https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Tue, 11 Aug 2026 20:37:45 +0700+0700 id-ID Orangtua Keluhkan Pencurian di Asrama Taruna PBD Medan Tue, 11 Aug 2026 20:34:00 +0700+0700 <![CDATA[Orangtua Keluhkan Pencurian di Asrama Taruna PBD Medan]]> MATATELINGA, Medan :Sejumlah orangtua taruna SMA Pulau Berayan Darat (PBD) Medan mengeluhkan keamanan barang milik siswa di asrama.Keluhan itu disampaikan melalui kolom komentar media sosial sekolah setelah sejumlah taruna disebut mengalami kehilangan barang.

[adsense]
Para orangtua menilai kasus kehilangan barang bukan kali pertama terjadi. Mereka berharap pihak sekolah dan yayasan meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak kembali dialami taruna, Selasa, (11/8/2026).

Salah satu keluhan disampaikan akun @rara can't talk rn melalui kolom komentar pada unggahan TikTok SMAS Taruna PBD Medan.

[adsense]
Baca Juga:
"Kayaknya keamanan barang siswa perlu lebih diperhatikan deh 😭 soalnya kalau terlalu sering ada barang yang hilang, lama-lama siswa jadi bingung harus merasa aman di mana. Semoga ke depannya ada tindakan yang lebih serius, bukan cuma sekadar 'hati-hati sama barang masing-masing'," tulis akun tersebut.

Akun itu juga meminta pihak sekolah memberikan pembinaan apabila pelaku kehilangan barang berhasil ditemukan.

[adsense]

Menanggapi keluhan tersebut, akun resmi SMAS Taruna PBD Medan menyebut pihak sekolah telah berupaya menyediakan fasilitas keamanan di asrama.

[adsense]
"Kita menyediakan asrama sudah maksimal yah bapak/ibu. CCTV sudah diletak di atas plafon dipatahin, jadi mau gimana kita buat lagi. Kita sudah bina anak didik semaksimal mungkin di sekolah," tulis akun tersebut.

Pihak sekolah juga mengingatkan orangtua agar tidak membekali taruna dengan barang mewah atau uang dalam jumlah besar selama berada di asrama.

[adsense]
Baca Juga:
"Di asrama sudah diinfokan jangan membawa barang-barang yang mewah atau uang jangan banyak dipegang agar tidak mengundang niat jahat teman sekitarnya. Kalau pun ada uang banyak lebih baik dititip ke bapak asramanya," lanjutnya.

Keluhan lain disampaikan akun @Ida yang mengaku sebagai orangtua taruna PBD Medan.

[adsense]
Ia menilai kasus kehilangan barang tersebut cukup meresahkan karena dikhawatirkan menimbulkan korban berikutnya.

"Kejadian seperti ini cukup meresahkan krn bakal ada korban selanjutnya. Mohon pihak sekolah bisa lebih memperhatikan keamanan barang siswa dan mencari solusi agar kejadian kehilangan tidak berulang," tulisnya.

[adsense]
Baca Juga:
Pihak SMAS Taruna PBD Medan kemudian menyatakan telah berkoordinasi dengan yayasan terkait persoalan tersebut.

"Sudah saya konfirmasi ke yayasan yah ibu, ternyata sudah ada pertanggungjawaban dari yayasan dan menggantinya, walau tidak 100 persen," tulis pihak sekolah.
Pihak sekolah kembali mengingatkan agar taruna tidak membawa barang atau uang dalam jumlah berlebihan ke asrama.

[adsense]
"Namanya di asrama sebaiknya jangan memberikan barang atau uang terlalu banyak yah Bu, hanya saran. Karena sekolah juga menganjurkan ke siswa untuk tidak memegang uang banyak. Mohon maaf sekali lagi," lanjutnya.
*Orangtua Soroti Kasus yang Disebut Berulang*
Keluhan dengan nada kecewa juga disampaikan akun @Aswindy Fachrizal yang mengaku sebagai orangtua taruna PBD Medan.


Ia mengatakan reputasi sekolah menjadi salah satu alasan orangtua mempercayakan pendidikan anak mereka kepada PBD Medan.
Karena itu, ia berharap persoalan keamanan di asrama mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan yayasan.
"Sekolah ini reputasi sangat bagus. Makanya saya dan semua orangtua taruna menitipkan anak-anaknya. Kami sebagai orangtua punya harapan yang besar untuk masa depan yang terbaik untuk anak-anak kami," tulisnya.
Menurutnya, persoalan kehilangan barang telah beberapa kali disampaikan kepada pihak sekolah.
"Namun saya sebagai orangtua pernah menyampaikan beberapa keluhan dan saran terkait kehilangan barang. Ini bukan sekali terjadi? Dan ini tidak boleh toleransi attitude oknum yang mengambil bukan haknya dari anak saya," lanjutnya.
Ia meminta pemilik dan pengelola sekolah melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut.
Keluhan serupa disampaikan akun @herlinaginting369. Ia menilai pihak yayasan perlu lebih bertanggung jawab terhadap persoalan kehilangan barang yang dialami taruna.
Ia juga meminta pihak sekolah memperhatikan pembentukan sikap dan karakter taruna agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Mereka generasi masa depan, namun tanpa attitude yang baik apalah jadinya nanti. Terima kasih. Saya masih menunggu jawaban dan responsnya," tulisnya.
*Yayasan Terbitkan Surat Pemberitahuan*
Menindaklanjuti keluhan para orangtua taruna di media sosial, Yayasan Pendidikan Airindo Kacaribu SMA Pulau Berayan Darat (PBD) Medan kemudian menerbitkan surat pemberitahuan yang memuat delapan poin.
Surat tersebut diterbitkan setelah adanya keluhan orangtua terkait kehilangan barang yang dialami taruna.

[adsense]
Dalam surat itu, pihak sekolah dan asrama menyampaikan permohonan maaf serta menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan.
Berikut delapan poin dalam surat pemberitahuan tersebut:
*1. Meminta maaf kepada orangtua*
Pihak sekolah dan asrama Taruna PBD Medan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para taruna selama berada di asrama.
*2. Meminta keluhan disampaikan langsung*
Pihak sekolah meminta orangtua atau wali taruna menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak sekolah melalui nomor WhatsApp yang tercantum dalam surat agar persoalan dapat segera ditangani.
*3. Meminta orangtua tidak menyampaikan keluhan melalui media sosial*
Pihak sekolah meminta orangtua dan wali taruna tidak menyampaikan keluhan melalui media sosial. Alasannya, sekolah mengajak orangtua untuk bersama-sama menjaga nama baik sekolah.
*4. Mengingatkan taruna tidak menyimpan barang berharga*
Pihak asrama menyatakan sejak awal masuk, taruna telah diberi tahu agar tidak menyimpan barang-barang berharga, makanan, maupun uang di kamar.
Jika membawa uang dalam jumlah banyak atau barang berharga, taruna diminta menitipkannya kepada petugas asrama.
*5. Melakukan pembinaan dan apel malam*
Pihak asrama menyatakan rutin melakukan apel malam yang diisi dengan nasihat, bimbingan, serta pembentukan karakter dan kedisiplinan taruna.
Sanksi juga akan diberikan kepada taruna yang terbukti melanggar peraturan asrama.
*6. Memperbaiki dan menambah CCTV*
Yayasan mengakui CCTV di asrama sedang mengalami masalah.
Dalam surat tersebut disebutkan perbaikan dan penambahan CCTV akan dilakukan dalam waktu satu minggu. Posisi lemari taruna juga akan diatur agar dapat terlihat oleh kamera CCTV.
*7. Memperbaiki pintu kamar mandi*
Pihak yayasan menyatakan kerusakan pintu kamar mandi akan diperbaiki pada minggu yang sama.
*8. Menangani laporan kehilangan barang*
Pihak sekolah dan asrama menyatakan akan membantu mencari barang yang hilang, melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, mengecek rekaman CCTV, serta memberikan sanksi kepada pelaku apabila terbukti.
Pelaku yang terbukti mengambil barang milik taruna juga disebut dapat dikeluarkan dari asrama.
"Demikian surat ini dibuat. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran bapak, ibu dan wali taruna," demikian isi surat tersebut.
*Orangtua Pertanyakan Tindak Lanjut*
Meski yayasan telah menerbitkan surat pemberitahuan, sejumlah orangtua masih mempertanyakan tindak lanjut dari poin kedelapan, khususnya terkait penanganan kasus kehilangan barang.
Mereka mempertanyakan apakah sekolah telah menemukan pihak yang diduga mengambil barang milik taruna dan apa bentuk sanksi telah diberikan.
Sebab, menurut orangtua, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak yayasan maupun pengelola asrama mengenai hasil penanganan kasus tersebut, termasuk apakah telah dilakukan pertemuan dengan orangtua taruna yang menjadi korban.
Kepala SMA Taruna PBD Medan, Jasa Karokaro, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terkait persoalan tersebut.
"Coba kami klarifikasi dulu untuk perbaikan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan tidak terulang kembali," tulis Jasa.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai langkah konkret, termasuk kemungkinan pemanggilan atau pertemuan antara pihak sekolah dan wali taruna, Jasa belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sementara itu, salah seorang orangtua taruna, Linda, mempertanyakan tindak lanjut dari poin kedelapan surat yayasan.
"Sudahkah ketemu pelakunya? Sudahkah diberi sanksi? Sanksi apa yang telah diberi sekolah, kenapa kejadian masih berulang?" kata Linda.
Menurut Linda, orangtua tidak menuntut pihak sekolah mengganti kerugian secara finansial. Mereka, katanya, hanya menginginkan keamanan dan kenyamanan anak selama mengikuti pendidikan di asrama.
"Kami selaku orangtua tidak pernah menuntut sekolah untuk mengganti kerugian kami secara finansial. Kami hanya mau anak kami sekolah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.***

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191779/orangtua-keluhkan-pencurian-di-asrama-taruna-pbd-medan/ Satnarkoba Polresta Deli Serdang Ringkus 2 Warga Sergai Tue, 11 Aug 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Satnarkoba Polresta Deli Serdang Ringkus 2 Warga Sergai]]> MATATELINGA, Deliserdang :Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang meringkus dua pria terduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu.

