https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Wed, 16 Sep 2026 03:52:20 +0700+0700 id-ID TV dan Tabung Gas Dicuri Saat Rumah Kosong, Dua Pelaku Dibekuk Polsek Hamparan Perak Tue, 15 Sep 2026 21:32:00 +0700+0700 <![CDATA[TV dan Tabung Gas Dicuri Saat Rumah Kosong, Dua Pelaku Dibekuk Polsek Hamparan Perak]]> MATATELINGA,Hamparan Perak : Unit Reskrim Polsek Hamparan Perak berhasil mengungkap kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (2) KUHPidana. Dua pria berinisial SM alias M (45) dan HH alias D (32) diamankan petugas pada Selasa, 15 September 2026.

[adsense]

Kedua pelaku diamankan di Dusun II Jalan Jalaluddin, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan korban Etty Lestari (48).


Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., SIK., melalui Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Situmorang, ST., MM., mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan korban yang kehilangan televisi dan tabung gas saat rumah dalam keadaan kosong.

[adsense]
Baca Juga:

"Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian bersama. Petugas juga berhasil menemukan barang bukti berupa satu buah kunci dan satu tabung gas ukuran 3 kilogram," ujar Kompol Chandra.

[adsense]

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu korban pulang ke rumah setelah sekitar satu minggu rumah dalam keadaan kosong. Korban kemudian mendapati satu unit televisi LED 31 inci dan tabung gas 3 kilogram telah hilang.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku masuk ke rumah korban menggunakan kunci joker, kemudian mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga sekitar Rp600 ribu.


"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara ini. Kami mengimbau masyarakat agar meningkatkan keamanan rumah, khususnya ketika ditinggalkan dalam waktu cukup lama, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana," tegas Kapolsek Hamparan Perak.
Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Polsek Hamparan Perak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192819/tv-dan-tabung-gas-dicuri-saat-rumah-kosong-dua-pelaku-dibekuk-polsek-hamparan-perak/ Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo Tue, 15 Sep 2026 21:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo]]> MATATELINGA - Karo : Belum selesai penanganan dan pengusutan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi. Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran di tengah proses penanganan kasus sebelumnya yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br. Tarigan, menyayangkan munculnya kembali dugaan kejadian serupa, terlebih sehari sebelumnya dirinya bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

[adsense]
Baca Juga:
Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, penyebab kejadian harus segera ditelusuri secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

[adsense]
"Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

[adsense]
Baca Juga:
Rapidin mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat di setiap tahapan pelaksanaan.

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

[adsense]
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST, menilai kejadian terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

[adsense]
Baca Juga:
"Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya," kata Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

[adsense]
"Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192818/belum-kering-air-mata-korban-sebelumnya-dugaan-keracunan-mbg-kembali-terjadi-di-karo/ Fraksi Hanura-PKB Khawatirkan Silpa Dan Proyek Tambal Sulam Tue, 15 Sep 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Fraksi Hanura-PKB Khawatirkan Silpa Dan Proyek Tambal Sulam]]> MATATELINGA,Medan : Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti tajam pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi ini menegaskan, kenaikan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kebangkitan ekonomi umat, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.

[adsense]


Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.

[adsense]

Dalam pandangannya, Lailatul menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Setiap rupiah kenaikan anggaran harus berorientasi pada hati nurani rakyat dan kebangkitan ekonomi umat," tegasnya.
Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.


Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.
Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan dan strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

[adsense]
Baca Juga:
Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.

[adsense]

[adsense]
"Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa saja yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut? Apakah dana tersebut bersifat peruntukan khusus?" kata Lailatul.
Ia juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Digitalisasi retribusi dinilai harus benar-benar mampu menutup celah kebocoran, bukan justru membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.
Selain pendapatan, sorotan tajam diarahkan pada sisi belanja. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.


Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
Dalam hal ini, Lailatul Badri mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat masyarakat, khususnya persoalan banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif untuk mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.
"Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif 'asal habis anggaran' di ujung tahun?" ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Lailatul Badri juga meminta Pemko Medan memberikan jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung pada Silpa.
Ia mengatakan persoalan banjir menjadi perhatian khusus, terutama banjir perkotaan dan banjir rob yang terus menghantui kawasan Medan Utara.
Dikatakan, Lailatul Badri pihaknya meminta agar tambahan anggaran tidak hanya digunakan untuk proyek tambal sulam, tetapi diarahkan pada penyelesaian persoalan drainase secara permanen serta mitigasi banjir rob.


Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dinas Perkimcikataru. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar atau bertambah sekitar Rp182,18 miliar (32,12 persen).
Kenaikan tersebut dinilai harus diikuti percepatan pelaksanaan program, termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun dan penyediaan infrastruktur air bersih.

[adsense]

Dalam hal ini, Lailatul Badri juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk dugaan masih adanya bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin.
Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.
Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari birokrasi administrasi, kepesertaan UHC hingga kondisi fasilitas kesehatan.

[adsense]
Baca Juga:

Ia meminta Pemko Medan menjelaskan alasan pemotongan anggaran tersebut sekaligus strategi membenahi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi dan seluruh puskesmas.
"Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?" kata Lailatul Badri.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat tambahan anggaran menjadi sekitar Rp1,45 triliun, naik 3,89 persen. Fraksi Hanura -PKB meminta kenaikan tersebut benar-benar berdampak terhadap mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Dalam hal ini, Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti Dinas Sosial yang mendapat tambahan anggaran 23,31 persen menjadi sekitar Rp174,34 miliar. Tambahan tersebut diminta diikuti perbaikan akurasi data penerima bantuan agar warga miskin dan kelompok rentan tidak kembali menjadi korban salah sasaran.
"Bagaimana langkah Pemko Medan membersihkan data ganda atau anomali agar bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan?" tegas Lailatul.
Di sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan naik 12,03 persen menjadi sekitar Rp643,31 miliar.Ia mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran tersebut, khususnya untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Pasalnya, keluhan mengenai LPJU padam dan rusak masih banyak ditemukan. Dalam hal ini, Lailatul Badri juga mendesak realisasi rencana pembangunan Terminal Pasar Induk dan flyover di Simpang Selayang serta penertiban parkir liar, terminal atau pool bus liar dan PKL yang menggunakan badan jalan.
Untuk lingkungan hidup, anggaran Dinas Lingkungan Hidup naik signifikan 64,05 persen menjadi sekitar Rp227,72 miliar.
Ia meminta tambahan anggaran tersebut menjawab persoalan sampah, limbah industri, sanitasi Medan Utara, minimnya ruang terbuka hijau hingga lambannya respons terhadap pengaduan warga.
Kekurangan armada pengangkut sampah juga diminta segera diatasi karena dinilai belum sebanding dengan volume timbulan sampah harian.
Sementara itu, anggaran Dinas Ketenagakerjaan meningkat 16,33 persen menjadi sekitar Rp25,57 miliar. Fraksi meminta indikator kinerja yang terukur, termasuk jumlah warga yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan melalui program pemerintah.
Untuk sektor UMKM, Fraksi Hanura-PKB meminta tambahan anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar sekitar Rp55,66 miliar benar-benar diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat.
Pemko diminta memperluas akses pembiayaan murah, memperkuat pasar tradisional, mendorong digitalisasi UMKM dan memperluas akses pasar. Anggaran tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial atau pelatihan yang berulang tanpa dampak ekonomi yang terukur.
Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran BPBD sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar.
Tambahan anggaran tersebut dinilai wajib dibarengi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir. BPBD diminta memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Dinas Kesehatan, puskesmas dan seluruh jajaran Pemko Medan.
"Armada serta personel evakuasi harus siaga penuh begitu debit air mulai naik. Lambannya proses evakuasi seperti kejadian sebelumnya tidak boleh terulang kembali," tegas Lailatul.

