Festival berlangsung di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka, dibuka Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan M Hamdani Lubis SH MH, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Kajati Sumut dan Bupati Anton Bahas Penguatan Kepatuhan Hukum di Lingkungan Pemkab Simalungun

"Seni qasidah dan rebana bukan sekadar hiburan atau pelengkap acara, melainkan bagian dari kekayaan budaya Islam yang sarat nilai-nilai dakwah, moral, serta pembentukan akhlak mulia," katanya.

Rilan menjelaskan, Seni dan Qasidah berlangsung selama dua hari, Rabu (21/10/2026) dan Kamis (22/10/2026).Peserta sebanyak 156 orang. Rinciannya, untuk cabang Bintang Vokalis, Anak-anak Putra 11 orang, Anak-anak Putri 20 orang, Remaja Putra 1 orang, Remaja Putri 3 orang, Dewasa Putra 5 orang, dan Dewasa Putri 3 orang.

Baca Juga:

• Wali Kota Wesly Melalui Sekda Junaedi Raih Piala dan Piagam Predikat Informatif KI Sumut Ketiga Kali

Rakor di Aula Widya Satya Brata Polres Pematangsiantar, Jalan Sudirman, Rabu (21/10/2026) yang dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro SH MH.

Baca Juga:

• Festival Seni Qasidah XIX, Sekdako Tebingtinggi Tekankan Penguatan Karakter Dan Pelestarian Budaya

"Saya berharap rapat ini benar-benar bisa maksimal untuk kita kesiapan di Nataru, permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada di Siantar nanti kita kita, kita cari solusi bersama terkait pelayanan kepada masyarakan,," terangnya.

Baca Juga:

• Kajati Sumut dan Bupati Anton Bahas Penguatan Kepatuhan Hukum di Lingkungan Pemkab Simalungun

Kasatlantas AKP Simon E Simatupang memaparkan sekaligus membahas kamseltibcarlantas. Ia menjelaskan adanya kepadatan yang terjadi di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka.

Baca Juga:

• Festival Seni Qasidah XIX, Sekdako Tebingtinggi Tekankan Penguatan Karakter Dan Pelestarian Budaya

Simon meminta ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Pematangsiantar agar memantau lampu-lampu jalan guna meningkatkan jarak pandang di malam hari.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Pematangsiantar, Drs Daniel Siregar berharap ada rapat lanjutan dengan mengundang pengusaha angkutan desa (angdes) dan angkutan kota (angkot) agar mengatur parkir kendaraan saat menunggu penumpang supaya tidak terjadi penumpukan.

Sedang Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Horas Jaya (PHJ) Bolmen Silalahi SP, pihaknya akan mengimbau para pedagang untuk tidak menggunakan badan jalan saat pendistribusian barang.
Kepala Dinas PKP Robert Sitanggang SSTP MSi, di lokasi-lokasi tertentu yang rawan macet, akan diprioritaskan pemasangan lampu jalan. Begitu juga dengan cabang pohon di beberapa ruas jalan, akan dilakukan pembersihan.

Baca Juga:

• Kajati Sumut dan Bupati Anton Bahas Penguatan Kepatuhan Hukum di Lingkungan Pemkab Simalungun

Baca Juga:

• Diungkap Polrestabes Medan Di Multatuli, Pos Siskamling Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Apresiasi ini disampaikan Sujian / Acan, seusai pembacaan deklarasi masyarakat Sumatera Utara, menolak segala bentuk peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara, yang juga digelar di Polres Labuhabatu, Jumat (23/10/2026).

Pembacaan deklarasi penolakan masyarakat terhadap peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara, digelar di Polres Labuhabatu, dipimpin Waka Polres, Kompol PS Simbolon SH MH, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Labuhabatu dan Labuhabatu Utara, Jumat (23/10/2026) pagi.

