Soal Kompensasi Blackout di Medan, DPRD: Jangan Ada Diskriminasi dengan Pulau Jawa!

putra — Mon, 22 Jun 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak PT PLN (Persero) untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat. Desakan ini menyusul peristiwa pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Kota Medan beberapa waktu lalu.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan bersama manajemen PLN UP3 Medan pada Senin (22/6/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga SE didampingi anggota komisi diantaranya Hj Sri Rezeki, Godfried Lubis, dr Dimas Sofani Lubis, Agus Setyawan dan Eko Afrianta Sitepu.

[adsense]

David menegaskan bahwa aturan mengenai ganti rugi pelanggan sudah jelas. Hal tersebut diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan pembaruan dari Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
Berdasarkan aturan itu, pelanggan berhak mendapatkan pengurangan tagihan listrik. Syaratnya, jika durasi pemadaman melebihi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan.
"Kami meminta kejelasan dari PLN mengenai kompensasi untuk masyarakat. Sebagai wakil rakyat, kami menerima banyak keluhan. Ada pengusaha ayam yang semua dagangannya busuk, kulkas warga rusak, hingga ikan koi seharga jutaan rupiah mati. Bahkan, ada juga korban jiwa," ujar David.Anggota Komisi III lainnya, Godfried Lubis, juga meminta PLN untuk tidak bersikap diskriminatif. Ia membandingkan penanganan blackout di wilayah Jawa yang dinilai lebih cepat dalam memberikan ganti rugi.
"Di Jawa, begitu ada pemadaman, kompensasi langsung cair. Kenapa di sini belum ada? Jangan ada diskriminasi," tegas Godfried.
Soroti Efek Domino dan Kinerja Humas
Selain masalah kompensasi, Godfried mengkritik PLN yang dinilai belum memanfaatkan teknologi komputasi modern untuk mengendalikan pemadaman dari jarak jauh.
Menurutnya, pemadaman ini membawa efek domino yang luas, termasuk macetnya pasokan air bersih dari Perumda Tirtanadi.Ia juga mengkritik keras kinerja Humas PLN yang dinilai memberikan informasi simpang siur dan tidak akurat kepada publik.
"Informasi dari Humas tidak jelas.Katanya padam 5 jam, nyatanya sampai 10 jam. Harusnya Humas PLN direvisi. Jalankan tugas dengan benar dan berikan solusi atau saran kepada masyarakat saat ada gangguan," tambah Godfried.
>> Dampak Cuaca Ekstrem
Merespons kritik tersebut, Manajer PLN UP3 Medan, Hariadi Pulungan, menjelaskan bahwa blackout terjadi akibat cuaca ekstrem. Cuaca buruk tersebut merusak dan memutus jalur utama transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV ruas Muara Bungo – Sungai Rumbai di Jambi.
Hariadi memaparkan, sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung lewat Tol Listrik Trans-Sumatera 275 kV dari Aceh hingga Lampung. Sistem ini dibagi menjadi tiga wilayah: Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng), dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).
Saat kejadian, wilayah Sumbagut sedang mengalami defisit daya sebesar 63 MW. Hal ini terjadi karena beban puncak mencapai 2.878 MW, sedangkan pasokan dari pembangkit hanya 2.815 MW."Urat nadi pasokan listrik kita terputus di Jambi karena cuaca ekstrem. Akibatnya, pembangkit di wilayah kita tidak mampu menahan beban dan terjadilah pemadaman massal," urai Hariadi.Terkait kepastian kompensasi, Hariadi mengaku pihak daerah belum bisa mengambil keputusan sendiri. PLN UP3 Medan saat ini masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian ESDM dan PLN Pusat. Namun, ia memastikan bahwa proses pendataan warga yang terdampak sudah mulai dilakukan.
"Kami di sini adalah operator dan hanya menjalankan tugas. Ketentuan dan formula hitungan kompensasi sepenuhnya diatur oleh pusat," jawab Hariadi.Di akhir rapat, sejumlah anggota Komisi III meminta PLN untuk memberikan kelonggaran biaya rekening listrik bagi rumah ibadah. Mereka juga mengusulkan agar PLN menyediakan bantuan genset darurat di tempat-tempat ibadah tersebut.

Semangat Baru Mengawal Gerbang Indonesia di NTT, Saroha Manullang resmi dilantik jadi Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT

putra — Mon, 22 Jun 2026 20:48:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta : Momentum penting dalam perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi kembali terukir melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung khidmat di Aula Jusuf Adiwinata Lantai 1 Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, 13 Pimpinan Tinggi Pratama dilantik untuk mengemban tugas dan fungsi keimigrasian di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah pergantian kepemimpinan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko dalam kesempatan itu melantik Saroha Manullang menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT. Hendarsam Marantoko dalam kesempatan itu menyampaikan pelantikan ini menjadi penyegaran secara berkala dan berharap semua pejabat yang dilantik akan amanah serta bisa merespons, merebut kembali kepercayaan publik.

[adsense]

Momentum ini menjadi salah satu perjalanan penguatan dan pengawasan keimigrasian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara. Saroha Manullang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi NTT. "Pergantian kepemimpinan bukan hanya tentang estafet jabatan, tetapi tentang melanjutkan pengabdian, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat dengan masyarakat serta semakin kokoh menjaga kedaulatan negara di bagian timur Indonesia. Dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak agar Imigrasi NTT dapat terus berkarya, berbakti dan berdampak kepada masyarakat NTT", ujar Saroha.
Pergantian kepemimpinan bukan sekadar seremonial administratif, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pergantian pucuk pimpinan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap amanah jabatan merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab. Semangat pengabdian yang diwariskan oleh pemimpin sebelumnya akan menjadi fondasi kuat bagi langkah-langkah strategis ke depan.
Dengan kepemimpinan yang baru, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur optimis dapat terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Arvin Gumilang yang sebelumnya menjabat Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT juga dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat.