[adsense]

Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya meminta seluruh kenaikan anggaran dalam P-APBD 2026 diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Lailatul Badri besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan apabila anggaran tidak mampu menjawab persoalan mendasar warga Medan.


Karena itu, setiap tambahan anggaran harus memiliki target yang jelas, dapat diukur, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192807/fraksi-hanurapkb-khawatirkan-silpa-dan-proyek-tambal-sulam/ Kerja Sama Diperpanjang, Seluruh Anggota PWI Dicover Asuransi Tue, 15 Sep 2026 20:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Kerja Sama Diperpanjang, Seluruh Anggota PWI Dicover Asuransi]]> MATATELINGA,Medan:Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dilanjutkannya kembali kerja sama PWI Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

[adsense]


Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026).


Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail.

[adsense]
Baca Juga:

Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.


Budi mengatakan, seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia.

[adsense]

"Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi.


Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

[adsense]
Baca Juga:


Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,


jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

[adsense]


Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.


Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.
"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.
Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192820/kerja-sama-diperpanjang-seluruh-anggota-pwi-dicover-asuransi/ 10 Anggota DPRD Partai Pendukung Tidak Hadir Terkesan Permalukan Bupati, Rapat Paripurna Ditunda Tue, 15 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[10 Anggota DPRD Partai Pendukung Tidak Hadir Terkesan Permalukan Bupati, Rapat Paripurna Ditunda]]> MATATELINGA,Palas : Kepemimpinan Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan terlihat diluar lenggang dan bersahaja dengan partai pendukungnya. Namun kenyataan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas, Senin (14/9) malam terpaksa diskor, Pasalnya, dari 30 anggota DPRD, hanya 19 yang hadir, 11 orang tidak hadir 10 orang diantaranya dari partai pendukung bupati.

[adsense]

Rapat yang diagendakan pukul 20.00 WIB. Hingga pukul 22.30 baru dimulai.

Unsur organisasi perangkat daerah dan Forkopimda sejak awal sudah berhadir. Namun rapat belum juga dimulai, sembari menanti anggota DPRD lainnya guna mencukupi 2/3 kourum. Akan tetapi tak kunjung juga hadir dan tetap tidak memenuhi kuorum. Akhirnya rapat diskor atas kesepakatan dengan bukti ketuk palu oleh Ketua DPRD Palas, Luat Hasibuan sampai Selasa, (15/09-2026) Pukul 11:00 WIB. Prilaku anggota DPRD termasuk 10 orang dari partai pendukung bupati diduga sengaja memperlihatkan kuasanya untuk mempermalukan Bupati Padang Lawas.

[adsense]
Baca Juga:

Padahal berdasarkan aturan tata tertib DPRD yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, syarat kehadiran kuorum dibagi menjadi tiga kategori utama. Hal ini membuat rapat paripurna DPRD dengan total 30 orang anggota dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri oleh minimal 20 orang hadir atau syara 2/3 anggota karena masuk dalam agenda pembahasan APBD.

[adsense]

Ke-11 anggota DPRD yang tidak hadir itu, 4 dari fraksi Golkar, masing-masing Amran Pikal Siregar, Arpan Habibi, Aulia Rahman Nasution, dan M Husein Nasution. 2 anggota dari Partai PDIP, Himpun Daulay dan Rajab Siregar. Sementara satu orang dari Fraksi Gerinda, Fahrul Rizal, Satu, Satu dari PAN, Basaruddin Hasibuan dan dari Partai Demokrat, Achyar Hidayat Hasibuan, serta Dua dari Partai Hanura, yakni Feryansah Hasibuan dan Erwin Swandi Harahap.

[adsense]
Baca Juga:

Rapat Lanjutan seyogiyanya digelar pukul 11:00 WIB diagendakan, Selasa (15/09-2026) akan tetapi masih tetap terjadi pengunduran waktu dikarenakan peserta rapat belum juga korum hingga pukul 16:00 WIB.


Tepat pada pukul 16: 08 WIB rapat paripurna Bamus kembali dibuka yang dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Padang Lawas. Hal ini hanya sebatas korum dan dibuka langsung Ketua DPRD, Luat Hasibuan dan dihadiri Wkl Bupati Padang Lawas, Ahmad Fauzan Nasution, Sekda, Panguhum Nasution, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Palas beserta seluruh SKPD.

[adsense]

Begitu lama rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, begitu digelar rapat hanya 25 menit selesai dilaksanakan.


Hal ini menjadi rapat tercepat dan dibalik keputusan dan penandatangan Nota Kesepakatan diduga hanya intrik para anggota DPRD Padang Lawas dalam menunda untuk hal yang dapat mencurigai jurnalis dikarenakan sebelum pelaksanaan rapat digelar anggota DPRD diarahkan masuk keruangan Fraksi PPP.

[adsense]
Baca Juga:

Sambutan Bupati Padang Lawas yang dibacakan Wakil Bupati, Ahmad Fauzan Nasution,, mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD Palas terkhusus tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192812/10-anggota-dprd-partai-pendukung-tidak-hadir-terkesan-permalukan-bupati-rapat-paripurna-ditunda/ Polisi Gadungan Aniaya Pria hingga Tewas di Deli Serdang Tue, 15 Sep 2026 19:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polisi Gadungan Aniaya Pria hingga Tewas di Deli Serdang]]> MATATELINGA, Medan :Polisi menangkap dua dari empat pelaku pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial S hingga tewas di wilayah Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dua pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian saat menjalankan aksinya.

[adsense]

Kedua tersangka masing-masing berinisial FAW dan HP. Keduanya ditangkap personel Polsek Medan Tembung di Jalan Kali Serayu, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pada Sabtu (12/9/2026).


Dari tangan tersangka, polisi menyita satu pucuk pistol mainan yang digunakan untuk mengancam korban. Para pelaku disebut mengaku sebagai anggota Resmob.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung Iptu Parulian Sitanggang mengatakan, aksi pengeroyokan itu terjadi pada Jumat (11/9/2026) malam. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor melintas di wilayah Percut Sei Tuan.


"Korban dihadang oleh keempat pelaku. Mereka mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian mengancam dan menganiaya korban," kata Parulian, Selasa (15/9/2026).
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami kondisi kritis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun nyawanya tidak tertolong.

[adsense]
Baca Juga:

Polisi menyebut aksi tersebut bermula dari dugaan para pelaku bahwa korban membawa narkoba. Keempat pelaku sengaja menghadang korban untuk mengambil narkoba yang mereka duga dibawa korban.
Namun, setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, korban ternyata tidak membawa narkoba. Para pelaku kemudian tetap melakukan penganiayaan terhadap korban.


"Mereka menduga korban membawa narkoba dan ingin menguasainya. Setelah digeledah, ternyata korban tidak membawa apa-apa," jelasnya.

[adsense]

Selain menganiaya korban, para pelaku juga membawa kabur ponsel milik korban sebelum melarikan diri.
Polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Kedua pelaku tersebut kini masuk dalam daftar pencarian polisi.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192813/polisi-gadungan-aniaya-pria-hingga-tewas-di-deli-serdang/ Perkuat Kolaborasi, GM PLN UID Sumut lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara Tue, 15 Sep 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Kolaborasi, GM PLN UID Sumut lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara]]> MATATELINGA,Medan :General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, bersama jajaran manajemen melakukan audiensi dan memperkuat kolaborasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Medan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
Pertemuan tersebut menjadi momentum perkenalan Rizky Mochamad sebagai General Manager PLN UID Sumatera Utara sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dan kolaborasi antara PLN dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Sumatera Utara turut didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedi J.P. Harahap.


Rizky menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terjalin serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelayanan ketenagalistrikan dan pembangunan daerah.

[adsense]

Melalui pertemuan ini, kami ingin mengenalkan kembali jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara sekaligus memperkuat hubungan dengan Bapak Gubernur agar program dan pelayanan PLN dapat semakin selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara," ujar Rizky.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192811/perkuat-kolaborasi-gm-pln-uid-sumut-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kantor-gubernur-sumatera-utara/ Herti: Keberatan Foto Dirinya Dicatut untuk Pemberitaan.Anggota DPRD Lapor Dugaan Korupsi Tue, 15 Sep 2026 18:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Herti: Keberatan Foto Dirinya Dicatut untuk Pemberitaan.Anggota DPRD Lapor Dugaan Korupsi]]> MATATELINGA,DeliSerdang : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Perindo Herti sastra br Munte berkeberatan dengan ditampilkan Poto dirinya dengan narasi di pemberitaan terkait tindakan anggota DPRD yang membawa-bawa nama lembaga dalam menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[adsense]

Herti menegaskan, tindakan oknum wartawan yang menampilkan Poto dirinya tanpa komfirmasi terkesan untuk mengadu domba antara dirinya dengan pihak eksekutif, dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

[adsense]
Baca Juga:

" Silahkan mau buat berita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deliserdang resmi melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).tapi jangan pula ada Poto saya yang tidak ikut ikutan dilibatkan, kan tidak benar juga. Ujar Herti.

Herti mengancam bila hal ini terulang, maka dirinya akan mengambil langkah sikap tegas.

[adsense]

Selain. Itu kata Herti hendaknya kalau lah ada mau pelaporan, mestinya ada komfirmasi atau rapat bagian anggran tentang hal tersebut .

[adsense]
setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan laporan sebagai warga negara. Namun, hak tersebut harus dibedakan secara tegas dengan tindakan yang mengatasnamakan Lembaga DPRD.

Menurut Herti, DPRD merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai partai dan fraksi. Karena itu, pendapat maupun sikap seorang anggota tidak serta-merta dapat disebut sebagai sikap resmi lembaga.

[adsense]
Baca Juga:
"Kalau itu merupakan laporan pribadi, silakan dan harus dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pribadi. Tetapi jangan membawa-bawa nama DPRD seolah-olah itu merupakan sikap kelembagaan," ucap Herti yang juga ketua DPD partai Perindo ini dengan tegas.

Herti menilai, persoalan dugaan penyimpangan maupun dugaan tindak pidana memang harus ditindaklanjuti apabila didukung data, fakta dan bukti yang memadai. Namun, proses tersebut tidak boleh mengabaikan mekanisme kelembagaan DPRD.
Jangan karena seseorang anggota DPRD mempunyai pendapat atau kepentingan tertentu, kemudian seolah-olah seluruh DPRD sepakat. DPRD itu terdiri dari berbagai partai politik. Tidak mungkin setiap persoalan semua anggota satu pendapat," ujarnya.

[adsense]

Herti mengingatkan agar institusi DPRD tidak dijadikan alat untuk memperkuat kepentingan politik maupun kepentingan pribadi tertentu.

[adsense]

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPRD kabupaten DeliSerdang dari fraksi PPP. Muhammad Adami Sulaeman yang mengatakan Kalau ada persoalan pribadi, mari kita lihat persoalannya secara objektif. Jangan lembaga DPRD dijadikan alat untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi.

Sikap tersebut bukan berarti dirinya menolak atau menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, ia mendukung setiap proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang memiliki dasar dan bukti.

[adsense]
Baca Juga:
"Saya mendukung pemberantasan korupsi. Kalau memang ada dugaan tindak pidana dan ada bukti, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi kita harus membedakan mana tindakan pribadi dan mana tindakan kelembagaan DPRD," tegasnya.

Lebih lanjut, Adami mengatakan apabila suatu persoalan hendak disampaikan secara resmi atas nama DPRD Kabupaten Deli Serdang, maka harus terdapat pembahasan dan keputusan melalui mekanisme kelembagaan serta alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192809/herti-keberatan-foto-dirinya-dicatut-untuk-pemberitaananggota-dprd-lapor-dugaan-korupsi/ DIDUGA KEBAL HUKUM! Gedung di Jl. Mayang Medan Petisah Berdiri Tanpa PBG Tue, 15 Sep 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[DIDUGA KEBAL HUKUM! Gedung di Jl. Mayang Medan Petisah Berdiri Tanpa PBG]]> MATATELINGA, Medan :Sebuah bangunan yang berdiri di Jalan Mayang, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diduga kuat tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

[adsense]

Hasil investigasi di lapangan, bangunan tersebut telah berdiri cukup lama dan hingga kini. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan bangunan tersebut belum pernah mengurus perizinan.di lokasi bangunan tidak ada plang PBG nya.

Ironisnya, dua bulan lalu lokasi tersebut sudah pernah didatangi aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan, pihak Kepolisian, dan Koramil setempat. Namun, hingga berita ini diturunkan, pemilik bangunan diduga belum juga mengurus perizinan sebagaimana mestinya.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Udah lama itu bangunannya berdiri Bu. Setau kami belum ada izinnya. Waktu itu memang pernah datang Satpol PP sama tentara dan polisi, tapi setelah itu ya begitu aja, tidak ada pembongkaran, tidak ada pengurusan izin juga," ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Selasa(15/9/2026).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, setiap bangunan gedung wajib memiliki PBG sebelum dan saat proses pembangunan. Tanpa PBG, bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan ilegal dan melanggar Perda Kota Medan tentang Ketertiban Umum.
Hingga kini, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Medan. Publik pun mempertanyakan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Citaru) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, dan Satpol PP Kota Medan yang terkesan melakukan pembiaran.

