Menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriatna dalam siaran persnya, Rabu (3/6/2026) bahwa penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Baca Juga:

• Kabarnya, Mantan Pangdam I/BB Ditahan Kejaksaan Agung

Menurut Anang Supriatna, program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Lebih lanjut Kapuspenkum menyampaikan bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP.

Baca Juga:

• Vonis Mengejutkan! 4 Terdakwa Korupsi Aset PTPN Divonis Bebas

Kemudian, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up.

Kapuspenkum menegaskan, terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga:

• Kejagung Tahan Kepala BGN

Subsidiair: Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Usut Jaringan Narkoba Phantom KTV, Rekomendasi Penutupan Dilayangkan ke Wali Kota

Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Medan, pada Rabu (3/6/2026).

Piagam penghargaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang.

Baca Juga:

• 8 Kali Berturut Pemko Tebingtinggi Raih OPINI WTP

Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara beserta jajaran yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Sibolga.

"Atas nama Pemerintah Kota Sibolga, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif. Hasil pemeriksaan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," ucap Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Sibolga, Ansyar Afandi Peranginangin, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Sibolga dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan.

"Terima kasih kepada Pemerintah Kota Sibolga yang terus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ungkap Ketua DPRD.

Baca Juga:

• Deli Serdang Raih WTP Kedelapan Berturut-turut

Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI merupakan bentuk pengakuan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga dalam kegiatan tersebut, Plt. Direktur RSUD Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Sibolga, dr. Masdyana Doloksaribu, Sekretaris DPRD Kota Sibolga, Budi Mulia Darma, Inspektur Kota Sibolga, Ade Mahligai Putra Lubis, Kepala Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga, Rosidah Lubis, Plt. Kepala BPKPAD Kota Sibolga, Rahmad Saleh, Kepala Dinas PKPLH Kota Sibolga, Abdul Karim Nasution, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wahyuni, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Sibolga, Romatua Hasonangan Panjaitan, Kepala Bappeda Kota Sibolga, Justin M. Marbun, Plt. Kepala BKD Kota Sibolga, Aulia Dhuhri, serta Plt. Kepala Dinas Perindag Kota Sibolga, Liman Hamonangan Sinaga. (Jas)

Baca Juga:

• PWPM Sembelih Dua Sapi Kurban Bantuan Wali Kota Medan Rico Waas

"Terhadap tersangka Sdr. LHL dilakukan penahanan sejak hari ini Selasa, 2 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana untuk sementara dititip di Lapas Kelas I Malang yang nantinya akan bawa ke Jakarta dan ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur," kata Dapot.

Baca Juga:

• DR Diamankan Polisi Dari Area Pinggir Rel Lingkungan I Kereta Api Marbau

Sedangkan Tersangka Sdr. BAA, Sdr. JB dan Sdr. BH adalah selaku pengurus PT LAT Pemilik Fintech KoinWorks didasarkan analisis yang tidak layak dan mengajukan serta menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp.600 miliar.

Dalam penyidikan perkara ini, lanjut Kasi Penkum, penyidik juga telah melaksanakan, penyitaan diantaranya berupa uang sebesar lebih dari Rp14 miliar dan pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak Bank BRI serta Pihak Nasabah yang melakukan manipulasi pengajuan kredit.

Baca Juga:

• Dari penginapan Losmen, Tiga Pria Menuju Sel Polres Tebingtinggi

MATATELINGA,DENPASAR - Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar menolak upaya banding dalam perkara dugaan penipuan yang melibatkan advokat senior Dr Togar Situmorang, Rabu (3/6/2026).

Majelis hakim bahkan memperberat hukuman menjadi 3 tahun penjara dari sebelumnya 2 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Frida Ariyani. Dalam amar putusan, majelis juga menetapkan penahanan terhadap terdakwa dalam bentuk tahanan kota selama 30 hari, terhitung 3 Juni hingga 2 Juli 2026.

Baca Juga:

• Ketika Surat Kuasa Berubah Jadi Jerat Pidana, Putusan Togar Situmorang Dipersoalkan

"Menetapkan, memerintahkan melakukan penahanan atas nama terdakwa Togar Situmorang alias Togar Situmorang dalam tahanan kota paling lama 30 hari," demikian bunyi amar putusan.

