Sekitar pukul 23.50 WIB, petugas menghentikan mobil Kia Travello berwarna putih di Jalan Nasional Tapaktuan–Blangpidie, Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.

Baca Juga:

• Daftar Harga BBM Bulan Oktober Nonsubsidi dan Subsidi

Menindaklanjuti informasi itu, petugas kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi penyimpanan BBM pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.
Di lokasi tersebut, polisi menemukan 20 jerigen berisi solar dengan perkiraan volume 32 liter per jerigen. Total BBM yang ditemukan diperkirakan mencapai 640 liter.

Baca Juga:

• Daftar Harga BBM Bulan Oktober Nonsubsidi dan Subsidi

Dari pengungkapan perkara itu, polisi menyita 20 jerigen solar, dua unit mobil Kia Travello, dua lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), satu unit telepon genggam Oppo A16 berwarna hitam, serta dua kartu MyPertamina.
KL beserta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami perkara tersebut dan melengkapi berkas penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah melalui Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi menegaskan, kepolisian akan terus menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Baca Juga:

• Daftar Harga BBM Bulan Oktober Nonsubsidi dan Subsidi

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas yang mencurigakan.
Dalam perkara ini, terduga disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Temuan itu resmi mereka layangkan lewat Surat Permohonan Informasi Publik dan Klarifikasi No: 019/B/MARA-CW/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Salon Neeta Selama Ini Ditengarai Tanpa Ijin

2. PEKERJA DI ATAP TANPA HELM DAN SAFETY HARNESS, NYAWA DI PERTARUHKAN!Paling fatal adalah dugaan pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Baca Juga:

• Salon Neeta Selama Ini Ditengarai Tanpa Ijin

Ini melanggar Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang SMKK. Jika pekerja jatuh, siapa yang bertanggung jawab?
3. PENGAWAS HILANG, PPK KEMANA?Saat dikonfirmasi, pekerja menyebut mandor/pengawas lapangan tidak ada di tempat. Pengawasan proyek diduga kosong.
MARA CW langsung menembak PPK Balai Bahasa Sumut:

Baca Juga:

• Maling Gasak Trail dari Rumah Kadinsos Medan

MARA CW memberi deadline 3 hari untuk jawaban tertulis.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Balai Bahasa Sumut, PPK, kontraktor dan konsultan pengawas belum memberikan klarifikasi resmi.

Baca Juga:

• Salon Neeta Selama Ini Ditengarai Tanpa Ijin

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polisi Bersama Masyarakat Polda Sumatera Utara untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat.

Baca Juga:

• Jaga Sumut Tetap Kondusif, Kapolda Sonny Irawan Pererat Sinergi dengan TNI AU

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumut menyampaikan rasa bahagia dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan masyarakat melalui ibadah sholat Subuh berjamaah. Ia juga mengapresiasi jajaran yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan baik.
"Melalui program Polisi Bersama Masyara
kat ini, kami ingin menegaskan bahwa polisi merupakan bagian dari masyarakat. Polri harus senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," ujar Sonny.
Menurutnya, Polri harus menjadi mitra sekaligus sahabat masyarakat yang mudah dijangkau dan siap membantu ketika dibutuhkan. Karena itu, kedekatan antara polisi dan masyarakat perlu terus dibangun melalui komunikasi, silaturahmi, serta kegiatan bersama.
Ia menegaskan, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Diperlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

Baca Juga:

• Jaga Sumut Tetap Kondusif, Kapolda Sonny Irawan Pererat Sinergi dengan TNI AU

Selain mengajak masyarakat menjaga persatuan, Kapolda Sumut memberikan perhatian khusus terhadap ancaman peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda, menghancurkan keluarga, dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ia menjelaskan, luas wilayah Sumatera Utara, besarnya jumlah penduduk, serta karakteristik geografis yang berdekatan dengan jalur perairan internasional menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencegah masuk dan beredarnya narkoba.

Kapolda juga menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap personel yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui proses disiplin, kode etik profesi Polri, maupun proses pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Baca Juga:

• Jaga Sumut Tetap Kondusif, Kapolda Sonny Irawan Pererat Sinergi dengan TNI AU

"Dengan kebersamaan dan sinergi antara Polri dan masyarakat, saya yakin kita dapat mewujudkan Sumatera Utara yang aman, damai, harmonis, dan terbebas dari ancaman narkoba," tutupnya.
Melalui program Polisi Bersama Masyarakat, Polda Sumut terus mendorong terbangunnya komunikasi yang terbuka, hubungan yang harmonis, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.

Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Prof. Mulyadi, yang merupakan ahli linguistik dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

"Kata yang memeriksa yang melekat dari Badan Pemeriksa Keuangan itu sejalan dengan pasal 603 (KUHP) berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan. Jadi tidak bisa dihubungkan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata Mulyadi dalam keterangannya pada sidang MK seperti yang dikutip Sabtu (17/10).

Baca Juga:

• Jaksa Cabut Banding WNA Thomas terkait Perkara Satelit Kemhan, Benarkah Diintervensi AS?

Ahli Mulyadi mengkaji frasa "satu Badan Pemeriksa Keuangan" dalam UUD 1945 melalui pendekatan linguistik, mengatakan BPKP sesuai dengan tugasnya hanya mengawasi bukan melakukan pemeriksaan.

Ia menjelaskan bahwa kata "satu" memiliki makna asali yang tunggal dan tetap, sehingga secara ortografi penamaan lembaga resmi tersebut tidak bisa dikaitkan atau digantikan oleh lembaga audit lainnya.

Mulyadi menyimpulkan teks satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri dalam kajian linguistik menunjukkan hasil teks itu secara sintaksis adalah satu konstituen yang berfungsi sebagai subjek.

"Kata satu sebagai inti dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sebagai komplemen. Artinya, yang menjadi fokus adalah satu sebagai bilangan, sementara frase yang bebas dan mandiri sebagai komplemen atau pelengkap," katanya.

Baca Juga:

• Leonardi Resmi Banding usai Divonis Bersalah, Terbukti Tak Ada Kerugian Negara & Perkaya Diri

Secara semantis kata satu bermakna denotasi atau harfiah. Kata satu berelasi semantis dengan suatu dan sebuah, tetapi memiliki perilaku semantis yang berbeda. Frase Badan Pemeriksa Keuangan adalah hiponim dari lembaga negara audit keuangan. Keduanya berelasi paradigmatis.

Menurutnya dalam teori Metabahasa Semantik Alami (MSA), kata satu merupakan makna asali; artinya, makna satu bersifat tetap. Klaim ini sudah diuji pada sejumlah bahasa di dunia, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Aceh.

"Secara ortografi, Badan Pemeriksa Keuangan mengacu pada nama lembaga resmi sehingga tidak bisa dikaitkan dengan nama lembaga audit lain," katanya.

Langkah hukum berdampak cukup luas dilakukan Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dan tim hukumnya dengan mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) melalui Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Divonis 2 Tahun Penjara, Thomas WN AS Bukan Penentu Pemenang Lelang Perkara Navayo

Hal ini diakui Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Hamdani selaku Ahli Keuangan Negara yang dihadirkan Pemohon Leonardi saat ditanya kewenangan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bukti dasar audit kerugian keuangan negara untuk proses hukum tindak pidana korupsi.

"Tentu perkara yang dalam proses menggunakan itu bisa batal (demi hukum). Semetara yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkrah bisa mengajukan PK (peninjauan kembali), bahwa ini sebagai novum baru," kata Hamdani usai memberikan keterangan sebagai Ahli.

Menurut Hamdani yang juga merupakan ahli audit investigasi kerugian keuangan negara menyebut perjuangan Leonardi merupakan tuntutan para pencari keadilan yang selama ini menilai audit BPKP telah melewati batas kewenangannya.

"BPKP atau APIP adalah bagian dari eksekutif, tidak independen terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan tidak memiliki mandat UU untuk menghitung kerugian negara dalam konteks pidana sehingga audit yang dilakukan menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan," tegas Hamdani dalam sidang MK.

Baca Juga:

• Kekeliruan Hakim Vonis Leonardi 2,5 Tahun Penjara Berdasarkan Kewajiban Putusan Arbitrase

Latar Belakang Permohonan Uji Materiil

Sementara itu Rinto Maha SH kuasa hukum Leonardi mengatakan sebagai pemohon menguji frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP karena tidak secara tegas menyebut BPK sebagai lembaga negara audit keuangan yang berwenang, yang telah menimbulkan keragu-raguan, ketidakjelasan norma, dan ruang multitafsir dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam menentukan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara.