[adsense]
Baca Juga:
Wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada,Pemilik bangunan di Jl. Mayang ,Lurah Sekip dan Camat Medan Petisah, Kepala Satpol PP Kota Medan terkait tindak lanjut sidak 2 bulan lalu,Kepala DPMPTSP Kota Medan untuk mengecek data PBG melalui sistem SIMBG,
Jika terbukti tidak memiliki PBG, warga meminta agar Pemko Medan tidak tebang pilih dan segera melakukan penyegelan serta penindakan sesuai aturan yang berlaku.(Erni)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192808/diduga-kebal-hukum-gedung-di-jl-mayang-medan-petisah-berdiri-tanpa-pbg/ Media Gathering Asuransi Astra Gandeng OJK Bahas Pentingnya Pelindungan Konsumen Tue, 15 Sep 2026 17:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Media Gathering Asuransi Astra Gandeng OJK Bahas Pentingnya Pelindungan Konsumen]]> MATATELINGA - Medan : Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Upaya tersebut tidak berhenti pada penyelesaian pengaduan ketika terjadi kendala, tetapi perlu hadir sejak masyarakat mendapatkan informasi, memahami produk, hingga menggunakan layanan dan manfaat perlindungan yang dimililikinya.

[adsense]

Sejalan dengan hal tersebut, Asuransi Astra bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Media Gathering #TujuhDekadeAsuransiAstra di Interlokal, Jalan T Cik Ditiro Medan, Selasa (15/9/2026) dengan tema "Cerdas Memahami, Nyaman Menggunakan : Memahami Perlindungan Konsumen untuk Pengalaman berasuransi yang Lebih Baik".

Kegiatan yang melibatkan puluhan jurnalis Kota Medan ini menjadi ruang diskusi bagi regulatorm pelaku industri dan insan media di Medan untuk membahas pentingnya penerapan perlindungan konsumen dalam menciptakan pengalaman berasuransi yang lebih baik.

[adsense]
Baca Juga:

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) 2025, tingkat literasi asuransi masyarakat berada di angka 45,45 persen, sementara tingkat inklusinya mencapai 28,50 persen. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan asuransi, sekaligus memperluas akses terhadap perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan.

Di tengah kondisi tersebut, upaya membangun kepercayaan terhadap industri asuransi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyampaian informasi yang transparan dan mudah dipahami, kemudahan akses layanan, serta penerapan pelindungan konsumen secara bertanggung jawab.

[adsense]

Manajer Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Paramita Yulia Nasution, menekankan pentingnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi sehingga konsumen didorong untuk aktif bertanya dan berhak untuk membandingkan manfaat yang diperoleh. Selain itu pihak penyedia jasa asuransi wajib untuk memberikan informasi dan menjelaskan secara lebih detail jika konsumen memiliki pertanyaan.

"Kami mengimbau konsumen jujur dan menyampaikan tujuan penggunaan barang yang diasuransikan dengan jelas. Hal ini supaya pihak penyedia asuransi dapat memberikan produk asuransi yang sesuai dengan risiko yang akan dihadapi. Misalnya jika mobil diasuransikan untuk disewakan, maka harus diinformasikan sejak awal karena mobil pastinya memiliki risiko yang lebih besar. Selain itu jika ada bangunan yang digunakan untuk restoran, pastinya setiap saat akan berisiko karena penggunaan kompor yang tinggi. Contoh-contoh tersebut pastinya berpengaruh pada jumlah premi yang akan ditetapkan karena risiko yang dihdapai lebih tinggi dari pemakaian biasa," ujar Paramita.

[adsense]
Baca Juga:

Pada praktiknya, lanjut Paramita pelindungan konsumen membutuhkan pemahaman dan keterbukaan dari kedua belah pihak. Perusahaan perlu memastikan informasi dan layanan diberikan secara transparan, sementara konsumen perlu membekali diri dengan pemahaman yang cukup dan menyampaikan informasi dengan jelas kepada pihak penyedia jasa asuransi.

"Keselarasan tersebut penting agar manfaat perlindungan dapat digunakan sebagaimana mestinya sekaligus meminimalkan kesalahpahaman yang dapat muncul dalam proses penggunaan layanan asuransi," tandasnya.

[adsense]

Branch Manager Asuransi Astra Medan, Rangga Septiana, menyampaikan bahwa dari sisi perusahaan, upaya memberikan rasa aman kepada pelanggan tidak hanya diwujudkan ketika pelanggan membutuhkan bantuan.

Menurutnya, pengalaman pelanggan juga dibentuk dari kemudahan memperoleh informasi dan memahami perlindungan yang dimiliki sejak awal. Karena itu, Asuransi Astra terus menyediakan berbagai kanal komunikasi dan layanan yang dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memperoleh informasi maupun bantuan sesuai kebutuhannya.

[adsense]
Baca Juga:

Selain kemudahan akses informasi, kata Rangga pemahaman terhadap isi polis juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pelanggan. Pengetahuan mengenai manfaat dan ketentuan perlindungan dapat membantu pelanggan menggunakan layanan secara lebih tepat, termasuk saat mengajukan klaim.

Dalam beberapa kondisi, kata Rangga proses klaim dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti SIM yang sudah tidak berlaku, perubahan fungsi kendaraan dari penggunaan pribadi menjadi komersial, maupun kendaraan yang secara kepemilikan tercatat atas nama pihak lain.

[adsense]

"Memberikan perlindungan kepada pelanggan berarti memastikan mereka tidak hanya memiliki polis, tetapi juga mengerti apa yang menjadi hak dan manfaatnya. Kami ingin pelanggan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara yang sederhana dan melalui kanal yang mudah dijangkau," paparnya.

Dengan pemahaman tersebut, tambahnya pelanggan diharapkan dapat menggunakan perlindungannya secara tepat ketika dibutuhkan. Pada akhirnya, kami ingin setiap pelanggan merasa lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan tetap dapat menjalani aktivitasnya dengan tenang.

[adsense]
Baca Juga:

Kegiatan Media Gathering Asuransi Astra di Medan juga dihadiri Laurentius Iwan Pranoto S selaku Senior Mgr. Public Relation, Marketing Communication & Event Asuransi Astra dan Muliawansyah selaku Regional Manager Sumatera Jateng Asuransi Astra.

Acara media gathering semakin semarak pada saat sesi tanya jawab dengan dua arah. Setiap kali jurnalis bertanya, narasumber langsung memberikan jawaban.

