Bupati Asahan juga mengatakankegiatan olahraga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan generasi muda pada aktivitas yang bermanfaat sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai perilaku negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, keterlibatan dalam geng motor, serta kenakalan remaja, ujarnya

Baca Juga:

• Kades Tonny Hutapea Menjelaskan Perubahan APBDes

"Dalam pertandingan, kita memang memiliki lawan, namun, setelah pertandingan selesai, kita harus tetap menjalin silaturahmi dan menjadi kawan. Ikutilah setiap pertandingan dengan baik serta junjung tinggi sportivitas,"

Baca Juga:

• Kades Tonny Hutapea Menjelaskan Perubahan APBDes

Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menjelaskan, ruas Bukittinggi–Sicincin direncanakan melanjutkan Jalan Tol Padang–Sicincin yang telah beroperasi. Ruas ini juga menjadi bagian dari koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru. Pembangunan JTTS merupakan penugasan pemerintah kepada Hutama Karya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan ruas ini saat ini masih berada pada tahap perencanaan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Penataan Kampung Kreatif Gunungsitoli Prioritaskan Perbaikan Rumah Warga Miskin

"Melalui kegiatan ini, kami berharap para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai rencana pembangunan, sementara tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan instansi terkait," jelas Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Penataan Kampung Kreatif Gunungsitoli Prioritaskan Perbaikan Rumah Warga Miskin

Kebutuhan akan jalur yang lebih andal menjadi salah satu latar belakang rencana ini. Selama ini, konektivitas Padang–Bukittinggi bertumpu pada beberapa jalur, antara lain Lembah Anai, Sitinjau Lauik, dan Malalak, yang medannya menantang dan sebagian pernah terganggu saat bencana. Ruas Bukittinggi–Sicincin direncanakan menembus kawasan Bukit Barisan melalui terowongan, sehingga keselamatan menjadi perhatian utama, baik selama konstruksi maupun saat jalan tol beroperasi.
Untuk mendukung kajian teknis terowongan, Hutama Karya menggandeng kalangan akademisi di Sumatera Barat, termasuk Universitas Andalas dan Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah (PUSTROIB). Perusahaan juga akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan instansi lingkungan hidup karena trase berpotensi bersinggungan dengan kawasan hutan dan kawasan wisata.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan bahwa forum ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan mengenai rencana pembangunan. Ia menegaskan, forum tersebut digelar untuk menyelesaikan persoalan secara bersama. Bupati juga berharap pembangunan jalan tol tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik. Pembangunan ini diharapkan turut menggerakkan perekonomian Padang Pariaman melalui peluang usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan UMKM.
"Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima informasi, tetapi juga diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, keberatan, dan harapan," tegas Bupati.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Sumatera Barat membutuhkan jalur alternatif yang lebih andal sebagai solusi jangka panjang atas persoalan konektivitas. Menurutnya, pembangunan jalan tol akan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, misalnya pemasok material konstruksi, sekaligus berpotensi menyerap tenaga kerja setempat. Andre juga menekankan agar proses ganti kerugian berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan hak masyarakat terdampak. Ia mengajak niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme yang tepat.
Melalui kegiatan prasosialisasi ini, Hutama Karya berupaya memastikan rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku melalui koordinasi berbagai pihak terkait. Secara bertahap, rangkaian prasosialisasi serupa akan berlanjut di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada Rabu (28/10). Dengan pengalaman mengoperasikan 847 km ruas JTTS bersama anak usahanya, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang aman, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian Sumatera Barat.

Kasat Lantas Polres Palas, AKP Andrea Nasution menjelaskan, kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB, melibatkan satu unit mobil Daihatsu Terios bernomor polisi BM 1286 JY yang dikemudikan Santani Situmorang. Kendaraan tersebut diketahui datang dari arah Riau menuju Sosa.

Baca Juga:

• Pria Dolok Masihul Masuk Penjara Penjara

"Kecelakaan bermula ketika mobil Terios melintas di lokasi yang kondisi jalannya mengalami penyempitan akibat longsor pada sisi kanan dan kiri badan jalan. Kedalaman longsoran diperkirakan mencapai lima meter," terang AKP Andrea Nasution, SH, Jumat (30/10/2026).