Leonardi didakwa dalam perkara korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan dakwaan tersebut, Leonardi merasa dirugikan karena tidak melakukan korupsi berdasarkan audit BPKP.

Rinto mengatakan bahwa pemohon mengajukan gugatan ke MK usai dituntut menggunakan pasal 603 KUHP oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) yang atas perkembangan perkara tersebut dijadikan bukti permohonan untuk mengajukan gugatan materiil terkait frasa "Lembaga negara audit keuangan".

Baca Juga:

• Siapa yang Berhak Menghitung Kerugian Negara? Perang Tafsir BPK vs BPKP di MK

Leonardi divonis hukuman 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta berdasarkan dakwaan subsidair, kendati dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti bersalah. Hukumannya dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani. Leonardi juga dijatuhi denda Rp500 juta.

"Leonardi mengajukan banding atas putusan tersebut dan saat ini masih berproses. Leonardi merupakan satu satunya terdakwa yang mengajukan permohonan uji materi di MK sebelum penuntutan jaksa. Masa penahanan habisnya pun telah habis dan dikeluarkan hakim demi hukum sebelum berkekuatan hukum tetap," kata Rinto.

Ia mengatakan bahwa kliennya selama 36 tahun pengabdiannya, aktif berperan dalam pembinaan dan pengembangan institusi TNI Angkatan Laut serta lingkungan purnawirawan, termasuk peran dalam organisasi kedinasan dan sosial kemasyarakatan yang menjadi bagian dari perwujudan hak Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Samakan Persepsi Audit BPK

Baca Juga:

• Nilai Surat Tuntutan Cacat Hukum, Pledoi Leonardi Soroti Gugatan MK Soal Lembaga Audit Keuangan

Sebelumnya, pada sidang beragendakan mendengar hasil koordinasi antara Pemerintah dan Pemberi Keterangan di antaranya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (06/10), Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Akhmad Anang Hernady, menyampaikan bahwa BPK telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, MA, dan BPKP, untuk membahas standar dan mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara serta hubungan antar lembaga audit berdasarkan kedudukan konstitusional BPK dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati BPK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya pemeriksaan investigatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Baca Juga:

• Hakim Konstitusi Saldi Isra: Amanat Konstitusi Hanya BPK sebagai Lembaga Audit Keuangan Negara

Menindaklanjuti akan bahanya Judol dan penipuan online tersebut, Tim Jatanras Elang Sakti Satreskrim Polres Tebingtinggi melaksanakan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kedua jenis tersebut pada warga masyarakatJalan H.M. Yamin, Kota Tebingtinggi, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga:

• Korban Dugaan Pencurian Uang Justru Jadi Tersangka, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold dan Mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra Diadukan kemb

Dalam kegiatan itu, personel memberikan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan online dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi perbankan guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.Edukasi ini merupakan upaya preventif Tim Jatanras Elang Sakti Polres Tebingtinggi untuk mencegah praktek perjudian dan tindak pidana penipuan, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat diwilayah hukum Polres Tebingtinggi

"Mulai dari proses perencanaan hingga penetapan anggaran, dan persiapan pelaksanaan proyek saya giring dan kawal", ujar Tommy Raymen khusus kepada media online https://matatelinga com, Jumat (16/10)2026) sore.

Baca Juga:

• Pelindo Multi Terminal Perkuat Layanan Nonpetikemas Pelabuhan Belawan

Menurut Tommy, rasanya saya berdosa, bila proyek pemeliharaan dan normalisasi drainase, tidak bisa direalisasi.

Karena katanya, aspirasi permohonan agar dilaksanakannya proyek ini, datangnya dari tiga umat berbeda, yaitu Islam, Nasrani dan Buddha. Hal ini terjadi, ketiga ummat berbeda agama ini, sering terdampak banjir, bila hujan lebat turun di seputaran Kota Rantauprapat

Baca Juga:

• Kabut Asap Melanda Medan, Lailatul Badri : Liburkan Saja Sekolah

Menurut dia, rumah ibadah umat Islam, yaitu Mushala At Taqwa di Jalan Abdurrahman, sekalu tergenang air baik didalam maupun diluar, bila hujan lebat. Sehingga mm engakuvatkan kerusakan pada tikar dan alat-alat lain yang ada ditempat ini

Demikian juga dengan umat Nasrani yang bernaung dibawah Gereja Kristen Perjanjian Baru - Masa Depan Cerah (GKPB MDC) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Rantauprapat, juga selalu terdampak Bu anjir bila terjadi hujan lebat.