Baca Juga:

• Tengah Malam, Polisi Gempur Sarang Narkoba Jermal 12, 3 Pelaku Diringkus

Menurut Sujian / Acan didampingi Ketua Harian Yayasan Sosial Budhis Agung Rantauprapat, Ir Johny SE Dip Cim, apresiasi ini disampaikan, sebagai memotivasi aparat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba Gang Nasional Digerebek, Pengedar Diringkus, Barak Dihancurkan

Selain itu, dia menyatakan dukungan penuh atas terselenggaranya deklarasi masyarakat Sumatera Utara, menolak segala bentuk peredaran narkotika di wilayah ini.

"Deklarasi masyarakat Sumatera Utara yang langsung dibacakan dihadapan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto SIK MSi, membuktikan masyarakat daerah ini, sudah "gerah" dengan segala bentuk peredaran gelap barang haram tersebut", ucapnya.

Menurut dia, keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan narkoba, melalui jalur laut ini, membuktikan diperlukan adanya sinergitas antar instansi, dan tentunya juga bersama masyarakat.

Dan adanya deklarasi penolakan masyarakat terhadap peredaran narkoba, tentunya menambah semangat aparat untuk bekerja secara profesional, dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal didaerah ini.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba Gang Pantai Digerebek, 4 Paket Sabu dan 7 Ganja Disita

Harapan dia, secara khusus di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, kiranya pemberantasan pemberantasan narkoba, dapat ditingkatkan melalui proses hukum yang berkeadilan.

Baca Juga:

• Diungkap Polrestabes Medan Di Multatuli, Pos Siskamling Jadi Tempat Transaksi Narkoba

"Selamat dan sukses buat seluruh aparat terkait yang berhasil mengungkap dugaan Penyelundupan narkoba, dengan jumlah relatif cukup besar. Terima kasih kepada Kapolres Labuhanbatu beserta jajaran, yang tetap bersinergia dalam menghfmpang segala bentuk tindakan yang meresahkan masyarakat", tegas anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014 - 2019 ini.

Sementara itu, dikutip dari pemberitaan sejumlah media arus utama (mainstream media), Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri, BNN, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, belum lama ini berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika melalui jalur laut di perairan Selat Malaka.

Baca Juga:

• Tengah Malam, Polisi Gempur Sarang Narkoba Jermal 12, 3 Pelaku Diringkus

Penyelundupan itu, menggunakan kapal tanker MT Global 168. Barang bukti, berupa narkoba dan sejumlah barang bukti, saat ini diamankan di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Narkoba yang diamankan tersebut,.seberat 1,16 ton, jenis ketamin/sabu cair, yang selalu dijadikan sebagai bahan baku pengisian rokok elektrik (Vape).

Tersangka: 8 orang diamankan sebanyak 8 orang, diantaranya 7 Warga Negara Indonesia dan 1 Warga Negara Asing.

Pengungkapan dugaan kasus Penyelundupan ini, dilakukan melalui operasi: joint operation secara senyap, oleh Bareskrim Polri, BNN, Bea Cukai, serta unsur TNI. (Yasmir)

Baca Juga:

• Sarang Narkoba Gang Nasional Digerebek, Pengedar Diringkus, Barak Dihancurkan

Dengan perjuangan dan kegigihan pendiri yang kemudian diwariskan seluruh anak-anaknya, USM Indonesia terus berkembang dan para lulusannya sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia.
Mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di USM-Indonesia berasal dari berbagai penjuru daerah. Secara khusus, Ivan Elisabeth Purba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap USM Indonesia.

Baca Juga:

• Dukung Core Values dan Kualitas Lulusan, USM Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri

Paca acara wisuda hari pertama, Kamis (22/10/2026), dalam pidatonya Rektor menekankan pentingnya menerapkan core values di lingkungan kampus USM Indonesia, dan ini yang membedakannya dengan lulusan perguruan tinggi lain. Keberadaan core values ini juga untuk mendukung lulusan USM-Indonesia bisa bersaing di pasar global.

Ivan mengingatkan para wisudawan bahwa gelar yang diperoleh bukan hanya hasil kerja keras dari para wisudawan saja. Namun juga ada peran dari banyak pihak, terutama dari orang tua.

