Melalui Operasi Patuh Toba 2026, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan bukan semata mata untuk menghindari sanksi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan di jalan raya adalah kebutuhan bersama, ujar AKBP Aditya S.P. Sembiring.

Baca Juga:

• Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba-2026 Digelar di Mapolres Simalungun, Kapolres: Kepatuhan Berlalu Lintas Harus Jadi Budaya

Dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Toba 2026, Polres Pelabuhan Belawan bersama unsur TNI dan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kesadaran berlalu lintas serta menciptakan situasi jalan raya yang lebih aman dan tertib. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, membawa dokumen berkendara yang sah, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.***

Pertemuan itu membahas penguatan sinergi masyarakat dan aparat dalam mencegah serta memberantas perjudian dan peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Melalui Silaturahmi Kebangsaan, Babinsa dan Tokoh Masyarakat Desa Rejai Perkuat Kerukunan Warga

Kodim 0201 Medan juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pertama kepada DPP AJUDAN. Organisasi itu diharapkan terus berperan dalam mendukung pemberantasan perjudian dan narkoba.
AJUDAN mengusung semangat "Medan Bersih, Indonesia Bermartabat dan Bermoral" untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan melindungi generasi penerus bangsa.
Erni

Baca Juga:

• Melalui Silaturahmi Kebangsaan, Babinsa dan Tokoh Masyarakat Desa Rejai Perkuat Kerukunan Warga

Dalam pertemuan tersebut, Peltu Jani Sembiring dan Anwar berdiskusi serta bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan di tengah masyarakat, khususnya terkait kondisi keamanan dan ketertiban, kerukunan antarwarga, serta aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama. Komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dinilai penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat kepedulian sosial, serta memastikan setiap persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat dapat diketahui dan ditangani secara tepat melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Baca Juga:

• Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri

Sementara itu, Anwar selaku tokoh masyarakat Desa Rejai diharapkan dapat terus menjadi mitra strategis Babinsa dalam menyampaikan pesan-pesan positif, mendorong partisipasi warga, dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sinergi antara aparat kewilayahan dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini, mencegah kesalahpahaman, serta membangun penyelesaian masalah secara damai dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan komunikasi, toleransi, dan kebersamaan, masyarakat diharapkan semakin solid dalam menjaga ketertiban serta mendukung pembangunan desa.

Baca Juga:

• Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri

Berdasarkan hasil investigasi, perusahaan yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek bernilai jumbo itu adalah PT Sinergi Properti Pratama (SPP), anak perusahaan Dana Pensiun PLN. Namun terendus, proyek itu kemudian dikerjakan lewat skema perusahaan sub-kontrak yang disebut-sebut perusahaan boneka yang sudah ditentukan.

Baca Juga:

• Kejati Sulbar Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Kredit Fiktif di PT PNM Unit Mekar Luyo, Kerugian Negara Mencapai Rp1,2 Miliar

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengungkapkan jika benar semua permainan ini adanya keterlibatan Wadirut PLN, jelas ini merupakan ujian bagi Dirut PLN yang baru, Suroso Isnandar untuk bergerak cepat melakukan penertiban di dalam korporasi yang kini dipimpinnya.

Baca Juga:

• Kejati Sulbar Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Kredit Fiktif di PT PNM Unit Mekar Luyo, Kerugian Negara Mencapai Rp1,2 Miliar

"Perusahaan lainyang menjadi subkon inilah diduga sebagai sumber KKN karena ada keterikatandengan Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto. Apalagi jika mengacu kepada afiliasi, PLN harusnya menerapkan sistem transparansi atau keterbukaan. Tapi ini faktanya tidak, semua ditutupi dan sengaja dibuat seolah wajar," imbuhnya.