Dijelaskannya, saat melintasi titik tersebut, pengemudi diduga tidak mengetahui kondisi jalan yang menyempit. Akibatnya, ban depan sebelah kiri kendaraan masuk ke bagian jalan yang berlubang hingga membuat mobil kehilangan keseimbangan, miring ke kiri, kemudian terperosok ke area longsoran bersama empat orang yang berada di dalamnya.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Tabrak Pedagang, 1 Tewas

"Mendapatkan informasi kejadian tersebut, pertolongan segera dilakukan terhadap seluruh korban. Pengemudi yang mengalami luka ringan kemudian dibawa ke Klinik Sosa Graha untuk mendapatkan penanganan medis," jelasnya.

Baca Juga:

• Truk Trado Bermuatan Ekskavator Terjun ke Jurang 50 Meter di Tapaktuan, Kerugian Rp100 Juta

Kasat Lantas Polres Padang Lawas, AKP Andrea Nasution, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, khususnya ketika melintasi jalur yang mengalami kerusakan, longsor, maupun penyempitan badan jalan.

Baca Juga:

• Pria Dolok Masihul Masuk Penjara Penjara

Menurutnya, kondisi jalan yang tidak normal, terutama pada malam hari dengan jarak pandang terbatas, membutuhkan perhatian ekstra dari setiap pengemudi.

Ia mengimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan, memperhatikan kondisi jalan di depan, serta tidak memaksakan perjalanan apabila menemukan jalur yang berisiko membahayakan keselamatan.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Tabrak Pedagang, 1 Tewas

"Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam berkendara. Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintasi kawasan rawan longsor maupun jalan yang mengalami penyempitan," imbau AKP Andrea Nasution.

Sat Lantas Mendapat Apresiasi

Baca Juga:

• Truk Trado Bermuatan Ekskavator Terjun ke Jurang 50 Meter di Tapaktuan, Kerugian Rp100 Juta

Di sisi lain, kehadiran dan pelayanan personel Sat Lantas Polres Padang Lawas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat juga mendapat apresiasi dari pengendara.

Apresiasi tersebut menjadi salah satu bentuk respons positif masyarakat terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 yang mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan berlalu lintas.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Tabrakan Beruntun di Jalan Sudirman, 3 Terluka

Melalui kegiatan tersebut, Polres Padang Lawas melalui Sat Lantas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya melalui penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga dengan respons cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan di jalan raya.

Polres Padang Lawas mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib demi mencegah terjadinya kecelakaan serta melindungi keselamatan sesama pengguna jalan.

Baca Juga:

• Mobil Operasional SPPG Malintang, Diduga Sengaja Gunakan Pertalite. Aktivis Bereaksi Keras

Baca Juga:

• Mobil Dinas Polisi Bawa Tahanan Masuk Jurang di Labuhanbatu

"Ini yang patut kita apresiasi. Ketika air mulai naik, petugas sudah bersiaga. Saat banjir terjadi, warga dievakuasi dan diberikan makanan. Artinya, pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga hadir langsung membantu masyarakat," ujar Syaiful kepada wartawan di Medan, Jumat (30/10/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Ikuti Rakor Kemendagri, Soroti Inflasi Pangan dan Penataan Guru PPPK

"Langkah antisipatif jajaran Pemko Medan dalam menanggapi banjir di lingkungan permukiman bersama masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah warga," katanya.

Edukasi pertama berlangsung pukul 08.00 WIB di Jalan Flamboyan Raya dengan menyasar Komunitas R2 Honda PCX. Dalam kegiatan tersebut, personel memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas sekaligus mengajak komunitas sepeda motor menjadi pelopor keselamatan di jalan raya.

Baca Juga:

• Ops Patuh Toba 2026 Hari Keempat, Satlantas Polres Simalungun Gencarkan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di Kantor Satpas

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan Binluh merupakan bagian penting dari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 yang tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif dan humanis.