[adsense]

Untuk merayakan perjalanan tujuh dekade memberikan perlindungan bagi seluruh pelanggan sekaligus meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di Indonesia, Asuransi Astra mengajak jurnalis tanah air untuk ikut serta dalam lomba jurnalistik artikel dan foto; Apresiasi Pewarta Asuransi Astra 2026 dengan tema "Tujuh Dekade Asuransi Astra: Menjaga Kepercayaan, Memberikan Ketenangan" yang berlangsung dari Juni hingga Oktober 2026.


[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/192810/media-gathering-asuransi-astra-gandeng-ojk-bahas-pentingnya-pelindungan-konsumen/ Antisipasi Cuaca Ekstrem DLH Kota Binjai Turunkan Tim Satgas Mitigasi Pohon. Tue, 15 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Antisipasi Cuaca Ekstrem DLH Kota Binjai Turunkan Tim Satgas Mitigasi Pohon.]]> MATATELINGA,Binjai :;Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai bergerak cepat menerjunkan Tim Satgas Mitigasi Pohon ke kawasan Lapangan Merdeka Binjai, Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota, Selasa (15/9/2026). Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif dan pemangkasan ranting serta dahan pohon yang berisiko rawan tumbang di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kota Binjai dan sekitarnya.

[adsense]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Ahmad Yani, S.STP., M.AP., turun langsung memantau jalannya penanganan dan pemangkasan pohon rawan di lapangan. Dengan mengerahkan armada truk skylift crane dan personil berseragam khusus DLH, tim menyisir pohon-pohon peneduh berukuran besar yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar fasilitas umum tersebut.


Dalam kesempatan tersebut, Kadis LH Binjai, Ahmad Yani, S.STP., M.AP., turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warga akibat cuaca buruk belakangan ini.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Atas nama keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Binjai, kami menyampaikan duka cita, adanya korban jiwa yang meninggal dunia akibat tertimpa dahan dan ranting pohon saat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Semoga Almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Yani.

Lebih lanjut, Kadis LH mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Binjai agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan diri, mengingat potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami mengimbau dengan sangat kepada warga masyarakat, pengendara, maupun pengunjung fasilitas publik untuk selalu berhati-hati. Apabila hujan deras dan angin kencang melanda, hindari berteduh atau beraktivitas di bawah pohon-pohon besar yang rindang, papan reklame, maupun struktur yang rawan roboh. Carilah tempat berlindung yang aman," penuh harap.

Kegiatan pemangkasan dan mitigasi pohon ini akan terus dilakukan secara berkala dan menyeluruh di sejumlah titik rawan lainnya di Kota Binjai guna meminimalisir potensi bahaya akibat pohon tumbang serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

[adsense]
Dinas Lingkungan Hidup berharap kepada masyarakat dapat melaporkan keberadaan pohon rawan tumbang di lingkungan masing-masing melaporkan ke DLH untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Satgas Mitigasi.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192806/antisipasi-cuaca-ekstrem-dlh-kota-binjai-turunkan-tim-satgas-mitigasi-pohon/ Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu Tue, 15 Sep 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu]]> MATATELINGA, Deliserdang :Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

[adsense]
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial ES alias E (39), yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Jumat (11/09/26), sekitar pukul 18.00 WIB, di Desa Sudirejo, Komplek Pasar 2, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.
Penangkapan dilakukan setelah personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

[adsense]
Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku.
Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Helium, serta uang tunai sebesar Rp100.000.

[adsense]
Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK M.Si menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya

[adsense]
Baca Juga:
Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika serta tidak ragu melaporkan kepada Kepolisian apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitar.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192804/satresnarkoba-polresta-deli-serdang-berhasil-amankan-seorang-pria-dan-sita-432-gram-shabu/ PDAM Simalungun Mati Total di Perdagangan Tue, 15 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[PDAM Simalungun Mati Total di Perdagangan]]> MATATELINGA, Simalungun.:Resah warga kota perdagangan karena PDAM kota perdagangan dan sekitar nya mati total sudah 4 hari selasa 15/09/2026.

[adsense]

Ketika kru MTC meminta tanggapan seorang warga yang biasa nya melakukan jualan makanan berinisial AK di perdagangan sangat kecewa dan dalam 4 hari ini tidak bisa berjualan dan mandi pun wajib minta numpang ke tetangga pada hal kalau telat bayar kami di denda Pak,sementara dengan kejadian begini kami tidak ada penghasilan dan tidak di kasi solusi oleh PDAM simalungun ucap nya.

[adsense]
Baca Juga:
Ketika kru mtc mendatangin kantor PDAM perdagangan kepala cabang PDAM lagi di lokasi mesin yang rusak,ketika kru menghubungin Direksi PDAM Simalungun Antoni Damanik yang ada di simalungun tidak angkat telepon dan kru melanjutkan dengan pesan singkat whatsapp tuk konfirmasi dan tangapan Direksi PDAM dengan gampang menjawap Pompa rusak pak.skrg SDH diorder Besok pemasangan pompa dan mudah2 an besok jalan air.Tks.

Sementara ketika kru minta solusi tuk mengatasi, warga yang resah di perdagangan ini Direksi PDAM bungkam. Warga perdagangan dan sekitar nya mohon kepada PDAM SUMUT supaya dapat mengambil tindakan atas kejadian yang sudah sangat resah atas ketidak becusan kinerja Direksi PDAM simalungun(mtc/jhonadi

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192805/pdam-simalungun-mati-total-di-perdagangan/ DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo Tue, 15 Sep 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo]]> MATATELINGA -Medan : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026). Sejumlah siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Aparat kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

[adsense]


Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan proses penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan terhadap para siswa. Menurutnya, setiap korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis sesuai kondisi masing-masing, termasuk apabila membutuhkan observasi maupun perawatan lebih lanjut.
"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal" kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).


Rapidin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga rumah sakit, memastikan koordinasi berjalan baik. Menurutnya, kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis, sehingga apabila seorang siswa membutuhkan layanan lebih lanjut, keputusan rujukan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

[adsense]
Baca Juga:


Ia juga mengingatkan agar pengalaman dalam penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran penting. Rapidin tidak ingin terjadi kembali keterlambatan dalam mengambil keputusan medis maupun persoalan koordinasi yang berpotensi membuat korban tidak segera memperoleh layanan yang dibutuhkan.


"Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Kabupaten Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien," tegas Rapidin.

[adsense]


Lebih lanjut, Rapidin meminta agar rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata karena pertimbangan administratif. Apabila fasilitas kesehatan tempat pasien pertama kali ditangani tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pasien harus segera mendapatkan akses ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap.


"Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien," ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:


Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta agar siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut tidak kembali mengalami proses rujukan yang berlarut-larut. Ia menegaskan, apabila berdasarkan penilaian medis pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, maka rujukan harus langsung diarahkan ke rumah sakit tipe A.


"Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien. Kalau membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, langsung ke tempat yang mampu memberikan penanganan tersebut," kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, keputusan rujukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan tingkat layanan yang dibutuhkan. Ia meminta seluruh pihak tidak mengulang pola penanganan yang berpotensi menyebabkan pasien kehilangan waktu berharga ketika membutuhkan pertolongan medis lanjutan.

[adsense]


DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah dan pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi dan keamanan makanan MBG juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.


"Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik karena tujuan program ini sangat baik, tetapi keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar," tambah Rapidin.

[adsense]
Baca Juga:


DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, khususnya aspek keamanan pangan dan mekanisme respons apabila terjadi kejadian serupa.nnn

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192803/dpd-pdi-perjuangan-sumut-desak-penanganan-cepat-siswa-mtsn-2-kisaran-jangan-ulangi-kasus-karo/ Residivis Narkoba Bongkar Ruko Warga Tue, 15 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Residivis Narkoba Bongkar Ruko Warga]]> MATATELINGA, Medan :Mantan narapidana (napi) kasus narkoba kembali ditangkap karena membongkar rumah toko (ruko) yang ditinggal penghuninya di Jalan Bambu, Kecamatan Medan Timur.

[adsense]

Kini, tersangka Erwin Tobing alias Lae (43), telah ditahan di Mapolsek Medan Timur guna menjalani proses hukum.
"Dia (Lae) ditangkap personel Unit Reskrim Polsek Medan Timur atas laporan Chandra yang mengaku ruko milik orang tua telah dibobol pelaku," ujar Kapolsek Medan Timur, Kompol M Agus Butarbutar, Selasa (15/9/2026).

Dalam aksinya, tersangka bersama beberapa rekannya berhasil mencuri beberapa barang dari dalam ruko kemudian menjual kepada penadah (botot).

[adsense]
Baca Juga:

"Kebetulan ruko yang dibongkar pelaku itu dalam keadaan tidak ada penghuninya karena berada di luar kota," terangnya.
Personel tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya.

[adsense]

"Pelaku dapat ditangkap saat berada di Jalan Sutomo dan telah ditahan di Mapolsek Medan Timur. Sementara dari catatan kepolisian ternyata pelaku merupakan mantan narapidana kasus narkoba," pungkasnya.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192802/residivis-narkoba-bongkar-ruko-warga/ El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan Tue, 15 Sep 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan]]> MATATELINGA,Medan : Anggota Komisi 4 DPRD Medan El Barino Shah SH MH minta Aparat Penegak Hukum (APH) dalami dugaan jual beli proyek fisik di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Tuang (Perkimcikataru) Kota Medan yang sedang berlangsung saat ini. APH diminta fokus merespon karena sudah meresahkan masyarakat.

[adsense]


Hal itu dicetuskan El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konterpart Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.

[adsense]

[adsense]
Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru. "Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH," ujarnya.

Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.

[adsense]
Baca Juga:
"Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel," cetus El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.

Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. "Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar," tepisnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikorsinasikan. "Tidak ada arahan terkait itu," paparnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192801/el-barino-shah-sh-dugaan-jual-beli-proyek-di-perkimcikataru-medan/ Tim gabungan segel ulang bangunan tanpamu PBG di jalan suasa raya mabar hilir Tue, 15 Sep 2026 14:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Tim gabungan segel ulang bangunan tanpamu PBG di jalan suasa raya mabar hilir]]> MATATELINGA, Medan :Bangunan bermasalah di Jalan Suasa Raya Pasar 4, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, akhirnya disegel ulang oleh tim gabungan, senin, (14/09/2026).

[adsense]

Penyegelan ulang dilakukan setelah sebelumnya bangunan tersebut diduga merusak segel negara dan tetap melanjutkan pembangunan tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

[adsense]
Baca Juga:

Pantauan di lokasi, penyegelan ulang dihadiri langsung oleh tim gabungan,Satpol PP Kota Medan,Kabag Perkim,Tatrip Kelurahan Mabar Hilir,Babinsa Kelurahan Mabar Hilir,Kepling Lingkungan 5.

[adsense]

Kehadiran tim gabungan dari tingkat lingkungan hingga kota ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan bangunan.

[adsense]

Sebelumnya diberitakan, pada Selasa (08/09/2026) bangunan tersebut kedapatan beraktivitas meski masih dalam status segel. Satu segel ditemukan dalam kondisi terputus.


Menindaklanjuti laporan warga, Satpol PP Kota Medan melalui pesan resmi menyampaikan:"Terimakasih sudah menghubungi layanan kami, terkait pengaduan bapak/ibu, tim kami sudah turun ke lokasi dan sudah melakukan segel ulang."Dengan penyegelan ulang ini, seluruh aktivitas pembangunan dihentikan total hingga pemilik mengurus PBG dan ada pembukaan segel secara resmi oleh pihak Kecamatan Medan Deli.

[adsense]
Baca Juga:

Warga berharap tidak ada lagi pelanggaran serupa dan aturan ditegakkan tanpa pandang bulu.(Erni)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192800/tim-gabungan-segel-ulang-bangunan-tanpamu-pbg-di-jalan-suasa-raya-mabar-hilir/ PB- AMCI: Jalan Keluar Krisis Multidimensi PT. TPL Menuju Cetak Biru Transparansi Pemerintah, Keadilan Tenaga Kerja, dan Paradigma Baru Bisnis Pulp Du Tue, 15 Sep 2026 13:30:00 +0700+0700 <![CDATA[PB- AMCI: Jalan Keluar Krisis Multidimensi PT. TPL Menuju Cetak Biru Transparansi Pemerintah, Keadilan Tenaga Kerja, dan Paradigma Baru Bisnis Pulp Du]]> MATATELINGA, Medan :Permasalahan seputar PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) di wilayah Tano Batak, Sumatera Utara, telah mencapai titik kulminasi yang sangat krusial.

[adsense]

Konflik agraria yang berakar selama puluhan tahun dengan Masyarakat Adat kini kian kompleks setelah adanya penghentian aktivitas operasional oleh pemerintah pusat di akhir tahun 2025, serta penetapan TPL sebagai tersangka korporasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Agustus/September 2026 atas skandal transfer pricing dan pajak senilai Rp2 triliun.

[adsense]
Baca Juga:

Sekretaris Pengurus Besar Aliansi Media Cyber Indonesia (PB-AMCI) Dedy Armaya mengatakan, untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan jalan keluar yang komprehensif, adil, dan transparan.

[adsense]


Langkah ini tidak hanya mendesak bagi pemulihan lokal, melainkan harus bertransformasi menjadi tolak ukur (benchmark) baru bagi tata kelola pemerintahan, perlindungan hak pekerja, regulasi investasi, serta peta jalan bisnis pulp internasional.
Dari berbagai permasalahan yang terjadi PB - AMCI berpendapat sebaiknya harus dilakukan rekonstruksi jalan keluar holistik dari berbagai lini strategis, diantaranya:

[adsense]

Penegakan Hukum Pajak dan Transparansi Finansial Global
Langkah Kejaksaan Agung menetapkan TPL dan oknum pemeriksa pajak sebagai tersangka dalam kasus under-invoicing dan manipulasi HS Code komoditas ekspor harus dikawal secara tuntas. Kasus ini wajib dijadikan momentum reformasi pengawasan komoditas ekstraktif.

