Kegiatan bedah buku ini, berlangsung khidmat. Dihadiri sejumlah tokoh tokoh literasi, akademisi, pemerhati sosial, serta masyarakat umum. Termasuk Suhari Pane, selaku penulis buku.

Baca Juga:

• Bedah Buku: Iran Pasca Revolusi Islam, Karya Suhari Hammad Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu pada periode 2010–2016

Acara bedah buku ini, secara resmi dibuka Ketua Forum Masyarakat Literasi Indonesia, DR Agus Marwan SIP MIP, selaku ketua panitia penyelenggara. Selanjutnya, pembukaan bedah buku disampaikan Dr.H Tumpal Panggabean MA, yang juga menjabat Ketua Presidium ICMI Muda.

Dikesempatan ini, Agus Marwan mengajak, mari kita kupas bersama gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku Iran Pasca Revolusi Islam karya Suhari Pane ini.
Kegiatan bedah buku ini, sengaja dilaksanakan panitia terbuka untuk umum dan digelar secara gratis.
Diakhir bedah buku, panitia memberikan e-Sertifikat, bagi peserta yang hadir. Usai bedah buku, acara dilanjutkan dengan bazar buku. Setiap pembelian buku senilai Rp80.000 berhak mendapatkan minuman kopi secara cuma-cuma.

Baca Juga:

• Bedah Buku: Iran Pasca Revolusi Islam, Karya Suhari Hammad Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu pada periode 2010–2016

Untuk membantu warga mengatasi persoalan tersebut, Rommy mengatakan dirinya membentuk tim Sahabat Rommy Van Boy.
Tim tersebut, kata Rommy, membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, pendampingan ke puskesmas atau rumah sakit, hingga menyediakan ambulans gratis bagi warga yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Sosper di Medan Tembung, Wong Cun Sen Ajak Warga Berdoa Untuk Bencana dan Korban bencana

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Medan mengambil langkah tegas apabila terdapat rumah sakit yang menolak pasien tanpa alasan jelas.
"Saya mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar menindak tegas rumah sakit yang menolak pasien tanpa alasan yang jelas," katanya.

*Soroti Bantuan Sosial*
Selain perihal layanan kesehatan, warga juga menyampaikan persoalan bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Rommy mengatakan akan memperjuangkan persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Kota Medan.

Baca Juga:

• Sosper di Medan Tembung, Wong Cun Sen Ajak Warga Berdoa Untuk Bencana dan Korban bencana

Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan apabila mengalami kendala atau diskriminasi ketika mengakses layanan kesehatan.
"Masyarakat harus memahami hak-hak kesehatannya agar tidak ada lagi kendala atau diskriminasi saat membutuhkan penanganan medis di rumah sakit," pungkasnya.

"Peran suami sangat penting. Memang bukan sebagai penghasil ASI, tetapi suamilah yang memberi dorongan dan membangun kepercayaan diri agar istri tenang menyusui," ujar Rico.

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan Sebut Pengiriman Korban Keracunan MBG Karo ke Jakarta Tak Punya Urgensi Medis

Dalam kesempatan itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny. Airin Rico Waas menerima penghargaan Inspiring Woman ASI Eksklusif dari RSIA Stella Maris atas komitmennya mengedukasi masyarakat.
Airin juga berbagi pengalaman perjuangannya memberikan ASI eksklusif yang sempat membuatnya hampir menyerah. Ia mengajak para ibu untuk tidak berhenti berusaha dan berkonsultasi ketika menghadapi kendala menyusui.

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan Sebut Pengiriman Korban Keracunan MBG Karo ke Jakarta Tak Punya Urgensi Medis

"Kita berbuat baik kepada siapa pun, agama apa pun, suku apa pun, ras apa pun. Jika hal baik yang kita tanam, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Semoga Tuhan memberkati kita semua," ujar Timur Tumanggor.

