Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa tidak tercapainya target PAD berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan dan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan DPRD.

Selain persoalan pendapatan, PKS menyoroti tidak adanya kontribusi laba dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) kepada Pemerintah Kota Medan sepanjang 2025. Padahal pada tahun sebelumnya Perumda masih mampu memberikan dividen kepada daerah. Karena itu, PKS meminta evaluasi menyeluruh terhadap Perumda Rumah Potong Hewan dan Perumda Pembangunan agar tidak terus menjadi beban APBD.

Di sektor infrastruktur, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Medan menunda program pembangunan drainase hingga tersedia kajian jaringan drainase yang komprehensif. Menurut PKS, pembangunan tanpa kajian yang matang berpotensi membuat anggaran menjadi mubazir dan tidak efektif mengatasi banjir.

PKS juga menyoroti besarnya anggaran yang tidak terserap di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimtaru) yang mencapai Rp214,138 miliar. Fraksi meminta penyusunan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan anggota DPRD.

Baca Juga:

• Patuhi Instruksi Ketum Robi Barus Bagikan Tempat Sampah Gratis Kepada Warga

Selain itu, PKS meminta Pemerintah Kota Medan mengevaluasi sistem pendataan desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

[adsense]

---

Di bidang pelayanan publik, Fraksi PKS mendorong peningkatan kualitas pelayanan Universal Health Coverage (UHC) mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, baik untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap. PKS juga mengusulkan agar bantuan hibah bagi kegiatan magrib mengaji, bilal mayit, sintua, dan guru sekolah minggu disalurkan melalui Dinas Sosial serta perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial dan keagamaan.

[adsense]

Fraksi PKS turut mengusulkan agar DPRD memiliki indikator yang jelas dalam mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"PKS mengusulkan minimal 90 persen target kinerja harus tercapai. Jika tidak, DPRD meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan evaluasi terhadap OPD terkait, " ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi 707 Ojol Sumut Sampaikan 7 Tuntutan di Depan Kantor Gubernur dan DPRD Sumut

Dalam kesempatan tersebut, Kasman meminta Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

"Fraksi PKS menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, " pungkasnya.

[adsense]

[adsense]

Baca Juga:

• Gaya Hidup Sehat Remaja: Kunci Menciptakan Generasi yang Produktif dan Berkualitas

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190732/setujui-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-fraksi-pks-sampaikan-catatan-penting-untuk-pemko-medan/ DPRD Kota Medan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Tue, 07 Jul 2026 20:34:00 +0700+0700 MATATELINGA -DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025, Selasa (7/7/2026).

[adsense]

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen yang didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen, Hadi Suhendra dan Rajudin Sagala. Turut hadir, para anggota DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Perseroda Dhirga Surya Tingkatkan Kontribusi PAD dan Investasi Daerah

Pada rapat paripurna tersebut, diawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Laporan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen.

[adsense]

Dalam laporannya disampaikan, Badan Anggaran DPRD Kota Medan telah melaksanakan proses pembahasan hingga finalisasi Ranperda Kota Medan Medan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 bersama dengan Tim Anggaran Pemko Medan dan kepala SKPD di Pemko Medan.

"Berdasarkan hasil rapat finalisasi, Badan Anggaran DPRD Kota Medan menyampaikan beberapa catatan, pendalaman dan rekomendasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025," kata Zulkarnaen.

[adsense]

Baca Juga:

• Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen saat menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan.

[adsense]

Adapun beberapa catatan dan pendalaman dimaksud, yaitu pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp 6,3 triliun. Pendapatan daerah ini telah mencapai 90,8 persen dari target Rp 6,9 triliun. Kemudian, anggaran belanja daerah Pemko Medan tahun 2025 sebesar Rp 7,07 triliun. Anggaran belanja ini telah direalisasikan 82,56 persen atau Rp 5,8 triliun.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Medan Ajak Mahasiswa Jadi Garda Edukasi Lingkungan dan Antinarkoba

Selanjutnya, anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp 105,07 miliar dan telah terealisasi 100 persen. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2025 sebesar Rp 592,2 miliar.

"Setelah mencermati serta melakukan kajian terhadap paparan yang disampaikan Tim Anggaran Pemko Medan, Badan Anggaran DPRD Kota Medan perlu memberikan catatan dan rekomendasi terhadap pengajuan Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025," ungkap Zulkarnaen.

[adsense]

Pertama, Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk menyusun serta melakukan revisi terhadap Sistem Aplikasi Pengelolaan Daerah (SAPD) agar selaras dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta Badan Keuangan Dan Aset Daerah untuk menyempurnakan data sehingga rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Tahun Anggaran 2025 selaras dan konsisten.