Satroni Parkiran JNT, Kawanan Curanmor Sikat Motor Ester

putra — Mon, 22 Jun 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Marelan : Aksi curanmor mengganas di Marelan. Kali ini pelaku menyatroni parkiran kantor ekspedisi JNT di Jalan Platina Raya. Dari TKP, mereka berhasil menggasak motor milik Ester Hasibuan (26).

[adsense]

Kepada awak awak media, orban mengatakan bahwa kejadian bermula pada saat ia bekerja. Mendadak ada teriakan dari rekan kerjanya, menjerit-jerit maling, pada Jumat malam 19 Juni lalu sekira pukn19.00 WIB.
Mendengar teriakan itu, korban langsung keluar dan mendapati sepeda motornya telah hilang.Ia pun mencoba melihat rekaman CCTV ternyata pelaku terlihat jelas mengambil sepeda motor miliknya.
" Kedua pelaku bersepeda motor berhenti di depan kantor, lalu salah satu turun dari boncengan mengenakan baju putih dan topi hitam. Pelaku langsung merusak kunci kontak dan langsung membawa lari sepeda motor ku," ucap Eater.
Katanya lagi, pascai sepeda motor Honda Beat BK 5563AMU miliknya hilang , korban terpaksa menumpang sepeda motor temanya untuk pulang ke daerah Hamparan Perak.
" Sudah banyak korban pencurian di wilayah hukum Polres Belawan ini Bang, tolong lah pihak kepolisian Belawan ini untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya," pungkas korban.

[adsense]

Baca Juga:

Saat Patroli,Polres Pematangsiantar Amankan Tiga Sepedamotor Knalpot Brong

Antrean Truk Mengular di SPBU Amplas, Sri Rezeki : Itu Sudah Berdampak ke Perekonomian

putra — Mon, 22 Jun 2026 19:38:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Medan mulai berdampak serius pada sektor ekonomi. Antrean panjang kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, memicu kemacetan parah yang melumpuhkan aktivitas distribusi logistik dan usaha masyarakat sekitar.
Masalah ini menjadi perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hj Sri Rezeki. Politisi PKS tersebut mengaku kerap terjebak kemacetan di kawasan itu dalam beberapa hari terakhir.

[adsense]

"Antrean truk logistik dan angkutan umum yang meluber ke bahu jalan ini sangat mengganggu arus transportasi umum serta roda perekonomian masyarakat. Truk bertonase besar mengantre sampai memakan badan jalan, ini yang membuat masalah besar," ujar Sri Rezeki, Senin (22/6/2026).
Ditengarai kelangkaan solar di SPBU ini juga dipicu oleh berkurangnya pasokan atau keterlambatan pengiriman dari pihak penyalur. Selain itu, lonjakan permintaan juga terjadi akibat adanya disparitas harga setelah kenaikan harga Pertamax, yang membuat banyak pengendara beralih ke produk subsidi seperti Pertalite dan Solar. Fenomena panic buying turut memperburuk penumpukan antrean.
"Dampak dari kemacetan ini mengganggu sektor ekonomi. Ada pengiriman barang yang terhambat, ada pekerja atau pebisnis yang terjebak kemacetan sehingga menurunkan produktivitas, biaya operasional juga membengkak," tukas dewan Komisi III ini.
Lebih lanjut, Sri Rezeki mendesak PT Pertamina untuk segera mengevaluasi jalur distribusi dan menambah jaminan pasokan BBM bersubsidi. Legislator Dapil IV ini juga meminta pengelola SPBU lebih disiplin menerapkan sistem pelayanan digital seperti QR Code serta memperpanjang jam layanan guna mengurai penumpukan kendaraan.
"Kita meminta agar masalah ini segera diatasi, jangan dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.
Warga dan pengguna jalan setempat turut berharap pengawasan ketat segera dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.

Baru Jadi Dirut PLN Lagi, Darmawan Prasodjo Langsung Bohongi Rakyat Soal Kebutuhan Batubara PLTU

putra — Mon, 22 Jun 2026 19:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta :Baru sehari terpilih kembali jadi Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo langsung menjalankan skema pembohongan publik terkait krisis batubara yang menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa saat ini
Lewat video yang dirilis oleh PLN pada Sabtu (20/6/2026), Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan alokasi batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal).
Dengan pasokan batubara tersebut, Darmawan menegaskan PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa kembali berjalan lancar.

[adsense]

"Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin mohon maaf karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini," ungkap Darmawan.
Dikatakannya, PLN mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batubara, terutama untuk medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari Pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra kami," imbuh Darmawan.
Darmawan menyebut PLN berkoordinasi secara intens dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sehingga proses penandatangan bisa berjalan dengan cepat. "Saat ini, proses penyaluran medium range coal mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer (IPP)," ungkap Darmawan.
Di Jawa bagian barat, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu. Di Jawa bagian timur, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Selain itu, Darmawan menyampaikan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa. Tanpa merinci dua PLTU yang dimaksud, Darmawan menyebut PLTU tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh swasta alias IPP. Dua PLTU besar tersebut mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
"Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," tandas Darmawan.
Pernyataan Darmawan Prasodjo itu langsung diprotes Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.
"Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang medium rank coal yg gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai low rank coal karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal," kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Seperti diketahui, di tengah protes masyarakat terhadap buruknya pelayanan PT PLN (Persero) terkait sistem kelistrikan di tanah air, publik tiba-tiba terhenyak ketika Darmawan Prasodjo kembali terpilih menjadi Dirut PLN lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor BP BUMN pada Kamis malam (18/6/2026).
*Darmo Sakti atau Terpilih Karena Transaksi*
Kata Yudhis, sebetulnya masalah di PLN ini sangat complicated. Karena faktanya, bila reserve margin dipenuhi PLB sesuai aturan kelistrikan, gak perlu ada pemadaman.
"Memang licin darmo ini. Ironisnya, dia malah bangun narasi seolah ESDM cq Dirjen Minerba yang salah atas situasi ini. Bahkan dia malah minta dirjen minerba diganti. Kacaukan. Dan memang pemegang saham PLN ini entah bodoh atau bego, kok dipilih lagi penipu itu. Apa karena masih bisa ngasih keuntungan ke lingkaran RI1?. Parah memang," pungkasnya.
Sementara itu, proses RUPS PLN yang terkesan sembunyi-sembunyi itu langsung memicu berbagai protes, terlebih terjadi di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatera dan Pulau Jawa.
Bahkan selama era Darmawan Prasodjo, pemadaman listrik bergilir hingga blackout di Sumatera dan Jawa, seolah menjadi masalah klasik yang terus berulang.
Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan terjadinya blackout (padam listrik total) berulangkali di sejumlah wilayah tanah air selama mantan Deputi I KSP era Presiden Jokowi itu memimpin perusahaan setrum nasional tersebut hingga membuat banyak aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh dan merugi dalam jumlah besar.
Menurut Yudhis, langkah pemerintah yang memilih mempertahankan Darmawan Prasodjo dan kroninya seperti Yusuf Didi Setiarto, Suroso Isnandar dan Arsyadani G Akmalaputri, jelas sangat menyakiti hati rakyat.
"Dan tentunya sangat aneh, orang-orang yang jelas-jelas tidak mampu menjaga marwah pemerintahan Prabowo dalam memberikan pelayanan kelistrikan untuk seluruh rakyat Indonesia, masih terus dipertahankan," tudingnya.
Apalagi, sambungnya, sejauh ini, tidak ada langkah taktis yang dilakukan Darmawan Prasodjo dalam mengatasi situasi tersebut, selain menyampaikan permohonan maaf.
Yudhistira juga kembali menegaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa masa kelam PLN dimulai sejak pemerintahan Jokowi memutuskan Darmawan Prasodjo duduk sebagai Dirut PLN.
"Berulang kali sudah saya sampaikan, apa yang sudah diperbuat Darmo (panggilan Darmawan Prasodjo-red) selama lebih dari 5 tahun menjabat Dirut. Semua hanya pencitraan lewat penghargaan yang dibeli dan juga untuk memperkaya diri sendiri. Sudah jadi rahasia umumkan bagaimana lonjakan kekayaan ini orang selama jadi Dirut," beber Yudhis.
Belum lagi mengenai manuver Darmawan Prasodjo yang merusak meritokrasi lewat jalur profesional hire (prohire) yang memasukkan kroni dan koleganya ke dalam PLN dan langsung diberi jabatan empuk, sedangkan pegawai internal yang meniti karir dari bawah dan tidak masuk dalam lingkarannya, karirnya dihambat.
"Kerusakan-kerusakan ini di tubuh PLN ini menjadi bagian dari kebobrokan era Darmo. Tapi kok pemerintah seperti buta dan tuli, tidak mau peduli dengan hal ini. Padahal jelas PLN merupakan perusahaan monopoli yang mengatur denyut nadi perekonomian, penopang perekonomian dan kebutuhan primer paling dibutuhkan masyarakat. Harusnya orang-orang yang memahami bisnis ini ditempatkan sebagai Dirut dan jajarak Direksi, bukan orang yang mencari kekayaan dan memanfaatkan jabatan," sebutnya.
*Pemadaman Listrik Meluas*
Lebih jauh Yudhistira menyampaikankan, bahwa pihaknya baru menerima Tim Investigasi Re-LUN bahwa pemadaman listrik bergilir saat ini meluas hingga ke Kalimantan.
"Barusan kami terima laporan bahwa saat ini pemadaman listrik juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya Indonesia Gelap itu mendekati kenyataan dan ini fatal bagi pemerintahan Prabowo. Harus segera diambil langkah tegas dengan mencopot Darmawan Prasodjo dan mengantinya dengan orang yang tepat," ucapnya.
Tidak itu saja Yudhistira juga terus mendesak aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata atas permasalahan yang terjadi saat ini akibat pemadaman listrik bergilir.
"Pasti ada pidana dibalik kasus ini. Bukan hanya korupsi yang harus diselidiki, tapi ini juga bagian dari kejahatan kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Presiden harusnya juga tegas menyikapi masalah yang sudah memicu keresahan masyarakat luas ini," pungkasnya.

Pemko Sibolga Sambut Mahasiswa KKN-PPM UGM: Dukung Penguatan Pemberdayaan Masyarakat

jason — Mon, 22 Jun 2026 18:26:00 +0700+0700

MATATELINGA - Sibolga: Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menyambut kedatangan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) peserta Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), yang berlangsung di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (22/6/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Sekda Kota Sibolga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program KKN-PPM di Kota Sibolga serta mengucapkan selamat datang kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan seluruh mahasiswa peserta KKN.

"Atas nama Pemerintah Kota Sibolga, kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Selamat datang kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan seluruh mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kota Sibolga," ucap Sekda.

[adsense]

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Sibolga: Data Akurat Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

Sekda memaparkan kondisi geografis Kota Sibolga yang terdiri dari wilayah perbukitan, pesisir pantai, dan daratan dengan luas wilayah yang relatif terbatas, mencakup empat kecamatan dan 17 kelurahan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Sibolga rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Herman menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dari 17 kelurahan yang ada, sebanyak 13 kelurahan terdampak bencana tersebut, termasuk sejumlah wilayah di Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan yang kini menjadi lokasi pelaksanaan KKN-PPM UGM.

[adsense]

"Terima kasih karena telah memilih Kota Sibolga sebagai lokasi pengabdian. Kami berharap adik-adik mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," tambah Sekda.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Prof. Dr. Ir. Agung Harijoko, S.T., M.Eng., IPM., menjelaskan bahwa program KKN-PPM tahun ini mengusung tema "Optimalisasi Sumber Daya untuk Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Selatan, Kota Sibolga".

[adsense]

Baca Juga:

Wakil Bupati Asahan Sambut Kedatangan KKN PPM Yogyakarta

Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam empat klaster, yaitu medika, sosial-humaniora (soshum), agro, dan sains-teknologi (saintek), akan melaksanakan kegiatan pengabdian yang dibagi ke dalam empat subunit, masing-masing beranggotakan tujuh mahasiswa, yaitu di Kelurahan Angin Nauli, Kelurahan Huta, Tonga-tonga, Kelurahan Aek Manis, dan Kelurahan Aek Parombunan.

