Lebih lanjut Danres Saragih menyampaikan, materi terkait asuransi semakin mudah dipahami ketika narasumber memberikan beberapa contoh kejadian sehari-hari yang tak terduga. Lantas, apakah kejadianpkejadian seperti bencana banjir, ditimpa pohon bisa diklaim atau tidak. Pemahaman ini menurut Danres perlu juga disebarluaskan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Perkuat Layanan Kesehatan Primer, Asuransi Astra Dorong Upaya Pencegahan Stunting di Padang

"Memang benar, dalam berasuransi kita harus memahami dan mengukur kemampuan kita juga. Kita harus jujur untuk apa kita mengasuransikan kendaraan kita. Kalau kita jujur, proses klaim-nya pasti akan cepat dan tidak terkendala jika hal yang terduga menimpa kendaran kita," kata Dadong mengutip paparan pembicara dari OJK.

Manajer Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Paramita Yulia Nasution dalam kegiatan Media Gathering di Medan memaparkan apa itu asuransi, manfaat dan risiko produk asuransi, perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Baca Juga:

• MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan Perumda Tirtanadi, Soroti Minimnya Transparansi Tagihan Akibat Kebocoran

MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI : Asuransi Astra tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Seperti yang dilakukan salah seorang petugas di Medan, melayani pelanggan yang melakukan klaim dengan sepenuh hati, Foto : James P Pardede

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

Di tengah kondisi tersebut, upaya membangun kepercayaan terhadap industri asuransi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyampaian informasi yang transparan dan mudah dipahami, kemudahan akses layanan, serta penerapan pelindungan konsumen secara bertanggung jawab.

"Kami mengimbau konsumen jujur dan menyampaikan tujuan penggunaan barang yang diasuransikan dengan jelas. Hal ini supaya pihak penyedia asuransi dapat memberikan produk asuransi yang sesuai dengan risiko yang akan dihadapi. Misalnya jika mobil diasuransikan untuk disewakan, maka harus diinformasikan sejak awal karena mobil pastinya memiliki risiko yang lebih besar. Selain itu jika ada bangunan yang digunakan untuk restoran, pastinya setiap saat akan berisiko karena penggunaan kompor yang tinggi. Contoh-contoh tersebut pastinya berpengaruh pada jumlah premi yang akan ditetapkan karena risiko yang dihadapi lebih tinggi dari pemakaian biasa," ujar Paramita.

Baca Juga:

• Perkuat Standar Layanan Terpercaya, JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH

Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Upaya tersebut tidak berhenti pada penyelesaian pengaduan ketika terjadi kendala, tetapi perlu hadir sejak masyarakat mendapatkan informasi, memahami produk, hingga menggunakan layanan dan manfaat perlindungan yang dimililikinya.

Sementara Branch Manager Asuransi Astra Medan, Rangga Septiana, menyampaikan bahwa dari sisi perusahaan, upaya memberikan rasa aman kepada pelanggan tidak hanya diwujudkan ketika pelanggan membutuhkan bantuan.

Baca Juga:

• Ombudsman RI Perwakilan Sumut Lakukan Penilaian Maladministrasi di Polres Labuhanbatu

Mengerti Hak dan Manfaatnya

Dalam beberapa kondisi, kata Rangga proses klaim dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti SIM yang sudah tidak berlaku, perubahan fungsi kendaraan dari penggunaan pribadi menjadi komersial, maupun kendaraan yang secara kepemilikan tercatat atas nama pihak lain.

Baca Juga:

• 32 Kantor Imigrasi Berganti Nama, Optimalkan Layanan kepada Masyarakat

Dengan pemahaman tersebut, tambahnya pelanggan diharapkan dapat menggunakan perlindungannya secara tepat ketika dibutuhkan. Pada akhirnya, kami ingin setiap pelanggan merasa lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan tetap dapat menjalani aktivitasnya dengan tenang.