[adsense]

Baca Juga:

• Rico Waas Bawa Keceriaan di Sunat Massal Sah-Rizki, 42 Anak Ikut dan Ibu Tunggal Terima Santunan

"Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta agar data pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi (SDAMBK) kota dalam Lampiran I.3 disempurnakan guna menjamin akurasi, konsistensi, dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.

[adsense]

Tak hanya itu, Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta Pemko Medan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini mengingat masih tingginya disparitas antara target APBD dengan realisasi pendapatan pada Tahun 2025," papar Zulkarnaen.

Lebih lanjut disampaikannya, dalam upaya peningkatan potensi PAD (pajak daerah dan retribusi daerah), Pemko Medan melalui TAPD Kota Medan supaya melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan regulasi yang selama ini masih belum mencerminkan pengoptimalisasian sektor pendapatan secara komprehensif.

[adsense]

Baca Juga:

• PWPM Sembelih Dua Sapi Kurban Bantuan Wali Kota Medan Rico Waas

Menurutnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut disinyalir terjadi karena kebocoran pada pos penerimaan daerah. Karena itu, Pemko Medan diharapkan melakukan pemetaan ulang seluruh potensi penerimaan asli daerah, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran yang aelama ini masih terjadi.

[adsense]

"Juga, diharapkan mampu melakukan inovasi yang terpadu dalam hal meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam menggali aumber pendapatan baru," tambah Zulkarnaen.

[adsense]

Baca Juga:

• Medan Gerak Cepat Benahi Infrastruktur: 21,46 Km Drainase Dinormalisasi, 4,18 Km Jalan Dipelihara di Triwulan I

Setelah penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Medan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Seluruh fraksi setuju tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025. Meski setuju, fraksi-fraksi pun menyampaikan catatan dan saran.

Mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus menyampaikan bahwa dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun 2025, secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan hukum dan perundangan-undangan yang ada. Legitimasi yuridis formil ini kemudian ditindaklajuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemko Medan tahun 2025 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

[adsense]

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus membacakan pendapat Fraksi PDI Perjuangan.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Tinjau Jembatan Perlintasan Kereta Api di Gang Damai

"Predikat WTP kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian terkait rekomendasi BPK di dalam LHP agar Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta rekomendasi tindaklanjut yang bersifat kepatuhan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 dan sekaligus menghapus potensi kerugian keuangan daerah, kami minta supaya ditindaklanjuti dan diharapkan tidak terulang kembali pada pengelolaan keuangan daerah Kota Medan pada APBD berikutnya," ungkap Robi Barus.

[adsense]

Anggota DPRD Kota Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis membacakan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Mewakili Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Kasman bin Marasakti Lubis menyampaikan bahwa fraksinya menyoroti terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rendahnya realisasi PAD hingga banyaknya program yang dinilai tidak berjalan optimal.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemko Medan Ajak Siswa Sekolah Rakyat Naik KRI Bima Suci

"SiLPA Tahun 2025 yang mencapai Rp 592,217 miliar terbilang besar. SiLPA ini menunjukkan pemerintah belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Ke depan kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali," tegasnya.

[adsense]

Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Fauzi menyatakan bahwa fraksinya mencatat Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas, antara lain peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan banjir.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Apresiasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke PT. Bank Sumut

Anggota DPRD Kota Medan, Fauzi membacakan pendapat Fraksi Partai Gerindra.

"Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Medan atas amanah yang telah diberikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Fauzi.

[adsense]

Mewakili Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Modesta Marpaung mengatakan bahwa fraksinya memberikan sejumlah masukan yakni melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja OPD dengan menerapkan kebijakan manajemen secara profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi digital.

[adsense]

Baca Juga:

• Rico Waas Terima Kunjungan Komisi D DPRD DKI Jakarta, Penanganan Sampah Jadi Fokus Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD, sambung dia, Pemko Medan harus mencari berbagai upaya terobosan agar penerimaan PAD di tahun berjalan dan mendatang dapat lebih optimal pengelolaannya.

[adsense]

Anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung membacakan pendapat Fraksi Partai Golkar.

"Kemudian, meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu sumber PAD potensial di masa yang akan datang dengan membenahi manajemen secara profesional untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, membenahi infrastruktur Kota Medan agar bebas dari jalan rusak dan banjir, tertata rapi, bersih dan indah serta sarana dan prasarana transportasi terpadu agar Kota Medan terhindar dari kemacetan," papar Modesta.