Praktisi hukum Minola Sebayang mengaku prihatin atas persoalan hukum rekannya Togar Situmorang terkait putusan di tingkat pertama dan banding Pengadilan Tinggi Denpasar yang dinilai kontroversi.

"Yang pasti saya prihatin di mana ada rekan advokat yang dalam menjalankan tugasnya mendapatkan proses hukum, seperti seolah-olah ada kriminalisasi," ujar Minola yang dihubungi via seluler.

Ia mengaku telah mendapatkan informasi dari Togar terkait hal ini. Di mana persoalan hukum yang dihadapi rekannya tersebut awalnya dari honorarium dengan kliennya.

Baca Juga:

• Tiga WNA diduga Terlibat Prostitusi Daring, Imigrasi Denpasar Bertindak

"Honorarium ini kan sifatnya keperdataan. Kan begitu. Advokat juga tidak pernah menjanjikan bahwa perkara yang dipegangnya itu akan menang. Bahwa satu perkara ada resiko menang dan resiko kalah," katanya.

Minola menekankan bahwa setiap perkara yang dihadapi bisa digugat oleh klien jika kalah lalu dibilang penipuan, ini bisa mengancam profesi advokat secara keseluruhan.

"Kalau misalnya setiap perkara yang tidak bisa kita menangkan, lalu digugat oleh klien dibilang penipuan. Bahaya lah kita. Kalau sudah inkrah, kan bisa jadi yurisprudensi," katanya.

Padahal keduanya terikat dalam perjanjian hak kuasa, dimana telah terjadi kesepakatan untuk memberikan wewenang kepada Togar Situmorang atas nama si pemberi kuasa. Total ada 21 hak kuasa diterima Togar.

Baca Juga:

• Khotib: Bali Inikan Sebagai Ikon Sebenarnya Moderasi Beragama, Sudah Berjalan Berabad Abad

"Harusnya masuk ranah etik dulu. Kalau memang misalnya kita melihat dari proses awal itu ada sesuatu yang advokat ini tidak seharusnya melakukan hal seperti itu," katanya.

"Artinya kan ada masalah di dalamnya. Sama seperti halnya di profesi dokter di IDI, kan ada pernyataan atau rekomendasi dulu kalau ada tindakan malpraktik," tambah Minola.

Nah, Minola mengatakan persoalan konflik antara advokat dan kliennya harusnya ditelaah dulu dalam ranah etik untuk mengetahui apakah ada pelanggaran etik atau tindak kejahatan.

Togar Tempuh Upaya Kasasi ke MA

Baca Juga:

• Masa Penahanan Genap 200 Hari, Kuasa Hukum: Leonardi Wajib Dikeluarkan dari Tahanan

"Karena ini belum inkracht, belum berkekuatan hukum tetap, jadi belum bisa dieksekusi," tegas Rinto di hadapan majelis usai sidang.

Ia juga menambahkan bahwa langkah hukum lanjutan berupa kasasi akan segera ditempuh.

Baca Juga:

• Agen ICE Secara Keliru Menahan Seorang Siswa Magang SMA di luar Pengadilan Tinggi

"Putusan ini memang kami ajukan kasasi karena semua yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan permohonan kami yang telah diajukan secara resmi untuk menghadirkan tiga saksi mahkota yang harusnya dihadirkan jaksa penuntut umum tidak bisa dihadirkan sehingga itu tidak bisa divalidasi dan kita mohon untuk diperiksa ulang di hakim PT, namun ketua majelis hakim dan hakim PT tidak melakukan pemeriksaan ulang kembali. Jadi bagaimana ada satu keyakinan untuk mendapatkan kebenaran materil," ujarnya.

Usai persidangan, tim kuasa hukum menyampaikan keberatan keras terhadap putusan PT Denpasar. Mereka menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan secara utuh permohonan pembelaan, termasuk saksi yang meringankan.

"Permohonan kami untuk meminta saksi-saksi yang meringankan tidak diperiksa ulang. Ini yang kami sesalkan," kata Rinto Maha.

