Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Babinsa terhadap generasi muda sekaligus bagian dari upaya menciptakan ketahanan sosial dan keamanan wilayah melalui pembinaan sejak dini. Peltu Jani Sembiring mengajak para remaja Desa Rejai untuk menjadi generasi yang sehat, disiplin, berkarakter, berprestasi dan memiliki semangat cinta tanah air. Kepedulian terhadap masa depan generasi muda merupakan bagian dari bela negara, karena generasi muda yang bebas dari narkoba, tidak terjerumus judi online, cerdas menggunakan teknologi serta mampu menjaga persatuan merupakan modal penting dalam membangun desa, daerah dan bangsa. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud generasi muda Desa Rejai yang tangguh, berakhlak dan siap menjadi penerus bangsa sekaligus memperkokoh Kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Baca Juga:

• Kanwil DPJb tidak hadiri RDP II dan tekesan tak realisasikan hasil RDP I, IKAPEDIJAK Sumut Desak Pengosongan Paksa 16 Rumah Dinas Dicegah

"DPRD Medan menyiapkan anggaran Rp100 Miliar di Dinas SDABMBK untuk modal infrastruktur yang menjadi pokir seluruh Anggota DPRD Medan. Ini bentuk keseriusan kita dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur yang disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD Medan," ucap Hadi Suhendra kepada Sumut Pos, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Siantar Serahkan Hadiah Bagi Pemenang Fun Run Merah Putih 8,1 K

"Ada rencana penambahan Rp100 Miliar untuk belanja modal infrastruktur yang menjadi Pokok Pikiran Anggota DPRD. Bila itu terealisasi, maka tentu akan kita maksimalkan. Tapi ini kan baru KUA-PPAS, belum disahkan (P-APBD)," ucap Khairul Azmi, Kamis (20/8/2026) kemarin.
Khairul Azmi mengatakan, pihaknya akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan pengerjaan dengan waktu yang relatif singkat.
"Intinya, kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang pengerjaannya singkat, yaitu pekerjaan fisik yang bisa selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan, mengingat waktu yang tersisa hanya dua atau tiga bulan dari pengesahan P-APBD," ujarnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Siantar Serahkan Hadiah Bagi Pemenang Fun Run Merah Putih 8,1 K

"Fokus kita pembangunan jalan dan drainase di lingkungan. Ini pengerjaan yang waktu pengerjaannya cukup singkat, apalagi kalau drainase tersebut dikerjakan dengan sistem beton," katanya.
Khairul Azmi menjelaskan, pihaknya juga akan berfokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah Medan Utara, khususnya pembangunan jalan yang masih dalam kondisi tanah.
"Masih ada beberapa jalan yang belum di aspal sama sekali atau jalan tanah di Medan Utara, itu juga akan kita prioritaskan di P-APBD nanti. Selanjutnya, kita juga akan memprioritaskan pembangunan drainase di Medan Utara sebagai wilayah yang terdampak banjir rob," tutupnya.

Upacara dipimpin langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal B. IRKH, MH, selaku Inspektur Upacara. Dalam pelaksanaan upacara, Sekretaris DPD PAN Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, SE, MM, turut mendampingi Inspektur Upacara.

Baca Juga:

• Ironis , Keluarga Pahlawan Dapat Hadian Penggusuran Rumah di Hari Pahlawan

Tabur Bunga ke Makam Para Pahlawan dan TokohUsai pelaksanaan upacara, Ketua DPD PAN Kota Medan bersama jajaran pengurus melanjutkan kegiatan dengan melakukan tabur bunga ke sejumlah makam pahlawan dan tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan daerah.

Baca Juga:

• Ironis , Keluarga Pahlawan Dapat Hadian Penggusuran Rumah di Hari Pahlawan

Dalam prosesi tersebut, rombongan melakukan tabur bunga di makam Raja Inal Siregar, mantan Gubernur Sumatera Utara, Marahalim Harahap, mantan Gubernur Sumatera Utara, serta Arifin Saleh, mantan Wali Kota Medan.
Selain itu, rombongan juga melakukan tabur bunga di makam para tokoh dan pahlawan lainnya yang dimakamkan di TMP Nasional Medan, termasuk makam para tokoh dari kelompok Tionghoa/Kamsia yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan dan perjalanan Kota Medan.
Ketua DPD PAN Kota Medan, M. Faisal B. IRKH, MH, mengatakan bahwa kegiatan tabur bunga dalam rangka HUT PAN ke-28 tahun tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi memiliki makna penting dalam mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan.
"Tabur bunga ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan dan tokoh yang telah berjuang serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan daerah. Kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa mereka. Semangat perjuangan dan pengabdian mereka harus menjadi inspirasi bagi generasi penerus," ujar Faisal.