[adsense]

Keduanya ditangkap di Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang pada Sabtu (8/8/2026).

Kedua pria tersebut adalah, I alias M (30), warga Dusun IV, Desa Kebun Ubi, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), dan ASN (33), warga Dusun I, Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Dari penangkapan itu, polisi menyita satu bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 1,14 gram. Barang haram tersebut ditemukan di kantong celana salah satu tersangka.

[adsense]

Kasat Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Fery Kusnady menyebutkan, penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya aktivitas peredaran sabu di Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu.

"Usai menerima informasi tentang keberadaan pelaku, personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan dan berhasil menyita barang bukti narkoba dari dalam kantong celana salah satu pelaku," sebut Fery.

[adsense]
Baca Juga:

Dia mengungkapkan, kedua tersangka mengakui sabu tersebut milik mereka. Selanjutnya, keduanya bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba. Dengan informasi sekecil apa pun, kami dari Satnarkoba akan langsung melakukan penyelidikan dan bila terbukti menyimpan atau mengedarkan akan kami tindak tegas," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191771/satnarkoba-polresta-deli-serdang-ringkus-2-warga-sergai/ Mahasiswa Peduli Sumatera Utara Ikut Melihat lokasi Diduga Lokasi Perjudian Tue, 11 Aug 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Mahasiswa Peduli Sumatera Utara Ikut Melihat lokasi Diduga Lokasi Perjudian]]> MATATELINGA,Binjai : Aksi mahasiswa yang menyatakan adanya lokasi perjudian di Kota Binjai meninjau langgsung bersama Panit Reskrim Polda Sumatera Utara Iptu Suhery dan tim, didampingi Kabag Ops Polres Binjai Kompol Henry Tobing, Kasat Reskrim AKP Hotdiatur Purba, Kanit Pidum Iptu Jun Fredy di Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatra Utara, Selasa siang (11/8/2026).

[adsense]

Kabag Ops Kompol Henry Tobing memimpin pembuktian lokasi judi tersebut di dampingi Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Purba, Kanit Pidum Iptu Jun Fredy Sembiring didampingi personil TNI .

Ketua aliansi Mahasiswa Peduli Sumatera Utara Adi mengatakan, lokasi ini ternyata tidak seperti yang beredar didalam video, kami hanya ingin membuktikan seperti apa kiranya lokasi yang dikatakan tempat perjudian di wilayah Kota Binjai.

[adsense]
Baca Juga:

"Melihat situasi dilokasi tidak mungkin tempat seperti ini menjadi tempat perjudian karena lokasinya begitu kotor dan seperti tak berpenghuni," Kata Adi.

[adsense]
Adi yang didampingi sekretarisnya Putra menambahkan, "Lokasi ini memang jelas bukan lokasi perjudian seperti apa yang beredar di media sosial, kami sebernarnya membuat laporan hanya melihat dari media sosial, seperti Facebook, Tiktok dan ternyata seperti ini adanya dan tak mungkin menjadi lokasi perjudian," tegas Adi .

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Purba, yang turut menyaksikan lokasi berbicara.
"Seperti yang kita bersama tadi bang tidak mungkin lokasi yang sekotor itu menjadi tempat perjudian, mana ada pemain yang mau datang ke lokasi kotor seperti itu bang," ujar Kasat.

[adsense]
Baca Juga:
Sementara itu pemilik sekaligus pengelola yang di tuduhkan sebagai lokasi perjudian, Fandi mengatakan, lokasi ini saya sewa selam dua tahun, untuk tempat permainan Bilyard.

"Awalnya banyak pemain yang datang untuk bermain dan saya mendapat untung dari mengelola Bilyard tersebut," Kata Fandi.

[adsense]
Namun seiring waktu lama- lama menjadi sepi dan sudah 6 bulan lebih tempat ini kosong seperti sama kita lihat lokasi ini, kumuh dan kotor karena tidak berpenghuni bang," ucap Fendi. (Irfan)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191773/mahasiswa-peduli-sumatera-utara-ikut-melihat-lokasi-diduga-lokasi-perjudian/ Nilai Surat Tuntutan Cacat Hukum, Pledoi Leonardi Soroti Gugatan MK Soal Lembaga Audit Keuangan Tue, 11 Aug 2026 19:44:00 +0700+0700 <![CDATA[Nilai Surat Tuntutan Cacat Hukum, Pledoi Leonardi Soroti Gugatan MK Soal Lembaga Audit Keuangan]]> MATATELINGA,JAKARTA - Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) bergulir di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pledoi Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Leonardi sebanyak 315 halaman, merupakan pembelaan atas tuntutan pidana delapan tahun penjara yang dibacakan oditur militer.
Dalam pledoi yang dibacakan tim penasihat hukumnya, Leonardi menolak seluruh tuntutan dan dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Ia bahkan mengaku heran dan mempertanyakan mengapa dirinya menjadi satu-satunya pihak yang duduk di kursi pesakitan dalam proyek besar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Presiden hingga Menteri Pertahanan.
"Saya hanya menjalankan perintah atasan saya, yaitu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu selaku pengguna anggaran. Bahwa kemudian saya yang hanya dituduh melaksanakan program ini, seakan-akan ini inisiatif dan keinginan saya sendiri, tentu saja sangat menyakitkan," ujar Leonardi dengan nada lirih di sela-sela sidang.
Heran dengan Sikap Presiden Jokowi
Mantan perwira tinggi TNI AL itu mengaku heran dengan sikap pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi-lah yang memerintahkan penyelamatan slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) setelah satelit Garuda-1 mengalami kerusakan dan keluar dari orbit (deorbit) pada 2015. Namun, anehnya, seiring berjalannya waktu, proyek tersebut justru tidak mendapat dukungan anggaran.
"Seorang menteri pun tidak bisa menghentikan proyek kalau tidak ada rapat terbatas lagi. Pada rentang 2016 dan 2017, kami berusaha meminta Pak Presiden untuk mengadakan ratas lagi, apakah program ini dihentikan atau tidak. Tapi tidak ada perintah juga sampai saya pensiun," keluhnya.
Leonardi bahkan mengungkapkan bahwa hingga proyek ini bermasalah di Badan Arbitrase Singapura dan setelah dirinya pensiun pada 2017, tidak pernah ada perintah resmi untuk membatalkan proyek penyelamatan satelit tersebut. "Tidak ada perintah untuk menghentikan, tapi tiba-tiba saya yang diproses," sesalnya.
Di penghujung pernyataannya, Leonardi berharap majelis hakim yang memutuskan perkara ini dapat bertindak adil dan bijaksana. "Harapan saya dari masyarakat, mudah-mudahan majelis hakim betul-betul bertindak adil dan bijaksana, mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa," ujarnya penuh harap.
Keberatan Atas Dasar Hukum yang Berubah
Dalam nota pembelaannya, tim hukum Leonardi menyoroti sejumlah kejanggalan prosedur hukum yang dinilai cacat fundamental. Salah satu keberatan utama adalah perubahan dasar hukum yang digunakan dalam surat tuntutan oditur militer.
Dalam dakwaan primair, Leonardi didakwa menggunakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP lama. Namun, dalam tuntutan, oditur menggunakan Pasal 603 KUHP baru juncto Pasal 20 huruf c KUHP baru.
Tim hukum menilai penggantian dasar hukum tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip due process of law. "Penggantian dasar hukum primair dari Pasal 2 UU Tipikor menjadi Pasal 603 KUHP Baru dalam surat tuntutan adalah tindakan yang cacat secara fundamental," tegas kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, saat membacakan pledoi.
Lebih lanjut, Rinto menjelaskan bahwa perubahan pasal tersebut tidak tercantum dalam surat perintah lidik, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), maupun dalam tahap P21 dan surat dakwaan.
"Sehingga demi hukum tindakan Penuntut Koneksitas tersebut dengan alasan pembenaran apapun melanggar KUHAP dan hak-hak konstitusional terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil, dan karenanya tuntutan pidana a quo sepatutnya dinyatakan tidak sah serta tidak dapat dijadikan dasar bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa," tegas Rinto.
Nilai Kerugian Negara Membengkak, Dianggap Cacat Yuridis
Tak hanya soal dasar hukum, tim penasihat hukum juga mempersoalkan nilai kerugian negara yang didakwakan. Dalam surat dakwaan, kerugian negara disebut sekitar Rp306,8 miliar. Namun, angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp349,4 miliar dalam surat tuntutan.
Menurut Rinto, kenaikan sekitar Rp42,6 miliar itu berasal dari akumulasi bunga periode 2022 hingga 2024. Ia menilai perubahan tersebut tidak sejalan dengan konsep actual loss atau kerugian negara yang nyata dan pasti.
"Apabila nilai kerugian yang didalilkan masih terus berubah, bertambah, dan membengkak hanya karena berjalannya waktu, maka secara yuridis nilai tersebut tidak mungkin dikualifikasikan sebagai actual loss," ujar Rinto.
Ia menjelaskan bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Koneksitas mengandung kontradiksi yang fatal. Di satu sisi penuntut mendalilkan bahwa kerugian negara telah bersifat nyata dan pasti, namun di sisi lain angka kerugian yang digunakannya justru terus berubah dan membesar.
"Konstruksi hukum tersebut bukan saja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tetapi juga bertentangan dengan logika hukum yang paling elementer: sesuatu tidak mungkin pada saat yang bersamaan dikatakan telah final, namun tetap terus bertambah nilainya," paparnya.
Keberatan Lembaga Audit yang Tidak Berwenang
Tak hanya itu, tim hukum juga keberatan dengan dalil kerugian negara yang didasarkan pada perhitungan lembaga audit yang dianggap tidak berwenang, yakni melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka menilai konstruksi tersebut bertentangan dengan perkembangan hukum konstitusi setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang memberikan penegasan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang sebagai "lembaga negara audit keuangan" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP.
Bahkan, tim hukum menilai jaksa dalam surat tuntutan tidak dapat membuktikan mens rea (niat jahat) dari fakta-fakta persidangan. Tidak terdapat satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Leonardi memiliki niat, kehendak, ataupun tujuan untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, terlebih lagi dengan tujuan merugikan keuangan negara.
Atas seluruh keberatan tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan surat tuntutan cacat hukum dan tidak dapat menjadi dasar pemidanaan Leonardi.
Sebagai informasi, Oditur Militer sebelumnya menuntut Leonardi dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider lima bulan kurungan dalam perkara koneksitas dugaan korupsi pengadaan user terminal antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan.
Selain Leonardi, terdapat dua terdakwa lainnya dalam perkara ini, yakni Thomas Anthony Van Der Heyden yang juga dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider lima bulan kurungan. Sementara CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard, yang disidangkan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa), dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider satu tahun penjara.
Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda putusan dari majelis hakim. Masyarakat dan pengamat hukum kini menanti apakah majelis hakim akan mengabulkan pledoi Leonardi atau justru menguatkan tuntutan oditur militer.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/191774/nilai-surat-tuntutan-cacat-hukum-pledoi-leonardi-soroti-gugatan-mk-soal-lembaga-audit-keuangan/ Gebyar Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Limitnya Mencapai Rp.24,4 Milyar Tue, 11 Aug 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Gebyar Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Limitnya Mencapai Rp.24,4 Milyar]]> MATATELINGA - Pangkal Pinang : Kepala Kejaksaan Tinggi Kep.Bangka Belitung Riono Budisantoso,SH.,MH membuka secara resmi lelang serentak wilayah Bangka Belitung, Selasa (11/8/2026).

