https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Fri, 25 Sep 2026 10:50:42 +0700+0700 id-ID Turun Langsung di Tengah Hujan, Rico Waas Pastikan Pengerjaan Drainase Gaperta Berjalan Optimal Fri, 25 Sep 2026 10:03:00 +0700+0700 <![CDATA[Turun Langsung di Tengah Hujan, Rico Waas Pastikan Pengerjaan Drainase Gaperta Berjalan Optimal]]> MATATELINGA, Medan :Di tengah rintikan hujan yang masih membasahi sudut kota, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tetap melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan sistem drainase di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pengerjaan drainase berjalan optimal sehingga dapat segera mengatasi permasalahan genangan air dan banjir di wilayah tersebut, Kamis (24/6/2026).

[adsense]

​Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas tampak memberikan arahan langsung kepada pelaksana proyek. Ia juga menyoroti perubahan signifikan pada kapasitas saluran air yang sedang dibangun. Saluran lama yang sebelumnya berukuran 80 cm kini diperbesar menggunakan beton u-ditch berukuran lebar 120 cm dan kedalaman 140 cm.


"Ukuran drainase yang sebelumnya 80 cm, sekarang jadi 120 cm. Berarti hampir dua kali lipat besarannya. Penyerapan air akan lebih mudah dan debit air yang tertampung bisa lebih banyak," ujar Rico Waas.

[adsense]
Baca Juga:

Rico Waas juga menjelaskan pembangunan ini sistem drainase itu juga memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan pihak PLN, lantaran ada beberapa tiang listrik yang harus digeser agar tidak menghambat struktur drainase baru.


​"Pengerjaan ini berkoordinasi juga dengan PLN karena tiang listrik harus kita geser sedikit," imbuhnya.
Selain proyek yang sedang berjalan dari Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin ini, orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu telah merencanakan kelanjutan pembangunan drainase di area Gaperta Ujung pada tahun depan.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi didampingi ​Kepala Bidang SDA dan Drainase Hardy Sibarani saat ditemui dilokasi menjelaskan, pengerjaan drainase dilakukan sepanjang 1.047 meter yang menghubungkan antara area Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin.


"Untuk struktur material menggunakan u-ditch beton sepanjang 1.002 meter dan box culvert sepanjang 45 meter dengan spesifikasi lebar 120 cm serta kedalaman 140 cm," jelasnya.

[adsense]

​Nantinya, akan dilakukan penerapan dua alur pembuangan. Ini dirancang khusus untuk memecah beban aliran air sehingga mencegah penumpukan di satu titik.


"Arah pertama sebagian aliran air diarahkan ke kawasan Kapten Muslim menuju Danau Singkarak, dan arah kedua diarahkan ke persimpangan jalan Asrama hingga bermuara di sungai," tambahnya seraya optimis pengerjaan proyek ini akan selesai bulan Desember tahun ini.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193083/turun-langsung-di-tengah-hujan-rico-waas-pastikan-pengerjaan-drainase-gaperta-berjalan-optimal/ Turun Langsung di Tengah Hujan, Rico Waas Pastikan Pengerjaan Drainase Gaperta Berjalan Optimal Fri, 25 Sep 2026 10:03:00 +0700+0700 <![CDATA[Turun Langsung di Tengah Hujan, Rico Waas Pastikan Pengerjaan Drainase Gaperta Berjalan Optimal]]> MATATELINGA, Medan :Di tengah rintikan hujan yang masih membasahi sudut kota, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tetap melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan sistem drainase di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pengerjaan drainase berjalan optimal sehingga dapat segera mengatasi permasalahan genangan air dan banjir di wilayah tersebut, Kamis (24/6/2026).

[adsense]

​Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas tampak memberikan arahan langsung kepada pelaksana proyek. Ia juga menyoroti perubahan signifikan pada kapasitas saluran air yang sedang dibangun. Saluran lama yang sebelumnya berukuran 80 cm kini diperbesar menggunakan beton u-ditch berukuran lebar 120 cm dan kedalaman 140 cm.


"Ukuran drainase yang sebelumnya 80 cm, sekarang jadi 120 cm. Berarti hampir dua kali lipat besarannya. Penyerapan air akan lebih mudah dan debit air yang tertampung bisa lebih banyak," ujar Rico Waas.

[adsense]
Baca Juga:

Rico Waas juga menjelaskan pembangunan ini sistem drainase itu juga memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan pihak PLN, lantaran ada beberapa tiang listrik yang harus digeser agar tidak menghambat struktur drainase baru.


​"Pengerjaan ini berkoordinasi juga dengan PLN karena tiang listrik harus kita geser sedikit," imbuhnya.
Selain proyek yang sedang berjalan dari Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin ini, orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu telah merencanakan kelanjutan pembangunan drainase di area Gaperta Ujung pada tahun depan.

[adsense]

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi didampingi ​Kepala Bidang SDA dan Drainase Hardy Sibarani saat ditemui dilokasi menjelaskan, pengerjaan drainase dilakukan sepanjang 1.047 meter yang menghubungkan antara area Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin.


"Untuk struktur material menggunakan u-ditch beton sepanjang 1.002 meter dan box culvert sepanjang 45 meter dengan spesifikasi lebar 120 cm serta kedalaman 140 cm," jelasnya.

[adsense]

​Nantinya, akan dilakukan penerapan dua alur pembuangan. Ini dirancang khusus untuk memecah beban aliran air sehingga mencegah penumpukan di satu titik.


"Arah pertama sebagian aliran air diarahkan ke kawasan Kapten Muslim menuju Danau Singkarak, dan arah kedua diarahkan ke persimpangan jalan Asrama hingga bermuara di sungai," tambahnya seraya optimis pengerjaan proyek ini akan selesai bulan Desember tahun ini.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193084/turun-langsung-di-tengah-hujan-rico-waas-pastikan-pengerjaan-drainase-gaperta-berjalan-optimal-2/ Polres Simalungun Perkuat Kesiapsiagaan dan Penegakan Hukum Penanganan Karhutla Fri, 25 Sep 2026 09:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polres Simalungun Perkuat Kesiapsiagaan dan Penegakan Hukum Penanganan Karhutla]]> MATATELINGA, Simalungun : Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Polres Simalungun Polda Sumatera Utara terus menunjukkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berintegritas dan humanis, salah satunya dengan aktif mengikuti arahan pimpinan Polri dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara terpadu.

[adsense]

AKP Verry Purba mengungkapkan, Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., beserta jajaran mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) arahan Asisten Kepala Staf Operasi (Astamaops) Kapolri, yang didampingi Waastamaops Kapolri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kakorpolairud Baharkam Polri, Dirtipidter Bareskrim Polri, Kabagops Rorenminops Korbrimob Polri, serta para Karo di lingkungan Stamaops Polri. "Kapolres Simalungun mengikuti Vicon arahan Astamaops Kapolri terkait penanganan Karhutla yang disampaikan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dari ruang rapat Astamaops Kapolri," ujar AKP Verry Purba.

[adsense]
Baca Juga:

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Kapolres Simalungun mengikuti kegiatan tersebut dari Ruangan PDDO, Mako Polres Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih Nomor 110, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun.


Menurut AKP Verry Purba, pelaksanaan Vicon tersebut mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Surat Telegram Kapolri Nomor STR/2505/IX/OPS.2./2026 tanggal 23 September 2026, serta Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor STR/367/IX/OPS.2/2026 tanggal 24 September 2026. "Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Telegram Kapolri dan Kapolda Sumut tentang pelaksanaan Zoom Meeting Astamaops Kapolri terkait penanganan Karhutla," ucap AKP Verry Purba.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193082/polres-simalungun-perkuat-kesiapsiagaan-dan-penegakan-hukum-penanganan-karhutla/ Wisuda IAIDU Asahan Angkatan XXXVI Dihadiri Bupati Asahan Fri, 25 Sep 2026 09:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Wisuda IAIDU Asahan Angkatan XXXVI Dihadiri Bupati Asahan]]> MATATELINGA,Asahan :Bupati Asahan Taufik ZA Siregar menghadiri Wisuda Sarjana Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan Kisaran Angkatan XXXVI Tahun Akademik 2026/2027 yang berlangsung di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Kamis (24/09/2026).Wisuda tersebut mengusung tema "Integritas, Adaptabilitas, dan Dedikasi Membangun Peradaban", yang menjadi refleksi bagi para lulusan dalam menghadapi tantangan kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi.

