https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Thu, 11 Jun 2026 20:05:56 +0700+0700 id-ID Polsek Medan Area Amankan Spesialis Pembobol Rumah Kosong Thu, 11 Jun 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Polsek Medan Area Amankan Spesialis Pembobol Rumah Kosong]]> MATATELINGA, Medan :Wilfrit Hasudungan (45), warga Jalan Turi Gang Inpres, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan diamankan personel Unit Reskrim Polsek Medan Area.
Sebab, dia kedapatan mencuri kuningan pagar rumah yang ditinggal kosong oleh pemiliknya di Jalan Turi Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Area pada Selasa (9/6/2026) dinihari.
Tindak pidana pencurian itu dilakukan tersangka sudah berulang kali. Barang hasil kejahatan dijual ke penampung barang bekas (botot).

[adsense]
[adsense]
"Aksi pencurian terhadap rumah yang ditinggal kosong oleh pemiliknya ini sudah dua kali dilakukan tersangka," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Kamis (11/6/2026).
Dijelaskan Yaqin, terungkapnya kejahatan tersangka setelah pihaknya menerima informasi dari personel Polsek Medan Kota adanya maling rumah kosong diamankan warga.
Petugas Polsek Medan Area segera mengamankan tersangka ke komando. Dia mengaku sudah dua kali beraksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sama. Rumah itu milik korban, Ananda Rijowardy Sitorus (43), warga Jalan Bajak II Gang Family No 43, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas.
"Pencurian pertama dilakukan tersangka pada 2 Juni 2026 dinihari lalu," jelas Kapolsek Medan Area.
Dia mengungkapkan, dalam pemeriksaan tersangka mengaku telah menjual hasil kejahatannya dan uangnya digunakan untuk keperluan makan.
Bersama tersangka disita barang bukti tang, ujung pagar kuningan dan obeng.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189919/polsek-medan-area-amankan-spesialis-pembobol-rumah-kosong/ Gerombolan Preman Serang Pabrik PT Belawan Indah, Puluhan Karyawan Terluka Thu, 11 Jun 2026 18:21:00 +0700+0700 <![CDATA[Gerombolan Preman Serang Pabrik PT Belawan Indah, Puluhan Karyawan Terluka]]> MATATELINGA, Belawan :Kawasan PT Belawan Indah di Kampung Salam Belawan tiba-tiba mencekam. Segerombolan preman yang diduga dari salah satu Ormas menyerbu kedalam perusahaan melakukan penganiayaan dengan senjata tajam bahkan penculikan. Dikabarkan pula ada karyawan yang tewas.


[adsense]

Para preman juga ada yang membawa bom molotov. Diperkirakan sedikitnya ada 50 karyawan yang menjadi korban luka dan kritis.


[adsense]
Baca Juga:

Informasi diperoleh gerombolan preman itu bermaksud meminta jatah bulanan ke perusahaan. "Bulan kemarin sudah dikasih dan mereka datang lagi minta jatah tapi karena tidak dikasih lalu mereka mengamuk," kata sumber yang identitasnya minta dirahasiakan.

[adsense]


[adsense]


Peristiwa itu terjadi Kamis (11/6) sekitar pukul 13.00 wib. Saat para pekerja sedang sibuk melakukan aktivitasnya tiba-tiba segerombolan preman diduga suruhan dari salah satu Ormas menyerbu kedalam perusahaan.

[adsense]
Baca Juga:


Para preman itu meminta jatah bulanan namun karena tidak diberikan lalu mereka melakukan kekerasan dengan menganiaya para karyawan dan penculikan.

[adsense]


Beredar informasi aksi kelompok preman itu seolah dibiarkan Polisi.

[adsense]
Baca Juga:


Sebelumnya, dilokasi yang sama dua kelompok OKP dan Ormas bentrok memperebutkan jatah dari PT Belawan Indah.

[adsense]


Kemudian, kali ini kelompok Ormas tersebut diduga berupaya mengambil jatah dari perusahaan tersebut.

[adsense]
Baca Juga:


Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Effendi yang dikonfirmasi soal peristiwa ini belum menjawab.

[adsense]


Kabid Humas Poldasu Kombes Ferry Walintukan yang juga dikonfirmasi mengaku belum dapat laporan. "Saya cek dulu nanti saya kabari," katanya.

[adsense]
Baca Juga:


DESAK KAPOLDASU TINDAK TEGAS

[adsense]


Menanggapi serangan segerombolan preman berkedok Ormas di PT Belawan Indah yang menyebabkan puluhan pekerja menjadi korban luka, Dr. Darmawan Yusuf, S.H., S.E., M.Pd., M.H., pengacara nasional mendesak Kapolda Sumatera Utara segera turun tangan dan menindak tegas seluruh pelaku penyerangan terhadap pekerja Belawan Indah.

[adsense]
Baca Juga:


"Tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi premanisme. Seluruh pelaku wajib ditangkap dan diproses sesuai hukum," tegas Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) predikat Cumlaude dari Law Firm DYA – Darmawan Yusuf & Associates.

[adsense]


Pengacara Belawan Indah itu mendedak parat harus mengusut tuntas siapa pun pihak di belakang peristiwa ini. Jika terdapat pihak yang memerintahkan, membiayai, mengorganisir, atau diduga menyuruh melakukan aksi tersebut, termasuk apabila ada pengusaha atau pihak berkepentingan lainnya, maka wajib ditelusuri, diperiksa, dan diproses sesuai hukum.

[adsense]
Baca Juga:


"Jika ada oknum kepolisian yang terbukti terlibat, membekingi, atau melakukan pembiaran, maka wajib diperiksa, dicopot dari jabatannya, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya lagi menambahkan, hukum tidak boleh tunduk kepada premanisme

[adsense]


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189918/gerombolan-preman-serang-pabrik-pt-belawan-indah-puluhan-karyawan-terluka/ Tak Ada Pembangkit Baru Yang Dibangun Selama 5 Tahun Darmo Jadi Dirut PLN, Sabotase Pemerintahan Prabowo Thu, 11 Jun 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Tak Ada Pembangkit Baru Yang Dibangun Selama 5 Tahun Darmo Jadi Dirut PLN, Sabotase Pemerintahan Prabowo]]> MATATELINGA, Jakarta :Krisis listrik yang melanda tanah air, khususnya di Sumatera dan Pulau Jawa saat ini, ternyata tidak hanya sebatas stok batubara yang semakin menipis. Namun lebih parah dari itu, semua terjadi akibat Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo yang tak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pihaknya, selama dikendalikan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.

[adsense]
[adsense]
"Silahkan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru," tegas Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026)..
Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.
Yudhis juga menyesalkan pihak Komunikasi PLN Pusat yang terkesan mencari kambing hitam dalam menutupi krisis listrik di Pulau Jawa, dengan menyebutkan gangguan di PLTGU Jawa 1.
"Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Apalagi Dirut PLN selama ini hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal apalagi di tengah harga minyak dunia yang melambung yang pada akhirnya akan menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak," urainya.
"Darmawan Prasodjo itu, terkait omongan dia dimana-mana kalau PLN itu mendukung transisi energi, ya cuma ngomong doang. Tapi eksekusinya nol besar," cetusnya.
Lebih jauh Yudhistira mengatakan bahwa keputusan investasi PLN maupun IPP, selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi sehingga menuai kondisi sekarang, adanya defisit pada sistem.
"Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen. Tapi jika Dirut PLN lambat melakukan keputusan investasi, maka dapat dikatakan Dirut PLN sedang melakukan sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.
*PLN Lakukan Strategi Komunikasi Pembohongan Publik*
Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat.
Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah "gangguan" dan "pemeliharaan" tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.
"Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan," ujar Yudhistira.
Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN.
Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.
"Kondisi ini tanggung jawab Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri. Jangan dia malah cuci tangan. Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/189917/tak-ada-pembangkit-baru-yang-dibangun-selama-5-tahun-darmo-jadi-dirut-pln-sabotase-pemerintahan-prabowo/ 4 Terdakwa Korupsi Pengalihan HGU PTPN 2 Dibanding Jaksa, FKSM Sampaikan Ini Thu, 11 Jun 2026 17:10:00 +0700+0700 <![CDATA[4 Terdakwa Korupsi Pengalihan HGU PTPN 2 Dibanding Jaksa, FKSM Sampaikan Ini]]> MATATELINGA, Medan :Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memastikan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional I untuk pembangunan kawasan perumahan elit Citraland.

