Pria Diduga Over Dosis Ditemukan Tewas di Kamar Hotel, Sempat Check In Bareng Cewek

putra — Wed, 08 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Seorang pria berinisial DS (54), ditemukan tewas di kamar salah satu hotel kelas melati Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Rabu (8/7/2026).
Belum diketahui penyebab kematian korban yang ditemukan dalam posisi terlentang di kasur tanpa busana.
Namun, diduga korban over dosis obat. Warga Medan Tuntungan itu jiga diduga sempat check in di hotel tersebut bersama seorang wanita.

[adsense]

Informasi menyebutkan, sebelum ditemukan meninggal dunia korban check in kamar hotel tersebut diduga bersama seorang wanita tak dikenal pada Selasa (7/7/2026) sekira pukul 10.00 WIB.
Namun tak lama berselang, wanita tersebut keluar dari kamar.
Penemuan jasad korban menggegerkan penghuni hotel dan warga sekitar. Foto korban dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) beredar di masyarakat.
Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Aidil Ginting menuturkan, korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan hotel sekira pukul 10.30 WIB.
Tidak ada jawaban ketika pintu kamar diketuk, sehingga petugas membukanya. Terlihat korban tergeletak tanpa busana.
"Ketika ditemukan korban diduga sudah meninggal dunia. Kasusnya masih dalam penyelidikan," kata Iptu Aidil Ginting.
Berdasarkan penyelidikan awal bersama tim Inafis Polrestabes Medan di TKP ditemukan seperti obat-obatan.
"Tapi belum diketahui itu obat apa," ujarnya.
Dia juga belum bisa memastikan kemungkinan korban tewas karena over dosis obat kuat atau pembunuhan.
Tapi, kata dia, pihak keluarga meminta agar jenazah korban diautopsi.
"Permintaan pihak keluarga jasad diadopsi," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Perawatan/Perbaikan JDU Perumda Tirtanadi di Jalan Purwo Gang Family Delitua, Berdampak di Beberapa Wilayah

Bongkar Dugaan Pungli Polres Batubara, AKP Fadlun Malah Gagal Naik Pangkat

putra — Wed, 08 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan dugaan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum anggota Unit Ekonomi Satreskrim Polres Batubara.
Mereka menilai penanganan perkara oleh Bidpropam Polda Sumut berjalan lambat dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan penyalahgunaan wewenang.
Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH selaku kuasa hukum mengatakan pihaknya baru saja mendampingi kliennya, AKP Fadlun Al Fitri, SS, dalam memberikan keterangan sebagai saksi.

[adsense]

Menurutnya, AKP Fadlun merupakan sosok yang memberikan informasi awal terkait dugaan permintaan uang kepada pelaku usaha UMKM dan sejumlah dokter di Kabupaten Batubara.
"Klien kami dapat dikatakan sebagai whistleblower yang membantu mengungkap dugaan praktik pungli tersebut. Namun ironisnya, justru beliau diadukan balik oleh AIPDA HG dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar di Bidpropam Polda Sumut. Akibat proses tersebut, klien kami juga tidak memperoleh kenaikan pangkat pada 1 Juli 2026," ujar Paul saat di Bidpropam Polda Sumut, Rabu (8/7).
Ia menjelaskan, pengaduan yang diajukan AKP Fadlun terhadap AIPDA HG terkait dugaan fitnah maupun laporan di Subdit I Kamneg disebut belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, menurutnya, terdapat dua laporan yang saling berkaitan antara seorang perwira dan bintara Polri sehingga seharusnya dilakukan gelar perkara secara menyeluruh dengan memanggil seluruh pihak, termasuk masyarakat yang diduga menjadi korban permintaan uang.
Paul menegaskan bahwa komunikasi antara AKP Fadlun dengan AIPDA HG hanya berupa pengingat agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai institusi Polri. Namun komunikasi tersebut justru dijadikan dasar pengaduan dengan tuduhan mengintervensi penyidikan.
"Kondisi ini menjadi preseden buruk. Anggota Polri yang berupaya menjaga nama baik institusi dengan menyampaikan informasi dugaan penyimpangan justru berujung mendapatkan tekanan dan tidak memperoleh hak kenaikan pangkat," katanya.
Menurut Paul, AIPDA HG sendiri telah menjadi terlapor dalam dua laporan dugaan permintaan dan penerimaan uang kepada dua dokter PNS spesialis serta dugaan permintaan barang kepada seorang pengusaha toko pakaian di Indrapura. Laporan tersebut masing-masing teregister dengan Nomor LP-A/336/V/2026/Bidpropam dan LP-A/407/V/2026/Bidpropam yang ditangani Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sumut.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya pengaduan serupa terhadap oknum tersebut pada April 2025 sebagaimana tercatat dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/75/IV/2025/SUBBAGYANDUAN tanggal 28 April 2025.
"Jika benar oknum yang sama pernah dilaporkan atas dugaan serupa pada tahun 2025 dan kini kembali dilaporkan pada 2026, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai praktik penyalahgunaan wewenang terus berulang," ujarnya.
Paul mengaku pihaknya telah menyampaikan kronologi dan sejumlah bukti kepada Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kadiv Propam Polri serta Karopaminal Polri melalui surat maupun WhatsApp. Mereka juga telah mengajukan permohonan audiensi, namun hingga kini belum memperoleh jadwal pertemuan.
Ia menilai penanganan perkara sejak April 2026 berjalan lambat, bahkan berbeda dengan beberapa kasus lain yang menurutnya dapat ditindak secara cepat melalui penempatan khusus (Patsus) terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Daniel S. Sihotang, SH selaku kuasa hukum pemilik salah satu kafe di Kabupaten Batubara mengatakan pihaknya menyayangkan hasil penanganan Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumut yang menyatakan belum ditemukan cukup bukti.
Menurut Daniel, apabila melihat pola dugaan permintaan uang dengan metode yang sama terhadap beberapa korban, semestinya penanganan dilakukan secara profesional dan objektif.
Daniel juga berharap agar Biro Paminal Mabes Polri yang ditangani oleh Kompol Arya Nusa Hindrawan dari Unit I Den B Biro Paminal Divpropam Polri agar profesional dan objektif dan memberikan kepastian hukum terhadap pelapor.
"Kami telah mengajukan keberatan atas hasil penanganan tersebut. Saat ini pengaduan klien kami sudah ditangani Biro Paminal Mabes Polri sejak 25 Mei 2026. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum, padahal perkara ini menyangkut dugaan permintaan uang maupun dugaan pemerasan," katanya.
Hal senada disampaikan Marudut Hasiholan Gultom, SH., MH yang mendampingi pemilik toko pakaian di Batubara. Ia meminta Bidpropam Polda Sumut segera mengambil langkah tegas dan responsif terhadap dugaan praktik pungli tersebut.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan kuat penyalahgunaan wewenang, maka sudah selayaknya dilakukan langkah-langkah pengawasan, termasuk mempertimbangkan penempatan khusus sementara terhadap anggota yang diduga terlibat guna menjaga objektivitas pemeriksaan.
"Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," tutupnya. (Reza)

Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia Menyatukan Asa, Menguatkan Solidaritas, Membangun Kesejahteraan

putra — Wed, 08 Jul 2026 19:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,DI BALIK Setiap berita yang dibaca masyarakat, terdapat kerja panjang para insan pers yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan demi menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang. Mereka menjadi saksi perjalanan bangsa, merekam denyut kehidupan masyarakat, sekaligus mengawal demokrasi melalui karya jurnalistik. Namun, di balik dedikasi itu, tidak sedikit insan pers yang masih menghadapi tantangan ekonomi, ketidakpastian usaha media, hingga terbatasnya akses terhadap penguatan kesejahteraan keluarga.
Realitas inilah yang melahirkan sebuah kesadaran kolektif: sudah saatnya insan pers tidak hanya kuat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga kuat secara ekonomi.
Kesadaran tersebut menjelma menjadi sebuah gerakan pada 29 Oktober 2023 di Kota Medan. Hari itu bukan sekadar tanggal berdirinya sebuah koperasi. Hari itu menjadi penanda lahirnya sebuah ikhtiar bersama yang diberi nama Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia (Koperasi Pers Indonesia) —sebuah rumah besar yang dibangun di atas fondasi kebersamaan, gotong royong, dan cita-cita untuk menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga besar pers Indonesia.