[adsense]

Bupati Asahan Taufik ZA Siregar saat menghadiri wisuda tersebut mengatakan atas nama Pemerintah kabupaten Asahan ,kami sampaikan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikanpendidikan tinggi dan memperoleh gelar sarjana dan momentum wisuda bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat, bangsa dan negara.

[adsense]
Bupati juga mengatakan gelar yang didapat dan diperoleh hari ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui karya nyata, integritas, serta kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat,IAIDU Asahan sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial dengan harapan para lulusan IAIDU dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, ujarnya.


Lebih lanjut Bupati Asahan juga menegaskan kepada para wisudawan dan wisudawati, diharapkan agar terus belajar sepanjang hayat.Jangan pernah berhenti meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan. Jadilah pribadi yang inovatif, kreatif, dan mampu menciptakan peluang

[adsense]
Baca Juga:

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan senantiasa mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah, dan kami meyakini bahwa kemajuan Kabupaten Asahan di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya pada hari ini.


Sementara Rektor IAIDU Asahan Hj. Nilasari Siagian dalam keterangannya menyampaikan sejumlah perkembangan dan capaian IAIDU Asahan selama satu tahun terakhir.Hj. Nilasari Siagian juga menyampaikan bahwa pada Agustus 2026, IAIDU Asahan telah melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Subdit Kelembagaan dalam rangka proses alih bentuk dari Institut menjadi Universitas.Ini adalah langkah besar dalam perjalanan sejarah kampus kita.

[adsense]

Pada wisuda Angkatan XXXVI ini, IAIDU Asahan mewisuda sebanyak 199 orang sarjana strata satu dari enam program studi.Rinciannya, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 105 orang, Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 19 orang, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 9 orang, Hukum Keluarga Islam (HKI) 30 orang, Hukum Ekonomi Syariah (HES) 14 orang, serta Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sebanyak 22 orang, paparnya


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/193081/wisuda-iaidu-asahan-angkatan-xxxvi-dihadiri-bupati-asahan/ Cermati Ini Jika Meminjam Uang Fri, 25 Sep 2026 08:21:00 +0700+0700 <![CDATA[Cermati Ini Jika Meminjam Uang]]> MATATELINGA,Toba:Banyaknya perusahaan permodalan atau pinjaman uang berkedok koperasi dan lainnya di luar bank, semakin ramai di Kabupaten Toba. Banyak warga yang ingin memulai mengembangkan usaha melakukan pinjaman tanpa jaminan. Para peminjam atau nasabah wajib bentuk kelompok di lingkungan yang sama dan mengikuti pertemuan kelompok setiap minggu.

[adsense]

Sasarannya ibu-ibu rumah tangga yang tidak paham mengelola keuangan dan bahkan sang suami tidak diminta persetujuan. Tidak jarang perusahaan permodalan banyak makan korban karena si peminjam tidak bisa bayar hingga ada yang melarikan diri, bahkan ada sampai meninggal dunia akibat tekanan tukang tagih yang datang menagih setiap malamnya.

Media ini akan mencoba mendalami sepak terjang setiap perusahaan atau perkumpulan pendanaan. Perusahaan permodalan berdalih membantu tetapi para nasabah beranggapan jika uang yang mereka pinjam untuk memenuhi kebutuhan dapur dan bukan untuk usaha, dimana uang yang mereka pinjam harus dikembalikan berikut bunganya.
Salah satu permodalan yang kita bedah DPAM Matorop atau perkumpulan amanah pemberdayaan masyarakat yang berada di kecamatan Silaen Kabupaten Toba.

[adsense]
Baca Juga:

Menurut keterangan pengurus Charle Sinambela dan Timbul Leonardo Siagian pada Kamis, (24/9/2026), awak media Matatelinga.com menggali bagaimana model dan aturan yang dibuatnya.
DPAM Matorop sampai saat ini sudah mengelola dana sebesar Rp. 2 miliar. Ada sekitar 45 kelompok yang tersebar di 23 desa d kecamatan Silaen Kabupaten Toba yang menggunakan Dana Perkumpulan Amanah Pemberdayaan Masyarakat.

[adsense]

"Syaratnya mudah, mereka membuat proposal kelompok, kami melakukan verifikasi dan mengadakan rapat dan memutuskan pinjaman yang mereka minta. Kesepakatan bersama bahwa kelompok membuat perjanjian tanggung renteng dan atas persetujuan suami," terang Charli Sinambela.
Kelompok harus membayar bunga 2% bunga menurun atau 13%/ tahun.
"Dan jika lancar tepat waktu bayar, kami memberikan reward 20% dari bunga pinjaman. Jadi bunga bersih yang kami peroleh hanya 10.4% atau 0.8%/ bulan," kata Charli.


Ditanya mengenai jika ada anggota kelompok yang macet bayar, mereka sudah mengantisipasi sejak awal melalui tanggung renteng.
"Kesepakatan bersama sudah kami buat sebelum dana kami cairkan. Anggota kelompok yang lain akan membantu membayar jika ada anggotanya susah bayar karena beberapa faktor. Jadi kami sudah antisipasi dan memang itulah jalan keluarnya dan ditempuh secara kekeluargaan," ungkapnya.

[adsense]
Baca Juga:

Ditanya mengenai banyaknya keluhan masyarakat mengenai besaran bunga yang harus mereka bayar ketika meminjam di luar daripada DAPM Matorop atau perusahaan permodalan lain, DAPM meminta agar masyarakat jeli dan bijak sebelum menentukan pilihan.
"Harapan kami dari DAPM Matorop, masyarakat lebih bijak lagi lah dalam mengendalikan besaran pinjaman terhadap pendapatan dan kebutuhan keluarga agar tidak menjadi beban pikiran berlebih dan mengakibatkan terganggunya pengelolaan keuangan dan kesehatan si peminjam dan keluarga, dan mampu menghitung dan memperbandingkan setiap untung rugi (besaran bunga pinjaman) di setiap penyedia pinjaman yang menawarkan pinjaman.


Hingga saat ini banyak perusahaan permodalan memberikan pinjaman lunak tanpa jaminan. Ini menjadi masalah, karena semua nasabah merupakan ibu-ibu yang tidak paham mengelola keuangan dan bahkan tanpa persetujuan suami hingga berujung cekcok dengan para penagih hutang. Seharusnya, uang yang dipinjam untuk modal usahan tetapi malah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahkan ibu-ibu meminjam uang lebih dari tiga perusahaan permodalan hanya untuk menutupi utang yang dalam istilah bahasa gali lobang tutup lobang.

[adsense]

Masyarakat diminta jeli jika harus terpaksa meminjam uang untuk modal usaha. Teliti persyaratannya, bunganya model pembayarannya agar tidak terlilit utang yang berpengaruh pada keluarga.

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/193080/cermati-ini-jika-meminjam-uang/ Rico Waas Tegaskan Pembangunan 31 Puskesmas Harus Diikuti Peningkatan Pelayanan Kesehatan Fri, 25 Sep 2026 07:52:00 +0700+0700 <![CDATA[Rico Waas Tegaskan Pembangunan 31 Puskesmas Harus Diikuti Peningkatan Pelayanan Kesehatan]]> MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pembangunan dan revitalisasi 31 Puskesmas di Kota Medan tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

[adsense]

Hal itu disampaikan Rico Waas saat meninjau tiga Puskesmas di Kota Medan dalam proses pengerjaan, yakni UPT Puskesmas Tuntungan, UPT Puskesmas Glugur Darat dan UPT Puskesmas Rengas Pulau, Kamis (24/9/2026).