Di sisi lain, Yudhis turut menyoroti proyek pemeliharaan Kantor PT PLN (Persero) ULP Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan, senilai Rp3.2 miliar yang diduga tidak rampung sesuai masa kontrak kini menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Tingkatkan Mutu Layanan, PLN Luncurkan New AP2T Wave 5 untuk Sumatera Utara, Banten, dan Jakarta Raya

"Kasus ini harus menjadi perhatian KPK, Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor sehingga semua permainan yang melibatkan oknum petinggi PLN segera diusut dan seluruh pihak yang terlibat diseret ke penjara. Dan kami akan menjadi motor untuk melaporkan kasus ini ke APH," pungkasnya.

Baca Juga:

• BRI dan BPN Jalin Kerja Sama Fasilitasi Pendampingan Usaha

Rianto juga mengatakan diselenggarakannya festival tersebut akan menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperluas pengenalan produk lokal, baik di Kabupaten Asahan maupun di luar daerah, dan kedepannya diharapkan keterlibatan generasi muda untuk turut membuka gerai UMKM dalam festival tersebut, dan wakil bupati juga menegaskan bahwa menjalankan usaha tidak cukup hanya dengan kemauan dan keyakinan, tetapi juga harus disertai kerja keras, ketekunan, serta konsistensi dalam menjaga dan mengembangkan usaha, ujarnya.

Sementara Khalid Armansyah Lubis selaku Plt.Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagin) Kabupaten Asahan juga mengatakan Festival Jajanan Kuliner dan Produk Lokal Kabupaten Asahan Tahun 2026 merupakan kegiatan perdana yang mengusung konsep luar ruang (outdoor).

Baca Juga:

• BRI dan BPN Jalin Kerja Sama Fasilitasi Pendampingan Usaha

Kegiatan ini, diikuti personel Polres Labuhanbatu bersama unsur TNI, Subdenpom, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi terkait lainnya, sebagai bentuk kesiapan dan sinergi lintas sektoral, dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026.

Baca Juga:

• Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba-2026 Digelar di Mapolres Simalungun, Kapolres: Kepatuhan Berlalu Lintas Harus Jadi Budaya

Dalam amanat tertulis Kapolda Sumatera Utara, Kapolres menyampaikan pedoman pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Baca Juga:

• Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba-2026 Digelar di Mapolres Simalungun, Kapolres: Kepatuhan Berlalu Lintas Harus Jadi Budaya

Baca Juga:

• Lakukan Ini, Agar Jika KTP Hilang

"Banyak yang mengkritik tentang kegiatan Marpangir. Ini bukan mistis, bukan menyembah berhala tetapi ini untuk membersihkan diri menyegarkan hati dan pikiran karena mandi dengan menggunakan jeruk purut (Unte pangir) punya aroma dan dari segi kesehatan sangat baik karena jeruk purut punya khasiat. Marpangir jaman dulu dilakukan menyendiri agar pikiran tertuju kepada Tuhan,"terang P. Marpaung.

Baca Juga:

• Hutama Karya, Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan Menuju Danau Toba

Dalam hal ini, dinas Pariwisata akan berdiskusi dengan orang-orang yang mengetahui budaya mana saja yang mulai punah.
Sementara wakil Bupati Toba akan menetapkan event tahunan dengan tidak merubah jadwal agar publik bisa mengatur waktu untuk kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Lakukan Ini, Agar Jika KTP Hilang

Seratusan masyarakat yang resah itu pada umumnya yang bermungkin di pinggiran danau Siombak dan terutama para nelayan sekala kecil saat menangkap ikan.

Baca Juga:

• Semarak HUT Pemuda Pancasila di Belawan

Kini perairan Siombak hingga Paloh Gayor juga menyimpan ancaman, yakni buaya muara yang makin sering menampakkan diri dan membuat warga waswas.

Anggota Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi PKS, Zulham Efendi, menilai kemunculan satwa liar itu tak boleh dianggap persoalan biasa. Ia mendesak Pemerintah Kota Medan bergerak cepat.