Baca Juga:

• Ops Patuh Toba 2026 Hari Keempat, Satlantas Polres Simalungun Gencarkan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di Kantor Satpas

"Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, memastikan kelengkapan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas karena setiap perjalanan harus berakhir dengan selamat," tambahnya.
Melalui kegiatan Binluh yang dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat, Polda Sumut berharap kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan semakin meningkat, sehingga angka pelanggaran dapat ditekan, risiko kecelakaan berkurang, serta tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.

Advokat/Kuasa Hukum Pelapor, Rahmat Hariandi Pulungan, SH, membeberkan kronologi saat mobil operasional Badan Gizi Nasional (BGN) "kepergok" di SPBU Gunung Tua - Mompang Julu. "Aksi diduga ilegal ini terendus ketika satu unit minibus berlogo resmi BGN RI dengan nomor polisi BK 8767 CJ tepergok sedang mengantre dan mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite di Nozzle Pengisian Nomor 3. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Trans Sumatera, Kabupaten Mandailing Natal, pada Kamis, 22 Oktober 2026 pukul 11:02 WIB. Saat dikonfirmasi di lokasi, penumpang mobil mengakui armada dinas tersebut berasal dari unit pelayanan SPPG Bukit Malintang yang diperuntukkan bagi program strategis nasional" ungkap Rahmat Hariandi, SH.

Baca Juga:

• Buntut Skandal BBM Subsidi. SPPG Bukit Malintang Resmi Dilaporkan Warga ke BGN Pusat dan Satgas MBG

Tindakan para terlapor Dugaan kuat terindikasi telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran berlapis dan mencerminkan mentalitas koruptif, di antaranya:Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memuat sanksi pidana kurungan dan denda materiil bagi setiap orang yang menyalahgunakan BBM yang disubsidi pemerintah. Selanjutnya, Perpres No. 191 Tahun 2014 yang melarang keras kendaraan dinas instansi pemerintah dan lembaga negara mengonsumsi kuota energi subsidi negara.

Tindakan diduga illegal tersebut juga diduga menabrak instruksi internal Direktorat Pengawasan BGN & Juknis No. 401.1 Tahun 2025 yang menegaskan seluruh rantai pasok dapur hingga distribusi MBG wajib menggunakan BBM Non-Subsidi karena operasionalnya telah dibiayai penuh oleh anggaran negara. Pelanggaran aturan ini memuat sanksi tegas berupa pembekuan operasional (suspend).

Baca Juga:

• Pastikan Pasokan BBM Aman Jelang Nataru, Bobby Nasution Tinjau Fuel Terminal Pertamina di Gunungsitoli

Melalui laporan resmi ini, para pelapor mendesak Kapolres Mandailing Natal beserta jajaran Satreskrim Polres Madina untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memanggil, memeriksa, dan memproses hukum Terlapor I (Dedi Mulia) dan Terlapor II (Marwan Efendi) sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya Kapolres Madina diminta mengusut tuntas dugaan manipulasi atau pembiaran anggaran operasional unit SPPG Bukit Malintang yang dilakukan secara sistematis. Serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat guna merekomendasikan sanksi etik tegas berupa pencopotan jabatan terhadap oknum yang merusak nama baik lembaga negara.

Menurut Magrifatulloh, petugas SPKT Polres Madina memberikan informasi bahwa laporan ini diproses melalui mekanisme Laporan Polisi Model B (Pengaduan Masyarakat/Dumas) karena kerugian utama dialami oleh negara. Kalau laporan polisi model A bentuk LP, tindakan kriminal yang dirasakan langsung oleh pelapor seperti narkoba, pembunuhan dan lain lain.

Baca Juga:

• Tangki Truk Dimodifikasi Polisi Ungkap Penjualan BBM Subsidi ke Pabrik

Publik kini menunggu langkah nyata, tegas, dan profesional dari aparat penegak hukum Polres Madina dalam menyelamatkan hak-hak subsidi masyarakat miskin dari penyelewengan oknum tidak bertanggung jawab.(Red)

Ironisnya, di tengah tidak jelasnya kasus tersebut, Kapal Tagboat (Tongkang) TB. Buana Marine XXI/BG Buana Jaya 3321 milik PT. Buana Maritim Sejahtera yang seharusnya menjadi barang bukti, justru masih digunakan secara bebas oleh pihak perusahaan.