Baca Juga:

• Di Tapteng Wapres Gibran Tinjau Gereja GKPI Hutanabolon: Pemerintah Siap Membantu

Keputusan memboyong para korban dari daerah menuju Ibu Kota disinyalir lebih mengutamakan pamer pencitraan di depan kamera ketimbang berorientasi pada pemulihan fisik maupun psikologis anak.

Langkah tersebut dinilai mengabaikan fakta bahwa fasilitas kesehatan di Sumatera Utara, khususnya Rumah Sakit H. Adam Malik (RSHAM) Medan yang bertipe A, memiliki kelas dan kapasitas penanganan medis yang setara dengan Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.

Baca Juga:

• PW. HIMMAH DKI Jakarta: Pernyataan Ferdinand H Jangan Berlagak Jadi Pengamat

"Tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa dua anak korban keracunan dibawa ke Jakarta, kecuali demi pencitraan," tegas Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2026).

Kebijakan merujuk pasien ke Jakarta dengan tingkat publikasi yang masif justru berpotensi besar memperburuk kondisi psikis anak. Pemindahan ini secara langsung menjauhkan kedua korban dari lingkaran keluarga serta teman-teman sebayanya yang seharusnya menjadi sistem pendukung utama dalam proses pemulihan trauma.

Selain itu, memboyong korban ke Jakarta yang merupakan pusat media nasional justru membuka risiko baru, di mana anak-anak tersebut rentan terseret dalam keriuhan wawancara jurnalis dari berbagai media. Alih-alih mendapatkan ketenangan untuk pulih, mereka justru berisiko disibukkan oleh sorotan kamera dan perhatian publik yang berlebihan.

Di sisi lain, kebijakan menerbangkan pasien ke luar daerah ini dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Keputusan ini secara tidak langsung menjadi cerminan dari kurang optimalnya penanganan awal dan perawatan medis dari pemerintah daerah sejak hari-hari pertama terjadinya insiden keracunan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026, Bobby Nasution Tekankan Eksekusi Cepat

Berdasarkan penelusuran fakta dan laporan pemberitaan di lapangan, terdapat indikasi lambatnya penanganan medis pada masa awal kejadian. Dua siswa korban, yakni F Boru Purba (sebelumnya dirawat di RS Efarina Kabanjahe) dan Ana Boru Karo (sebelumnya dirawat di RS Amanda Berastagi), baru dirujuk ke RS Haji Medan pada Selasa (18/8/2026) sore.

Penanganan yang tidak optimal selama lima hari pertam pasca kejadian itulah yang disinyalir menjadi penyebab utama kondisi kesehatan korban tak kunjung pulih hingga akhirnya diboyong ke Jakarta.
Mengenai narasi pemerintah daerah yang menyalahkan komentar netizen dan pemberitaan media sosial sebagai pemicu gangguan mental para korban, tuduhan tersebut dinilai sebagai upaya melempar tanggung jawab dari kelalaian manajemen penanganan MBG sejak awal.

Dalam mendalilkan suatu pernyataan di ruang publik, pemerintah daerah diminta untuk memegang teguh asas hukum actori incumbit onus probandi yang mewajibkan pihak penuduh untuk membuktikan klaimnya secara sah. Guna mencegah simpang siur dan fitnah di tengah masyarakat, Aparat Penegak Hukum dari Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumut didorong untuk segera turun tangan memeriksa kebenaran tuduhan perundungan tersebut secara transparan.

"Sebelum melempar tuduhan, Gubernur harus belajar hukum agar tidak asal menuduh," kata Sutrisno menutup keterangannya.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Paparkan Deretan Proyek Strategis Sumut pada IMT-GT ke-32, Dari Sei Mangkei hingga Toba Caldera Resort

Lebih lanjut bupati Asahan juga mengatakan jambore tersebut diikuti oleh perwakilan kader dari masing-masing kecamatan, dan diminta seluruh kader Posyandu untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Baca Juga:

• SIAP SEHAT Diluncurkan, Data Kelahiran dan Kematian di Deli Serdang Terintegrasi

Selain itu Kepala Dinas Kesehatan dr.Hari Sapna juga mengatakan pelaksanaan Jambore Kader Posyandu Tahun 2026 berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI Nomor PK.06.02/B/48/2026 tanggal 2 Juli 2026 serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.7.27.2/004/DINKES/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026 terkait pemberian apresiasi kepada kader Posyandu berprestasi tahun 2026.