Dalam kegiatan penyambutan ini dilakukan pertukaran cenderamata antara mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Kota Sibolga sebagai simbol kerja sama dan sinergi dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Sibolga, Rahmansyah Siahaan, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Sibolga, Drs. Rudolf S. Butarbutar, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., pimpinan OPD terkait, camat dan lurah wilayah terdampak bencana, serta mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada. (Jas)

[adsense]

Baca Juga:

Hasil Manajemen Talenta, Sekda Defenitif Dilantik

Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD

putra — Mon, 22 Jun 2026 18:10:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin (22/6/26).
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan.

[adsense]

"Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan", kata Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang berhadir.
Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar.
"Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas", jelas Rico Waas.
Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.
Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. "Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," tegas Rico Waas.
Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.
Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif.
" Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak", ujar Rico Waas.
Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya," sebut Rico Waas

Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS.
" Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang", pungkas Rico Waas.

[adsense]

Baca Juga:

Rico Waas Sampaikan Nota Jawaban APBD 2025, Pemko Medan Fokus 1.000 Titik LPJU Baru Dianggaran

Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Pelindo Regional 1 Hadiri Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir di Belawan

putra — Mon, 22 Jun 2026 17:21:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menghadiri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan bersama Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif.
Kehadiran Pelindo Regional 1 dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, khususnya perempuan, dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Pelatihan ini juga menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses air bersih sebagai bagian dari kualitas hidup dan kesehatan lingkungan.

[adsense]

Kegiatan yang diinisiasi oleh KPPI Kota Medan tersebut turut melibatkan sejumlah organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu air bersih dan sanitasi, di antaranya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perkumpulan Inisiatif, serta International Budget Partnership (IBP).
Regional Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 1, Basri Alam, mengatakan bahwa pengelolaan air bersih merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
"Pelindo Regional 1 menyambut baik pelaksanaan pelatihan ini sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya air bersih secara berkelanjutan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perempuan pesisir sehingga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas," ujar Basri Alam.
Pelindo Regional 1 senantiasa berkomitmen mendukung berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, termasuk program yang mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat di kawasan pesisir.
Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta solusi yang berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat pesisir

Geger Temuan Mayat Tergantung di Gedung Kosong

putra — Mon, 22 Jun 2026 16:48:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Sesosok mayat pria ditemukan tergantung di lantai II gedung lantai 3 Jalan KL Yos Sudarso, Medan Barat, Senin (22/6/2026).
Temuan itu membuat geger dan mengundang perhatian warga sekitar.
Namun, belum diketahui identitas pria tersebut (Mr X). Warga hanya menduga, korban tewas beberapa hari sebelum ditemukan karena kondisinya sudah mulai membusuk.

[adsense]

"Kondisinya sudah mulai mau membusuk. Mungkin sudah beberapa hari lalu tewasnya," sebut warga.
Kata dia, korban ditemukan oleh setelah menebar aroma tak sedap. Selanjutnya diberitahukan kepada pihak berwajib.
Personel Polsek Medan Barat bersama tim Inafis mendatang Tempat Kejadian Perkara (TKP) melakukan identifikasi.
"Ditemukan tergantung di lantai II. Belum tahu siapa, karena tidak kenal," aku warga.
Ketika ditemukan, korban mengenakan kemeja motif kotak, dan bagian hidungnya mengeluarkan darah. Jenazah korban telah dievakuasi ke RS Bhayangkara.
Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Senior Sianturi ketika dikonfirmasi mengatakan, penyebab kematian korban masih dalam proses penyelidikan.
"Menunggu hasil identifikasi tim Inafis," tandasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Disambar Petir, Istri Meninggal, Suami Krtis di ICU, Tiga Anak Selamat

Rico Waas Sampaikan Nota Jawaban APBD 2025, Pemko Medan Fokus 1.000 Titik LPJU Baru Dianggaran

putra — Mon, 22 Jun 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (22/6).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Medan.

[adsense]

Dalam nota jawabannya, Rico Waas menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD terkait penerangan jalan umum, Rico Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan telah menyiapkan program pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) baru pada tahun 2026.
"Untuk pemasangan LPJU baru, tahun 2026 ini Pemerintah Kota Medan telah menganggarkan seribu titik LPJU baru yang akan dipasang di lokasi yang menyebar di seluruh wilayah Kota Medan, khususnya di wilayah yang belum terpasang LPJU selama ini," kata Rico Waas dalam nota jawabannya.
Selain pemasangan baru, Pemko Medan juga terus melakukan perbaikan LPJU yang mengalami kerusakan melalui pembentukan tim lapangan yang dibekali komponen pendukung guna mempercepat penanganan di lapangan.
Terkait keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang kerap terjadi, Rico Waas menyatakan Pemko Medan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan mendapatkan tindak lanjut yang diperlukan.
Pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Rico Waas mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Medan menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 7,25 persen dari 7,94 persen pada tahun 2024 atau turun sebesar 0,69 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,13 persen menjadi 7,99 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan meningkat menjadi 83,74 pada tahun 2025.
"Berdasarkan data resmi BPS Kota Medan, angka kemiskinan tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 7,25 persen. Sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,69 persen," ujar Rico Waas.
Menjawab sorotan DPRD terkait proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, Rico Waas menjelaskan bahwa perencanaan teknis dan pembiayaan utama program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Namun demikian, Pemko Medan berkomitmen memastikan seluruh dukungan pembiayaan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Pemerintah Kota Medan berkomitmen memastikan bahwa setiap dukungan pembiayaan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Selain itu, Pemko Medan juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan infrastruktur lingkungan akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi program pada tahun 2025. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan upaya perbaikan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Di bidang tata kelola keuangan daerah, Rico Waas menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD sehingga Pemerintah Kota Medan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen berharap seluruh jawaban, penjelasan, dan komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Kota Medan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Binjai

putra — Mon, 22 Jun 2026 15:24:00 +0700+0700

MATATELINGA, Binjai :Komitmen Polres Binjai, dibawah Komando Kapolres AKBP Mirzal Maulana kepada Satuan Reserse Narkoba untuk penuh memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.

