Dalam penggerebekan kali ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial IR (36) warga Kecamatan Medan Timur, merupakan pengguna narkoba.
IR satu dari sejumlah pelaku narkoba yang melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas.

Baca Juga:

• Kemanunggalan TNI dan Rakyat, Babinsa Serma Rocky Dorong Partisipasi Warga dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat

"Kami amankan satu orang, statusnya merupakan pengguna dan telah kami tes urine di lokasi, kami juga temukan 2 paket sabu siap pakai, sejumlah alat hisap, dan barang bukti lain. Lokasi ini dilengkapi dengan pos - pos pantau yang terhubung dengan barak narkoba, sehingga saat petugas datang, para pelaku dapat dengan cepat kabur," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• Kemanunggalan TNI dan Rakyat, Babinsa Serma Rocky Dorong Partisipasi Warga dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat

"6 barak narkoba yang kami temukan kami bumihanguskan, kami akan mengawasi tempat ini kedepannya," tambah Rafli.
Polrestabes Medan, berkomitmen dalam memberantas segala bentuk peredaran narkoba, termasuk menjadikan sarang - sarang narkoba yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai daerah yang bersih dari peredaran narkoba.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan di sekitar SPBU. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk untuk mengisi bahan bakar berpotensi menimbulkan kepadatan apabila tidak diimbangi dengan pengaturan lalu lintas yang memadai.

Baca Juga:

• Satreskrim Polres Padang Lawas Awasi Pendistribusian Minyak Subsidi Tepat Sasaran

Minta Polres Madina Segera Merespons
Erli berharap Polres Madina melalui satuan yang membidangi lalu lintas dapat segera meninjau kondisi di sekitar SPBU Pasar Baru Panyabungan dan mengambil langkah yang diperlukan.

Baca Juga:

• Satreskrim Polres Padang Lawas Awasi Pendistribusian Minyak Subsidi Tepat Sasaran

Menurutnya, sinergi antara pihak kepolisian, pengelola SPBU, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman.

Karena itu, ia berharap Polres Madina dapat memberikan perhatian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan SPBU Pasar Baru Panyabungan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini Serba Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp132.850 per Kg

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Muhammad Sofyan, dalam arahannya menekankan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan. Menurutnya, camat, lurah, kepala lingkungan, dan kader kesehatan memiliki peran penting dalam membantu Dinas Kesehatan serta puskesmas menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Baca Juga:

• Groundbreaking Block Petisah, Rico Waas Bangun Ekosistem Baru untuk Bangkitkan Pasar Legendaris Medan*

Hal ini dijelaskannya lewat pesan singkat Senin, (12/10/2026).

Baca Juga:

• Banjir di Aceh Tamiang Rendam Sejumlah Desa, Ratusan Warga Mengungsi

Pernyataan sekretaris desa memberikan peluang bagi masyarakat dan BPD agar pemerintah desa Parsambilan semakin baik melalui kerjasama dengan semua pihak.

Baca Juga:

• Banjir di Aceh Tamiang Rendam Sejumlah Desa, Ratusan Warga Mengungsi

BPD sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 berfungsi sebagai legislasi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama Kepala Desa. Menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa serta pengelolaan anggaran/pembangunan desa serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan maupun tertulis.

Pertemuan yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Palas menjadi agenda penting bagi DN Kecamatan Aeknabara Barumun dalam menindaklanjuti aksi unjuk rasa ribuan massa, 17 September 2026 atas usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kabupaten Padang Lawas, dan dibuka langsung Ketua DPRD Palas, Luat Hasibuan yang menyampaikan atensinya atas kehadiran warga masyarakat dari Kecamatan Aek Nabara Barumun.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Buka Rakernis Fungsi Logistik 2026, Tekankan Tata Kelola yang Akuntabel

Lebih lanjut menjelaskan, pihaknya sudah membahas agenda studi banding kedaerah Kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat dan agenda pengkajian akademik yang akan menghadirkan kajian Antropologi dan masyarakat adat atau raja-raja luat yang ada di Padang Lawas, dan harapannya segala sesuai yang dibutuhkan untuk kelengkapan pembuatan Perda perlu dipersiapkan untuk memuluskan rencana tersebut, harapnya.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Buka Rakernis Fungsi Logistik 2026, Tekankan Tata Kelola yang Akuntabel

Sementara Muhammad Dayan Hasibuan Wkl Ketua DPRD Palas lebih menekankan ada tindakan yang tidak berbelit-belit, melainkan memberi penjelasan dalam pembentukan Perda Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat.Harus dilakukan dalam waktu dekat ini mengunda
ng seluruh pihak terkait, baik itu masyarakat adat, raja-raja luat, pihak kehutanan, ATR/BPN dan antropologi, DPRD dan Pemda Palas. Guna membahas secara terbuka di kantor DPRD Palas, harapnya.