Baca Juga:

• SIAP SEHAT Diluncurkan, Data Kelahiran dan Kematian di Deli Serdang Terintegrasi

Dalam jambore Posyandu ke XIII ini berbagai kegiatan telah dipersiapkan dalam rangkaian jambore, di antaranya senam sehat bersama, sarasehan Bupati dengan para pemangku wilayah dan kader, perlombaan keterampilan dasar kader, pemeriksaan skrining kesehatan gratis dan HPV DNA, kegiatan memasak dan makan bersama kerang dara, serta pemberian apresiasi berupa plakat dan piagam atas dedikasi dalam penelusuran kasus Tuberkulosis yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, ungkapnya

SIAP SEHAT memungkinkan proses pengurusan dokumen kependudukan dilakukan melalui faskes mitra yang telah terhubung dengan sistem Pemkab Deli Serdang.

Baca Juga:

• IKBI Unit Kebun Pulau Tiga Gelar Seminar Kesehatan Perawatan Kulit

Ia menjelaskan, data kelahiran dan kematian yang masuk melalui faskes dapat terhubung dengan administrasi kependudukan dan kepesertaan BPJS. Integrasi ini diharapkan mencegah persoalan administrasi, termasuk keterlambatan pemenuhan hak bagi bayi yang baru lahir maupun pembayaran iuran bagi peserta yang telah meninggal.

Baca Juga:

• IKBI Unit Kebun Pulau Tiga Gelar Seminar Kesehatan Perawatan Kulit

Katanya, hingga hari yang tercatat hanya 5 orang. Oya. Dan Sekolah fokus pada penanganan murid yang terdampak dugaan keracunan tersebut. "Alhamdulillah, info dari sekolah anak murid yang terdampak dugaan keracunan itu sudah membaik", papar Lahuddin Nur.

Baca Juga:

• Siswa SMP Swasta Ahmad Dahlan Aekkanopan Diduga Keracunan MBG

Kecaman disampaikan Silaen kepada media ini, Minggu (13/9/2026), sembari merinci kronologi dugaan terjadinya keracunan, disalah satu sekolah milik organisasi Muhammadiyah.

Baca Juga:

• Siswa SMP Swasta Ahmad Dahlan Aekkanopan Diduga Keracunan MBG

Tidak sampai satu jam kemudian katanya, sekitar pukul 10.00 - 10.30 WIB, 5 (lima) orang siswa mengalami keluhan kesehatan secara bersamaan, yaitu : mual, pusing, lemas, dan nyeri perut. Kelima siswa tersebut harus dilarikan ke Puskesmas Aek Kanopan, untuk mendapat perawatan medis hingga pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemkab Simalungun Gelar GPM Serentak

Dan ia, mengecam pihak-pihak terkait. Yang mencoba mengalihkan dugaan kasus keracunan ini, ke hal-hal yang tidak masuk logika. "Saya mengecam itu", pungkas ya.

Baca Juga:

• Siswa SMP Swasta Ahmad Dahlan Aekkanopan Diduga Keracunan MBG

Pertama dilakukan saat petugas melaksanakan patroli melihat konvoi geng motor melintas di Jalan Simpang Kantor. Menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya keributan di sekitar Jalan Titi Pahlawan, petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan seorang pria dewasa berinisial beserta satu bilah senjata tajam jenis tombak dan satu unit sepeda motor Yamaha Aerox.

Baca Juga:

• Cegah Tawuran dan Geng Motor, KRYD Polres Asahan Amankan Lima Remaja Beserta Sejumlah Sajam

Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu mengatakan, penindakan tersebut merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam mencegah aksi geng motor dan tawuran yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
"Patroli akan terus kami tingkatkan, khususnya pada jam dan lokasi yang dianggap rawan. Kami tidak ingin aktivitas geng motor maupun tawuran berkembang dan meresahkan masyarakat," ujar Kompol Jan Piter.

Baca Juga:

• Cegah Tawuran dan Geng Motor, KRYD Polres Asahan Amankan Lima Remaja Beserta Sejumlah Sajam

Baca Juga:

• Cegah Gangguan Kamtibmas, Polres Labuhanbatu Gelar Patroli Hingga Dini Hari

Ia menjelaskan, kegiatan ini melibatkan tujuh personel Sat Pam Obvit Polres Simalungun, yaitu Aiptu Firman Simorangkir, Aiptu Elvan Rifai, Aiptu Erikson Sitorus, Aipda Hendro Purba, Aipda Roland Manik, Aipda Fredy S, dan Brigadir C. Sipayung.

Baca Juga:

• Cegah Gangguan Kamtibmas, Polres Labuhanbatu Gelar Patroli Hingga Dini Hari

Rico Waas mengatakan, pihaknya telah mengonfirmasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan postur alokasi anggaran tersebut sesuai. Menurutnya, pembenahan Medan Utara harus dilakukan menyeluruh agar warga tidak merasa terasing di kota tempat tinggalnya sendiri, tetapi dapat merasakan pembangunan secara utuh.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Usulkan 35% Anggaran Untuk Pembangunan Medan Bagian Utara

Saat itu Rico Waas meminta camat dan lurah yang hadir tampil di depan warga, memperkuat koordinasi, serta mengawal realisasi program pembangunan di lapangan.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Pj. Sekda Erfin Fachrurrazi, Anggota DPRD Muslim dan Saipul Bahri, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah itu warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari rumah tidak layak huni, drainase dan banjir, fasilitas sekolah, bantuan sosial, rumah ibadah, UMKM, fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Usulkan 35% Anggaran Untuk Pembangunan Medan Bagian Utara

"Kita ingin Marelan ini semakin layak dan nyaman ditinggali. Gang-gang yang belum ada drainasenya didata satu per satu, kita ajukan di Musrenbang agar terkoneksi secara bertahap," jelasnya.
Penataan dan pelebaran drainase di jalan utama akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara kebutuhan benteng penahan luapan air serta perbaikan pintu klep di sepanjang aliran Sungai Deli, Bedera, dan Belawan akan diajukan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Usulkan 35% Anggaran Untuk Pembangunan Medan Bagian Utara

Di sektor kesehatan, Rico Waas menyampaikan komitmen Pemko Medan membenahi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di kawasan Marelan, antara lain di Labuhan Deli, Rengas Pulau, dan Tanah 600. Pembenahan mencakup pembangunan gedung baru maupun renovasi ruang tunggu agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih baik dan nyaman.
Untuk bantuan sosial, warga yang merasa penetapan Desil kesejahteraannya tidak sesuai diminta memanfaatkan mekanisme sanggah melalui Dinas Sosial, pendamping PKH, kelurahan maupun kecamatan. Pemutakhiran data diperlukan agar bantuan, termasuk bantuan uang tunai bulanan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang belum tersentuh bantuan pemerintah, tepat sasaran.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Usulkan 35% Anggaran Untuk Pembangunan Medan Bagian Utara

Untuk kebutuhan pemakaman, lahan TPU seluas 1,8 hektare di Kecamatan Medan Marelan telah siap difungsikan melalui koordinasi dengan pihak kecamatan. Pemko Medan juga menyiapkan skema penambahan lahan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kebutuhan pemakaman masyarakat muslim maupun nonmuslim pada masa mendatang.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Munas BEM Politeknik se-Indonesia di Medan

Hadir lengkap jajaran elite: Komisaris Utama Desrial, Direktur Utama Jatmiko K. Santosa, Direktur Hubungan Kelembagaan Arya Sandhiyudha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Hilda Savitri, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, hingga Dirjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto.

Baca Juga:

• Pemuka Agama, MUI, Tokoh Adat Dalihan Na Tolu dan Petani Bergandeng Tangan Gairahkan Pertanian Palas

Artinya, hampir separuh kekuatan sawit Indonesia ada di tangan rakyat!Bukan Sekadar Tonase, Ini Soal Kualitas dan Tata KelolaMenurut Direktur Hubungan Kelembagaan Arya Sandhiyudha, gelaran di Jogja ini adalah momentum mengunci sinergi hulu-hilir.

Baca Juga:

• Pemuka Agama, MUI, Tokoh Adat Dalihan Na Tolu dan Petani Bergandeng Tangan Gairahkan Pertanian Palas

Ia pun mendorong PTPN IV PalmCo untuk ngebut menerbitkan Rekomtek agar tanaman tua segera diremajakan dengan bibit unggul dan budidaya Good Agricultural Practices.

Baca Juga:

• Pemuka Agama, MUI, Tokoh Adat Dalihan Na Tolu dan Petani Bergandeng Tangan Gairahkan Pertanian Palas

"Personel Bhabinkamtibmas melaksanakan sambang dan patroli dialogis ke area perladangan warga, sebagai bentuk kepedulian dan pendekatan langsung kepada masyarakat yang bekerja sebagai petani," ujar AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Bupati Tebar 10 Ribu Benih Ikan Mas di STM Hilir

"Bhabinkamtibmas berbincang-bincang dengan Ibu Sukirna terkait tanaman yang sedang ditanam di lahan miliknya, sekaligus menggali informasi mengenai kondisi pertanian di wilayah tersebut," ucap AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Bupati Tebar 10 Ribu Benih Ikan Mas di STM Hilir

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Pimpin Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kawasan LSD

Dalam pelaksanaannya petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian,dokumen perusahaan, serta aktivitas WNA untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Pimpin Penertiban Bangunan Tanpa Izin di Kawasan LSD

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk menegaskan komitmen jajaran dalam pengawasan WNA.Ia juga menyampaikan bahwa operasi gabungan merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan efektivitas pengawasan melalui sinergi dengan instansi terkait.

Pengawasan kolaboratif diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Dari Siborongborong, Imigrasi “Memborong” Lima Desa Binaan

Ia mengungkapkan, kegiatan ini melibatkan tujuh personel Satlantas yang diterjunkan langsung ke lapangan, yaitu IPDA Yancen Hutabarat selaku Perwira Pengendali (Padal), Aiptu Jhon, Aiptu Heri, Aiptu Bona, Aipda Hadi, Brigpol M. Safii, dan Briptu Hardi.

Baca Juga:

• Cegah Gangguan Kamtibmas, Polres Labuhanbatu Gelar Patroli Hingga Dini Hari

Ia menjelaskan, kegiatan patroli malam hari ini menyasar ruas Jalan Lintas Pematang Siantar menuju Perdagangan, yang dikenal sebagai salah satu jalur padat dan rawan aksi kejahatan jalanan, khususnya pada malam akhir pekan saat volume kendaraan cenderung meningkat.
"Ruas jalan Pematang Siantar menuju Perdagangan menjadi fokus utama patroli malam ini, mengingat jalur tersebut cukup ramai dilintasi masyarakat, terutama pada malam Minggu," ungkap AKP Verry Purba.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede mengatakan, program tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Toba, Pemerintah Pusat dan perwakilan DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Untuk mematangkan pelaksanaannya, telah dilakukan rapat koordinasi terkait pengembangan sentra pertanaman bawang putih di Kabupaten Toba, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Wabup Deli Serdang Dorong Pesantren Al-Hidayah Kembangkan Bawang Merah

Ia menjelaskan, penentuan lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Karena itu, tim melakukan verifikasi langsung ke sejumlah desa yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan bawang putih.