Rico mengatakan, Pemko Medan terus melakukan pembenahan sektor kesehatan, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pelayanan. Menurutnya, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena menjadi fasilitas yang paling dekat dan langsung berhadapan dengan masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami ingin memperbaiki wajah dunia kesehatan yang ada di Kota Medan, mulai dari fasilitasnya maupun pelayanannya. Puskesmas sebagai ujung tombak yang bertemu langsung dengan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik," tegas Rico.
I.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193079/rico-waas-tegaskan-pembangunan-31-puskesmas-harus-diikuti-peningkatan-pelayanan-kesehatan/ Berita Terpopuler Pagi Ini, Penolakan PK Nikita Mirzani, Pemukulan dan Kekerasan Seksual Fri, 25 Sep 2026 07:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Berita Terpopuler Pagi Ini, Penolakan PK Nikita Mirzani, Pemukulan dan Kekerasan Seksual]]> MATATELINGA, Jakarta:Berita terpopuler dari kesaksian Yusuf Kartiko Pagi ini (25/9/2026) diisi tiga, terkait kasus dugaan kekerasan seksual hingga sidang cerai perdana Sara Wijayanto dan Demian Aditya.

[adsense]
Selanjutnya, ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pengancaman dan TPPU yang diajukan Nikita Mirzani.

[adsense]
Baca Juga:
Saat Yusuf Kartiko memberikan kesaksian yang 'membahayakan' posisi Betrand Peto dalam kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berbeda dengan kesaksian saksi lainnya, Yusuf mengklaim, semua orang yang ada di TKP mengonsumsi minuman keras (miras).

[adsense]
"Saat kejadian, kami semua minum. Tapi saya, Juba, dan lainnya masih dalam kondisi sadar. Cuma si terlapor (DYP) sudah dalam keadaan tidak terkontrol," katanya saat memberi kesaksian dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan aktris Beby Hatami di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 23 September 2026.

[adsense]
Baca Juga:
Berita, pernyataan Yusuf Kartiko tersebut kemudian disoroti oleh Thulus Pardosi, kuasa hukum DYP dan ANW. Dia menilai, kesaksian sang aktor berbanding terbalik dengan narasi yang sempat dilontarkan pihak Betrand Peto di awal kasus tersebut.


[adsense]
"Dia mengakui, mereka mengonsumsi alkohol di TKP. Dia memberikan keterangan yang berbeda dengan saksi yang lain. Artinya, patut diduga ada yang memberi kesaksian bohong," ujar Thulus saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

[adsense]
Baca Juga:
Meski begitu, Thulus enggan menunjuk siapa sosok yang telah memberikan kesaksian bohong tersebut. Dia memilih menyerahkan seluruh pembuktian materiil kepada penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA) Polda Metro Jaya.

[adsense]
"Dari awal kasus ini kan mereka bilang tidak ada konsumsi alkohol. Tapi belakangan, Yusuf justru menyampaikan kalau mereka mengonsumsi alkohol. Jadi proses hukum nanti yang akan menentukan siapa yang sudah berbohong," tuturnya.

[adsense]
Baca Juga:
Selanjutnya Berita, Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nikita Mirzani atas kasus pengancaman dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang membawanya masuk bui sejak 4 Maret 2025.


[adsense]
Kabar tersebut diungkap Julius Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys, seteru Nikita dalam kasus tersebut. Sang pengacara memastikan, status penolakan itu sudah tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami dari tim kuasa hukum Reza Gladys telah mendapatkan informasi melalui SIPP Mahkamah Agung. Prinsipnya, permohonan PK terpidana Nikita Mirzani ditolak!" ujar Julius dalam keterangannya kepada awak media, pada 23 September 2026.

Julius Sembiring kemudian menambahkan, Nikita Mirzani mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sekitar Juli 2026, usai putusan kasasi berkekuatan hukum tetap. Dengan ditolaknya permohonan PK tersebut, maka Nikita harus menjalani hukuman 6 tahun penjara.

[adsense]

"Putusan tingkat pertama kan 4 tahun, lalu di tingkat banding jadi 6 tahun. Tentu kalau upaya PK ditolak, maka kami menyimpulkan hukuman terpidana Nikita Mirzani tetap mengadopsi putusan majelis hakim di tingkat kasasi yaitu 6 tahun," imbuhnya.

[adsense]
Baca Juga:

Kemudian berita tentang Sara Wijayanto dan Demian Aditya menjalani sidang cerai perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 24 September 2026. Sayang, sidang yang seharusnya beragendakan mediasi itu tak dihadiri oleh sang mentalis.

[adsense]

"Sidang perdana tadi sudah digelar. Yang hadir hanya penggugat (Sara Wijayanto) saja, didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan tergugat (Demian Aditya) tidak hadir," ujar Abid, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

[adsense]
Baca Juga:

Abid menjelaskan, ketidakhadiran sang mentalis tanpa disertai alasan yang sah secara hukum. Bahkan, Demian sama sekali tidak mengutus kuasa hukum untuk mewakilinya dalam sidang cerai tersebut.

[adsense]

Meskipun Demian Aditya tidak hadir, namun proses persidangan perdana tersebut tidak dinyatakan gugur atau gagal. Majelis hakim tetap mencatat agenda tersebut sebagai persidangan yang sah dan telah berjalan satu kali.

[adsense]
Baca Juga:

Dengan begitu, majelis hakim menjadwalkan pemanggilan ulang untuk bapak satu anak tersebut dalam sidang lanjutan yang masih beragendakan mediasi. Rencananya, sidang selanjutnya akan digelar pada awal Oktober mendatang.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/193078/berita-terpopuler-pagi-ini-penolakan-pk-nikita-mirzani-pemukulan-dan-kekerasan-seksual/ Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, Meninjau Langsung Kesiapan Fasilitas Laboratorium Kateterisasi Fri, 25 Sep 2026 07:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, Meninjau Langsung Kesiapan Fasilitas Laboratorium Kateterisasi]]> MATATELINGA, Tebingtinggi:Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, meninjau langsung kesiapan fasilitas Laboratorium Kateterisasi (Cath Lab) bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, Jalan Dr. Kumpulan Pane No. 226, Kelurahan Durian, Kamis (24/9/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sarana penanganan medis penyakit jantung dan bedah saraf tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

[adsense]

Di sela-sela peninjauan fasilitas modern tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa hadirnya Cath Lab menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan taraf pelayanan kesehatan daerah.

"Hari ini saya Iman Irdian Saragih bersama Wakil Ketua I DPRD, Pimpinan Komisi I DPRD, dan anggota DPRD, ke RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, melihat situasi dan kondisi. Kita juga sudah meninjau langsung Cath Lab, bantuan dari Kemenkes RI. Insyaallah bisa beroperasi bulan Januari 2027 mendatang," ujar Wali Kota.

[adsense]
Baca Juga:

Wali Kota turut menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian besar yang diberikan kepada Kota Tebing Tinggi. Tak hanya Cath Lab, rumah sakit milik Pemko Tebing Tinggi ini juga dijadwalkan menerima unit CT Scan baru pada bulan depan guna melengkapi sarana diagnostik medis.

"Terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kemenkes yang telah peduli memperhatikan Kota Tebing Tinggi. Setelah Cath Lab, insyaallah unit CT Scan juga menyusul bulan depan sehingga bisa langsung dioperasikan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane," tambahnya.

[adsense]

Menurut Wali Kota, kelengkapan fasilitas canggih seperti Cath Lab sangat mendesak mengingat posisi strategis Kota Tebing Tinggi. Selama ini, RSUD dr. H. Kumpulan Pane menjadi tumpuan rujukan medis bagi masyarakat dari kabupaten tetangga, seperti Serdang Bedagai, Simalungun, hingga Batu Bara, termasuk warga dari kawasan Bandar Khalipah dan Sipispis.