[adsense]
Memori banding akan segera disampaikan ke PN Tipikor Medan atas putusan bebas ada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Kamis (11/6/2026) membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan banding ke Majelis Hakim karena memiliki pandangan hukum berbeda dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. "JPU sdh mnyatakan banding di PN Tipikor pada tgl 8 Juni 2026," kata Rizaldi.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]

Sementara itu, Tim Khusus Peningkatan Pendapatkan Asli Daerah (PAD) DPRD Deliserdang juga menemukan dugaan potensi hilang miliaran di 4 Perumahan Citraland di Kabupaten itu yang dipaparkan dalam dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Deli Serdang, Rabu (22/4/2026) lalu.

Terungkap berbagai fakta penyebab rendahnya PAD Deli Serdang selama ini. Salah satunya adanya permainan oknum petugas Bapenda dengan pihak perusahaan atau swasta.

[adsense]
Baca Juga:
Salah satu yang paling disorot saat ini adanya dugaan kebocoran PAD dari pengembang Citraland. Pihak Pansus Peningkatan PAD menemukan kebocoran PAD hampir 100 Milyar untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan luas bangunan perumahan yang belum semua ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah IMB.

"Selain luas bangunan perumahan yang belum semua ada izin PBGnya juga belum semua luas bangunan yang ada di Citraland belum masuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Misalkan luasnya 10 ribu yang masuk hanya 3 sampai 4 ribu saja. Inikan tidak benar bocor PAD kita," ujar Ketua Pansus Peningkatan PAD 2, Misnan Al Jawi.

[adsense]
Menanggapi hal itu, Rabu (11/6/2026) malam, Ketua Umum Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) Irwansyah, meminta jaksa di Sumut segera mengawal proses bading vonis bebas 4 terdakwa korupsi pelepasan HGU PTPN 2 yang dijadikan Perumahan Elit Citraland itu.

"Selain mengawal proses banding, jaksa juga harus mengembangkan kasus yang didakwa merugikan negara Rp. 263 miliaran itu ke semua pihak tak terkecuali ke manajemen PT DMKR selaku pengembang Perumahan Citrland di Helvetia, Sampali, Tanjung Morawa dan Medan Estate masing-masing di Kabupaten Deliserdang," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Selain mengembangkan kasus dugaan pelepasan HGU menjadi Perumahan Citraland, Kejati Sumut diminta Irwansyah, memulai penyelidikan atas temuan Tim Khusus Peningkatan PAD DPRD Serdang yang menuding adanya dugaan kebocoran PAD dari 4 Perumahan dikelola PT DMKR yang disebut-sebt grup usaha PT Ciputra milik konglomerat itu.

"Tak tanggung-tanggung, Tim Khusus Peningkatan PAD DPRD Deliserdang dalam paparan mereka menduga menemukan dugaan kebocoran PAD di daerah itu mencapai ratusan miliaran atas potensi bocornya kewajiban pengembang 4 perumahan Citraland. Itukan baiknya segera diusut," pungkasnya.

[adsense]
BANDING VONIS BEBAS
Empat terdakwa yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Kamis (11/6/2026) membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan banding ke Majelis Hakim karena memiliki pandangan hukum berbeda dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. "JPU sdh mnyatakan banding di PN Tipikor pada tgl 8 Juni 2026," kata Rizaldi.

[adsense]
Baca Juga:
Sementara itu, JPU Hendri Edison Sipahutar menyebutkan proses penyusunan memori banding saat ini tengah dilakukan sebagai bagian dari langkah hukum lanjutan yang ditempuh pihak kejaksaan.

Sebelumnya, Rabu (3/6/2026) malam majelis hakim yang dipimpin Muhammad Kasim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua.

[adsense]
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada seluruh terdakwa sekaligus memerintahkan pemulihan hak-hak para terdakwa serta membebaskan mereka dari tahanan.

[adsense]
Baca Juga:
Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan beberapa hal penting: Membebaskan seluruh terdakwa dari semua dakwaan Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan Memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat para terdakwa seperti semula

Dalam tuntutannya, jaksa meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

[adsense]
Selain pidana badan, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp263,4 miliar kepada PT Nusa Dua Propertindo.

Dana tersebut diketahui telah dibayarkan oleh PT NDP bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan saat ini masih dititipkan dalam rekening pemerintah yang dikelola Kejati Sumut.

[adsense]
Baca Juga:
Menurut jaksa, tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

TEMUAN BOCORNYA PAD MILIARAN RUPIAH
Tim pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang telah selesai menyampaikan laporan akhir hasil kerja pada Rapat Paripurna yang berlangsung, Rabu (22/4/2026).

[adsense]
Terungkap berbagai fakta penyebab rendahnya PAD Deli Serdang selama ini. Salah satunya adanya permainan oknum petugas Bapenda dengan pihak perusahaan atau swasta.

Salah satu yang paling disorot saat ini adanya dugaan kebocoran PAD dari pengembang Citraland. Pihak Pansus Peningkatan PAD menemukan kebocoran PAD hampir 100 Milyar untuk tahun 2025. Hal ini terkait dengan luas bangunan perumahan yang belum semua ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulu dikenal dengan istilah IMB.

[adsense]
Baca Juga:
"Selain luas bangunan perumahan yang belum semua ada izin PBGnya juga belum semua luas bangunan yang ada di Citraland belum masuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Misalkan luasnya 10 ribu yang masuk hanya 3 sampai 4 ribu saja. Inikan tidak benar bocor PAD kita," ujar Ketua Pansus Peningkatan PAD 2, Misnan Al Jawi.

Dengan didampingi Wakil Ketua Pansus, Junaidi dan Sekretaris Muhammad Ilham Pulungan, Misnan memaparkan pihaknya telah mengumpulkan berbagai data dan kemudian melakukan cek lapangan. Saat itu ditemukan dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

[adsense]
"Kemudian tidak sesuatu NJOP juga. Seperti yang di Tanjung Morawa harusnya 3 jutaan keatas tapi ini hanya dibawah 1 jutaan," ucap Misnan politisi PPP.

Misnan pun mengapresiasi adanya pergantian dan rotasi oknum pejabat dan petugas di Bapenda Deli Serdang. Diduga oknum-oknum pegawai lama yang bermain dengan pihak perusahaan. Selain itu dianggap petugas dari Bapenda lama itu belum seutuhnya turun untuk memvalidasi aset Citraland.

[adsense]
Baca Juga:
" Kemudian terkait BPHTB juta. Perumahan citraland itu belum semua dipecahkan untuk milik perorang. Harusnya setelah akad itu tanggungjawab pihak properti. Sekarang rata-rata belum dibalik namakan padahal sudah ditempati dan jumlahnya ini sudah ribuan. Satu rumah diperkirakan sekitar 70 juta untuk BPHTB," bilang Misnan.

Banyak hal lain yang juga sempat disinggung dan telah disampaikan atau dibaca langsung di paripurna dan didengarkan oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo. Persoalan Air Bawah Tanah (ABT) juga sempat disinggung dimana tidak semua punya izin. Meski mengebor sendiri dan melakukan pengutipan kepada masing-masing rumah namun saat melakukan pembayaran ke Pemkab tidak sesuai apa yang didapatkan dari masing-masing pemilik rumah. Terkait apa yang terjadi ini dugaan kuatnya disampaikan adalah kesengajaan dan telah diketahui oleh oknum petugas nakal.

[adsense]
"Kita pernah panggil untuk RDP tapi kadang datang kadang tidak. Ngaku dokumen belum disiapkan dan mau diantar berkasnya," kata Misnan.

Terkait persoalan dugaan kebocoran PAD ini, Misnan pun membenarkan akan menindaklanjuti kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Disebut karena sudah punya data-data valid, Pansus pun akan melaporkan persoalan ini ke Kejati Sumut. Pansus meminta agar Kejatisu segera turun untuk memeriksa dan mengaudit Citraland.