[adsense]
Baca Juga:

Jalan Keluar & Tolak Ukur Dunia: Manajemen TPL yang baru atau induk usahanya harus melakukan audit forensik keuangan secara menyeluruh dan kooperatif dengan Kejaksaan Agung RI.
Dedy Armaya mengatakan korporasi wajib membayar kerugian negara yang ditimbulkan serta merombak total sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).

[adsense]
"Praktik ini harus menjadi standar global bagi bisnis pulp internasional untuk mengakhiri era manipulasi keuntungan antarnegara (transfer pricing) demi transparansi pajak yang berkeadilan," tegasnya, Selasa (15/9/2026)
Keadilan Ketenagakerjaan dan Transparansi Manajemen Internal

[adsense]
Baca Juga:

Krisis di TPL tidak hanya terjadi pada aspek eksternal, melainkan juga menyentuh tata kelola sumber daya manusia yang mencederai hak-hak mendasar para pekerja.
Jalan Keluar & Tolak Ukur Perusahaan: Divisi HRD TPL wajib menerapkan prinsip transparansi penuh dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan strategis mengenai kondisi karyawan.

[adsense]


Praktik sepihak seperti pemindahan (transfer) pegawai ke grup usaha lain (seperti RGE) tanpa adanya penyesuaian gaji yang adil, serta rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, harus dihentikan.

[adsense]
Baca Juga:


Manajemen harus memastikan pemenuhan hak normatif pekerja demi terciptanya kepastian hukum kepatuhan industri, sekaligus mencegah potensi dampak hukum terkait pajak daerah akibat perpindahan struktur pekerja antar-entitas.

[adsense]

Resolusi Konflik Agraria Lewat Pengakuan Hak Adat


Sengketa lahan eukaliptus di wilayah konsesi (seperti di Sektor Habinsaran dan Dolok Parmonangan) yang tumpang tindih dengan tanah ulayat menjadi pemantik utama bentrokan fisik. Pembebasan tokoh adat Sorbatua Siallagan oleh Mahkamah Agung membuktikan perlunya kepastian hukum atas tanah adat.

[adsense]
Baca Juga:


Jalan Keluar & Tolak Ukur Pemerintah: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus segera melakukan verifikasi dan pemetaan tata batas yang independen, transparan, dan akuntabel.
Lahan-lahan yang terbukti secara sosiologis dan historis merupakan milik Masyarakat Adat harus segera dikeluarkan dari konsesi TPL (enclaving) dan diserahkan kembali kepada masyarakat melalui skema Hutan Adat yang sah.
Penyelesaian ini akan menjadi percontohan global bagi pembuat kebijakan internasional dalam menyelaraskan investasi berskala besar dengan hak-hak masyarakat hukum adat (Indigenous Rights).
Pemulihan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis

[adsense]


Aktivitas TPL kerap diprotes keras oleh warga Tapanuli Raya karena penanaman pohon eukaliptus dinilai boros air, memicu krisis lingkungan, banjir, dan deforestasi di daerah tangkapan air Danau Toba.
Jalan Keluar & Tolak Ukur Ekologi Dunia: Mengingat operasional sempat dihentikan pasca-rekomendasi Pemprov Sumut, opsi audit lingkungan independen skala besar harus diambil.
Jika perusahaan diizinkan beroperasi kembali di masa depan, TPL wajib mengubah model bisnisnya secara drastis dengan beralih dari monokultur eukaliptus ke tanaman yang ramah ekosistem lokal, melakukan restorasi hutan secara masif, serta menghentikan segala bentuk deforestasi di sisa hutan alam.
Transformasi ini menjadi tolok ukur penting bagi industri global untuk membuktikan kemampuan adaptasi korporasi terhadap pemenuhan standar lingkungan internasional, seperti regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation / EUDR).
Transformasi Sosial dan Penghentian Kriminalisasi
Hubungan traumatik antara perusahaan dengan warga lokal yang diwarnai intimidasi, kekerasan, serta saling lapor pidana harus diakhiri.
Jalan Keluar & Tolak Ukur Humanisme: Perusahaan bersama Komnas HAM dan aliansi sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) perlu duduk bersama dalam forum dialog setara.
TPL harus menghentikan segala bentuk pendekatan keamanan (sekuritisasi) dan penggunaan aparat hukum untuk membungkam hak berekspresi warga lokal.
Hak-hak ekonomi warga setempat harus diintegrasikan lewat program kemitraan yang adil, bukan dengan perampasan ruang hidup.
Pusaran Geopolitik Ekonomi: Perebutan Pasokan Pulp antara China dan Eropa
Lebih lanjut Dedy Armaya mengatakan, di balik krisis domestik yang menimpa TPL, terdapat dinamika persaingan ekonomi global yang sengit antara China dan negara-negara Eropa.
Komoditas dissolving pulp (pulp larut) kualitas tinggi yang diproduksi dari pohon eucalyptus di Tano Batak merupakan bahan baku strategis dunia yang diperebutkan untuk rantai pasok industri manufaktur modern raksasa.
"Dahulu, saat masih bernama PT Inti Indorayon Utama, pendirian perusahaan ini mendapat dukungan teknologi dari negara-negara Eropa Barat untuk menopang industri tekstil mereka (Benang Rayon)," ungkapnya.
Namun, peta geopolitik bergeser drastis ketika TPL mulai mengalihkan mayoritas penjualan hasil produksinya ke pasar China, yang memicu benturan kepentingan geoekonomi mendalam pada beberapa sektor vital:
Sektor Fashion (Serat Rayon/Viskosa): Eropa sangat bergantung pada dissolving pulp untuk memproduksi kain rayon berkualitas sebagai alternatif pengganti kapas.
Di sisi lain, China sebagai eksportir tekstil terbesar di dunia membutuhkan pasokan pulp dalam volume masif untuk industri kainnya. Pengalihan arus bahan baku ke China langsung mengguncang stabilitas stok bahan mentah industri tekstil Eropa.
Kebutuhan Primer Selular (Pampers dan Pembalut): Pulp larut dengan daya serap tinggi adalah komponen inti yang tidak tergantikan dalam pembuatan popok bayi dan pembalut wanita.
China memosisikan diri sebagai pusat produksi barang konsumsi murah global, sementara Eropa menerapkan regulasi lingkungan yang sangat ketat atas produk sanitasi impor.
Sehingga menurut Dedy Armaya, mengontrol hulu pasokan pulp otomatis menentukan penguasaan harga produk sanitasi di pasar internasional.
Industri Kosmetik dan Kesehatan: Turunan pulp larut digunakan sebagai bahan pengental dan penstabil (cellulose derivatives) untuk produk perawatan kulit, kosmetik, serta kapsul obat-obatan di industri farmasi global yang bernilai miliaran dolar.
Reorientasi Kebijakan Negara: Hilirisasi Domestik sebagai Solusi Strategis
Fakta bahwa pencabutan atau peninjauan ulang izin wilayah konsesi TPL oleh pemerintah Indonesia terjadi di tengah ketegangan geopolitik ini menunjukkan bahwa pulp bukan lagi sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen tawar politik (geopolitical leverage).

