Diketahui Pasal 304 KUHD menyatakan: "Polis itu memuat: 1. Hari pengadaan pertanggungan itu; 2. Nama tertanggung; 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir; 5. Jumlah uang yang dipertanggungkan; 6. Premi pertanggungannya."

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harapkan Pendawa Indonesia Perkuat UMKM dan Pembangunan Sumut

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
"Polis itu memuat: 1. Hari pengadaan pertanggungan itu; 2. Nama tertanggung; 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir; 5. Jumlah uang yang dipertanggungkan; 6. Premi pertanggungannya; 7. Syarat klaim yang disepakati sejak awal," ujar Suhartoyo.

Lebih lanjut Julianus Halawa, menyatakan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi maka ini merupakan kemenangan bagi seluruh warga negara Indonesia khusus untuk mereka para Pemegang Polis Asuransi dan/atau Penerima Manfaat /Tertanggung.

Baca Juga:

• Rico Waas Bersama Pangdam I/BB dan Wagubsu Lepas 20.000 Peserta Fun Run 5K

Dalam argumen hukumnya, Pemohon menegaskan polis merupakan perjanjian pokok. Karena itu, kriteria dan syarat klaim tidak boleh disusulkan atau diubah secara sepihak oleh perusahaan asuransi di kemudian hari tanpa persetujuan nasabah.

Baca Juga:

• Pemko Siantar dan Kemenkum Sumut Rapat Harmonisasi Ranperwa Pedoman Penanggulangan Bencana

Pemeriksaan tersebut mencakup upaya rumah sakit dalam mewujudkan tata kelola yang efektif guna mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan untuk tahun anggaran 2025 hingga semester I 2026.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI

Dari lingkungan Dinas Kesehatan, tiga pejabat yang diminta hadir adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, serta Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan.

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya RSUD dalam Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Efektif untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari BPK maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengenai hasil pemeriksaan maupun temuan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Lepas Ribuan Peserta Fun Run 5K HUT ke-81 TNI, Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat

Pemeriksaan orang nomor satu di DPRD Sumut itu diduga terkait kasus tersangka Dhody Thahir, anggota DPRDSU dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Erni Aryanti Sitorus tiba di gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan mobil Alphard hitam nomor polisi BK.1946 J, mengenakan kemeja lengan panjang corak bunga-bunga warna biru dipadu celana panjang warna hitam dan hijab terang.

Erni Aryanti Sitorus yang coba ditanya wartawan buru-buru masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di teras gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Disebut-sebut Ketua DPRDSU itu sengaja memberikan penugasan kepada Dhody Thahir ke luar kota walau dirinya tahu ada panggilan penyidik Polda Sumut. Sehingga Dhody Thahir dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya, Dhody Thahir, anggota DPRDSU fraksi Golkar dijemput paksa penyidik pada Rabu (16/9/2026) setelah dua kali tidak memenuhi panggilan.
Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9/2026).
Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 21 Agustus 2026.

Diketahui, H Dhody Thahir, SE warga Komplekw Bumi Asri Blok C, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Baca Juga:

• Hadi Suhendra : Disdikbud Kota Medan Diminta Wajibkan Siswa Gunakan Masker

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah harus berjalan dengan memastikan keamanan makanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan program.

Baca Juga:

• Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM, Paul Baja Siahaan meminta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman yang telah diamankan segera disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai. Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

"Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang. Program MBG ini bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sekunder," tegas Paul.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

Sutrisno mengatakan pemerintah juga perlu memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka serta langkah penanganan yang dilakukan. Penanganan terhadap korban, kata dia, harus menjadi prioritas sebelum pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel disampaikan secara terbuka setelah keluar. Menurutnya, kepastian mengenai penyebab kejadian diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi.

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan Sebut Pengiriman Korban Keracunan MBG Karo ke Jakarta Tak Punya Urgensi Medis

"Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dameria.

"Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi," pungkas Partogi.

Baca Juga:

• Siswa SMP Swasta Ahmad Dahlan Aekkanopan Diduga Keracunan MBG

Informasi mulanya diperoleh Waspada melalui Kepsek SDN 163094, Elisa Lubis, S.Pd melalui telepon seluler sekitar pukul 20:30, dengan isi percakapan sebagai berikut.
"Pak Tian boleh kami minta tolong beritakan, kami 5 kepsek yang tak mau menyerahkan dana proyek revitalisasi ke vendor yang diduga rekanan Wali Kota Tebingtinggi, tadi sore dicopot",ujar Elisa Lubis, S.Pd.