"Semangat para pahlawan harus terus kita wariskan. Dengan mengenang jasa mereka, kita diingatkan untuk terus bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. PAN Kota Medan akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Medan," katanya.
Kegiatan upacara dan tabur bunga berlangsung dengan penuh khidmat. Seluruh peserta mengikuti prosesi dengan tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan dan tokoh yang telah mendahului.

Baca Juga:

• Kapolsek Gunung Malela Turun Tangan Selesaikan Sengketa Pemindahan Makam Leluhur

Akibat gempa tersebut, mengganggu layanan transportasi dan menyebabkan sejumlah orang luka-luka, menurut badan meteorologi dan otoritas setempat.
Gempa yang terjadi pada sekitar pukul 02.00 waktu setempat itu berpusat di bagian selatan Prefektur Ibaraki, pada kedalaman 68 kilometer.
Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengatakan gempa tersebut tidak memicu tsunami.
Gempa tercatat pada tingkat intensitas 5 lemah dalam skala seismik Jepang yang memiliki maksimum 7 di sejumlah wilayah Prefektur Ibaraki serta Tokyo bagian tengah.
Sejumlah layanan kereta mengalami penundaan pada awal operasional setelah gempa, menurut JR East dan sejumlah operator lainnya.
Beberapa orang dilaporkan luka-luka akibat gempa tersebut, antara lain seorang pria muda dan seorang perempuan berusia sekitar 70 tahun di Saitama, sebelah utara Tokyo, serta tiga orang di Kawasaki, tepat di sebelah selatan ibu kota, menurut dinas pemadam kebakaran setempat.
Di Distrik Koto, Tokyo, sebuah pipa saluran air utama pecah. Pemerintah metropolitan Tokyo tengah menyelidiki apakah kerusakan tersebut berkaitan dengan gempa yang terjadi.
Guncangan dengan intensitas 5 lemah juga tercatat di sejumlah wilayah Prefektur Saitama dan Chiba.
Di Tokyo, intensitas yang sama tercatat di Distrik Adachi, sementara wilayah lain di ibu kota mengalami guncangan dengan intensitas yang lebih rendah.
Operator pembangkit listrik tenaga nuklir mengatakan tidak menemukan adanya kelainan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tokai No. 2 di Prefektur Ibaraki maupun PLTN Fukushima Daiichi yang terdampak bencana, dan PLTN Fukushima Daini di wilayah timur laut Jepang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan melalui media sosial bahwa dirinya telah menginstruksikan para pejabat untuk memastikan sejauh mana kerusakan akibat gempa, serta menyampaikan informasi secara tepat waktu kepada masyarakat.
Badan Meteorologi Jepang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa dengan intensitas 5 lemah dalam sepekan ke depan, terutama selama dua hingga tiga hari mendatang.
Gempa pada Minggu tersebut terasa di wilayah yang cukup luas di Jepang, termasuk bagian timur laut dan tengah negara itu. JMA mengeluarkan peringatan dini gempa segera setelah guncangan terjadi.

Ipda Cristianshen juga mengatakan petugas kepolisian dalam hal ini Sat.Lantas dilapangan diberikan kewenangan untuk menindak secara manual, dan penindakan tersebut bersifat selektif dan situasional.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Berikan Apresiasi Kepada Desa Sipaku Area Menjadi Desa Binaan Imigrasi

Akibat kejadian tersebut truck tangki mengalami kerusakan bagian depan dan korban mengalami luka luka dan korban dievakuasi ke klinik Permata Bunda Air Batu yang selanjutnya dirujuk ke RS Vita Insani Pematang Siantar guna mendapatkan penanganan medis .

Baca Juga:

• PMI Asal Jawa Timur Ditangkap Bawa 8 Kg Sabu dari Malaysia

Tenaga berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain. Hari ini membantu tetangga, esok menerima bantuan dari tetangga sebagai imbal balas kebaikan, semacam arisan.

Tidak ada kuitansi. Tidak ada perjanjian tertulis. Yang menjadi pengikat adalah kepercayaan untuk dan kesadaran bahwa kehidupan tidak mungkin dijalani seorang diri.