[adsense]
Baca Juga:
BANTAH
Sementara itu Humas Citraland Rendy, ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026) membantah hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPRD, dan dibuktikan dengan dokumen Citraland. "Selamat Siang Bang, terima kasih atas konfirmasinya".

"Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa isu ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengan DPRD pada tahun lalu dan seluruhnya telah kami klarifikasi serta lengkapi dengan dokumen pendukung. Kami memastikan bahwa seluruh kewajiban, termasuk PBB, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang," katanya. (***)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189916/4-terdakwa-korupsi-pengalihan-hgu-ptpn-2-dibanding-jaksa-fksm-sampaikan-ini/ Pesta Sabundi Kapal Ikan Disergap Kodaeral I Belawan Thu, 11 Jun 2026 16:24:00 +0700+0700 <![CDATA[Pesta Sabundi Kapal Ikan Disergap Kodaeral I Belawan]]> MATATELINGA, Belawan :omando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga keamanan laut dengan mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika di atas KM Aries Indo XVIII.
Temuan tersebut diperoleh saat KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan pemeriksaan dan penegakan hukum di laut pada posisi 04°10'000" U – 098°31'000" T, wilayah perairan Utara Pulau Pusung, terhadap kapal ikan Indonesia yang berlayar dari Belawan menuju daerah penangkapan ikan (Fishing Ground). Kamis (11/06/2026)

[adsense]


‎‎Dalam pemeriksaan yang dilakukan prajurit KRI Imam Bonjol-383, ditemukan sejumlah barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, antara lain 47 bungkus plastik kecil bekas pakai yang diduga digunakan untuk sabu-sabu, satu bungkus yang masih berisi, tiga alat isap (bong), empat korek api, serta empat botol bong plastik dengan satu di antaranya masih dalam kondisi terisi.Temuan tersebut menjadi indikasi kuat adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di atas kapal selama beroperasi di laut.‎‎Dari hasil pendalaman awal, enam orang awak kapal mengakui telah menggunakan sabu selama melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Pengakuan tersebut semakin menguatkan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di atas kapal dan menjadi dasar bagi aparat untuk melaksanakan proses penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut guna mengungkap sumber dan jaringan yang terlibat.‎‎Sebagai tindak lanjut, KRI Imam Bonjol-383 mengawal KM Aries Indo XVIII menuju Mako Kodaeral I Belawan. Pada pukul 03.15 WIB, kapal berhasil sandar dengan aman di Dermaga Selatan Kodaeral I untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189915/pesta-sabundi-kapal-ikan-disergap-kodaeral-i-belawan/ 8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan Thu, 11 Jun 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan]]> MATATELINGA, Medan :Tim Direktorat (Dit) PPA-PPO Polda Sumut bersama Satgas Bais Tanjungbalai-Asahan mengungkap kasus penyeludupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) di Perairan Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, pada 2 Juni 2026.
Hasil dari pengungkapan itu personel gabungan menyelamatkan sebanyak 8 orang korban berinisial SO warga Asahan, MF, warga Kabupaten Batubara, SI warga Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).
Kemudian, TD warga Kabupaten Sergai, SL warga Kabupaten Asahan, WI warga Kabupaten Asahan, AM warga Kabupaten Asahan dan MO warga Kabupaten Asahan.

[adsense]
[adsense]
Direktur PPA-PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristina Tara mengatakan, awalnya personel menerima laporan dari masyarakat adanya kapal pukat yang berangkat dari tambatan kapal PT Timur Jaya Teluk Nibung Tanjungbalai hendak membawa sejumlah orang untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia.
"Berdasarkan laporan itu personel Dit PPA-PPO Polda Sumut bekerjasama dengan Satgas Bais Tanjungbalai-Asahan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kapal pukat di Perairan Bagan Asahan," katanya, Kamis (11/6).
Kristina mengungkapkan, personel gabungan setelah mengamankan kapal pukat melakukan penggeledahan mendapati delapan pria yang menjadi korban penyelundupan untuk dibawa ke Malaysia.
"Kemudian petugas mengamankan lima orang terdiri nahkoda serta anak buah kapal (ABK) berinisial B, IN, MJ, AA, dan P," ungkapnya didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan.
Dalam pemeriksaan, kelima orang yang diamankan mengakui membawa delapan korban itu ke Malaysia secara ilegal.
"Rencananya kedelapan korban akan dipekerjakan sebagai nelayan dan buruh bangunan di Malaysia," terangnya.
Saat ini, para korban telah dititipkan di kantor BP3MI Sumatera Utara.
"Sementara terhadap nahkoda kapal bersama ABK yang diamankan itu telah ditahan di Mapolda Sumut dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya," sebutnya.
Kristina menambahkan, kelima pelaku itu mengaku sudah beroperasi selama tiga bulan berkoordinasi dengan agen di Malaysia untuk membawa warga Indonesia bekerja secara tidak sah (ilegal).
"Dari pengungkapan kasus penyelundupan pekerja migran ilegal itu personel turut menyita barang bukti kapal pukat, 11 unit handphone berbagai merek, uang tunai, serta lainnya," pungkasnya.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189914/8-pmi-gagal-bekerja-di-malaysia-nakhoda-dan-abk-kapal-diamankan/ Bupati Lepas 1.555 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Kejujuran Data Lapangan Thu, 11 Jun 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Lepas 1.555 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Kejujuran Data Lapangan]]> MATATELINGA, Deli Serdang Sebanyak 1.555 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Deli Serdang resmi diterjunkan untuk melaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan secara simbolis memasangkan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dan balon udara bersama Forkopimda sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tugas, berlangsung di halaman kantor Bupati, Kamis (11/6/2026).
Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang.

[adsense]
[adsense]
Ia mengingatkan ketelitian dan kejujuran petugas sangat penting karena ketidaklengkapan data akan berdampak serius terhadap kualitas kebijakan pemerintah.
"Data yang hilang akan menimbulkan bias. Di sinilah tugas dan tanggung jawab bapak ibu untuk mendapatkan seluruh potret kehidupan masyarakat Deli Serdang dari seluruh kalangan yang ada," ujarnya.
Penugasan petugas sensus yang berbasis domisili wilayah tempat tinggal diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta motivasi dalam menjalankan tugas. Meski demikian, pemerintah daerah, akan mendukung penuh proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari tingkat kecamatan hingga dusun, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat terjangkau pendataan.
"Pemkab akan ikut mempersiapkan dan mengakomodir wilayah yang akan didatangi, dari kecamatan sampai dusun, agar seluruh responden bisa dijumpai dan didata dengan baik," tambahnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189912/bupati-lepas-1555-petugas-sensus-ekonomi-2026-tekankan-kejujuran-data-lapangan/ Perkuat Ekosistem Kampus, BTN Gandeng UNPAD Tingkatkan Edukasi Finansial dan Buka Peluang Karir Bagi Mahasiswa Thu, 11 Jun 2026 14:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Ekosistem Kampus, BTN Gandeng UNPAD Tingkatkan Edukasi Finansial dan Buka Peluang Karir Bagi Mahasiswa]]> MATATELINGA - Bandung : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan di tengah perubahan gaya hidup dan perkembangan digital.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran (Unpad). Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara BTN dan Unpad terkait Pemanfataan dan Pelayanan atas Produk dan/atau Jasa Perbankan. Kemitraan tersebut digelar memperkuat kolaborasi antara industri perbankan dan dunia pendidikan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, generasi muda saat ini memiliki kesadaran finansial yang semakin baik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam membangun kemampuan finansial jangka panjang.

[adsense]
Baca Juga:

"Banyak Gen Z yang sudah sadar finansial, tetapi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengambil keputusan finansial yang tepat," ujar Nixon di Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (10/6/2026).

Menurut Nixon, fenomena gaya hidup seperti doom spending, fear of missing out (FOMO), fear of other people's opinions (FOPO), hingga you only live once (YOLO) perlu diimbangi dengan pemahaman finansial yang baik. Selain itu, generasi muda juga perlu mewaspadai risiko aktivitas negatif seperti judi online yang dapat mengganggu kesehatan finansial.