Baca Juga:

• Dewijaya Care Raih UMKM BERDAYA of the Year dalam UMKM BERDAYA Awards 2026 Asuransi Astra

KLAIM FROM ANYWHERE: Asuransi Astra sudah menerapkan KLAIM FROM ANYWHERE, klaim secara online lewat aplikasi myGarda, akan tetapi ada juga pelanggan yang langsung datang ke kantor cabang untuk melakukan klaim., Foto : James P Pardede

Rasa aman menjadi pelanggan Asuransi Astra, bagi Ali (54) salah seorang kontraktor di Medan sudah dirasakan sejak beberapa tahun lalu ketika memilih 'berlabuh' di Asuransi Astra sebagai asuransi kendaraannya.

Baca Juga:

• Perluas Akses Layanan Digital, Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Mutakhirkan Data Blankspot

"Sampai hari ini saya belum pernah klaim, tapi bagi saya asuransi kendaraan itu sangat penting. Karena, kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini atau besok ketika kita berkendara," tandasnya.

Asuransi Astra memasuki tujuh dekade tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Edukasi serta literasi keuangan kepada masyarakat menjadi bagian dari perjalanan Asuransi Astra menapaki usia hingga 70 tahun.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Buka Layanan "Hallo Kapolres", Warga Bisa Adukan Masalah Langsung via WhatsApp

Masih ingat slogan "Don't Worry Be Happy" dan hari ini kita lebih akrab dengan slogan "Peace of Mind", dimana kalimat ini menggambarkan evolusi komitmen layanan Asuransi Astra (terutama produk Garda Oto) dalam memberikan kenyamanan bagi pelanggannya dari masa ke masa.

Masalah tersebut akan diurus sepenuhnya oleh pihak asuransi sehingga pelanggan bisa tetap tenang dan bahagia. Era inilah yang melahirkan layanan ikonik seperti bantuan darurat jalan raya Garda Siaga.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Puskesmas Tuntungan Harus Rampung Tepat Waktu

Slogan dari Don't Worry Be Happy sampai Peace of Mind" ikut menjadi bagian dari perjalanan Asuransi Astra yang bertransformasi tidak hanya sekadar solusi penyelamat saat ada masalah kendaraan, namun menjadi sebuah mitra hidup yang memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran setiap saat.

Baca Juga:

• Gema Karya #TujuhDekadeAsuransiAstra, Menjaga Kepercayaan, Memberikan Ketenangan

Baca Juga:

• Bupati Dan Forkopimda Asahan Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

Pada penutupan Rakercab dan pelaksanaan syukuran, Ketua PPTSB Cabang Labuhanbatu, Lain Adi Makmur Sinaga dalam sambutannya mengatakan, jabatan dalam organisasi bukanlah kehormatan untuk dibanggakan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dirinya sadar, kekuatan terbesar PPTSB berada pada sektor-sektor. Menurutnya, pengurus cabang harus hadir menjadi pembina, serta memiliki pemikiran, seluruh anggota bagian penting dalam kehidupan berorganisasi.

Baca Juga:

• Bupati Dan Forkopimda Asahan Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

Lebih jauh disampaikan LAM Sinaga, PPTSB Labuhanbatu siap menjadi bagian dari masyarakat, yang turut mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan berbagai bidang. Hal itu didasari bahwa kesuksesan pembangunan membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
"Karenanya, kami ingin PPTSB Cabang Labuhanbatu, hadir sebagai organisasi yang terbuka untuk bekerja sama, membangun kemitraan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah Labuhanbatu," papar LAM Sinaga.

"Saya yakin, pengurus PPTSB Labuhanbatu yang baru kian hebat, semakin jaya dan kuat. Maka, tetaplah tegar dan jangan patah mundur. Kami dari pemerintahan juga siap menjadi penyupport agar PPTSB memiliki kekuatan semakin besar. Ayok sama-sama kita berjalan membangun Labuhanbatu," sebut Maya Hasmita.

Baca Juga:

• Bupati Dan Forkopimda Asahan Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

Apel ini digelar untuk memastikan kesiapan personel serta sarana maupun prasarana dalam menghadapi bencana alam diwilayah hukum Polres Tebingtinggi.