Ia juga menyebut putusan tersebut sebagai keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Baca Juga:

• Pengadilan Tinggi Vonis Eks Kadis Lindup Humbahas Jadi 3 Tahun Penjara Atas Banding Jaksa

"Ini menyebabkan putusan pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tinggi ini bertentangan dengan prinsip prinsip yang disepakati bersama dalam perumusan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP khususnya pasal 613 KUHP bahwa Hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir bagi pelaksanaan hukum setelah peradilan administrasi dan perdata terlebih terdakwa adalah seorang advokat yang menjalankan kuasanya," ujarnya.

Lebih jauh, tim hukum menilai perkara ini seharusnya ditempatkan dalam ranah etik profesi advokat, bukan langsung diproses secara pidana. Menurut mereka, prinsip ultimum remedium—bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir—tidak diterapkan dalam pertimbangan majelis hakim.

"Kalau merujuk prinsip ultimum remedium yang tertuang pada pasal 613 ayat (3) KUHP seharusnya ini masuk ranah peradilan etik advokat, bukan langsung pidana," tegas Rinto.

Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait imunitas advokat yang menurutnya tidak menjadi pertimbangan dalam putusan. "Advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya, tetapi itu tidak dipertimbangkan," tambahnya.

Baca Juga:

• TNI Bergerak Cepat Evakuasi Korban Banjir di Denpasar, Kodam IX/Udayana Kerahkan Ratusan Prajurit

Tim kuasa hukum juga mengkritik konstruksi perkara yang dinilai mencampuradukkan hubungan kontraktual dengan delik pidana, termasuk nilai honorarium Rp550 juta yang dijadikan bagian pertimbangan. "Ini yang kami nilai sebagai kekeliruan dalam konstruksi perkara," ujarnya.

Dalam pernyataan kerasnya, pihak kuasa hukum menyebut proses dari awal perkara sebagai bentuk ketidaktepatan penanganan hukum. "Dari laporan polisi, penyidikan, P21, penuntutan sampai persidangan, menurut kami ini tidak tepat," kata Rinto.

Tim kuasa hukum pun bersiap mengajukan kasasi. "Putusan ini memang kami lakukan kasasi karena semua yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan permohonan kami untuk meminta," tambah kuasa hukum Togar Situmorang lainnya, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra.

Selain mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pihaknya juga membuka opsi melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim ke Komisi Yudisial. "Kami akan lanjutkan ke Mahkamah Agung dan juga bersurat ke Komisi Yudisial," pungkasnya.

Baca Juga:

• TP PKK Kota Medan Kunjungi Kota Denpasar, Perkuat Hubungan Antar Daerah dan Berbagai Program

Boyamin Saiman Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pun angkat bicara terkait dengan putusan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tidak melakukan penahanan.

"Jika terdakwa ajukan upaya hukum maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap , maka seyogyanya JPU tdk melakukan penahanan dikarenakan putusan Banding atau Kasasi berpotensi Bebas," katanya.

Ia menilai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sangat hormati kemanusiaan, maka jika terdakwa ditahan yang nantinya menempuh upaya banding atau kasasi berpotensi bebas maka tidak ada hal apapun yang bisa gantikan penahanan sebelum inkracht.

"Sisi lain penahanan akan menjadikan rugi dari sisi negara karena harus biayai makanan dan lain-lain saat dalam tahanan. Jadi sebaiknya penahanan menunggu putusan inkracht," katanya.

Baca Juga:

• Netizen Marak Soroti Masalah Turis Onar di Bali, Ketua DPD RI Minta Stakeholder Pariwisata Respon

"Pertanian kita sedang bergerak cepat dari pola konvensional menuju pertanian modern. Ini sebuah kemajuan yang sangat baik dan harus terus didorong," ujar Sadarestuwati dalam program Bincang Tipis-Tipis di kanal Erman Tale Daulay.

Baca Juga:

• Ancaman Siber di Era AI Meningkat, BDO Indonesia Dorong Integrasi AI Governance dan Perlindungan Data

Pada tahap panen, modernisasi juga menghadirkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya panen dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu berminggu-minggu, kini petani dapat memanfaatkan combine harvester yang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan jam.