Baca Juga:

• Pelindo Multi Terminal Perkuat Layanan Nonpetikemas Pelabuhan Belawan

Kemudian, aspirasi berikut, datangnya dari ummat Buddha. Ummat yang bernaung dibawah lembaga keagamaan berbama Budhis Jayanti di Jalan Gatot Subroto Rantauprapat, juga memohon agar parit yang berada disekitar lokasi Vihara dan komplek Pendidikan Budhisjayanti, mengalami serupa, bila hujan lebat datang.

Dalam keterangannya itu di menjelaskan, karena aspirasi itu datangnya dari pemuka dan jemaat umat berbeda tiga agama ini, langsung saya sabuti dan saya giring, agar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, bisa menganggarkan anggaran untuk proyek pemeliharaan dan normalisasi drainase tersebut.

Apalagi, ucap Tommy, parit itu langsung melintasi tiga rumah ibadah dan satu komplek pendidikan. Sehingga memudahkan untuk merealisasi anggarannya.

Baca Juga:

• Kabut Asap Melanda Medan, Lailatul Badri : Liburkan Saja Sekolah

"Itulah sebabnya, saya merasa berdosa bila aspirasi tiga ummat berbeda agama ini, tidak disahuti sebagai mana mestinya. Mengingat, saya duduk di DPRD Labuhanbatu, karena dipilih rakyat", tegasnya

Menurut Tommy, proyek pemeliharaan dan normalisasi drainase tersebut, lokasinya mulai Jalan DI Panjaitan, Jalan Abdurrahman, Jalan Cut Meutia. Kemudian, dari Jalan Abdurrahman, membelah Jalan Gatot Subroto, terus ke Jalan JGA Dahlan. Seluruhnya berada di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara.

Baca Juga:

• Polsek Marbau Amankan Pria Diduga Miliki Sabu di Pinggiran Sungai Marbau

Sementara itu, salah seorang pengerja / jemaat
GKPB MDC Rantauprapat, Minar Napitupulu, mengapresiasi upaya yang dilakukan wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tommy Raymen, sehingga
proyek pemeliharaan dan normalisasi drainase bisa menjadi kenyataan.

"Kami bersyukur kepada Tuhan, proyek ini bisa menjadi kenyataan. Karena selam bertahun-tahun, bila turun hujan lebat, kami para jemaat kesulitan melaksanakan ibadah. Karena, baik luar maupun dalam gereja, akan digenangi air bila hujan lebat tiba.

Baca Juga:

• Hadi Suhendra : Hormati Orang Tua, Kesuksesan Datang Menghampiri

Minar mengatakan, apa yang dilakukan Tommy Raymen, selaku wakil rakyat, merupakan salah satu bentuk aksi nyata, malukan penggiringan dan pengawalan, sekaligus ia memfasilitasi langsung pembersihan drainase/parit ditempat ini.

"Menurut saya, ini merupakan suatu perjuangan panjang dari seorang wakil rakyat dalam menyahuti aspirasi umat / jemaat tiga agama", tegasnya

"Lingkungan sekolah harus aman dan nyaman. Ini yang harus diterapkan oleh seluruh kepala sekolah di Kota Tebingtinggi, dan semuanya harus berjalan sesuai regulasi," tegasnya.Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Tebingtinggi, Muhammad Deni Saragih, menjelaskan bahwa SD Negeri 165735 mendapat alokasi anggaran revitalisasi tahun 2026 dari Kemendikdasmen sebesar Rp633 juta.Deni mengungkapkan, perbaikan dilakukan untuk mengatasi masalah banjir tergenang yang kerap melanda sekolah tersebut saat hujan deras.

Baca Juga:

• Bupati Apresiasi Hafizah 30 Juz, Pasca Pengajian Sahabat Qur'ani TP PKK Simalungun

"Pengedar sabu ini dapat ditangkap saat personel melakukan penggerebekan serta menyamar sebagai pembeli," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga:

• Pelaku Begal di Belawan Ditangkap

"Dari tangan pelaku disita barang bukti satu paket sabu kemasan Rp100 ribu, senjata tajam, handphone android dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp450 ribu," katanya.