[adsense]

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Generasi Muda Jadikan Masjid Sebagai Benteng Menghalau Bahaya Gadget & Narkoba

Mewakili Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Muslim Harahap menyampaikan bahwa fraksinya menilai dana sisa anggaran harus ditekan hingga mendekati angka nol. Namun realisasi APBD tahun 2025 masih terdapat SiLPA Rp 592 miliar. Ini tentunya masih menunjukkan kalau Pemko Medan belum optimal dalam mengeksekusi program pembangunan masyarakat.

[adsense]

Lalu, lanjut dia, masih kecilnya alokasi anggaran untuk daerah Medan Utara dan belum menggambarkan isi dari RPJMD yang menyatakan anggaran untuk Medan Utara sebesar 35 persen dari jumlah APBD Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pererat Silaturahmi, Wakil Wali Kota Medan Gelar Buka Puasa Bersama Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kab/kota Se-Sumut

Anggota DPRD Kota Medan, Muslim membacakan pendapat Fraksi Partai Demokrat.

"Fraksi Partai Demokrat berharap, untuk perencanaan dan pembahasan anggaran tahun berikutnya, diminta kepada seluruh OPD agar benar-benar matang dalam perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dalam rangka optimalisasi kinerja di setiap OPD dan diharapkan pula menjaga komitmen dalam menjalankan kesepakatan hasil kerja sehingga tidak terjadi lagi program dan kegiatan yang tidak terlaksana di tahun berikutnya," pungkasnya.

[adsense]

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Diutarakannya, berbagai masukan yang diberikan akan menjadi perhatian pemerintah dalam penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Rico Waas Bersama Aparat Gabungan Sisir Lokasi Diduga Rawan Narkoba di Belawan

Dia menegaskan, persetujuan bersama terhadap ranperda tersebut merupakan wujud komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemko Medan juga berkomitmen terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

[adsense]

Lebih lanjut, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan efektivitas belanja daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, pimpinan rapat meminta persetujuan para anggota dewan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Sidang Paripurna DPRD Medan atas Perubahan Perda Sistem Kesehatan

Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju sehingga ranperda tersebut disahkan melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Medan.

[adsense]

Pimpinan DPRD Kota Medan menyerahkan dokumen pendapat seluruh fraksi kepada Wali Kota Medan Rico Waas.

[adsense]

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Ranperda Perubahan Perda Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan

Dengan disetujuinya ranperda tersebut, tahapan selanjutnya adalah penyampaian kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Persetujuan seluruh fraksi mencerminkan adanya kesamaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.

[adsense]

Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Gerakan Sosial Matahari Pagi Indonesia

Rapat paripurna berlangsung tertib hingga selesai. Keputusan bersama tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. (*)

[adsense]

Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan, dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2025.

[adsense]

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Serahkan Santunan Anak Yatim pada Buka Puasa Bersama DPD Gerindra Sumut

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/advertorial/190737/dprd-kota-medan-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-laporan-badan-anggaran-dan-pendapat-fraksi-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2025/ Maling Babakbelur Dimassa di Belawan Tue, 07 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700 MATATELINGA, Belawan :Andre pemilik rumah menyerahkan pelaku pencurian ke Polsek Belawan,Selasa ( 06/06/2026.)
Menurut keterangan Andre ( 33) warga Jalan Jawa Kelurahan Belawan ll Kecamatan Medan Belawan,rumahnya yang merangkap sebagai Dor Semer di bongkar pencuri pada Minggu malam ( 04/06/2026). Kejadian tersebut membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp 10 juta rupiah dan telah di laporkan kekantor Polsek Belawan dan korban sendiri langsung menyelidiki pelakunya.
Barang barang yang dicuri pelaku antara lain 2 unit mesin kompresi,2 unit kompo gas,1 tabung gas ukuran 15 kilo,2 panutan es dan sepatu.

[adsense]

---

[adsense]

Masih menurut Andre,hasil penyelidikan membuahkan hasil dan saat korban memintanya kepada pelaku,pelaku mengatakan bahwa barang barang telah di jual ke Marelan dan jika korban mau mengambilnya harus menyebutsnya.
Mendapat jawaban tersebut korban emosi,bersama saudaranya langsung menangkap pelaku namun pelaku melawan dan terjadi perkelahian.
Pelaku akhirnya dapat ditangkap setelah babak belur, tangannya di ikat dan langsung diserahkan korban ke Polsek Belawan.
Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong membenarkan bahwa pelaku pencurian dirumah korban dapat ditangkap. Saat ini pelaku warga Jalan Bunga Belawan tersebut sedang diperiksa petugasnya.***