[adsense]

Alhasil, Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.
Pengungkapan jaringan ini diawali dengan informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang langsung direspon oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, bersama Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara undercover di lokasi.

[adsense]

Baca Juga:

Residivis Narkoba Kembali Ditangkap, Polres Tebing Tinggi Sita 18,47 Gram Sabu

Adapun lokasi penangkapan terhadap MI (22) & WA (36) di jalan Letjen Umar Baki Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, Kamis (18/6/26) malam hari

[adsense]

Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 4,80 gram sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit telpon genggam.

"Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU. RI No.1 tentang KUHP Jo UU. RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun," Disampaikan Kasat AKP Ismail Pane, pada Senin (22/6/2026).
Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

[adsense]

Baca Juga:

Residivis Narkoba Kembali Ditangkap, Polres Tebing Tinggi Sita 18,47 Gram Sabu

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.

[adsense]

Buka Khinatan Massal Gratis, Herlina; Semoga Menjadi Muslim Yang Bertanggungjawab

putra — Mon, 22 Jun 2026 13:45:00 +0700+0700

MATATELINGA,Pematangsiantar : Program Khitanan Massal Gratis adalah kegiatan yang sangat mulia karena tidak hanya menunaikan syariat Islam, tetapi berdampak langsung pada kesehatan dan pembentukan karakter generasi muda.
"Sebut Wesly Silalahi SH MKn melalui Wakil Wali Kota (Wawako) Herlina, saat membuka Khitanan Massal Gratis STM Babuttaqwa Pematangsiantar, di Masjid Babuttaqwa, Jalan Farel Pasaribu, Gang Embacang, Kecamatan Siantar Marihat, Minggu (21/06/2026) yang diikuti 21 anak.

[adsense]

Menurut Herlina yang mewakili Wesly, dalam ajaran Islam, khitan diwajibkan bagi laki-laki Muslim. "Selain faktor kesehatan, semoga melalui proses khitan, anak-anak kita diberi keberkahan, dan tumbuh menjadi Muslim yang bertanggung jawab, dan kelak menjadi calon pemimpin di masa depan," katanya.
Wesly melalui Herlina menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tenaga medis, serta STM Babuttaqwa Pematangsiantar yang berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut.
"Sinergi elemen masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah menjadi kunci dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis," tukasnya.
Melalui kegiatan khitanan gratis, diharapkan semakin banyak anak-anak di Kota Pematangsiantar memeroleh layanan kesehatan yang layak, sekaligus mendapatkan pembinaan nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik.
Hadir dalam acara tersebut, Camat Siantar Marihat Pedi Arianto Sitopu SE MSi, Lurah Pardamean Sam Andre Situngkir SSTP, pengurus BKM Masjid Babuttaqwa Gang Embacang, STM Babuttaqwa Pematangsiantar, serta masyarakat di Kelurahan Pardamean. (sip)

Polsek Medan Area Tangkap Pembegal Wanita Bermotor Bersajam

putra — Mon, 22 Jun 2026 13:07:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil menangkap seorang tersangka pembegalan sepeda motor yang dinaiki seorang wanita di Jalan Menjangan Kelurahan Pandalu Hulu II Kecamatan Medan Area pada Rabu (13/5/2026) sekira pukul 06.45 WIB lalu.
Sedangkan seorang pelaku lagi yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran (DPO).
"Tersangka kita tangkap di tempat persembunyiannya Jalan Besar Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. Sedang pelaku lagi sedang dalam pengejaran," kata Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Senin (22/6/2026).
Dijelaskannya, ketika itu korban, Njo Siaw Ping (46), warga Jalan Menjangan No 33, Pandalu Hulu II, Medan Area mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi BK 2348 GV melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Dalam keadaan sepi, tersangka Rido Siregar (21), warga Jalan Sempali Kelurahan Pandalu Hulu II Kecamatan Medan Area bersama seorang pelaku lagi tiba-tiba muncul dari balik semak-semak menghadang korban dan menodongnya menggunakan besi yang telah diruncingkan (tajam, red).
"Tersangka menodong korban menggunakan besi tajam, lalu memaksanya turun dari sepeda motornya. Tersangka kemudian kabur membawa sepeda motor korban," terang Kapolsek Medan Area.
Aksi tersangka terekam kamera CCTV di sekitar TKP. Peristiwa itu dilaporkan korban ke Mapolsek Medan Area.
Setelah sekitar satu bulan melakukan penyelidikan, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri berhasil mengendus keberadaan tersangka di Jalan Besar Tembung Percut Sei Tuan.
"Tersangka mengakui perbuatannya dilakukan bersama seorang temannya menggunakan besi tajam," sebut AKP M Ainul Yaqin.
Dalam kasus ini polisi mengamankan barang bukti rekaman CCTV peristiwa pembegalan. Sedangkan penadah sepeda motor korban masih dalam pencarian.

[adsense]

Baharkam 'Ngopi Kamtibmas' Bersama Warga Medan

putra — Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri terus mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan (sitkamling) melalui pendekatan dialogis dan humanis. Hal ini tercermin dalam kegiatan supervisi Baharkam Polri Tahun Anggaran 2026 yang dirangkai dengan program "Ngopi Kamtibmas" bersama masyarakat dan komunitas ojek online (ojol) di Kota Medan, Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kakor Sabhara Baharkam Polri, Irjenpol Mulia Hasudungan Ritonga, dan berlangsung di Warkop Apin, yang juga menjadi titik kumpul (shelter) komunitas ojol di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

[adsense]

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Mulia Hasudungan Ritonga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan komunitas ojol yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan komunitas ojol, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara aparat kepolisian dengan warga. Menurutnya, interaksi langsung seperti dalam kegiatan "Ngopi Kamtibmas" menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pula edukasi hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Irjen Pol. Mulia mengingatkan bahwa aspek kepemilikan menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerat kasus hukum.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang berlangsung terbuka. Sejumlah warga dan pengemudi ojol menyampaikan pengalaman di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi terkait keamanan serta harapan terhadap peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, Kakor Sabhara Baharkam Polri menyerahkan bantuan berupa 40 paket sembako kepada komunitas ojol serta 1 unit televisi untuk mendukung fasilitas di shelter ojol. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Baharkam Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi sitkamling sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan. Program "Ngopi Kamtibmas" diharapkan dapat terus berlanjut sebagai wadah komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat.
Dengan kolaborasi yang solid antara Polri, warga, dan komunitas ojol, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah, tetap aman, tertib, dan kondusif.