[adsense]

Dalam momentum Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tanggal 12 Juli 2026, perjalanan Koperasi Pers Indonesia menjadi pengingat bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah gerakan sosial-ekonomi yang bertumpu pada nilai kemanusiaan, saling percaya, dan semangat untuk tumbuh bersama.
Di balik perjalanan itu, terdapat satu keyakinan yang terus dijaga: Solidaritas, Kemitraan, dan Kesejahteraan. Tiga kata sederhana yang kemudian menjadi moto sekaligus arah perjuangan koperasi.
"Kami mendirikan koperasi bukan karena ingin memiliki sebuah lembaga semata. Kami ingin membangun harapan. Harapan bahwa setiap insan pers memiliki ruang untuk bertumbuh, memiliki akses terhadap peluang ekonomi, dan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih layak bersama keluarganya. Ketika ekonomi anggota kuat, maka martabat profesi pers pun akan semakin kokoh," ujar Devis Abuimau Karmoy, Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia.
Ketika Solidaritas Menjadi Modal Terbesar
Di tengah arus digitalisasi yang mengubah wajah industri media, banyak perusahaan pers dituntut melakukan efisiensi. Pola kerja berubah. Persaingan semakin ketat. Pendapatan media ikut mengalami pergeseran.
Namun, menurut Devis Abuimau Karmoy, tantangan sebesar apa pun tidak akan mampu melemahkan sebuah komunitas yang memiliki solidaritas.
Ia percaya bahwa sejarah koperasi di Indonesia selalu lahir dari kebutuhan masyarakat untuk saling menguatkan, bukan untuk saling bersaing. Nilai itu pula yang ingin dihidupkan kembali di lingkungan keluarga besar pers Indonesia.
"Kami percaya bahwa tidak ada kesejahteraan yang lahir dari individualisme. Kesejahteraan dibangun melalui kebersamaan. Karena itu kami memilih jalan koperasi, jalan gotong royong, jalan yang diwariskan para pendiri bangsa sebagai kekuatan ekonomi rakyat."
Baginya, koperasi bukan sekadar tempat menyimpan simpanan pokok dan wajib. Lebih dari itu, koperasi adalah ruang bertemunya ide, pengalaman, jaringan, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan secara bersama-sama.

Lebih dari Sekadar Organisasi Ekonomi

[adsense]

Baca Juga:

359 Personel Naik Pangkat, Pesan Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, dan Tingkatkan Pengabdian

Sejak awal berdiri, Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dirancang bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam ataupun badan usaha biasa.
Visinya jauh lebih besar: menjadi pusat pemberdayaan keluarga pers Indonesia.
Melalui berbagai program usaha, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi kewirausahaan, hingga kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi anggota secara berkelanjutan.
Di sinilah makna Kemitraan menemukan wujudnya.
Kemitraan dipandang bukan sekadar hubungan bisnis, melainkan kolaborasi yang dilandasi rasa saling percaya untuk membangun manfaat bersama.
"Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada pemerintah, BUMN, BUMD, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi yang sehat bagi insan pers Indonesia. Koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia tumbuh melalui kolaborasi."
Membangun Masa Depan, Bukan Sekadar Menjalankan Program
Bagi Devis Abuimau Karmoy, koperasi harus mampu menjawab kebutuhan zaman.
Karena itu, Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia diarahkan menjadi organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Digitalisasi tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota, pengembangan unit usaha produktif, hingga perluasan jaringan kemitraan menjadi bagian dari strategi jangka panjang koperasi.
Tujuannya sederhana namun mendasar: menghadirkan manfaat nyata bagi setiap anggota.
Mulai dari peningkatan pendapatan, akses pembiayaan yang sehat, pengembangan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga terbentuknya jaringan ekonomi yang saling menguatkan.

Harapan yang Tumbuh Bersama

[adsense]

Memperingati Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026, Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia mengajak seluruh insan pers untuk melihat koperasi sebagai investasi sosial yang manfaatnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Ia berharap semakin banyak jurnalis, pekerja media, perusahaan pers, hingga keluarga besar insan pers yang mengambil bagian dalam gerakan koperasi.
"Saya bermimpi suatu hari nanti Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia menjadi koperasi yang hadir di setiap daerah, menjadi sahabat bagi para anggota, menjadi tempat orang saling membantu ketika mengalami kesulitan, dan menjadi bukti bahwa pers Indonesia mampu berdiri tegak karena memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Itulah makna sesungguhnya dari Solidaritas, Kemitraan, dan Kesejahteraan."
Editorial: Koperasi sebagai Jalan Peradaban
Di tengah dunia yang bergerak semakin individualistis, koperasi mengingatkan bahwa kemajuan tidak selalu lahir dari kompetisi, tetapi juga dari kolaborasi.
Bangsa Indonesia memiliki warisan besar berupa semangat gotong royong. Nilai itu menemukan bentuk nyatanya dalam gerakan koperasi.
Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia hadir membawa pesan bahwa kesejahteraan insan pers bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan hasil dari kerja bersama yang dibangun atas dasar saling percaya, saling menjaga, dan saling menguatkan.
Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 bukan sekadar perayaan tahunan. Ia adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa koperasi tetap relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
Bagi keluarga besar pers Indonesia, koperasi adalah lebih dari sekadar organisasi ekonomi. Ia adalah rumah, tempat harapan dipelihara, tempat persaudaraan dirawat, dan tempat masa depan dibangun bersama.
Karena pada akhirnya, berita yang baik lahir dari insan pers yang kuat. Dan insan pers yang kuat membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh.

Di situlah Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia meneguhkan perannya—menghimpun kekuatan, merawat solidaritas, memperluas kemitraan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.
Bagi Devis Abuimau Karmoy, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang memperkuat persaudaraan, memperluas kolaborasi, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi insan pers dan keluarganya.
Moto Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia
*"SOLIDARITAS • KEMITRAAN • KESEJAHTERAAN"*
Profil Narasumber:
*Devis Abuimau Karmoy*
_(Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia)_
Devis Abuimau Karmoy merupakan praktisi media sekaligus akademisi komunikasi yang memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, penyiaran, dan pengembangan organisasi.
Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, ia memperdalam kompetensi jurnalistik melalui Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI) Makassar, sebuah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, Yayasan Sekolah Jurnalisme Indonesia dan PWI Pusat untuk memperkuat profesionalisme insan pers.
Karier jurnalistiknya dimulai sejak tahun 2003, hingga pernah sebagai Kontributor TVRI pada periode 2012–2017 dengan liputan yang mencakup berbagai isu sosial, pemerintahan, dan pembangunan. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut sebagai Kontributor iNews TV Biro Medan pada tahun 2019, memperkuat kiprahnya dalam dunia penyiaran televisi nasional.
Komitmennya terhadap pengembangan ilmu komunikasi terus berlanjut melalui pendidikan Magister (S-2) Ilmu Komunikasi di Universitas Darma Agung Medan, yang diselesaikannya pada tahun 2018.
Pada tahun 2021, Devis Abuimau Karmoy terpilih sebagai Penerima Fellowship Jurnalisme dan Trauma, sebuah program penguatan kapasitas jurnalis yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, bekerja sama dengan Deutsche Welle (DW TV) Jerman dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri Jerman di Jakarta. Fellowship tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan jurnalis dalam meliput peristiwa yang berkaitan dengan trauma, konflik, dan isu-isu kemanusiaan dengan pendekatan yang beretika dan berperspektif korban.
Berbekal pengalaman akademik dan profesional tersebut, Devis Abuimau Karmoy dipercaya memimpin Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia, yang resmi berdiri di Medan pada 29 Oktober 2023. Di bawah kepemimpinannya, koperasi mengusung visi memperkuat kemandirian ekonomi keluarga besar pers Indonesia melalui semangat "Solidaritas, Kemitraan, Kesejahteraan."

[adsense]

Baca Juga:

Kapolres Simalungun Gelar Final Pertandingan Bola Voli Antar Personel

Soal Jam Layanan Medis Diduga Suka-suka, Ini Klarifikas Kapuskesmas Mompang Madina

putra — Wed, 08 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Sehubungan dengan penayangan materi pemberitaan di sejumlah media online pada tanggal 07 Juli 2026 yang menyoroti kinerja, manajemen, serta etika pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : drg. Eldelina Ariani NasutionJabatan : Kepala UPT Puskesmas Mompang
Berdasarkan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 15, dengan ini kami menyampaikan Hak Jawab dan Klarifikasi secara resmi agar dipublikasikan secara utuh, berimbang, dan proporsional demi mencegah terjadinya kesalahpahaman serta disinformasi yang lebih luas di tengah masyarakat.

[adsense]

Adapun fakta penjelas serta kronologi kejadian yang sebenarnya di lapangan terkait peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:Pada hari Selasa, 07 Juli 2026, sekitar pukul 13.20 WIB, seorang pasien datang ke Puskesmas Mompang dan langsung menanyakan kepada petugas apakah pelayanan masih buka. Pertanyaan tersebut disampaikan dengan bahasa yang kurang sopan, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pasien sedang memojokkan petugas.
Situasi menjadi tegang karena pasien menunjukkan emosi sebelum menyampaikan keluhan kesehatannya.Petugas yang menerima pasien tetap berusaha menjaga sikap profesional. Dengan tenang, petugas menjelaskan bahwa pada saat itu Puskesmas sedang berada dalam jam istirahat sesuai dengan aturan operasional yang berlaku. Petugas juga menerangkan secara rinci mengenai SOP pelayanan dan prosedur pendaftaran pasien rawat jalan, agar pasien memahami alur yang seharusnya ditempuh.

Namun, meskipun penjelasan telah diberikan, situasi tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Pasien tetap menunjukkan sikap emosional dan merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan. Dalam kondisi tersebut, pasien kemudian mengambil tindakan dengan mengunggah video interaksi ke media sosial.
Video yang diunggah tersebut kemudian menyebar dan menimbulkan keributan di media sosial, di mana sebagian masyarakat memberikan komentar dan tanggapan yang beragam. Hal ini membuat pihak Puskesmas perlu segera melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih luas. PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MOMPANG JL. MEDAN-PADANG, KEL. MOMPANG JAE, KEC. PANYABUNGAN UTARA, KODE POS : 22978 E-Mail : pkm.mompang@gmail.com
Tanggapan Terhadap Kutipan Berita Sebelumnya:Langkah klarifikasi ini kami tempuh sebagai respons langsung atas narasi sepihak yang telah ditayangkan sebelumnya oleh rekan-rekan media online, yang memuat poin-poin sebagai berikut:

[adsense]

Baca Juga:

Suka-suka Tutup Layanan Medis, Warga : COPOT Kepala Puskesmas Mompang Madina

"Pelayanan kesehatan di Puskesmas Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga mengeluhkan adanya pembatasan waktu pelayanan yang dinilai merugikan pasien, khususnya yang datang setelah pukul 12.00 WIB...

...Warga menyayangkan kebijakan internal yang dinilai tidak populis serta upaya menghentikan pelayanan pasien setelah pukul 12.00 WIB. Pembatasan sepihak ini dinilai bertolak belakang dengan semangat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik..."
"Sudah jamak terjadi di Puskesmas ini diwarnai perang mulut antara warga dan petugas akibat pelayanan yang dinilai buruk. Seharusnya selaku petugas kesehatan mereka bisa lebih sabar, ramah, profesional, melayani dari hati dan lebih "memanusiakan manusia" ungkap seorang warga yang sedang berobat bermarga Borotan kepada pers (07/07)..."Kadis Kesehatan diminta memberikan sanksi hingga mengevaluasi jabatan Kepala Puskesmas Mompang Julu drg. Eldelina Ariani Nasution demi mengembalikan fungsi pelayanan publik yang lebih humanis. Jangan mentang mentang dia keluarga dekat Ibu Wakil Bupati akhirnya pengelolaan puskesmas ini tidak tertib, terkesan amburadul dan tidak ada manajemen yang baik" terang warga bermarga Pane..."

[adsense]

Melalui surat ini, kami menegaskan kembali bahwa UPT Puskesmas Mompang berkomitmen penuh dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, loket pendaftaran rawat jalan, serta jam operasional teknis senantiasa merujuk pada regulasi kedinasan dan instruksi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kami sangat menghargai fungsi kontrol sosial dari media, namun kami juga meminta agar integritas profesi jurnalisme tetap dikedepankan melalui prinsip cover both sides (keberimbangan informasi). Kami berharap pihak redaksi segera memuat naskah Hak Jawab ini pada kesempatan pertama dalam ruang jurnalisme yang setara demi meluruskan opini publik.
Demikian Hak Jawab dan klarifikasi resmi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Atas perhatian, pemenuhan hak, dan kerja sama yang baik dari jajaran redaksi, kami ucapkan terima kasih.Hormat Kami,Kepala UPT Puskesmas Mompangdrg. ELDELINA ARIANI NASUTIONNIP. 19870924 201508 2 001

Pos Yandu Gelatik Dadimulyo Dikunjungi Ketua TP.PKK Asahan

putra — Wed, 08 Jul 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Pos Yandu Gelatik yang berada di kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kota Kisaran Barat dikunjungi ketua TP PKK Asahan, Rabu (08/07/2026)
Ketua TP.PKK kabupaten Asahan Ny.Yusnila Taufik yang didampingi staf ahli TP PKK dalam keterangannya mengatakan TP PKK Kabupaten Asahan melaksanakan kunjungan ke Posyandu Gelatik yang berada di Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan monitoring pelayanan Posyandu guna memastikan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan dengan baik serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga, ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut ketua TP.PKK Asahan Nya.Yusnila Taufik juga mengatakan kunjungan kami bersama staf ahli TP PKK Kabupaten Asahan meninjau secara langsung proses pelayanan di Posyandu Gelatik, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Baratdan dilanjutkan dengan peninjauan ke Posyandu Mutiara Satu, Dusun II Kecamatan Sei Dadap, serta peninjauan ke Pos Yandu Cempaka II, Dusun III, Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV.Dalam kunjungan tersebut, ketua TP PKK Asahan juga menegaskan bahwa transformasi Posyandu saat ini mengacu pada penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang Kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan sepanjang siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia, termasuk pelayanan imunisasi dan pemenuhan gizi, serta bidang Pendidikan, melalui layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), edukasi keluarga, serta peningkatan literasi masyarakat.
Terkait bidang Pekerjaan Umum, berupa pemantauan sanitasi lingkungan dan penyediaan akses air bersih, dan bidang Perumahan Rakyat, melalui upaya mewujudkan rumah sehat dan lingkungan permukiman yang layak huni, sementara untuk bidang Sosial, berupa edukasi kesehatan mental serta penguatan dukungan sosial kepada masyarakat, serta bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusifdan kesemuanya itu diharapkan agar seluruh kader Posyandu terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga Posyandu mampu menjadi pusat pelayanan terpadu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ungkap ketua TP.PKK Asahan berharap.

[adsense]

Baca Juga:

Wabup Asahan Rianto Resmikan Gedung Persiapan MAN 3 Di Aek Ledong

Terdakwa Kasus Dugaan Penguasaan Aset PTPN IV Divonis Bebas, PN Medan: Unsur Kerugian Negara Tak Terbukti

putra — Wed, 08 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Sidang pembacaan putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penguasaan aset milik PTPN IV Regional 2 di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (8/7/2026), berakhir dengan putusan mengejutkan.
Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Eslo Simanjuntak dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus.Putusan yang dibacakan di Ruang Cakra 8 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

[adsense]

Majelis hakim juga memerintahkan agar Eslo Simanjuntak segera dibebaskan dari tahanan.
Perkara ini bermula dari dugaan penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV Regional 2 yang dalam persidangan turut menyeret nama Alex Simanjuntak dan Dedi Simanjuntak.
Jaksa menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Ramses Hutabarat, untuk menguatkan pembuktian.
Dalam persidangan terungkap adanya uang sewa sebesar Rp254 juta yang menjadi bagian dari alat bukti. Penuntut umum juga mendalilkan adanya kerugian sekitar lebih dari Rp1 miliar yang dikaitkan dengan penguasaan tanah dan rumah yang ditempati keluarga terdakwa.
Namun, majelis hakim menilai unsur kerugian negara yang menjadi unsur penting dalam dakwaan tindak pidana korupsi tidak terbukti.
Menurut pertimbangan majelis, objek perkara merupakan aset milik BUMN, sehingga kerugian yang timbul merupakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara sebagaimana didakwakan oleh jaksa.
Pertimbangan hukum tersebut menjadi dasar majelis hakim menyatakan seluruh unsur dakwaan tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana.
Meski menjatuhkan putusan bebas, majelis hakim tetap menetapkan barang bukti berupa dokumen dan sebidang tanah dikembalikan kepada negara melalui PTPN IV Regional 2.
Usai sidang, tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Carles Silalahi yang terdiri dari Surbakti, Julkifli Panjaitan, Jemi Pardede, dan Aura Nabila menyambut baik putusan tersebut. Mereka menilai majelis hakim yang dipimpin Hakim Girsang telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara objektif serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara.
Sementara itu, hingga putusan dibacakan, belum ada keterangan resmi dari pihak penuntut umum mengenai sikap apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan.(Erni)

Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya

putra — Wed, 08 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta :Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung investigasi total dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya black out di Sumatera dan sejumlah wilayah di Indonesia. Ia juga meminta Polri segera menemukan dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dari kasus ini.
"Investigasi kasus dugaan korupsi batu bara harus menjadi titik awal reformasi penanganan kejahatan korupsi sektor strategis," kata Abdullah, Rabu (8/7/2026).
Seperti diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya black out di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan.

[adsense]

Kortas Polri menemukan adanya dua perusahaan yang diduga melakukan penyimpangan hukum terhadap pemenuhan pasokan batu bara di mana sejumlah modusdilakukan pihak terduga pelaku dalam kasus ini. Salah satunya ialah manipulasi dokumen.
Penyidik juga menemukan manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil.
Akibat praktik nakal yang telah dilakukan selama 6 tahun ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5 triliun. Abdullah pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri tersebut.
"Tentunya langkah baik ini harus dibarengi dengan penindakan yang terukur. Kita berharap Polri segera menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dari kasus dugaan korupsi itu," jelasnya.
"Bukan hanya dari pihak swasta saja, tapi usut juga dari sisi regulator karena dalam sektor pelayanan publik seperti ini, bukan hanya perusahaan yang punya peran," lanjut Abdullah.
Anggota Komisi hukum DPR tersebut pun memandang, pengungkapan dugaan korupsi tata niaga batu bara menunjukkan bahwa kejahatan korupsi pada sektor strategis semakin berkembang dengan pola yang kompleks. Menurut Abdullah, kasus seperti itu melibatkan rantai transaksi yang panjang, berbagai entitas usaha, serta aliran keuangan yang sulit ditelusuri.
"Dalam konteks seperti ini, keberhasilan penegakan hukum juga tidak cukup diukur dari penetapan tersangka, tetapi dari kemampuan negara membongkar keseluruhan jaringan kejahatan yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung dalam waktu lama," paparnya.
Abdullah menilai, penanganan korupsi pada sektor energi perlu mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset. Dengan begitu, proses penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu mengidentifikasi aktor intelektual, penerima manfaat utama (beneficial owner), serta seluruh aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
"Pendekatan seperti itu penting agar pemberantasan korupsi benar-benar memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal," tegas Abdullah.
Oleh karenanya, Abdullah mendorong Polri, Kejaksaan, PPATK, BPK, dan lembaga penegak hukum lainnya memperkuat Joint Financial Crime Investigation untuk seluruh perkara korupsi yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam dan energi.
"Kolaborasi tersebut perlu didukung dengan pertukaran data keuangan secara real time, penguatan kemampuan financial forensic, serta percepatan mekanisme penyitaan dan pemulihan aset agar hasil tindak pidana tidak sempat dialihkan atau disembunyikan," sebutnya.
Abdullah juga meminta Pemerintah mempercepat penyusunan profil risiko korupsi sektor energi sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi diniterhadap pola penyimpangan yang berpotensi muncul pada rantai pasok energi nasional.
"Pencegahan harus dibangun berbasis analisis risiko, bukan hanya menunggu munculnya laporan atau kerugian negara dalam jumlah besar," jelas Abdullah.
Abdullah pun mengingatkan, keberhasilan penegakan hukum akan memberikan dampak yang lebih besar apabila mampu mengubah sektor energi dari ruang yang rentan terhadap praktik korupsi menjadi sektor yang memiliki tingkat integritas tinggi.
"Sehingga sektor pelayanan publik juga menjadi lebih transparan, dan terlindungi oleh sistem pengawasan yang kuat," pungkas politisi PKB itu.

Terduga Pelaku Penganiayaan Walben Silaen Akan Ditentukan

putra — Wed, 08 Jul 2026 17:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Kasus penganiayaan terhadap Walben Silaen (75) yang terjadi pada (31/5/2026) memasuki tahap penetapan tersangka. Menurut penasehat hukum korban Hobbin Gultom, koordinasi dengan penyidik sudah dia lakukan dan hari ini Rabu, (8/7/2026) akan gelar perkara di Mapolres Toba.
Menurut Hobbin Gultom, Polsek Silaen langsung melakukan visum setelah mendapat laporan dari Walben Silaen.
"Visum sudah diambil dan jelas ada luka benda tajam dan Walben mendapat 26 jahitan di kepala dan wajah. Polisi telah memanggil para saksi dan dua orang terduga pelaku yang merupakan ayah dan anak. Dua alat bukti telah diamankan berikut keterangan saksi," terang Hobbin di kantor Polsek Silaen, Rabu, (8/7/2026.

[adsense]

Menurut Hobbin, ada perbedaan alat bukti yang diserahkan terduga pelaku PS. Terduga pelaku PS menyerahkan sebuah arit dan bukan parang bengkok seperti yang dijelaskan para saksi dan korban.
"Hari ini jam sepuluh akan digelar perkara di Polres Toba sesuai aturan. Jadi kalau masyarakat merasa agak lambat, itu karena ada kegiatan hari Bhayangkara. Jika tidak ada lagi data yang dibutuhkan, maka akan ditetapkan tersangka. Ini adalah penganiayaan secara bersama-sama. Namun kita akan liat nanti pasal yang disangkakan kepada terduga pelaku karena menurut keterangan saksi, keduanya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan bersama-sama,"terang Hobbin Gultom.
Penganiayaan Walben Silaen menurut saksi dilakukan oleh tetangganya sendiri yang terjadi pada (31/5/2026) sekira pukul 21:30 wib. Malamnya korban yang bersimbah darah dilarikan keluarga ke Polisi dan dilakukan visum di RSUD Porsea.
Korban mendapatkan 26 luka jahitan di kepala dan wajah. Pihak terduga pelaku WSS dan PS masih bebas melakukan kegiatan, sementara masyarakat resah dan berharap kasus ini cepat selesai.
Kapolsek Silaen Iptu. Walferik Sianipar mengatakan jika kasus ini dilakukan dengan mentaati aturan. Kedua-duanya sama-sama memiliki pengacara dan penyidikan dilakukan sesuai prosedur.
"Dilakukan sesuai prosedur dengan penuh kehati-hatian agar penetapan tersangka tidak menyalahi aturan dan itulah prosedurnya," terang Ipda. W. Sianipar di ruangannya.

[adsense]

Baca Juga:

Polres Simalungun Gelar Pengamanan Ketat, Ratusan Peserta Meriahkan Run Fun Parapat 2026 Bank Sumut

Diupah Rp 50 Juta, Hendak Dikirim ke Jambi, 25 Kg Sabu Disembunyikan di Speaker

putra — Wed, 08 Jul 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Sebanyak 25 kilogram (kg) sabu-sabu disembunyikan di dalam speaker untuk mengelabui petugas.Upaya penyelendupan itu diungkap Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut.
Dua tersangka ditangkap, yakni ZFH (30), warga Desa Buket Pala, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan HND (28), warga Desa Telaga Meuku, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang.

[adsense]

"Ini modus baru, karena narkoba tersebut disembunyikan di dalam speaker mobil bagian belakang," terang Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Rabu (8/7/2026).
Dia menyebut, sabu 25 kg itu dikamuflase dan disimpan dalam speaker yang sudah dimodifikasi.
Pengakuan tersangka, barang haram tersebut dibawa dari Provinsi Aceh, hendak dikirim ke Provinsi Jambi.
Tersangka juga mengaku sudah 2 kali ini mengirimkan sabu-sabu lintas provinsi. Aksi pertama keduanya berhasil mengirimkan sabu-sabu dan dibayar Rp 40 juta.
Setelah berhasil, mereka mengirim untuk kedua kalinya dengan janji upah sebesar Rp 50 juta.
"Mereka ngaku disuruh oleh seseorang berinisial IS, yang kini masih diburu," ungkapnya.
Mereka juga menyelidiki modus kemasan yang terbilang baru. Sabu dikemas menggunakan plastik berwarna hitam, berbeda dengan biasanya yang dikemas menggunakan bungkus teh China.
Kata dia, pengungkapan ini berdasarkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar menggunakan mobil pribadi pada Senin (29/6/2026).
Polisi menghentikan mobil Honda City nomor polisi B 1183 HKP, di jalan lintas Sumatera, tepatnya Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Dari penggeledahan petugas ditemukan barang bukti sabu seberat 25 kg di dalam speaker mobil.

[adsense]

Baca Juga:

Bisnis Sabu 3 Pria Digulung

Aniaya Warga Saat Penggerebekan, Satpol PP dan Oknum BNN Deliserdang Dipolisikan

putra — Wed, 08 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Seorang Ibu bernama Lince Manalu (65), warga Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. mendatangi Polda Sumut pada (03/7/2026) siang.

[adsense]

Kedatangannya ke Polda Sumut untuk membuat dua laporan sekaligus mengenai dugaan pengeroyokan yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Deli Serdang dan oknum BNN.

[adsense]

Baca Juga:

DPRD Kota Medan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Kedatangan Lince br Manalu ke Polda Sumut didampingi kuasa hukumnya Suhandri Umar Tarigan dan ketua salah satu LSM.

[adsense]

Adapun korbannya adalah anak dari Lince Manalu, yakni Samuel Hutasoit (38

[adsense]

Baca Juga:

Polresta Deli Serdang Tangkap Pemilik Sabu di Sei Belumei

Laporan Lince tertuang dalam laporan: STTLP/B/1070/VII/2026/SPKT/Polda Sumut, dan STTLP/B/1072/VII/2026/SPKT/Polda Sumut.

[adsense]

Lince Manalu menjelaskan, meski tidak melihat langsung penganiayaan dan Samuel enggan bercerita, tapi ia melihat kondisi anaknya. Dari yang dilihatnya, bagian hidung Samuel memar seperti darahnya membeku, mata merah, lingkaran kelopak mata bengkak .

[adsense]

Baca Juga:

Polisi Gerebek Rumah Diduga Sarang Narkoba, Satu Orang Diamankan

"Saya lihat sendiri hidungnya ini bengkak, matanya merah, kelopak mata bengkak membiru," kata Lince Manalu, ibu dari Samuel Hutasoit, di Polda Sumut, Jumat (3/7/2026).

[adsense]

Lince berharap dua laporannya diproses penyidik di Ditreskrimum Polda Sumut. Ia meminta para terduga pelaku penganiayaan terhadap anaknya ditangkap, dan diadili.

[adsense]

Baca Juga:

Kajari Poso Beri Kejutan Manis di Hari Bhayangkara ke-80, Sinergi Persahabatan Antara Jaksa dan Polisi

Kemudian, ia juga berharap agar anaknya dikeluarkan dari tahanan.

[adsense]

Suhandri Umar Tarigan SH, kuasa hukum Samuel, dan Lenci Manalu merinci lebih dalam peristiwa yang dialami kliennya.

[adsense]

Baca Juga:

Pengusaha Silaen Dilaporkan Ke Polisi

Ia menyebut kliennya ditangkap pada Minggu 28 Juni lalu, saat BNN Deli Serdang, Satpol PP, Polisi Militer dan pemerintah daerah merazia kafe remang-remang, di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

Penangkapan Samuel karena dituduh sebagai provokator, dan pelaku pengerusakan.

[adsense]

Baca Juga:

Personel Polres Tapsel Tabrak Mobil Warga karena Cemburu Dipatsus

Padahal, menurut keterangan Samuel yang diterima Umar, kliennya sedang menjalankan tugas jurnalistik atau liputan penggrebekan.

[adsense]

Saat itu, lanjutnya, Samuel menanyakan soal surat perintah razia yang diduga sudah kadaluarsa. Berdasarkan data yang mereka terima, surat razia dikeluarkan tanggal 29 Mei, namun baru razia di tanggal 28 Juni.

[adsense]

Baca Juga:

Pungli Ditertibkan, Pengunjung Pemandian Air Panas Sidebuk-Debuk Membludak

"Sesudah ditangkap dan dibawa menggunakan mobil, dalam perjalanan menuju ke Polrestabes Medan inilah ia diduga digebuki," ujar Suhandri Umar menyampaikan pengakuan kliennya itu kepada wartawan.

[adsense]

Bukan cuma Samuel, tapi 3 tersangka lainnya juga diduga mendapat perlakuan serupa.

[adsense]

Baca Juga:

Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Ahmad Anugrah Lubis Desak BNN Berantas Narkoba Di Sumut

"Bukan hanya Samuel namun tiga temannya juga mendapat perlakuan yang sama, yaitu pemukulan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum satpol PP Deli Serdang terhadap empat klien kami ketika melakukan penangkapan di daerah Patumbak pada beberapa hari yang lalu,"kata Suhandri Umar Tarigan.

[adsense]

Akibat dugaan pengeroyokan tersebut, Samuel dan 3 tersangka lainnya luka-luka.Samuel, matanya memar hingga sulit melihat, dan bagian hidungnya berdarah.

[adsense]

Baca Juga:

Mengira Istri Selingkuh, Brutal! Personel Polres Tapsel Tabrak Mobil Warga

Lanjut Umar, penganiayaan berikutnya diduga terjadi pada Kamis 2 Juli kemarin di gedung Sat Reskrim Polrestabes Medan.

[adsense]

Seorang oknum BNN Deli Serang, disebut datang ke Polrestabes Medan, lalu menendang bagian dada Samuel.

[adsense]

Baca Juga:

Patroli Gabungan di Jalur Rawan, Pemprov Sumut Perkuat Perang Melawan Narkoba

"Kalau penganiayaan yang diduga dilakukan oknum BNN Deli Serdang ini, yaitu pada tanggal 2 kemarin, Juli. Disitu, ketika klien kami itu duduk, diterjang dada dari klien kami itu, diterjang dua kali," terangnya.

[adsense]

Kuasa hukum lainnya, Thomas J Tarigan SH, MH. menambahkan, akibat dugaan penganiayaan bertubi-tubi, Samuel mengalami sesak di dada.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Bentuk Satgas Judi Online, Awasi ASN hingga Pegawai BUMD

"Ketika kita coba berdialog dengan dia, kata dia selain dadanya sesak, itu kepalanya pusing. Kadang denyut-denyut karena dipukuli kayu juga. Itu penyiksaan menurut kita, dan kita berharap supaya dilakukan scanning itu segera,"kata Thomas Tarigan.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Umar, Samuel bukan provokator. Sedangkan yang memprovokasi adalah anak dari pemilik kafe remang-remang.

[adsense]

Baca Juga:

Warga Melaporkan Jika Perangkat Desa Jarang Masuk

Bahkan, lanjut Thomas, Samuel sempat mencoba meredam massa di lokasi agar tidak menyerang aparat.

[adsense]

Ia juga meminta agar penyidik segera mengamankan rekaman video Closed Cirkuit Television (CCTV), di area ruang pemeriksaan penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

[adsense]

Baca Juga:

Operasi Saber Bersinar 2026 BNNP Sumut Ringkus Bandar Narkoba Rantau Parapat

Seorang oknum BNN Deli Serang, disebut datang ke Polrestabes Medan, lalu menendang bagian dada Samuel.

[adsense]

Baca Juga:

Polantas Humbahas Enggan Beberkan Polisi Bersertifikat yang Boleh Tilang Manual

Kuasa hukum lainnya, Thomas J Tarigan SH, MH. menambahkan, akibat dugaan penganiayaan bertubi-tubi, Samuel mengalami sesak di dada.

[adsense]

Baca Juga:

Lapor!!! Di Perdagangan Simalungun Ada Kusuk Plus- plus dan Judi Tembak Ikan

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Umar, Samuel bukan provokator. Sedangkan yang memprovokasi adalah anak dari pemilik kafe remang-remang.

[adsense]

Bahkan, lanjut Thomas, Samuel sempat mencoba meredam massa di lokasi agar tidak menyerang aparat.

[adsense]

Baca Juga:

Film "Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” Sebagai Edukasi Masyarakat Tebingtinggi

Ia juga meminta agar penyidik segera mengamankan rekaman video Closed Cirkuit Television (CCTV), di area ruang pemeriksaan penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

[adsense]

Mereka khawatir Polisi akan beralasan CCTV saat kejadian mati. Padahal, saat tim kuasa hukum menemui Samuel, penyidik sempat melarang mereka bermain handphone karena khawatir dilihat atasannya lewat CCTV ada pengunjung membawa handphone.

[adsense]

Baca Juga:

Polda Sumut Kawal Penuh ASEAN U-19 2026, Pengamanan Diperketat dari Awal hingga Akhir Pertandingan

"Apa urgensinya dia datang di situ di bonnya sampai ditendang dua kali. Makanya kita minta buka itu CCTV. Itu CCTV jangan sampai nanti dibilang nggak hidup,"katanya.

[adsense]

"Karena apa, kemarin kawan kita mau buka handphone aja ditegur oleh penyidik. Bang, enggak boleh Bang. Ada CCTV nanti kami ditegur oleh Propam," sambungnya.

[adsense]

Baca Juga:

Operasi Saber Bersinar 2026, BNNK Sergai Ungkap Penyalahgunaan Narkotika di Sejumlah Lokasi Rawan

Sehingga, Thomas berkeyakinan saat kejadian penganiayaan di gedung Sat Reskrim aktif.**

[adsense]

Rumah Persembunyian Penjahat Digerebek Polres Belawan, 6 Ditangkap

putra — Wed, 08 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Belawan : Rumah tempat penampungan penjahat di gerebek Polres Pelabuhan Belawan,Selasa (07/07/2026.)
Dari dalam rumah Sebanyak enam orang yang terdiri dari lima orang laki laki dan seorang perempuan ditangkap petugas Polres Pelabuhan Belawan. Rumah tersebut dikawasan Gang Sardi M Syarif, Lingkungan 7, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.
Menurut keterangan dari warga menyebutkan, penangkapan enam orang itu berlangsung sekitar pukul 17.00. Mereka semua bukan warga disini, kata warga yang nama mintak jangan ditulis.

[adsense]

Enam orang terlibat sejumlah kasus kejahatan, Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu senjata jenis air soft gun dan beberapa botol berisi cairan narkoba.

[adsense]

Salah seorang diantara enam orang itu bernama Ridho dan dia baru pulang dari Kamboja yang mengumpuli teman temannya.Aksi penggerebekan petugas Polres Pelabuhan Belawan sempat di tonton seratusan warga sekitar.

Warga mengucapkan terimakasih kepada petugas Polres Pelabuhan Belawan atas penangkapan tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

Perawatan/Perbaikan JDU Perumda Tirtanadi di Jalan Purwo Gang Family Delitua, Berdampak di Beberapa Wilayah

Selama ini warga memsinyakir di lokasi penangkapan kerap berlangsung kejahatan seperti judi, scammer dan penyalahgunaan narkoba.

Kami resah dengan aktivitas janggal di rumah itu. Apalagi rumah itu kerap di datangi belasan orang luar menggunakan sepeda motor.

[adsense]

Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Daud membenarkan adanya penangkapan dan penggerebekan pada salah satu rumah warganya.

Saya tidak kenal dengan semua orang yang ditangkap itu dan mereka atau pemilik rumah tidak ada melaporkan saya.

[adsense]

Baca Juga:

Kodaeral I Bangun Ekonomi Biru Bersama Masyarakat

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo saa dikonfirmasi pada Rabu (07/07/2026) belum ada dikantornya.Saat HP dan WA di hubungi belum ada jawaban.Namun salah seorang petugas membenarkan penggerebekan tersebut.***

[adsense]

Bupati Asri Ludin Sidak Jalan Sei Blumai, Soroti Parit Penuh Sampah dan Tinjau Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa

putra — Wed, 08 Jul 2026 15:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deli Serdang : Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membenahi infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan. Pada Rabu (8/7/2026), Bupati turun langsung meninjau kondisi Jalan Sei Blumai di Kecamatan Tanjung Morawa sekaligus mengecek progres pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan.
Dalam peninjauan di Jalan Sei Blumai, Bupati menemukan kondisi parit dan saluran drainase di sepanjang ruas jalan dipenuhi tumpukan sampah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air, sehingga dapat memicu genangan hingga banjir ketika curah hujan meningkat. Temuan itu langsung mendapat perhatian serius dari Bupati.

[adsense]

Melihat kondisi tersebut, Asri Ludin tanpa menunggu lama meminta kepala desa setempat segera menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan gotong royong membersihkan parit, selokan, dan lingkungan sekitar. Menurutnya, menjaga kebersihan drainase bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.
Bupati menegaskan, budaya gotong royong harus terus dihidupkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Deli Serdang. Ia meyakini kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar dalam mencegah banjir, menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga.
Usai meninjau Jalan Sei Blumai, Bupati melanjutkan agenda kerja dengan mengunjungi lokasi pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa yang berada di Desa Dagang Kerawan. Gedung baru tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.048 meter persegi dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa.
Rangkaian kunjungan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan lingkungan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan turun langsung ke lapangan, Bupati Asri Ludin memastikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

Wabup Asahan Rianto Resmikan Gedung Persiapan MAN 3 Di Aek Ledong

Melalui Laporan CC 110, Polsek Siantar Barat Cek TKP Temuan Mayat di Pasar Horas

putra — Wed, 08 Jul 2026 14:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Siantar :Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH bersama Kanit Reskrim IPDA Esron Pasaribu SH, Kanit Intel AIPTU Ridwan Lubis dan personil piket respon cepat tindaklanjuti laporan Call Center (CC) 110 dengan pengecekan TKP temuan mayat di Gedung II Lantai I Pasar Horas Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, pada Senin 6 Juli 2026 sore sekira pukul : 16.25 Wib.
Mayat jenis kelamin laki laki tersebut diketahui inisial LS (42) penjual celana pendek keliling di Pasar Horas warga Jalan Permosi Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.
Setelah dilakukan olah TKP bersama Tim Inafis Polres Pematangsiantar, Kapolsek Siantar Barat bersama personil evakuasi korban keruangan IGD RSUD dr Djasamen Saragih menggunakan mobil ambulance PSC 119.
Kemudian dokter jaga ruangan IGD menyatakan korban sudah meninggal dunia.
Selanjutnya adik korban inisial R br. S membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan autopsi terhadap jenajah korban karena tidak di temukan tanda-tanda tindak pidana.
Adanya surat pernyataan keluarga maka jenajah korban diserahkan kepada keluarga dibawa pulang kerumah duka untuk disemayamkan dan dikuburkan.
"Korban meninggal diduga karena sakit dideritanya dan keluarga sudah membuat surat pernyataan tidak dilakukan autopsi terhadap jenajah korban," Kata Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH./Humas P Siantar

[adsense]

Perawatan/Perbaikan JDU Perumda Tirtanadi di Jalan Purwo Gang Family Delitua, Berdampak di Beberapa Wilayah

putra — Wed, 08 Jul 2026 14:20:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 mm milik Perumda Tirtanadi di kawasan Jalan Purwo Gang Family Deltua Kab. Deli Serdang akan dilakukan perawatan/perbaikan akibat adanya kebocoran pipa.
"Pekerjaan perawatan tersebut mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan yang selama ini dilayani melalui jaringan pipa utama tersebut," kata Lokot Parlindungan Siregar selaku Kabid. Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, kepada wartawan, Senin (08/6/2026) malam.

[adsense]

Disebutkannya, tim teknis telah diturunkan ke lokasi sejak kebocoran terdeteksi untuk melakukan penanganan darurat. Menurut Lokot, proses perbaikan dilakukan dengan menutup aliran air pada jaringan yang terdampak guna memudahkan pekerjaan dan mencegah kebocoran semakin meluas.
Sedangkan masa perbaikan, ungkap Lokot memakan waktu terhitung tanggal 09 Juni 2026 mulai jam 20.00 WIB s.d selesai.
Lokot juga menjelaskan, bahwa selama perbaikan akan berdampak gangguan pasokan air bersih ke beberapa kawasan mengalami penurunan tekanan bahkan terhenti sementara. Wilayah yang terdampak antara lain sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat yang bergantung pada suplai air dari jalur pipa transmisi tersebut.
Perumda Tirtanadi menghimbau pelanggan untuk melakukan penampungan dan penghematan penggunaan air selama proses perbaikan berlangsung. Masyarakat juga diminta menampung air secukupnya sebagai langkah antisipasi hingga distribusi kembali normal. "Selain itu, Tirtanadi berupaya meminimalkan dampak gangguan dengan mempercepat pekerjaan di lapangan," ujar Kabid. Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi ini.
Lokot pun mengatakan, permohonan maaf atas peristiwa tersebut. "Saya atas nama Manajemen Perumda Tirtanadi menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kita menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga distribusi air bersih ke wilayah terdampak dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan Tirtanadi akan menyiapkan layanan mobil tangki air bagi masyarakat pelanggan yang membutuhkan.
Adapun wilayah yang terdampak selama pekerjaan perawatan ini antara lain :Wilayah Pelayanan Cabang Deli Tua, Cabang Medan Kota, Cabang Medan Denai, Cabang HM Yamin dan Cabang Tuasan Sekitarnya.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 0811 601 5000 atau Cabang Perumda Tirtanadi terdekat.

[adsense]

Baca Juga:

Tak Hanya Perkenalkan Kekayaan Budaya, Airin Rico Waas Dorong Peran Ibu Dalam Pemberdayaan Keluarga yang Hebat, Inklusif, dan Berkelanjutan

Bisnis Sabu 3 Pria Digulung

putra — Wed, 08 Jul 2026 13:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Tiga orang laki-laki masing-masing berinisial AP (38) , NO (31) keduanya warga Dolok Merawan, Kabuoaten Serdang Bedagai dan RP (44) warga Kabupaten Deli Serdang, harus meringkuk di balik jetuji besi gegara 9,59 gram narkotika jenis sabu-sabu.
Ketiga lelaki ini berhasil di tangkap tim Opsnal Sat Resnarkoba tepat hari Ulang Tahun Bhayangkara ke -80 tahun, tepatnya pada hari Rabu dinihari (01/07/2026) kemarin tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi.Kasat Resnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy R. Sitorus, S.H pada Rabu (08/07/2026), mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi sabu di lokasi kejadian.

[adsense]

"Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Sat Resnarkoba melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan tiga tersangka, masing masing berinisial AP (38) warga Dolok Merawan, RP (44) warga Deli Serdang, dan NP (31) yang merupakan warga Dolok Merawan beserta barang bukti," ungkap AKP Jimmy R. Sitorus, S.H.Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan enam bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat 9,59 gram, plastik klip kosong, pipet berbentuk sekop, kotak rokok, tiga unit handphone, satu plastik hitam, serta uang tunai Rp350 ribu.
Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui sabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial A yang berada di wilayah Tembung. Saat ini, Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.
Selanjutnya ketiga tersangka berikut barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Tebingtinggi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.(

Tampilkan Kreativitas Siswa, SMK N 1 Beringin Ikut Ramaikan Paviliun Dinas Pendidikan Sumut

admin — Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Dari arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50, tepatnya di Paviliun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada stan SMK Negeri 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang menampilkan kreativitas dan hasil karya siswa dan siswinya.

[adsense]

Pantauan di lokasi PRSU ke-50, SMK N 1 Beringin juga menyediakan layanan kecantikan kepada pengunjung yang datang ke stan mereka.

Menurut salah seorang guru yang bertugas di stan SMK N 1 Beringin, Retni Tri Ramasari,S.Pd menyampaikan bahwa di sekolah mereka ada beberapa jurusan yang bisa menjadi pilihan. SMK N 1 Beringin memiliki 7 kompetensi keahlian yang meliputi : Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT), PerhotelanUsaha Layanan Pariwisata (ULW), Kuliner (Tata Boga), Busana (Tata Busana), Kecantikan dan Spa.

[adsense]

Baca Juga:

BTN Borong Lima Penghargaan di Singapura, Bukti Transformasi Beyond Mortgage on Track dalam Ekosistem Danantara

Dibawah komando Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Asron Batubara, S.Pd., M.Si, SMK N 1 Beringin terus berkomitmen melahirkan generasi cerdas dan siap pakai.

Dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, terutama di era digital. Menurut Asron Batubara dalam sebuah kesempatan, kolaborasi adalah energi besar. Jika semua elemen bergerak bersama, maka Sumatera Utara akan semakin maju dan bermartabat.

[adsense]

SMK Negeri 1 Beringin juga terus memperkuat kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha melalui program link and match. Hal ini bertujuan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

[adsense]

Baca Juga:

RSJ Prof. Dr. M. ILdrem Provsu, Sahabat Keluarga dengan Masalah Kejiwaan Hadir di Gedung Serbaguna PRSU

Selain itu, pihak sekolah turut mendorong peningkatan kompetensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, serta partisipasi dalam lomba-lomba tingkat daerah maupun nasional. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Di arena PRSU, beberapa hasil kreativitas siswa ditampilkan, seperti bulu mata, kuku yang sudah dilukis, dan beberapa desain pakaian hasil karya jurusan tata busana.

[adsense]

"Dalam kesempatan ini, kita melibatkan beberapa siswa yang sedang mengikuti magang untuk memberikan jasa layanan pembuatan bulu mata palsu, pemasangan kuku, serta massage," kata Retni Tri Ramasari.

Lebih lanjut Retni menyampaikan bahwa siswa-siswi SMK N 1 Beringin benar-benar dididik menjadi sumber daya manusia siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

[adsense]

Baca Juga:

Partisipasi Aktif Bank Sumut dan UMKM Binaanya di Arena PRSU Emas

"Lulusan kita sudah banyak yang bekerja di berbagai sektor dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk luar negeri," paparnya.

Dari pantauan di arena pameran, SMK N 1 Beringin menawarkan beberapa jasa layanan yang bisa dinikmati pengunjung.

[adsense]

Baca Juga:

Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen

Nekat, 2 Mahasiswa Edarkan Ganja Polisi Buru Pemasok

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:55:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Peredaran narkotika di kalangan mahasiswa terbilang masih terjadi. Indikasi itu terungkap setelah polisi membongkar dugaan jaringan peredaran ganja yang melibatkan dua mahasiswa Medan, Senin (6/7/2026) malam.
Dua tersangka Y (20) dan KH (20) ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena diduga aktif mengedarkan ganja tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga kepada masyarakat umum.
Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan seorang mahasiswa berinisial Y di kawasan Jalan Dr Mansyur, Medan.

[adsense]

"Saat dihentikan mengendarai sepeda motor, petugas menemukan satu paket ganja seberat 6,05 gram yang disembunyikan di bagian bawah kendaraannya," jelas Rafli, Rabu (8/7/2026).
Dalam pemeriksaan, Y mengaku baru mengambil barang haram tersebut dari teman sekampusnya, KH, yang tinggal di sebuah rumah kos kawasan Jalan Jamin Ginting.
Dari proses pengembangan, polisi mendapati KH tengah mengonsumsi ganja di lantai atas rumah kosnya. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus besar ganja dengan berat keseluruhan lebih dari 260 gram.
"Barang bukti tersebut kami amankan dari kedua tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda," terangnya.
Hasil penyidikan sementara mengungkap, kedua mahasiswa tersebut diduga telah menjual ganja kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat di luar lingkungan kampus.
Kini, polisi masih memburu seorang pria berinisial B yang diduga sebagai pemasok ganja kepada KH.
Menurut AKBP Rafli, meski KH dan B tidak pernah bertemu secara langsung, keduanya rutin berkomunikasi dan telah beberapa kali melakukan transaksi.
Polrestabes Medan memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.
AKBP Rafli mengingatkan para mahasiswa agar tidak tergiur terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena dampaknya dapat menghancurkan masa depan.
"Siapa pun yang terlibat, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bandar, akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Gaya Hidup Sehat Remaja: Kunci Menciptakan Generasi yang Produktif dan Berkualitas

Gerindra Setujui Ranperda APBD 2025, Minta Pemko Medan Perbaiki Serapan Anggaran

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:35:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Anggota DPRD Kota Medan Fauzi menyatakan Fraksi Partai Gerindra menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu disertai catatan agar Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti rekomendasi DPRD, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masukan fraksi.
Pendapat akhir tersebut disampaikan Fauzi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Gerindra menegaskan pengelolaan APBD harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran.

[adsense]

Fraksi mengapresiasi Pemko Medan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk enam kali berturut-turut. Namun, WTP dinilai bukan tolok ukur akhir keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan," kata Fauzi.
Laporan pertanggungjawaban APBD 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target. Adapun realisasi belanja mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen.
Gerindra menilai ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Fraksi meminta Pemko Medan meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak, penataan retribusi, dan optimalisasi aset daerah.
Fraksi juga menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp592,22 miliar. Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan harus menjadi bahan evaluasi.
"SiLPA sebesar Rp592,22 miliar menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan," ujar Fauzi.
Menurut Gerindra, tingginya SiLPA mencerminkan masih adanya program yang belum berjalan optimal dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Karena itu, Pemko Medan diminta mengevaluasi OPD dengan serapan anggaran rendah, memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan evaluasi kinerja berbasis hasil.
Gerindra juga meminta penggunaan SiLPA diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dan membiayai program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Fraksi turut mendorong percepatan penanganan banjir, perbaikan jalan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan UMKM, serta pengawasan internal yang lebih efektif.
"APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan," tegas Fauzi.
Di akhir pendapatnya, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan perbaikan kepada Pemerintah Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

Setujui Ranperda APBD 2025, PDI Perjuangan Minta Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Setujui Ranperda APBD 2025, PDI Perjuangan Minta Pemko Medan Terapkan Tapping Box

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan kritis,

[adsense]

terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pelaksanaan program pembangunan.

[adsense]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai belum diterapkannya sistem tapping box secara menyeluruh menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan penerimaan pajak daerah.
"Penjelasan saudara Wali Kota mengenai belum diterapkannya sistem tapping box secara menyeluruh masih terkesan normatif. Kendala tersebut seharusnya dapat diatasi apabila ada keseriusan Pemerintah Kota Medan," ujar Robi saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam telah berhasil menerapkan sistem tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah. Karena itu, Pemko Medan dinilai juga mampu menerapkan sistem serupa apabila memiliki kemauan politik yang kuat.
"Beberapa daerah seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam telah menerapkan tapping box. Pertanyaannya, mengapa Kota Medan tidak bisa? Kami mengharapkan political will saudara Wali Kota Medan dibuktikan melalui langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah," katanya.
Selain optimalisasi PAD, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Medan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi penerimaan daerah.
"Kami meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar kelemahan pengendalian internal dan potensi kerugian keuangan daerah tidak kembali terulang," ujarnya.
Fraksi juga menilai pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi Kota Medan. Sejumlah program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dinilai belum berjalan secara optimal.
"Visi dan misi pembangunan Kota Medan masih sebatas slogan dan retorika karena masih banyak program yang telah direncanakan dalam RKPD 2025 belum terlaksana secara optimal," ucap Robi.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Medan dinilai belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Menurut fraksi, peningkatan ekonomi belum mampu secara signifikan menekan angka kemiskinan maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
"Pertumbuhan ekonomi Kota Medan belum memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat dan belum mampu menekan kemiskinan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara maksimal," katanya.
Dalam rekomendasinya, PDI Perjuangan juga meminta Inspektorat Kota Medan memperkuat pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mencegah penyimpangan anggaran serta kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Pemko Medan didorong segera menyelesaikan pembayaran lahan milik masyarakat yang telah dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), memperbaiki pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta merealisasikan pemasangan 1.000 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) berbasis lampu LED pada 2026.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan rekomendasi, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
"Setelah mencermati seluruh pembahasan, Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," tutup Robi.

[adsense]

Baca Juga:

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Dualisme Narasi Penertiban PETI Kotanopan. Gubernur Sumut Didesak Beri Klarifikasi Terbuka

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Mandailing Natal : Informasi simpang siur melingkupi kedatangan Tim Terpadu Pemprov Sumut di Kotanopan baru-baru ini. Di satu sisi, rilis resmi Tim turun untuk pemberantasan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin), namun di sisi lain oknum Kepala Desa GD mengklaim kedatangan Tim Pemprov Sumut sebagai bentuk dukungan (support) kepada dirinya dalam aktivitas reklamasi. Benturan narasi yang kontradiktif ini sontak memicu sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat Madina.
Demi menegakkan aturan, Direktur Lembaga Kajian IDeA (Insitute for Development, Evaluation and Analysis) M. Irwansyah Lubis mendesak Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk turun tangan melakukan klarifikasi secara resmi dan terbuka terkait maksud dan tujuan Tim Terpadu datang ke Kota Nopan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjernihkan persoalan terkait perbedaan narasi yang telah membingungkan publik. "Dualisme narasi antara rilis resmi Pemprov Sumut dan klaim oknum Kepala Desa harus segera diklarifikasi. Disparitas ini berpotensi menjadi bentuk kebohongan publik dan pengkaburan substansi persoalan. Kita mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution selaku Penanggung Jawab Tim Terpadu untuk segera melakukan klarifikasi terbuka atas kontrasiksi informasi ini demi menjaga marwah dan kepercayaan publik kepada institusi pemerintah provinsi di mata rakyat" tegas Irwansyah kepada pers via pesan elektronik (07/07)
Menurut mantan aktivis HMI ini, publik kini dihadapkan pada dua narasi yang saling bertolak belakang dan telah memicu keresahan sosial akut. "Pertanyaannya sederhana tapi mendasar, pihak mana yang berbohong. Tidak mungkin kedua pernyataan ini sama benar dalam waktu bersamaan" tegasnya.
Ditambahkan, jika benar rilis Tim Terpadu Pemprov menyebutkan penertiban PETI yang ditandai dengan penyitaan alat berat ekskavator, penyegelan lokasi tambang dan pemberian surat teguran keras terhadap para pelaku PETI di lokasi tambang maka tentu klaim sang oknum Kepala Desa Singengu Julu tentang "dukungan reklamasi" adalah bentuk disinformasi dan penyesatan publik. Patut diduga dia merasa telah "kebal hukum" dan tidak bisa dijerat hukum.
Namun bila, pernyataan GD ini benar, maka rilis resmi pemerintah tersebut patut dipertanyakan secara serius. "Hal ini tentu berbahaya. Kita disuguhkan seolah ada penertiban PETI, namun dibelakang layar Tim Terpadu menyatakan bentuk dukungan Pemprov atas reklamasi yang dilakukan oleh terduga pelaku PETI. Apakah ini drama kolosal dari Pemprov untuk melindungi para mafia tambang dengan kedok penertiban yang hanya bersifat kosmetik?" tanya Irwan
Situasi ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa titik terang "Publik berhak mendapatkan informasi akurat, bukan versi cerita yang berubah-ubah. Aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas pihak mana yang menyebarkan informasi hoax atau tidak benar" ujarnya
Untuk memperjelas kesimpang-siuran ini, dan menghindari praduga dan asumsi negatif. Maka solusi yang ditunggu publik, Gubernur harus turut memberikan klarifikasi resmi dan terbuka.
Selain itu, Irwan megemukakan argumen bahwa istilah "reklamasi" yang digunakan oleh oknum Kepala Desa patut diduga sebagai upaya pengkaburan substansi dan kamuflase terhadap aktivitas tambang ilegal. "Dalam ketentuan hukum, reklamasi hanya dapat dilakukan dalam kerangka pertambangan yang sah dan berizin, bukan sebagai pembenaran atas kegiatan tanpa izin yang dilakukan, sehingga kegiatan PETI sebelumnya seolah-olah dapat "diampuni" dan dilupakan begitu saja jika reklamasi telah dilakukan. Tentu ini pandangan keliru" imbuh Irwan yang yang mantan anggota DPRD Kab Madina ini.
Malah dia menduga, issue reklamasi ini sengaja dimunculkan hanya untuk modus kamuflase untuk melanggengkan tambang illegal dengan kedok pemulihan lingkungan. "Polri harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan intensif untuk memastikan tidak ada aktivitas pelanggaran hukum PETI dengan topeng reklamasi" tambahnya.
IDEA secara organisasi juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kepala Desa Singengu Julu yang dinnilai telah membuat pernyataan yang bertentangan, mengaburkan silubstansi, mengandung unsur pembohongan publik dan bahkan dapat menimbulkan praduga dan asumsi negatif terhadap Pemprop,
Selain itu, penegakan hukum yang tegas dengan hukuman berat tanpa kompromi harus diberlakukan kepada para pelaku atau dalang utama aktivitas PETI di seluruh Madina.
Untuk solusi jangka menengah, dia mendesak Pemprov Sumut untuk segera menerbitkan Pergub untuk payung hukum pembentukan SATGASSUS dalam penindakan hukum ativitas PETI, sembari mewujudkan pembentukan WPR-IPR baru yang potensial untuk lahan tambang rakyat yang legal.

[adsense]

Baca Juga:

Aksi 707 Ojol Sumut Sampaikan 7 Tuntutan di Depan Kantor Gubernur dan DPRD Sumut