Dengan terus bertambahnya fasilitas medis terpadu ini, Wali Kota mendorong seluruh jajaran manajemen dan tenaga medis rumah sakit untuk diimbangi dengan pelayanan prima guna membangun rasa kepercayaan (trust) masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Ketua I DPRD Muhammad Ikhwan, Ketua Komisi I DPRD Hiras Gumanti Tampubolon, anggota DPRD Fadli Umam, Sekretaris Daerah Kota H. Erwin Suheri Damanik, Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane drg. Lili Marliana, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Dewan Pengawas RSUD dr. H. Kumpulan Pane dr. Sara Bintang Saragih, serta jajaran manajemen rumah sakit dan tim peliputan Diskominfo

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193077/wali-kota-tebing-tinggi-h-iman-irdian-saragih-meninjau-langsung-kesiapan-fasilitas-laboratorium-kateterisasi/ Genjot PAD Lewat Digitalisasi, Pemko Medan Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Fri, 25 Sep 2026 07:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Genjot PAD Lewat Digitalisasi, Pemko Medan Raih Penghargaan TP2DD Terbaik]]> MATATELINGA, Jakarta: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap membawa Pemko Medan kembali menorehkan prestasi gemilang. Medan dinobatkan sebagai Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori pemerintah kota.
​Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili oleh Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi.
Capaian ini menjadi bentuk apresiasi nyata atas konsistensi Pemko Medan dalam memperluas ekosistem digital di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Erfin menjelaskan, ​keberhasilan Medan menjadi predikat terbaik ditopang oleh tata kelola pendapatan daerah yang terdigitalisasi dengan mengembangkan smart tax dan Qresto (Quick Response Electronic Splitting System For Tax Optimization).
"Pengelolaan pajak daerah kini jadi semakin transparan dan terintegrasi secara digital," ujar Erfin.
​Terobosan ini, bilang Erfin, tak lepas dari peran dan komitmen penuh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam mendukung dan mendorong percepatan digitalisasi di setiap lini, yang berfokus pada transparansi guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
​"Guna memastikan transformasi digital transaksi keuangan daerah berjalan berkelanjutan dan berlandaskan hukum, Pemko Medan juga telah menerbitkan sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait," tambahnya.
​Melalui langkah percepatan digitalisasi ini, tata kelola keuangan Pemko Medan terbukti menjadi jauh lebih efisien, akuntabel serta mendorong peningkatan PAD secara signifikan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193076/genjot-pad-lewat-digitalisasi-pemko-medan-raih-penghargaan-tp2dd-terbaik/ Rico Waas Tegaskan Puskesmas Tuntungan Harus Rampung Tepat Waktu Fri, 25 Sep 2026 07:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Rico Waas Tegaskan Puskesmas Tuntungan Harus Rampung Tepat Waktu]]> MATATELINGA, Medan:Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Puskesmas Tuntungan di Jalan Bunga Melati, Kelurahan Kemenangan Tani, harus dikerjakan tepat waktu dan diikuti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

[adsense]

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Tuntungan, Kamis (24/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, Rico ingin memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

[adsense]
Baca Juga:

Saat tiba di lokasi, Rico Waas mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase serta penanggung jawab pekerjaan terkait perkembangan pembangunan puskesmas tersebut. Turut hadir Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra.

[adsense]

Rico Waas meminta proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Ia menegaskan, pekerjaan awal berupa pembangunan pondasi ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga minggu.

[adsense]
Baca Juga:

"Harus tepat waktu. Pengerjaan awal pondasi dalam tiga minggu harus selesai," tegas Rico Waas

[adsense]

Menurut Rico Waas, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada berdirinya bangunan baru. Lebih dari itu, kehadiran gedung puskesmas harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

"Pelayanan puskesmas harus lebih bagus. Jangan sudah dibangun, tetapi pelayanan tidak meningkat," Jelas Rico Waas

[adsense]

Rico Waas mengatakan, pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Infrastruktur yang memadai harus berjalan beriringan dengan pelayanan medis yang profesional, cepat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

Puskesmas Tuntungan menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian Pemko Medan. Pembangunan ini merupakan bagian dari program pembangunan kembali tiga puskesmas serta revitalisasi 28 fasilitas kesehatan di Kota Medan.

[adsense]

Melalui pembangunan tersebut, Pemko Medan tidak hanya ingin menghadirkan fasilitas kesehatan dengan kondisi fisik yang lebih baik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin layak dan berkualitas.

[adsense]
Baca Juga:

Karena itu, Rico meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Puskesmas Tuntungan bekerja sesuai target dan menjaga kualitas pekerjaan sejak tahap awal hingga selesai.

[adsense]

Bagi Rico Waas pembangunan gedung merupakan bagian dari proses. Target akhirnya adalah menghadirkan fasilitas kesehatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

[adsense]
Baca Juga:

Sementara itu Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Jhon Ester Lase, menjelaskan bahwa Puskesmas Medan Tuntungan dibangun setinggi dua lantai guna memaksimalkan keterbatasan lahan yang ada. Langkah peningkatan struktur bangunan ini dilakukan untuk memperluas kapasitas ruangan agar pelayanan medis kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

[adsense]

"Rencana kita bangun dua lantai karena lahannya terbatas, jadi kita tingkatkan agar kapasitas ruangan bertambah. Kita targetkan minggu ketiga Desember sudah selesai. Bagaimanapun kondisinya, walau cuaca hujan nanti, kita tetap totalitas agar akhir tahun bisa kita selesaikan demi pelayanan masyarakat," ujar Jhon Ester Lase saat meninjau progres pembangunan.

[adsense]
Baca Juga:

Menurut Jhon Lase, gedung baru Puskesmas Medan Tuntungan ini nantinya akan dilengkapi dengan sekitar 30 ruangan multifungsi. Fasilitas pelayanan yang disiapkan meliputi Ruang Rawat Inap, Unit Gawat Darurat (UGD), Poliklinik, Laboratorium, hingga Ruang Farmasi.

[adsense]

Jhon Ester Lase memaparkan, Puskesmas Medan Tuntungan merupakan satu dari tiga puskesmas di Kota Medan yang dibangun total dari nol, selain Puskesmas Rengas Pulau (Marelan) dan Puskesmas Glugur Darat (Medan Timur). Ia pun tidak menampik bahwa pengerjaan di Puskesmas Medan Tuntungan sempat mengalami kendala teknis sehingga sedikit terlambat dibandingkan proyek puskesmas lainnya.

[adsense]
Baca Juga:

"Puskesmas Tuntungan ini memang prosesnya agak lambat dibanding Rengas Pulau dan Glugur Darat karena kemarin sempat ada proses tender ulang. Namun saat ini pengerjaan terus dikejar. Kami optimis dan berkomitmen proyek ini wajib selesai tepat waktu di akhir tahun demi menjamin kenyamanan dan akses pelayanan kesehatan warga," pungkasnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193075/rico-waas-tegaskan-puskesmas-tuntungan-harus-rampung-tepat-waktu/ Tujuh Jenazah Tiba Melalui Jalur Udara, Lanud Sjamsudin Noor Teguhkan Dukungan SAR KM Virgo Fri, 25 Sep 2026 06:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Tujuh Jenazah Tiba Melalui Jalur Udara, Lanud Sjamsudin Noor Teguhkan Dukungan SAR KM Virgo]]> MATATELINGA,Banjarbaru:Lanud Sjamsudin Noor terus mendukung operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dengan menyiapkan pangkalan udara sebagai titik evakuasi korban melalui jalur udara.

[adsense]

Memasuki hari ke-11 operasi SAR, Rabu (23/9/2026), tim SAR gabungan kembali menemukan tujuh korban di sekitar badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Seluruh korban kemudian dievakuasi dari lokasi pencarian menggunakan Helikopter HR 3601 Basarnas menuju Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, untuk selanjutnya diteruskan ke RS Bhayangkara Banjarmasin dalam rangka proses identifikasi.

