh aktivitas kapal asing di wilayah perbatasan," katanya.

Menurutnya, tantangan terbesar kerap terjadi di kawasan perbatasan yang memiliki perbedaan persepsi mengenai batas wilayah penangkapan ikan.Di kawasan Natuna misalnya, nelayan Indonesia sering beroperasi di wilayah yang juga diklaim oleh nelayan negara lain."Kami hadir untuk memastikan nelayan Indonesia tetap terlindungi dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman," ujar Ipunk.
Membongkar Modus Baru Illegal Fishing.

Seiring perkembangan teknologi, modus illegal fishing juga semakin beragam.Selain penggunaan alat tangkap yang dimodifikasi secara ilegal, PSDKP juga menemukan praktik transhipment ilegal atau pemindahan hasil tangkapan di tengah laut untuk menghindari pengawasan.

Baca Juga:

• Eastspring Kerjasama dengan Bahana Sekuritas Tawarkan Tujuh Produk Reksa Dana

Namun, menurut Ipunk, berbagai modus tersebut kini dapat dideteksi melalui Vessel Monitoring System (VMS) yang dipasang pada kapal-kapal perikanan."Dari VMS kami bisa melihat jika ada kapal yang berhenti berdampingan dalam waktu tertentu di tengah laut. Itu bisa menjadi indikasi terjadinya transhipment ilegal," katanya.

Baru-baru ini, PSDKP juga berhasil mengungkap penyelundupan ikan hidup bernilai ekonomi tinggi yang disembunyikan dalam ruang rahasia kapal berbendera asing.

"Ada palka tersembunyi yang sengaja dibuat agar tidak terdeteksi pengawas. Namun berhasil kami bongkar dan saat ini sedang diproses hukum," ungkapnya.

Nelayan Sebagai Garda Terdepan Pengawasan
Dalam menjaga perairan Indonesia yang sangat luas, PSDKP tidak hanya mengandalkan kapal patroli dan teknologi.Ipunk mengatakan pihaknya melibatkan nelayan sebagai bagian dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah.

Baca Juga:

• Strategi Ukraina Adalah Membunuh 50.000 Tentara Rusia Setiap Bulan

"Nelayan menjadi mata dan telinga kami di lapangan. Jika ada aktivitas illegal fishing atau kejadian darurat di laut, mereka bisa segera melaporkannya kepada petugas," katanya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut terbukti efektif memperkuat pengawasan sekaligus membangun kesadaran bersama untuk menjaga sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Bagi Ipunk, menjaga laut bukan sekadar tugas pengawasan atau penegakan hukum.
Lebih dari itu, menjaga laut berarti memastikan generasi mendatang tetap dapat menikmati kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia saat ini."Laut yang sehat adalah investasi bagi anak cucu kita. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui operasi penindakan, tetapi juga memastikan alat tangkap yang digunakan tidak merusak lingkungan," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa banyak negara kini menghadapi penurunan stok ikan akibat kerusakan ekosistem laut. Indonesia, yang masih memiliki kawasan laut yang relatif sehat, harus mampu mempertahankan kondisi tersebut.

"Kalau laut kita jaga, ikan tetap ada, nelayan tetap sejahtera, dan generasi mendatang masih bisa menikmati kekayaan laut Indonesia. Itulah tujuan utama pengawasan yang kami lakukan," pungkas Ipunk.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siap Dukung Penguatan Peran DPD RI Sebagai Mitra Strategis Pemda

"Dari 35 tersangka yang diamankan, terdiri dari 34 laki-laki dan 1 perempuan, dimana 31 orang merupakan pengedar dan 4 orang pengguna narkotika," ujar Kapolres Langkat.
Kapolres juga menjelaskan, dari hasil pengungkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 2.152,91 gram dan narkotika jenis sabu seberat bruto 782,88 gram.

Baca Juga:

• Operasi Antik Toba Polres Binjai, Amankan Residivis Narkotika

Selain itu, jajaran Satresnarkoba Polres Langkat juga berhasil mengungkap kasus sabu di wilayah Tanjung Pura dengan terduga pelaku inisial MFY (24) serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat bruto 665 gram.