[adsense]

Nixon mengatakan, salah satu kunci pengelolaan keuangan adalah memahami perbedaan antara utang yang baik dan utang konsumtif. Menurutnya, utang yang tepat dapat membantu seseorang membangun aset dan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

"Utang harus dihitung dengan cermat. Utang yang benar adalah ketika setelah lunas kita merasa lebih kaya karena memiliki aset yang nilainya meningkat. Jangan sampai mengambil utang untuk sesuatu yang habis sebentar, tetapi kewajibannya berjalan panjang. Misalnya utang untuk liburan satu minggu tapi cicilannya 5 tahun," kata Nixon.

[adsense]
Baca Juga:

Nixon mencontohkan kepemilikan rumah menjadi salah satu bentuk keputusan finansial jangka panjang yang dapat dipersiapkan generasi muda sejak awal, mengingat kebutuhan hunian terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kenaikan harga aset.

"Inflasi pasti akan terjadi. Karena itu generasi muda perlu mulai merencanakan masa depan finansialnya, termasuk memiliki aset yang nilainya terus naik seperti rumah," ujarnya.

[adsense]

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, BTN terus melakukan transformasi menuju beyond mortgage dengan menghadirkan layanan finansial yang semakin lengkap bagi masyarakat, mulai dari tabungan, transaksi digital melalui balé by BTN, hingga pembiayaan perumahan.

Menurut Nixon, perkembangan digitalisasi membuat industri perbankan terus berubah dan semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

"Dulu bank berada di belakang, sekarang bank ikut membangun ekosistem. Ke depan sektor keuangan dan sektor riil akan semakin menyatu karena digitalisasi," ujar Nixon.

Melalui kerja sama dengan Unpad, BTN juga memperkuat pengembangan ekosistem kampus melalui pemanfaatan layanan perbankan, peningkatan sumber daya manusia, serta pengembangan pendidikan dan riset.

[adsense]

BTN juga membuka kesempatan bagi mahasiswa Unpad untuk mendapatkan pengalaman industri melalui program magang sekaligus peluang bergabung sebagai talenta BTN, termasuk melalui Officer Development Program (ODP).

"Kampus adalah salah satu ekosistem penting yang menunjang ekonomi bangsa. Hubungan antara kampus dan bank harus saling memberikan manfaat. BTN siap mendukung mulai dari layanan finansial, perumahan karyawan maupun dosen, magang, rekrutmen, hingga pengembangan pendidikan," kata Nixon.

[adsense]
Baca Juga:

Sementara itu, Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengatakan kerja sama dengan BTN menjadi upaya memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia praktis.

"Kerja sama ini untuk mendukung apa yang bisa kami sumbangkan bagi dunia praktis. Bersama BTN, kolaborasi dilakukan mulai dari dukungan fasilitas, magang, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia," ujar Arief.

[adsense]

Ke depan, BTN akan terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membangun generasi muda yang memiliki kemampuan finansial kuat sekaligus siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/189913/perkuat-ekosistem-kampus-btn-gandeng-unpad-tingkatkan-edukasi-finansial-dan-buka-peluang-karir-bagi-mahasiswa/ BNNK Sergai Razia THM, 7 Pengunjung Positif Narkotika Diamankan Thu, 11 Jun 2026 14:03:00 +0700+0700 <![CDATA[BNNK Sergai Razia THM, 7 Pengunjung Positif Narkotika Diamankan]]> MATATELINGA, Sergai :Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai (Sergai) bersama aparat gabungan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di wilayah Kabupaten Sergai, Rabu (10/6/2026) malam hingga Kamis (11/6/2026) dinihari.
Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan tujuh pengunjung yang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu.
Razia gabungan tersebut dipimpin langsung Kepala BNNK Sergai AKBP Siti Rohani Tampubolon, dengan melibatkan personel BNNK Sergai, Polres Sergai, Polisi Militer (PM), Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.

[adsense]
[adsense]
Kegiatan dimulai sekitar pukul 23.00 WIB dengan menyasar sejumlah lokasi hiburan malam yang menjadi target pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Lokasi pertama yang diperiksa adalah Cafe Amel di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sergai. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan empat pengunjung laki-laki yang hasil pemeriksaan urinenya dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu.
Selanjutnya, sekitar pukul 00.30 WIB, tim gabungan bergerak menuju Cafe Elo Pondok Ringin yang juga berada di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan dua pengunjung laki-laki dewasa yang positif menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urine.
Razia kemudian berlanjut pada pukul 03.00 WIB di Cafe Captain Amerika yang berada di Jalan Kebun Sayur, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan satu pengunjung yang hasil pemeriksaannya juga dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu.
Secara keseluruhan, petugas mendapati tujuh orang pengunjung laki-laki dari tiga tempat hiburan malam yang berbeda positif menggunakan narkotika jenis sabu. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor BNNK Sergai untuk menjalani assessment medis dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BNNK Sergai, AKBP Siti Rohani Tampubolon mengatakan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika, khususnya di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan obat terlarang.
"Kegiatan ini merupakan langkah preventif sekaligus penegakan hukum untuk memastikan tempat hiburan malam tidak menjadi sarana penyalahgunaan narkotika. Kami akan terus melakukan pengawasan dan razia secara berkala bersama instansi terkait guna menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba," ujar AKBP Siti Rohani Tampubolon, Kamis (12/6/2026).
Ia menegaskan, BNNK Sergai akan terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Razia yang berlangsung hingga dini hari tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban selama pelaksanaan kegiatan.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189911/bnnk-sergai-razia-thm-7-pengunjung-positif-narkotika-diamankan/ Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Camat Bandar Huluan Gelar Sosialisasi SPM Thu, 11 Jun 2026 14:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Camat Bandar Huluan Gelar Sosialisasi SPM]]> MATATELINGA, Simalungun :Kantor Camat Bandar Huluan gelar kegiatan Sosialisasi 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten Simalungun, Selasa (9/6/2026).
Giat penyampaian informasi penting mengenai standar pelayanan kesehatan, dirangkai pembinaan dan pendampingan program percontohan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) terkait pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (tes IVA).

[adsense]

Sasaran utama kegiatan adalah Wanita Usia Subur (WUS), yaitu seluruh wanita yang berada dalam masa reproduktif, baik yang telah menikah maupun belum, yang masih mengalami siklus menstruasi. Kelompok ini menjadi fokus utama mengingat pentingnya deteksi dini kesehatan reproduksi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.Camat Bandar Huluan, Akbar Putra Siregar, menyampaikan rasa terima kasih kepada tim pembina yang hadir dari tingkat kabupaten. Ia menjelaskan bahwa kecamatan yang dipimpinnya terpilih menjadi salah satu lokasi percontohan pelaksanaan program PKK dan akan mewakili satu dari 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun untuk mengikuti perlombaan di tingkat provinsi terkait pelaksanaan tes IVA.
Akbar juga menekankan pentingnya dukungan dari para pangulu beserta perangkatnya serta para kader agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. "Kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama yang erat menjadi kunci utama dalam menyambut penilaian dari tim provinsi sekaligus menjadikan pelayanan kesehatan semakin dekat dan mampu meningkatkan taraf hidup warga,"ujanya
Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Bandar Huluan, Ny. Retno Akbar Putra Siregar, melaporkan perkembangan pelaksanaan IVA Test di wilayahnya.
Menurut Retno, sasaran kegiatan adalah wanita berusia 30 hingga 50 tahun. Pada bulan April 2026, dari target sebanyak 1.752 orang, capaian yang berhasil diraih mencapai 26,6 persen. Sedangkan pada akhir Mei 2026, dengan target 1.372 wanita usia 30 hingga 49 tahun, capaian pelayanan telah meningkat menjadi 62 persen atau setara dengan 851 orang.Sedang mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, yakni Staf Ahli TP PKK Kabupaten, Ny Yulince Florida Sembiring, bahwa peran Posyandu kini telah mengalami transformasi. Jika sebelumnya hanya melayani ibu hamil dan balita, kini Posyandu memberikan pelayanan menyeluruh yang mencakup enam siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, hingga lansia.
Hal ini merupakan wujud nyata agar pelayanan kesehatan semakin dekat, lengkap, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yulince juga mengingatkan para kader untuk terus memperbarui data di setiap dasawisma agar tidak ada warga yang tertinggal mendapatkan pelayanan.
"Semangat para kader adalah cerminan kemajuan Simalungun di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya yang tulus. Mari kita dukung bersama agar daerah ini semakin maju dan sejahtera," pungkasnya.(sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189907/peningkatan-kualitas-hidup-masyarakat-camat-bandar-huluan-gelar-sosialisasi-spm/ Wali Kota Wesly Silalahi Lantik Tujuh JPT Pemko Pematangsiantar Thu, 11 Jun 2026 13:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Wali Kota Wesly Silalahi Lantik Tujuh JPT Pemko Pematangsiantar]]> MATATELINGA,Pematangsiantar: Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn lantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Rabu (10/06/2026) sore.
Wesly menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Wesly menegaskan, jabatan yang diemban merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang mengedepankan prinsip sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, ku