[adsense]
Baca Juga:

Proses evakuasi melalui jalur udara tersebut dilaksanakan dalam dua kali penerbangan penjemputan jenazah. Penerbangan pertama membawa tiga jenazah, sedangkan penerbangan kedua membawa empat jenazah. Setibanya di Lanud Sjamsudin Noor, seluruh jenazah langsung ditangani sesuai prosedur dan diserahkan kepada instansi terkait untuk proses selanjutnya.

[adsense]

Dukungan Lanud Sjamsudin Noor merupakan bagian dari sinergi TNI AU bersama Basarnas, TNI AL, Polri, serta unsur SAR gabungan guna mempercepat penanganan korban dan memastikan proses evakuasi berlangsung aman, cepat, dan terkoordinasi.

[adsense]
Baca Juga:

Sejak awal operasi SAR, Lanud Sjamsudin Noor telah menjadi salah satu simpul penting dalam rantai evakuasi udara korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian dan membutuhkan evakuasi melalui jalur udara diterbangkan menuju Lanud Sjamsudin Noor sebelum diteruskan kepada instansi terkait sesuai prosedur penanganan.

[adsense]

Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita menegaskan bahwa Lanud Sjamsudin Noor senantiasa siap memberikan dukungan dalam setiap operasi kemanusiaan, termasuk melalui kesiapan fasilitas pangkalan dan akses evakuasi udara untuk membantu kelancaran operasi SAR.

[adsense]
Baca Juga:

Hingga saat ini, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Lanud Sjamsudin Noor tetap menyiagakan dukungan pangkalan sebagai bagian dari komitmen TNI AU dalam mendukung misi kemanusiaan serta membantu mempercepat proses evakuasi dan penanganan korban.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/193074/tujuh-jenazah-tiba-melalui-jalur-udara-lanud-sjamsudin-noor-teguhkan-dukungan-sar-km-virgo/ Perkuat Mental dan Spiritual, Polres Simalungun Gelar Binrohtal Rutin bagi Personel Muslim dan Kristen Fri, 25 Sep 2026 06:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Mental dan Spiritual, Polres Simalungun Gelar Binrohtal Rutin bagi Personel Muslim dan Kristen]]> MATATELINGA, Simalungun :Polres Simalungun Polda Sumatera Utara kembali melaksanakan kegiatan rutin Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) bagi seluruh personel, Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang digelar sekitar pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan sesuai keyakinan masing-masing personel, dengan tujuan membentuk anggota Polri yang tangguh, berintegritas, dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pukul 16.00 WIB, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri, khususnya Polres Simalungun, dalam menghadirkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.


"Binrohtal merupakan kegiatan rutin yang bertujuan menjaga dan memperkuat kondisi rohani serta mental personel. Pelaksanaannya kami sesuaikan dengan agama yang dianut masing-masing anggota," ujar AKP Verry Purba.

[adsense]

Ia mengungkapkan, bagi personel yang beragama Muslim, kegiatan digelar di Masjid Nur Hidayah Mako Polres Simalungun. Pada kesempatan itu, tausiah disampaikan oleh Al Ustad Rofiq BM, S.Pd. Para personel mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat dan penuh perhatian.


Sementara itu, personel yang beragama Kristen melaksanakan pembinaan rohani di Aula Andar Siahaan. Kegiatan tersebut diikuti personel dengan tertib dan penuh kebersamaan.
Menurut AKP Verry Purba, pembinaan rohani dan mental memiliki peran penting dalam membentuk karakter personel. Tugas kepolisian yang penuh tantangan, kata dia, menuntut anggota memiliki keteguhan iman, kestabilan emosi, dan ketahanan mental yang baik.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193072/perkuat-mental-dan-spiritual-polres-simalungun-gelar-binrohtal-rutin-bagi-personel-muslim-dan-kristen/ "Menghuni Lapas Kelas II Cibinong Seperti Menghuni Hotel Bintang Lima", Ko Bisa...? Fri, 25 Sep 2026 06:15:00 +0700+0700 <![CDATA["Menghuni Lapas Kelas II Cibinong Seperti Menghuni Hotel Bintang Lima", Ko Bisa...?]]> MATATELINGA,Jakarta: Saat sidak berlangsung, tim Ombudsman sempat dihalangi-halangi oleh petugas lapas agar tidak melakukan penelusuran lebih dalam.
"Nah di rumah-rumah sebelumnya kami bisa lihat tapi di rumah yang satu itu yang ada mobil kami tidak dibenarkan untuk masuk, dan itu yang terjadi dorong-dorongan pagar dan juga badan ya di antara seluruh jajaran Ombudsman dengan pihak lapas," ujar Syafrida dalam konferensi persnya, Kamis (24/9/2026).

[adsense]
Dia menduga terdapat komersialisasi fasilitas mewah di Lapas Kelas II Cibinong. Sebab salah satu penghuni mengaku dipungut biaya ketika meninggali rumah tersebut.

"Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," ucap Syafrida.

[adsense]
Baca Juga:
Ditambahkan, anggota ombudsman Fikri Yasin pihak telah mendokumentasikan beberapa hunian yang garasinya terparkir mobil mewah. Sebab baginya sangat janggal jika narapidana memiliki fasilitas mobil ketika sedang menjalani masa tahanan.

"Saya tambahkan misalnya kelengkapan yang dikatakan Ibu Ida tadi, misalnya di dalam klaster itu ada mobil-mobil mewah. Misalnya ada Alphard, ada Fortuner, kemudian banyak mobil yang lain, yang menurut kita kalau memang itu untuk napi, napi yang biasa rasanya kan nggak mungkin di tempat ini," kata Fikri.

[adsense]
"Ada yang masing-masing rumah itu ada garasinya juga cukup dengan mobil satu. Ada yang ada yang terbuka gitu, ada yang tertutup," sambungnya.

Namun, pihaknya tidak ingin gegabah menyimpulkan bahwa mobil-mobil tersebut merupakan milik narapidana. Sebab, kendaraan dapat dengan mudah dipindahkan sehingga kepemilikannya masih perlu ditelusuri lebih lanjut, demikian dilansir Okezone.

[adsense]
Baca Juga:
Ombudsman RI mendadak jadi sorotan publik karena aksi beraninya membongkar 'klaster mewah' yang diduga dihuni narapidana di Lapas Kelas II Cibinong, Jawa Barat.

Tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kluster yang bentuk bangunan pada bagian depannya berbeda-beda, layaknya perumahan di perkotaan.

[adsense]

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan menjelaskan bahwa sidak ke Lapas Cibinong itu dilaksanakan pada Rabu (23/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/193073/quotmenghuni-lapas-kelas-ii-cibinong-seperti-menghuni-hotel-bintang-limaquot-ko-bisa/ Kapolres Simalungun Sambangi Bupati, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Pelayanan Publik Fri, 25 Sep 2026 06:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Kapolres Simalungun Sambangi Bupati, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Pelayanan Publik]]> MATATELINGA, Simalungun :Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., bersama unsur Pejabat Utama (PJU) melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergitas dan soliditas dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

[adsense]

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pukul 13.10 WIB, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]
"Kapolres bersama rombongan bertolak menuju Kantor Bupati Simalungun sekitar pukul 09.30 WIB. Silaturahmi berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Kerja Bupati, Jalan Sutomo, Kecamatan Pematang Raya," ujar AKP Verry Purba.

Ia mengungkapkan, kunjungan ini menjadi langkah awal Kapolres dalam membangun komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Bupati. Komunikasi tersebut diharapkan menjaga stabilitas keamanan yang mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

[adsense]
Baca Juga:

Mendampingi Kapolres hadir Wakapolres Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., CPHR, CBA, Kasat Narkoba AKP Charles Hartono Nababan, S.H., M.H., dan Kasat Lantas AKP Priska Susana, S.H.