[adsense]

Baca Juga:

• Pencuri Kabel Lampu Jalan Ditangkap

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190735/maling-babakbelur-dimassa-di-belawan/ Buku Bertajuk Iran Pasca Revolusi Islam Karya Suhari Hammad Hira Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu Periode 2010–2015 Dirilis Tue, 07 Jul 2026 20:15:00 +0700+0700 MATATELINGA, Yogyakarta :Buku bertajuk "Iran Pasca Revolusi Islam : Ideologi, Dinamika Politik dan Demokratisasi", karya Suhari Hammad Hira Pane - Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2010–2015, mendapat tanggapan dari salah seorang alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yokyakarta (UMY), Iwan Setiawan.
Melalui sebuah artikelnya disalah satu media online, Iwan Setiawan, dalam referensi atas terbitnya buku tersebut menuliskan, terbitnya buku "Iran Pasca Revolusi Islam," karya Suhari Hammad Hira Pane, merupakan kabar yang menggembirakan.
"Bukan hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami perkembangan politik Timur Tengah secara lebih objektif dan mendalam", tulis Iwan dalam referensinya itu.

[adsense]

---

[adsense]

Menurut Iwan, di tengah derasnya arus informasi yang sering kali menghadirkan Iran hanya dari sudut pandang konflik, sanksi ekonomi, program nuklir, maupun rivalitas geopolitik dengan negara-negara Barat, kehadiran buku ini memberikan perspektif yang berbeda.
Katanya, buku ini mengajak pembaca kembali kepada akar persoalan, yaitu bagaimana Revolusi Islam Iran lahir, bagaimana ideologi negara tersebut dibangun, serta bagaimana praktik politik dan demokratisasi dijalankan dalam sistem Republik Islam Iran.
"Sebagai alumni HI UMY, saya mengenal Suhari Pane sebagai pribadi yang memiliki minat besar terhadap studi Timur Tengah", tulisnya.
Disebutkannya,ketekunannya (Suhari Pane, red), dalam membaca literatur, mengkaji dinamika politik kawasan, dan menelaah berbagai teori hubungan internasional tercermin dalam karya ini. Apa yang dahulu merupakan skripsi sarjana, kini hadir dalam bentuk buku yang tetap relevan bahkan puluhan tahun setelah pertama kali ditulis.
Kata Iwan, yang sudah dikonfirmasi media online https://matatelinga.com, hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah karya ilmiah yang disusun dengan ketelitian, didukung argumentasi yang kuat, dan berlandaskan sumber-sumber akademik yang memadai akan mampu melampaui batas waktu.
"Justru dalam konteks perkembangan geopolitik dunia saat ini, isi buku ini menjadi semakin penting untuk dibaca", tegasnya.
Kata dia, Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah politik modern. Revolusi tersebut tidak sekadar mengganti pemimpin negara, tetapi mengubah secara fundamental sistem pemerintahan dari monarki absolut Dinasti Pahlavi menjadi Republik Islam yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi konstitusi dan penyelenggaraan negara.
Dalam referensinya, Iwan Setiawan menulis, perubahan tersebut memunculkan banyak pertanyaan yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi para ilmuwan politik.
Apakah sistem politik berbasis Islam mampu berjalan berdampingan dengan demokrasi? Bagaimana konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam negara yang juga memberikan posisi sentral kepada ulama? Bagaimana Iran mempertahankan kedaulatan politiknya di tengah tekanan negara-negara besar?
Iwan pun memberikan jawaban, pertanyaan-pertanyaan tersebut dibahas secara sistematis dalam buku ini. Penulis tidak terjebak pada sikap memuja ataupun menghakimi Iran. Sebaliknya, pembaca diajak melihat realitas secara akademik melalui pendekatan ilmu hubungan internasional dan ilmu politik.
Hal lain yang membuat buku ini menarik, kata Iwan, adalah keberaniannya mengkritisi cara pandang yang selama ini berkembang dalam politik internasional.
Selama beberapa dekade, demokrasi sering dipersepsikan identik dengan liberalisme Barat, sementara sistem politik yang berlandaskan Islam kerap dicap tidak demokratis. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat persoalan tersebut secara lebih kritis.
Di sisi lain, sejarah juga memperlihatkan bahwa negara-negara Barat yang sering mengusung demokrasi dalam retorika politik luar negeri tidak selalu konsisten dalam praktiknya.
Dukungan terhadap rezim-rezim otoriter di berbagai kawasan menjadi fakta yang menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik sering kali lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap demokrasi.