[adsense]
alifikasi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
"Saya berharap kita dapat membangun kota yang kita cintai ini agar menjadi Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Upaya ini bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama," sebut Wesly.
Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Wesly mengingatkan untuk tidak melupakan sumpah/janji yang diucapkan. Karena sumpah/janji yang diucapkan disaksikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir sekarang, dan yang paling utama disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk itu, Wesly mengajak seluruh yang dilantik agar menerima jabatan sebagai amanah. Ia juga berpesan untuk bekerja dengan disiplin dan penuh semangat pengabdian. Jadikan setiap tugas yang diamanahkan sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pematangsiantar.
"Akhirnya, kepada saudara-saudara yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan kemudahan kepada saudara dalam menjalankan tugas," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pematangsiantar Timbul Hamonangan Simanjuntak SAP MAP dalam laporannya menyampaikan, pegawai negeri sipil (PNS) yang dilantik dan diambil sumpah/janjinya terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II b) sebanyak tujuh orang.
Ketujuh pejabat tersebut yaitu: Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Charles Yanri Panagian Siregar SSos MSi sebagai Sekretaris DPRD; dan Heryanto Siddik SSTP sebagai Inspektur Daerah.
Kemudian, Syaiful Rizal SSTP sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan; dan Alwi Andrian Lumban Gaol SSTP sebagaiKepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Saat pelantikan, Wesly dan tujuh pejabat yang dilantik mengenakan pakaian adat Simalungun. Pelantikan disaksikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely dan Asisten Administrasi Umum Dedi Tunasto Setiawan SH MH.
Turut hadir, Wakil Wali Kota Herlina, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para asisten dan staf ahli, para pimpinan OPD, dan para camat. (sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189906/wali-kota-wesly-silalahi-lantik-tujuh-jpt-pemko-pematangsiantar/ Rekodifikasi TPPU dalam KUHP Baru: Menakar Efektivitas Sanksi Melalui Kacamata Lawrence M. Friedman Thu, 11 Jun 2026 13:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Rekodifikasi TPPU dalam KUHP Baru: Menakar Efektivitas Sanksi Melalui Kacamata Lawrence M. Friedman]]> MATATELINGA -Dunia hukum pidana Indonesia tengah bersiap menghadapi fajar baru. Mulai tahun 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 2023. Salah satu langkah progresif sekaligus memicu perdebatan hangat di kalangan akademisa adalah upaya rekodifikasi yang menarik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke dalam batang tubuh KUHP. Langkah ini otomatis menggeser paradigma lama, di mana TPPU semula murni berdiri tegak sebagai tindak pidana khusus yang bersifat lex specialis di luar kodifikasi.
Secara doktrinal, unifikasi ini diniatkan untuk menciptakan harmonisasi sistem peradilan pidana nasional. Namun, jika kita membedah lebih dalam materi muatan substansinya, muncul sebuah anomali yang cukup mengusik rasa keadilan masyarakat adanya tren penurunan berat sanksi pidana.

[adsense]
[adsense]
Sebagai contoh, jika pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) pelaku pencucian uang aktif diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda Rp10 miliar , Pasal 607 Ayat (1) KUHP Baru justru memangkasnya menjadi maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. Penurunan serupa juga terjadi pada klaster pencucian uang pasif. Pertanyaan mendasar pun muncul apakah pelonggaran sanksi ini akan melemahkan taji pemberantasan white collar crime di Indonesia?
Untuk menjawab tantangan ini, kita tidak bisa hanya melihat hukum dari teks undang-undang semata. Menggunakan analisis normatif dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas perubahan aturan ini dapat kita takar melalui tiga elemen utama legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum).
1. Legal Substance (Substansi Hukum) : Dilema Penurunan SanksiDari aspek substansi, pergeseran pasal-pasal UU TPPU ke dalam KUHP Baru memunculkan dualisme nilai. Di satu sisi, penurunan sanksi penjara dinilai sebagian pihak memberikan angin segar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Padahal, kejahatan ekonomi modern seperti yang terjadi pada mega skandal KSP Indosurya yang merugikan puluhan ribu korban hingga Rp106 triliun merupakan kejahatan terorganisasi yang berdampak sistemik terhadap fondasi kepercayaan sektor jasa keuangan.
Kendati demikian, secara normatif, pelemahan ini coba "ditambal" oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menegaskan bahwa aturan mengenai pidana minimum khusus untuk TPPU tetap dikecualikan dari penghapusan. Artinya, rezim hukum baru tetap memberikan ruang diskresi yang kuat bagi hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman yang menjerakan berdasarkan fakta persidangan. Selain itu, perluasan sanksi bagi korporasi yang mencakup pemulihan akibat tindak pidana menunjukkan bahwa fokus substansi hukum mulai bergeser ke arah keadilan restoratif dan penyelamatan aset.
2. Legal Structure (Struktur Hukum) : Kesiapan Aparat Penegak HukumSebaik apa pun substansi hukum dirancang, ia akan lumpuh tanpa struktur hukum yang berintegritas. Dalam konteks TPPU, struktur hukum melibatkan peran krusial dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, hingga lembaga intelijen keuangan seperti PPATK.
Dengan ditariknya TPPU ke dalam KUHP, aparat penegak hukum dituntut untuk mengubah cara pandang (mindset). Mereka tidak boleh lagi terjebak pada pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) semata. Mengingat dalam kasus TPPU sering kali melekat asas presumption of guilty (praduga bersalah) dalam pembuktian terbalik, struktur hukum kita harus memiliki kapasitas intelektual dan integritas yang tinggi agar penurunan ancaman pidana maksimal di KUHP Baru tidak dijadikan celah "transaksional" dalam proses penegakan hukum.
3. Legal Culture (Budaya Hukum) : Tuntutan Perlindungan KorbanElemen terakhir dan yang paling menentukan adalah budaya hukum yaitu sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat serta penegak hukum itu sendiri. Pada kejahatan ekonomi, budaya hukum kita harus didorong untuk lebih berpihak pada perlindungan korban (victim of crime), bukan sekadar menghukum pelaku.
Filosofi mendasar dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dengan tegas mengamanatkan negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia". Dalam kasus-kasus penipuan publik berkedok investasi atau perbankan ilegal, budaya hukum yang progresif harus mewujud pada penerapan mekanisme restitusi dan ganti rugi yang nyata bagi korban. Masyarakat tidak lagi hanya ingin melihat pelaku dipenjara, melainkan bagaimana hak-hak ekonomi mereka yang dirampas dapat kembali.
KesimpulanRekodifikasi TPPU ke dalam KUHP Nasional tahun 2023 adalah sebuah realitas hukum yang tidak dapat dihindari. Meskipun secara substansi terdapat reduksi pada besaran sanksi pidana, hal tersebut tidak boleh dibaca sebagai pelemahan komitmen negara.
Melalui kacamata Lawrence M. Friedman, keberhasilan aturan baru ini akan sangat bergantung pada bagaimana struktur hukum (aparat) memanfaatkan ruang diskresi tersebut demi keadilan, serta bagaimana budaya hukum kita mampu mengawal agar implementasi pasal-pasal baru ini tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian korban. Tanpa keselarasan ketiga elemen ini, kodifikasi hukum hanya akan berakhir sebagai dokumen kosmetik yang kehilangan taringnya di hadapan para pelaku kejahatan kerah putih.
Oleh: Rizky Fajar Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