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan Amankan Enam Orang dalam Operasi Sarang Narkoba

Bupati Simalungun, Dr Anton Achmad Saragih, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam kepada Fathin Nabilah Ikhwanuddin Nasution, yang berhasil menghafal 30 juz Al-Qur'an

Baca Juga:

• Walikota Medan Hadiri PKU AKBAR PNM Medan, UMKM Memiliki Peran Penting Menggerakkan Perekonomian Masyarakat

Menurut Bupati, menghafal dan menjaga Al-Qur'an adalah proses panjang yang membutuhkan kesungguhan serta konsistensi setiap hari. "Prestasi ini bukan sekadar kebanggaan keluarga, tetapi harapan agar lahir generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan membawa keberkahan bagi daerah kita," ujar Bupati.

Baca Juga:

• Walikota Medan Hadiri PKU AKBAR PNM Medan, UMKM Memiliki Peran Penting Menggerakkan Perekonomian Masyarakat

"Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas. Semoga selalu istiqamah dan amanah dalam membimbing umat, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun," ujar Ny. Darmawati.

Kepada Fathin Nabilah, Ny Darmawati berpesan agar terus menjaga hafalan, memperdalam ilmu, dan menjadikan Al-Qur'an bukan sekadar hafalan, melainkan pedoman hidup.(sip)

Baca Juga:

• Tekuk SMAN 5 dengan Skor 3-0, SMAN 2 Raih Juara 1 Perebutan Piala Wali Kota Siantar

Edward Hasibuan juga mengatakan selama ini instansi Pemerintahan seperti Sat.Pol.Pamong Praja selalu menggelar razia , namun kok bisa ya Sat.Pol Pamong Praja ini sampai tidak mengetahui Salon Neeta yang beralih fungsi menjadi Tempat Hiburan Malam ini tidak mengantongi perijinan sebagai mana mestinya, ini perlu juga bupati atau pun wakil bupati Asahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kasat Pol Pamong Praja Budi Lembong.Di Asahan ini banyak muncul THM namun kemunculan THM tersebut belum tentu ada ijin nya, dan ini seharusnya Sat.Pol Pamong Praja selaku penegak Perda proaktif dalam melakukan penindakan terhadap hal seperti ini.

Baca Juga:

• Kematian Wiwit Ardianti Diduga Akibat "OD" Hasil Otopsi Hingga Hari ini Belum Diketahui

Aksi sosial Kosgoro 57 Pematangsiantar berbagi ribuan masker kepada para pedagang, pejalan kaki, pengendara 2 dan 4 yang melintas di jalan Kartini, Sutomo dan Lapangan Merdeka (Taman Bunga). Selain itu, aksi berbagi masker secara bertahap bersama rekan-rekan Kosgoro 57 kota Pematangsiantar.

Baca Juga:

• Selain Bagikan Masker Bagi Masyarakat Dampak Karhutla, Kadiskes Urat Simanjuntak Beri Tips Jaga Kesehatan

Dijelaskan Hendra PH Pardede, aksi sosial bagi-bagi masker ke masyarakat bertujuan mengurangi penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak penyebaran kabut asap karhutla yang semakin luas di kota Pematangsiantar.

Baca Juga:

• Selain Bagikan Masker Bagi Masyarakat Dampak Karhutla, Kadiskes Urat Simanjuntak Beri Tips Jaga Kesehatan

Disisi lain, kata Hendra, aksi ini untuk mendorong pemerintah kota (Pemko) Pematangsiantar untuk peduli dan tanggap dalam situasi iklim cuaca saat ini guna mengantisipasi perkembangan penyakit ISPA terhadap masyarakat kota Pematangsiantar.

Turut hadir ketua, sekretaris, bendahara beserta sejumlah pengurus kader DPD Kosgoro 57 kota Pematangsiantar. (sip)

Baca Juga:

• UPT Puskesmas Belawan Bersama Lurah dan Kesira Sumut Cepat Tanggap Bagikan Masker

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.

Baca Juga:

• Evaluasi PAD 2026, Wali Kota Medan Minta Bapenda Kerja Tepat Sasaran dan Punya Target Jelas

Menurutnya, operasi serupa akan terus digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Tolang.

Baca Juga:

• Fraksi NasDem : Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Medan Jangan Bebani Masyarakat

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

Baca Juga:

• Rico Waas Luncurkan E-Loket, Perkuat Transparansi dan Kepatuhan Pajak*

‎‎Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Baca Juga:

• Perkuat Kolaborasi Pemprov Sumut–Kejatisu, Bobby Nasution Bahas Pembangunan 2027

‎‎Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan hukum, koordinasi teknis terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel, serta dukungan Kodaeral I di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.
Selain itu, kerja sama mencakup penguatan koordinasi teknis dan nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, penanganan perkara koneksitas, serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.