Kesempatan yang sama, Harjusli Fahri Siregar, S.STP., M.Si, Asisten I Pemda Palas menyampaikan, dalam pembentukan Perda Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 52 tahun 2014, tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat. Disitu ada beberapa yang wajib disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam melangkah untuk penyusunan perda.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Buka Rakernis Fungsi Logistik 2026, Tekankan Tata Kelola yang Akuntabel

"Soal teori, itu kerjaan Pemda dan DPRD Palas, masyarakat dilibatkan untuk pemenuhan data apa saja yang dibutuhkan sebagai data pendukung itu yang harus disampaikan. Sehingga pembuatan Perda berjalan dengan baik," sebutnya.

Baca Juga:

• Fraksi Nasdem DPRD Medan Ingatkan Pemko Medan Konsisten dan Skala Prioritas

Disamping itu, warga masyarakat melalui H. Amirhusin Hasibuan, mengharapkan agar Pemda melalui Bupati Padang Lawas untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui surat atau bentuk ultimatum agar warga masyarakat mematuhi aturan dan memahami hak ulayat, supaya tidak terjadi benturan sesama masyarakat dan mengudang seluruh raja luat dan masyarakat untuk duduk bersama dalam pembahasan tanah hak Ulayat adat tidak melakukan aktivitas didalam lokasi.
Rapat dihadiri Ketua dan anggota DPRD Padang Lawas, Asisten I dan Kabag Hukum Pemerintah Daerah, bersama masyarakat dari 22 desa se-Kecamatan Akbar dan Acara ditutup Ketua DPRD Padang Lawas.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Buka Rakernis Fungsi Logistik 2026, Tekankan Tata Kelola yang Akuntabel

Selain membebani pelaku usaha dengan biaya nominal besar, keberadaan parkir liar tersebut kerap memicu kemacetan parah di sepanjang koridor jalan.

Baca Juga:

• Oknum Dishub dan OKP Diduga Jadi Backing Menjamurnya Parkir Liar!

​Salah seorang perwakilan pelaku usaha dari Martabak Amazing menyampaikan bahwa toko mereka rutin dikutip iuran parkir bulanan sebesar Rp200.000. "Kami dari Martabak Amazing menyatakan bahwasanya setiap bulan ada pemungutan uang parkir bulanan sebesar Rp200.000 yang dikutip oleh petugas Dishub atas nama Saddek Almahdi dan M. Siddik," ujarnya dalam rekaman keterangan.

Baca Juga:

• Oknum Dishub dan OKP Diduga Jadi Backing Menjamurnya Parkir Liar!

​Tak hanya itu, kwitansi pembayaran dari pertokoan lain seperti toko handphone Oraimo / Lima Acc mencatat pengeluaran bantuan retribusi parkir bulanan mencapai Rp1.500.000 per bulan yang dibayarkan pada September 2026.

Baca Juga:

• SMAN 2 Pematangsiantar Tegaskan Sumbangan Komite Murni Sukarela

Nama sejumlah oknum seperti Hambali Siregar dan Syadek Almadi diduga ikut terseret dalam jejaring pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Oknum Dishub dan OKP Diduga Jadi Backing Menjamurnya Parkir Liar!

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Buka Rakernis Fungsi Logistik 2026, Tekankan Tata Kelola yang Akuntabel

melalui kegiatan ini untuk tetap semangat dalam berolahraga khususnya di kalangan anggota KORPRI agar semakin meningkat serta mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Buka Rakernis Fungsi Logistik 2026, Tekankan Tata Kelola yang Akuntabel

Kepada panitia pelaksana kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, dan diharapkan PORKAB KORPRI dapat meningkatkan minat berolahraga di kalangan anggota KORPRI sekaligus menjadi wadah pembinaan dan penjaringan atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan dalam berbagai kompetisi olahraga.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Kisaran Science Olympiade 2026 Cetak Generasi Berprestasi Menuju Indonesia Emas 2045

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki, Zulkarnaen, SKM dan Hadi Suhendra juga dihadiri para anggota dewan lainnya. Rapat difasilitasi Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit, SE dan Kabag Umum Perundang-undangan Andres Willy Simanjuntak, SH.