Wakil Wali Kota Sibolga: Data Akurat Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

jason — Mon, 22 Jun 2026 11:31:00 +0700+0700

MATATELINGA -Sibolga: Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga secara resmi melepas para petugas Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pencanangan dan Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 tersebut berlangsung di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, kemarin.

[adsense]

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sibolga menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurut beliau, data yang diperoleh dari berbagai sektor usaha, baik formal maupun informal, mulai dari BUMN, UMKM, toko daring (online shop), hingga pelaku jasa digital dan kreator konten, akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

"Sensus ini bukanlah hal baru. Sejak dahulu, sensus telah digunakan sebagai instrumen untuk menata dan membangun suatu wilayah. Jika data yang diperoleh tidak akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat sasaran, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, saya meminta seluruh petugas untuk menghasilkan data yang riil, akurat, dan objektif di lapangan," tegas Wakil Wali Kota.

[adsense]

Baca Juga:

Terima Pendataan BPS, Rico Waas Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menyampaikan beberapa arahan kepada para petugas sensus, antara lain agar aktif berkoordinasi dengan lurah dan kepala lingkungan setempat guna mempermudah akses pendataan ke rumah warga. Selain itu, petugas diminta untuk selalu mengenakan atribut resmi dan kartu identitas selama bertugas, serta menjaga sikap profesional, menjunjung tinggi integritas, dan menjamin kerahasiaan data responden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala BPS Kota Sibolga, Dr. M. Iriansyah Harahap, S.E., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa para petugas yang diterjunkan telah melalui proses seleksi yang ketat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

[adsense]

"Dari ratusan pelamar, terpilih 76 petugas terbaik yang dibagi ke dalam sembilan tim, di mana masing-masing tim dipimpin oleh seorang pengawas. Seluruh petugas merupakan warga Kota Sibolga dan telah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari efektif guna menjamin kualitas data yang diperoleh di lapangan," ucap Kepala BPS.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan perlindungan jaminan kerja hingga bulan Agustus 2026 dan akan didampingi oleh tim internal BPS selama proses pendataan berlangsung, termasuk saat melakukan pendataan kepada unsur pimpinan daerah.

[adsense]

Baca Juga:

Bupati Asahan Lepas Petugas Sensus Ekonomi 2026

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., unsur Forkopimda Kota Sibolga yang terdiri dari Kapolres Sibolga, Danlanal Sibolga, Kasdim 0211/TT, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Sibolga. Hadir pula perwakilan Bank Indonesia, instansi vertikal, tokoh masyarakat dari Dewan Masjid Indonesia (DMI), perwakilan pelaku usaha, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sibolga, camat dan lurah se-Kota Sibolga, serta para petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026. (Jas)

[adsense]

Anggota DPRD Medan Sorot Kebakaran Pabrik Mainan, Jusuf : Managemen Harus Beri Kompensasi untuk Warga Terdampak

putra — Mon, 22 Jun 2026 11:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, SE meninjau lokasi kebakaran pabrik mainan, yang terletak di Jalan Ladang - Jalan Sumber Amal, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Minggu (21/6).
Ditengah kepulan asap membumbung tinggi, Jusup melakukan dialog dengan warga.
Dari hasil dialog tersebut pabrik mainan tersebut bernama CV Makmur Jaya.

[adsense]

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyayangkan minimnya fasilitas keselamatan kebakaran di perusahaan tersebut.
Dikatakan, Jusup Ginting bahwa CV Makmur Jaya yang telah lama beroperasi, tapi diduga tidak memiliki hydran dan tandon air sebagai cadangan saat terjadi kebakaran.
Selain itu, Jusup juga mempertanyakan kelengkapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area pabrik.
"Padahal APAR sangat penting untuk mengendalikan kebakaran pada tahap awal sehingga dapat mencegah api menyebar lebih luas.Apalagi ini pabrik yang juga memiliki pengilingin biji plastik ," kata Jusup kepada wartawan.
Untuk itulah, dikatakan anggota Komisi 4 DPRD Medan pihaknya meminta pihak perusahaan segera melengkapi seluruh fasilitas keamanan dan perlindungan kerja guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Secara tegas, Jusup juga mendesak pihak perusahaan memberikan kompensasi kepada warga yang rumahnya terdampak akibat kebakaran tersebut.
Menurutnya, kerugian yang dialami warga harus menjadi tanggung jawab perusahaan, terlebih kebakaran diduga berasal dari area pabrik.
"Peristiwa kebakaran ini diduga akibat kelalaian perusahaan.Dan turut berdampak terhadap rumah-rumah warga di sekitar pabrik. Karena itu perusahaan harus segera memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak," tegasnya.
Jusup berharap ada kepastian dari pihak perusahaan terkait ganti rugi terhadap bangunan warga yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.
Ia juga menegaskan Komisi 4 DPRD Kota Medan siap menerima pengaduan masyarakat dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
"Sebagai anggota DPRD Kota Medan yang bertugas di Komisi 4 kami siap menerima laporan warga yang terdampak kebakaran dan akan segera menindaklanjutinya agar keresahan masyarakat dapat teratasi," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan kebakaran hebat melanda sebuah pabrik mainan dan plastik di Jalan Ladang, Kelurahan Kedaidurian, Kecamatan Medan Johor, Sabtu, (21/6) malam hingg api berhasil dipadamkan, Minggu (22/6) sore.
Akibat peristiwa itu 11 rumah warga terkena dampak serta warga memilih mengungsi.
Puluhan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan berjibaku hingga, Minggu (22/6) sore.
Dimana, petugas turut dibantu dari Damkarmat Binjai dan Deli Serdang.Dan petugas juga kesulitan mendapatkan air karena pabrik tidak memiliki tandon air atau penampung air.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Bupati Simalungun Apresiasi Street Food Jilid 3

putra — Mon, 22 Jun 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun : Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, hadiri undangan Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, di acara pembukaan Street Food Jilid 3 Kawasan Kuliner Kota Tua Gorontalo, Sabtu malam (20/6/2026).
Kegiatan di kawasan Kota Tua Gorontalo, menjadi salahsatu upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memperkuat ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan daya tarik wisata daerah.
Bupati Simalungun, Anton A Saragih, mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Gorontalo atas kegiatan yang dinilai mampu menjadi wadah promosi kuliner, budaya, dan produk lokal masyarakat.