Selain melakukan penegakan hukum, Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.
Masyarakat juga diimbau untuk segera menghubungi layanan Call Center 110 Polri guna mempercepat tindakan kepolisian terhadap berbagai bentuk tindak pidana, khususnya peredaran gelap narkotika. ( irfan)

Baca Juga:

• Operasi Antik Toba 2026 : Polres Labuhanbatu, Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 96 Tersangka

Baca Juga:

• Hari Ke-5 ASEAN U-19 Boys Championship 2026, Polda Sumut Kerahkan 905 Personel Gabungan untuk Pengamanan

​Kepastian ini ditegaskan dalam rapat koordinasi Pemko Medan bersama Sekretariat APEKSI yang dipimpin oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan di Balai Kota, Jumat (5/6/2026).
Rapat yang digelar secara khusus ini, bilang Sofyan, untuk mengevaluasi sejauh mana progres kesiapan yang akan berlangsung.
​"Hari ini tersisa 23 hari lagi menjelang tanggal 28 Juni, yaitu dimulainya rangkaian Rakernas APEKSI di Kota Medan. Pemko Medan terus melakukan persiapan untuk semakin mematangkan perhelatan akbar ini," kata M. Sofyan.
Dalam rapat yang juga diikuti oleh Sekretariat Dewan Pengurus, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam melalui sambungan virtual tersebut, M. Sofyan mengungkapkan bahwa Pemko Medan secara konsisten menggelar rapat evaluasi berkala.
Langkah ini diambil agar setiap kendala di lapangan dapat langsung terdeteksi dan ditangani secara cepat oleh instansi terkait.​"Alhamdulillah, sampai saat ini semua berjalan dengan lancar. Evaluasi terus kita lakukan untuk mengetahui progres kesiapan secara mendetail," tambahnya optimis.
​Dalam pertemuan itu, masing-masing pimpinan perangkat daerah juga turut memaparkan progres dari berbagai agenda yang akan mengisi kemeriahan Rakernas APEKSI XVIII.
Melalui rapat persiapan ini, Pemko Medan terus berkomitmen tidak hanya sukses sebagai penyelenggara rapat kerja, namun juga sukses menyajikan pesta budaya budaya dan ekonomi kreatif yang berkesan bagi para Wali Kota dan delegasi dari seluruh kota di Indonesia.

Baca Juga:

• Pemko Medan Berikan Fasilitas Terbaik Saat Timnas Vietnam Gelar Latihan di Tanam Cadika Medan

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa kelancaran operasi bisnis haram itu diduga tidak lepas dari peran dua pejabat utama di lingkungan Polsek Patumbak, yaitu Kapolsek beserta Kanit Reskrim

Salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan bahwa judi togel merek AK telah beroperasi selama berbulan-bulan, terang-terangan menerima taruhan di pinggir jalan, warung-warung, dan rumah-rumah tertentu. "Dilaporkan ke polisi, tidak ada tanggapan. Kalau tidak ada jaminan aman dari atas, mana berani mereka buka terang-terangan begini?" ujarnya.

Baca Juga:

• Cegah Kejahatan Jalanan dan Jaga Rasa Aman Masyarakat, Brimob Sumut dan Polrestabes Medan Perkuat Patroli Malam

Pantauan langsung pada Jumat (5/6/2026) memperlihatkan aktivitas penulisan nomor dan transaksi uang berlangsung setiap hari dari pagi hingga malam. Merek AK dikenal luas dengan jangkauan yang luas, bahkan berani mencetak kertas undian dan brosur yang disebarkan bebas di tengah masyarakat.

Menurut sumber internal yang dekat dengan kepolisian, dugaan ini berawal dari aliran uang "perlindungan" yang diduga dibayarkan secara rutin oleh pengelola judi kepada oknum pejabat. Akibatnya, laporan masyarakat dianggap angin lalu, dan rencana penggerebekan selalu bocor sebelum dilaksanakan

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam masyarakat yang menilai kepercayaan publik terhadap penegak hukum semakin luntur. "Kami bayar pajak dan taat aturan, tapi yang melanggar hukum malah dilindungi. Ini bukan penegakan hukum, ini penindasan terhadap rakyat kecil," tegas Andi, salah seorang warga.

Menanggapi isu ini, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak melalui Kanit Reskrim Polsek Patumbak Iptu Omrin Siallagan menyatakan terima kasih atas informasi yang diterima dan akan segera ditindaklanjuti. "Terimakasih banyak atas informasinya dan segera kita tindaklanjuti," tandasnya saat dikonfirmasi pada Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• Polisi Dalami Air Gun Digunakan Preman Kampung Aniaya Pasutri

Masyarakat menuntut agar tidak hanya bandar judi yang ditindak, tetapi juga pihak yang diduga menjadi tameng pelindungnya harus dibawa ke proses hukum. Mereka berharap kasus ini menjadi bukti bahwa hukum tetap tegak tanpa pandang status dan jabatan.