Baca Juga:

• Perkuat Kolaborasi Pemprov Sumut–Kejatisu, Bobby Nasution Bahas Pembangunan 2027

Melalui kolaborasi ini, Kodaeral I dan jajaran Kejaksaan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.‎‎Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu. Pada kesempatan tersebut, para Kajati beserta staf Kejaksaan juga berkesempatan melaksanakan layar bersama DanKodaeral I dan prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan unsur KRI Torani-860.

Baca Juga:

• Bangun Sinergitas, Kejati Sulbar Gelar Coffee Morning Ngobras Dengan LSM dan Media

Semangat kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa sinergi antarlembaga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, integritas, dan komitmen menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.‎

Baca Juga:

• Perkuat Kolaborasi Pemprov Sumut–Kejatisu, Bobby Nasution Bahas Pembangunan 2027

"Seusai jadwal, konferensi akan kita gelar tanggal 21 Nopember 2026 di Medan. Makanya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, agar konferensi berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Baca Juga:

• Pemko Medan Secara Berkesinambungan Melakukan Pengawasan Agar Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran

Terkait syarat bakal calon yang akan mendaftar, sebut Rifki, bakal calon telah menjadi anggota PWI berstatus anggota biasa selama 5 tahun, pernah menjadi pengurus, baik itu pengurus kabupaten/kota maupun pengurus provinsi serta bersertifikat UKW Utama. "Pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan pada hari dan jam kerja," katanya.

Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka. Klarifikasi manajemen disampaikan untuk merespons somasi administratif dan tuntutan keterbukaan informasi yang sebelumnya dilayangkan oleh sejumlah awak media dan aktivis.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Mereka mempertanyakan apakah status tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama mengingat aktivitas dapur melibatkan penggunaan instalasi gas dan peralatan yang memiliki potensi risiko kecelakaan kerja.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Persoalan berikutnya menyangkut tanggung jawab manajemen terhadap empat korban yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
Dalam somasi sebelumnya, pihak media dan aktivis mempertanyakan pertanggungjawaban materiil dan nonmateriil, termasuk pembiayaan pengobatan serta bentuk tanggung jawab pihak pengelola terhadap para korban.

"Dukungan moral dan materiil telah diserahkan. Biaya pengobatan medis sepenuhnya sudah diklaim dan ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta santunan tambahan telah diberikan oleh SPPG dan yayasan," ujarnya.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Pihak media dan aktivis sebelumnya mempertanyakan standar keselamatan pengoperasian instalasi gas, kompetensi personel, serta pemenuhan persyaratan K3 di lingkungan dapur.
Mereka juga menyoroti perlunya pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah sistem instalasi gas, prosedur operasional, dan kesiapan penanganan keadaan darurat telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Baca Juga:

• Diduga Gunakan Gas LPG 3 Kg, Elemen Masyarakat Kecam SPPG Sibaruang Siabu. Pihak Managemen: Darurat

Sistem proteksi kebakaran, khususnya alat pemadam api ringan (APAR), turut menjadi sorotan setelah insiden terjadi.
Pihak media dan aktivis mempertanyakan efektivitas sarana pemadam kebakaran yang tersedia di lokasi, termasuk apakah peralatan tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya ketika keadaan darurat terjadi.
Sumardi membantah bahwa fasilitas APAR di dapur SPPG Simaninggir tidak berfungsi.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Ia menyatakan bahwa dapur telah dilengkapi APAR yang berfungsi normal. Menurut penjelasannya, alat tersebut tidak sempat digunakan karena api telah berhasil dipadamkan terlebih dahulu.
Ia juga menyebut pemeliharaan dan pengujian kelayakan peralatan dilakukan secara berkala setiap akhir pekan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan kondisi APAR, catatan pemeliharaan, dokumentasi kejadian, serta keterangan saksi yang berada di lokasi saat insiden berlangsung.
Langkah verifikasi ini diperlukan untuk memastikan kesiapan sistem proteksi kebakaran dan mengevaluasi prosedur penanganan keadaan darurat di dapur MBG Simaninggir.

