Saat menerima rombongan MCP Labuhanbatu, dipimpin ketua Muhammad Syahbani, Julius bercerita, dia menjadi korban kecelakaan lalulintas, antara salahsatu bus penumpang umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan mobil pickup.

Baca Juga:

• Perang Total Narkoba hingga Kesiapsiagaan Bencana, Ini Isi Commander Wish Kapolres Simalungun untuk 17 Kapolsek

"Badan saya ditimpa bangku, yang terlepas pisusinya dan juga ada seorang penumpang. Akibatnya, akibatnya, bagian atas paha saya patah. Sehingga saya sulit berjalan", jelasnya
Selanjutnya, ujar Julius, pinggangnya dioperasi dan psang pen. Sehingga, meski sudah berlalu lebih dari dua bulan, kondisi saya masih tetap berbaring ditempat tidur. Karena bagian pinggang saya, diberi pen sebagai penyangga.

Baca Juga:

• Perang Total Narkoba hingga Kesiapsiagaan Bencana, Ini Isi Commander Wish Kapolres Simalungun untuk 17 Kapolsek

Baca Juga:

• Perang Total Narkoba hingga Kesiapsiagaan Bencana, Ini Isi Commander Wish Kapolres Simalungun untuk 17 Kapolsek

Diketahui Pasal 304 KUHD menyatakan: "Polis itu memuat: 1. Hari pengadaan pertanggungan itu; 2. Nama tertanggung; 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir; 5. Jumlah uang yang dipertanggungkan; 6. Premi pertanggungannya."

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harapkan Pendawa Indonesia Perkuat UMKM dan Pembangunan Sumut

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
"Polis itu memuat: 1. Hari pengadaan pertanggungan itu; 2. Nama tertanggung; 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir; 5. Jumlah uang yang dipertanggungkan; 6. Premi pertanggungannya; 7. Syarat klaim yang disepakati sejak awal," ujar Suhartoyo.

Lebih lanjut Julianus Halawa, menyatakan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi maka ini merupakan kemenangan bagi seluruh warga negara Indonesia khusus untuk mereka para Pemegang Polis Asuransi dan/atau Penerima Manfaat /Tertanggung.

Baca Juga:

• Rico Waas Bersama Pangdam I/BB dan Wagubsu Lepas 20.000 Peserta Fun Run 5K

Dalam argumen hukumnya, Pemohon menegaskan polis merupakan perjanjian pokok. Karena itu, kriteria dan syarat klaim tidak boleh disusulkan atau diubah secara sepihak oleh perusahaan asuransi di kemudian hari tanpa persetujuan nasabah.

Baca Juga:

• Pemko Siantar dan Kemenkum Sumut Rapat Harmonisasi Ranperwa Pedoman Penanggulangan Bencana

Pemeriksaan tersebut mencakup upaya rumah sakit dalam mewujudkan tata kelola yang efektif guna mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan untuk tahun anggaran 2025 hingga semester I 2026.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI

Dari lingkungan Dinas Kesehatan, tiga pejabat yang diminta hadir adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, serta Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya RSUD dalam Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Efektif untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari BPK maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengenai hasil pemeriksaan maupun temuan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Lepas Ribuan Peserta Fun Run 5K HUT ke-81 TNI, Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat

Pemeriksaan orang nomor satu di DPRD Sumut itu diduga terkait kasus tersangka Dhody Thahir, anggota DPRDSU dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Erni Aryanti Sitorus tiba di gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan mobil Alphard hitam nomor polisi BK.1946 J, mengenakan kemeja lengan panjang corak bunga-bunga warna biru dipadu celana panjang warna hitam dan hijab terang.

Erni Aryanti Sitorus yang coba ditanya wartawan buru-buru masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di teras gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Disebut-sebut Ketua DPRDSU itu sengaja memberikan penugasan kepada Dhody Thahir ke luar kota walau dirinya tahu ada panggilan penyidik Polda Sumut. Sehingga Dhody Thahir dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya, Dhody Thahir, anggota DPRDSU fraksi Golkar dijemput paksa penyidik pada Rabu (16/9/2026) setelah dua kali tidak memenuhi panggilan.
Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9/2026).
Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 21 Agustus 2026.

Diketahui, H Dhody Thahir, SE warga Komplekw Bumi Asri Blok C, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Baca Juga:

• Hadi Suhendra : Disdikbud Kota Medan Diminta Wajibkan Siswa Gunakan Masker

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah harus berjalan dengan memastikan keamanan makanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan program.