"Bayangkan jika produksi mencapai jutaan ton. Kalau kehilangan hasil mencapai 10 persen, jumlahnya sangat besar. Dengan penggunaan combine harvester, kehilangan hasil itu bisa ditekan secara signifikan sehingga produksi yang terselamatkan menjadi sangat besar," katanya.

Baca Juga:

• JNE Kecam Aksi Pembegalan Kurir di Bandung, Berikan Apresiasi kepada Ksatria JNE

Selain meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya budidaya, modernisasi pertanian juga membuka jalan bagi regenerasi petani. Kehadiran konsep smart farming membuat sektor pertanian semakin diminati generasi muda karena dapat dikelola dengan dukungan teknologi digital.

"Anak-anak muda sekarang bisa mengelola pertanian melalui gawai. Mereka bisa kuliah, bekerja, bahkan menikmati waktu di kedai kopi sambil tetap memantau lahan pertaniannya. Ini wajah baru pertanian Indonesia yang modern, efisien, dan menarik bagi generasi muda," ujarnya.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Labuhanbatu Dari Fraksi PDIP Kunjungi Korban Kebakaran Lingkungan Bakti Rantauprapat

"Saya salut dan mengacungi jempol kepada KTNA yang mengangkat tema besar transformasi teknologi dan hilirisasi pertanian. Ini menunjukkan bahwa KTNA memahami arah pembangunan pertanian masa depan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga nilai tambah dan kesejahteraan petani," katanya.

Ia mencontohkan komoditas ubi singkong yang selama ini banyak dijual dalam kondisi mentah. Menurutnya, pola tersebut sudah saatnya diubah melalui pengembangan industri pengolahan berbasis desa.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Hadiri Groundbreaking Hilirisasi Perkebunan PTPN IV

Menurut Bu Estu, konsep hilirisasi tidak hanya akan meningkatkan harga jual produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di desa, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat posisi petani dalam rantai pasok pangan nasional.

"Produk-produk pertanian dan UMKM desa harus ditampung dan dikembangkan oleh koperasi. Dengan begitu, hasil pertanian tidak langsung keluar desa dalam bentuk bahan mentah, tetapi terlebih dahulu diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat," katanya.

Baca Juga:

• Cegah Dini El Nino Godzilla Demi Swasembada Berkelanjutan, Bu Estu Turun Langsung Memastikan Kesiapan Petani

"Kalau teknologi mempercepat dan meningkatkan produktivitas, hilirisasi akan melipatgandakan nilai ekonomi hasil pertanian. Ketika keduanya berjalan bersama, petani akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya," pungkasnya.

Baca Juga:

• 256 SISWA SMA/SMK Tebingtinggi Berhasil Lulus SNBP

Ketiganya diduga melakukan intervensi terhadap verifikasi sejumlah Yayasan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Tak hanya mengintervensi, ketiga juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG.
Informasi, Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, pada Rabu (3/6/2026), dikutip.
Dadan, Lodewyk, dan Sony dikawal ketat oleh anggota TNI dan penyidik Kejagung. Ketiganya di bawa dengan menggunakan mobil tahanan yang berbeda.
Lalu siapa Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung?
Lodewyk merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985 dari kecabangan infanteri. Selama berkarier di militer, ia dikenal sebagai perwira yang banyak mengemban jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat hingga Markas Besar TNI.
Pria kelahiran 27 September 1960 itu berasal dari Paslaten, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sebelum memasuki masa purnatugas pada 2018 dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Lodewyk terakhir menjabat sebagai Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.
Karier militernya terbilang panjang. Ia pernah dipercaya sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 203/Arya Kemuning, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0505/Jakarta Timur, hingga menjabat Komandan Resor Militer (Danrem) 142/Tatag.
Lodewyk juga sempat menduduki sejumlah posisi penting, seperti Inspektur Kostrad, Kepala Staf Kodam VI/Mulawarman, Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1/Kostrad, serta Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan pada periode 2015–2017.
Puncak kariernya di lingkungan TNI ditandai dengan penunjukannya sebagai Asisten Operasi Panglima TNI pada 2017 sebelum akhirnya memasuki masa pensiun.

Baca Juga:

• Kejagung Tahan Kepala BGN

Baca Juga:

• Rico Waas Puji Film 'Samudera' Karya Anak Medan