]]> https://www.matatelinga.com/Opini/189910/rekodifikasi-tppu-dalam-kuhp-baru-menakar-efektivitas-sanksi-melalui-kacamata-lawrence-m-friedman/ Polda Sumut Kawal Penuh ASEAN U-19 2026, Pengamanan Diperketat dari Awal hingga Akhir Pertandingan Thu, 11 Jun 2026 13:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Polda Sumut Kawal Penuh ASEAN U-19 2026, Pengamanan Diperketat dari Awal hingga Akhir Pertandingan]]> MATATELINGA, Medan :Polda Sumatera Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal pelaksanaan ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 dengan menerapkan pola pengamanan berlapis di setiap pertandingan.
Pengamanan tidak hanya difokuskan di area stadion, tetapi dilakukan secara menyeluruh sejak kedatangan kontingen, pengamanan akomodasi, jalur pergerakan tim, hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

[adsense]
[adsense]
Melalui kolaborasi antara Polda Sumut, Sat Brimob Polda Sumut, Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang, TNI, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya, seluruh pertandingan yang telah berlangsung sejauh ini berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan turnamen tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertandingan di lapangan, tetapi juga oleh terciptanya situasi keamanan yang terjaga selama kegiatan berlangsung.
"Polda Sumut menempatkan pengamanan sebagai prioritas utama dalam mendukung suksesnya ASEAN U-19 2026. Seluruh personel yang terlibat melaksanakan pengamanan secara terpadu mulai dari pengawalan kontingen, pengamanan venue, sterilisasi area pertandingan, hingga pengamanan setelah pertandingan selesai," ujar Ferry.
Menurutnya, setiap pertandingan mendapat perhatian khusus melalui pengamanan yang disesuaikan dengan dinamika dan potensi kerawanan di lapangan. Evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas pengamanan semakin optimal pada laga-laga berikutnya.
"Kami tidak ingin hanya menjaga situasi tetap aman, tetapi juga memastikan standar pengamanan terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Setiap pelaksanaan kegiatan dievaluasi sehingga pola pengamanan berikutnya menjadi semakin baik, semakin kuat, dan semakin efektif," katanya.
Ferry menegaskan bahwa Polda Sumut akan terus memperketat pengamanan hingga seluruh rangkaian ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 berakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pemain, ofisial, delegasi negara peserta, panitia, maupun masyarakat.
"Ini adalah event internasional yang membawa nama baik Sumatera Utara dan Indonesia. Karena itu kami berkomitmen mengawal setiap tahapan kegiatan dengan maksimal agar seluruh pertandingan berlangsung aman, lancar, dan sukses sampai penutupan turnamen," tegasnya.
Keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya ASEAN U-19 2026 menjadi bukti kesiapan Polda Sumut dalam mengamankan agenda olahraga internasional sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung suksesnya turnamen sepak bola terbesar kelompok usia muda di kawasan ASEAN tersebut.

]]> https://www.matatelinga.com/Bola/189904/polda-sumut-kawal-penuh-asean-u19-2026-pengamanan-diperketat-dari-awal-hingga-akhir-pertandingan/ DPRD Medan Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Perencanaan, Proyek BRT Jangan Jadi Beban APBD Thu, 11 Jun 2026 12:30:00 +0700+0700 <![CDATA[DPRD Medan Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Perencanaan, Proyek BRT Jangan Jadi Beban APBD]]> MATATELINGA, Medan :Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, mengingatkan agar proyek Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tersebut tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah maupun masyarakat.
Datuk menegaskan, pihaknya berharap pembangunan BRT tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, baik dalam proses pembangunan maupun operasional ke depan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh skema pembiayaan berjalan transparan dan tidak mengganggu program pembangunan daerah lainnya yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.

[adsense]
[adsense]
Selain itu, Datuk mengaku DPRD Kota Medan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun penganggaran proyek tersebut. Padahal, sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD seharusnya mendapat informasi dan ruang untuk memberikan masukan sejak awal.
"Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, dalam proses perencanaan dan penganggaran DPRD Medan tidak pernah dilibatkan. Kami tidak pernah diundang dalam proses perencanaan atas kebijakan ini. Tahu-tahu proyek sudah masuk dan langsung dieksekusi. Ke depan tentu koordinasi dan komunikasi dengan DPRD harus lebih baikpungkasnya kepada wartawan di Medan, Rabu, (10/06/2026).
Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa pada prinsipnya pihaknya mendukung pembangunan transportasi massal modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat dan penataan kota.
"Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan transportasi massal di Kota Medan. BRT bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan," katanya.
Namun, menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah selama proses pembangunan berlangsung. Salah satunya adalah penebangan pohon dalam jumlah besar di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur proyek BRT.
Datuk menilai, meskipun pemerintah telah berkomitmen melakukan penanaman kembali dengan jumlah tiga kali lipat dari pohon yang ditebang, proses pemulihan lingkungan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.
"Pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh dan memberikan keteduhan tidak bisa digantikan begitu saja. Menanam pohon baru memang penting, tetapi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan menciptakan pohon-pohon besar seperti sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini tentu akan mengubah wajah Kota Medan dalam beberapa tahun ke depan," katanya.
Selain persoalan lingkungan, dampak yang dirasakan masyarakat saat ini adalah meningkatnya kemacetan di sejumlah titik proyek akibat aktivitas pembangunan yang masih berlangsung. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif agar tidak semakin membebani mobilitas warga.
"Efek yang dirasakan langsung masyarakat saat ini adalah kemacetan di lokasi pengerjaan proyek. Pemerintah harus memastikan manajemen lalu lintas berjalan baik sehingga aktivitas masyarakat tidak terlalu terganggu," tambahnya.
Datuk juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh pelaku usaha transportasi konvensional, khususnya pengemudi angkutan kota (angkot), yang selama ini menggantungkan penghasilan dari layanan transportasi umum di Kota Medan.
Menurutnya, modernisasi sistem transportasi memang diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan transisi yang adil dan berpihak kepada masyarakat yang terdampak.
"Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru mengorbankan banyak pihak. Pengemudi angkot dan pelaku transportasi lokal harus mendapatkan perhatian. Pemerintah perlu menyiapkan skema yang jelas, apakah melalui integrasi layanan, pelatihan, atau peluang kerja baru agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian," tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan BRT tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan transportasi massal harus menjadi solusi bersama. Lingkungan harus tetap terjaga, ekonomi warga tidak boleh terpuruk, dan dampak sosial harus diminimalkan. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, BRT dapat menjadi kebanggaan Kota Medan tanpa meninggalkan persoalan baru di kemudian hari," pungkasnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189903/dprd-medan-mengaku-tak-pernah-dilibatkan-dalam-perencanaan-proyek-brt-jangan-jadi-beban-apbd/ Kapolda Sumut Tinjau Sentra Bawang Putih di Samosir, Tegaskan Dukungan Polri untuk Ketahanan Pangan Nasional Thu, 11 Jun 2026 11:56:00 +0700+0700 <![CDATA[Kapolda Sumut Tinjau Sentra Bawang Putih di Samosir, Tegaskan Dukungan Polri untuk Ketahanan Pangan Nasional]]> MATATELINGA, Samosir :Kapolda Sumatera Utara, Whisnu Hermawan Februanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir, Rabu (10/6/2026), dengan meninjau lahan budidaya bawang putih milik kelompok tani di Desa Maduma, Kecamatan Simanindo.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumut dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di wilayah Sumatera Utara.
Kapolda bersama rombongan tiba di Kabupaten Samosir menggunakan helikopter Ditpolairud Polda Sumut dan mendarat di Helipad Hotel Labersa Samosir sekitar pukul 09.35 WIB. Kedatangannya disambut oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, serta Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan.