Dalam konteks itulah Iran menjadi studi kasus yang menarik. Negara ini terus menghadapi embargo ekonomi, tekanan diplomatik, hingga berbagai bentuk isolasi internasional. Namun demikian, Republik Islam Iran tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah.
Membaca buku ini juga membantu kita memahami mengapa Iran memiliki posisi strategis dalam berbagai konflik regional. Mulai dari hubungan dengan Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, hingga rivalitas dengan Israel dan Amerika Serikat, seluruhnya tidak dapat dipahami hanya dari pemberitaan media harian. Diperlukan pemahaman historis dan ideologis yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri Iran.
Karena itu, ketika dunia menyaksikan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel ataupun berbagai dinamika keamanan di Timur Tengah, buku ini menjadi referensi yang sangat relevan. Pembaca akan memperoleh gambaran mengenai akar pemikiran politik Iran sehingga mampu memahami mengapa negara tersebut mengambil berbagai kebijakan strategis yang sering kali berbeda dengan negara-negara lain.
Atas terbitnya buku karya Suhari Pane itu, dalam referensinya, Iwan Setiawan menulis, saya juga memberikan apresiasi kepada pihak penerbit yang telah memiliki komitmen menerbitkan karya akademik ini menjadi sebuah buku. Langkah tersebut merupakan kontribusi nyata dalam memperkaya literatur hubungan internasional berbahasa Indonesia. Selama ini referensi mengenai Iran masih relatif terbatas, sehingga kehadiran buku ini menjadi tambahan yang sangat berharga.
Dikesempatan yang sama dalam referensinya tersebut, Iwan Setiawan memberikan apresiasi kepada salah seorang aktifis literasi Indonesia, asal Kabupaten Labuhanbatu, Agus Marwan.
"Apresiasi yang sama juga patut diberikan kepada Agus Marwan yang memiliki inisiatif untuk menghidupkan kembali naskah skripsi ini, kepada Ardy Lubis yang bersedia menerbitkannya, kepada Syeikh Faisal Riza yang memberikan prolog, serta seluruh pihak yang telah membantu hingga buku ini hadir di tangan pembaca", tulis Iwan.
Menurut Iwan, lebih dari itu, terdapat nilai kemanusiaan yang sangat menyentuh dalam proses penerbitan buku ini. Sebagian hasil penjualan buku akan diberikan kepada penulis, Suhari Hammad Hira Pane, yang saat ini sedang berjuang memulihkan kesehatannya akibat stroke.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia literasi bukan sekadar ruang produksi ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang solidaritas dan kepedulian antarsesama.
Kisah Suhari Pane juga memberikan pelajaran penting bagi generasi muda. Sebuah karya ilmiah tidak pernah kehilangan nilainya selama tetap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Skripsi yang dahulu disusun sebagai syarat memperoleh gelar akademik, kini berubah menjadi buku yang dapat dibaca oleh publik luas dan menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, maupun masyarakat umum.
"Saya berharap buku ini dapat dibaca secara terbuka, kritis, dan objektif. Pembaca tidak harus selalu sepakat dengan seluruh isi buku, tetapi melalui karya ini kita diajak memahami sebuah negara dari sudut pandangnya sendiri, bukan semata-mata melalui narasi yang dibangun pihak lain", urainya.
Di era ketika arus informasi begitu cepat dan opini sering kali mengalahkan fakta, kehadiran karya ilmiah seperti ini menjadi sangat penting. Buku ini mengingatkan kita bahwa memahami politik internasional memerlukan kedalaman analisis, ketelitian membaca sejarah, dan keberanian melihat berbagai perspektif.
"Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku "Iran Pasca Revolusi Islam: Ideologi, Dinamika Politik dan Demokratisasi" karya Suhari Hammad Hira Pane. Semoga buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi dunia akademik Indonesia, memperkaya khazanah kajian hubungan internasional, serta mendorong lahirnya diskusi-diskusi ilmiah yang lebih objektif mengenai Iran, Timur Tengah, Islam, demokrasi, dan dinamika politik global", harapnya.
Semoga karya ini menjadi amal ilmu yang terus mengalir manfaatnya, sekaligus menjadi penyemangat bagi Bung Suhari Pane untuk terus berkarya dan pulih sepenuhnya. Selamat membaca, selamat berdiskusi, dan selamat memperluas cakrawala berpikir melalui buku yang sangat berharga ini.