Dari Pemkab Simalungun hadir Sekda Mixnon Andreas Simamora, S.IP., M.Si., Asisten I Albert Rismawanto Saragih, S.IP., M.Si., Kaban Kesbangpol Eka Candra Jeramin Barus, S.Mn., M.M., Kasat Pol PP Eduward Girsang, S.STTP., M.Si., dan Kepala BPKPD Simson Tambunan, S.STTP., M.Si.

[adsense]
Menurut AKP Verry Purba, silaturahmi ini menjadi sarana memperkuat hubungan kelembagaan dalam menghadapi dinamika wilayah yang saling berkaitan, mulai dari aspek keamanan, sosial, pemerintahan, hingga kepentingan masyarakat.


"Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, persoalan seperti konflik sosial, pelayanan publik, sengketa kepentingan, dan dinamika kebijakan dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas bila tidak diantisipasi dan ditangani secara terpadu," ucapnya.

[adsense]
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum membangun pola komunikasi lintas instansi agar setiap perkembangan yang berpotensi mengganggu stabilitas dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai tugas masing-masing.

Kabupaten Simalungun memiliki wilayah luas dengan karakter masyarakat dan kepentingan yang beragam. Karena itu, kata AKP Verry Purba, persoalan lokal bisa membesar bila melibatkan kelompok masyarakat, kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau isu yang menjadi perhatian publik.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/193062/kapolres-simalungun-sambangi-bupati-perkuat-sinergi-jaga-kamtibmas-dan-pelayanan-publik/ Polda Sumut Tetapkan 10 Tersangka Pengrusakan dan Penganiayaan di Humbahas Thu, 24 Sep 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Polda Sumut Tetapkan 10 Tersangka Pengrusakan dan Penganiayaan di Humbahas]]> MATATELINGA, Medan :Subdit III Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut dan Polres Humbang Hasundutan (Hasundutan) menetapkan 10 tersangka pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas pada Sabtu (12/9/2026) sekira pukul 09.00 WIB.

[adsense]

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak menyebutkan, peristiwa yang terekam dan videonya beredar luas di masyarakat itu terdiri tiga tindak pidana, yakni pengrusakan, penganiayaan berat serta pencurian.


"Ada tiga orang korban dalam peristiwa pengrusakan dan penganiayaan serta pencurian di Kabupaten Humbahas," terang Direktur Reskrimum Polda Sumut didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Kasubdit Jatanras, Kompol Jama Kita Purba, Kamis (24/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Adapun ketiga korban, Fransiskus Hermanus Munte, Yohanes T Togatorop dan Lambok Stefanus Gultom.
Penangkapan yang dipimpin Kasubdit III Jatanras Polda Sumut Kompol Jama Kita Purba bersama personel dapat mengamankan sebanyak 10 orang pelaku dari lokasi kejadian (TKP)

[adsense]

Adapun sepuluh orang pelaku yang ditangkap itu berinisial MS (60), TM (66), PS (46), HS (65), TBS (38), IFS (43), JS (50), FS (30), TS (36) dan SM (38).
"Terhadap kesepuluh orang yang diamankan ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu berdasarkan tiga laporan polisi tentang aksi penyerang dan pengerusakan yang diterima Polda Sumatera Utara," kata Kombes Pol Cornelis Simanjuntak, Kamis (24/9).


Dijelaskannya, ada ratusan orang yang melakukan aksi itu sehingga mengakibatkan beberapa rumah warga dan kendaraan rusak.
"Kasus tersebut ditindaklanjuti personel Jatanras Polda Sumut dan Polres Humbahas dengan mengamankan 10 orang pelaku," jelasnya.

[adsense]
Baca Juga:

Cornelis menuturkan terhadap empat pelaku lainnya telah ditahan di Mapolres Humbahas untuk menjalani proses hukum sesuai perbuatannya masing-masing.

[adsense]

"Sementara, kesepuluh orang yang ditangkap personel Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka," tuturnya.


Sementara, Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho menjelaskan, penyebab terjadinya aksi penyerangan dan pengrusakan itu karena masalah perebutan lahan adat antara pihak Raja Bius Matiti (Marga Simanullang) dengan Opung (Op) Patar Munte (Marga Munte).

[adsense]
Baca Juga:

"Untuk saat ini pasca terjadinya aksi penyerangan dan pengrusakan itu situasi kamtibmas di Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, sudah berjalan aman dan kondusif," pungkasnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193068/polda-sumut-tetapkan-10-tersangka-pengrusakan-dan-penganiayaan-di-humbahas/ Dua Anak di Bawah Umur Diamankan di Sawang, Dugaan Kekerasan Seksual Didalami Thu, 24 Sep 2026 20:42:00 +0700+0700 <![CDATA[Dua Anak di Bawah Umur Diamankan di Sawang, Dugaan Kekerasan Seksual Didalami]]> MATATELINGA, Aceh Selatan :Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kabupaten Aceh Selatan mengamankan dua anak perempuan di bawah umur yang ditemukan warga di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kamis (24/9/2026).

[adsense]

Kedua anak tersebut diketahui berasal dari Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Mereka sebelumnya diamankan perangkat desa setelah warga menemukan keduanya dalam kondisi yang dinilai membutuhkan perlindungan.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Selatan, Erdiansyah, S.Pd., didampingi Kabid PPD dan SI Satpol PP-WH Aceh Selatan, Rudi Subrita, S.Ag., mengatakan pihaknya bergerak setelah menerima laporan dari Keuchik Lhok Pawoh.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Laporan tersebut diterima sekitar pukul 13.30 WIB. Sebanyak empat personel Satpol PP-WH kemudian diterjunkan untuk menjemput dan mengamankan kedua anak tersebut.


"Begitu menerima laporan dari Keuchik Lhok Pawoh, kami langsung menurunkan personel untuk menjemput dan mengamankan kedua anak tersebut. Prioritas kami adalah memastikan keduanya berada di tempat yang aman dan segera menghubungi pihak keluarga," kata Erdiansyah.

[adsense]
Baca Juga:

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas, kedua anak tersebut sebelumnya melakukan perjalanan dari Meureubo menuju kawasan Sawang. Mereka disebut hendak menuju pasar malam di kawasan Alue Bilie sebelum melanjutkan perjalanan ke Tapaktuan.
Dalam perjalanan, kendaraan yang mereka gunakan disebut kehabisan bahan bakar di kawasan Peulumat. Keduanya kemudian mendapat pertolongan dari seorang warga.


Namun, berdasarkan laporan awal yang diterima petugas, salah satu anak diduga mengalami tindakan seksual secara paksa oleh seorang pria yang sebelumnya memberikan pertolongan.

[adsense]

Dalam laporan tersebut juga disebutkan adanya pemberian uang sebesar Rp50 ribu kepada salah satu anak setelah kejadian.

[adsense]

Informasi mengenai dugaan tersebut masih berupa keterangan awal dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat.

[adsense]
Baca Juga:
"Dari keterangan awal, mereka dalam perjalanan menuju kawasan Tapaktuan. Namun, di tengah perjalanan terjadi sejumlah peristiwa yang kemudian membuat warga curiga dan melaporkannya kepada perangkat desa," ujar Erdiansyah.
Setelah itu, kedua anak tersebut disebut dibawa oleh seorang pengemudi ke kawasan Air Dingin untuk makan hingga malam hari. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan warga.


Perangkat Desa Lhok Pawoh selanjutnya mengamankan keduanya ke kantor keuchik dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat.
Satpol PP-WH Aceh Selatan kemudian menjemput kedua anak tersebut sekitar pukul 14.00 WIB untuk mendapatkan perlindungan sementara sekaligus menghubungi pihak keluarga.

[adsense]

Erdiansyah menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.