Baca Juga:

• 5.043 KPM Bansos Di Labuhanbatu Diduga Terindikasi Judol, Ini Penjelasan Kadis Sosial

"Waktu itu saya ada dipanggil, saya diarahkan ke salah satu vendor, namun dengan tegas saya menolak karena saya mengikuti aturan yang secara jelas tertulis bahwa dana revitalisasi ini harus dilaksanakan langsung oleh Kepala Sekolah dalam bentuk swakelola,"ungkapnya.

Baca Juga:

• 5.043 KPM Bansos Di Labuhanbatu Diduga Terindikasi Judol, Ini Penjelasan Kadis Sosial

Salah seorang kepsek lainnya, Novi Rambe, S.Pd, M.Pd mengaku diintervensi oleh Kadisdik, Denni Saragih, SE, dan Kabid Dikdas, Hendri Karo-karo karena tak mau menyerahkan dana revitalisasi tersebut ke vendor yang sudah diarahkan.

Sementara itu, Tety Suryani, S.Pd mengaku bigung dengan pencopotan dirinya dan 4 orang kepsek lainnya yang diketahuinya sore tadi melalui salah seorang ASN Pemko Tebingtinggi.
"Sore tadi aku dikabari bahwa aku diganti, tapi aku bingung karena tak dapat undangan, dan saat ku cari tahu aku pindah kemana dan jadi apa juga tidak ada yang tahu,"kata Tety.

Baca Juga:

• 5.043 KPM Bansos Di Labuhanbatu Diduga Terindikasi Judol, Ini Penjelasan Kadis Sosial

Tambahnya, Tety merasa bingung terkait pertanggungjawaban anggaran dana revitalisasi yang telah ia jalankan hingga 70 persen.

"Kami yang berangkat ke jakara mendapatkan anggaran 7 kepala sekolah, tapi yang dicopot hanya 5, hal itu terjadi karena 2 orang lagi mau nurut,"ucap Tety dengan nada emosi.
Diakhir, seluruh kepsek yang hadir melakukan siaran pers dengan Waspada di SDN 163094 Jalan Gunung Leuser, Kel Tanjung Marulak, Kec Rambutan, Kota Tebingtinggi mengatakn akan menempuh jalur hukum atau jalur apapun untuk melawan Wali Kota Tebingtinggi dan Kadisdik Kota Tebingtinggi yang dzolim.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Berikut rincian anggaran dana revitalisasi kelima kepsek yang dicopot Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, SE, karena diduga tak ikut gerbong.

Saat dikonfirmasimelalui telepon seluler terkait tudingan vendor titipan Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, yang ditolak kepala sekolah (Kepsek) menjadi alasan utama pencopotan, Wali Kota Tebingtinggi, mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.
"Tidak benar itu, kita melakukan pergantian memang karena mau melakukan penyegaran. Kepsek yang diganti itu sudah terlalu lama menjabat,"kata H Iman Irdian Saragih.

Baca Juga:

• Maling Sekolah SMAN 20 Belawan Dibekuk

Jelasnya, pergantian sudah sesuai aturan karena menurut peraturan pemerintah (PP) no 11 tahun 2017 mengenai manajemen aparatur sipil negara (ASN).
"Tolong sampaikan sama kepsek-kepsek itu, jangan egois harus legowo, namanya regenerasi itu biasa, bayangkan lah mereka ada yang sudah 6 tahun, ada yang 8 tahun, jadi intinya mereka harus legowo,"jelas Dian Saragih.

Empat hal tersebut diantaranya terkait potensi peningkatan PAD harus memeprtimbangkan kemampuan warga, pengelaan aset daerah, kajian pemerintan dalam penerapa Perda dan pengawasan retribusi persampahan dan parkir tepi jalan umum.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

"Dalam naskah akademik disebutkan bahwa evaluasi kebijakan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah penyesuaian Undang-Undang HKPD berhasil mendorong penambahan sumber PAD pada beberapa sektor pajak dan retribusi daerah," ujarnya.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi, sehingga kebijakan yang diambil tidak memberikan beban berlebihan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Fraksi PKS turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Medan.
Menurut Fraksi PKS, aset daerah merupakan salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan PAD.

Fraksi PKS selanjutnya mempertanyakan kajian Pemerintah Kota Medan terkait penerapan perubahan Perda tersebut terhadap kondisi perekonomian masyarakat.
Evaluasi secara berkala dinilai penting dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

"Pengawasan yang efektif diperlukan agar penerimaan retribusi dapat dikelola secara tertib dan transparan serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, " katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKS mendorong agar pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke depan semakin modern, tertib dan akuntabel melalui penguatan sistem administrasi serta digitalisasi pemungutan.

Baca Juga:

• Melalui MoU dan PKS, Pemkab Simalungun dan Pengadilan Agama Jalin Sinergi Layanan Publik

Ketua Umum Rambore Dr. (Cand) Muntara Rambe dalam siaran persnya disampaikan bahwa pembentukan pengurus Rambore Paluta dihadiri perwakilan dari 12 Kecamatan yang ada di Paluta. Yaitu Kecamatan Simagambat, Ujung Batu, Halongonan, Halongonan Timur, Dolok Sipiongot, Dolok Sigoppulon, Padang Bolak Tenggara, Padang Bolak Julu, Batang Onang, Ulu Sihapas, Portibi dan Padang Bolak.

Baca Juga:

• Rumah Makan Rambe Family, Tempat Bersantap Sambil Diskusi Tentang Kampung Halaman

Pembentukan Rambore Paluta, kata Muntara Rambe akan mempererat tali silaturahmi dan memudahkan para perantau, khususnya Pomparan Baginda Raja Sojuangon Rambe Boru Bere (Rambore) bisa saling menguatkan, saling tolong menolong dan membangkitkan semangat 'Marsipature Margana Be' ( MARGABE ) atau membangun kampung masing-masing yang dimulai dari diri sendiri, dari marga Rambe yang nantinya akan menjadi contoh bagi marga lain.

Baca Juga:

• Mata Air Sosial Hamsir Siregar RCM: Mengalir dari Ketulusan, Bermuara pada Persaudaraan

Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi awak media pada hari Senin, 21 September 2026, sekira pukul 14.06 WIB.

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan Bekuk Pelaku Curas

"Penyampaian Commander Wish ini dihadiri langsung oleh Bapak Kapolres beserta Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, seluruh Kabag, para Kasat, para Kasi, jajaran Kanit fungsi Sat Reskrim, Sat Narkoba, dan Sat Intelkam, serta diikuti oleh 17 Kapolsek jajaran Polres Simalungun," ucap Kasi Humas.
Menurutnya, penyampaian Commander Wish tersebut merupakan bentuk penyelarasan program kerja Polres Simalungun dengan arahan dan kebijakan Kapolda Sumatera Utara, sehingga setiap langkah yang diambil di tingkat Polres tetap sejalan dengan visi besar Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polres Pelabuhan Belawan Bekuk Pelaku Curas

Ia memaparkan, dalam kesempatan tersebut Kapolres Simalungun menegaskan visi kepemimpinannya, yakni mewujudkan Polres Simalungun yang presisi, proaktif, dan berkeadilan, mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman, serta menghadapi dinamika agraria di Kabupaten Simalungun.

SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), merupakan aplikasi nasional yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos), untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Katanya, data tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, dan masih dalam proses verifikasi serta validasi.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Kemudian, Panai Hulu 590 KPM (11,70 persen), Bilah Hilir 572 KPM (11,34 persen), Bilah Hulu 432 KPM (8,57 persen), Pangkatan 259 KPM (5,14 persen) dan Bilah Barat 132 KPM (2,62 persen).
"Dari total 5.043 data KPM Bansos terindikasi judol tersebut, tercatat sebanyak 500 KPM diantaranya, telah melakukan sanggahan, sementara sisanya, masih dalam tahap verifikasi", ujar Syahrizal kepada media online https://matatelinga.com.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Terkait dengan temuan ini, Syahrizal mengimbau masyarakat, agar tidak terburu-buru menyimpulkan, munculnya nama atau data KPM dalam daftar prelist terindikasi judi online tersebut, tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan perjudian online.
Menurutnya, status tersebut masih memerlukan verifikasi, validasi dan tindak lanjut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kampanye mewujudkan Keluarga Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu Bebas dari Judi Online, serta mengajak masyarakat menjauhi aktivitas perjudian online yang dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Baca Juga:

• Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Hadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa

Baca Juga:

• Sinergi Lintas Sektoral di Medan Belawan: Kepala UPT Puskesmas Belawan dan Jajaran Kunjungan Kerja Pererat Silaturahmi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Kehadiran pimpinan instansi keimigrasian di wilayah Belawan ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam membangun kolaborasi lintas sektoral, memperkuat hubungan kemitraan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta ribuan kader dan simpatisan Pendawa dari berbagai penjuru daerah.