Baca Juga:

• Merawat Kehebatan Putra Sipirok, Hamsir Siregar RCM Ajak IKAPSI Terus Melahirkan Tokoh Bangsa

Bagi Hamsir Siregar RCM, Ketua Umum FORMAT (Forum Masyarakat Tabagsel), marsialapari bukan sekadar tradisi gotong royong dalam mengerjakan sawah. Di dalamnya terdapat nilai sosial tentang timbal balik, kepedulian, persaudaraan dan kesediaan hadir ketika orang lain membutuhkan.

"Yang harus kita jaga bukan semata-mata cara lama bekerja di sawah, tetapi nilai yang ada di balik marsialapari. Teknologi boleh berubah, tetapi jangan sampai semangat saling membantu ikut hilang," kata Hamsir dalam program Bincang Tipis-Tipis yang dipandu host Erman Tale Daulay.

Marsialapari tumbuh dari falsafah sosial masyarakat Tabagsel yang menempatkan kebaikan sebagai sesuatu yang harus diteruskan.

Salah satu ungkapan yang hidup di tengah masyarakat berbunyi: "Molo pahae simanggurak, akkon pahulu do sitippulon. molo ra iba manjagit na dilehen ni halak, akkon ra do iba paulakkon."

Baca Juga:

• "Mangupa", Mengembalikan Semangat dan Meneguhkan Tekad Pengantin

Ungkapan tersebut mengandung pesan bahwa seseorang yang menerima kebaikan dari orang lain semestinya bersedia mengembalikan kebaikan itu.Nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui marsialapari.

Dari Sawah ke Sawah

Dalam praktiknya, masyarakat bekerja secara bergiliran. Ketika sawah seorang warga membutuhkan tenaga, sejumlah warga datang membantu. Setelah pekerjaan di lahan tersebut selesai, mereka berpindah ke lahan warga lainnya.Begitu seterusnya.
Pekerjaan yang terasa berat jika dilakukan sendiri menjadi lebih ringan karena ditanggung bersama. Namun, menurut Hamsir, kekuatan marsialapari tidak berhenti pada persoalan tenaga kerja.

Di tengah pekerjaan, masyarakat berinteraksi. Mereka berbincang, bercanda, bertukar cerita dan kabar kampung.Suasana bekerja pun menjadi lebih riang.Dalam penuturan masyarakat setempat, suasana bekerja dengan riang dan penuh kebersamaan itu dikenal dengan nuansa marngair.

Baca Juga:

• Hangat dan Kompak, Hidup di Perantauan untuk Kebersamaan, ParPaluta Gelar Halal bi Halal

"Di sawah bukan hanya padi yang ditanam. Ada hubungan sosial yang ikut tumbuh," ujar Hamsir.
Menurut dia, sawah pada masa itu juga menjadi ruang perjumpaan masyarakat.Di sana orang bekerja sekaligus memperkuat persaudaraan.
Ketika Mesin Masuk Sawah

Perubahan zaman kemudian membawa teknologi ke sektor pertanian.Traktor, mesin pengolah tanah, alat panen dan berbagai teknologi pertanian membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.Hamsir menilai perkembangan tersebut tidak perlu ditolak.
Petani, kata dia, justru harus mendapatkan akses terhadap teknologi agar produktivitas meningkat, beban kerja berkurang dan kesejahteraan membaik."Persoalannya bukan traktor. Bukan mesin. Bukan pula sistem upah. Petani tentu berhak mendapatkan upah yang layak," katanya.

Yang perlu dijaga, lanjut Hamsir, adalah jangan sampai kemajuan teknologi membuat hubungan sosial berubah sepenuhnya menjadi hubungan transaksi.Jika dahulu seseorang membantu karena kesadaran sosial, jangan sampai setiap bentuk bantuan hanya diberikan ketika ada pembayaran.
"Jangan sampai ketika mesin menggantikan sebagian tenaga manusia, transaksi juga menggantikan kepedulian," ujarnya.

Menyelamatkan Roh Marsialapari

Baca Juga:

• ParPaluta Menjaga Kearifan Lokal di Era Modern

Menurut Hamsir, mempertahankan marsialapari tidak berarti masyarakat harus kembali menggunakan peralatan pertanian tradisional.

Kebudayaan, kata dia, selalu mengalami perubahan. Karena itu, marsialapari harus dapat beradaptasi dengan kehidupan modern. Semangatnya dapat diterapkan dalam kelompok tani, koperasi, kerja bakti, kegiatan sosial desa, usaha bersama ataupun berbagai bentuk kolaborasi masyarakat.