"Kami tidak ingin mengambil kesimpulan terhadap dugaan yang disampaikan sebelum proses pemeriksaan dilakukan oleh pihak berwenang. Yang terpenting saat ini adalah keselamatan dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
Sekitar pukul 18.00 WIB, orang tua kedua anak tersebut tiba di kantor Satpol PP-WH Aceh Selatan untuk menjemput mereka.Selama berada dalam perlindungan sementara, kebutuhan kedua anak tersebut disebut dipenuhi oleh petugas, termasuk makanan dan kebutuhan sehari-hari.


"Selama berada bersama kami, kebutuhan mereka kami bantu dan kami pastikan kondisinya aman sampai dijemput oleh orang tua. Kami berharap kejadian seperti ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan anak-anak mendapat perlindungan ketika berada di luar daerah," ujar Erdiansyah.
Pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP-WH Aceh Selatan atas penanganan dan bantuan yang diberikan selama proses penjemputan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193071/dua-anak-di-bawah-umur-diamankan-di-sawang-dugaan-kekerasan-seksual-didalami/ Anggota DPRDSU DT Dikenakan Pasal Berlapis, Polda Sumut Dinilai Kriminalisasi Tersangka Thu, 24 Sep 2026 20:31:00 +0700+0700 <![CDATA[Anggota DPRDSU DT Dikenakan Pasal Berlapis, Polda Sumut Dinilai Kriminalisasi Tersangka]]> MATATELINGA, Medan :Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir (DT) dikenakan pasal berlapis atas dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat.

[adsense]

Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (24/9/2026) mengatakan, ancaman hukuman menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (394 KUHP baru/266 KIHP lama) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

[adsense]
Baca Juga:


"Sedangkan pemalsuan surat (391 KUHP baru/263 KUHP lama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun," terang Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan di Mapolda Sumut, Kamis (24/9/2026).


Disebutkannya, anggota DPRD Sumut DT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Direktur PT Rapy Ray Putratama, Muhammad Ghazali Iskandar dengan Laporan Polisi LP/B/449/IV/2023.

[adsense]

[adsense]

"Tersangka DT sempat dua kali tidak menghadiri pemanggilan penyidik, sehingga dilakukan penjemputan paksa pada 15 September 2026 di kediamannya Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, selanjutnya dilakukan penahanan," sebut Kombes Pol Cornelis.


Dijelaskan, dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi Maret 2023 di Kompleks Bumi Asri, Medan Helvetia. Kemudian melalui kuasa hukumnya, tersangka DT mengirimkan surat tersebut ke Bank BTN Medan, Bank BRI Kanwil Medan, Bank BJB Medan serta Kantor Pertanahan Deliserdang.

[adsense]
Baca Juga:


Isi surat tersebut, DT mengaku sebagai satu-satunya subjek hukum yang berhak atas lahan sekira 15 Ha di Dusun V Desa Sigara Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang.


Namun, sambung Cornelis, hasil penyidikan, objek tanah dimaksud bukan milik bersangkutan, melainkan milik pelapor berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650 tanggal 3 Desember 2019 atas nama PT Rapy Ray Putratama, dan sedang dibangun perumahan bersubsidi di atasnya.

[adsense]


Atas munculnya empat surat yang dilayangkan kuasa hukum DT ke tiga bank dan BPN, mengakibatkan kerugian terhadap pelapor. Sebab, pelapor tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit bank dan sertifikat tanahnya diblokir.


Persoalan itu menimbulkan kerugian bagi PT Rapy Ray Putratama ditaksir mencapai Rp5 miliar.
"Saat ini masih satu orang ditetapkan tersangka, yakni DT dan kami telah memeriksa saksi-saksi terdiri saksi pelapor, pihak bank dan BPN Deliserdang," kata Cornelis.

[adsense]
Baca Juga:


Dia juga mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara dan penyitaan barang bukti. Berikutnya penyidik akan mengirimkan berkas perkara kepada JPU (tahap 1).

[adsense]


Kriminalisasi hukum
Terpisah, Kuasa Hukum DT, Hasrul Benny Harahap dihubungi wartawan, Kamis (24/9/2026) sore, mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kliennya.


"Terkait terbitnya empat surat yang menjadikan klien kami sebagai tersangka sangat tidak relevan. Surat tersebut dibuat oleh kuasa hukum, bukan klien kami, dikarenakan objek tanah tersebut masih bersengketa," katanya.

[adsense]
Baca Juga:


Atas dasar sengketa itu, pihak kuasa hukum melayangkan surat kepada tiga bank dan BPN untuk mempertimbangkan permohonan yang sudah disampaikan PT Rapy Ray Putratama, dan hal itu kata Benny, sangat wajar dan tidak melanggar hukum.


Karena itu, dia menilai penyidik "ugal-ugalan" dalam menetapkan tersangka dan menahan kliennya.

[adsense]


"Kami menilai, tindakan dilakukan penyidik ugal-ugalan, dan telah melakukan kriminalisasi hukum," tegasnya.


[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193070/anggota-dprdsu-dt-dikenakan-pasal-berlapis-polda-sumut-dinilai-kriminalisasi-tersangka/ Terpidana Kasus Suaka Margasatwa Karang Gading Mangkir Eksekusi, Kejati Sumut Agendakan Panggilan Kedua Thu, 24 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Terpidana Kasus Suaka Margasatwa Karang Gading Mangkir Eksekusi, Kejati Sumut Agendakan Panggilan Kedua]]> MATATELINGA, Medan :Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap terpidana kasus perambahan Suaka Margasatwa Karang Gading-Langkat Timur, Alexander Halim alias Lim Sia Cheng alias Akuang.

[adsense]

Panggilan kedua dijadwalkan setelah Akuang tidak memenuhi panggilan pertama jaksa eksekutor dengan alasan sakit.
"Yang bersangkutan sudah dipanggil tapi tidak bisa hadir karena sakit, Bang. Minggu depan panggilan yang ke-2," ujar Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, S.H., M.H., saat dikonfirmasi, Rabu (24/9/2026).


Akuang sebelumnya telah divonis dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PID.SUS/2026. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana.
Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, ia dibebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 856.801.945.550.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Nilai uang pengganti tersebut berkaitan dengan kerugian perekonomian negara dan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi kawasan hutan di Langkat.


Kejati Sumut menyatakan proses eksekusi tetap berjalan sesuai prosedur hukum.
*Mahasiswa Desak Eksekusi*
Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara menggelar aksi di depan Kantor Kejati Sumut, Senin (22/9/2026).
Massa mempertanyakan belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Akuang.

[adsense]
Baca Juga:

Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Kejati Sumut segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung.2. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terpidana.3. Melakukan pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset terpidana untuk pemulihan kerugian negara.4. Membuka perkembangan proses eksekusi secara transparan kepada publik.5. Menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan suaka margasatwa.


Hingga kini, Kejati Sumut belum menyampaikan secara rinci langkah penelusuran aset. awak media masih berupaya mengonfirmasi kelanjutan proses eksekusi dan penelusuran aset tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan kerusakan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat yang memiliki nilai ekologis penting.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193067/terpidana-kasus-suaka-margasatwa-karang-gading-mangkir-eksekusi-kejati-sumut-agendakan-panggilan-kedua/ Bahrumsyah Pimpin Pansus Ranperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah Thu, 24 Sep 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Bahrumsyah Pimpin Pansus Ranperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah]]> MATATELINGA,Medan : Ketua Fraksi PAN-Perindo, T. Bahrumsyah, pimpin Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[adsense]

Hal itu di ketahui pada rapat internal DPRD Kota Medan tentang pemilihan komposisi personalia Pansus, Selasa (22/9/2026). Turut mendampingi, David RG Sinaga, sebagai Wakil Ketua

[adsense]
Baca Juga:
Usai penetapan menjadi Ketua Pansus, Bahrumsyah, kepada wartawan, Rabu (23/9/2026) menyampaikan Pansus akan semaksimal mungkin melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berurusan dengan pajak dan retribusi.