[adsense]

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju lahan pertanian bawang putih milik Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo di Dusun II, Desa Maduma. Di lokasi tersebut, Kapolda menerima paparan terkait pengembangan lahan seluas 10 hektare, yang terdiri dari 3 hektare lahan produktif dan 7 hektare lahan yang masih dalam tahap pengembangan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya mengembangkan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, budidaya bawang putih memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk di bidang ketahanan pangan. Kami mengapresiasi semangat para petani yang terus bekerja keras mengembangkan komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Samosir," ujar Kapolda.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kapolda Sumut menyerahkan bantuan stimulan kepada Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo dan Kelompok Tani Lamtama. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan budidaya bawang putih dan meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat setempat.
Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu mendapat sambutan positif dari para petani dan masyarakat yang hadir. Dialog antara petani dan jajaran Polda Sumut juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.
Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan, mengatakan seluruh rangkaian kunjungan kerja berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat.
Usai melaksanakan peninjauan lapangan, Kapolda Sumut beserta rombongan melanjutkan agenda makan siang bersama di Hotel Labersa Samosir sebelum kembali menuju Medan menggunakan helikopter.
Kunjungan kerja ini menjadi wujud nyata dukungan Polda Sumut terhadap program ketahanan pangan yang terus digalakkan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani dalam mendorong kemandirian pangan di Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/189902/kapolda-sumut-tinjau-sentra-bawang-putih-di-samosir-tegaskan-dukungan-polri-untuk-ketahanan-pangan-nasional/ Minyakkita Langka dan Mahal, Bulog Sumut : Jika Harga di Atas HET, Jangan Beli Thu, 11 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Minyakkita Langka dan Mahal, Bulog Sumut : Jika Harga di Atas HET, Jangan Beli]]> MATATELINGA - Medan : Kelangkaan dan lonjakan harga Minyakita terjadi di beberapa pasar tradisional. Ini dipicu dari berbagai hal seperti penurunan realisasi pasokan DMO (Domestic Market Obligation) dari produsen, meningkatnya biaya produksi kemasan, hingga rencana pemerintah yang akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

[adsense]
Di beberapa wilayah, harga minyak goreng subsidi ini bahkan tembus hingga Rp19.000 - Rp21.000 per liter, jauh melampaui ketentuan HET awal yang dipatok Rp15.700 per liter.

"Jika harga minyakita di atas Het atau mahal, jangan dibeli disitu, beli di tempat pedagang mitra Bulog, harganya sesuai HET," ujar Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, Rabu (10/6/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Menurut Budi Cahyanto, sejumlah pedagang yang menjadi mitra Perum Bulog senantiasa mendapatkan pasokan minyak goreng. Pasokan tersebut dapat diambil secara langsung dari gudang dan harga sudah ditentukan sesuai HET.

"Harga eceran yang dilakukan para pedagang mitra Bulog di Toba masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 15.700 per liter," katanya.

[adsense]
Budi mengakui belum semua pedagang minyak goreng yang ada di pasar-pasar tradisional menjadi mitra Perum Bulog sehingga ada dugaan harga yang berada di atas HET pemerintah berasal dari distributor lain.

Untuk menanggulangi terjadinya kenaikkan harga, pihaknya setiap hari melakukan monitoring ke lapangan atau ke pasar-pasar terkait ketersediaan dan harganya sebagai bentuk pengawasan.

[adsense]
Baca Juga:
Dia juga membantah terjadinya kelangkaan minyakita di pasaran. "Setelah kita chek di lapangan, faktanya minyakita tersedia dan harganya sesuai HET," tuturnya.

Adanya rencana pemerintah akan menaikkan harga Minyakita, Budi menegaskan bahwa masih menunggu pengumuman dari pemerintah.

[adsense]
"Kita tunggu aja karena kami juga belum mengetahui naiknya kapan dan berapa, karena itu regulasi dari pemerintah melalui kementerian perdagangan," paparnya.

Lebih lanjut, Budi juga mengutarakan soal Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang bertujuan memangkas rantai distribusi agar harga MinyaKita sampai ke pedagang dan konsumen tetap terjangkau dan sesuai HET.

[adsense]
Baca Juga:
Aturan penyaluran MinyaKita melalui BUMN Pangan menetapkan porsi minimal sebesar 35 persen dari total pasokan. Sisa 65 persen lainnya disalurkan langsung oleh pihak swasta.

Terkait ketersediaan stok minyakita, Budi mengungkapkan kalau stok di sumut ada 884.000 liter, sehingga masyarakat jangan kuatir karena stok aman.

[adsense]
Upaya menjaga ketersediaan ini diperkuat dengan kerjasama erat antara Bulog Sumut dan produsen minyak goreng. Kerja sama ini berhasil meningkatkan pasokan minyak goreng dari 1,5 juta liter menjadi 2 juta liter per bulan. Peningkatan pasokan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan komoditas tersebut tetap terjaga bagi masyarakat luas.

"Peningkatan volume pasokan bulanan menjadi bukti komitmen Bulog Sumut dalam menjamin kebutuhan masyarakat," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Dengan tambahan 500 ribu liter per bulan, diharapkan tekanan terhadap harga dapat berkurang. Langkah proaktif ini menunjukkan kesiapan Bulog dalam menghadapi potensi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan di masa mendatang.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189909/minyakkita-langka-dan-mahal-bulog-sumut-jika-harga-di-atas-het-jangan-beli/ Sisir Titik Rawan Kota Medan, Patroli Satuan Brimob Polda Sumut Hadirkan Rasa Aman Thu, 11 Jun 2026 11:03:00 +0700+0700 <![CDATA[Sisir Titik Rawan Kota Medan, Patroli Satuan Brimob Polda Sumut Hadirkan Rasa Aman]]> MATATELINGA, Medan :Komitmen menjaga keamanan masyarakat terus ditunjukkan personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut melalui patroli intensif pada jam-jam rawan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Medan, Kamis dini hari (11/06/2026).
Dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., sebanyak 25 personel diterjunkan melaksanakan Kegiatan Patroli Mandiri guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas), khususnya aksi kejahatan jalanan, balap liar, hingga potensi tawuran yang meresahkan masyarakat.

[adsense]
[adsense]
Patroli diawali dengan apel kesiapan personel di Mako Satuan Brimob Polda Sumut sebelum bergerak menyisir sejumlah titik rawan di Kota Medan. Dengan perlengkapan taktis dan kesiapsiagaan penuh, personel bergerak melalui beberapa ruas strategis, mulai dari Jalan Krakatau, Jalan Cemara, Jalan Bilal, Jalan Aluminium, Jalan Durung, Jalan William Iskandar hingga kawasan Underpass Manhattan Jalan Gatot Subroto.
Kehadiran personel Brimob pada waktu dini hari menjadi bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Tidak hanya melakukan patroli mobile, personel juga melaksanakan sambang humanis dan berdialog langsung dengan warga guna memberikan rasa aman sekaligus menyerap informasi situasi kamtibmas di lapangan.
Saat pelaksanaan patroli berlangsung, personel menerima pengaduan masyarakat terkait adanya aksi tawuran di kawasan Jalan Perjuangan. Menanggapi laporan tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan tindakan preventif. Kehadiran personel bersenjata lengkap berhasil membuat situasi kembali kondusif dan kelompok yang terlibat membubarkan diri.
Selain fokus pada antisipasi kriminalitas, personel juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang minim penerangan jalan dan dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kejahatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif dan deteksi dini demi menciptakan situasi keamanan yang lebih optimal di wilayah Kota Medan.
Patroli berakhir dengan apel konsolidasi di Mako Satuan Brimob Polda Sumut dalam keadaan aman dan terkendali. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Satuan Brimob Polda Sumut terus hadir memberikan perlindungan, rasa aman, serta respon cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/189901/sisir-titik-rawan-kota-medan-patroli-satuan-brimob-polda-sumut-hadirkan-rasa-aman/ Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Tinjau Pelaksanaan Program Pokja I di Desa Tanjung Asri Thu, 11 Jun 2026 09:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Tinjau Pelaksanaan Program Pokja I di Desa Tanjung Asri]]> MATATELINGA, Asahan :Ketua TP.PKK Kabupaten Asahan Ny.Yusnila Indriati Taufik bersama staf ahli TP.PKK Ny.Juni Rianto meninjau pelaksanaan Program Pokja I TP PKK di Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap, pada Rabu (10/06/2026).
Ketua TP.PKK Kabupaten Asahan Ny Yusnila Indriati Taufik dalam keterangannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pembinaan keluarga, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Asri, ujarnya.
Lebih lanjut ketua TP.PKK Kabupaten Asahan Ny Yusnila Indriati Taufik mengatakan terdapat sejumlah program yang akan ditinjau oleh TP PKK ini diantaranya kolam Ikan , Pangkas Remaja Kita, dan Bengkel Remaja Mandiri yang menjadi wadah pengembangan kreativitas serta keterampilan generasi muda.