Tepat pada pukul 14.00 WIB, seluruh tamu undangan dan peserta berdiri untuk menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama, dilanjutkan dengan kumandang Mars Pendawa serta lagu penyemangat "Pamer Bojo" yang membakar antusiasme hadirin.
Agenda dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari sejumlah tokoh penting. Salah satu sorotan utama dalam perayaan ini adalah sambutan secara virtual yang disampaikan oleh Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sekaligus menjabat sebagai Dewan Pembina PB Pendawa Indonesia.

Baca Juga:

• Sinergi Lintas Sektoral di Medan Belawan: Kepala UPT Puskesmas Belawan dan Jajaran Kunjungan Kerja Pererat Silaturahmi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Rangkaian sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana, Donnie Rizal, S.H., serta Ketua Umum PB Pendawa, H. Ruslan, S.H., yang memaparkan kilas balik perjalanan organisasi selama 27 tahun dalam mengabdikan diri untuk masyarakat dan pembangunan nasional.
Penyerahan Cenderamata dan Prosesi Pemotongan TumpengSebagai bentuk apresiasi atas sinergitas dan kehadiran unsur instansi pemerintah, acara berlanjut pada pukul 14.30 WIB dengan penyerahan cenderamata secara simbolis oleh Panitia PB Pendawa Indonesia kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Baca Juga:

• Milad ke-18 IAI Palas Target Universitas

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan. Partisipasi aktif Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menunjukkan bahwa instansi pemerintah senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas pelayanan publik keimigrasian, tetapi juga dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Baca Juga:

• Sinergi Lintas Sektoral di Medan Belawan: Kepala UPT Puskesmas Belawan dan Jajaran Kunjungan Kerja Pererat Silaturahmi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Baca Juga:

• Sebelum Berangkat, Cegah dari Desa, PIMPASA Imigrasi Bandung Edukasi Calon PMI

Pertemuan yang berlangsung di kantor imigrasi tersebut menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi yang lebih intensif, menyamakan persepsi, serta merajut kerja sama lintas sektoral demi optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat di kawasan pesisir Medan Belawan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Belawan beserta rombongan.
Ia menekankan bahwa pintu koordinasi di Kantor Imigrasi Belawan selalu terbuka bagi seluruh stakeholder dan instansi mitra guna mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat luas di kawasan Belawan dan sekitarnya.

Baca Juga:

• Sebelum Berangkat, Cegah dari Desa, PIMPASA Imigrasi Bandung Edukasi Calon PMI

Melalui momentum ini, diharapkan kerja sama lintas sektoral di kawasan Medan Belawan dapat terus berkesinambungan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Sebelum Berangkat, Cegah dari Desa, PIMPASA Imigrasi Bandung Edukasi Calon PMI

Baca Juga:

• Hadiri Pisah Sambut Kapolres Simalungun, Bupati; Sinergi untuk Masyarakat Harus Terus Diperkuat

Rianto juga mengatakan atas nama Pemerintah kabupaten Asahan kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pimpinan Baznas yang hadir di Kabupaten Asahan.Semoga kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi dan menghasilkan berbagai gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat, ujarnya.

Keberadaan Baznas dinilai telah memberikan dukungan terhadap berbagai program kemasyarakatan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Baznas memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Berbagai program yang telah dilaksanakan Baznas Kabupaten Asahan juga telah memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, serta bantuan yang diberikan tidak hanya kepada fakir miskin dan kaum dhuafa, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:

• Hadiri Pisah Sambut Kapolres Simalungun, Bupati; Sinergi untuk Masyarakat Harus Terus Diperkuat

Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, ungkapnya.

Baca Juga:

• Hadiri Pisah Sambut Kapolres Simalungun, Bupati; Sinergi untuk Masyarakat Harus Terus Diperkuat

Melalui kegiatan Komsos ini, Babinsa juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menangkal penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun budaya literasi digital yang bertanggung jawab. Salah seorang warga binaan menyampaikan apresiasi atas imbauan yang diberikan Babinsa dan menilai bahwa edukasi tersebut penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Warga juga diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menyebarkan informasi yang benar, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta mengedepankan musyawarah dan semangat gotong royong dalam menyelesaikan setiap persoalan di lingkungan masing-masing.