Wakil Ketua Komisi III itu, tidak menampik pajak daerah dan retribusi daerah Kota Medan masih jauh dari harapan. Sebab, hampir setiap tahun anggaran target pajak daerah dan retribusi daerah tidak pernah memenuhi target. "Padahal, ketersediaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah itu cukup besar," katanya.

[adsense]

[adsense]
Selain itu, sebut Bahrumsyah, dalam pembahasan nantinya juga akan ada perubahan sejumlah konsideran dalam pasal-pasal yang ada di dalam Ranperda. Hal ini untuk memaksimalkan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah.


Terkait kebocoran, Bahrumsyah, menegaskan nantinya di dalam perubahan tersebut akan diarahkan agar penarikan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara online atau digitalisasi. "Memang, saat ini sejumlah penarikan sejumlah pajak daerah sudah dilakukan secara online. Kita ingin, nantinya penarikan segala bentuk pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara online," ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Bahrumsyah berharap, dengan perubahan Ranperda menjadi Perda nantinya, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Medan akan semakin maksimal, sehingga pembangunan di Kota Medan juga akan maksimal. Sebab, pajak daerah tersebut untuk membiayai pembangunan Kota Medan.


Di ketahui, Pemkot Medan mengajukan perubahan Ranperda tentang Perubahan Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain mengikuti regulasi yang lebih tinggi, perubahan ini juga untuk memaksimalkan pajak daerah dan restribusi daerah Kota Medan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193066/bahrumsyah-pimpin-pansus-ranperda-pajak-daerah-amp-retribusi-daerah/ Ibu Hamil Di-PHK, Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumut Minta Disnaker Kota Binjai Segera Fasilitasi Tripartit dengan RS Thu, 24 Sep 2026 17:53:00 +0700+0700 <![CDATA[Ibu Hamil Di-PHK, Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumut Minta Disnaker Kota Binjai Segera Fasilitasi Tripartit dengan RS]]> MATATELINGA, Binjai :Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang pekerja perempuan yang disebut berada dalam kondisi hamil saat hubungan kerjanya berakhir kini memasuki tahapan Tripartit atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

[adsense]

Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara melalui tim pendamping hukum pekerja telah menyurati Dinas Ketenagakerjaan Kota Binjai, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara serta Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I untuk meminta penanganan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.

[adsense]
Baca Juga:


Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum mengenai dugaan PHK, dasar dan prosedur penghentian hubungan kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja.

Tim hukum dari Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumut terdiri dari Daniel Steven Sihotang, SH., didampingi Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH., Farasian F. Marbun, SH., dan Fairul Zainuddin.

[adsense]


Daniel Steven Sihotang, SH., mengatakan pihaknya meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada surat-menyurat, tetapi segera masuk ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui forum tripartit.

[adsense]

"Yang kami minta adalah kepastian hukum. Apabila upaya bipartit telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke tahap penyelesaian melalui mediasi atau mekanisme yang ditentukan undang-undang," ujar Daniel.


Daniel menjelaskan, perselisihan PHK merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial yang secara khusus diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU tersebut mengatur bahwa penyelesaian perselisihan wajib terlebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit. Apabila bipartit gagal, perselisihan dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan.

[adsense]
Baca Juga:


"Karena itu kami meminta Disnaker Kota Binjai menjalankan fungsi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara konkret. Kami tidak ingin persoalan ini menggantung tanpa kepastian," tegas Daniel.

[adsense]
[adsense]

Dalam konteks PHK, PP Nomor 35 Tahun 2021 juga mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja serta hak-hak pekerja akibat PHK, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai kondisi dan dasar PHK yang bersangkutan. PP tersebut masih berstatus berlaku.
Kami juga meminta agar kondisi kehamilan pekerja menjadi salah satu fakta yang diperiksa oleh mediator dan pengawas ketenagakerjaa, hal tersebut bukan berarti kami tim penasehat hukum menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Namun, apabila benar pekerja berada dalam kondisi hamil ketika hubungan kerja dihentikan, fakta tersebut harus diuji terhadap ketentuan perlindungan pekerja perempuan dan alasan PHK yang diperbolehkan menurut hukum, lanjut Daniel.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berlaku dengan perubahan, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Karena itu, pemeriksaan terhadap dugaan PHK harus menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi, termasuk perubahan ketentuan melalui regulasi Cipta Kerja.

[adsense]
Baca Juga:


Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH., yang turut mendampingi, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi RSU Latersia Binjai.
"Kami tidak mengatakan bahwa RSU Latersia pasti melakukan pelanggaran. Itu kewenangan mediator dan pengawas untuk memeriksa. Tetapi apabila ada dugaan PHK terhadap pekerja yang sedang hamil, maka fakta tersebut harus diperiksa secara serius, objektif dan berdasarkan dokumen," ujar Paul.


Paul meminta agar dalam proses tripartit nantinya dapat mempertemukan pekerja dengan pihak RSU Latersia Binjai untuk membahas sekurang-kurangnya:
1. status dan dasar hubungan kerja pekerja;
2. kronologi berakhirnya hubungan kerja;
3. alasan dan dasar hukum PHK apabila memang telah terjadi PHK;
4. prosedur yang ditempuh perusahaan sebelum PHK;

[adsense]


5. kondisi pekerja pada saat keputusan hubungan kerja tersebut dibuat;
6. hak upah dan hak normatif lainnya yang masih harus diperiksa;
7. hak-hak akibat PHK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. kemungkinan penyelesaian perselisihan melalui kesepakatan bersama.
Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004, apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding dalam batas waktu yang ditentukan, bipartit dianggap gagal dan perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan.


Paul juga mengatakan pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara musyawarah.
"Dalam hal ini Kami tidak sedang mencari konflik dengan pihak rumah sakit. Justru kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui forum resmi yang melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah. Kalau ada kekeliruan, mari diperbaiki. Kalau perusahaan mempunyai dasar hukum yang kuat, silakan disampaikan dalam forum tripartit," katanya.

[adsense]
Baca Juga:


Paul berharap pihak RSU Latersia Binjai dapat hadir dan memberikan penjelasan secara terbuka dalam proses penyelesaian.
"Posisi kami adalah meminta semua pihak menghormati mekanisme hukum. Pekerja mempunyai hak untuk memperoleh kepastian mengenai status dan haknya, sementara perusahaan juga mempunyai hak untuk memberikan klarifikasi," ujar Paul.


Paul menegaskan bahwa forum tripartit merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukan bentuk kriminalisasi terhadap perusahaan.

[adsense]


UU Nomor 2 Tahun 2004 menempatkan bipartit sebagai tahap awal, kemudian apabila tidak tercapai penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian di instansi ketenagakerjaan, termasuk mediasi untuk perselisihan PHK. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, tersedia mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan hukum.


Paul menegaskan pihaknya akan menghormati seluruh proses tersebut.
"Kami memberikan kesempatan kepada RSU Latersia untuk menjelaskan posisi hukumnya. Tetapi kami juga meminta Disnaker tidak membiarkan persoalan ini tanpa kepastian. Pekerja berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang objektif dan penyelesaian sesuai hukum," tegas Paul.

[adsense]
Baca Juga:


"Intinya bukan siapa yang menang atau kalah. Yang harus ditegakkan adalah kepastian hukum, perlindungan hak pekerja khususnya kepada Perempuan apa lagi sedang Hamil 8 bulan dan kepatuhan terhadap mekanisme hubungan industrial," dan sebagaimana pesan Bapak Hashim Djojohadikusumo Ketua Dewan Pembina Laskar Prabowo 08 dan Ibu Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Dr. (cand) Devi Taurisa, S.H., M.H., CLD., CBLC., CLA.Tugas utama Laskar Prabowo 08 adalah mengawal, mendukung, dan mensosialisasikan seluruh program serta visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Asta Cita, pungkas Paul.

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193069/ibu-hamil-diphk-bidang-hukum-laskar-prabowo-08-dpd-sumut-minta-disnaker-kota-binjai-segera-fasilitasi-tripartit-dengan-rs/