https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Thu, 03 Sep 2026 03:24:12 +0700+0700 id-ID Hutama Karya Berlakukan Potongan Tarif Tol 10% di Sejumlah Ruas Jalan Tol Trans Sumatera pada Hari Pelanggan Nasional 2026 Wed, 02 Sep 2026 21:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Hutama Karya Berlakukan Potongan Tarif Tol 10% di Sejumlah Ruas Jalan Tol Trans Sumatera pada Hari Pelanggan Nasional 2026]]> MATATELINGA, Sumatera :Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional Tahun 2026, PT Hutama Karya(Persero) (Hutama Karya) akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 10% di sejumlah ruas JalanTol Trans Sumatera (JTTS). Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memilih JTTS sebagai teman perjalanan sekaligus wujud semangat Melayani Sepenuh Hati dalam menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat.

[adsense]

Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunaninfrastruktur, pemerataan ekonomi, dan konektivitas antardaerah sehingga potongan tarif ini diharapkanmemberikan manfaat langsung kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak terjauh,sekaligus mendukung peningkatan mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Sumatra.

[adsense]
Baca Juga:

Potongan tarifsebesar 10% diberlakukan selama dua hari kalender, mulai Jumat, 4 September 2026 pukul 07.00 WIBhingga Minggu, 6 September 2026 pukul 07.00 WIB. Kebijakan ini berlaku dua arah bagi seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan sesuai asal dan tujuan dengan jarak terjauh serta menggunakan kartu uang elektronik yang sama dengan saldo yang mencukupi.

[adsense]

[adsense]
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan bahwa pemberian potongan tarif ini merupakan bentuk apresiasi Hutama Karya kepada para pengguna jalan yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap pelayanan Jalan Tol Trans Sumatera.


"Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional, kami ingin memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat," ujar Iwan.

[adsense]
Baca Juga:

Rincian Tarif dan Ketentuan Pemberlakuan Potongan Tarif TolPotongan tarif diberikan pada ruas dan asal-tujuan jarak terjauh yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut
*Regional Sumatra Bagian Selatan*1. Asal–tujuan: GT Prabumulih–GT Palembang dan sebaliknyaTol Palembang–Indralaya (Palindra)Golongan I: Rp27.000 menjadi Rp24.500Golongan II & III: Rp40.500 menjadi Rp36.500Golongan IV & V: Rp54.000 menjadi Rp48.5002. Asal–tujuan: GT Prabumulih–GT Kayu Agung dan sebaliknyaTol Indralaya–Prabumulih (Inprabu)Golongan I: Rp85.000 menjadi Rp76.500Golongan II & III: Rp127.500 menjadi Rp114.500Golongan IV & V: Rp170.000 menjadi Rp153.003. Asal–tujuan: GT Bakauheni Selatan–GT Kayu Agung dan sebaliknya Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka)Golongan I: Rp255.500 menjadi Rp230.000Golongan II & III: Rp383.500 menjadi Rp345.000Golongan IV & V: Rp511.500 menjadi Rp460.0004. Asal–tujuan: GT Bengkulu–GT Taba Penanjung dan sebaliknya Tol Bengkulu–Taba Penanjung Asal–tujuan: GT Bengkulu–GT Taba Penanjung dan sebaliknya

Golongan I: Rp23.500 menjadi Rp21.500Golongan II & III: Rp35.500 menjadi Rp32.000Golongan IV & V: Rp47.500 menjadi Rp42.500

[adsense]

*Regional Sumatra Bagian Tengah*1. Asal–tujuan: GT Pekanbaru–GT Dumai dan sebaliknya Tol Pekanbaru–Dumai (Permai)Golongan I: Rp171.500 menjadi Rp154.000Golongan II & III: Rp257.000 menjadi Rp231.500Golongan IV & V: Rp343.000 menjadi Rp308.5002. Asal–tujuan: GT Sungai Pinang–GT XIII Koto Kampar dan sebaliknya Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar

Golongan I: Rp78.000 menjadi Rp70.000Golongan II & III: Rp117.000 menjadi Rp105.500Golongan IV & V: Rp156.000 menjadi Rp140.5003. Asal–tujuan: GT Kapalo Hilalang–GT Padang dan sebaliknya Tol Padang–SicincinGolongan I: Rp50.500 menjadi Rp45.500Golongan II & III: Rp75.500 menjadi Rp68.000Golongan IV & V: Rp100.500 menjadi Rp90.500

[adsense]
Baca Juga:

*Regional Sumatra Bagian Utara 1*.1. Asal–tujuan: GT Padang Tiji–GT Baitussalam dan sebaliknya Tol Sigli–Banda AcehGolongan I: Rp65.000 menjadi Rp58.500Golongan II & III: Rp97.500 menjadi Rp88.000Golongan IV & V: Rp130.000 menjadi Rp117.0002. Asal–tujuan: GT Pangkalan Brandan–GT Kisaran dan sebaliknyaTol Binjai–LangsaGolongan I: Rp81.000 menjadi Rp73.000Golongan II & III: Rp122.000 menjadi Rp109.500Golongan IV & V: Rp162.500 menjadi Rp146.000Tol Indrapura–KisaranGolongan I: Rp64.000 menjadi Rp57.500Golongan II & III: Rp96.000 menjadi Rp86.500Golongan IV & V: Rp128.000 menjadi Rp115.000


[adsense]

Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (dikelola PT Hutama Marga Waskita)Golongan I: Rp25.000 menjadi Rp22.500Golongan II & III: Rp37.500 menjadi Rp34.000Golongan IV & V: Rp49.500 menjadi Rp44.500
Lebih lanjut, Iwan mengatakan bahwa potongan tarif hanya berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan sesuai asal dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Transaksi di luar asal–tujuantersebut tetap dikenakan tarif normal. Khusus perjalanan pada ruas terintegrasi, pengguna jalan wajibmenggunakan satu kartu uang elektronik yang sama saat masuk dan keluar jalan tol.

[adsense]

"Hutama Karya mengimbau pengguna jalan untuk mengecek tarif sesuai gerbang masuk dan tujuanperjalanan serta memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol.Pengguna jalan juga diharapkan mematuhi rambu dan arahan petugas, menjaga kondisi kendaraan tetapprima, serta memanfaatkan _rest area_ untuk beristirahat demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan,"tutup Iwan.


Informasi mengenai ketentuan potongan tarif dapat diakses melalui akun resmi@HutamaKaryaTollRoad dan aplikasi Mozy.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192418/hutama-karya-berlakukan-potongan-tarif-tol-10-di-sejumlah-ruas-jalan-tol-trans-sumatera-pada-hari-pelanggan-nasional-2026/ Dikecamatan Bandar Pulau Wakil Bupati Asahan Salurkan Bantuan Beras Wed, 02 Sep 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Dikecamatan Bandar Pulau Wakil Bupati Asahan Salurkan Bantuan Beras]]> MATATELINGA,Asahan :Dikecamatan Bandar Pulau Asahan, wakil bupati saluran bantuan beras tepatnya di desa Gajah Sakti, penyaluran bantuan beras pemerintah pusat ini merupakan bantuan pangan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, Rabu (02/09/2026)

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

Wakil bupati Asahan Rianto dalam keterangannya mengatakan bantuan ini merupakan murni program Pemerintah Pusat yang dialokasikan khusus bagi masyarakat di Kabupaten Asahan.Pemerintah kabupaten Asahan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas bantuan pangan masyarakat ini, ujarnya.

[adsense]
Wakil bupati Asahan juga berpesan kepada Kepala Desa agar menyalurkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran dan transparan, dan wakil bupati juga menegaskan larangan adanya pemotongan atau pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut.Dan apabila ada pemotongan, maupun kutipan dalam bentuk dalil apapun segera hubungi saya.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Bantuan ini murni program pemerintah pusat untuk masyarakat Asahan," tegasnya dan bantuan beras ini diberikan selama tiga bulan berturut-turut, mulai Juli hingga September 2026, dengan ketentuan masing-masing PBP menerima 10 kilogram beras setiap bulan.

[adsense]
Baca Juga:

Semoga dengan adanya program bantuan pangan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Asahan.
Sementara Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman disela sela pembagian bantuan beras kepada warganya mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.Pendistribusian bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilo gram untuk 3 bulan terhitung bulan Juli hingga September 2026, dan dalam data di desa telah tercatat sebanyak 262 PBP menerima bantuan tersebutPenyaluran beras ini merupakan program Pemerintah Pusat yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Asahan kepada para PBP, ungkapnya

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/192417/dikecamatan-bandar-pulau-wakil-bupati-asahan-salurkan-bantuan-beras/ Terkait Diguaan Keracunan MBG di Bener Meriah, PWI Sesalkan Larangan Peliputan oleh Oknum TNI Wed, 02 Sep 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Terkait Diguaan Keracunan MBG di Bener Meriah, PWI Sesalkan Larangan Peliputan oleh Oknum TNI]]> MATATELINGA, Bener Meriah ::Laporan adanya larangan peliputan dan intimidasi oleh oknum TNI terhadap wartawan ketika terjadi dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami belasan murid SD di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, disikapi oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.

[adsense]

"Tindakan pelarangan liputan kasus keracunan MBG di Bener Meriah oleh oknum TNI jelas-jelas melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1)," tandas Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin dalam siaran pers-nya, Rabu 2 September 2026.

Nasir menyebutkan, kebebasan pers adalah hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

[adsense]
Baca Juga:

Hal ini termasuk hak untuk mengambil gambar atau merekam aktivitas di tempat umum, termasuk di area Puskesmas Lampahan tempat murid-murid SD tersebut mendapat penanganan darurat medis.

[adsense]
Sesuai ketentuan undang-undang, lanjut Nasir, mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.
"Jika mengacu pada laporan yang kami terima dari TribunGayo.com dan Ketua PWI Bener Meriah, jelas-jelas oknum TNI tersebut telah menghalangi tugas jurnalistik dan itu bertentangan dengan undang-undang," kata Ketua PWI Aceh.

Salah seorang wali murid, mengatakan anaknya tiba-tiba mengeluhkan sakit perut, gatal-gatal, dan mual setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang disediakan di sekolah.
Situasi di Puskesmas Lampahan tampak dipadati warga yang panik saat murid SD dibawa untuk mendapatkan penanganan darurat medis.
Sejumlah murid harus menjalani perawatan intensif di IGD.

[adsense]
Baca Juga:
Di tengah upaya peliputan peristiwa tersebut, salah seorang wartawan TribunGayo.com, Bustami justru mendapat hambatan dan intimidasi dari oknum anggota Koramil Timang Gajah bernama Sarno yang berjaga di pintu ruang IGD.
Meski telah menunjukkan identitas resmi, oknum tersebut tetap melarang media mengambil gambar maupun melakukan konfirmasi.

Terlebih lagi, oknum TNI tersebut mengeluarkan nada mengancam serta menarik jurnalis keluar dari area ruang IGD.
"Enggak ada untuk liputan! Kamu jangan buat berita yang enggak-enggak. Enggak boleh masuk!" cetus oknum tersebut sambil menjaga ketat akses masuk.

[adsense]
Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti tumbangnya para murid tersebut masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang untuk memastikan sumber keracunan.

Tim dari jaringan wartawan PWI Aceh telah berupaya meminta konfirmasi resmi dari Dinas kesehatan, kepolisian, serta institusi TNI terkait dugaan penghalangan peliputan yang dialami wartawan.
KKJ akan tentukan sikap
Terkait dugaan keracunan MBG di Bener Meriah dan adanya laporan intimidasi oleh seorang oknum TNI terhadap wartawan juga disikapi oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh, dimana PWI menjadi salah satu organisasi pers di komite tersebut.

[adsense]
Baca Juga:
"Ya, kita akan duduk malam ini, Rabu, 2 September 2026 untuk mendapatkan berbagai informasi terhadap kasus itu guna menentukan sikap," kata Koordinator KKJ Aceh, Rino Abonita dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/berita-aceh/192415/terkait-diguaan-keracunan-mbg-di-bener-meriah-pwi-sesalkan-larangan-peliputan-oleh-oknum-tni/ Harga Cabai Merah di Aceh Selatan Tembus Rp60 Ribu, Dinas Pangan Pantau Pasar Setiap Hari Wed, 02 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Harga Cabai Merah di Aceh Selatan Tembus Rp60 Ribu, Dinas Pangan Pantau Pasar Setiap Hari]]> MATATELINGA, Tapaktuan :Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan memperketat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Inpres Tapaktuan. Pemantauan kini dilakukan setiap hari sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia di pasaran.

[adsense]

Kepala Dinas Pangan Aceh Selatan, Hj. Agustinur, mengatakan pemantauan harga telah menjadi standar operasional prosedur (SOP) bagi petugas di lapangan dan tidak lagi dilakukan secara insidental.


Hal itu disampaikan Agustinur saat meninjau kondisi harga pangan di Pasar Inpres Tapaktuan, Rabu (2/9/2026), didampingi Irayati, SP.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Kami sudah menugaskan petugas pendata harga ke pasar setiap hari. Tujuannya memastikan harga tetap stabil dan stok pangan aman. Data yang diperoleh langsung diinput ke Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional," kata Agustinur.


Menurut dia, data hasil pemantauan harian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga di pasar.

[adsense]
Baca Juga:

Sejumlah langkah yang dapat dilakukan, antara lain berkoordinasi dengan distributor dan Perum Bulog serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) apabila diperlukan.


Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, sebagian besar harga bahan pangan di Pasar Inpres Tapaktuan masih berada dalam kondisi relatif stabil.

[adsense]

Harga beras premium tercatat Rp16.666 per kilogram, beras medium Rp15.622 per kilogram, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp12.600 per kilogram.Sementara harga bawang merah berada di kisaran Rp35.000 per kilogram dan bawang putih bonggol Rp35.000 per kilogram.

[adsense]
Baca Juga:

Telur ayam ras dijual sekitar Rp53.000 per papan. Adapun minyak goreng curah berada pada harga Rp18.000 per liter dan minyak goreng kemasan Rp23.000 per liter.
Meski sebagian besar komoditas stabil, Dinas Pangan mencatat kenaikan harga pada cabai merah keriting dan daging ayam ras dalam dua pekan terakhir.
Harga cabai merah keriting naik dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam ras meningkat dari Rp38.200 menjadi Rp44.117 per kilogram.
Agustinur mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting menjadi salah satu yang paling signifikan. Kondisi cuaca dan keterlambatan distribusi disebut menjadi faktor yang memengaruhi pasokan komoditas tersebut ke pasar.
Selain memantau harga, petugas Dinas Pangan juga melakukan pengecekan terhadap ketersediaan bahan pokok.

[adsense]

Berdasarkan hasil pemantauan, stok sejumlah komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula masih tersedia dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga dua bulan ke depan.


Pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap ketersediaan pangan menjelang bulan Maulid yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan sejumlah bahan pokok di tengah masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

"Kami pastikan stok aman. Masyarakat tidak perlu khawatir dan belilah kebutuhan secukupnya saja," ujar Agustinur.Dinas Pangan Aceh Selatan memastikan pemantauan harga dan stok pangan akan terus dilakukan setiap hari sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan bahan pokok di daerah tersebut.

]]> https://www.matatelinga.com/berita-aceh/192414/harga-cabai-merah-di-aceh-selatan-tembus-rp60-ribu-dinas-pangan-pantau-pasar-setiap-hari/ Pemkab Serahkan Satu Unit Bus Donor Darah Keliling Kepada PMI Kabupaten Labuhanbatu Wed, 02 Sep 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Serahkan Satu Unit Bus Donor Darah Keliling Kepada PMI Kabupaten Labuhanbatu]]> MATATELINGA,Labuhanbatu : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, menyerahkan satu unit bus kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labuhanbatu, untuk dimanfaatkan sebagai Bus Unit Donor Darah Keliling


[adsense]


Penyerahan kendaraan tersebut, dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Hj Tuti Noprida Ritonga S.Si, Apt, MM, dan diterima langsung Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Rusli, SH, MS.

[adsense]
Baca Juga:



[adsense]

Bantuan kendaraan ini, merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten, dalam memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan donor darah, bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan adanya Bus Unit Donor Darah Keliling, PMI Kabupaten Labuhanbatu diharapkan, dapat lebih aktif mendatangi masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, komunitas, organisasi, hingga berbagai wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan donor darah.

[adsense]
Baca Juga:


[adsense]


[adsense]


Kehadiran bus donor darah keliling ini, juga menjadi langkah strategis untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan.

[adsense]
Baca Juga:

Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Rusli SH, MS, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, atas dukungan yang diberikan kepada PMI.


[adsense]


Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi sarana penting dalam memperluas pelayanan kemanusiaan PMI kepada masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

"Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan pelayanan donor darah kepada masyarakat. Kami berharap, keberadaannya dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk menjadi pendonor dan bersama-sama membantu sesama," ujar Muhammad Rusli.

PMI Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan bus tersebut, dalam kegiatan donor darah keliling secara terencana dan berkelanjutan, sehingga pelayanan donor darah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

[adsense]

Satu unit bus, satu langkah nyata untuk kemanusiaan. Bersama PMI, mari donor darah dan selamatkan kehidupan.

PMI Kabupaten Labuhanbatu,
Bergerak untuk Kemanusiaan, Melayani dengan Hati.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192413/pemkab-serahkan-satu-unit-bus-donor-darah-keliling-kepada-pmi-kabupaten-labuhanbatu/ Bukan Pemko Medan, Penentuan Peringkat DTSEN Warga Mutlak Kewenangan BPS* Wed, 02 Sep 2026 17:47:00 +0700+0700 <![CDATA[Bukan Pemko Medan, Penentuan Peringkat DTSEN Warga Mutlak Kewenangan BPS*]]> MATATELINGA, Medan :Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti secara tegas mengatakan bahwa penentuan maupun perubahan peringkat desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan mutlak kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan Pemko Medan, Kemensos, ataupun pihak kelurahan.

[adsense]

Hal ini ditegaskan Khoiruddin Rangkuti menyikapi banyaknya warga yang mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan untuk mengubah status peringkat desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

"Kita perlu menyatukan pemahaman para Camat dan Lurah agar tidak mengarahkan warga yang tidak puas dengan angka desilnya jauh-jauh datang ke Dinsos. Pembaruan data atau pengajuan ketidaksesuaian desil cukup melapor ke operator SIKS-NG yang ada di 151 kantor kelurahan se-Kota Medan,"kata Khoiruddin Rangkuti, Rabu (2/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
​Khoiruddin Rangkuti menambahkan hingga saat ini, capaian pendaftaran Perlinsos di Kota Medan saat ini baru menyentuh 297.390 KK (38%) dari total 789.026 KK. Namun dari data terbaru Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperpanjang tenggat waktu pendaftaran Portal Perlinsos hingga akhir Desember.
"

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192411/bukan-pemko-medan-penentuan-peringkat-dtsen-warga-mutlak-kewenangan-bps/ Rangkap Jabatan PPPK dan Anggota BPD Lubuk Kapundung I Disorot, Bupati Madina Diminta Bertindak Wed, 02 Sep 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Rangkap Jabatan PPPK dan Anggota BPD Lubuk Kapundung I Disorot, Bupati Madina Diminta Bertindak]]> 0MATATELINGA, Madina :Dugaan rangkap status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Kapundung I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi sorotan.

[adsense]


Zulfikar Ahmad diketahui disebut masih aktif sebagai PPPK sekaligus menjalankan tugas sebagai Anggota BPD Desa Lubuk Kapundung I. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait aspek regulasi, administrasi pemerintahan, serta efektivitas pelaksanaan kedua tugas tersebut.

[adsense]
Baca Juga:


Sorotan itu mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 26 huruf f, yang mengatur larangan anggota BPD merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
Disebut Sudah Diingatkan
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Ketua BPD Desa Lubuk Kapundung I disebut telah beberapa kali mengingatkan Zulfikar Ahmad agar memilih salah satu status yang dijalankan.


Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, peringatan tersebut disebut belum ditindaklanjuti. Hingga kini, yang bersangkutan dikabarkan masih menjalankan kedua status tersebut.
Kondisi ini pun memunculkan desakan agar pemerintah daerah segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan apakah rangkap status tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sejumlah Dampak Berpotensi Timbul
Apabila kedua status tersebut memang dijalankan secara bersamaan, sejumlah persoalan berpotensi muncul.


Pertama, pelaksanaan tugas sebagai PPPK berpotensi terganggu apabila waktu dan konsentrasi harus terbagi dengan aktivitas sebagai Anggota BPD.
Kedua, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama karena BPD memiliki fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk fungsi pengawasan.
Ketiga, pembagian waktu dan tanggung jawab berpotensi menyebabkan salah satu tugas tidak berjalan secara optimal.


Keempat, fungsi BPD dalam menghadiri rapat, menyerap aspirasi masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan pembangunan desa juga dikhawatirkan tidak maksimal.
Kelima, jika tidak segera mendapatkan kejelasan, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.


Bupati Diminta Berikan Kepastian
Atas persoalan tersebut, Bupati Mandailing Natal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum.
Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan terlebih dahulu status kepegawaian yang bersangkutan, statusnya sebagai anggota BPD, serta aturan yang menjadi dasar apakah kedua status tersebut dapat dijalankan secara bersamaan.


Jika memang diperbolehkan, pemerintah diminta menjelaskan dasar hukum yang menjadi pijakannya. Sebaliknya, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan, pemerintah diminta mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.
Persoalan ini bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi pihak tertentu, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tertib administrasi pemerintahan desa, efektivitas pelaksanaan tugas, dan kepercayaan masyarakat.
Masyarakat tidak meminta perlakuan khusus. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum dan penegakan aturan secara adil serta tanpa pandang bulu.


Jangan sampai aturan hanya menjadi tulisan di atas kertas, sementara persoalan di lapangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192409/rangkap-jabatan-pppk-dan-anggota-bpd-lubuk-kapundung-i-disorot-bupati-madina-diminta-bertindak/ Pemkab Deli Serdang Dukung Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi dan UMKM Wed, 02 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Deli Serdang Dukung Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi dan UMKM]]> MATATELINGA,, Deli Serdang :Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan dukungannya terhadap pemberdayaan perempuan melalui penguatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

[adsense]

Dukungan tersebut disampaikan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Deli Serdang, Hanip Fahri, saat menghadiri Peringatan Hari Credit Union (CU) Dampingan YAPIDI 2026 di Taman Jubileum Retreat Center, Sibolangit, Selasa (1/9/2026).

Mengusung tema "Gerakan CU Memacu Peran Strategis Kepemimpinan Perempuan", kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Hanip mengapresiasi YAPIDI serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan, khususnya melalui koperasi dan UMKM.

[adsense]
Baca Juga:

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih kepada YAPIDI dan seluruh stakeholder yang telah berperan dalam memberdayakan ibu-ibu kita," ujar Hanip.

[adsense]
Ia menegaskan, Pemkab Deli Serdang akan terus mendukung berbagai upaya yang mendorong perempuan agar semakin mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing dalam mengembangkan usaha.
"Pada prinsipnya, sebagai pemerintah daerah, kami mendukung seluruh upaya pemberdayaan perempuan, UMKM, dan koperasi agar semakin tangguh dan kuat," katanya.


Hanip berharap peringatan Hari CU tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun motivasi, memperkuat kelembagaan, serta memperluas manfaat bagi masyarakat.
"Pulang nanti bukan hanya karena bertemu dan melepas rindu dengan kawan, tetapi juga membawa motivasi agar kegiatan dan lembaga ini dapat lebih maju," tuturnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192408/pemkab-deli-serdang-dukung-pemberdayaan-perempuan-melalui-koperasi-dan-umkm/ Cegah KARHUTLA, Sat Reskrim Polres Simalungun Gencar Sambangi Warga dan Bagikan Stiker Imbauan Wed, 02 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Cegah KARHUTLA, Sat Reskrim Polres Simalungun Gencar Sambangi Warga dan Bagikan Stiker Imbauan]]> MATATELINGA,Simalungun :Kepolisian Resor (Polres) Simalungun terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di wilayah hukumnya. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Simalungun turun langsung ke kawasan hutan dan permukiman warga guna memberikan edukasi serta imbauan kepada masyarakat.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 1 September 2026, sekira pukul 20.26 WIB. Dalam keterangannya, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Simalungun," ujar AKP Verry Purba.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di kawasan hutan dan permukiman masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Simalungun. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan personel Unit II Opsnal Sat Reskrim yang dipimpin oleh IPDA Gagas Dewanta Aji, S.Tr.K., MH, serta berkoordinasi dengan Maralo Tambun selaku Sekretaris Manggala Agni Daops II Pematang Siantar beserta tim.

[adsense]
AKP Verry Purba mengungkapkan, kegiatan tersebut dilandasi oleh sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain juga sebagai bentuk pelaksanaan perintah pimpinan dalam meningkatkan

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192407/cegah-karhutla-sat-reskrim-polres-simalungun-gencar-sambangi-warga-dan-bagikan-stiker-imbauan/ Robi Barus Soroti Masih Ada Ketidak Sesuaian Data Penerima Bantuan Sosial Pemko Medan Wed, 02 Sep 2026 14:44:00 +0700+0700 <![CDATA[Robi Barus Soroti Masih Ada Ketidak Sesuaian Data Penerima Bantuan Sosial Pemko Medan]]> MATATELINGA,Medan : Ketua Fraksi PDI Pejangan DPRD Kota Medan, Robi Barus menjelaskan pihaknya masih menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial yang tepapar dalam sistem dengan kondisi existing di lapangan.

[adsense]

Menurut Robi, hal ini memicu terjadinya kemandekan dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat di lapangan.

[adsense]
Baca Juga:
"Seperti penyaluran bansos lansia ini, setelah dilakukan kross check, ternyata masih banyak data yang menampilkan penerima yang telah wafat bahkan dari sepuluh tahun lalu," katanya, Rabu (2/9/2026)

[adsense]

[adsense]
Padhal, lanjut Robi, program tersebut sangat penting sebagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan.
"Khususnya lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi maupun tanpa dukungan keluarga," ungkapnya.


Robi mengeaskan, harusnya dengan kehadiran Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos digital) diharapkan memudahkan pemutakhiran data yang mendekati real-time.

[adsense]
Baca Juga:
"Proses ini harusnya bisa memangkas waktu, dalam pembaruan data secara berjenjang dari desa/kelurahan ke Dinsos hingga ke Kementerian Sosial. Sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian data dengan kondisi existing di lapangan," tambahnya.

Robi mengatakan, proses perbaikan data bansos ini harus memaksimalkan koordinasi pendataan di tingkat lingkungan dan kelurahan.

[adsense]
"Proses verifikasi dan validasi harus dilakukan real time dan terintegrasi," tambahnya.
Robi juga mendorong integrasi data ini harus dipercepat mengingat penyaluran bansos ini, sangat ditunggu oleh masyarakat.
"Agar perlindungan sosial dapat tersalurkan secara akurat, adil dan tepat sasaran," pungkanya.(Irwansyah)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192406/robi-barus-soroti-masih-ada-ketidak-sesuaian-data-penerima-bantuan-sosial-pemko-medan/ Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Babinsa Koramil 06/Senayang Gencarkan Anjangsana Wed, 02 Sep 2026 14:10:00 +0700+0700 <![CDATA[Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Babinsa Koramil 06/Senayang Gencarkan Anjangsana]]> MATATELINGA, Temiang Pesisir, Lingga : Dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah binaan, Babinsa Koramil 06/Senayang, Serma Rocky, melaksanakan anjangsana sekaligus memberikan imbauan tentang bahaya narkoba kepada warga Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (01/09/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komunikasi sosial (Komsos) Babinsa dengan masyarakat sekaligus wujud kepedulian TNI AD dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, kondusif dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

[adsense]
Dalam kesempatan tersebut, Serma Rocky mengingatkan warga agar menjauhi segala bentuk narkotika dan obat-obatan terlarang, termasuk ganja, pil ekstasi, sabu-sabu maupun jenis narkoba lainnya. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menimbulkan ketergantungan, merusak hubungan sosial, mengganggu keharmonisan keluarga serta menghancurkan masa depan generasi muda. "Narkoba bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat merusak keluarga dan lingkungan. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga Desa Tajur Biru agar tetap aman dan bersih dari narkoba," tegas Serma Rocky.

[adsense]
Babinsa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Warga didorong untuk saling mengingatkan, membangun komunikasi yang baik antarsesama serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus mencegah narkoba masuk dan berkembang di wilayah pedesaan.

Salah seorang warga Desa Tajur Biru menyambut baik kegiatan anjangsana dan imbauan yang disampaikan Babinsa. "Kami berterima kasih atas perhatian dan kepedulian Babinsa. Imbauan seperti ini sangat penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami bahaya narkoba dan bersama-sama menjaga lingkungan dari pengaruh buruk narkotika," ungkapnya. Menurutnya, sinergi antara TNI, pemerintah desa, aparat keamanan dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan kondusif.

[adsense]
Baca Juga:
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pembinaan teritorial Koramil 06/Senayang dalam membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat dari berbagai ancaman nonmiliter, termasuk bahaya narkoba. Serma Rocky menegaskan bahwa menjaga lingkungan tetap bersih dari narkoba merupakan tanggung jawab bersama dan salah satu bentuk nyata bela negara di tengah masyarakat. Dengan kepedulian, kewaspadaan dan kebersamaan seluruh komponen masyarakat, diharapkan Desa Tajur Biru mampu menjadi lingkungan yang sehat, aman serta mampu melindungi generasi muda sebagai aset dan penerus perjuangan bangsa.

]]> https://www.matatelinga.com/tmmd/192405/wujudkan-desa-bersih-narkoba-babinsa-koramil-06senayang-gencarkan-anjangsana/ Sekolah Rakyat Terintegrasi Pandeglang Mulai Beroperasi, Hutama Karya Dukung Akses Pendidikan bagi Keluarga Prasejahtera Wed, 02 Sep 2026 12:50:00 +0700+0700 <![CDATA[Sekolah Rakyat Terintegrasi Pandeglang Mulai Beroperasi, Hutama Karya Dukung Akses Pendidikan bagi Keluarga Prasejahtera]]> MATATELINGA, Pandeglang :PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mendukung penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Infrastruktur pendidikan tersebut kini mulai dimanfaatkan dengan beroperasinya SRT 1 Kabupaten Pandeglang yang melayani siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

[adsense]

Dibangun di atas kawasan seluas 11,3 hektare, SRT 1 Kabupaten Pandeglang menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan hunian yang terintegrasi untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan kemandirian siswa.

[adsense]
Baca Juga:

Dalam mendukung kegiatan pendidikan, SRT 1 Kabupaten Pandeglang dilengkapi dengan 36 ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama terpadu bagi siswa, serta asrama guru. Selain itu, tersedia perangkat komputer untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan ujian siswa, fasilitas olahraga berupa _track field_, lapangan basket, dan lapangan sepak bola, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

[adsense]
Sebagai bagian dari dimulainya operasional sekolah, kegiatan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 1 Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada Jumat (28/8). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah yang turut meninjau sejumlah fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas dan asrama guru. Rangkaian MPLS selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus s.d 9 Semptember 2026.
Dimyati menyampaikan bahwa keberadaan SRT 1 Kabupaten Pandeglang perlu dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar dapat terus memberikan manfaat bagi para siswa. "Sekolah ini harus dirawat dan dijaga. Saya meminta seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga, memantau, dan terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan sekolah ini. Kehadiran sekolah ini menjadi bagian penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Saya berharap anak-anak yang bersekolah di sini dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujar Dimyati.

Saat ini, SRT 1 Kabupaten Pandeglang melayani 474 siswa yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Setelah mengikuti rangkaian MPLS, para siswa akan menjalani program matrikulasi selama tiga bulan sebagai tahap persiapan mental dan akademik sebelum mengikuti proses pembelajaran secara penuh.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Pembangunan SRT 1 Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari dukungan Hutama Karya terhadap penyediaan infrastruktur pendidikan yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-4 Pemerintah yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan bahwa pembangunan SRT 1 Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari kontribusi Perseroan dalam mendukung penyediaan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pandeglang, Hutama Karya mendukung upaya Pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami berharap kehadiran infrastruktur ini dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sekaligus mendukung proses pembelajaran, pengembangan potensi, serta kemandirian para siswa," ujar Hamdani.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192404/sekolah-rakyat-terintegrasi-pandeglang-mulai-beroperasi-hutama-karya-dukung-akses-pendidikan-bagi-keluarga-prasejahtera/ Reses DPRD Kota Medan Dapil 1 S.D. 5 Disampaikan dalam Paripurna Wed, 02 Sep 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Reses DPRD Kota Medan Dapil 1 S.D. 5 Disampaikan dalam Paripurna]]> MATATELINGA,Medan : Ketua DPRD Kota Medan Drs.Wong Chun Sen di dampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen, SKM Buka Rapat ParipurnaDPRD Kota Medan .
Laporan Pelaksanaan reses/" target="_blank">Reses VI Masa Persidangan III di Tahun Sidang 2025-2026 Daerah Pemilihan Medan.1 s.d. Medan 5.

[adsense]
Pelaksanaan Paripurna pada hariSenin, 31 Agustus 2026 yang dimulai pukul 10.00 WIBDihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dijelaskan Wong Chun Sen jumlah anggota DPRD Kota Medan sebanyak 50 orang hadir 32 orang paripurna dibuka intuk umum.

[adsense]
Sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Serta Berdasarkan Sekretariat DPRD Kota Medan, dari jumlah keseluruhan Anggota DPRD Kota Medan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah bahwa anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta melakukan kunjungan kerja berkala ke daerah pemilihan.

Daerah pemilihan (Dapil) 1 Disampaikan , Dr.Dra.Lili, MBA, S.HDapil 2 disampaikan Saipul Bahri.Dapil 3 disampaikan Datuk Iskandar Muda,S.Md.Dapil 4 disampaikan Agus Setiawan,S.HDapil 5 disampaikan Rommy Pan Boy,S.H

[adsense]
Baca Juga:
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan dalam Paripurna Laporan Pelaksanaan reses/" target="_blank">Reses VI Masa Persidangan III pada Tahun Sidang 2025-2026.

Wali Kota Medan menginstruksikan perangkat daeran dan menindak lanjuti hadil reses anggota DPRD Kota Medan dari lima Dapil, kata Rico dinilainya bisa dikerjakan dalam waktu dekat mulai minggu ini, ujarnya. Tidak membutuhkan proses panjang untuk mulai dikerjakan, dan instruksikannya kepada Pj. Sekda Erfin Fahrurrazi.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192403/reses-dprd-kota-medan-dapil-1-sd-5-disampaikan-dalam-paripurna/ Belanja Bawang di Simpang Limun Pengedar Uang Palsu 'Gol' Ditangkap Polsek Medan Kota Wed, 02 Sep 2026 11:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Belanja Bawang di Simpang Limun Pengedar Uang Palsu 'Gol' Ditangkap Polsek Medan Kota]]> MATATELINGA, Medan :Seorang pria warga Dusun 1 Mekar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut) 'gol' di sel Mapolsek Medan Kota.

[adsense]
Sebab, pria 35 tahun tersebut nekat mengedarkan uang palsu, Selasa (1/9/2026) sekira pukul 10.50 WIB. Ini merupakan kejahatan yang kedua dilakukan tersangka. Dia pernah ditangkap dalam kasus serupa pada 2026 lalu.

"Tersangka ditangkap saat mengedarkan uang palsu tersebut di Pajak Simpang Limun," jelas Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Rabu (2/9/2026).
Disebutkannya, kasus itu terungkap berawal dari tersangka memesan uang palsu melalui online, enam hari sebelum ditangkap. Dia menerima paket uang palsu senilai Rp 1.600.000,- tersebut di Sei Bejangkar, Limapuluh, Batubara.

[adsense]
Baca Juga:

Selanjutnya, tersangka menaiki bus berniat mengunjungi saudaranya di Jalan Sekip, Medan Baru. Namun, terlebih dahulu singgah di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I, Kelurahan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota.

[adsense]
"Tersangka membeli bawang seharga Rp 5.000,- menggunakan uang palsu dan penjualnya mengetahui," terang Poltak Tambunan.
Akal bulus tersangka kemudian dilaporkan Rizki ke Mapolsek Medan Kota, dan Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan bersama penyidik segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Tersangka mengakui perbuatannya, uang palsu diperoleh dengan cara mentransfer uang untuk beli uang palsu dan diterima dengan cara dikirim dri paket JNT," pungkas Iptu Poltak Tambunan.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192402/belanja-bawang-di-simpang-limun-pengedar-uang-palsu-039gol039-ditangkap-polsek-medan-kota/ Polisi Gerebek THM Janna dan Dipasangi Police Line Wed, 02 Sep 2026 10:18:00 +0700+0700 <![CDATA[Polisi Gerebek THM Janna dan Dipasangi Police Line]]> MATATELINGA, Deliserdang : Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi di Tempat Hiburan Malam (THM) Janna Kita yang berada di Kecamatan Patumbak, Kabuoaten Deli Serdang, Minggu (30/8/2026) sekira pukul 01.20 WIB.

[adsense]

Seorang wanita berinisial DS (24), diduga sebagai pengedar narkotika jenis pil ekstasi diamankan dengan barang bukti 5 butir pil ekstasi.

"DS dulunya merupakan waiters di THM ini, dan sekarang bekerja sebagai kasir. Ada 5 butir yang kami sita dari tangan yang bersangkutan, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan telepon genggam," terang Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (2/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Selain DS yang berperan sebagai pengedar, petugas juga mengamankan 2 orang positif narkoba setelah 20 pengunjung dites urine.
"Kami juga amankan 2 orang yang positif narkoba. Kami lakukan tes urine, dan 2 diantaranya positif narkoba," kata Rafli.

Untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh, petugas kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada DS, yang diketahui berinisial B. Polisi akan terus melakukan pengejaran terhadap B, kemana pun mencoba berlari dan bersembunyi.
"Pemasok narkoba kepada DS sudah kami kantongi identitasnya. Kami pastikan yang bersangkutan bisa berlari tapi tidak akan bisa bersembunyi," tegas Rafli.

[adsense]
Baca Juga:
THM Janna, kini ditutup sementara hingga proses penyidikan rampung dilakukan. Police Line telah dipasang di lokasi penggerebekan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192401/polisi-gerebek-thm-janna-dan-dipasangi-police-line/ Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat, PLN dan BPBD Resmikan Program Desa Siaga Bencana di Batu Mbelin Wed, 02 Sep 2026 09:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat, PLN dan BPBD Resmikan Program Desa Siaga Bencana di Batu Mbelin]]> MATATELINGA,Sibolangit :PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Desa Batu Mbelin meresmikan Program Desa Siaga Bencana di Jambur Desa Batu Mbelin, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (1/9).

[adsense]

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali risiko, memberikan respons awal, serta mengurangi dampak bencana dan keadaan darurat.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Peresmian menjadi puncak rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan pelatihan penanggulangan bencana pada 28–29 Agustus 2026. Masyarakat mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), vertical rescue, water rescue, serta praktik dan simulasi penanganan keadaan darurat.

Kegiatan dihadiri Manager PLN UP3 Bukit Barisan Megantara Vilanda Setyawan yang mewakili General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad, Camat Sibolangit Muhammad Arif Budiman, S.IP., Kepala Desa Batu Mbelin Resna Ketaren beserta jajaran, Komandan Kompi Satgas BPBD Provinsi Sumatera Utara Daniel Dachi, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang Mukti Ali Harahap, S.Ag., M.Si.

[adsense]
Baca Juga:
Turut hadir para instruktur BPBD Provinsi Sumatera Utara, pegawai PLN, Tim Desa Siaga Bencana, serta masyarakat Desa Batu Mbelin.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/192399/perkuat-kesiapsiagaan-masyarakat-pln-dan-bpbd-resmikan-program-desa-siaga-bencana-di-batu-mbelin/ Bupati Asahan Deklarasikan Pemilihan Cakades Serentak 2026 Wed, 02 Sep 2026 08:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Asahan Deklarasikan Pemilihan Cakades Serentak 2026]]> MATATELINGA,Asahan. :Bupati Asahan Taufik ZA Siregar mendeklarasikan Pilkades Damai dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (1/9/2026), deklarasi Pilkades Damai menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkades yang aman, tertib, demokratis, dan kondusif deklarasi tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, para Assisten,OPD,Camat, BPD, Kades Asahan serta 128 peserta Cakades.

[adsense]
Bupati Asahan dalam keterangannya mengatakan pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat desa dan dengan melalui Pilkades, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang diharapkan mampu membawa desanya menjadi lebih mandiri, maju, sejahtera, dan bermartabat.

Selain itu dengan pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 dilaksanakan di 43 desa yang tersebar pada 18 kecamatan, dengan diikuti 128 calon kepala desa, ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Lebih lanjut bupati Asahan mengatakan pelaksanaan Pilkades membutuhkan kedewasaan, kesadaran, dan tanggung jawab seluruh pihak agar seluruh proses demokrasi dapat berjalan dalam suasana aman dan kondusif dan

[adsense]
deklarasi damai ini bukan sekadar pembacaan naskah dan penandatanganan dokumen, tetapi harus menjadi komitmen moral seluruh calon kepala desa untuk menjaga kehormatan dan martabat proses pemilihan.

Bupati juga berharap seluruh calon kepala desa mampu menunjukkan sikap dewasa dalam berdemokrasi dan berkompetisi secara sehat, serta kepada para calon kepala desa diharapkan menyampaikan visi, misi, gagasan, dan program kepada masyarakat dengan cara yang baik, santun, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bupati juga berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 dapat berlangsung secara aman, tertib, lancar, dan demokratis serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ungkapnya

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192400/bupati-asahan-deklarasikan-pemilihan-cakades-serentak-2026/ Andi Yang Tak Terlihat Di Tengah Lautan: Perjalanan 78 Tahun Korps Uplai TNI Angkatan Laut Wed, 02 Sep 2026 08:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Andi Yang Tak Terlihat Di Tengah Lautan: Perjalanan 78 Tahun Korps Uplai TNI Angkatan Laut]]> MATATELINGA,Belawan :Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I menggelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Jadi Korps Suplai ke-78 Tahun 2026 dihadiri oleh seluruh prajurit TNI AL Kodaeral I yang tergabung dalam Korps Suplai bertempat di Gedung Yos Sudarso, Mako Kodaeral I Belawan, Medan. Selasa, (01/09/2026)

[adsense]

Peringatan hari jadi ini mengusung tema "Melalui Peringatan Hari Jadi ke-78 Tahun 2026, Korps Suplai Siap Berdedikasi dan Menjadi Bagian Keberhasilan Tugas dalam Bidang Keuangan, Pembekalan, Administrasi Umum dan Kolateral Bagi Kejayaan TNI Angkatan Laut".

[adsense]
Baca Juga:
Tema tersebut mengamanatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kecepatan serta ketepatan dukungan logistik, ketelitian tertib birokrasi, hingga sikap adaptif dan siap sedia dalam setiap penugasan.

[adsense]

Dalam rangkaian acara tasyakuran ini, ditekankan pula pentingnya prinsip ASK (Attitude, Skill, dan Knowledge) bagi setiap personel Korps Suplai guna menghindari segala bentuk penyelewengan serta meningkatkan profesionalisme kerja.
Seluruh rangkaian kegiatan di Mako Kodaeral I ini berjalan dengan lancar, membawa semangat baru bagi para prajurit untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi organisasi TNI Angkatan Laut.

[adsense]
Acara tasyakuran yang berlangsung hangat ini turut dihadiri oleh perwakilan mitra perbankan strategis, salah satunya dari Bank BJB. Kehadiran Bank BJB dalam momentum HUT ke-78 Korps Suplai ini merupakan wujud sinergisitas yang erat antara TNI AL dengan mitra perbankan dalam mendukung kesejahteraan prajurit serta pengelolaan keuangan yang profesional di lingkungan Kodaeral I.


Dalam kesempatan tersebut, Bank BJB juga memperkenalkan berbagai kemudahan layanan perbankan modern dan produk finansial unggulan yang dirancang khusus untuk mendukung mobilitas serta perencanaan keuangan keluarga besar prajurit TNI AL.

[adsense]
Baca Juga:
Kolaborasi berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta solusi finansial yang adaptif bagi seluruh personel Korps Suplai dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian ke depan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192398/andi-yang-tak-terlihat-di-tengah-lautan-perjalanan-78-tahun-korps-uplai-tni-angkatan-laut/ Kuasa Hukum Terdakwa SR Soroti Konstruksi Dakwaan JPU: Ini Sengketa Utang-Piutang atau Perkara Pidana? Wed, 02 Sep 2026 07:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Kuasa Hukum Terdakwa SR Soroti Konstruksi Dakwaan JPU: Ini Sengketa Utang-Piutang atau Perkara Pidana?]]> MATATELINGA, Medan Labuhan : Perkara pidana dengan terdakwa berinisial SR memasuki agenda persidangan pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli, pada Selasa.(1/9/2026)

[adsense]

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa yang terdiri dari Eben Haezar Zebua, SH., MH., Andika SM., SH., Cpl., Yasa'aro Telaumbanua, SE., SH., MH., M.Kn., dan Leonardus Laia, SH., menyampaikan keberatan terhadap konstruksi perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).


Tim penasihat hukum menilai substansi hubungan hukum antara terdakwa dengan pelapor berinisial AS lebih menunjukkan adanya hubungan pinjam-meminjam atau utang-piutang. Karena itu, menurut pembela, persoalan tersebut perlu dilihat secara cermat apakah memenuhi unsur tindak pidana atau justru berada dalam ranah hukum perdata.

[adsense]
Baca Juga:

Saksi Pelapor Ungkap Adanya Pinjaman dan Cicilan

Dalam persidangan, keterangan pelapor AS disebut turut mengungkap adanya transaksi pinjam-meminjam uang.

[adsense]

Di hadapan majelis hakim, AS menerangkan bahwa pinjaman tersebut terjadi sebanyak tiga kali.


"Dia hutang sebanyak tiga kali, Pak Hakim. Yang pertama Rp10 juta, kedua Rp10 juta dan sudah dicicil Rp4 juta, dan yang ketiga Rp2 juta," ujar AS dalam persidangan.

[adsense]
Baca Juga:

Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian yang disoroti tim penasihat hukum untuk memperkuat argumentasi bahwa terdapat hubungan keperdataan berupa utang-piutang antara para pihak.


Sementara itu, saksi kedua, Soyem, mengaku tidak mengetahui secara langsung proses peminjaman kedua dan ketiga karena dirinya tidak mendampingi transaksi tersebut.

[adsense]

"Saya tidak tahu, Pak, karena yang kedua dan ketiga saya tidak mendampinginya," ujar Soyem.


Keterangan tersebut dinilai penasihat hukum perlu diuji lebih lanjut, khususnya mengenai sejauh mana pengetahuan langsung masing-masing saksi terhadap rangkaian transaksi yang menjadi dasar perkara.

[adsense]
Baca Juga:

Kuasa Hukum: Utang Tidak Otomatis Menjadi Perkara Pidana

[adsense]

Tim penasihat hukum berpendapat bahwa adanya hubungan pinjam-meminjam, termasuk riwayat pembayaran atau cicilan, merupakan fakta yang harus diperiksa secara menyeluruh sebelum suatu persoalan dikonstruksikan sebagai tindak pidana.

[adsense]
Baca Juga:
Menurut pembela, apabila pokok persoalan berkaitan dengan kewajiban mengembalikan uang yang timbul dari hubungan pinjam-meminjam, maka aspek wanprestasi atau cidera janji perlu dibedakan dengan unsur-unsur tindak pidana.

[adsense]
"Peristiwa ini pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau cidera janji (wanprestasi), bukan serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan," demikian pokok argumentasi yang disampaikan tim penasihat hukum.

[adsense]
Baca Juga:
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pembela dan masih harus diuji berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap selama persidangan.

[adsense]

Keluarga Terdakwa Didorong Tempuh Perdamaian

[adsense]
Baca Juga:
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, tim penasihat hukum juga mendorong keluarga terdakwa untuk mempertimbangkan penyelesaian secara damai dengan mengembalikan uang kepada pihak AS.

Berdasarkan keterangan yang muncul dalam persidangan, nilai pinjaman yang menjadi pokok persoalan disebut sekitar Rp18 juta, setelah memperhitungkan pembayaran atau cicilan yang telah dilakukan.

[adsense]

Namun, upaya perdamaian tidak serta-merta menentukan status hukum perkara yang sedang berjalan. Penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]
Baca Juga:

JPU Diminta Siapkan Agenda Persidangan Berikutnya

[adsense]

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk memberikan tanggapan terhadap argumentasi dan keterangan yang muncul dalam persidangan.

[adsense]
Baca Juga:
Ketua Majelis Hakim juga meminta JPU mempersiapkan agenda persidangan berikutnya, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

[adsense]
Persidangan kemudian ditunda sekitar satu minggu dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sesuai penetapan majelis hakim.


Pidana atau Sengketa Perdata? Jawabannya Ada di Persidangan

[adsense]
Baca Juga:

Perkara SR kini memasuki tahapan penting. JPU memiliki konstruksi dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan, sementara penasihat hukum terdakwa mempertanyakan apakah hubungan hukum antara terdakwa dan pelapor sejak awal benar-benar memenuhi unsur tindak pidana atau lebih merupakan persoalan utang-piutang.

[adsense]
Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah terdapat uang yang belum dikembalikan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah sejak awal terdapat unsur pidana sebagaimana didakwakan JPU, ataukah persoalan tersebut merupakan kewajiban pembayaran yang lahir dari hubungan keperdataan.

[adsense]
Baca Juga:
Jawaban atas persoalan tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keterangan satu pihak maupun argumentasi penasihat hukum.

Majelis hakim akan menjadi pihak yang berwenang menilai seluruh fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, argumentasi JPU maupun penasihat hukum, serta ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]
Dengan demikian, anggapan bahwa perkara SR merupakan sengketa perdata masih menjadi dalil pembelaan yang harus diuji dalam proses persidangan, bukan kesimpulan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192397/kuasa-hukum-terdakwa-sr-soroti-konstruksi-dakwaan-jpu-ini-sengketa-utangpiutang-atau-perkara-pidana/ Tahun 2027 Toba Gelar Pilkades. Ini Yang Dibahas Wed, 02 Sep 2026 06:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Tahun 2027 Toba Gelar Pilkades. Ini Yang Dibahas]]> MATATELINGA, T.Tinggi :Selasa (1/9/2026), bertempat di ruang Balai Data Kantor Bupati Toba, digelar rapat membahas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Toba yang akan digelar pada Desember 2027.

[adsense]

Dimotori oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMDPPA), rapat ini turut mengundang para Camat se-Kabupaten Toba dan diikuti oleh sejumlah OPD yang dianggap berkaitan dengan proses Pilkades.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Eston Sihotang selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra yang memimpin rapat meminta agar Dinas PMDPPA benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilkades.

"Ini bukan pagelaran pertama. Jadi mari belajar dari pelaksanaan sebelumnya," kata Eston saat akan membuka rapat.
Dalam rapat tersebut, pembahasan berfokus pada anggaran pelaksanaan. Selain itu, rapat juga digelar untuk menyelaraskan pelaksanaan Pilkades dengan peraturan yang lebih tinggi.

[adsense]
Baca Juga:

"Kita masih fokus membahas rencana biaya dan penyelarasan regulasi. Tahapan Pilkades direncanakan mulai akhir Mei 2027 sampai Desember 2027," kata Kadis PMDPPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi seusai rapat.


Saat ini, soal teknis pelaksanaan Pilkades belum dapat dibahas secara detail karena petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri belum turun."Untuk teknis belum dapat kita bahas secara detail karena Peraturan Menterinya belum turun. Berikutnya kita akan bahas itu (teknis) secara detail," kata Melati Silalahi dalam keterangannya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192396/tahun-2027-toba-gelar-pilkades-ini-yang-dibahas/