Klarifikasi Dikirim Melalui WhatsApp, Muncul Pertanyaan soal Keterbukaan
Persoalan lain yang disorot adalah mekanisme komunikasi antara manajemen SPPG dan pihak media setelah insiden terjadi.
Sebelumnya, manajemen dinilai belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang diajukan oleh sejumlah pihak.
Namun, manajemen membantah anggapan bahwa mereka sengaja bungkam. Ahmad Jasa menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antara lain kepolisian sektor setempat, koordinator wilayah, satuan tugas, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, pihak manajemen tidak memberikan tanggapan sebelumnya karena tidak menerima surat konfirmasi resmi dalam bentuk fisik di lokasi dapur.
"Kami tidak pernah bungkam. Pihak luar tidak direspons sebelumnya karena tidak ada surat konfirmasi resmi fisik yang masuk ke Dapur SPPG Simaninggir. Kami tidak melayani konfirmasi via chat pesan elektronik," ungkapnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi mekanisme komunikasi yang diterapkan manajemen.
Pasalnya, surat klarifikasi yang disampaikan kepada pihak media dikirimkan melalui pesan WhatsApp dalam bentuk elektronik, bukan diserahkan langsung dalam bentuk dokumen cetak.
Perbedaan mekanisme tersebut menjadi catatan tersendiri dalam polemik keterbukaan informasi pascainsiden.
Meski demikian, pengiriman klarifikasi melalui media elektronik tidak dengan sendirinya membuat dokumen tersebut tidak sah. Hal yang lebih penting adalah memastikan keaslian dokumen, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta substansi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Baca Juga:

• Diduga Gunakan Gas LPG 3 Kg, Elemen Masyarakat Kecam SPPG Sibaruang Siabu. Pihak Managemen: Darurat

Arief Azka: Klarifikasi Harus Diuji Secara Independen
Ketua Forum MP4 (Mahasiswa, Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, menilai klarifikasi tertulis yang disampaikan manajemen SPPG Simaninggir merupakan hak pihak yang bersangkutan. Namun, menurutnya, isi klarifikasi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai kesimpulan akhir atas insiden yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan yang menyangkut keselamatan pekerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab pengelola harus diuji berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Surat klarifikasi itu bukan kebenaran final dan absolut. Wajar saja mereka membela diri secara sepihak atas dugaan kelalaian fatal dan pelanggaran serius multiregulasi. Namun, kebenaran itu harus diuji publik," tegas Arief Azka, mantan aktivis HMI UIN Sumut tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan independen diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan antara pihak yang melayangkan somasi dan pihak manajemen yang memberikan bantahan.
Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap sistem keselamatan dapur perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat kekurangan prosedur atau pelanggaran yang membutuhkan tindak lanjut.
Keluarga Besar Mahasiswa Madina Siap Surati Kepala BGN
Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal, Adi Parhimpunan Lubis, menyatakan pihaknya berencana menyampaikan laporan resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat.
Laporan tersebut, kata dia, akan memuat kronologi insiden kebakaran dapur MBG Simaninggir, dugaan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan, serta hasil investigasi yang telah dihimpun pihaknya.
Adi menegaskan bahwa laporan tersebut dimaksudkan agar otoritas terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG Simaninggir.

Baca Juga:

• Ketua GPM Sumatera Utara Kecam Pengembalian Omprengan Berisi Menu MBG di Perguruan Methodist 1 Rantauprapat

Menunggu Verifikasi dan Hasil Pemeriksaan
Pascainsiden kebakaran yang mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka, polemik SPPG Simaninggir kini tidak hanya berkaitan dengan klarifikasi manajemen, tetapi juga menyangkut kepastian pemenuhan standar keselamatan dan pertanggungjawaban pengelola.
Klaim manajemen mengenai kepatuhan terhadap SOP, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan K3, dan kelayakan APAR perlu diuji melalui dokumen serta pemeriksaan yang relevan.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran Fatal Penggunaan Gas "Melon" di SPPG Sibaruang Siabu Mencuat, Manajemen Sebut ‘Force Majeure’

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, keselamatan pekerja, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan akuntabilitas pengelolaan dapur perlu menjadi bagian penting dari evaluasi operasional.