Baca Juga:

• Semarak HUT Pemuda Pancasila di Belawan

Zulham meminta Pemkot Medan berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, aparat kewilayahan dan instansi terkait. Langkah pertamanya memetakan titik kemunculan buaya dan menakar tingkat ancamannya bagi warga.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Pengungkapan 1,16 Ton Ketamin, Minta Jaringan Narkotika di Sumut Diputus

Pemerintah perlu memberi perlindungan dan solusi yang tepat agar masyarakat tidak dihadapkan pada pilihan antara mencari nafkah dan mempertaruhkan keselamatan,ujarnya.

Baca Juga:

• Semarak HUT Pemuda Pancasila di Belawan

Para orang tua juga harus menghimbau anak anaknya agar jangan main main dimana yang sangat membahayakan.

Sebagian warga menduga pasang air laut dan kondisi lingkungan membuat buaya merangsek ke bagian hulu sungai. Zulham meminta instansi berwenang mengkaji dugaan itu lebih jauh.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Pengungkapan 1,16 Ton Ketamin, Minta Jaringan Narkotika di Sumut Diputus

Penanganan buaya pun harus dilakukan petugas yang kompeten dengan tetap menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa liar.

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

Dalam sebuah perbincangan dengan media online https://matatelinga com, Bukhari Iskandar menyampaikan, yayasan yang mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ini, sudah mendapat pengesahan dari Dirjend AHU Kementerian Hukum, dengan nomor AHU-000526.AH.01.04.TAHUN 2015.

Baca Juga:

• Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

Selanjutnya, untuk pendidikan tinggi, YPDA menaungi dua Perguruan Tinggi. Yaitu : STITA Labuhanbatu (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary): Menyelenggarakan program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah / PGSD (S.Pd) dan S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini / PIAUD (S.Pd).
Kemudian, STESA Labuhanbatu (Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al-Bukhary). Menyelenggarakan program studi S1 Ekonomi Syariah (S.E).

Baca Juga:

• Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

Dalam perbincangan yang cukup mengasikkan itu, Bukhari Iskandar bercerita secara cukup panjang, terkait dengan latar belakang dan tujuan mendirikan YPDA.
Disebutkannya, sebagai seorang pendidik, yang pernah menjadi guru hingga kepala sekolah, disalah satu sekolah menengah kejuruan di kota Rantauprapat, ia mempunyai cita-cita dan harapan besar, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya ma ma manusia Labuhanbatu.

​Penyediaan Akses Pendidikan Terpadu: Yayasan ini mewadahi berbagai jenjang pendidikan dan institusi di Rantauprapat, Labuhanbatu, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah/sekolah menengah seperti MTs Al-Bukhary, SMK Al-Bukhary, hingga perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Bukhary Labuhanbatu dan STESA Labuhanbatu.

Baca Juga:

• Universitas Asahan Gelar "Expo Inovasi 2026"

Dibidang pendidikan, Bukhari Iskandar memiliki rekam jejak yang cukup panjang dan tidak diragukan.
Beliau memiliki pengalaman yang luas sebagai guru, dosen, hingga praktisi bimbingan konseling (terlihat dari gelar akademis dan profesi Konselor/Kons. yang disandangnya).

Baca Juga:

• Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

Sebagai seorang tokoh pendidikan, Bukhari Iskandar, melalui lembaga pendidikan yang didirikan dan dibinanya sejak tahun 1998 di daerah Urung Kompas/Bakaran Batu, Rantau Selatan, ia sukses mengembangkan ekosistem pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Selain sebagai tokoh pendidikan, Bukhari Iskandar juga aktif dibeberapa organisasi Islam di Kabupaten Lbuhanbatu. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al Jamiyatul Al Washliyah.

Dalam kesempatan itu, Walikota berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.Walikota juga menegaskan agar bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh diperjualbelikan oleh pihak mana pun."Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak, ibu sekalian. Pastikan kualitasnya baik dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika ada yang diperjualbelikan, langsung di-blacklist dan tidak boleh lagi menjadi penerima manfaat," tegas Walikota.