Baca Juga:

• Polisi Bersama Masyarakat, Polres Simalungun Sosialisasikan SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara ke Ratusan Pelajar di Jorlang Hataran

"Apresiasi kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, unsur TNI-Polri, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," lanjutnya.Selain kesiapsiagaan personel, Kapolres mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, antara lain dengan menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi resiko bencana.

Baca Juga:

• Polisi Bersama Masyarakat, Polres Simalungun Sosialisasikan SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara ke Ratusan Pelajar di Jorlang Hataran

Melalui apel kesiapsiagaan ini, Polres Tebingtinggi bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait memperkuat koordinasi serta sinergi dalam penanggulangan bencana. Dengan kesiapan personel dan sarana prasarana, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat guna meminimalisir dampak, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.(

Penggerebekan di lakukan tim opsnal Sat Resnarkoba Mapolres Tebingtinggi padaSenin malam (05/10-2026) setelah adanya informasi warga masyarakat, akan keresahan tentang peredaran gelap narkotika.

Baca Juga:

• Polisi Bersama Masyarakat, Polres Simalungun Sosialisasikan SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara ke Ratusan Pelajar di Jorlang Hataran

Kepada petugas, pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang berinisial T.Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Polisi Bersama Masyarakat, Polres Simalungun Sosialisasikan SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara ke Ratusan Pelajar di Jorlang Hataran

Ketua PKK, Ny Hj Darmawati didampingi Asisten Pemerintahan Albert R Saragih yang mewakili Bupati Simalungun, sejumlah instansi terkait, pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, Camat Raya Nurintan Rayani Saragih, serta masyarakat Nagori Silau Huluan.

Baca Juga:

• Bupati Dan Forkopimda Asahan Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

Menurut Darmawati, bahwa PTP2WKSS adalah program terpadu yang bertujuan memperkuat peran perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berkualitas.

Baca Juga:

• Bupati Dan Forkopimda Asahan Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

"Kehadiran kami bukan semata-mata untuk menilai, melainkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan, serta memberikan masukan dan mendorong lahirnya inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan," jelas Budi Prayogi.(sip)

Baca Juga:

• Bupati Dan Forkopimda Asahan Monitoring Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

Dengan adanya sarana pengangkutan ini, Budi berharap pengelolaan dan pengangkutan sampah dapat berjalan optimal dan kebersihan lingkungan terjaga dengan baik.
Sementara itu, Bupati Anton Achmad Saragih, mengapresiasi dan terima kasih yang mendalam atas bantuan tersebut.

Baca Juga:

• PTPN IV Regional 2 Perkuat Pengelolaan Sampah Simalungun, Serahkan Dump Truck

Bantuan kendaraan ini diharapkan dapat mendukung kinerja dinas terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan, kelancaran pengangkutan sampah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Simalungun.(sip)

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

Wesly menerangkan, pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyalurkan bantuan rehabilitasi sosial dasar penyediaan alat bantu kepada 56 penerima manfaat, terdiri dari penyandang disabilitas telantar di luar panti sebanyak 28 orang; dan lansia telantar di luar panti sebanyak 28 orang.

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

Lebih lanjut dikatakan, Pemko Pematangsiantar berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penyaluran bantuan dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Wesly yang diwakili Happy mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerima.

Masih kata Wesly dalam sambutan tertulisnya, melalui program tersebut, diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial dalam membangun Kota Pematangsiantar yang lebih Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

"Sedangkan tujuan dari penyaluran bantuan ini untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat, meningkatkan kualitas hidup, mencegah komplikasi lebih lanjut, mendukung produktivitas, serta meringankan beban ekonomi," jelas Agustina.

Baca Juga:

• Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga

Penguatan layanan kesehatan primer diperlukan untuk mendukung upaya kesehatan yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika masyarakat mengalami sakit, tetapi juga pada edukasi, deteksi dini, dan pencegahan sejak awal. Hal ini menjadi semakin penting dalam upaya pencegahan stunting yang tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga pemahaman keluarga mengenai perilaku hidup sehat.

Baca Juga:

• Pemko Melalui Dinsos Siantar Salurkan Alkes Bagi Lansia dan Kaum Disabilitas

ILP merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan layanan berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Pendekatan ini mendorong layanan kesehatan untuk tidak hanya menangani kondisi ketika seseorang sudah mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi, deteksi dini, pemantauan, serta pengelolaan faktor risiko kesehatan.