"Bentuknya boleh berubah. Teknologinya boleh berubah. Tetapi rohnya jangan berubah," kata Hamsir.
Roh tersebut adalah kesediaan membantu, membangun kepercayaan dan memahami bahwa setiap orang pada suatu saat akan membutuhkan orang lain.

Hamsir mengingatkan agar marsialapari tidak berhenti sebagai cerita masa lalu.Ia khawatir generasi mendatang mengenal marsialapari hanya melalui buku, dokumentasi budaya atau cerita orang tua."Jangan sampai anak-anak kita nanti tahu istilah marsialapari, tetapi tidak pernah mengalami nilai yang ada di dalamnya," ujarnya.

Baca Juga:

• RCM Grup Bukber dan Santuni Anak Yatim, Hamsiruddin Siregar : Momentum Memupuk Persaudaraan dan Mempererat Silaturrahim

Menurut Hamsir, jika suatu hari marsialapari hanya menjadi istilah budaya, masyarakat bukan hanya kehilangan sebuah pola kerja.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya nilai sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

"Kalau yang hilang hanya cara mencangkul bersama, mungkin itu bagian dari perubahan zaman. Tetapi kalau yang hilang adalah kepedulian dan kesediaan membantu sesama, yang hilang adalah sebagian dari jati diri kita," kata dia.

Marsialapari, menurut Hamsir, merupakan bagian dari kekayaan sosial masyarakat Tabagsel—Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padangsidimpuan dan wilayah sekitarnya.

Baca Juga:

• Maradaman Harahap Bangkitkan Kembali Kearifan Lokal Kampung Halamannya Lewat Buku

Nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan di tengah kehidupan modern yang semakin individualistis.

Karena itu, pembangunan desa dan modernisasi pertanian tidak cukup hanya berbicara mengenai produktivitas, teknologi, pupuk, benih, irigasi dan alat mesin pertanian.

Ada modal sosial yang juga harus dirawat.Masyarakat membutuhkan teknologi untuk maju, tetapi juga membutuhkan solidaritas untuk bertahan.
"Kita tidak perlu kembali ke masa lalu. Yang perlu kita lakukan adalah membawa nilai baik dari masa lalu ke masa depan," ujar Hamsir.

Ia pun menyampaikan satu pesan sederhana. Teknologi boleh membuat pekerjaan di sawah menjadi lebih cepat. Mesin boleh menggantikan sebagian tenaga manusia.Tetapi hubungan antarmanusia tidak boleh kehilangan kepedulian.

Baca Juga:

• Halal Bi Halal Keluarga Besar DPP Parpaluta Membludak, Warga Paluta Di Perantauan Inginkan Perubahan

"Sawah boleh dikerjakn mesin, tetapi persaudaraan tetap harus dikerjakan manusia."

Bagi Hamsir, itulah pesan yang perlu terus diwariskan dari marsialapari: manusia boleh hidup semakin modern, tetapi tidak boleh lupa bahwa pada suatu hari, setiap orang akan membutuhkan tangan orang lain.

Baca Juga:

• Maju pada Pilkada Paluta 2024, Hamsir Siregar Dapat Dukungan dari Marga Rambe di Perantauan

"Kita melaporkan oknum-oknum yang memang tercantum dalam pasal 278 KUHP. Terkait pasal baru dalam undang-undang kita yang baru. Otomatis kita sebagai pejabat yang diperintah undang-undang, bekerjalah dari hati nurani," ujar Togar usai melaporkan kasus ini hingga dini hari di Polda Bali, Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (22/8/2026).

Berdasarkan keterangan tertulisnya, kasus ini bermula dari vonis pidana yang menjeratnya, namun kini berbalik menjadi laporan pidana terhadap aparat penegak hukum yang menanganinya.

Baca Juga:

• Lepas Mahasiswa Magang FH UMSU, Eben Haezer & Andika Leonardus Law Firm Bersama FAHMI Tekankan Integritas Calon Advokat

Laporan yang terdaftar dengan nomor LP 682/XI/2023 ini mencuat setelah Togar Situmorang dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan diperberat oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ia didakwa melakukan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP lama terkait sengketa honorarium dengan kliennya, Fanni Lauren Christie.

Namun, dalam proses peradilan yang berlangsung, Togar dan tim kuasa hukumnya menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai sebagai upaya sistematis untuk memenjarakannya.