Baca Juga:

• Dinas PPKB Kota Binjai Wisuda 131 Lansia

Ivan berharap para wisudawan memiliki kepercayaan diri saat terjun ke tengah-tengah masyarakat. Tetaplah jadi orang baik dan menghargai orang lain. Setelah keluar dari acara wisuda ini, tegakkan kepalamu, yakinkan hatimu bahwa kamu mampu, kalian mampu untuk berkarya, bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi universitas kita, bagi bangsa dan negara kita.

"Seluruh pencapaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari para orang tua, masyarakat, mahasiswa, dosen, hingga alumni, yang bersama-sama berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan, relevansi lulusan, serta penguatan inovasi dan riset yang berdampak," kata Parlindungan Purba yang juga Konsul Kehormatan Korea Selatan di Medan.

Baca Juga:

• Wisuda IAIDU Asahan Angkatan XXXVI Dihadiri Bupati Asahan

Adapun para wisudawan dan wisudawati yang menerima ijazah pada hari kedua berasal dari Program Studi Apoteker, Ilmu Komunikasi, Ilmu Perpustakaan, Akuntansi, Manajemen, Kebidanan dan Keperawatan.

Baca Juga:

• 72 Lulusan ATDS Didorong Siap Kerja dan Dukung Pembangunan Deli Serdang

"Ya kita banyak mengundang para tamu untuk hadir di acara ini dan kita belum mendapatkan kabar pasti dari wakil menteri pariwisata yang sekarang sudah berada di Medan melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat," terang Rikardo Hutajulu di Pakkodian, Jumat, (23/10/2026).

Baca Juga:

• Kembali TP.PKK Kabupaten Asahan Raih Juara Umum Lomba HKG PKK Tingkat Propinsi Sumatera Utara 2026

Undangan juga tidak perlu kuatir jika membawa kendaraan roda dua dan empat ke lokasi tersebut karena dinas perhubungan dan Satpol PP sudah menyediakan parkir dan menjaga arus lalulintas..

Baca Juga:

• Kembali TP.PKK Kabupaten Asahan Raih Juara Umum Lomba HKG PKK Tingkat Propinsi Sumatera Utara 2026

Baca Juga:

• Rudi H. Simamora: Perangkat Desa, Mari Bekerja Sesuai Aturan

Dalam keterangannya, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa setiap tuduhan hukum harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumen pendukung yang relevan, serta penerapan ketentuan hukum yang tepat.

Baca Juga:

• Muhammad Nasran Jadi Narasumber In-House Training Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Minta Klarifikasi Transaksi Rp11,35 Miliar

Baca Juga:

• Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian, Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa

Baca Juga:

• MK Kabulkan Seluruh Permohonan Uji Materi UU Peradilan Militer, LBH Medan Desak Prajurit TNI Pelaku Pidana Umum Diadili di Peradilan Umum

.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Pelayanan Hukum hingga Desa, Tingkatkan Kapasitas Paralegal

Lebih lanjut, Paul J J Tambunan menyatakan bahwa pihaknya keberatan apabila transaksi yang dipersoalkan langsung dikaitkan dengan dugaan tindak pidana tanpa uraian terperinci mengenai perbuatan konkret, unsur hukum yang dianggap terpenuhi, dan alat bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Ia turut menyoroti pencantuman Pasal 486 juncto Pasal 489 KUHP dalam somasi dan meminta agar penerapan ketentuan tersebut dijelaskan berdasarkan perbuatan yang dituduhkan serta waktu terjadinya peristiwa.

Baca Juga:

• Komisi 4 DPRD Medan : Pemko Medan Harus Sanksi Tegas Manajemen GMP di Jl Putri Hijau

Menurutnya, penerapan hukum pidana harus memperhatikan ketentuan mengenai waktu berlakunya hukum pidana dan aturan peralihan yang relevan, mengingat transaksi yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan peristiwa pada tahun 2025, sedangkan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

"Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah melalui proses hukum yang berlaku. Pencantuman pasal pidana dalam somasi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang," tegasnya.

Baca Juga:

• Dakwaan Kasus Kematian Arsalan Berubah Jadi Penganiayaan, PH Keluarga Tuntut Transparansi

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, semua pihak diminta menghormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah.

Baca Juga:

• Kemendagri: Pergeseran Anggaran Rp503 Miliar Deli Serdang Tidak Cacat Hukum

Baca Juga:

• Deli Serdang Raih Terbaik II PPD Nasional 2026

Baca Juga:

• Komisi 4 DPRD Medan : PT MTKI Samudra Indonesia Belawan Tanpa Izin SLF dan SlO

Paul J J Tambunan menegaskan bahwa surat tanggapan dan bantahan yang disampaikan timnya tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas tuduhan, pengakuan adanya kewajiban pembayaran atau pengembalian dana, maupun pengakuan bahwa klien kami HW telah melakukan tindak pidana.

Baca Juga:

• Soroti Eksekusi Togar ke Lapas, Kuasa Hukum Nilai Putusan: Rangkaian Peradilan Sesat

Deklarasi serupa, juga disampaikan warga masyarakat Kabupaten Labuhabatu, Labuhabatu Utara, di Markas Polres Labuhabatu, dipimpin Waka Polres, Kompol PS Simbolon SH MH.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Pengungkapan 1,16 Ton Ketamin, Minta Jaringan Narkotika di Sumut Diputus

Terkait hal ini, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Labuhabatu Utara, Drs H Khairuddin Marpaung, yang hadir diacara pembacaan deklarasi itu, memberikan tanggapannya secara khusus kepada media online https://matatelinga.com.

Baca Juga:

• Diungkap Polrestabes Medan Di Multatuli, Pos Siskamling Jadi Tempat Transaksi Narkoba

"Sebagai salah masyarakat Kabupaten Labuhabatu Utara, saya secara pribadi maupun kelembagaan, memberikan dukungan terhadap deklarasi masyarakat Sumatera Utara tersebut", ucap Khairuddin Marpaung.

Katanya, dukungan itu wajar kita berikan. Karena katanya, penyampaian deklarasi tersebut, tujuannya sangat baik. Dalam rangka menyelamatkan anak bangsa, dari bahaya narkoba.

Dia juga memberikan apresiasi kepada tim gabungan dari Bareskrim Mabes Polri, Dirjend Bea Cukai, BNN, serta unsur TNI, yang berhasil menggalak dugaan Penyelundupan narkoba jenis kelamin, melalui jalur laut Selat Malaka.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Pengungkapan 1,16 Ton Ketamin, Minta Jaringan Narkotika di Sumut Diputus

"Keberhasilan ini, bukti nyata sinergitas semua unsur terkait, bersama masyarakat tentunya

Sinergitas ini kita harapkan bisa berlanjut", harapnya.

Baca Juga:

• Diungkap Polrestabes Medan Di Multatuli, Pos Siskamling Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Ditegaskannya, peredaran narkotika merupakan musuh bersama, yang merusak masa depan generasi bangsa, serta bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, yang dianut seluruh warga masyarakat Indonesia.

Diakhir wawancaranya, Khairuddin Marpaung menegaskan, sinergi penegakan hukum antara Polres Labuhabatu dengan FKUB Labuhanbatu Utara, kedepannya dapat terus berlanjut dan ditingkatkan.

Baca Juga:

• Tengah Malam, Polisi Gempur Sarang Narkoba Jermal 12, 3 Pelaku Diringkus

"Kami dari tokoh agama secara rutin siap mendukung kegiatan sosialisasi anti-narkoba dikalangan umat, khususnya di Kabupaten Labuhabatu", tegasnya. (Yasmir)

Baca Juga:

• HKA Siagakan Petugas dan Perkuat Koordinasi Antisipasi Dampak Karhutla di Ruas Kelolaan JTTS

Kotanya di tengah padatnya penduduk,kini hancur total seperti bekas bioskop Sumatera dan bangunan tokonya hancur.Selain Kotanya hancur,seluruh Jalan Jalannya hancur seperti Jalan Raya Pelabuhan Belawan sepanjang 8 kilo meter hancur dan di penuhi lobang lobang dan begitu juga Jalan Jalan di setiap Kelurahan.

Selain Jalan Kota Belawan,Pasar impres,Pasar Kapuas dan pasar Paus rusak.Bila banjir ROB digenangi air sehingga pedagang dan pengunjung menjadi resah.

Baca Juga:

• HKA Siagakan Petugas dan Perkuat Koordinasi Antisipasi Dampak Karhutla di Ruas Kelolaan JTTS

Selain Jalan Jalan yang rusak,ribuan pemukiman padat penduduknya juga resah akibat rumah rumah mereka di rendam air hujan dan air pasang ROB akibat drenacenya tidak berpungsi.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Medan Area, 29 Orang Diamankan, Warga Ucapkan Terima Kasih

Baca Juga:

• Dukung Sinergi Lintas Sektoral, Kapolres Simalungun Hadiri Silaturahmi Forkopimda bersama Kajati Sumut

Menurut AKP Verry Purba, silaturahmi tersebut merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.
"Ini wujud nyata polisi hadir, dikenal, dan dekat dengan masyarakat. Masalah kamtibmas dikenali sejak dini dan diselesaikan bersama warga sebelum menjadi gangguan," ujar AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Dukung Sinergi Lintas Sektoral, Kapolres Simalungun Hadiri Silaturahmi Forkopimda bersama Kajati Sumut

Dalam sidang terbuka yang berlangsung di Ruang DPF Fakultas Hukum USU, Rusdi mempresentasikan disertasi berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

Baca Juga:

• Terkait Penembakan Doni Pecak, Jhonke Himbau Seluruh Kader PP di Deliserdang Tetap Tenang dan Kondusif, Biar APH yang Menangani

Penelitian Rusdi berangkat dari perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, dan keluhan secara cepat. Namun, karakter komunikasi digital juga memunculkan tantangan ketika suatu pernyataan dipersoalkan karena dianggap merugikan reputasi pihak lain.

"Persoalan pencemaran nama baik di media sosial tidak cukup dinilai hanya dari keberadaan suatu unggahan. Konteks, substansi pernyataan, dan pemenuhan unsur pidana harus diperiksa secara cermat agar kepastian hukum, perlindungan nama baik, dan kebebasan berekspresi dapat ditempatkan secara proporsional," demikian rumusan kutipan yang merangkum gagasan utama disertasi Rusdi.

Baca Juga:

• Terkait Penembakan Doni Pecak, Jhonke Himbau Seluruh Kader PP di Deliserdang Tetap Tenang dan Kondusif, Biar APH yang Menangani

Berbagai situasi tersebut menunjukkan pentingnya menilai suatu pernyataan berdasarkan konteks dan fakta. Kritik, opini, atau keluhan tidak dapat serta-merta disamakan dengan tindak pidana karena setiap perkara harus diperiksa berdasarkan unsur hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Pengamatan Kesehatan Puji Gebrakan Rico Waas Bangun 31 Faskes di Medan, Lebih Modern dan Berkualitas

Teliti Model Penegakan Hukum Digital

Baca Juga:

• Terkait Penembakan Doni Pecak, Jhonke Himbau Seluruh Kader PP di Deliserdang Tetap Tenang dan Kondusif, Biar APH yang Menangani

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan, serta literatur dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan model yang lebih proporsional serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dipimpin Wakil Rektor IV USU

Baca Juga:

• Pengamatan Kesehatan Puji Gebrakan Rico Waas Bangun 31 Faskes di Medan, Lebih Modern dan Berkualitas

Tim pembimbing terdiri atas Promotor Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USU, serta Ko-Promotor Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU.
Adapun anggota komisi penguji adalah Dr. Joiverdia Arifiyanto, S.H., M.H., Dr. Marlina, S.H., M.Hum., dan Dr. Wira Prayatna, S.I.K., M.H.

Persoalan pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya menyangkut penerapan aturan pidana, tetapi juga menuntut kecermatan dalam memahami hubungan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.
Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik di bidang hukum pidana sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum di ruang digital.

Baca Juga:

• Kodaeral I Gandeng Tiga Kejati

Apresiasi tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam konferensi pers di Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama I, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan langsung kepada Kapolri mengenai tantangan serius yang dihadapi Sumut terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ia berharap pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut menjadi momentum memperkuat pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Silaturahmi ke BNNP Sumut, Perkuat Kolaborasi Pemberantasan Narkoba

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika, khususnya melalui jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain," ujar Bobby.

Bobby juga menyoroti kawasan Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba dan membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, kehadiran Kapolri di Belawan diharapkan semakin memperkuat sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika.

"Kehadiran Bapak Kapolri di Belawan ini sangat tepat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya mewujudkan Sumatera Utara yang bebas narkoba," ungkapnya.

Bobby menegaskan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut penting untuk melindungi generasi muda, menjaga keamanan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

• Kabar Gembira bagi Warga Pesisir Labuhanbatu, Bobby Nasution Targetkan Pengaspalan 16 Km Jalan pada 2027

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia.

Pengungkapan ketamin seberat sekitar 1,16 ton tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur TNI. Operasi dilakukan melalui analisis intelijen dan pemantauan terhadap pergerakan kapal yang dicurigai melakukan aktivitas tidak lazim di kawasan perairan Selat Malaka.

"Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri. Kita harus terus bersatu padu untuk mengungkap kejahatan para pelaku yang ingin memasukkan barang-barang terlarang ke Indonesia," tegas Kapolri.
Kapolri juga merespons tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut. Ia mengingatkan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan diikuti langkah nyata dengan memperkuat pencegahan, menindak jaringan pengedar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Kapolri mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya pencegahan narkoba, termasuk kebijakan Gubernur terkait pelarangan penggunaan vape di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan zat berbahaya.
Kapolri turut mengingatkan adanya tantangan baru berupa dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat narkotika dalam bentuk cair. Karena itu, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menyampaikan, pengungkapan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kesinambungan analisis intelijen antaraparat penegak hukum dalam membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

"Keberhasilan ini merupakan suatu apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh aparat keamanan gabungan. Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan hasil yang maksimal. Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena melalui kolaborasi kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Djaka menegaskan, Bea Cukai berkomitmen terus mendukung pemberantasan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan jalur lintas batas, baik di wilayah perairan maupun perbatasan darat, guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan deklarasi

"Tolak Narkoba" yang diikuti berbagai elemen masyarakat di Sumut. Pada kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam menolak dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumut.

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

Turut hadir para bupati dan Walikota se-Sumut, jajaran Polda Sumut, para tokoh agama, serta perwakilan lembaga antinarkoba di Sumut.

Baca Juga:

• Pelindo Multi Terminal Perkuat Layanan Nonpetikemas Pelabuhan Belawan

Ketamin ini adalah obat keras golongan anestesi disosiatif (obat bius) yang sering disalahgunakan sebagai zat psikoaktif atau narkotika rekreasional.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap, pergerakan kapal tersebut sudah dipantau sejak Agustus 2026. Identitas kapal terkuak dari dokumen dok yang ditemukan di kapal Fushanxing 1, yang sebelumnya ditangkap karena mengangkut 800 kilogram ketamin dengan empat tersangka.

"Kita memang selalu menganalisis kapal itu tidak sebentar, tiga bulan paling sebentar, enam bulan. Identitas kapal ini terungkap dari dokumen dok yang ditemukan di atas kapal yang kita tangkap sebelumnya," ungkap Jenderal Suyudi dalam konferensi pers di Pelabuhan Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Dua Lokasi Sarang Narkoba di Tanjung Morawa Digerebek, 3 Pengedar dan BB Sabu 16 Gram Diamankan