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190736/buku-bertajuk-iran-pasca-revolusi-islam-karya-suhari-hammad-hira-pane-wakil-bupati-labuhanbatu-periode-2010ndash2015-dirilis/ Pemkab Deli Serdang Terima 2.088 Mahasiswa KKN Unimed Tahun 2026 Tue, 07 Jul 2026 20:00:00 +0700+0700 MATATELINGA,Deli Serdang :Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima sebanyak 2.088 mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026. Penerimaan mahasiswa KKN berlangsung di Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Senin (6/7/2026).
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hanip Fahri, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Medan yang kembali mempercayakan Deli Serdang sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung pada 6 Juli 2026 sampai 15 Agustus.

[adsense]

---

[adsense]

Ribuan mahasiswa tersebut ditempatkan di 51 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 532 mahasiswa, Namo Rambe dan Tanjung Morawa masing-masing 287 mahasiswa, Batang Kuis 246 mahasiswa, Beringin 202 mahasiswa, Pancur Batu 164 mahasiswa, Deli Tua dan Patumbak masing-masing 123 mahasiswa, serta Biru-Biru 122 mahasiswa. Setiap desa akan ditempatkan sekitar 40–41 mahasiswa.
Membacakan sambutan Bupati, Hanip Fahri mengatakan KKN merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Selain menjadi bagian dari proses akademik, KKN juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung menghadapi persoalan masyarakat sekaligus memberikan solusi yang bermanfaat.
"Kehadiran adik-adik mahasiswa menjadi energi baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Kami berharap ilmu, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pembangunan yang sehat, maju, dan berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Karenanya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik diharapkan terus diperkuat.
Kepada para peserta KKN, Ia berpesan agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menghormati adat dan kearifan lokal, serta mengedepankan sikap disiplin, rendah hati, dan semangat melayani.
"Jadilah agen perubahan yang menghadirkan ide dan inovasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan KKN bukan diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.
Turut hadir Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, Tansa Trisna Astono Putri; Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA, Unimed Lasker P Sinaga; Wakil Dekan Bidang Akademik FIP Unimed, Silvia Mariah Handayani; para dosen pembimbing lapangan, camat, kepala desa lokasi KKN, serta tamu undangan lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• Paviliun Simalungun, Promosikan Kopi Ateng Arabica Sigararutang, Kacang Intip dan Permen Jahe Merah

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190731/pemkab-deli-serdang-terima-2088-mahasiswa-kkn-unimed-tahun-2026/ Kasus Tewasnya Balita di RS St.Elisabet, Keluarga Berharap Mediasi Objektif dan Transparan Tue, 07 Jul 2026 19:27:00 +0700+0700 MATATELINGA,Medan: Menindaklanjuti proses penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/B/434/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara, pelapor bersama tim kuasa hukumnya menghadiri undangan mediasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.
Dalam kegiatan tersebut, pelapor didampingi oleh kuasa hukum Marudut Hasiholan Gultom, S.H., M.H. dan Daniel S. Sihotang, S.H. dari Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumut untuk mengikuti proses mediasi sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara yang sedang dilakukan penyidik.

[adsense]

---

[adsense]

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum, penanganan laporan tersebut saat ini berada ditangani tim penyidik yang dipimpin oleh Kompol Muhammad Isral, S.I.K., M.H., bersama AKP Toni Purba, S.H., M.H. serta Penyidik Pembantu Briptu Fajar V. Waruwu.
Kuasa hukum pelapor menyampaikan laporan ini sudah mau berjalan 4 (empat) bulan dan baru ini dibuat agenda mediasi yang diberikan penyidik undangan untuk menghadirkan para pihak dalam forum mediasi. Menurut mereka, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam proses penegakan hukum, selama tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.
"Kami hadir memenuhi undangan penyidik sebagai bentuk itikad baik dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, seluruh proses dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang ada sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ujar tim kuasa hukum.
Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa tujuan utama mereka bukan hanya memperoleh keadilan atas peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga berharap proses ini dapat menjadi momentum evaluasi terhadap pelayanan kesehatan sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Lebih lanjut, kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap fakta, alat bukti, serta kesimpulan hukum kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah diberitakan sejumlah media mengenai laporan dugaan malapraktik yang diajukan keluarga korban ke Polda Sumatera Utara. Saat ini, proses penanganan perkara masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan ataupun penetapan yang menyatakan pihak mana pun bersalah.
Tim kuasa hukum berharap seluruh rangkaian penyelidikan dapat berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel sehingga menghasilkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190734/kasus-tewasnya-balita-di-rs-stelisabet-keluarga-berharap-mediasi-objektif-dan-transparan/ Menuju Tiga Besar Nasional, Deli Serdang Jalani Verifikasi Lapangan Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 Tue, 07 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700 MATATELINGA, Deli Serdang : Kabupaten Deli Serdang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil menembus lima besar nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026.