Baca Juga:

• Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM, Paul Baja Siahaan meminta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman yang telah diamankan segera disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai. Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

"Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang. Program MBG ini bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sekunder," tegas Paul.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

Sutrisno mengatakan pemerintah juga perlu memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka serta langkah penanganan yang dilakukan. Penanganan terhadap korban, kata dia, harus menjadi prioritas sebelum pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel disampaikan secara terbuka setelah keluar. Menurutnya, kepastian mengenai penyebab kejadian diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi.

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan Sebut Pengiriman Korban Keracunan MBG Karo ke Jakarta Tak Punya Urgensi Medis

"Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dameria.

"Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi," pungkas Partogi.

Baca Juga:

• Siswa SMP Swasta Ahmad Dahlan Aekkanopan Diduga Keracunan MBG

Informasi mulanya diperoleh Waspada melalui Kepsek SDN 163094, Elisa Lubis, S.Pd melalui telepon seluler sekitar pukul 20:30, dengan isi percakapan sebagai berikut.
"Pak Tian boleh kami minta tolong beritakan, kami 5 kepsek yang tak mau menyerahkan dana proyek revitalisasi ke vendor yang diduga rekanan Wali Kota Tebingtinggi, tadi sore dicopot",ujar Elisa Lubis, S.Pd.

Baca Juga:

• 5.043 KPM Bansos Di Labuhanbatu Diduga Terindikasi Judol, Ini Penjelasan Kadis Sosial

"Waktu itu saya ada dipanggil, saya diarahkan ke salah satu vendor, namun dengan tegas saya menolak karena saya mengikuti aturan yang secara jelas tertulis bahwa dana revitalisasi ini harus dilaksanakan langsung oleh Kepala Sekolah dalam bentuk swakelola,"ungkapnya.

Baca Juga:

• 5.043 KPM Bansos Di Labuhanbatu Diduga Terindikasi Judol, Ini Penjelasan Kadis Sosial

Salah seorang kepsek lainnya, Novi Rambe, S.Pd, M.Pd mengaku diintervensi oleh Kadisdik, Denni Saragih, SE, dan Kabid Dikdas, Hendri Karo-karo karena tak mau menyerahkan dana revitalisasi tersebut ke vendor yang sudah diarahkan.

Sementara itu, Tety Suryani, S.Pd mengaku bigung dengan pencopotan dirinya dan 4 orang kepsek lainnya yang diketahuinya sore tadi melalui salah seorang ASN Pemko Tebingtinggi.
"Sore tadi aku dikabari bahwa aku diganti, tapi aku bingung karena tak dapat undangan, dan saat ku cari tahu aku pindah kemana dan jadi apa juga tidak ada yang tahu,"kata Tety.

Baca Juga:

• 5.043 KPM Bansos Di Labuhanbatu Diduga Terindikasi Judol, Ini Penjelasan Kadis Sosial

Tambahnya, Tety merasa bingung terkait pertanggungjawaban anggaran dana revitalisasi yang telah ia jalankan hingga 70 persen.

"Kami yang berangkat ke jakara mendapatkan anggaran 7 kepala sekolah, tapi yang dicopot hanya 5, hal itu terjadi karena 2 orang lagi mau nurut,"ucap Tety dengan nada emosi.
Diakhir, seluruh kepsek yang hadir melakukan siaran pers dengan Waspada di SDN 163094 Jalan Gunung Leuser, Kel Tanjung Marulak, Kec Rambutan, Kota Tebingtinggi mengatakn akan menempuh jalur hukum atau jalur apapun untuk melawan Wali Kota Tebingtinggi dan Kadisdik Kota Tebingtinggi yang dzolim.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Berikut rincian anggaran dana revitalisasi kelima kepsek yang dicopot Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, SE, karena diduga tak ikut gerbong.

Saat dikonfirmasimelalui telepon seluler terkait tudingan vendor titipan Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, yang ditolak kepala sekolah (Kepsek) menjadi alasan utama pencopotan, Wali Kota Tebingtinggi, mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.
"Tidak benar itu, kita melakukan pergantian memang karena mau melakukan penyegaran. Kepsek yang diganti itu sudah terlalu lama menjabat,"kata H Iman Irdian Saragih.

Baca Juga:

• Maling Sekolah SMAN 20 Belawan Dibekuk

Jelasnya, pergantian sudah sesuai aturan karena menurut peraturan pemerintah (PP) no 11 tahun 2017 mengenai manajemen aparatur sipil negara (ASN).
"Tolong sampaikan sama kepsek-kepsek itu, jangan egois harus legowo, namanya regenerasi itu biasa, bayangkan lah mereka ada yang sudah 6 tahun, ada yang 8 tahun, jadi intinya mereka harus legowo,"jelas Dian Saragih.