Sebagai bagian dari penguatan ILP dan ACTING di Puskesmas Pembantu Koto Baru, Asuransi Astra mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan layanan berdasarkan siklus hidup, edukasi kesehatan dan gizi bagi masyarakat, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta penguatan upaya deteksi dini dan pencegahan stunting. Tidak hanya memperkuat peran tenaga kesehatan dan kader, Asuransi Astra juga membentuk Sahabat ACTING, yaitu kelompok remaja yang menjadi bagian dari upaya melibatkan generasi muda dalam edukasi dan pencegahan stunting.

Baca Juga:

• MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan Perumda Tirtanadi, Soroti Minimnya Transparansi Tagihan Akibat Kebocoran

Melalui penguatan fasilitas dan kapasitas layanan serta keterlibatan tenaga kesehatan, kader, remaja, keluarga, dan masyarakat, Asuransi Astra berharap inisiatif ini dapat mendukung terciptanya layanan kesehatan primer yang lebih dekat, terintegrasi, dan berkelanjutan di Pustu Koto Baru. Kolaborasi berbagai pihak juga diharapkan dapat mendorong keberlanjutan upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan pencegahan stunting.

"Menciptakan peace of mind berarti tidak hanya hadir ketika risiko terjadi, tetapi juga mengambil bagian dalam upaya mengurangi risiko sejak dini. Dalam konteks kesehatan, menjaga kesehatan bukan hanya soal mendapatkan pertolongan ketika sakit, tetapi juga bagaimana kita bisa mencegah risiko kesehatan sebelum terjadi. Karena itu, kami melihat layanan kesehatan primer dan peran masyarakat sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Layanan yang baik perlu didukung oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk ikut menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Melalui Estafet Peduli Bumi, kami ingin mengambil bagian dalam proses tersebut. Karena pada akhirnya, peace of mind bukan hanya tentang rasa tenang ketika menghadapi risiko, tetapi juga rasa aman karena kita sudah melakukan langkah-langkah untuk mencegahnya," ujar Djoko.

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tapaktuan, Muhamad Sukron, A.Md.IP., S.Sos., M.H., mengatakan, layanan sidang virtual memberikan kesempatan kepada tahanan untuk mengikuti secara langsung proses pembacaan putusan banding dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Baca Juga:

• BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

Pelaksanaan sidang virtual tersebut mengacu pada perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tertanggal 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

Kebijakan ini juga sejalan dengan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 12.15 WIB itu melibatkan mobil Mitsubishi Xpander bernomor polisi BK 1244 ABM dan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi BL 5988 TAA.

Baca Juga:

• Pendodos Tewas Tertimpa Janjang Sawit

Mauliza mengalami luka robek di kepala dan patah tulang kaki kanan. Sementara itu, Rosi Kalita mengalami luka robek di kepala serta patah tulang pada kedua kaki

Baca Juga:

• Pendodos Tewas Tertimpa Janjang Sawit

Salah satu persoalan yang disorot adalah informasi mengenai tagihan pemakaian air akibat kebocoran. Pelanggan, kata Hamdi, hanya memperoleh penjelasan mengenai tagihan pada bulan pertama. Namun, pada bulan berikutnya, kembali muncul tagihan yang disebut sebagai sisa pemakaian akibat kebocoran, dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari tagihan sebelumnya.

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

Hamdi berharap manajemen Perumda Tirtanadi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan tagihan, penanganan kebocoran, serta sistem pengaduan pelanggan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

Menurut Hamdi, kritik yang disampaikan MARA CW merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik. Karena itu, ia meminta manajemen Perumda Tirtanadi segera memberikan penjelasan resmi atas persoalan tersebut dan menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki pelayanan.

Baca Juga:

• Komitmen Pelayanan Kesehatan inklusif, responsif, dan Berorientasi Kerakyatan di Medan Belawan.

"Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Transparansi tagihan dan pelayanan yang profesional merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Kami berharap persoalan ini segera dijawab secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tirtanadi tidak semakin menurun," tutup Hamdi Hasibuan.(Erni)

Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

Langkah ini diambil setelah dua surat sebelumnya, masing-masing tertanggal 14 Juli 2026 dan 7 September 2026, menurut keterangan dalam surat penegasan ketiga tersebut, belum mendapatkan tanggapan tertulis yang menjelaskan perkembangan konkret perkara.
Daniel Sihotang: Kepastian Hukum Tidak Boleh Dibiarkan Menggantung

Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

"Pertanyaan mendasar kami sederhana: bagaimana perkembangan laporan ini, apa saja langkah penyidikan yang sudah dilakukan, apa kendalanya, dan bagaimana arah penyelesaiannya? Jika proses masih berjalan, sampaikan perkembangannya secara jelas. Jika ada hambatan, jelaskan secara objektif. Jika terdapat dasar hukum yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan, sampaikan alasan hukumnya secara tertulis."
"Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur hukum justru harus terus bertanya-tanya mengenai perkembangan laporannya sendiri. Kepastian hukum bukan berarti memaksa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai hukum dan Pelapor memperoleh informasi yang patut mengenai penanganan perkaranya," tegas Daniel.
Menurut Daniel, permintaan tersebut merupakan bentuk kontrol dan kepedulian terhadap kualitas pelayanan penegakan hukum. Kewenangan penyidik harus tetap dihormati, tetapi akuntabilitas proses penanganan perkara juga harus dijaga.

Dalam surat penegasan ketiga itu, pihak kuasa hukum menyatakan telah lebih dahulu menyampaikan permohonan melalui surat tertanggal 14 Juli 2026, kemudian kembali menegaskan permintaan tindak lanjut melalui surat tertanggal 7 September 2026.

Baca Juga:

• Sekretaris Laskar Prabowo 08 Sumut Apresiasi Respons Cepat Propam Polri Di Sipropam Polrestabes Medan

"Kami meminta agar pimpinan melakukan evaluasi secara proporsional. Apabila penyidik telah bekerja, perkembangan dan hasilnya perlu diinformasikan sesuai ketentuan. Apabila terdapat hambatan, hambatan tersebut harus dijelaskan. Masyarakat berhak berharap bahwa laporan yang ditanganinya memperoleh proses yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

Surat itu turut mencantumkan adanya Surat Perintah Membawa Nomor Sp. Bawa/227.b/IV/2025/Ditreskrimum tanggal 29 April 2025 serta dokumen terkait bantuan pencarian orang dan Daftar Pencarian Orang (DPO).

SP2HP Terbaru Diminta, Transparansi Harus Dapat Dirasakan Pelapor
Salah satu permintaan utama dalam surat tersebut adalah pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terbaru dan/atau pemberitahuan perkembangan perkara secara tertulis kepada Pelapor melalui kuasa hukumnya.
Informasi yang diminta meliputi status terakhir laporan polisi, tindakan penyidikan yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan, perkembangan alat bukti, hambatan penyidikan, status pihak yang belum diperiksa, serta rencana langkah hukum selanjutnya.

Baca Juga:

• Sekretaris Laskar Prabowo 08 Sumut Apresiasi Respons Cepat Propam Polri Di Sipropam Polrestabes Medan

Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

Andika menegaskan, apresiasi yang diberikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, tim kuasa hukum telah dua kali memenuhi undangan dan dalam kedua kesempatan tersebut mereka merasakan adanya respons serta komunikasi yang baik dari pihak-pihak terkait.

Baca Juga:

• Polsek Tanah Jawa Cek Dugaan Peredaran Sabu di Hutabayu Raja

Baca Juga:

• Polsek Tanah Jawa Cek Dugaan Peredaran Sabu di Hutabayu Raja

Apresiasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dibangun melalui konsistensi pelayanan, penghormatan terhadap hak-hak hukum masyarakat, dan komitmen terhadap prinsip keadilan.MSN ID menegaskan, apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Namun, profesionalitas penegakan hukum tetap harus diukur melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi proses, dan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.(Red/Tim)

Baca Juga:

• Polsek Tanah Jawa Cek Dugaan Peredaran Sabu di Hutabayu Raja

Rangkaian peristiwa penyelamatan dan penanganan medis ini bermula pada hari Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 17.17 WIB.
Berdasarkan catatan medis dan laporan lapangan, Ibu Teriyana yang berusia 59 tahun dan beralamat di Jalan Stasiun Belawan / Jalan Bangka Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, mendadak memerlukan rujukan darurat ke rumah sakit.