Turnamen ini dengan kategori: Open Non Master, terbuka untuk seluruh pecatur di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Baca Juga:

• ALAMAK... !!! Keberangkatan Ikut Event Nasional Batal, Juara MTQ Korpri Merasa 'Tertipu' oleh Provsu

Untuk mematangkan rangkaian kegiatan ini, panitia turnamen diketuai Anshari Tamba, melaksanakan rapat , di Almira Cofe Shop Jalan Gatot Subroto Rantauprapat, Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Rapat Pengurus, Ketua Panitia Konferensi PWI Sumut Ditetapkan

Seusai rapat panitia, Anshari Tamba secara khusus kepada media online https://matatelinga.com menyampaikan, turnamen ini akan langsung dibuka Bupati Labuhanbatu, dr hj Maya Hasmita.

Didampingi Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia +Pengkab Percasi Labuhanbatu, Surya Edi Hasibuan menyebutkan, turnamen ini akan diikuti 100 pecatur, dari daerah ini.

Baca Juga:

• Pendaftaran Turnamen Catur SIWO PWI-STOK Binaguna Telah Dibuka

Dia mengimbau seluruh calon peserta turnamen agar pukul 08.00 WIB, untuk pendaftaran ulang. Karena pembukaan direncanakan Nn akan pada pukul 10.00 WIB.

"Turnamen ini, menggunakan system Swiss 7 (tujuh) babak, dengan waktu pertandingan 2 x 15 menit", ucap Anshari yang juga dihadiri sejumlah unsur panitia pertandingan.

Sementara Surya Edy Hasibuan SE menyebutkan, turnamen catur ini, sudah mendapat restu dari Ketua Pengkab Percasi Labuhanbatu, DR Halomoan Nasution SH MH. (Yasmir)

Baca Juga:

• Polres Simalungun Gelar Lomba Catur Perkuat Soliditas dan Profesionalisme Personel Polri

Data yang di rangkum wartawan buku nikah tersebut di terbitkan KUA Simalungun meski pernikahannya di laksanakan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Warga Jalan Notes Protes, Akses Gang Sejahtera Ditimbun Pemilik Kos Hingga Tertutup dan Tak Bisa Dilalui

Ada apa dengan hukum pernikahan Sumatra Utara. Apakah boleh seorang pria menikahi dua wanita dan memiliki dua buku nikah.
Terpisah atas temuan tersebut awak media ini mencoba konfirmasi kepada Kakanwil Kemenag Sumut Qosbi Nasution. Dan mengatakan bahwa oknum KUA atas nama Hapnan Simbolon yang menikahkan tersebut sudah pensiun.

"Assalamu alaikum. Yang menangani masalah ini adalah Kepala seksi Bimas Islam. Karena itu silahkan konfirmasi ke Kasi Bimas Islam yang menangani tentang pencatatan pernikahan di Simalungun," jawab Bahrum Saleh.

Baca Juga:

• Warga Jalan Notes Protes, Akses Gang Sejahtera Ditimbun Pemilik Kos Hingga Tertutup dan Tak Bisa Dilalui

"Maaf. Saya gak punya kontak beliau dan saya belum sempat kenal. Karena saya masuk, beliau sudah pensiun. Silahkan komunikasi degan Kasi Bimas Islam," tambah Bahrum sembari menutup pembicaran melalui pesan Whatsaap.

Baca Juga:

• Jual Sabu untuk Modal Resepsi Nikah, Pria di Deli Serdang Ditangkap

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Ajak UMKM Manfaatkan Digitalisasi untuk Perluas Pasar

Pemimpin Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan Muhammad Wazir mengatakan, PNM terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan yang disertai studi banding ke sejumlah daerah.

Selain modal finansial, menurutnya, modal sosial juga penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, PNM berupaya memperluas akses jaringan dan komunitas pelaku UMKM, antara lain melalui studi banding ke berbagai sentra UMKM di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Sambut Hari Jadi ke-28, Himpak akan Gelar Seminar /FGD Sulang Silima dan Carnaval Budaya Pakpak

Pasca kegiatan, Walikota Medan Rico Waas melalui Asisten Ekbang Setda Kota Medan Dr. Citra E Capah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir.

Pemerintah Kota Medan lanjut Citra E Capah menyadari, bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Membuka lapangan perkerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Baca Juga:

• Evaluasi PAD 2026, Wali Kota Medan Minta Bapenda Kerja Tepat Sasaran dan Punya Target Jelas

Hadir juga dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu Yuliani Siregar, perwakilan UMKM serta undangan lainnya.