Kronologi dan Fokus Laporan

Baca Juga:

• FAHMI Gelar Silaturahmi Bareng Channel88 Advertising, Dorong Sinergi Advokat, Media dan Pelaku Usaha

Rinto Maha kuasa hukum Togar Situmorang mengatakan bahwa laporan yang disampaikan ke Polda Bali ini menyoroti dugaan pelanggaran Pasal 278 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang penyesatan proses peradilan.

Pasal ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan menjerat siapa saja yang memalsukan bukti atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di pengadilan.

"Kami sebagai pelapor menduga kuat bahwa oknum penyidik dan JPU telah melakukan serangkaian tindakan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya," kata Rinto Maha.

Diketahui jaksa mendakwa Togar menerima uang sebagai honorarium yang merupakan objek penipuan.

Baca Juga:

• Rawat Silaturahmi, Advokat dan Jurnalis di Medan Bentuk 'SEKBER FAHMI' Perkuat Sinergi

"Namun, berdasarkan bukti rekening koran, uang tersebut tercatat sebagai biaya operasional untuk pendampingan ke Bareskrim Polri Jakarta," ujar Rinto.

Pelapor menilai Jaksa telah mengubah kualifikasi fakta ini dalam dakwaan dan tuntutan, yang berujung pada pertimbangan hakim yang keliru di halaman 161 putusan.

Tidak hanya itu, pihak pelapor juga menyoroti tidak diterapkannya Pasal 613 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Rinto mengatakan bahwa hakim dan aparat penegak hukum wajib mempertimbangkanenyelesaian di luar proses pidana apabila perkara dapat diselesaikan melalui jalur administratif/etik profesi terlebih dahulu (asas ultimum remedium/primum remedium).

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Kecewa dengan Gelar Perkara Khusus Terkait Dugaan Penyalahgunaan Gelar Akademik Palsu

Menurutnya hukum pidana ditempatkan sebagai upaya atau obat terakhir. Sanksi pidana baru bisa digunakan jika pembinaan atau sanksi administratif terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah

Nilai Ahli yang Tidak Kompeten

Untuk memperkuat dakwaan, pihak jaksa menghadirkan seorang ahli bernama Dr. Nengah Nuarta, S.H., dari Universitas Udayana. Pelapor mempertanyakan kapasitas ahli tersebut karena bukan seorang advokat berpraktik dan tidak mewakili organisasi profesi PERADI.

Keterangan ahli yang menyebut bahwa advokat bisa dijadikan tersangka tanpa izin organisasi dinilai bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Dewan Kehormatan untuk menilai itikad baik advokat.

Baca Juga:

• Togar Situmorang Resmi Ajukan Kasasi ke MA, Ungkap Kejanggalan Putusan PT Denpasar

Pelapor menilai kasus ini seharusnya diselesaikan melalui jalur etik profesi terlebih dahulu, bukan langsung dipidanakan. Hal ini merujuk pada asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) yang diatur dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP. Dengan langsung mempidanakan sengketa honorarium, aparat diduga telah bertindak di luar kewenangan (ultra vires).

Dalam laporan disebutkan adanya kejanggalan prosedur penyitaan barang bukti. Penyitaan dilakukan pada 14 April 2025, namun permohonan izin ke Ketua Pengadilan Negeri baru diajukan pada 17 Mei 2025, atau lebih dari sebulan setelahnya.

Bahkan, surat izin penyitaan tercatat keluar pada 2 Juni 2023, yang secara logika mendahului tanggal pengajuan. Inkonsistensi ini dinilai sebagai pelanggaran prosedur Pasal 120 dan 122 KUHAP.

Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip equality before the law (kesetaraan di mata hukum). Togar Situmorang, melalui kuasa hukumnya, Rinto Maha menyatakan bahwa laporan ini disampaikan dengan itikad baik untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah terjadinya miscarriage of justice (kekeliruan peradilan).

Baca Juga:

• Kontroversi Putusan Togar Situmorang Ancam Profesi Advokat, Minola: Bahaya Kalau Sudah Inkrah

Ia meminta aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum penyidik dan JPU yang terlibat.

Rinto juga berharap agar laporan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang objektif, klarifikasi resmi terkait prosedur penyitaan, serta perlindungan hukum bagi profesi advokat yang dijamin oleh konstitusi.

Baca Juga:

• Ketika Surat Kuasa Berubah Jadi Jerat Pidana, Putusan Togar Situmorang Dipersoalkan

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik. Turut hadir Ketua Forum Jurnalis Pemprov Sumatera Utara, Roy Syamsul Gultom. Sementara diskusi dipandu oleh Indra Buana Tanjung, S.H., C.MSP., MTR.