Baca Juga:

• Wong Chun Sen: Saya Senang, Anak Stunting Banyak Perubahan, Ingatkan Orangtua Jaga Asupan Gizi dan Pola Makan Anak

"Harmonisasi dengan kebijakan nasional tidak boleh dimaknai hanya menyalin ketentuan. Harus menjawab persoalan spesifik Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan penduduk besar, kepadatan tinggi dan persoalan kesehatan beragam," sebut Henry.

Baca Juga:

• Wong Chun Sen: Saya Senang, Anak Stunting Banyak Perubahan, Ingatkan Orangtua Jaga Asupan Gizi dan Pola Makan Anak

Kemudian kepada Dinas Kesehatan agar rutin menggelar customer satisfaction training bagi paramedis agar tidak ada lagi warga yang dipersulit prosedur berbelit atau mendapat perlakuan tidak ramah.

Disarankan agar membuat papan pengumuman besar di fasilitas kesehatan yang menyatakan melayani UHC Kota dan Provinsi. Dinas Kesehatan diminta agar cepat menindak rumah sakit dan tenaga medis yang melakukan malpraktik.

Baca Juga:

• Bupati Resmi Tutup Turnamen Sepak Bola Piala DPRD Asahan

"Pada akhirnya tujuan kita bukan sekadar menghasilkan Perda, tetapi membangun sistem kesehatan Medan yang mudah diakses, cepat, berkualitas, adil, transparan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat," imbuhnya. (lamru)

Pembangunan Block Petisah tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui skema kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PUD Pasar Kota Medan, dengan pihak investor. Pada tahap awal, kawasan ini direncanakan menampung sekitar 200 UMKM dengan konsep yang menyasar masyarakat luas, termasuk generasi muda.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dukung Program Jaksa Sahabat Pendidik, Momen Perkuat Tata Kelola Pendidikan

Dalam Groundbreaking ini, hadir Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forkopimda, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, Dirut PUD Pasar Anggia Ramadhan, Ketua DPD Walubi Sumut Meriyawaty Amelia Prasetio, Tokoh Agama Buya Amirruddin, segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan dan jajaran Direksi PUD Pasar.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dukung Program Jaksa Sahabat Pendidik, Momen Perkuat Tata Kelola Pendidikan

Rico Waas mengatakan, revitalisasi Block Petisah bukan sekadar memperbarui tampilan fisik pasar, tetapi juga membangun ekosistem perdagangan yang mampu menjawab perubahan zaman dan persaingan dengan pusat perbelanjaan modern.

"Pasar Petisah ini monumental, ikonik, dan sangat dikenal. Namun, pasar tradisional menghadapi tantangan dengan berkembangnya pasar modern dan pusat-pusat ritel lainnya. Karena itu, kita ingin membangun pasar kreatif yang disukai masyarakat dan anak-anak muda, sekaligus menjadi tempat berkumpul yang dapat mendorong UMKM semakin berkembang," ujar Rico Waas.

Baca Juga:

• Buka Pekan Budaya Medan 2026, Rico Waas Main Gendang Melayu Deli dan Ajak Masyarakat Rawat Warisan Leluhur

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Wong Chun Sen: Saya Senang, Anak Stunting Banyak Perubahan, Ingatkan Orangtua Jaga Asupan Gizi dan Pola Makan Anak

"Fraksi PKS berharap rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan," ujarnya.

Baca Juga:

• Wong Chun Sen: Saya Senang, Anak Stunting Banyak Perubahan, Ingatkan Orangtua Jaga Asupan Gizi dan Pola Makan Anak

Karena itu, Fraksi PKS menilai perlu adanya kejelasan arah regulasi agar proses pembentukan Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan berjalan selaras dengan pembahasan perubahan perda sebelumnya.

Baca Juga:

• Bupati Resmi Tutup Turnamen Sepak Bola Piala DPRD Asahan

Rajudin menyebutkan, persoalan administrasi dan pelayanan yang rumit dapat membuat masyarakat merasa kesulitan, bahkan pasrah ketika berhadapan dengan kebutuhan layanan kesehatan.
"Kami berharap adanya solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan dan keluhan masyarakat tersebut. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan hanya karena persoalan administrasi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan," tegasnya.

Baca Juga:

• Wong Chun Sen: Saya Senang, Anak Stunting Banyak Perubahan, Ingatkan Orangtua Jaga Asupan Gizi dan Pola Makan Anak

Baca Juga:

• Bupati Resmi Tutup Turnamen Sepak Bola Piala DPRD Asahan

Upaya promotif berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Sementara itu, upaya preventif diarahkan pada pencegahan penyakit dan pengendalian berbagai faktor risiko kesehatan sejak dini.

Baca Juga:

• Akademisi USU Apresiasi Program Tebus Ijazah Rico Waas, Dorong Siswa Kurang Mampu Lanjutkan Pendidikan

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Pencegahan Stunting, TPK Pantau Langsung Baduta dan Ibu Hamil hingga Tingkat Kelurahan

Melalui program ini, Warga Binaan dan tahanan yang belum menyelesaikan pendidikan formal tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, kedisiplinan, serta motivasi peserta untuk terus mengembangkan diri selama menjalani masa pembinaan.

Kepala Lapas Kelas IIA Subang, Gatot Harisaputro, mengatakan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan karena dapat memberikan bekal bagi Warga Binaan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

Baca Juga:

• Lapas Subang Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan Beternak Ayam untuk Hidup Mandiri

"Lapas bukan hanya tempat menjalani masa pidana, tetapi juga tempat pembinaan. Melalui pendidikan kesetaraan ini, kami ingin memastikan Warga Binaan tetap memiliki kesempatan untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, serta memperoleh bekal pendidikan yang dapat mereka manfaatkan ketika kembali ke masyarakat," ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, Gatot Harisaputro.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan menambahkan, pelaksanaan pendidikan kesetaraan tersebut juga menjadi bentuk nyata dukungan Lapas Subang terhadap 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam penguatan program pendidikan kesetaraan bagi Warga Binaan.

"Program ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui sinergi bersama SPNF SKB Subang, kami berharap pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga Warga Binaan memiliki pengetahuan, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif setelah bebas," tambahnya.

Selain memberikan akses terhadap pendidikan, program ini diharapkan dapat membentuk pola pikir positif, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan, serta mendorong Warga Binaan untuk memanfaatkan masa pembinaan dengan kegiatan yang produktif. Bekal pendidikan yang diperoleh juga diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja setelah kembali ke tengah masyarakat.

Ke depan, Lapas Kelas IIA Subang bersama SPNF SKB Subang akan terus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pembinaan yang humanis, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata, sekaligus mempersiapkan Warga Binaan agar mampu kembali dan berperan positif di tengah masyarakat

Baca Juga:

• Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

Dukungan itu disampaikan DR Dra Lily MBA MH selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan dalam pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul hak inisiatif DPRD Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan dalam sidang paripurna internal di gedung DPRD Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla, Lanud Sjamsudin Noor Bersama Satgas Gabungan Lakukan Pemadaman di Gambut

Maka itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar Ranperda yang baru harus berpedoman pada 6 pilar transformasi kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla, Lanud Sjamsudin Noor Bersama Satgas Gabungan Lakukan Pemadaman di Gambut

Masih dalam pandangan Fraksinya, Lily menyoroti persoalan rujukan online bagi pasien kritis yang sering menimbulkan keresahan antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit karena respons rumah sakit rujukan kerap terlambat dengan alasan gangguan jaringan.

Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar Bapemperda DPRD Kota Medan melakukan pembahasan secara teknis dengan mengikutsertakan stakeholder agar Ranperda ini benar-benar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi seluruh warga Kota Medan.

Baca Juga:

• Pembalap Indonesia, Ungkapkan Moto3 Mandalika 2026, Balapan Paling Spesial Dalam Kariernya

Baca Juga:

• Lapas Subang Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan Beternak Ayam untuk Hidup Mandiri

Kegiatan dimulai sekira pukul 22.00 WIB hingga selesai di gelanggang sabung ayam milik JF alias Jhon Fran Manurung. Langkah ini diambil sebagai respons cepat Polri atas keresahan warga terhadap praktik perjudian di lingkungan mereka.