Baca Juga:

• Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026

Pasien diketahui mengalami keluhan medis serius berupa adanya luka bernanah di sekitar jaringan bekas operasi pada bagian perut yang memerlukan tindakan bedah lanjutan segera.

Baca Juga:

• Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026

Berkat koordinasi yang solid antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan, tindakan operasi terhadap luka bernanah pada bekas operasi Ibu Teriyana tersebut dapat diselesaikan dengan sukses pada keesokan harinya, yaitu hari Jumat.
Sebagai wujud kepedulian yang berkelanjutan, pada hari Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 13.43 WIB, Plt. Kepala UPT Puskesmas Belawan drg. Tina Ariani, M.Kes bersama rombongan jajaran tenaga kesehatan dan didampingi oleh Badan kesehatan Indonesia Raya (Kesira ). mendatangi langsung ruang perawatan di RS PHC.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dari dekat perkembangan kondisi kesehatan Ibu Teriyana pasca-operasi sekaligus memberikan dukungan moril kepada pasien dan pihak keluarga.

Baca Juga:

• Rico Waas Segera Bangun Rumah Cica yang 10 Tahun Tinggal di Dapur

Pencapaian ini menjadi langkah strategis JNE dalam memperkuat standar pengelolaan layanan logistik sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pelaku usaha di berbagai sektor.

Sertifikasi halal tersebut diterbitkan oleh BPJPH dengan Nomor Sertifikat ID314110080091010826, setelah melalui proses pemeriksaan dan audit halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Perolehan sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya JNE untuk memastikan penerapan prinsip jaminan produk halal dalam proses layanan logistik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Ombudsman RI Perwakilan Sumut Lakukan Penilaian Maladministrasi di Polres Labuhanbatu

Pencapaian tersebut ditandai melalui peresmian sertifikasi halal layanan logistik JNE yang diselenggarakan di Ballroom Kantor Pusat JNE, Jl. Tomang Raya No. 11, Jakarta Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPJPH Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), Asya Fathya Nur Zakiah, selaku Strategic Key Account & Halal Auditor LPPOM, Dwi Pamungkas Bermani selaku Direktur PT DGI Levner Consulting, serta Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, bersama jajaran manajemen JNE.

Mengusung tema "Halal Logistics: From Certification to Implementation", momentum ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi menjadi bagian dari penerapan standar secara konsisten dalam proses operasional layanan logistik.

Melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), JNE terus memperkuat proses penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian kiriman agar berjalan sesuai dengan standar halal yang dipersyaratkan.

M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan bahwa perolehan sertifikasi ini merupakan bukti nyata konsistensi JNE dalam memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Mulai dari proses penjemputan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi sampai ke tangan konsumen, seluruh rantai pasok dipastikan berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai prinsip syariat.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Puskesmas Tuntungan Harus Rampung Tepat Waktu

"Dengan diraihnya sertifikasi halal logistik ini, JNE memastikan bahwa seluruh proses operasional, mulai dari penanganan kiriman makanan, pemisahan secara ketat antara produk halal dan non-halal di setiap titik transit, hingga proses pengiriman ke tujuan akhir telah memenuhi standar logistik halal yang ketat," ujar M. Feriadi Soeprapto.

Feriadi juga menambahkan bahwa kehadiran layanan logistik berstandar halal ini memberikan nilai tambah yang signifikan, khususnya bagi para pelaku usaha makanan. Melalui sistem operasional yang terintegrasi, para pelaku usaha, baik produk halal maupun non-halal dapat merasa jauh lebih aman dan nyaman.