Baca Juga:

• Antisipasi DBD di Musim Pancaroba, Pemuda Pancasila Polonia Gelar Fogging Permukiman Warga

Sebagai bagian dari penataan kawasan Pelabuhan Benoa, fasilitas Terminal LNG yang sebelumnya berada di area Bali Cruise Ship Terminal (BCST) direlokasi menuju Area Pengembangan 2 (AP2) Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Relokasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan BMTH sebagai Program Strategis Nasional, dengan tetap mempertahankan fungsi Terminal LNG dalam mendukung kebutuhan energi di Bali.

Baca Juga:

• Pelindo Regional 1 Hadiri Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional

Direktur Utama Pelindo Multi Terminal, Sugeng Mulyadi, menyampaikan bahwa keberadaan Terminal LNG memiliki posisi penting dalam mendukung aktivitas energi di Bali. Karena itu, penataan fasilitas dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan layanan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan energi yang terus berkembang di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Pulau Dewata.

Baca Juga:

• KM Virgo Terbalik, 6 Tewas , 129 Penumpang Hilang

Pada hari pertama, Tim Verifikasi dan Validasi langsung meninjau lima lokasi: KDMP Lestari Indah Kecamatan Siantar, KDMP Karang Anyer dan KDMP Bandar Malela Kecamatan Gunung Maligas, KDMP Serbelawan dan KDMP Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar

Baca Juga:

• Kampung Nelayan Merah Putih Paluh Sibaji Mulai Dibangun

Lebih lanjut, Azhari mengajak seluruh keluarga besar kampus untuk bersama-sama membangun IAI Padang Lawas agar terus mampu memperluas akses pendidikan tinggi dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat, khususnya dalam bidang pendidikan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Audensi Panitia Wisuda IAIDU Angkatan Ke XXXVI

Peringatan Milad ke-18 ini menjadi momentum untuk bersyukur, berbenah, dan bergerak. Dengan perjalanan 18 tahun dan perkembangan kampus yang terus terlihat, IAI Padang Lawas diharapkan semakin maju, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Padang Lawas.Rektor juga mengajak seluruh keluarga besar IAI Padang Lawas untuk kembali melihat perjalanan panjang kampus sejak 2008. Menurutnya, pendirian perguruan tinggi tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat Padang Lawas terhadap akses pendidikan tinggi. Perjuangan panjang itu, menurutnya, telah memberikan dampak besar karena masyarakat dari berbagai desa di Padang Lawas kini memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan hingga jenjang sarjana.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Audensi Panitia Wisuda IAIDU Angkatan Ke XXXVI

Di hadapan Ketua Umum dan Sekjen Pengurus Pusat FKPPI, unsur Muspida Plus Sumut dan ratusan kader dari berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Buyung Sitorus menegaskan satu pesan penting.

Baca Juga:

• Peringati HUT Ke-48 GM FKPPI , Wali Kota Medan Ajak Pemuda Bentengi Diri dari Narkoba dan Judol

Tak Hanya Seremonial, Ada Aksi Sosial dan UMKM!Ketua Panitia, Hanafi Maksum menyebut HUT ke-48 kali ini berbeda. Selain pemotongan nasi tumpeng sebagai simbol rasa syukur, PD II KB FKPPI Sumut juga berbagi bingkisan kepedulian kepada keluarga pensiunan TNI-Polri dan keluarga pengurus FKPPI terdahulu.

Baca Juga:

• Peringati HUT Ke-48 GM FKPPI , Wali Kota Medan Ajak Pemuda Bentengi Diri dari Narkoba dan Judol

Yang paling menarik, di halaman luar Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB, semangat ekonomi kerakyatan ikut dikobarkan! Puluhan stand UMKM binaan pengurus PD II KB FKPPI yang dimotori Binsar Simatupang dan Boydo Panjaitan turut meramaikan acara.

Acara berlangsung khidmat, tertib, namun penuh kehangatan. Di akhir sambutan, Haji Buyung Sitorus tak lupa memberikan apresiasi khusus kepada insan pers yang setia meliput.

Baca Juga:

• TNI Gelar Pameran Alutsista Tiga Matra di Silang Monas

Bagi Tri Wahyudi, terpilihnya kembali Sofyan bukan sekadar pergantian atau keberlanjutan kepemimpinan sebuah organisasi. Di baliknya terdapat harapan agar KTNA semakin kuat menjadi rumah besar para petani dan nelayan sekaligus mitra strategis dalam mendorong kemajuan pertanian Indonesia.