Baca Juga:

• Intervensi TPID Sumut Tekan Harga Cabai Merah Jadi Rp55.000, Ayam Potong Rp35.000/Kg

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek didampingi Kanit Reskrim IPDA Roy Frans D. Rumapea, S.H., Aipda Jefri Hutapea, Aipda Indo R. Siahaan, Aipda Hanafi dari Unit Intel, Bripka Efraim Purba, Brigadir Alwi Situmeang, dan Briptu David Siahaan, serta personel Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun.

Baca Juga:

• Lapas Subang Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan Beternak Ayam untuk Hidup Mandiri

Berdasarkan keterangan pemilik gelanggang, permainan sabung ayam di lokasi itu diselenggarakan setiap hari Minggu mulai pukul 14.00 WIB hingga malam hari. Namun pada hari itu kegiatan tidak dilanjutkan karena hujan deras. Pemilik juga mengakui bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sekitar lima bulan.

Baca Juga:

• Intervensi TPID Sumut Tekan Harga Cabai Merah Jadi Rp55.000, Ayam Potong Rp35.000/Kg

Pemilik gelanggang menyatakan bersedia tidak menyelenggarakan sabung ayam kembali dan langsung membongkar arena tersebut. Proses pembongkaran didokumentasikan petugas sebagai bukti pelaksanaan kesepakatan.

Baca Juga:

• Lapas Subang Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan Beternak Ayam untuk Hidup Mandiri

Selain itu, Hengky mengajak warga terus berpartisipasi dengan melaporkan segala bentuk dugaan tindak pidana kepada kepolisian, termasuk melalui layanan pengaduan yang tersedia. Polsek Gunung Malela akan melakukan pemantauan berkelanjutan di lokasi tersebut guna memastikan kesepakatan dipatuhi.

Baca Juga:

• Intervensi TPID Sumut Tekan Harga Cabai Merah Jadi Rp55.000, Ayam Potong Rp35.000/Kg

Kunjungan Kabid Propam ini, menindak lanjuti adanya dugaan tindakan oknum anggota polisi yang kurang pantas, dalam menangani dugaan pencurian brondolan buah sawit, disalah satu kebun swasta beberapa hari lalu.

Baca Juga:

• Kebun Sawit Masyarakat Dijadikan Lapak, Unit Reskrim Polsek Aek Natas Jebloskan Gobang Ke Hotel Prodeo

Pada kunjungannya ini, Kabid Propam bersama Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya SIK MSi, mendatangi ruang perawatan korban dugaan penembakan oleh oknum aparat kepolisian di area perkebunan sawit.

Baca Juga:

• Pendodos Tewas Tertimpa Janjang Sawit

Dalam kunjungannya itu, Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, menjenguk korban yang perawatan di RSUD Rantauprapat didampingi keluarga korban.

Baca Juga:

• Kebun Sawit Masyarakat Dijadikan Lapak, Unit Reskrim Polsek Aek Natas Jebloskan Gobang Ke Hotel Prodeo

Pihak keluarga pun, menyerahkan sepenuhnya, tindakan apa yang akan dijatuhkan kepada oknum yang telah menyalahi prosedur dalam menjalankan tugasnya. (Yasmir)

Baca Juga:

• Pendodos Tewas Tertimpa Janjang Sawit

Baca Juga:

• Pemilik SPBU Simangambat Siabu Didesak Angkat Bicara Terkait Mafia Solar Subsidi. APH Didesak Turun Tangan.

Hasil monitoring pihak Polres Padang Lawas menemukan adanya kendala teknis di SPBU Desa Hutalombang, beberapa mesin pompa (dispenser) jenis Pertalite dalam kondisi rusak dan tidak dapat beroperasi secara optimal.

Baca Juga:

• Pemilik SPBU Simangambat Siabu Didesak Angkat Bicara Terkait Mafia Solar Subsidi. APH Didesak Turun Tangan.

Masyarakat dilarang membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen, kecuali membawa surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda), Larangan memodifikasi tangki pengisian BBM bersubsidi atau melakukan pengisian secara berulang-ulang (ngetap).

Baca Juga:

• Ombudsman RI Perwakilan Sumut Lakukan Penilaian Maladministrasi di Polres Labuhanbatu

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial MIFN (23) warga Kelurahan Kisaran Barat, MAR (18) Warga Desa Sei Alim, AA (18) alias Imam Warga Indra Pura, JO (18) Warga Silaut Laut Mereka diamankan di dua lokasi berbeda di wilayah Kota Kisaran, yakni sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol dan sebuah losmen di Jalan H. Misbah No. 5, Kisaran Barat.

Baca Juga:

• Polres Karo Gerebek Lokasi Sarang Narkoba di Berastagi, 7 Orang Positif Metamfetamina

Berdasarkan keterangan dalam laporan, peristiwa bermula ketika saksi Bong Ficjen Arco, anak korban, mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam bernomor polisi BK 5166 VCK bersama dua orang saksi lainnya. Di tengah perjalanan, mereka diduga dihentikan oleh empat orang yang mengendarai dua sepeda motor.

Baca Juga:

• Polres Karo Gerebek Lokasi Sarang Narkoba di Berastagi, 7 Orang Positif Metamfetamina

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp30 juta dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke Polres Asahan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., memerintahkan Tim Jatanras Sat Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap perkara.

Tim selanjutnya melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan Ahmad Arsal alias Imam dan Jefri Oktari di sebuah losmen di Jalan H. Misbah No. 5, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa tujuh unit handphone berbagai merek, satu buah helm, satu buah jam tangan, satu buah jaket, dan satu buah celana panjang.

Baca Juga:

• Polres Karo Gerebek Lokasi Sarang Narkoba di Berastagi, 7 Orang Positif Metamfetamina

Selanjutnya, keempat terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Atas perbuatannya, para terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang pencurian biasa. Penyidik akan melengkapi berkas perkara dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., melalui jajaran Sat Reskrim menegaskan komitmen Polres Asahan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Baca Juga:

• Safari Minggu Kasih, Kapolres Simalungun Salurkan Bansos untuk 80 Warga Nagori Mariah Jambi dan Perkenalkan "Halo Kapolres"

.
Dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Andy Arisandi, S.H., S.I.K., M.H. tersebut, petugas mengamankan 37 orang, dengan 27 orang di antaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urine.

Baca Juga:

• Polres Karo Gerebek Lokasi Sarang Narkoba di Berastagi, 7 Orang Positif Metamfetamina

Dari 37 orang yang diamankan, dua orang berdasarkan hasil asesmen diduga berperan sebagai pengedar narkotika. Sementara itu, 8 orang lainnya hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba dan dipulangkan kembali ke keluarganya.

Baca Juga:

• Polres Karo Gerebek Lokasi Sarang Narkoba di Berastagi, 7 Orang Positif Metamfetamina

Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 100 gram, 52 alat isap sabu atau bong, 100 kaca pireks, 25 mancis, serta tiga unit timbangan digital.

Andy menegaskan, upaya pemberantasan narkoba di wilayah Percut Sei Tuan tidak akan berhenti pada kegiatan penggerebekan tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penindakan guna memutus mata rantai peredaran narkotika dengan melibatkan dukungan masyarakat.

Baca Juga:

• Polres Karo Gerebek Lokasi Sarang Narkoba di Berastagi, 7 Orang Positif Metamfetamina

Ia juga memastikan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba secara berkelanjutan di wilayah tersebut.
"Hari ini kami hadir, besok kami hadir, lusa kami hadir, dan kami akan terus hadir di sini. Kami pastikan Percut Sei Tuan akan kami bebaskan dari peredaran narkoba, tentunya dengan dukungan masyarakat," ujarnya.

Baca Juga:

• DPRD Apresiasi Gercep Kapolres AKBP R. Bimo Moernanda, Bongkar Sarang Narkoba di Binjai Utara

Baca Juga:

• PSMS Menang Telak 4-0 atas Persikad, Kadispora Sumut Ajak Masyarakat Terus Dukung Ayam Kinantan

"Kita paparkan bagaimana kita melakukan pekerjaan membuka kembali layanan kesehatan di Tapanuli Selatan, Langkat, Aceh Tamiang, Langsa sampai Aceh Timur, yang sempat lumpuh karena banjir bandang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan. Kita sudah bekerja secara ikhlas, dan kini kita dapat salah satu award sebagai rumah sakit yang punya dampak sosial dan lingkungan terhadap sekitar," sebut Direktur Utama RS Adam Malik dr. Zainal Safri, M.Ked(PD), Sp.PD-KKV, Sp.JP(K), Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• PSMS Menang Telak 4-0 atas Persikad, Kadispora Sumut Ajak Masyarakat Terus Dukung Ayam Kinantan

Kedua penghargaan ini menjadi bukti komitmen RS Adam Malik dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, RS Adam Malik juga terus berupaya untuk menghadirkan berbagai inovasi kesehatan, serta memberikan kontribusi dalam menciptakan layanan kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan di wilayah Sumatera bagian utara. (Mtc/edi). -

Rakernis ini mengusung tema "Menuju Era Baru Logistik Polri yang Adaptif, Prediktif, Efisien, Modern, dan Berkelanjutan". Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polda Aceh, kapolres jajaran, tamu undangan, serta peserta dari satuan fungsi logistik di lingkungan Polda Aceh.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut dan Kapolresta Deli Serdang Diganti

Fungsi logistik tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut dan Kapolresta Deli Serdang Diganti

Sementara itu, perencanaan dan pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, ketersediaan anggaran, serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seluruh proses pengadaan wajib dilaksanakan secara transparan, adil, efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan barang dan jasa berkualitas yang memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas.

Baca Juga:

• Fraksi Nasdem DPRD Medan Ingatkan Pemko Medan Konsisten dan Skala Prioritas

Ia berharap Rakernis ini dapat memperkuat koordinasi, mempertajam perencanaan kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas organisasi di seluruh jajaran fungsi logistik.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut dan Kapolresta Deli Serdang Diganti

Ketua Forum Keuchik Kecamatan Kluet Timur, Mukrizan, mengatakan pelaksanaan BASAGA di Gampong Lawe Sawah baru mencapai sekitar 45 persen dari total luas lahan 113 hektare. Ia juga menyebut dua unit traktor yang tersedia mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Petani Kluet Utara Keluhkan Belum Terima Program BASAGA, Akses Air Sawah Juga Jadi Persoalan

"Seperti di gampong kami, Lawe Sawah, masyarakat kecewa dan mengeluh. Realisasi BASAGA baru 45 persen dari luas lahan 113 hektare. Dua traktor yang ada juga rusak. Petani sangat dirugikan," ujar Mukrizan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Petani Kluet Utara Keluhkan Belum Terima Program BASAGA, Akses Air Sawah Juga Jadi Persoalan

Mukrizan meminta Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan segera mengevaluasi pelaksanaan BASAGA di lapangan. Ia juga berharap pemerintah daerah menambah armada traktor serta memastikan peralatan yang rusak segera diperbaiki agar pengolahan lahan tidak terus tertunda.

Mukrizan menilai keterlambatan pembajakan berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi petani. Selain menggeser jadwal tanam dan panen, perubahan waktu tanam juga dikhawatirkan meningkatkan risiko tanaman terdampak kondisi cuaca yang tidak menentu."Seharusnya bulan sembilan sudah tanam, tetapi sekarang sudah bulan sepuluh dan sawah belum juga selesai dibajak. Petani bingung mau tanam kapan. Kalau terus begini, BASAGA bukan membantu, tetapi menyusahkan petani," ujarnya.

Baca Juga:

• BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

Ia mengaku belum melihat traktor program BASAGA beroperasi di desanya. Menurut dia, petani masih menunggu layanan pembajakan gratis tersebut, sementara traktor kecil yang tersedia merupakan milik pribadi.

Baca Juga:

• Petani Kluet Utara Keluhkan Belum Terima Program BASAGA, Akses Air Sawah Juga Jadi Persoalan

"Iya, sudah lama kami menunggu BASAGA. Sampai saat ini belum ada traktor yang datang ke gampong kami. Yang ada hanya traktor kecil, itu pun milik pribadi," keluhnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Dinas Pertanian, perlu memberikan penjelasan mengenai capaian pembajakan sawah di Kecamatan Kluet Timur, jumlah traktor yang beroperasi, penyebab kerusakan alat, serta langkah percepatan yang disiapkan untuk mengejar keterlambatan.

Baca Juga:

• BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

Bagi petani, keberhasilan BASAGA bukan hanya diukur dari tersedianya program, melainkan juga dari ketepatan waktu layanan hingga lahan siap ditanami.