Jaminan penanganan yang tepat memastikan tidak ada risiko kontaminasi silang selama perjalanan paket, sehingga kualitas produk tetap terjaga hingga diterima oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen jangka panjang perusahaan untuk senantiasa mewujudkan makna "Connecting Happiness" mengantarkan kebahagiaan kepada setiap pelanggan.

Menyambut usia JNE ke-36 tahun pada tanggal 26 November 2026 mendatang dengan mengusung tema "Melesat Hebat", pencapaian besar ini menjadi momentum penting JNE untuk terus berinovasi, bergerak progresif, serta memperkuat posisinya sebagai mitra logistik terdepan yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, Imigrasi Belawan gelar layanan program Eazy Paspor di UMA

"Permudah urusan orang, jangan dipersulit. Jadikanlah profesi Polri ini sebagai ladang ibadah," kata Irjen Pol Sonny saat memberikan arahan kepada personel Polda Sumatera Utara di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut, Kamis (8/10).

Baca Juga:

• LBH Medan : Pergantian Kapolda Sumut Jangan Hanya Sebagai Rotasi Formal Belaka

"Yakinkanlah, kebaikan yang kita lakukan, Tuhan tidak diam. Pasti akan dicatat, dibalas, dan kita akan ditolong oleh Tuhan. Dengan cara apa, kita tidak tahu," ujarnya.
Kapolda Sumut mengibaratkan bahwa balasan atas kebaikan yang dilakukan manusia dapat melampaui perhitungan logika.
"Satu ditambah satu sama dengan dua, tetapi di mata Tuhan, satu ditambah satu bisa seribu, bahkan bisa satu juta," katanya.

Baca Juga:

• Kapolda Sonny Irawan Disambut Hangat di Sumatera Utara, KH Akhmad Khambali: Ini Momentum Memperkuat Kolaborasi

Ia berharap seluruh personel dapat terus menjaga kebersamaan dan membangun lingkungan kerja yang solid dengan menjadikan profesi kepolisian sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Baca Juga:

• LBH Medan : Pergantian Kapolda Sumut Jangan Hanya Sebagai Rotasi Formal Belaka

Dengan semangat tersebut, Kapolda Sumut berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang memudahkan, sikap yang humanis, serta komitmen untuk terus berbuat baik.

Kondisi itu membuat Heri berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah.
Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian program tersebut jika kejadian serupa terus berulang dan membahayakan para siswa.

Baca Juga:

• Kota Medan Ajak Garda Pemuda NasDem Boyong Aksi Nyata untuk Masyarakat*

Kegiatan berlangsung pada pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, diikuti oleh sebanyak 221 siswa-siswi Kelas IX SMP Negeri 1 Jorlang Hataran, bersama Kepala Sekolah dan tenaga pendidik setempat. Dalam pelaksanaannya, tim sosialisasi dari Polres Simalungun dipimpin oleh AKP Gunawan Sembiring, S.H., M.M., selaku Kasubbag Binkar Bag SDM, bersama tujuh personel lainnya, yakni Aiptu R. Tambunan, Aipda Maria Raskita Peranginangin, Aipda Chandra Boby P. Panjaitan, S.M., Aipda Manogi H. Tampubolon, Brigadir Cornelia E. Sembiring, serta Aiptu Gandi Sianturi dan Aiptu Hamdan Siregar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Jorlang Hataran.

Baca Juga:

• Kapolres Madina Didesak Bongkar Skandal Konspirasi Mafia Solar SPBU Simangambat. Inisial Luk Disebut Sebagai "Ketua Geng" Pemburu BBM Subsidi

Namun, LBH Medan mengingatkan pergantian tersebut jangan hanya sekadar rotasi jabatan atau pergantian pucuk pimpinan belaka (formalitas). Pergantian ini sepatutnya menjadi momentum awal reformasi Polri yang diharapkan dan dicita-cita rakyat saat ini.

"Kapolda Sumut harus menyelesaikan persoalan serius terkait penegakan hukum dan penggunaan kewenangan di Sumatera Utara," ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Sambut Kapolda Sumut Baru, Polres Simalungun Siap Wujudkan Polri Profesional dan Humanis