[adsense]

Menurut Bupati Simalungun, kegiatan seperti Street Food Jilid 3 merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat menghadirkan ruang ekonomi kreatif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Street Food Jilid 3 Kawasan Kuliner Kota Tua Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi kuliner dan budaya daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Semoga kegiatan ini semakin sukses dan menjadi agenda yang terus dinantikan masyarakat," ujar Bupati Anton.
Sementara Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea juga mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Simalungun yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut di tengah padatnya agenda PENAS XVII Tahun 2026.
"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami di sela-sela kesibukan mengikuti rangkaian kegiatan PENAS 2026 di Gorontalo," ujar Walikota Gorontalo.
Menurut Adhan, pelaksanaan Street Food Jilid 3 merupakan salah satu strategi Pemerintah Kota Gorontalo dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM lokal.
"Street Food ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Gorontalo. Kita menyadari bahwa di kota ini tidak banyak perusahaan besar, sehingga sektor UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat yang harus terus kita dorong dan kembangkan," katanya.(sip)

[adsense]

Baca Juga:

Car Free Day Lubuk Pakam Hadirkan Layanan Publik, UMKM, dan Ruang Kreativitas Warga

PAC Pemuda Pancasila Medan Johor Gelar Rapat Perdana, Konsilidasi Fokus Penguatan Internal Organisasi

putra — Mon, 22 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Johor menggelar rapat perdana Konsolidasi bersama jajaran pengurus dan ketua-ketua ranting se-Kecamatan Medan Johor di Kantor Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Jalan HA Nasution, Minggu (21/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum awal untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyatukan visi dan misi kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi Pemuda Pancasila di wilayah Kecamatan Medan Johor.

[adsense]

Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Johor, Nevrada Ginting, didampingi Sekretaris Muhammad Amrul Sinaga, mengatakan rapat perdana ini membahas berbagai agenda penting terkait penguatan internal organisasi serta penyampaian arahan strategis kepada seluruh pengurus dan pimpinan ranting.
Dalam Rapat tersebut membahas Karateker ranting Pemuda Pancasila Pangkalan Mansur dan ranting Suka Maju Kecamatan Medan Johor.Untuk ranting Pemuda Pancasila Pangkalan Mansur diberikan mandat kepada saudara Farouzi sedangkan untuk ranting Pemuda Pancasila Suka Maju diberikan mandat kepada bung Roni.
Nevrada menambahkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih baik antar pengurus PAC dan ranting, sehingga seluruh program organisasi dapat berjalan secara efektif dan terarah," ujar Nevrada Ginting.
Selain membahas penguatan internal, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan temu ramah antara pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Johor dengan para ketua ranting se-Kecamatan Medan Johor. Suasana keakraban dan kebersamaan tampak mewarnai jalannya kegiatan yang berlangsung penuh semangat kekeluargaan.
Nevrada menegaskan, sinergi antara PAC dan ranting merupakan kunci utama dalam membangun organisasi yang kuat, solid, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris PAC, Muhammad Amrul Sinaga SH, berharap melalui rapat perdana ini seluruh jajaran pengurus dapat semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta mampu menjalankan program organisasi secara maksimal.
"Kita ingin Pemuda Pancasila Medan Johor semakin kompak, solid, dan hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi antar pengurus harus terus diperkuat," katanya.
Melalui rapat perdana ini, PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Johor menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat organisasi dari tingkat PAC hingga ranting, sekaligus mempersiapkan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan ke depan demi kemajuan organisasi dan pengabdian kepada masyarakat. (Syahdan)

Rezim Kesengsaraan, Mantan Aktivis Siantar-Simalungun, Andry Napitupulu Suarakan Reformasi Jilid II

putra — Mon, 22 Jun 2026 07:36:00 +0700+0700

MATATELINGA,Pematangsiantar: Salah satu Mantan Aktivis Mahasiswa Pematangsiantar-Simalungun Andry Napitupulu, SH menyampaikan pandangan terhadap situasi bangsa dan negara hari ini dan mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu untuk Selamatkan Indonesia, Jumat, (19/6/2026)
Andry menyebutkan, Melihat situasi politik dan ekonomi nasional yang kian hari semakin melemah dan mencekik leher rakyat kecil, gerakan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil mulai menyatakan sikap tegas.
"Kebijakan yang tidak berpihak pada publik, pembiaran konflik agraria, hingga lambannya penanganan pasca-bencana memicu mosi tidak percaya yang mendalam terhadap pemerintah pusat maupun daerah hingga memunculkan satu tuntutan Reformasi Jilid II," Ujar Andry.