[adsense]
Dalam siaran persnya, di Kejati Kepulauan Bangka Belitung ada 7 (tujuh) satuan kerja yang mengikuti lelang serentak yaitu, KN Bangka Selatan; KN Belitung; KN Pangkal Pinang; KN Bangka Tengah; KN Bangka Barat; KN Bangka; dan KN Belitung Timur.

Pembukaan lelang serentak digelar di Kantor KPKNL Pangkal Pinang, dan dihadiri seluruh Kepala Kejaksaan Negeri bersama Kasi Pemulihan Aset & Pengelolaan Barang Bukti.

[adsense]
Baca Juga:
Hadir juga Kepala Kantor KPKNL Pangkal Pinang Aris Rochmad Sopiyan, SH.,MH dan memberikan sambutan serta dilanjutkan sambutan dari Kajati Kepulauan Bangka Belitung sekaligus membuka kegiatan.

Kajati Riono Budisantoso SH.,MA menyampaikan, acara lelang serentak merupakan komitmen Kejaksaan RI kepada masyarakat bahwa barang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya yang dirampas untuk negara dilakukan lelang untuk memulihkan kerugian negara dan korban, secara transparan, akuntabel, sejalan dengan tagline RECOVERY IS JUSTICE.

[adsense]
Nilai limit lelang se-Kepulauan Bangka Belitung yang dijual pada lelang serentak sebesar Rp.24.476.108.000.-

Menurut Kajati, mulai 11 Agustus 2026, ada 2 (dua) satuan kerja terjadwal lelang serentak yaitu :KN Bangka Selatan.dan KN Belitung. Dimana, 1 unit excavator & 1 unit mobil carry tidak laku. sementera di di KN Belitung, 3 (tiga) lot barang berupa 300 buah karung yang berisi pasir timah dengan berat kurang lebih 15.004 kilogram, kadar Sn 71,52 persen nilai limit : Rp. 2.979.165.000 Laku Terjual Rp.3.079.165.000.

[adsense]
Baca Juga:
Kemudian, 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nilai limit : Rp.8.979.000 Laku Terjual :Rp.13.579.000; dan 1 (satu) unit Handphone merek IPhone 11, warna Hitam, dengan nilai limit : Rp. 1.089.000 Laku Terjual: Rp. 2.789.000.

"Total PNBP dari lelang serentak hari Selasa, 11 Agustus 2026, nilai aset barang rampasan negara senilai Rp. 3.095.533.000m" paparnya.

[adsense]
Lelang serentak dilanjutkan, Rabu, 12 Agustus 2026 dari KN Pangkal Pinang dan KN Bangka Tengah, Kamis, 13 Agustus 2026, KN Bangka Barat bersama KN Bangka, dan Jumat, 14 Agustus 2026 KN Belitung Timur.

Lebih lanjut Kajati Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa objek lelang yang ditawarkan pada lelang serentak tahun 2026 adalah barang rampasan negara (BRN) kategori barang bergerak yang terdiri dari 60 unit, dengan 47 paket/lot lelang. Total nilai limit wajar atau nilai taksiran se-Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp24.476.108.000.

[adsense]
Baca Juga:
"Komposisi objek lelang ini sangat beragam dan bernilai ekonomis tinggi, mencakup berbagai komodoitas strategis dan aset pendukung operasional, antara lain komoditas balok timah dan biji timah atau pasir timah, alat berat dan alat operasional tambang," paparnya.

Lebih lanjut Kajati menegaskan, ada juga kendaraan roda empat komersial/pribadi, puluhan kendaraan roda dua, barang elektronik dan peralatan lainnya. "Informasi terkait barang lelang ada di media sosial, website dan informasi di tiap Kejari.

[adsense]
Dalam kesempatan ini, kata Riono Budisantoso menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerja keras dan dedikasinya dalam mempersiapkan lelang serentak.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/191777/gebyar-lelang-serentak-kejati-kepulauan-bangka-belitung-nilai-limitnya-mencapai-rp244-milyar/ Peletakan Batu Pertama Bedah Rumah Untuk Bapak Irwanyah Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Si Biru Biru Tue, 11 Aug 2026 18:51:00 +0700+0700 <![CDATA[Peletakan Batu Pertama Bedah Rumah Untuk Bapak Irwanyah Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Si Biru Biru]]> MATATELINGA,Sibiru Biru: Program Bedah Rumah di Desa Sidodadi Kecamatan Si Biru Biru Kabupaten Deli Serdang, Camat melakukan Peletakan Batu Pertama di saksikan warga adapun rumah yang di bedah An Irwansyah yang berdomisili di Dusun IV Rahayu. Selasa .pukul 10.00 Wib, (11-8-2026 ).

[adsense]


Adapun acara peletakan batu pertama langsung di lakukan Ibu Camat Astri Lidwina Roma Tua Boru Manulang. Adapun kehadiran beliau mewakili pemerintah Kabupaten Deli Serdang, untuk membantu warga yang membutuhkan.

Turut menghadiri acara peresmian Babhinkamtibnas dan Babinsa , serta seluruh Kepala Desa yang ada di kecamatan Si biru Biru. Dan juga diikuti Mahasiswa KKN UNIMED

[adsense]
Baca Juga:

Dalam sambutanya Camat Kecamatan Si Biru Biru Astry Lidwina Romatua Manulang. Adalah bukti bahwa kepedulian Pemerintah dan warga untuk bergotong royong dan kepedulian sosial. Semoga dengan peletakan batu pertama ini. Sdr Irwansyah sudah merasa terbantu.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/191770/peletakan-batu-pertama-bedah-rumah-untuk-bapak-irwanyah-dusun-iv-desa-sidodadi-kecamatan-si-biru-biru/ Sertijab Empat Pejabat Utama, Tekankan Sinergi dan Adaptasi Cepat di Wilayah Tugas Baru Tue, 11 Aug 2026 18:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Sertijab Empat Pejabat Utama, Tekankan Sinergi dan Adaptasi Cepat di Wilayah Tugas Baru]]> MATATELINGA,Simalungun:Polres Simalungun kembali menunjukkan komitmennya membangun institusi yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat melalui pelaksanaan upacara serah terima jabatan (sertijab) di tubuh struktur organisasi kepolisian setempat.
Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Tathya Dharaka Mako Polres Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih, Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.
Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 11 Agustus 2026, sekira pukul 13.20 WIB. Ia menjelaskan bahwa kegiatan sertijab ini merupakan bentuk nyata dinamisasi organisasi Polri yang rutin dilaksanakan demi penyegaran dan peningkatan kinerja personel.
"Kegiatan ini adalah bentuk nyata Polres Simalungun dalam mewujudkan institusi yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat," ujar AKP Verry Purba.
Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., selaku Inspektur Upacara. Empat jabatan strategis diserahterimakan dalam kegiatan tersebut. Pertama, jabatan Kabag Ops Polres Simalungun diserahkan kepada AKP Tukkar Lungun Simamora, S.H., M.H. Kedua, jabatan PS. Kasi Hukum diserahkan kepada IPTU Niasran Simanjuntak, S.H., M.H.
Selain itu, jabatan Kasat Lantas beralih dari IPTU Devi Siringo-ringo, S.H., S.Sos., kepada AKP Priska Susana Suardi, S.H. Sementara jabatan Kapolsek Purba beralih dari AKP Edwin Angkasa Simanjuntak kepada IPTU Budianto Silalahi.
AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa pelaksanaan sertijab ini berlandaskan sejumlah dasar hukum, di antaranya Keputusan Kapolda Sumut Nomor KEP/591/VIII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sumut, Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor ST/520/VIII/KEP/2026 tanggal 5 Agustus 2026, serta Surat Telegram Kapolres Simalungun Nomor ST/85/VIII/KEP/2026 tanggal 8 Agustus 2026.
"Kegiatan berjalan dengan tertib mulai dari laporan perwira upacara, pembacaan keputusan Kapolda Sumut, penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah, hingga penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas," ucap AKP Verry Purba.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang beserta jajaran pengurus, para Kabag, Kasat, dan Kasi di lingkungan Polres Simalungun, 17 Kapolsek jajaran, serta personel perwira, bintara, dan ASN Polres Simalungun.
Dalam amanatnya, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas, yakni AKP Edwin Angkasa Simanjuntak yang kini menjabat Kasi TIK Polrestabes Medan setelah 1 tahun 1 bulan bertugas sebagai Kapolsek Purba, serta IPTU Devi Siringo-ringo yang kini menjabat Kasat Lantas Polres Batu Bara setelah 1 tahun 4 bulan bertugas di Simalungun.
"Alih tugas dan alih wilayah dalam organisasi Polri adalah hal yang rutin dan biasa, yang pada hakekatnya merupakan proses dinamisasi pembinaan organisasi dan operasional Polri," ungkap AKBP Marganda Aritonang dalam amanatnya.
Kapolres juga berpesan kepada para pejabat baru agar segera memahami karakteristik kamtibmas di wilayah tugas masing-masing, membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dengan anggota, serta melanjutkan program dan inovasi positif yang telah dijalankan pejabat sebelumnya.
AKP Verry Purba menambahkan bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan sertijab berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga berakhir pada pukul 11.30 WIB, ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pejabat dan tamu undangan yang hadir.
"Kami berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun," pungkas AKP Verry Purba

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191778/sertijab-empat-pejabat-utama-tekankan-sinergi-dan-adaptasi-cepat-di-wilayah-tugas-baru/ Bupati Tinjau Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kaji Penataan Pedagang di Jalan Perintis Tue, 11 Aug 2026 18:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Tinjau Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kaji Penataan Pedagang di Jalan Perintis]]> MATATELINGA,Deli Serdang:Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meninjau kondisi Pasar Rakyat Tanjung Morawa di Jalan Inpres, Kecamatan Tanjung Morawa, Senin (10/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus mencari solusi penataan pedagang yang masih berjualan di luar area pasar.
Didampingi Sekretaris Daerah, Camat Tanjung Morawa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah terkait, ia melihat kondisi lapak dan aktivitas perdagangan di dalam pasar serta masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar, termasuk di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.
Bupati mengatakan, penataan pedagang perlu dicarikan solusi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan, sekaligus kawasan pasar dan jalan di sekitarnya menjadi lebih tertib.
"Kita lihat dulu kondisinya, kemudian kita cari solusi bagaimana pedagang yang masih di luar bisa kita akomodir dengan tetap memperhatikan kapasitas dan penataan pasar," ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hesron Girsang, mengatakan kapasitas lapak yang ada di bangunan Pasar Rakyat diyakini cukup untuk menampung para pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, permintaan pedagang terkait pelebaran lapak akan menjadi pertimbangan.
"Jika dua lapak digunakan untuk satu pedagang, kapasitas yang tersedia tentu tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh pedagang yang saat ini masih berjualan di luar," ujarnya dalam dialog bersama Bupati.
Ukuran lapak yang tersedia saat ini, lanjutnya, telah mengacu pada standar yang sudah ada. Penentuan zonasi pun akan dilakukan dengan tepat agar penempatan pedagang lebih tertib dan sesuai kapasitas pasar

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191776/bupati-tinjau-pasar-rakyat-tanjung-morawa-kaji-penataan-pedagang-di-jalan-perintis/ Mantan Presiden di Vonis Mati Tue, 11 Aug 2026 18:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Mantan Presiden di Vonis Mati]]> MATATELINGA Beirut: Mantan presiden Suriah Bashar Al-Assad beserta adiknya, Maher Al-Assad, dijatuhi hukuman mati dalam ketidakhadiran atau secara in absentia atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut laporan kantor berita SANA, Selasa {11/8/2026).
Mahkamah Agung Suriah mendakwa Assad dengan pasal terkait pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain, termasuk anak-anak, kemudian penyiksaan, penculikan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

[adsense]
Bashar Al-Assad divonis bersalah atas tuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati, seperti diberitakan SANA.

Pengadilan Suriah tersebut menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada delapan orang.

[adsense]
Baca Juga:
Bekas kepala keamanan politik di provinsi Daraa, Atef Najib, hadir di ruang sidang saat dia divonis mati.

Diketahui, Maher Al-Assad mengetuai Divisi Empat Angkatan Bersenjata Suriah Arab semasa rezim Bashar Al-Assad.

[adsense]
Pada November 2024, kelompok oposisi bersenjata Suriah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemerintah dan berhasil memasuki Damaskus pada 8 Desember.

Bashar Al-Assad lantas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, kemudian kabur dari Suriah

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Internasional/191775/mantan-presiden-di-vonis-mati/ Dar..Der..Dorr..!!! Gudang Batok Diberondong Senpi, Karyawan Luka Tembak dan Bacok di Deliserdang Tue, 11 Aug 2026 17:56:00 +0700+0700 <![CDATA[Dar..Der..Dorr..!!! Gudang Batok Diberondong Senpi, Karyawan Luka Tembak dan Bacok di Deliserdang]]> MATATELINGA, Deliserdang :Aksi dua orang pria bersebo menyerang pabrik batok di Jalan Industri Gang Sawi, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, mengejutkan masyarakat. Pasalnya disiang bolong pelaku berani melakukan tindakan itu. Selasa 11/8/2026.

[adsense]

Dari peristiwa penyerangan itu, dia orang dikabarkan mengalami luka tebak dan Bacokan senjata tajam. Satu mobil dan dua unit truk juga dirusak pelaku.

Informasi dihimpun dari Tugiman saksi mata kejadian sekitar pukul 11.30 Wib sidan, pelaku datang naik sepeda motor masuk gudang sambil menghujani tembakan dan ada satu orang kena senjata api dan beberapa orang luka bacok senjata tajam. Mereka berlarian menyelamatkan diri.

[adsense]
Baca Juga:
" Tiba- tiba ada dua orang masuk bawa tembak dan parang langsung melakukan penyerangan pakai tembak dan menggunakan parang, begitu pelaku melepaskan tembakan membabi buta kami berlarian menyelamatkan diri, ada tiga mobil ditembaki sampai kacanya pecah," kata Tugiman.

[adsense]

[adsense]
Tugiman menyebutkan pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor, pelaku datang menyerang orang yang ada didalam gudang dengan parang dan menghujani tembakan kesegala arah.

Gudang Pabrik batok kelapa digiling menjadi bubuk breket dan dijadikan arang dengan nama perusahaan PT Harapan. Para korban luka disebutkan sudah menjalani perawatan medis di rumah sakit.

[adsense]
Baca Juga:
Belum tau motif dari penyerangan ini dan Polisi masih melakukan olah TKP serta memasang police line di tempat kejadian. Sejumlah pihak mendesak Polisi bertindak cepat dapat menangkap para pelaku karena CCTV juga ada di gudang tersebut.

Terkait peristiwa ini, Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H Damanik membenarkan peristiwa itu dan pihak kini masih melakukan penyelidikan.
" Ya kami masih melakukan penyelidikan kasus ini ," pungkasnya ..

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191772/darderdorr-gudang-batok-diberondong-senpi-karyawan-luka-tembak-dan-bacok-di-deliserdang/ Penonaktifan Lurah Aur dan Camat Medan Timur: Menakar Konsistensi Reformasi Birokrasi di Kota Medan Tue, 11 Aug 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Penonaktifan Lurah Aur dan Camat Medan Timur: Menakar Konsistensi Reformasi Birokrasi di Kota Medan]]> MATATELINGA, Medan :Kebijakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang menonaktifkan sementara Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun, menyusul rekomendasi audit khusus Inspektorat Kota Medan merupakan langkah yang layak diapresiasi dalam kerangka reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah. Dari sudut pandang ilmu politik dan administrasi publik, setidaknya ada lima dimensi yang relevan untuk dicermati dari peristiwa ini.

[adsense]

Pertama, penegakan disiplin berbasis prosedur hukum yang jelas. Tindakan pembebasan sementara terhadap Lurah Aur bukan keputusan yang bersifat arbitrer, melainkan merujuk secara eksplisit pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum kepegawaian dijalankan sesuai koridor legal-formal, bukan atas dasar tekanan opini publik semata. Dalam perspektif rule of law, kepastian prosedural semacam ini menjadi prasyarat legitimasi tindakan pemerintah.