Baca Juga:

• Wujudkan Kepedulian Melalui Program Polisi Peduli Pangan

"Cukup memprihatinkan memang. Karena di saat keluarga korban mencari keadilan, penyidik Polres Muna justru terkesan berpihak kepada pelaku yang ditandainya dengan bebasnya kapal Tagboat yang menabrak perahu klien kami hingga membuat 2 orang meninggal dunia," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Baca Juga:

• Wujudkan Kepedulian Melalui Program Polisi Peduli Pangan

"Karena itu, pihak keluarga melalui kami selaku kuasa hukum mengajukan permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Tapi anehnya sampai sekarang permohonan itu seolah tidak digubris penyidik," sesalnya.

"Ini kan sudah jelas menciderai hukum dan keadilan bagi keluarga korban meninggal dunia. Terlebih poses penyelidikannya tidak ada kejelasan namun barang bukti yang awalnya disita malah kemudian dipinjampakaikan. Pertanyaannya, bagaimana jikaterjadi sesuatu yang kita tidak bisa pastikan kondisiterhadap barang bukti tersebut. Rusak misalnya atau hilang di perairan Indonesi?.Apakah pihak Polres Muna mampu atau dapat menghadirkanpada tahapan prosespersidangan ketika proses ini berjalan, ini pasti menimbulkan tanda tanya besar," ucapnya.

Baca Juga:

• Wujudkan Kepedulian Melalui Program Polisi Peduli Pangan

"Kan seharusnya secara otomatis SPB-nya pasti sudah mati karena dua bulan disita atau ditahan oleh pihak penyidik. Tapi belakangan kok tiba-tiba pihak Polres Muna memberikan pinjam pakai beroperasi. lantas, ini dasar Ijin SPB nya apa dan bagaimana?. Sedangkan kapal Tagboat tersebut kan sedang dalam permasalahan hukum sebagai obyek penyelidikan/penyidikan atas insiden kecelakaan laut yang mengakibatkan hilangnya 2 nyawa manusia," serunya
Karena itu, La Isarmono meminta kepada penyidik Polres Muna agar dapat memberi rasa adil bagi korban serta bagi korban yang ditinggalkan bisa merasa puas dengan hasil penyelidikan dan penyidikan sehingga sebab akibat insiden tersebut terang benderang dimata hukum.
"Penyidik harus mengedepankan asas keadilan hukum dan menjunjung tinggi proses hukum tanpa memandang pelaku merupakan Individu(perseorangan) atau pun koorporasi (Perusahaan),"pungkasnya.

Fokus rapat hari ini, mengenai biaya yang berkurang seperti biaya rapat, kantor, ATK kantor desa, PKK, Ops BPD, HUT RI dan Natal.

Baca Juga:

• Penyuluh Pertanian Kejar Perbaikan Data Petani

Hal seperti ini terjadi di seluruh Indonesia karena efisiensi anggaran yang bersumber dari pusat. Efisiensi anggaran bertujuan mengurangi atau menyisir alokasi dana agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan hemat.

Baca Juga:

• Penyuluh Pertanian Kejar Perbaikan Data Petani

Heri menjelaskan, penerapan PM-AAS di Kelompok Tani (Poktan) Widodo, desa Betet, dimulai dengan penanaman pada akhir Juli 2026 menggunakan varietas padi Inpago 13 Fortis.

Baca Juga:

• Pupuk Indonesia Perkuat Kesiapan Stok Pupuk Subsidi Jawa Timur untuk Musim Tanam Oktober 2026

Akibatnya, mikroorganisme tanah tidak lagi berfungsi optimal, musuh alami hama semakin berkurang, dan struktur tanah mengalami kerusakan.

Dalam penerapannya, PM-AAS memberikan perhatian khusus pada penggunaan pupuk organik serta pengendalian organisme pengganggu tanaman melalui Agensia Pengendali Hayati (APH).