[adsense]


Dedy Armaya mengatakan dalam pantauan PB - AMCI, Indonesia kerap terjepit di antara tekanan standar regulasi ekologis Eropa yang ketat dan kekuatan cengkeraman pasar modal China.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan kekayaan alamnya hanya menjadi ajang rebutan bahan baku mentah antara China dan Eropa," ungkap Dedy Armaya.
Sebagai solusi jangka panjang dan tolak ukur kebangkitan ekonomi nasional, pemerintah harus mendorong hilirisasi industri pulp secara domestik. Indonesia wajib membangun kapasitas manufaktur terintegrasi di dalam negeri untuk mengolah pulp menjadi serat rayon, popok, pembalut, hingga produk kosmetik siap pakai, daripada mengekspornya dalam bentuk mentah.

[adsense]
Baca Juga:


Kesimpulan
Dengan memprioritaskan kebutuhan hilirisasi domestik dan pemenuhan pasar nasional, ketergantungan terhadap modal asing yang eksploitatif dapat dikurangi.
Langkah strategis ini sekaligus akan meredakan ketegangan sosial di tingkat tapak dengan mengalihkan orientasi korporasi dari sekadar mengeksploitasi lahan demi mengejar kuota ekspor mentah global.

[adsense]

Harus berubah menuju industri berbasis nilai tambah yang lebih adil bagi Masyarakat Adat, menjamin hak-hak para pekerja, serta menjaga kelestarian ekologi Danau Toba untuk masa depan dunia.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Opini/192799/pb-amci-jalan-keluar-krisis-multidimensi-pt-tpl-menuju-cetak-biru-transparansi-pemerintah-keadilan-tenaga-kerja-dan-paradigma-baru-bisnis-pulp-du/ DPRD Medan Atensi, Rumah Sakit Pemko Minim Dokter Spesialis Tue, 15 Sep 2026 13:00:00 +0700+0700 <![CDATA[DPRD Medan Atensi, Rumah Sakit Pemko Minim Dokter Spesialis]]> MATATELINGA, Medan :Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan soroti berbagai kebijakan Wali Kota Medan terkait penggunaan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran dan tidak skala prioritas. Untuk pembangunan berkelanjutan Pemko Medan diminta untuk lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya kuangan yang optimal.

[adsense]

Hal itu disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak SH dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).


Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Menurut Paul Simanjuntak, bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2024-2026 masih mengalami stagnan. Dimana kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi dipasar.


Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk investasi di Kota Medan. "Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," sebutnya.
Dalam pandangan umumnya, Paul Simanjuntak menyinggung terkait menurunnya anggaran urusan kesehatan dari Rp 1,224 Triliun lebih menjadi Rp 1.201 Triliun setelah perubahan. Penurunan itu dinilai kurangnya perhatian Pemko menamgani kesehatan. Sementara kualitas pelayanan kesehatan, alat-alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) masih minim.

[adsense]
Baca Juga:

"Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius terutama pengisian dokter specialis," tandasnya.
Terkait pelayanan kesehatan, Paul mengingatkan Walikota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh ke unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, seperti puskesmas dan Pustu.


Menurut Paul, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke Puskesmas.

[adsense]

Sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting khususnya di kawasan Medan Utara mohon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Nedan supaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan secara dini dapat diatasi.

Sama halnya dengan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, F PDI P mendesak Pemko Medan melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti bangunan Puskesmas dan Pustu supaya menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192798/dprd-medan-atensi-rumah-sakit-pemko-minim-dokter-spesialis/ Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting di Perubahan APBD Tue, 15 Sep 2026 12:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting di Perubahan APBD]]> MATATELINGA,Medan : Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan H Iswanda Ramli SE memberikan kritikan dan sejumlah catatan penting dalam Perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2026. Iswanda Ramli mengingatkan, perubahan bukan hanya diatas kertas tetapi harus diikuti strategi yang inovatif dan realistis serta pengawasan yang ketat.

[adsense]

Hal itu disampaikan Iswanda Ramli SE ( dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).


Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Masih dalam pemandangan umumnya, Menurut Iswanda Ramli ditengah potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Tentu kata Nanda sapaan akrab Iswanda Ramli itu, harus melalui perbaikan pelayanan dan perluasan basis wajib pajak.
Sembari Nanda mengingatkan, agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem danSumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.


Dalam hal itu Ramli sepakat dan mengatakan perubahan adalah merupakan cerminan komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Masih dalam pemandangan umumnya, Iswanda Ramli menyebut Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemko Medan yang fokus pada sektor-sektorul utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

[adsense]
Baca Juga:
Untuk itu, Fraksi Demokrat menyoroti akan perlunya Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Pemantapan program layanan publik yang bersifat Inklusif dan berkeadilan. Serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.


Seiring dengan itu, lanjut Nanda, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat pun menyampaikan sejumlah catatan untuk yakni kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

[adsense]

Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

Dilanjutkan Ramli, selain catatan umum di atas, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari Pemko Medan. Seperti di Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran di Perubahan APBD Pemko Medan sebesarRp 1,45 Triliun lebih, bertambah 3,89% dari Rp 1,40 Triliun lebih.


Maka itu lanjut Ramli, dengan bertambahnya anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan prioritas program kegiatan dan target kinerja untuk Tahun 2026 hingga tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas seperti yang terdapat pada RPJMD Kota Medan.
Kemudian untuk Dinas KesehatanBelanja Dinas kesehatan dalam APBD perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar rp 1,02 triliyun lebih, Mengalami penurunan 1,88% dari rp 1,22 triliyun lebih. Fraksi Demokrat meminta pemerintah tetap menjaga program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

Sama halnya dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas sosial. Fraksi Demokrat mendorong agar APBD Perubahan benar-benarMemberikan ruang untuk Bantuan sosial yang tepat sasaran danTerintegrasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan ibu danAnak, serta pemberdayaan difabel. Penanggulangan masalah kemiskinan dan Pengangguran berbasis data riil.


Untuk itu, Ramli kembali mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, khususnya untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar.
Dengan dilakukannya perubahan komposisi belanja daerah hendaknya benar - benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi. Mengenai penerimaan pembiayaan dan proyeksi Silpa. FraksiPartai Demokrat meminta agar sisa anggaran dikelola secara cermat sehingga tidak ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192797/fraksi-demokrat-dprd-medan-sampaikan-kritikan-dan-catatan-penting-di-perubahan-apbd/