Kedua, respons terhadap partisipasi publik sebagai indikator responsivitas birokrasi. Ditindaklanjutinya laporan masyarakat melalui audit khusus Inspektorat menunjukkan adanya mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang berfungsi antara warga dan birokrasi. Dalam kajian governance, keberadaan saluran pengaduan yang direspons secara nyata merupakan salah satu indikator penting dari akuntabilitas horizontal, di mana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab ke atas, tetapi juga ke bawah kepada masyarakat yang dilayani.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Ketiga, keseimbangan antara ketegasan dan perlindungan hak-hak individu. Sikap Pemko Medan yang tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak kepegawaian ASN yang diperiksa merupakan aspek yang tidak kalah penting. Penegakan disiplin yang tegas tanpa mengabaikan hak prosedural pihak terperiksa mencerminkan pemahaman bahwa reformasi birokrasi yang baik tidak boleh menciptakan bentuk ketidakadilan baru dalam prosesnya.

Keempat, sinyal politik tentang arah kepemimpinan. Tindakan cepat dan terukur terhadap dugaan pelanggaran di tingkat kelurahan — unit pemerintahan yang paling dekat dan paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat — dapat dibaca sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah kota secara keseluruhan. Kelurahan sering menjadi titik rawan praktik pungutan liar karena intensitas interaksinya dengan warga, sehingga ketegasan di level ini memiliki efek simbolik yang cukup signifikan terhadap citra pemerintahan secara umum.

[adsense]
Baca Juga:
Kelima, indikasi awal bahwa langkah ini bukan kasus tunggal. Perkembangan terbaru memperkuat pembacaan di atas. Pada 10 Agustus 2026, Wali Kota Medan juga membebastugaskan sementara Camat Medan Timur, Fernanda, menyusul Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kota Medan Nomor 700.1.2.1/138.6/INSP/2026 tanggal 30 Juli 2026. Berbeda dari kasus Lurah Aur, perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penempatan jabatan ASN — pola pelanggaran yang secara struktural lebih serius karena menyentuh langsung integritas sistem merit kepegawaian, bukan sekadar pelayanan di tingkat lini depan.

Dua hal patut dicatat dari kasus ini. Pertama, mekanisme yang ditempuh identik dengan kasus sebelumnya: pengaduan masyarakat, audit khusus Inspektorat, rekomendasi pembentukan Tim Pemeriksa Ad Hoc, hingga pembebasan sementara berbasis Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021 — menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan bukan improvisasi kasuistis, melainkan jalur baku yang mulai terpola dalam praktik. Kedua, Kepala BKPSDM Kota Medan secara eksplisit menegaskan bahwa pembebasan sementara bukan vonis akhir, melainkan instrumen untuk menjamin objektivitas pemeriksaan — sebuah penegasan yang secara langsung merespons kekhawatiran umum bahwa tindakan administratif semacam ini rawan disalahgunakan sebagai bentuk hukuman prematur tanpa proses pembelaan yang layak.

[adsense]
Munculnya kasus kedua dalam rentang waktu berdekatan, dengan pola prosedural yang konsisten dan pada level jabatan yang lebih tinggi (camat, bukan lurah), mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Medan tengah menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih sistematis, bukan reaktif terhadap satu isu viral semata. Jika pola ini berlanjut dan diikuti transparansi hasil akhir pemeriksaan disiplin di kedua kasus, argumen bahwa reformasi birokrasi di Kota Medan bersifat struktural — bukan situasional — akan semakin sulit dibantah.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan semacam ini tidak dapat dinilai hanya dari beberapa kasus awal. Konsistensi penerapan aturan yang sama terhadap pelanggaran serupa di masa mendatang, transparansi hasil akhir proses pemeriksaan disiplin — termasuk kepastian bahwa asas praduga tak bersalah tetap dijaga hingga putusan final — serta evaluasi sistemik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di seluruh lini pemerintahan, mulai dari kelurahan hingga kecamatan, tetap menjadi faktor penentu apakah langkah-langkah ini merupakan bagian dari perubahan struktural yang berkelanjutan, atau sekadar respons situasional terhadap tekanan publik.
Oleh

Dr. Arief Mariski Purba, S.Sos., M.Si.Sekretaris Program Magister Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Opini/191769/penonaktifan-lurah-aur-dan-camat-medan-timur-menakar-konsistensi-reformasi-birokrasi-di-kota-medan/ Bupati Deli Serdang Dukung FORPROVSU 2026, 8.000 Peserta Siap Meriahkan Ajang Olahraga Tue, 11 Aug 2026 17:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Deli Serdang Dukung FORPROVSU 2026, 8.000 Peserta Siap Meriahkan Ajang Olahraga]]> MATATELINGA, Deli Serdang ::Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (FORPROVSU) I Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Lapangan Astaka, Deli Serdang, pada 23–28 Oktober 2026.

[adsense]

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, saat menerima audiensi jajaran Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Utara di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (11/8/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Bupati menilai FORPROVSU memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus mengangkat Deli Serdang dan Sumatera Utara melalui olahraga masyarakat.

[adsense]

[adsense]
"Ada dua event mendatang yang berlangsung di wilayah Deli Serdang. Saya harap ini bisa berjalan baik karena ini salah satu pengenalan budaya kepada masyarakat dan bisa menjadi ikonnya Sumatera Utara," ujar Asri Ludin.

Ia juga meminta KORMI Deli Serdang mempersiapkan peserta secara matang serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Budporapar) Deli Serdang.

[adsense]
Baca Juga:
"Prinsipnya kami mendukung sesuai kemampuan kami. Kalau diadakan rutin dua tahun sekali, mungkin bisa dimasukkan anggaran rutin daerah. Persiapkanlah dengan matang," tegasnya.
Ketua KORMI Sumatera Utara, M Daffasya Sinik, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari konsolidasi persiapan FORPROVSU yang akan berlangsung selama enam hari.
FORPROVSU I 2026 ditargetkan melibatkan sekitar 8.000 penggiat olahraga masyarakat dan mampu menarik hingga 20 ribu masyarakat. Selain mendorong budaya hidup sehat dan bugar, kegiatan tersebut diharapkan menjadi penggerak sport tourism dan ekonomi masyarakat.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191768/bupati-deli-serdang-dukung-forprovsu-2026-8000-peserta-siap-meriahkan-ajang-olahraga/ Ikut Lelang Serentak Tahun 2026, Kejari Mamuju Berhasil Menjual 2 Paket Dengan Nilai Mencapai Rp315 Juta Lebih Tue, 11 Aug 2026 16:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Ikut Lelang Serentak Tahun 2026, Kejari Mamuju Berhasil Menjual 2 Paket Dengan Nilai Mencapai Rp315 Juta Lebih]]> MATATELINGA - Mamuju : Dalam rangka mendukung optimalisasi pemulihan aset serta pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemulihan aset, Kejaksaan Negeri Mamuju telah melaksanakan kegiatan Lelang Serentak Barang Rampasan Negara Tahun 2026 pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat melalui KPKNL Mamuju.

[adsense]
Menurut Kasi Penkum Kejati Sulawesi Bara Aben Situmorang, SH,MH menyampaikan bahwa pelaksanaan lelang tersebut mencakup sebanyak 5 (lima) paket/lot barang rampasan negara, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, 1 (satu) unit mobil Truck Tangki Hino Dutro, 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200/7 F, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15.

"Dari keseluruhan paket/lot yang ditawarkan, 2 (dua) paket/lot berhasil terjual, sedangkan 3 (tiga) paket/lot belum laku terjual, sehingga persentase penjualan mencapai 40%," paparnya.

[adsense]
Baca Juga:
Adapun barang yang berhasil terjual, lanjut Aben yaitu 1 (satu) unit Truck Tangki Hino Dutro berwarna biru dengan nomor polisi DN 1308 RK, berkapasitas 8.000 liter dan bermuatan BBM subsidi jenis solar. Barang tersebut memiliki nilai limit sebesar Rp215.006.000,00 dan berhasil terjual dengan harga Rp231.006.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar 7,44% dari nilai limit. Proses bidding diikuti oleh 3 peserta, dengan jumlah bidding sebanyak 6 kali.

Barang kedua yang berhasil terjual adalah 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 200/7 F warna kuning, dengan nilai limit sebesar Rp46.170.000,00 dan berhasil terjual dengan harga Rp84.670.000,00. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 83,38% dari nilai limit. Proses bidding diikuti oleh 4 peserta, dengan jumlah bidding sebanyak 8 kali.

[adsense]
Sementara itu, kata Aben Situmorang terdapat 3 (tiga) paket/lot yang belum laku terjual, yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 399 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 901/Rangas atas nama Muhammad Taufiq, S.E., dengan nilai limit Rp70.756.000,00; 1 (satu) bidang tanah seluas 99 m² sesuai SHM Nomor 2223/Toabo tanggal 16 April 2013 atas nama Agus Susanto, dengan nilai limit Rp19.035.000,00; serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan nomor rangka MH3RG7860NK002093, dengan nilai limit Rp11.541.000,00. Ketiga paket tersebut tercatat belum terjual pada pelaksanaan lelang tanggal 11 Agustus 2026.

"Dengan demikian, pelaksanaan Lelang Serentak Barang Rampasan Negara Tahun 2026 pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah menghasilkan penjualan terhadap 2 (dua) paket/lot barang rampasan negara dengan total harga terjual sebesar Rp315.676.000,00," tandasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Sedangkan 3 (tiga) paket/lot lainnya, tambah Aben belum berhasil terjual. Seluruh proses lelang dilaksanakan melalui KPKNL Mamuju sesuai dengan data hasil pelaksanaan lelang yang dilaporkan pada hari pelaksanaan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/191766/ikut-lelang-serentak-tahun-2026-kejari-mamuju-berhasil-menjual-2-paket-dengan-nilai-mencapai-rp315-juta-lebih/ Penuh Kehangatan, Kapolres Simalungun Gelar Pisah Sambut Pejabat Diiringi Jamuan Makan Siang Bersama Keluarga Besar Tue, 11 Aug 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Penuh Kehangatan, Kapolres Simalungun Gelar Pisah Sambut Pejabat Diiringi Jamuan Makan Siang Bersama Keluarga Besar]]> MATATELINGA,Simalungun : Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Pisah Sambut atau Temu Pisah pejabat di tubuh struktur jabatan Kepolisian Resor Simalungun yang digelar oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 11 Agustus 2026, sekira pukul 15.06 WIB.

[adsense]

Dalam keterangannya, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan pisah sambut ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan humanis, khususnya dalam membangun kultur organisasi yang hangat dan penuh kekeluargaan.

[adsense]
Baca Juga:

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat, sekaligus wujud kultur organisasi yang humanis dalam menjaga kebersamaan di lingkungan internal Polres Simalungun," ujar AKP Verry Purba.

[adsense]
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, sekira pukul 12.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Tathya Dharaka Mako Polres Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih, Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, sebagai kelanjutan dari upacara serah terima jabatan yang berlangsung sebelumnya.

Menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan, AKP Verry Purba menyebutkan bahwa acara ini mengacu pada Keputusan Kapolda Sumut Nomor KEP/591/VIII/2026, Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor ST/520/VIII/KEP/2026, Surat Telegram Kapolres Simalungun Nomor ST/85/VIII/KEP/2026, serta Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor Sprin/506/VIII/Kep/2026 tanggal 08 Agustus 2026.

[adsense]
Baca Juga:
"Kegiatan pisah sambut ini melibatkan pejabat yang mengalami mutasi, di antaranya penyerahan jabatan Kabag Ops kepada AKP Tukkar Lungun Simamora, S.H., M.H., PS. Kasi Hukum kepada IPTU Niasran Simanjuntak, S.H., M.H., Kasat Lantas dari IPTU Devi Siringo-ringo kepada AKP Priska Susana Suardi, S.H., serta Kapolsek Purba dari AKP Edwin Angkasa Simanjuntak kepada IPTU Budianto Silalahi," ucap AKP Verry Purba.

Ia menerangkan bahwa kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Kapolres Simalungun didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun, Ny. Nanik M. Aritonang, bersama seluruh Pejabat Utama Polres Simalungun, jajaran pengurus Bhayangkari, serta 17 Kapolsek sejajaran yang tersebar di wilayah hukum Polres Simalungun.

[adsense]
"Kegiatan Pisah Sambut ini dirangkai dengan jamuan makan siang bersama keluarga besar Polres Simalungun, sebagai simbol kehangatan dan kebersamaan dalam menyambut perubahan struktur organisasi," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras, jasa, serta dedikasi para pejabat lama selama menjalankan tugas, sekaligus memperkenalkan secara resmi para pejabat baru kepada seluruh personel dan keluarga besar Polres Simalungun.

[adsense]
Baca Juga:
"Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasinya, sekaligus memperkenalkan pejabat baru kepada seluruh warga Polres Simalungun," kata AKP Verry Purba.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa momen pisah sambut ini juga difungsikan sebagai sarana menjaga silaturahmi dan mempererat hubungan baik antarpersonel, sehingga kebersamaan yang telah terjalin tidak terputus meski terjadi pergantian penugasan.

[adsense]
"Kegiatan ini menjadi sarana menjaga silaturahmi agar hubungan baik dan kebersamaan tidak terputus akibat perpindahan tugas, sekaligus menumbuhkan energi dan motivasi baru untuk melanjutkan program kerja ke depan," tutur AKP Verry Purba.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/191764/penuh-kehangatan-kapolres-simalungun-gelar-pisah-sambut-pejabat-diiringi-jamuan-makan-siang-bersama-keluarga-besar/ Dari Air Bersih hingga MCK, Imigrasi Tegal Rangkul Desa dan Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga Tue, 11 Aug 2026 16:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Dari Air Bersih hingga MCK, Imigrasi Tegal Rangkul Desa dan Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga]]> MATATELINGA - Tegal : Bagi sebagian masyarakat, air bersih mungkin merupakan sesuatu yang sederhana. Namun bagi warga di wilayah Tuku Pedet, Desa Rangimulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari bukan perkara mudah.

[adsense]

Sebelum hadirnya Program Imigrasi Tegal Rangkul Desa (MITRA DESA), warga harus menempuh jarak hampir satu kilometer untuk mendapatkan air bersih. Fasilitas pengeboran yang pernah tersedia pun sudah rusak dan tidak lagi layak digunakan. Persoalan lain yang dihadapi masyarakat adalah minimnya fasilitas sanitasi atau MCK yang layak.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal. Melalui Program MITRA DESA, Imigrasi Tegal membangun MCK/Toilet Umum dan fasilitas penampungan air bersih di Desa Rangimulya.

[adsense]
Baca Juga:

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya menghadirkan keberadaan Imigrasi yang tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Purbo Satrio, menegaskan bahwa kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat harus mampu dirasakan manfaatnya.

[adsense]

Program MITRA DESA menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial sekaligus upaya membangun kemitraan antara Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat.

Bagi warga, kehadiran fasilitas air bersih dan MCK bukan sekadar pembangunan fisik. Fasilitas tersebut menjawab kebutuhan dasar yang selama ini menjadi persoalan sehari-hari.

[adsense]
Baca Juga:

Salahseorang warga mengungkapkan bahwa sebelum adanya bantuan dari Imigrasi Tegal, masyarakat harus berjalan cukup jauh untuk memperoleh air bersih.

"Kalau untuk mengambil air bersih itu jaraknya hampir satu kilometer," tuturnya.

[adsense]

Kondisi sanitasi juga menjadi persoalan. Warga mengaku belum memiliki fasilitas MCK yang memadai sehingga sebagian aktivitas terpaksa dilakukan di ruang terbuka, termasuk di sungai ataupun kawasan perkebunan.

"Untuk MCK memang di sini terbuka alam. Kadang ada yang di sungai, kadang ada yang di perkebunan," ungkap warga tersebut.

[adsense]
Baca Juga:

Kehadiran fasilitas baru itu pun disambut penuh syukur. Bagi masyarakat, air bersih dan MCK merupakan kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Air bersih itu kebutuhan sehari-hari. MCK ada, dan air bersih ada. Perasaannya senang, bersyukur," kata warga.

[adsense]

Program MITRA DESA tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diawali dengan melihat langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Tegal berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Rangimulya dan masyarakat, mulai dari survei lokasi, identifikasi kebutuhan, pengadaan material, pembangunan, hingga pemeriksaan dan penyerahan fasilitas untuk dimanfaatkan bersama.

[adsense]
Baca Juga:

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa program sosial Imigrasi dibangun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Warga pun menyampaikan apresiasi kepada jajaran Imigrasi, termasuk kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat desa.

[adsense]

"Semua warga mengucapkan terima kasih atas adanya program ini, atas bantuan dari Kantor Imigrasi. Kami bisa menikmati air bersih," ujar warga.
Program MITRA DESA menjadi bagian dari semangat "Imigrasi untuk Rakyat", yakni menghadirkan institusi Imigrasi agar semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung.

Kehadiran Imigrasi di Desa Rangimulya memperlihatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan dokumen dan layanan keimigrasian. Di tengah masyarakat, Imigrasi juga dapat mengambil peran melalui kepedulian sosial dan pembangunan sarana yang menyentuh kebutuhan dasar.

[adsense]
Baca Juga:

Bagi masyarakat Tuku Pedet, air bersih yang kini lebih mudah diakses membawa arti yang jauh lebih besar daripada sekadar fasilitas.
Ia adalah tentang kesehatan, kebersihan, kenyamanan, dan martabat kehidupan sehari-hari.

Melalui MITRA DESA, Imigrasi Tegal ingin memastikan bahwa semangat "Imigrasi untuk Rakyat" tidak berhenti sebagai slogan, tetapi hadir dalam bentuk nyata yang dapat digunakan, dirasakan, dan dijaga bersama.

[adsense]

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal berharap fasilitas air bersih dan MCK tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dipelihara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Rangimulya sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Imigrasi hadir, merangkul desa, dan memberi manfaat.

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/191767/dari-air-bersih-hingga-mck-imigrasi-tegal-rangkul-desa-dan-hadirkan-manfaat-nyata-bagi-warga/ Pengedar dan Pengguna Sabu di Mabar Hilir Ditangkap Tue, 11 Aug 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pengedar dan Pengguna Sabu di Mabar Hilir Ditangkap]]> MATATELINGA, Belawan :Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan satu pengedar dan dua orang pengguna narkotika jenis sabu dalam penggerebekan di Jalan Wonogiri, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Selasa (4/8/2026)

[adsense]

Adapun ketiga tersangka, Y (45) sebagai pengedar, YS (39) dan R (35), diduga sebagai pengguna narkotika.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 2 plastik besar berisi sabu, 4 plastik sedang berisi sabu, 2 bungkus plastik klip kosong, 2 pipet sekop, 1 timbangan elektrik, 1 lembar tisu, 1 dompet merah, dan uang tunai sebesar Rp120.000,- diduga hasil penjualan narkotika.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Kasat Resnarkoba AKP AR Riza, Selasa (11/8/2026) menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

"Berbekal informasi dari masyarakat, personel melakukan penyelidikan hingga penggerebekan di lokasi yang dimaksud," ujar Riza.

[adsense]
Baca Juga:
Saat penggerebekan, petugas mendapati tersangka Y berada di halaman rumah diduga sedang menunggu calon pembeli narkotika. Tersangka sempat berusaha melarikan diri sambil membuang barang bukti yang dibawanya.

"Tersangka Y sempat mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti saat melihat kedatangan petugas. Namun berkat kesigapan personel di lapangan, tersangka berhasil dikejar dan diamankan beserta barang bukti yang sempat dibuang," jelasnya.

[adsense]
Dalam penggrebekan tersebut, petugas juga mengamankan dua tersangka lainnya yakni YS dan R, diduga sebagai pengguna narkotika dan berada di lokasi saat penggerebekan dilakukan.

"Dari hasil pemeriksaan awal, ketiga tersangka mengakui perbuatannya. Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Belawan guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut," tambah Riza.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191765/pengedar-dan-pengguna-sabu-di-mabar-hilir-ditangkap/ Bupati Deli Serdang Apresiasi Bakat Siswa MIN 3 Deli Serdang Tue, 11 Aug 2026 15:39:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Deli Serdang Apresiasi Bakat Siswa MIN 3 Deli Serdang]]> MATATELINGA, Deli Serdang :Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, didampingi Ketua TP PKK, Jelita Asri Ludin Tambunan mengapresiasi bakat dan keberanian siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Deli Serdang saat menerima kunjungan mereka di Kantor Bupati, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Salah satu siswa, Zafira Nafisah Pane, kelas 5, berkesempatan menyampaikan storytelling di hadapan Bupati mengenai cita-cita serta hal yang ingin dilakukannya di masa depan. Turut hadir Asahy Nuzla Khairin br Purba dan Fazli Aulia Aqil, keduanya siswa kelas 4 MIN 3 Deli Serdang.

[adsense]
Baca Juga:
Bupati mengapresiasi keberanian siswa dalam menyampaikan cerita, gagasan, dan cita-citanya. Menurutnya, setiap anak memiliki bakat dan potensi yang perlu dikenali serta dikembangkan sejak dini.
"Anak-anak harus diberikan ruang untuk menunjukkan bakat dan menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Orangtua dan guru juga harus mendampingi tumbuh kembang mereka, supaya pola pikirnya berkembang dengan baik dan tidak salah arah," ujarnya.
Bupati berharap dukungan orangtua dan guru dapat terus diberikan agar potensi setiap anak berkembang sesuai minat dan bakatnya, sekaligus membentuk karakter dan kepercayaan diri sejak dini.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191763/bupati-deli-serdang-apresiasi-bakat-siswa-min-3-deli-serdang/ USI Digerebek, Ganja 3,2 Kilogram Disita Polres Pematangsiantar Tue, 11 Aug 2026 15:08:00 +0700+0700 <![CDATA[USI Digerebek, Ganja 3,2 Kilogram Disita Polres Pematangsiantar]]> MATATELINGA, Siantar :Komitmen Polres Pematangsiantar dalam memberantas peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Sebanyak 3.249,68 gram atau lebih dari 3,2 kilogram narkotika jenis ganja berhasil diungkap di lingkungan Kampus Universitas Simalungun (USI).

[adsense]


Keberhasilan tersebut disampaikan dalam press release Polres Pematangsiantar yang digelar di depan ruangan Satresnarkoba Polres Pematangsiantar, Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

[adsense]
Baca Juga:
Press release dipimpin Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro, SH, MH, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, SH, MH, serta sejumlah pejabat Polres Pematangsiantar.

[adsense]

[adsense]
Turut hadir jajaran Pengurus Yayasan USI, di antaranya Ketua Pengurus Yayasan USI Jan Rawinson Saragih, S.Pd., M.Si., Sekretaris Drs.Salmen Purba, M.Pd., Bendahara Fitria Meileni Damanik, SE, Staff Ahli Drs. Lisman Saragih, MM, dan Bendahara Rutin Donna Veronica Saragih, SE.

Dalam press release nya , Kompol Budiono menjelaskan pengungkapan tersebut berawal dari tindak lanjut kerja sama dan MoU antara Polres Pematangsiantar dengan Universitas Simalungun dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

[adsense]
Baca Juga:
Pengungkapan dilakukan personel Satresnarkoba pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.Dari Fakultas Ekonomi, petugas mengamankan satu orang tersangka berikut barang bukti narkotika jenis ganja seberat 91,68 gram dan satu unit handphone.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengungkapan di Fakultas Pertanian. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka dengan barang bukti ganja seberat 3.158 gram.

[adsense]
Selain ganja, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, yakni satu unit handphone, plastik transparan, plastik hitam, plastik merah, timbangan merek Tanita, tas warna ungu, plastik kuning, potongan plastik merah, serta lakban.

Dengan demikian, dari dua lokasi tersebut Personil mengamankan tiga tersangka An Z W. Lk. 22 thn,Jl. Rindam I kel. Bukit sofa kec. Siantar sitalasari,FA. Lk. 23 thn Jl. Asrama mahoni kel. Banjar kec. Siantar barat dan AFB. 23 thn.,Jl medan km 4.5 simp mesjid kel. Naga pita kec. Siantar martoba dengan total barang bukti ganja mencapai 3.249,68 gram.," ujar Kompol Budiono.

[adsense]
Baca Juga:
Kompol Budiono menyebut pengungkapan tersebut menjadi langkah penting dalam mencegah narkotika beredar lebih luas, terutama di lingkungan perguruan tinggi yang menjadi tempat mahasiswa menuntut ilmu.

Ia menjelaskan, angka 9.749 orang yang disebut dalam pemaparan merupakan ilustrasi berdasarkan berat barang bukti yang berhasil diamankan, bukan angka pasti mengenai jumlah pengguna maupun jumlah jiwa yang secara langsung diselamatkan.

[adsense]
"Yang jelas, semakin banyak narkotika berhasil kita amankan sebelum beredar, semakin besar pula potensi penyalahgunaan yang dapat kita cegah," tegasnya.

Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti masih dalam proses penyidikan. Polres Pematangsiantar terus mendalami asal barang, tujuan peredaran, jaringan pemasok, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dan untuk ancaman hukuman 20 Tahun Penjara dan untuk Ketiga tersangka dipersangkakan Pasal 111 ayat (2) subsidair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[adsense]
Baca Juga:
Para tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Penerapan pasal terhadap para tersangka tetap akan disesuaikan dengan hasil penyidikan, alat bukti dan peran masing-masing," jelas Kompol Budiono.

[adsense]
Menutup keterangannya, Wakapolres menegaskan bahwa pengungkapan tersebut menjadi bukti bahwa kerja sama antara Polres Pematangsiantar dan USI tidak hanya sebatas MoU, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.

"Lingkungan perguruan tinggi harus menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa, bukan menjadi tempat berkembangnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Ia memastikan Polres Pematangsiantar akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.
"Kami tegaskan bahwa Polres Pematangsiantar tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika, termasuk di lingkungan perguruan tinggi," pungkas Kompol Budiono.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191762/usi-digerebek-ganja-32-kilogram-disita-polres-pematangsiantar/ Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II Kejagung, Beri Pesan Pemulihan Marwah Institusi Tue, 11 Aug 2026 14:48:00 +0700+0700 <![CDATA[Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II Kejagung, Beri Pesan Pemulihan Marwah Institusi]]> MATATELINGA - Jakarta : Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 11 Agustus 2026 di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.

[adsense]
Adapun para pejabat yang dilantik hari ini yaitu:
1. Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
2. Dr. Supardi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset.
3. Hendrizal Husin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
4. Sufari, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
5. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
6. Dr Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.
7. Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
8. Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
9. Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani, S.H., M.H. sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
11. I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
12. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
13. Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
14. Herry Hermanus Horo, S.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
15. Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
16. Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
17. Dr. RD Teguh Darmawan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
18. Sri Kuncoro, S.H., M.Si. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta.
19. Yudi Triadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.
20. Tiyas Widiarto, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada Badan Pemulihan Aset.
21. Basuki Sukardjono, S.H., M.H. sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
22. Arief Sudihar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
23. Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
24. Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Strategi, Kebijakan Penegakan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
25. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
26. Sugiyanta, S.H., M.H. sebagai Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
27. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
28. Anton Delianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
29. Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
30. Erich Folanda, S.H., M.Hum. sebagai Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
31. Syarief Sulaeman Nahdi, S.H., M.H. sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
32. Asep Sontani Sunarya, S.H., CN. sebagai Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
33. Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
34. Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum. sebagai Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Mengawali amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan menegaskan bahwa seluruh pejabat yang ditunjuk merupakan insan-insan terbaik Adhyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian secara objektif.

[adsense]
Baca Juga:
Rotasi, mutasi, dan promosi ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat manajemen karier pegawai serta mendorong peningkatan kinerja guna mewujudkan rencana kerja, visi, dan misi Kejaksaan.

"Jabatan bukan sekadar kedudukan, kehormatan, maupun kekuasaan, melainkan sebuah amanah dan wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas," tegas Jaksa Agung.

[adsense]
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyoroti dinamika organisasi dengan mengingatkan bahwa momen pelantikan ini terbilang sangat istimewa karena berlangsung di saat Kejaksaan sedang berada dalam masa ujian, bukan dalam kondisi dipuji. Oleh karena itu, Jaksa Agung menginstruksikan seluruh pejabat baru untuk segera mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaik mereka guna memulihkan marwah institusi serta memperkuat kembali kepercayaan publik (public trust).

Secara khusus, Jaksa Agung meminta agar para pejabat baru segera memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, maupun perkara yang berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

[adsense]
Baca Juga:
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan penanganan korupsi agar tidak lagi terpusat di Kejaksaan Agung semata, melainkan mendorong Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk berani mengambil bagian dalam menangani perkara-perkara korupsi strategis secara profesional dan bertanggung jawab.

Mengingat besarnya pengawasan dan perhatian masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan saat ini, Jaksa Agung mengingatkan agar seluruh insan Adhyaksa selalu menjaga integritas serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat mencederai nama baik institusi.

[adsense]
"Sumpah jabatan yang telah diucapkan harus dimaknai sebagai janji suci dan tanggung jawab yang kelak dimintai pertanggungjawabannya kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa," imbuh Jaksa Agung.

Berkaitan dengan penekanan tugas spesifik bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru dilantik, Jaksa Agung mengarahkan agar Para Kajati segera beradaptasi dan mengidentifikasi dinamika permasalahan di wilayah kerja masing-masing secara cepat, tepat, dan proporsional.
Penegakan hukum di daerah diserukan untuk dilaksanakan secara senyap, tenang, terukur, dan tanpa menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif, sebab para Kajati merupakan cerminan dan representasi institusi Kejaksaan di daerah.

[adsense]
Baca Juga:
Selain itu, para Kajati diinstruksikan untuk membangun sinergi yang solid bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga stabilitas wilayah tanpa mengorbankan independensi institusi.

"Transparansi publik juga harus diperkuat melalui publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan. Dari sisi internal, pengawasan melekat (waskat) wajib ditingkatkan secara ketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang, dan setiap indikasi pelanggaran harus ditindak tegas secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pejabat di daerah pun dituntut untuk senantiasa menjaga keteladanan integritas diri serta keluarga melalui pola hidup yang sederhana, tegas, dan bertanggung jawab," terang Jaksa Agung.

[adsense]
Sementara itu, bagi para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung yang baru dilantik, Jaksa Agung menginstruksikan untuk segera mempelajari dan menguasai seluruh tugas, fungsi, serta kewenangan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat Kejaksaan Agung bertindak sebagai pusat perumusan kebijakan dan pengendali pelaksanaan tugas secara nasional, pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan agar penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia berjalan seragam, konsisten, dan berkualitas.

[adsense]
Baca Juga:
Para Pejabat Eselon II juga diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja di satuan kerja masing-masing untuk memetakan kekuatan dan kelemahan yang ada sebagai dasar perumusan strategi yang terintegrasi. Sinergi dan komunikasi yang terbuka antarbidang harus diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penyelesaian tugas. Seluruh jajaran Eselon II diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis Kejaksaan dengan senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bertugas, serta kepada para istri pengurus Ikatan Adhyaksa Dharma Karini atas kesetiaan dan dukungan yang diberikan.

[adsense]
"Ibarat matahari, jabatan pasti akan terbenam, tetapi cahaya pengabdian akan senantiasa menyala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh bernilai ibadah, setiap Amanah yang kita tunaikan membawa berkah dan setiap kebaikan yang kita tanam menjadi jejak kemuliaan hingga akhir hayat," pungkas Jaksa Agung menutup pesannya.

Prosesi pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., Para Jaksa Agung Muda, Para Kepala Badan, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA, serta Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharma Karini beserta segenap pengurus dan jajaran pejabat Eselon II Kejaksaan Agung.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/191761/jaksa-agung-lantik-kajati-dan-pejabat-eselon-ii-kejagung-beri-pesan-pemulihan-marwah-institusi/ RDP Soal Hotel, Lailatul Badri Berang:: Anggota Dewan Tertipu, Mana Bukti Tidak Masuk Cagar Budaya Tue, 11 Aug 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[RDP Soal Hotel, Lailatul Badri Berang:: Anggota Dewan Tertipu, Mana Bukti Tidak Masuk Cagar Budaya]]> MATATELINGA,Medan : Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan hotel di kawasan Jalan Raden Saleh Dalam No 65 , Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Senin (10/8/2026) memanas.

[adsense]

Pasalnya, dalam RDP tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan dan Dinas Perkim Cikataru Kota Medan saling tuding.

[adsense]
Baca Juga:
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak turut dihadiri anggota DPRD Medan Lailatul Badri, Edwin Sugesti dan Ahmad Affandi.

Perbedaan keterangan mencuat dimana perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Lia, menyebutkan bahwa lokasi pembangunan hotel tersebut tidak berada di kawasan cagar budaya.
Sementara itu, Ketua Tim Pengawasan Perkim Cikataru Kota Medan, Hafiz, justru menyebutkan bahwa lokasi tersebut berada di kawasan cagar budaya

[adsense]
Mendengar adanya perbedaan keterangan dari anak buah Walikota Medan Rico Triputra Bayu Waas membuat berang anggota Komisi 4, Lailatul Badri.

[adsense]
Baca Juga:
Ia saat itu mempertanyakan dasar Disdikbud menyatakan lokasi tersebut bukan bagian dari kawasan cagar budaya. Pasalnya, menurut Lailatul Badri, dalam RDP sebelumnya justru muncul keterangan bahwa lokasi pembangunan hotel berada di atas kawasan cagar budaya dan telah mendapatkan rekomendasi dari Disdikbud.

"Ini jelas telah terjadi penipuan publik. Hari ini kami sebagai anggota dewan merasa tertipu. Kemarin pada saat RDP pertama, ini dinyatakan sebagai tanah di atas cagar budaya. Kenapa sekarang dinyatakan tidak pernah berada di atas kawasan cagar budaya?" ucap wanita yang akrab disapa Lela itu marah.

[adsense]

Ia meminta Disdikbud menunjukkan rekomendasi yang disebut-sebut telah diberikan kepada pihak hotel.

[adsense]
Baca Juga:

"Kalau memang bukan kawasan cagar budaya, bisa dibuktikan? Kemarin mereka mengatakan sudah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini kami minta rekomendasinya. Mana rekomendasinya?" kata Lela .

[adsense]
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) ini perbedaan keterangan antara RDP pertama dan RDP kedua tersebut menimbulkan pertanyaan serius.

" Kami hari ini merasa tertipu. Ini sebenarnya di atas tanah cagar budaya atau bukan? Kalau memang bukan, kenapa rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa keluar? Maksudnya apa sekarang? Jangan sampai kami seperti dipermainkan. RDP pertama tidak seperti ini, tetapi pada RDP kedua keterangannya berubah," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:

Lela menilai DPRD membutuhkan penjelasan dan dokumen yang jelas agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam pembahasan persoalan tersebut.

[adsense]

Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Edwin Sugesti, juga meminta Disdikbud Kota Medan memberikan data autentik mengenai status kawasan tersebut.

[adsense]
Baca Juga:
Edwin menyoroti pernyataan Disdikbud yang menyebutkan bahwa lokasi pembangunan hotel tidak berada di kawasan cagar budaya Warenhuis.
"Dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tadi disampaikan bahwa lokasi ini tidak berada di kawasan cagar budaya Warenhuis. Padahal, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, kawasan tersebut kita ketahui termasuk kawasan cagar budaya," ujar Edwin.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikaji secara serius karena sebelumnya juga pernah terjadi persoalan serupa terkait bangunan di kawasan yang berdekatan.

[adsense]

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikaji secara serius karena sebelumnya juga pernah terjadi persoalan serupa terkait bangunan di kawasan yang berdekatan.

[adsense]
Baca Juga:

"Kasus yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pada bangunan di depan Warenhuis. Saat itu juga ada persoalan karena dilakukan pembangunan dan perubahan bentuk bangunan yang diduga melanggar perda terkait cagar budaya," katanya.

[adsense]
Edwin menilai jarak antara bangunan yang sedang dibahas dengan bangunan di kawasan Warenhuis relatif berdekatan. Karena itu, DPRD membutuhkan dasar hukum dan data yang jelas terkait status kawasan tersebut.

"Jaraknya hanya bersebelahan. Kami membutuhkan data autentik. Dasar apa Ibu memberikan rekomendasi kepada pihak hotel bahwa lokasi ini bukan merupakan bagian dari kawasan cagar budaya?" ujar Edwin.

[adsense]
Baca Juga:

Ia meminta agar Disdikbud membawa seluruh dokumen, termasuk daftar kawasan cagar budaya dan dasar pengambilan keputusan dalam memberikan rekomendasi.

[adsense]

"Kami akan mempelajari dokumen tersebut dan melihat langsung dasar pengambilan keputusan serta rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Terkait dengan perbedaan itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menskors pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan hotel tersebut.

Ia mengatakan RDP selanjutnya dijadwalkan kembali setelah Komisi 4 DPRD Medan meminta pihak-pihak terkait, termasuk Perkim, Disdikbud, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, membawa dokumen serta memberikan penjelasan secara lengkap mengenai status kawasan, proses perizinan, UKL-UPL, jumlah lantai bangunan dan adanya dugaan pelanggaran roilen.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191760/rdp-soal-hotel-lailatul-badri-berang-anggota-dewan-tertipu-mana-bukti-tidak-masuk-cagar-budaya/