Baca Juga:

• HM Yadi Sofyan Noor Kembali Pimpin KTNA Nasional 2026-2031, Dorong Petani Makin Modern dan Berjiwa Wirausaha

"Pak Tri itu sahabat petani. Beliau menyatu dengan dunia pertanian," kata Sofyan.

Tri tercatat menempuh pendidikan tingkat SLTA di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)–Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Yogyakarta dan lulus pada 1986. Sejak awal, ia memilih jalur pengabdian yang tidak jauh dari dunia pertanian, khususnya sektor pangan.

Baca Juga:

• Sumrambah, Rembug Paripurna KTNA di Batu Menatap Pertanian Cerah, Modernisasi Jadi Jalan Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Jejak panjang tersebut pula yang membuat Tri memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh dan pendahulu KTNA, antara lain mendiang H. Oyon Tahyan dan almarhum Winarno Tohir.

Kedekatan itu juga dirasakan para pengurus KTNA di daerah.
Ketua KTNA Jawa Barat Otong Suranta mengatakan, kolaborasi KTNA Jawa Barat dengan Tri Wahyudi telah berlangsung sejak Tri masih berkarier di BULOG hingga saat ini berada di Pupuk Indonesia.

Baca Juga:

• Bersama KTNA, Petani Sejahtera: Rembug KTNA Digelar di Kota Batu, 19–20 September 2026

Menurut Otong, perhatian tersebut antara lain terlihat dalam upaya mendorong ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk, sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan budidayanya.

Menurut Zulharman, hubungan tersebut telah berkembang menjadi persahabatan yang jauh lebih panjang dan personal.

Baca Juga:

• SEJARAH BARU! PTPN IV PalmCo Gelar PSR Awards 2026 Perdana di Jogja, Petani Sawit Rakyat Jadi Bintang Utama

Ia mengatakan, di kalangan petani dan pengurus KTNA, Tri bahkan lebih akrab dipanggil dengan sebutan sederhana: Pak Tri.

"Persahabatan ini bukan dihitung dari satu atau dua tahun. Sudah lama sekali beliau menjadi sahabat petani, terutama di lapangan," ujarnya.
Zulharman juga menilai hubungan KTNA dan Pupuk Indonesia dalam kiprah Tri telah memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk dalam aspek distribusi pupuk bersubsidi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Komit Dorong Perda Ekonomi Hijau dan APBD 2027 Berbasis PRKBI

"Hasil karya Pak Tri dan rekan dapat kita nikmati hingga sekarang. Teman-teman mendapatkan pupuk lebih mudah dan tidak berbelit-belit seperti dulu," katanya.

Namun, hubungan Tri dengan KTNA tidak berhenti pada persoalan pupuk.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026, Bobby Nasution Tekankan Eksekusi Cepat

Rembug petani bukan hanya tempat membicarakan organisasi. Ia menjadi ruang bertemunya pengalaman, pengetahuan dan persoalan nyata yang dihadapi petani dari berbagai penjuru Indonesia.

Petani mengetahui bagaimana perubahan cuaca memengaruhi produksi, bagaimana pupuk menentukan biaya usaha tani, bagaimana harga hasil panen bergerak, hingga bagaimana akses pasar menentukan keuntungan mereka.

Baca Juga:

• Pemuka Agama, MUI, Tokoh Adat Dalihan Na Tolu dan Petani Bergandeng Tangan Gairahkan Pertanian Palas

Namun potensi tersebut membutuhkan manusia yang mampu mengelolanya, teknologi yang tepat guna, pembiayaan, kepastian pasar, sarana produksi dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Ketika seluruh kekuatan itu bertemu, rembug petani tidak lagi sekadar menjadi forum silaturahmi. Ia dapat menjadi ruang untuk mencari solusi bersama.

Baca Juga:

• Tri Wahyudi Saleh, Tak Pernah Jauh dari Pangan

Persahabatan yang tumbuh sejak perjalanan pendidikan di sekolah pertanian, berlanjut dalam pengabdian di sektor pangan, bersentuhan dengan BULOG, kemudian berlanjut bersama Pupuk Indonesia dan terus terhubung dengan para petani serta keluarga besar KTNA di berbagai daerah.

Sementara bagi Tri, persahabatan itu seolah menemukan maknanya setiap kali para petani berkumpul dalam sebuah rembug.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Tegaskan P-APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Baca Juga:

• Lahan Gratis dari Pemkab Deli Serdang Buka Harapan Baru Petani Cabai Sibolangit