[adsense]

Capaian tersebut mengantarkan Deli Serdang mengikuti Tahap II penilaian berupa wawancara dan verifikasi lapangan yang dilakukan tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada 6–7 Juli 2026. Tahapan ini menjadi penentu bagi Deli Serdang untuk melangkah ke tiga besar kabupaten terbaik di Indonesia dalam bidang pembangunan daerah.
Verifikasi nasional difokuskan pada program unggulan Demi Pemula Sepeda Bagus (Deli Serdang Mewujudkan Impian Pendidikan Murah dan Berkualitas, Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus). Tim penilai yang dipimpin Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Taufik Hanafi, bersama Dr. Himawan Hariyoga Joyokusumo dan Prof. Gabriel Lele, melakukan pendalaman terhadap kualitas perencanaan, implementasi program, serta dampaknya bagi masyarakat. Sementara itu, Prof. Benedictus Raksaka Mahi turut mengikuti proses verifikasi secara daring.

---

[adsense]

Dalam paparannya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjelaskan bahwa program tersebut lahir sebagai solusi atas masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh layanan pendidikan. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, PKBM, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, dan TP PKK, jumlah anak yang belum terlayani berhasil ditekan dari 718 menjadi 101 orang. Selain itu, sebanyak 617 anak kini telah memperoleh layanan pendidikan dan pendampingan di 23 lembaga yang tersebar di 18 kecamatan, disertai peningkatan signifikan tingkat kemandirian para penerima manfaat.
Keberhasilan program tersebut turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, dan terapi secara gratis, program juga meningkatkan keterampilan orang tua dalam mendampingi anak hingga membuka peluang kerja yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Program ini bahkan telah direplikasi di sejumlah daerah serta mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pengembangan melalui kemitraan dunia usaha serta program CSR.
Dalam sesi dialog, tim penilai juga mendalami berbagai indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah daerah memaparkan keberhasilan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9,13 persen pada 2021 menjadi 7,69 persen pada 2025, sementara angka kemiskinan turun menjadi 3,11 persen atau jauh di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia terus meningkat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,29, didukung pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen dan kontribusi PDRB terbesar kedua di Sumatera Utara.

[adsense]

Baca Juga:

• Panen Bawang di Beringin, Si Pandai Siap Jamin Pasar dan Harga Petani Deli Serdang

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190730/menuju-tiga-besar-nasional-deli-serdang-jalani-verifikasi-lapangan-penghargaan-pembangunan-daerah-2026/ Sidang Korupsi Dana Desa di PN Medan, Kades Akui untuk Kepentingan Pribadi, Kerugian Negara Capai Rp387 Juta Tue, 07 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700 MATATELINGA, Medan :Sejumlah fakta terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024 di Pengadilan Negeri Medan, di gelar di ruang cakra 8,dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa,dipimpin Majelis Hakim Ketua Hendra,Selasa (7/7/2026).
Dalam persidangan Kepala Desa Nazrul Hapis mengakui pernah menggunakan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadinya dan juga mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui keterangan saksi Rafiah, yang tercatat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

[adsense]

---

[adsense]