Baca Juga:

• Tri Wahyudi dan Persahabatan Panjang dengan KTNA: Dari Rembug Paripurna Petani Menuju Kemajuan Pertanian Indonesia

Heri menilai, pendekatan ini memberikan sejumlah keuntungan bagi petani. Selain menekan biaya usaha tani, teknologi PM-AAS relatif mudah diterapkan. Pertumbuhan tanaman juga dinilai lebih baik, tidak mudah mengalami stres, dengan populasi tanaman yang padat dan perkembangan bulir yang menjanjikan.

Dari sisi produktivitas, Heri menyebut hasil panen yang selama ini menjadi capaian petani berkisar 6,9 hingga 7 ton per hektare. Dengan performa pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang terlihat saat ini, ia optimistis penerapan PM-AAS berpeluang meningkatkan hasil panen hingga lebih dari 10 ton per hektare.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Lebih dari sekadar mengejar peningkatan produksi, penerapan PM-AAS di dpesa Betet menjadi momentum membangun kembali kesadaran petani tentang pentingnya pertanian yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui pendampingan penyuluh dan partisipasi aktif kelompok tani, PM-AAS diharapkan menjadi model transformasi pertanian modern yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menekan biaya usaha tani dan memulihkan kesehatan lingkungan persawahan.

Baca Juga:

• Sumrambah, Rembug Paripurna KTNA di Batu Menatap Pertanian Cerah, Modernisasi Jadi Jalan Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Selain kegiatan ketahanan pangan, kunjungan kerja Kapolres juga menjadi momen untuk memperkuat koordinasi dan soliditas personel Polsek Dolok Merawan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya memberikan pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.Tampak hadir Kabag Ops Kompol Herliandri, S.H., Kasat Lantas AKP Lidya, S.Tr.K., S.I.K., M.H., Kasat Intelkam AKP Andi Sujenderal, S.H., M.H., Kasi Propam Iptu RP. Damanik, Kapolsek Dolok Merawan Iptu Zuhri Zulkarnaen Lubis, S.H., serta Danramil 14 Dolok Merawan Kapten Inf. H. Sihombing.Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Polres Tebingtinggi untuk hadir ditengah masyarakat, mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat sinergitas dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan KPPG Perkuat Pengawasan Dapur MBG, Pastikan Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Dijelaskannya, pengungkapan importasi ilegal itu dilakukan atas informasi masyarakat dalam rangka 100 kerja Kapolri. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen BC Sumut untuk melakukan penindakan.

Baca Juga:

• Wakili Kapolda Sumut, Kapolres Simalungun Hadiri FGD Menteri Lingkungan Hidup Bahas Kelestarian Danau Toba

"Dalam kasus ini kita sudah memeriksa sopir dan kernet truk sebagai saksi serta pihak penyedia jasa angkutan berinisial RD," jelas Kombes Pol Irfan Rifai.
Diungkapkannya, ballpress tersebut berasal dari kantor CV KBT di Kota Bandung Jawa Barat dan telah dikirim pada 22 Oktober 2026 dan rencananya akan menuju kantor CV KBT di Kota Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wakili Kapolda Sumut, Kapolres Simalungun Hadiri FGD Menteri Lingkungan Hidup Bahas Kelestarian Danau Toba

Menjawab wartawan, Kombes Pol Irfan Rifai menyebut, dari upaya menggagalkan peredaran ballpres tersebut pihaknya bersama Ditjen BC Sumut telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 432 juta.
"Kerugian negara sekitar 432 juta," sebutnya.
Adapun pasal yang dilanggar dalam importasi diduga ilegal tersebut Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan/atau

Pasal 103 huruf d Jo Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

Baca Juga:

• Kurang dari 8 Jam, Satresnarkoba Polres Aceh Selatan Berhasil Ungkap Peredaran Sabu, Empat Tersangka Diamankan

Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Medan dan sekitarnya sejak Rabu malam (28/10/2026) hingga Kamis dini hari (29/10/2026).

Baca Juga:

• Alfamidi Ajak Orang Tua Penuhi Gizi Balita melalui Buah dan Sayur

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II, Muhammad Ridho Nasution, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, khususnya warga yang sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam.

(Erni)

Baca Juga:

• "Manfaatkan Bantuan Pangan Dengan Baik, Jangan Di Perjual Belikan"