[adsense]

Selain melakukan peninjauan tersebut TP.PKK Kabupaten Asahan juga melihat secara langsung pemanfaatan lahan untuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Remaja sebagai sarana edukasi dan pembentukan karakter mandiri bagi para remaja, serta melakukan peninjauan program ATM BUGIZ (Antar Jemput Buku dan Gizi), sebuah inovasi pelayanan literasi yang dijalankan melalui kerja sama Dasawisma Mawar dengan Perpustakaan Desa Cerdas Prestasi.Program ini bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga.
Ketua TP PKK Kabupaten Asahan juga mengunjungi Dasawisma Dahlia I yang melaksanakan program GEMA JAMBA (Gerakan Matikan TV dan Gadget di Jam Ibadah). Program ini mendorong keluarga untuk memanfaatkan waktu pada pukul 18.00 WIB hingga 20.00 WIB untuk beribadah, belajar bersama, dan mempererat komunikasi dalam keluarga, dan TP.PKK Asahan juga melaksanakan penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak serta tertib administrasi kependudukan.Selain itu, diserahkan pula bantuan dari OPD pendamping kepada Desa Tanjung Asri, tukasnya

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/189900/ketua-tp-pkk-kabupaten-asahan-tinjau-pelaksanaan-program-pokja-i-di-desa-tanjung-asri/ Dirikan 52 Posbankum, Wesly Terima Penghargaan dari Menteri Hukum RI Thu, 11 Jun 2026 09:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Dirikan 52 Posbankum, Wesly Terima Penghargaan dari Menteri Hukum RI]]> ps://www.matatelinga.com">MATATELINGA,Pematangsiantar - Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (RI) Supratman Andi Agtas, atas komitmen mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Rabu (10/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM bersama Kementerian Hukum (Kemenhum) meresmikan 6.110 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sumut.
Kehadiran Posbankum diharapkan mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dalam mengakses layanan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau.p>
[adsense]
[adsense]
Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumut. Dengan demikian, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memeroleh pendampingan hukum dan memperjuangkan keadilan.
Usai menerima penghargaan, Wali Kota Wesly menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan. Wesly juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.
"Saat ini Kota Pematangsiantar sudah memiliki 52 Posbankum yang berada di seluruh kelurahan. Artinya, Kota Pematangsiantar telah mencapai 100 persen mempunyai layanan bantuan hukum," terang Wesly.
Ia juga menyebutkan, keberadaan Posbankum sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pematangsiantar, terutama yang memiliki permasalahan terkait sengketa hukum.
"Posbankum di desa/kelurahan memberikan manfaat besar berupa akses keadilan yang mudah, cepat, dan gratis bagi masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan. Layanan ini meningkatkan kesadaran hukum, membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi (non-litigasi), serta memberikan pendampingan dalam dokumen hukum, sehingga mengurangi potensi konflik di tingkat desa," terangnya.
Secara keseluruhan, Posbankum desa/kelurahan berperan vital dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan meningkatkan keadilan yang merata.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan, hingga saat ini Posbankum di Sumut telah membantu menyelesaikan 408 kasus.
Menurutnya, angka tersebut berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Meski demikian, ia berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan pendampingan di Posbankum tanpa harus berujung pada proses persidangan.
"Teknologi, perekonomian, di daerah kita begitu dinamis dan bergerak cepat, gesekan antar masyarakat atau dengan korporasi hampir tidak bisa dihindarkan. Tetapi dalam hati yang terdalam, saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan, dan berlarut-larut," kata Bobby.
Ia juga berharap Posbankum dapat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Untuk itu, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice di daerah masing-masing.
"PR-nya tinggal satu, bupati/wali kota perlu menetapkan hukumannya, misal membersihkan tempat ibadah, jalan, atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum," ujar Bobby.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menegaskan, pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah yang tepat untuk dikedepankan.
"Bisa dilakukan (penyelesaian masalah hukum) melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa (program kejaksaan), atau Babinsa TNI. Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," kata Supratman.
Pada kesempatan tersebut, seluruh kabupaten/kota di Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Hukum atas komitmen mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing. Supratman berharap keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum, dan ini menjadi salah satu indikator saya apakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak. Kami sangat berharap ini benar-benar terlaksana karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo," kata Supratman.(sip)p>

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/189897/dirikan-52-posbankum-wesly-terima-penghargaan-dari-menteri-hukum-ri/ Walikota Tebingtinggi Terima Penghargaan Dari KemenKum RI Thu, 11 Jun 2026 08:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Walikota Tebingtinggi Terima Penghargaan Dari KemenKum RI]]> MATATELINGA, Jakarta :"Pos Bantuan Hukum bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Kita harus memperkuat sistem hukum, melatih para legal, dan memastikan regulasi berjalan cepat serta efektif."


[adsense]

Ucapan inilah yang di sampaikan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H aaat memberikan piagam penghargaan kepada Walikota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, atas komitmen tinggi dalam mendukung kemudahan akses pelayanan hukum bagi masyarakat.


[adsense]
Baca Juga:

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Momentum ini berlangsung dalam rangkaian acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/06/2026).

[adsense]


[adsense]


Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesetaraan di mata hukum.

[adsense]
Baca Juga:


"Pos Bantuan Hukum bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Kita harus memperkuat sistem hukum, melatih para legal, dan memastikan regulasi berjalan cepat serta efektif," tegas Menkum RI.

[adsense]


Lebih lanjut, Menkum RI menggarisbawahi bahwa arah hukum modern saat ini lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Menurutnya, esensi utama hukum bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan situasi sosial masyarakat dan merajut kembali tali persaudaraan di tengah masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:


"Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," ujarnya.

[adsense]


Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan kesiapan seluruh desa di Sumatera Utara untuk mengadopsi teknologi guna mengoptimalkan program ini.

[adsense]
Baca Juga:


"Kita menghadapi tantangan hukum dan ekonomi yang kompleks. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting. Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah di tingkat desa demi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama," ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution.

[adsense]


Merespons penghargaan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemko Tebingtinggi dan menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung program strategis pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

[adsense]
Baca Juga:


"Kami di Tebingtinggi siap bersinergi penuh dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kehadiran Posbankum ini akan menjadi sarana strategis bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan transparan. Ini bukti keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Wali Kota Iman Irdian Saragih.

[adsense]


Wali Kota berharap, lewat optimalisasi Posbankum, kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan kehadiran pemerintah dapat semakin diperkuat.

[adsense]
Baca Juga:


Pada kesempatan tersebut, penghargaan serupa juga diserahkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang telah menunjukkan komitmen serupa dalam mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing.

[adsense]


Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati/wali kota se-Sumut, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut Ignatius Silalahi.

[adsense]
Baca Juga:


Sementara dari jajaran Pemko Tebingtinggi, tampak hadir mendampingi Wali Kota di antaranya Kepala Dinas P3APM Syah Irwan, Kepala Bagian Hukum Moch. Ilham, Kepala Bagian Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebingtinggi.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/189895/walikota-tebingtinggi-terima-penghargaan-dari-kemenkum-ri/