Di hadapan majelis hakim, Rafiah mengaku tidak pernah turun langsung ke lapangan selama pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2022, 2023, hingga 2024. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah sakit selama kurang lebih dua tahun dan telah mengajukan surat pengunduran diri.
Majelis hakim kemudian menanyakan apakah saksi pernah memastikan pelaksanaan pekerjaan kepada kepala desa. Namun, Rafiah menjawab bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut.
Fakta lain yang menjadi sorotan adalah adanya daftar penerima honor TPK tahun 2024 yang mencantumkan nama dan tanda tangan Rafiah dengan nominal sekitar Rp206 ribu. Meski demikian, Rafiah dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima honor tersebut. Ia juga mengaku sejak sakit sudah tidak mampu membaca dokumen dengan baik.
Rafiah turut mengungkap bahwa dirinya pernah diminta Kepala Desa untuk menandatangani sejumlah dokumen di kantor desa. Saat itu, menurutnya, yang ikut hadir di antaranya adalah para pekerja dan dirinya diminta membubuhkan tanda tangan pada berkas yang telah disiapkan.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa tugas Rafiah di lapangan banyak dibantu oleh Sapudin, yang disebut menangani pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
Sementara itu, terdakwa Nazrul Hapis mengakui pernah menarik dana dari rekening dan menggunakan sebagian Dana Desa untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menyebut bendahara desa menyerahkan uang atas izin sekretaris desa.Terdakwa menjelaskan bahwa pencairan dana tahun 2024 dilakukan melalui transfer dari Bank Sumut ke rekening masing-masing penerima, termasuk rekening TPK. Dalam keterangannya, terdakwa juga mengaku mengambil sekitar 10 persen dari dana yang masuk ke rekening tersebut.
Persidangan juga mengungkap dugaan bahwa sejumlah proyek pembangunan, di antaranya rabat beton di Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, pembayaran kepada sejumlah pekerja disebut belum seluruhnya diselesaikan.
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp387 juta.
Majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada agenda berikutnya untuk mendalami keterangan para saksi dan alat bukti sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.(Erni)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190729/sidang-korupsi-dana-desa-di-pn-medan-kades-akui-untuk-kepentingan-pribadi-kerugian-negara-capai-rp387-juta/ Panen Bawang di Beringin, Si Pandai Siap Jamin Pasar dan Harga Petani Deli Serdang Tue, 07 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700 MATATELINGA,Deli Serdang :Bupati Deli Serdang,dr H Asri Ludin Tambunan meninjau sekaligus mengikuti panen bawang merah bersama Kelompok Tani Jaya Tani di Dusun PW Asri A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Senin (6/7/2026).
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Di antaranya masing-masing satu unit combine harvester, traktor roda empat dan handsprayer elektrik serta benih padi hybrida kepada Gapoktan Mandiri. Satu unit rotavator dan set mesin pompa air kepada Gapoktan Sri Abadi Tani. Kemudian satu ser pompa air kepada Asrintani dan Maju Tani.

[adsense]

---

[adsense]

Panen kali ini dilakukan di lahan seluas tujuh rantai dengan potensi hasil mencapai sekitar 1,3 ton bawang merah. Hasil panen ini pun langsung dibeli Pemerintah Kanipaten melalui BUMD Bhinneka Perkasa Jaya dengan harga Rp24 ribu per kilogram.
Dalam dialog bersama petani, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan hasil panen memiliki kepastian pasar dan harga yang menguntungkan petani.
"Sistem Si Pandai yang sedang kita bangun akan memudahkan pemerintah mengetahui kapan petani panen, siapa yang membeli hasil panennya, hingga dipasarkan ke mana. Dengan begitu, pemerintah dapat membantu menjamin pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian," ujarnya.
Panen bawang merah yang dilakukan hari ini, lanjut Bupati, menjadi bagian dari implementasi awal Si PANDAI atau Sistem Pantau Data Pangan Indonesia. Melalui sistem ini, pemerintah daerah mengintegrasikan data pertanian mulai dari luas tanam, jadwal, hingga waktu panen untuk memperkuat pendampingan dan pengambilan kebijakan di sektor pangan.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi petani di Desa Sidodadi Ramunia yang selama ini mengelola usaha taninya dengan modal mandiri. Namun demikian, ia memahami saat harga hasil panen turun, petani masih kerap bergantung kepada tengkulak.
"Ke depan kondisi seperti ini harus kita benahi. Pemerintah hadir agar petani tidak lagi dirugikan ketika harga jatuh. Kita ingin hasil panen petani memiliki pasar yang jelas dan harga yang layak," tegasnya.
Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Menurutnya, PPL harus aktif menyusun pola dan jadwal tanam agar panen tidak berlangsung bersamaan dalam jumlah besar yang berpotensi menyebabkan anjloknya harga.
"Kalau kebutuhan alat pertanian masih kurang, segera laporkan. PPL harus mengatur pola tanam sehingga produksi tetap terjaga dan petani tidak mengalami kerugian," katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga akan mendukung pembangunan gudang penyimpanan bibit bawang berukuran 5 x 10 meter untuk mendukung pengembangan sentra bawang di Desa Sidodadi Ramunia yang memiliki luas lahan sekitar 75 hektare.
Selain pemenuhan alsintan dan gudang penyimpanan, pemerintah juga akan terus memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung secara bertahap.
"Jalan yang juga menjadi lalu lintas akan kita perbaiki tahun ini. Ada 10 paket pengerjaan infrastruktur di Kecamatan Beringin yang akan dikerjakan tahun ini juga," ucapnya.
Turut hadir Ketua TP PKK Deli Serdang Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, perwakilan BUMD, dan perangkat OPD terkait.

[adsense]

Baca Juga:

• Kontingen Jambore Daerah Sumatera Utara ke XI Dilepas Bupati Asahan

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190728/panen-bawang-di-beringin-si-pandai-siap-jamin-pasar-dan-harga-petani-deli-serdang/