Baca Juga:

• KTNA Nasional Hadiri Dialog Kebangsaan di Unpad, Bahan Pangan dan Masa Depan Republik

Baca Juga:

• 420 Peserta Gowes Taruna Asahan Cycle Dilepas Bupati & Ketua DPRD Asahan

Di Silaen Sigumpar, program IKD dilaksanakan dengan hanya menghadirkan para perangkat desa.
IKD ini adalah versi digital dan dokumen kependudukan resmi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga yang disimpan dan aplikasi smartphone resmi dari Ditjen Dukcapil)

Baca Juga:

• Pemkab Toba Gelar Acara Marpangir di Pakkodian

Cara mendapatkannya sangat mudah.Setiap orang yang datang diminta untuk mendownload aplikasi IKD, melakukan registrasi data diri seperti NIK, email, nomor handphone dan verifikasi wajah.Kemudian petugas dinas dukcapil melakukan pemindaian atau scan QR kode aktivasi.
"Kita diminta untuk melakukan hingga selesai petunjuk yang diminta aplikasi IKD," ungkap Anita petugas dukcapil.

Baca Juga:

• 420 Peserta Gowes Taruna Asahan Cycle Dilepas Bupati & Ketua DPRD Asahan

Hingga sore hari, hanya ada 60 peserta yang telah mengaktifkan IKD dari target 100 orang.
"Ya hanya ada enam puluh orang yang sudah mengaktifkan IKD dari target seratus orang," terang salah satu petugas catatan sipil.
Kepala dinas pencatatan sipil meminta kepada warga Toba agar melakukan aktivasi IKD untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi.
"Ya kita minta masyarakat mengaktifkan aplikasi IKD untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkapnya mengakhiri.

Baca Juga:

• Pemkab Toba Gelar Acara Marpangir di Pakkodian

Saat dikonfirmasi pada Senin (26/10/2026) sekira pukul 14.21 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat dalam melayani secara berintegritas dan humanis.

Baca Juga:

• Kodaeral I Dukung Penuh Ops Patuh Toba

Ia mengungkapkan, apel diikuti unsur Polri, TNI, dan instansi terkait. Pasukan terdiri dari barisan Pama Polres, Den Pon I/1 PS dan Propam, Kodim 0207/Simalungun, Sat Samapta, Sat Lantas, staf gabungan Polres, gabungan Polsek, gabungan Intel, Reskrim dan Narkoba, Sat Pol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Kodaeral I Dukung Penuh Ops Patuh Toba

Saat dikonfirmasi pada Senin (26/10/2026) sekira pukul 10.35 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata Polri untuk masyarakat dalam melayani secara berintegritas dan humanis.

Baca Juga:

• Pererat Silaturahmi dengan Jemaat, Kapolres Labuhanbatu Gelar Minggu Kasih di Gereja MDC Rantauprapat

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk nyata kehadiran Polri bagi masyarakat. "Ini merupakan wujud nyata Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. Polisi bersama masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani," ujarnya.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

Politisi PKS Medan Utara itu menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. "Karena itu, pemenuhan hak-hak guru harus menjadi perhatian serius pemerintah," tegsnya.

Baca Juga:

• Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

"Untuk itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan segera berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna menyelesaikan persoalan tersebut," harapnya.

Baca Juga:

• Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

MATATELINGA,Medan : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus mengatakan, warga penerima bantuan sosial harus dinaikkan kelasnya agar mampu mandiri secara ekonomi.

Baca Juga:

• Fraksi PKS DPRD Medan : Akurasi Data Desil dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tidak Sinkron

"Upaya penanggulangan kemiskinan ini tidak cukup hanya memberikan bansos saja, karena penanggulangan kemiskinan ini merupakan upaya multidimensional, berkelanjutan dan harus dilakukan secara kolektif," katanya, Senin (26/10/2026).