[adsense]

Jika hari ini mahasiswa bergerak, yakinlah bahwa ini adalah pemantik awal. Gerakan Mahasiswa dan Rakyat akan bersatu padu melakukan perlawanan terbuka terhadap rezim-rezim yang menyengsarakan masyarakatnya sendiri.
Sejatinya, kita meyakini para Pemimpin Kampus (Rektor) khususnya di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tidak akan tinggal diam melihat bangsa dan negara hari ini. Keberpihakan dari pihak birokrasi kampus sangatlah penting untuk merestui mahasiswa turun ke jalan, agar seluruh elemen masyarakat sipil dapat bergabung melengserkan kepemimpinan Prabowo-Gibran demi terwujudnya Reformasi Jilid Dua (dejavu sejarah).
Oleh karena itu, beberapa manifesto tuntutan berlapis, mulai dari skala nasional, regional Sumatra Utara, hingga lokal Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar:
Tuntutan Skala Nasional
1. Evaluasi Total Program Pemerintah: Mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum matang dalam tata kelola.
2. Tolak Sekuritisasi Berlebih Mendesak peninjauan kembali Undang-Undang (UU) Kepolisian RI demi menjaga marwah demokrasi.
3. Tegakkan Supremasi Sipil: Menghentikan segala bentuk praktik militerisme di ruang publik dan menjamin hak-hak sipil seutuhnya.
4. Penyelamatan Ekonomi: Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis yang konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis global.
5. Hak Pendidikan:Memenuhi hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
6. Batalkan Kenaikan BBM: Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang secara nyata mencekik dan membebani daya beli masyarakat.
Tuntutan Regional (Provinsi Sumatra Utara)
Kami mengecam keras dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bertanggung jawab penuh atas lambannya mitigasi dan pemulihan Bencana Alam di Sumatera Utara. Pemerintah pusat dinilai telah abai dan mengangkangi asas Pancasila sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rakyat Sumut yang tertimpa bencana dibiarkan berjuang sendiri tanpa keadilan penanganan yang layak.
Tuntutan Lokal Kabupaten Simalungun
Mendesak Bupati Simalungun untuk segera hadir dan memberikan keadilan riil bagi masyarakatnya. Jangan biarkan masyarakat Simalungun habis kesabaran melihat situasi politik-ekonomi yang memburuk. Dua isu yang telah menjadi sorotan nasional harus segera diselesaikan:
1. Kasus Kekerasan di Sihaporas (22 September 2025): Selesaikan dan adili tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat adat/lokal.
2. Kasus Sidamanik: Hentikan proyek replanting (penanaman kembali) kebun teh menjadi kelapa sawit yang merusak ekosistem dan identitas wilayah Sidamanik.
Tuntutan Lokal Kota Pematangsiantar
Mendesak Walikota Pematangsiantar untuk tidak sekadar mengumbar janji politik. Visi dan misi yang pernah dijanjikan harus segera diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan:
1. Darurat Sampah TPA Tanjung Pinggir: Segera benahi pengelolaan sampah. TPA Tanjung Pinggir saat ini sudah menyerupai gunung tumpukan sampah yang mengancam kesehatan lingkungan.
2. Mangkraknya Pasar Horas:Selesaikan pembangunan Gedung IV Pasar Horas yang hingga detik ini status dan kejelasannya masih terkatung-katung.
3. Penegakan Hukum Kasus Penganiayaan di Taman Bunga: Mendesak aparat penegak hukum memberikan keadilan seadil-adilnya bagi korban penganiayaan di depan Taman Bunga Siantar, yang diduga kuat dilakukan oleh oknum anggota OKP IPK.
4. Keadilan Korban Kebakaran Pasar Parluasan: Berikan kepastian bantuan, relokasi, dan keadilan bagi para pedagang korban kebakaran hebat di Pasar Parluasan baru-baru ini, yang menelan kerugian total mencapai Rp3,6 Miliar.
Tidak perlu teori untuk mematangkan gerakan, sejak lahirnya rezim prabowo-gibran sudah merusak konstitusi dan sudah menjadi penyakit yang sulit disembuhkan didalam tubuh pemerintah hari ini, jika aspirasi tidak lagi didengar oleh pemerintah, maka sampaikan aspirasi tersebut dimana titik berkumpulnya masyarakat yang dapat berpotensi untuk melumpuhkan rezim (mosi tidak percaya).
"Bila rakyat digilas, hanya ada satu kata: LAWAN! Reformasi Jilid Dua bukanlah kemunduran, melainkan keharusan sejarah ketika penguasa tuli terhadap jeritan jelata. Semakin ditekan, semakin melawan," Pungkas Andry.(sip)

Pelindo Regional 1 Berangkatkan Pasangan Suami Istri Pemenang Umroh Ramadan Fest Pelindo 2026

putra — Mon, 22 Jun 2026 06:49:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat melalui pemberangkatan umroh bagi pemenang Ramadhan Fest Pelindo 2026. Program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Ramadhan selama bulan suci Ramadan.
Pemberangkatan umroh tersebut dilaksanakan pada 20 Juni 2026 dengan suasana penuh khidmat dan haru, disaksikan oleh manajemen Pelindo Regional 1 serta keluarga para peserta. Hadiah umroh diberikan kepada pemenang lucky draw berupa paket umroh untuk pasangan suami istri, yang diundi dari para pengunjung Ramadhan Fest Pelindo 2026.

[adsense]

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.
"Melalui program ini, Pelindo ingin berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh. Kami berharap perjalanan ibadah ini dapat memberikan pengalaman spiritual yang mendalam serta menjadi inspirasi bagi masyarakat luas," ujarnya.
Pemenang hadiah umroh Ramadhan Fest Pelindo 2026, Susan Ragita, warga Kampung Salam Sejahtera Lingkungan 27, Belawan, berangkat menunaikan ibadah umroh bersama suaminya sebagai bagian dari hadiah utama yang diberikan Pelindo Regional 1. Ia mengaku tidak menyangka namanya terpilih sebagai penerima hadiah umroh dalam program lucky draw tersebut.
"Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pelindo atas hadiah umroh ini. Apalagi saya dapat berangkat bersama suami untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Ini merupakan impian kami yang akhirnya terwujud. Semoga Pelindo semakin maju dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Susan dengan haru.
Ramadhan Fest Pelindo 2026 merupakan agenda tahunan yang menghadirkan berbagai kegiatan positif, mulai dari lomba religi, kegiatan sosial, santunan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuatnya hubungan dan sinergi antara Pelindo dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Melalui program pemberangkatan umroh bagi pasangan suami istri ini, Pelindo Regional 1 berharap dapat terus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan spiritualitas sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. (Reza)