Baca Juga:

• Wabup Deli Serdang Dorong Pesantren Al-Hidayah Kembangkan Bawang Merah

Baca Juga:

• Bupati Tebar 10 Ribu Benih Ikan Mas di STM Hilir

Bangunan yang belum selesai tersebut ditertibkan karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penertiban dilakukan Satpol PP bersama perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan daerah.

Baca Juga:

• Dijalanan itu Hanya Ada Dua Risiko, Ditabrak dan Menabrak, Berhati-hatilah Saat Berkendara

"Lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi sawah," tegas Asri Ludin.
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, mengatakan penertiban juga merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait keberadaan bangunan tanpa izin tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegaskan Usaha Tak Berizin dan Ganggu Kamtibmas Tak Boleh Beroperasi

Agenda rutin yang setiap hari Sabtu dilakukan ini untuk melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di kawasan Medan Bagian Utara tersebut.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Munas BEM Politeknik se-Indonesia di Medan

​Di tengah kondisi Belawan yang masih terus diintai pasang rob, Rico Waas mengakui kawasan ini masih membutuhkan banyak pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga. "Kita lihat kondisi Belawan saat ini masih butuh banyak perbaikan.

Kondisi jalan yang rusak, banjir, hingga masalah kesehatan dan pendidikan. Permasalahan ini akan kita selesaikan secara bertahap melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Rico Waas.

​Demi menuntaskan persoalan di kawasan pesisir ini, Rico Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dengan mengusulkan alokasi anggaran sebesar 35% dari total anggaran yang ada ke DPRD.

Baca Juga:

• Perkuat Dukungan Pendidikan,Pemko Medan Beri Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu

"Kami sudah usulkan ke DPRD agar ada anggaran wajib 35% difokuskan untuk pembangunan Medan bagian utara,"tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyerap langsung keluhan dari masyarakat mulai dari bantuan sosial (bansos), infrastruktur seperti pembenahan jalan dan lampu penerangan jalan, permasalahan ketenagakerjaan, kesehatan hingga masalah penanganan banjir rob yang tak kunjung tuntas.

Baca Juga:

• 150 Pemulung Kini Tercover BPJS, Dorongan PWPM dan Komunitas Jurnalis Ekonomi Sirkular Mulai Berbuah

Menanggapi aduan terkait bansos, orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu langsung mengistruksikan Kepala Dinas Sosial untuk mendata ulang warga khususnya lansia yang belum tercover agar segera dimasukkan ke program PKH Medan Makmur.

Suasana haru sempat terlihat saat Rico Waas berlutut dihadapan seorang ibu paruh baya bernama Yeni. Dengan meneteskan air mata, ibu tersebut sempat mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal dirinya seorang janda dan sehari-harinya sebagai pemulung. Dinas Sosial Kota Medan diminta langsung segera mengecek data Ibu Yeni agar bantuan bisa langsung disalurkan.

Baca Juga:

• BBMKG Wilayah I : Berdasarkan Citra Satelit Terpantau 33 Titik Panas Di Wilayah Sumatera Utara

Tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, Rico Waas juga turut memaparkan sejumlah langkah yang akan segera direalisasikan Pemko Medan di Belawan diantaranya, rencana penambahan satu unit sekolah SMP baru di wilayah Belawan untuk memperluas akses pendidikan. Lalu peninggian dan pengecoran jalan rusak ditargetkan selesai pada tahun ini, dan mendorong perusahaan-perusahaan besar di kawasan Medan bagian utara untuk memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal.

​Rangkaian kegiatan gotong royong dan sapa warga ini kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis oleh Wali Kota Medan kepada masyarakat Belawan yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput

Dalam kegiatan ini turut pula hadir sejumlah anggota DPRD Kota Medan diantaranya Bahrumsyah, Saipul Bahri dan Zulham Efendi. Hadir juga unsur Forkopimda kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.