Empat hal tersebut diantaranya terkait potensi peningkatan PAD harus memeprtimbangkan kemampuan warga, pengelaan aset daerah, kajian pemerintan dalam penerapa Perda dan pengawasan retribusi persampahan dan parkir tepi jalan umum.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

"Dalam naskah akademik disebutkan bahwa evaluasi kebijakan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah penyesuaian Undang-Undang HKPD berhasil mendorong penambahan sumber PAD pada beberapa sektor pajak dan retribusi daerah," ujarnya.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi, sehingga kebijakan yang diambil tidak memberikan beban berlebihan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Fraksi PKS turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Medan.
Menurut Fraksi PKS, aset daerah merupakan salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan PAD.

Fraksi PKS selanjutnya mempertanyakan kajian Pemerintah Kota Medan terkait penerapan perubahan Perda tersebut terhadap kondisi perekonomian masyarakat.
Evaluasi secara berkala dinilai penting dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

"Pengawasan yang efektif diperlukan agar penerimaan retribusi dapat dikelola secara tertib dan transparan serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, " katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKS mendorong agar pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke depan semakin modern, tertib dan akuntabel melalui penguatan sistem administrasi serta digitalisasi pemungutan.

Baca Juga:

• Melalui MoU dan PKS, Pemkab Simalungun dan Pengadilan Agama Jalin Sinergi Layanan Publik

Ketua Umum Rambore Dr. (Cand) Muntara Rambe dalam siaran persnya disampaikan bahwa pembentukan pengurus Rambore Paluta dihadiri perwakilan dari 12 Kecamatan yang ada di Paluta. Yaitu Kecamatan Simagambat, Ujung Batu, Halongonan, Halongonan Timur, Dolok Sipiongot, Dolok Sigoppulon, Padang Bolak Tenggara, Padang Bolak Julu, Batang Onang, Ulu Sihapas, Portibi dan Padang Bolak.

Baca Juga:

• Rumah Makan Rambe Family, Tempat Bersantap Sambil Diskusi Tentang Kampung Halaman

Pembentukan Rambore Paluta, kata Muntara Rambe akan mempererat tali silaturahmi dan memudahkan para perantau, khususnya Pomparan Baginda Raja Sojuangon Rambe Boru Bere (Rambore) bisa saling menguatkan, saling tolong menolong dan membangkitkan semangat 'Marsipature Margana Be' ( MARGABE ) atau membangun kampung masing-masing yang dimulai dari diri sendiri, dari marga Rambe yang nantinya akan menjadi contoh bagi marga lain.

Baca Juga:

• Mata Air Sosial Hamsir Siregar RCM: Mengalir dari Ketulusan, Bermuara pada Persaudaraan

Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi awak media pada hari Senin, 21 September 2026, sekira pukul 14.06 WIB.

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan Bekuk Pelaku Curas

"Penyampaian Commander Wish ini dihadiri langsung oleh Bapak Kapolres beserta Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, seluruh Kabag, para Kasat, para Kasi, jajaran Kanit fungsi Sat Reskrim, Sat Narkoba, dan Sat Intelkam, serta diikuti oleh 17 Kapolsek jajaran Polres Simalungun," ucap Kasi Humas.
Menurutnya, penyampaian Commander Wish tersebut merupakan bentuk penyelarasan program kerja Polres Simalungun dengan arahan dan kebijakan Kapolda Sumatera Utara, sehingga setiap langkah yang diambil di tingkat Polres tetap sejalan dengan visi besar Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan Bekuk Pelaku Curas

Ia memaparkan, dalam kesempatan tersebut Kapolres Simalungun menegaskan visi kepemimpinannya, yakni mewujudkan Polres Simalungun yang presisi, proaktif, dan berkeadilan, mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman, serta menghadapi dinamika agraria di Kabupaten Simalungun.

SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), merupakan aplikasi nasional yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos), untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Katanya, data tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, dan masih dalam proses verifikasi serta validasi.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Kemudian, Panai Hulu 590 KPM (11,70 persen), Bilah Hilir 572 KPM (11,34 persen), Bilah Hulu 432 KPM (8,57 persen), Pangkatan 259 KPM (5,14 persen) dan Bilah Barat 132 KPM (2,62 persen).
"Dari total 5.043 data KPM Bansos terindikasi judol tersebut, tercatat sebanyak 500 KPM diantaranya, telah melakukan sanggahan, sementara sisanya, masih dalam tahap verifikasi", ujar Syahrizal kepada media online https://matatelinga.com.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Terkait dengan temuan ini, Syahrizal mengimbau masyarakat, agar tidak terburu-buru menyimpulkan, munculnya nama atau data KPM dalam daftar prelist terindikasi judi online tersebut, tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan perjudian online.
Menurutnya, status tersebut masih memerlukan verifikasi, validasi dan tindak lanjut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kampanye mewujudkan Keluarga Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu Bebas dari Judi Online, serta mengajak masyarakat menjauhi aktivitas perjudian online yang dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa