Syaiful menyampaikan ini, menjawab pertanyaan mediaonline https://matatelinga.com di kantornya, Selasa (15/10/2026).

Tiga poin penting itu katanya, yakni : memeriksa aspek warna isi menu MBG dalam omprengan, yang diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemudian mencium aroma isi menu makanan dalam omprengan. Dan terakhir, mencicipi rasa dan melihat tekstur makanan.

Baca Juga:

• Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

Disebutkannya, SD Negeri 09 Rantau Utara, merupakan salah satu sekolah dasar pertama, yang ditunjuk sebagai satuan pendidikan mendapatkan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kabupaten Labuhanbatu.

"Karena itu, sebelum kami menerima layanan MBG, terlebih dahulu kami mendapatkan pelatihan dan bimbingan, terkait dengan hak dan kewajiban sekolah penerima layanan program MBG", ucap Syaiful.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

Katanya, tiga poin tersebut, merupakan bagian dari bentuk pengawasan guru, menjaga kualitas dan keamanan pangan, dari setiap omprengan yang diberikan kepada anak didik.

Menurut dia, di sekolah yang dipimpinnya, sudah ada sejak awal program MBG di luncurkan di Kabupaten Labuhanbatu, ditunjuk
petugas penanggung jawab, atau guru di sekolah yang melakukan uji cepat sebelum makanan dibagikan.

Baca Juga:

• Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

"Pengawasan ini dilakukan menggunakan panca indra, dengan memeriksa aspek warna, aroma, rasa dan tekstur makanan untuk mendeteksi potensikemungkinan terjadinya kerusakan atau makanan basi", jelasnya.

Selain itu, di sekolah ini dilakukan pengawasan distribusi dan ketepatan waktu. Petugas pengawasan menu makanan, memastikan makanan dikirim dan diterima, dalam kondisi baik, terjaga kebersihannya, serta tepat waktu sampai, sesuai jadwal istirahat siswa.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

Kemudian, alur distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke ruang kelas dipantau agar tertib dan higienis.

Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan dan edukasi gizi kepada anak didik.

Baca Juga:

• Geger!!!! Santap MBG, Puluhan Siswa MTSN 2 Kisaran Keracunan

"Guru memantau keterlibatan siswa, saat mengonsumsi makanan, mulai dari penerapan protokol kebersihan (seperti mencuci tangan), tata cara makan yang tertib, pengelolaan sampah organik sisa makanan, hingga memanfaatkan momentum makan bersama, sebagai sarana edukasi pola makan sehat", jelasnya.

Keterlibatan guru dalam mengawasi MBG, tidak boleh menggangu tugas pokoknya, sebagai tenaga pendidik di sekolah. Tegasnya, pengawasan diberikan kepada guru, yang menjalankan tugas piket.

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan Sebut Pengiriman Korban Keracunan MBG Karo ke Jakarta Tak Punya Urgensi Medis

Dan alhamdulillah, selama program MBG bergulir, di SD Negeri 09 Rantau Utara, belum menemukan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Terakhir, selain pengawasan, kami dari pihak sekolah sebagai penerima layanan MBG, selalu melakukan komunikasi dengan pihak Kepala SPPG. Kami menyampaikan keluhan anak didik, terkait menu yang disajikan dalam MBG.

Jadi selama ini, tidak ada isi omprengan yang tidak dimakan anak didik. Nyaris habis, menu yang diberikan.

Baca Juga:

• Ketua GPM Sumut Kecam Pernyataan Oknum Pejabat Terkait Dugaan Keracunan MBG di Labura

Kehadiran MBG, sangat dibutuhkan anak didik. Karena ada sekitar 50 persen anak didik yang bersekolah di SD Negeri 09 Rantau Utara ini, merupakan berasal dari keluarga kurang mampu. Sebelum MBG ada, diantara mereka, ada yang tidak makan dari rumah dan tidak diberi jajan orangtuanya.

"Harapan kedepan, MBG berlanjut, pengawasan di sekolah tetap berlanjut, komunikasi dengan kepala SPPG tetap lancar", urai Syaiful Amri mengakhiri percakapannya.

Baca Juga:

• Social Action Tujuh Dekade Asuransi Astra : Karena Cerita Hari Ini Akan Menjadi Sejarah Di Masa Yang Akan Datang

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting,

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bagi ASN di lingkungan Pemkab Simalungun.Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB, Dr. Dangas Siregar, menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa kerja sama harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Baca Juga:

• R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting,

"Anak-anak kita harus diberi kesempatan tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja," tegas Bupati.Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan nagori, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga:

• R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting,

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, ke-8 orang yang diamankan itu masih diperiksa intensif untuk menentukan status mereka.

Baca Juga:

• Brigadir Iman Harefa Dijatuhi Sanksi Demosi 5 Tahun

Adapun yang diamankan diantaranya, SS (38), TS (36), MS (60), PS (49), TBS (42), HS (65), TGS (66) dan IS (43), seluruhnya warga Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas.

Baca Juga:

• Brigadir Iman Harefa Dijatuhi Sanksi Demosi 5 Tahun

Wali Kota Wesly dalam pesan tertulis oleh Dra Happy, kehadiran peserta FGD menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin baik di Kota Pematangsiantar.

Baca Juga:

• USU Perkuat Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Sumut Melalui Pembentukan Center of Excellence PRKBI

"Sebaliknya, apabila PSU tidak direncanakan, dibangun, diserahkan, dan dikelola dengan baik, maka pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pengembang," katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memandang perlu adanya suatu regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah, pengembang, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan PSU perumahan dan kaveling komersial perumahan.

Baca Juga:

• USU Perkuat Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Sumut Melalui Pembentukan Center of Excellence PRKBI

Baca Juga:

• USU Perkuat Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Sumut Melalui Pembentukan Center of Excellence PRKBI

Audiensi tersebut dihadiri jajaran PLN UID Sumatera Utara, yakni General Manager Rizky Mochamad; Senior Manager Distribusi Dicky Hiwardi; Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan Maman Sulaeman; Manager Komunikasi dan TJSL, Darma Saputra. Turut hadir dari PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP Sumbagut); General Manager Rizki Aftarianto; Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi Reza Pane. serta dari PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera yang diwakili Senior Manager Transmisi 1 M. Taufik dan Manager Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Medan Doni Adrean bersama dengan Manager Litigasi dan Regulasi Sumatera Divisi Hukum Kantor Pusat PLN, Sufrin.

Baca Juga:

• Perkuat Kolaborasi, GM PLN UID Sumut lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., SIK., melalui Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Situmorang, ST., MM., mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan korban yang kehilangan televisi dan tabung gas saat rumah dalam keadaan kosong.

Baca Juga:

• Polisi Gadungan Aniaya Pria hingga Tewas di Deli Serdang

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara ini. Kami mengimbau masyarakat agar meningkatkan keamanan rumah, khususnya ketika ditinggalkan dalam waktu cukup lama, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana," tegas Kapolsek Hamparan Perak.
Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Polsek Hamparan Perak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga:

• Polisi Gadungan Aniaya Pria hingga Tewas di Deli Serdang

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

Baca Juga:

• Indonesia Perkuat Koridor Rantai Pasok dari Sumut

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Mengungsi Kembali Kediaman Masing Masing

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.
Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan dan strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
Dalam hal ini, Lailatul Badri mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat masyarakat, khususnya persoalan banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif untuk mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.
"Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif 'asal habis anggaran' di ujung tahun?" ujarnya.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dinas Perkimcikataru. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar atau bertambah sekitar Rp182,18 miliar (32,12 persen).
Kenaikan tersebut dinilai harus diikuti percepatan pelaksanaan program, termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun dan penyediaan infrastruktur air bersih.

Baca Juga:

• Soroti Penjualan Aset Disdikbud, Kasman Lubis Minta Pelaku Ditindak Tegas dan Evaluasi Sistem Pengamanan Aset

Karena itu, setiap tambahan anggaran harus memiliki target yang jelas, dapat diukur, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026).

Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail.

Baca Juga:

• Media Gathering Asuransi Astra Gandeng OJK Bahas Pentingnya Pelindungan Konsumen

Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.

Budi mengatakan, seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia.

"Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi.

Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

Baca Juga:

• Social Action Tujuh Dekade Asuransi Astra : Karena Cerita Hari Ini Akan Menjadi Sejarah Di Masa Yang Akan Datang

Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,

jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.

Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.
"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.
Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya.

Baca Juga:

• Pengalaman Berasuransi Semakin Mudah Berkat myGarda, Sambut Usia Tujuh Dekade, Asuransi Astra Luncurkan Inovasi Terbaru

Unsur organisasi perangkat daerah dan Forkopimda sejak awal sudah berhadir. Namun rapat belum juga dimulai, sembari menanti anggota DPRD lainnya guna mencukupi 2/3 kourum. Akan tetapi tak kunjung juga hadir dan tetap tidak memenuhi kuorum. Akhirnya rapat diskor atas kesepakatan dengan bukti ketuk palu oleh Ketua DPRD Palas, Luat Hasibuan sampai Selasa, (15/09-2026) Pukul 11:00 WIB. Prilaku anggota DPRD termasuk 10 orang dari partai pendukung bupati diduga sengaja memperlihatkan kuasanya untuk mempermalukan Bupati Padang Lawas.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Ke-11 anggota DPRD yang tidak hadir itu, 4 dari fraksi Golkar, masing-masing Amran Pikal Siregar, Arpan Habibi, Aulia Rahman Nasution, dan M Husein Nasution. 2 anggota dari Partai PDIP, Himpun Daulay dan Rajab Siregar. Sementara satu orang dari Fraksi Gerinda, Fahrul Rizal, Satu, Satu dari PAN, Basaruddin Hasibuan dan dari Partai Demokrat, Achyar Hidayat Hasibuan, serta Dua dari Partai Hanura, yakni Feryansah Hasibuan dan Erwin Swandi Harahap.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Tepat pada pukul 16: 08 WIB rapat paripurna Bamus kembali dibuka yang dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Padang Lawas. Hal ini hanya sebatas korum dan dibuka langsung Ketua DPRD, Luat Hasibuan dan dihadiri Wkl Bupati Padang Lawas, Ahmad Fauzan Nasution, Sekda, Panguhum Nasution, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Palas beserta seluruh SKPD.

Hal ini menjadi rapat tercepat dan dibalik keputusan dan penandatangan Nota Kesepakatan diduga hanya intrik para anggota DPRD Padang Lawas dalam menunda untuk hal yang dapat mencurigai jurnalis dikarenakan sebelum pelaksanaan rapat digelar anggota DPRD diarahkan masuk keruangan Fraksi PPP.

Baca Juga:

• DPRD Medan Atensi, Rumah Sakit Pemko Minim Dokter Spesialis

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu pucuk pistol mainan yang digunakan untuk mengancam korban. Para pelaku disebut mengaku sebagai anggota Resmob.

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu

"Korban dihadang oleh keempat pelaku. Mereka mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian mengancam dan menganiaya korban," kata Parulian, Selasa (15/9/2026).
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami kondisi kritis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun nyawanya tidak tertolong.

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu

"Mereka menduga korban membawa narkoba dan ingin menguasainya. Setelah digeledah, ternyata korban tidak membawa apa-apa," jelasnya.

Baca Juga:

• Residivis Narkoba Bongkar Ruko Warga

Baca Juga:

• Sutarto Minta Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Rendah Karbon Dan Penyesuaian Karakteristik Daerah

Rizky menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terjalin serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelayanan ketenagalistrikan dan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026, Bobby Nasution Tekankan Eksekusi Cepat

Herti menegaskan, tindakan oknum wartawan yang menampilkan Poto dirinya tanpa komfirmasi terkesan untuk mengadu domba antara dirinya dengan pihak eksekutif, dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Herti mengancam bila hal ini terulang, maka dirinya akan mengambil langkah sikap tegas.

Menurut Herti, DPRD merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai partai dan fraksi. Karena itu, pendapat maupun sikap seorang anggota tidak serta-merta dapat disebut sebagai sikap resmi lembaga.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Herti menilai, persoalan dugaan penyimpangan maupun dugaan tindak pidana memang harus ditindaklanjuti apabila didukung data, fakta dan bukti yang memadai. Namun, proses tersebut tidak boleh mengabaikan mekanisme kelembagaan DPRD.
Jangan karena seseorang anggota DPRD mempunyai pendapat atau kepentingan tertentu, kemudian seolah-olah seluruh DPRD sepakat. DPRD itu terdiri dari berbagai partai politik. Tidak mungkin setiap persoalan semua anggota satu pendapat," ujarnya.

Sikap tersebut bukan berarti dirinya menolak atau menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, ia mendukung setiap proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang memiliki dasar dan bukti.

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

Lebih lanjut, Adami mengatakan apabila suatu persoalan hendak disampaikan secara resmi atas nama DPRD Kabupaten Deli Serdang, maka harus terdapat pembahasan dan keputusan melalui mekanisme kelembagaan serta alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.