Baca Juga:

• Sukses Laksanakan Tugas, Bupati Simalungun Apresiasi Paskibraka 2026

Sementara itu, advokat senior Sumatera Utara Dahsat Tarigan, S.H., M.H., memberikan sorotan dari perspektif hukum. Ia menegaskan bahwa hukum dan Undang-Undang harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menghadirkan keadilan.

Baca Juga:

• Sukses Laksanakan Tugas, Bupati Simalungun Apresiasi Paskibraka 2026

Perspektif ekonomi dan politik disampaikan Rafriandi Nasution, S.E., M.T.. Ia membandingkan perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di sejumlah negara dengan kondisi Indonesia.

"Jangan sampai seperti kue bohong: bentuknya bulat dan terlihat bagus, tetapi isinya kosong. Seolah-olah kita sedang dibodohi dengan janji-janji yang tidak terwujud," ujar Rafriandi.

Baca Juga:

• Mobil Hias dan Marching Band Meriahkan HUT RI, Wesly Lepas Peserta Karnaval

Menurutnya, amanat konstitusi tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pantauan Matatelinga di lapangan menyebutkan kalau kabel yang menuju salah satu ruko di lokasi tersebut sudah tidak layak lagi alis sudah rusak. Dan kondisi itu menurut sejumlah warga sudah dilaporkan dan pihak PLN sendiri sudah melakukan pengecekan. Namun sampai kabel tersebut lepas darinikatakan dan membentang rintangan jalan, pihak PLN ranting Pancur Batu belum juga melakukan pembenahan.

Baca Juga:

• PLN UP3 Medan Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Medan Johor

Kapolsek Pancur Batu, Kompol Junaidi SH kepada Matatelinga sudah berkoordinasi dengan pihak PLN setempat agar segera melakukan pembenahan. "Sudah, sudah kita koordinasikan ke pihak PLN setempat agar segera dibenahi. Untuk korban nihil, hanya sempat terjadi kemacetan, namun cepat kita lancar kan, " ujar Kapolsek Pancur Batu tersebut.
Sampai berita ini dikirim ke Redaksi, pihak PLN ranting Pancur Batu belun juga tiba di lokasi untuk melakukan pembenahan.-(Mtc/edi). -

Baca Juga:

• PLN UP3 Medan Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Medan Johor

Seorang pengemudi ojol yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, ia dikenakan tarif Rp3.000 setiap kali masuk ke kawasan rumah sakit, meski hanya untuk mengantar makanan kepada pasien atau tenaga medis.

Baca Juga:

• Urus KTP-el Kini Bisa Online, Layanan Adminduk Deli Serdang Diperluas

Para pengunjung berharap RSUD-YA mempertimbangkan sistem parkir berdasarkan durasi atau kebijakan khusus bagi pengemudi ojol dan keluarga pasien yang harus keluar masuk dalam waktu tertentu.
Kasubbag Humas dan Pemasaran RSUD dr. Yuliddin Away, Ns. Hendra Liyusman, S.Kep., MKM., yang dihubungi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

Baca Juga:

• Urus KTP-el Kini Bisa Online, Layanan Adminduk Deli Serdang Diperluas

Pergeseran kiblat pasar TPL dari Eropa ke China telah mengubah lanskap kepentingan internasional, memicu benturan senyap antara dominasi industri fashion Barat dan ekspansi rantai pasok Asia.

Baca Juga:

• Bupati Toba Dorong Evaluasi dan Penguatan Budidaya Bawang Putih

Dukungan Eropa untuk mengamankan pasokan dissolving pulp (pulp larut), yang merupakan bahan utama pembuatan serat rayon (viskosa) sebagai alternatif pengganti kapas dalam industri fashion (benang dan kain).

Baca Juga:

• Bupati Toba Dorong Evaluasi dan Penguatan Budidaya Bawang Putih

Kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026), Erisda menjelaskan bahwa satu unit kendaraan tersebut merupakan kendaraan perorangan dinas (kendaraan dinas jabatan) yang penggunaannya melekat pada jabatan Ketua DPRD Medan.

"Keberadaan dan penggunaan kendaraan perorangan dinas tersebut merupakan fasilitas yang diberikan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan," ujarnya.

Baca Juga:

• Anaknya Kembali Dirawat Pasca Keracunan MBG Orangtua Korban Curhat Ke Wakil Ketua DPRD Sumut