https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Tue, 08 Sep 2026 18:20:57 +0700+0700 id-ID Dame Duma Sari Hutagalung Dukung Perda Berubah, Lapangan Kerja Lebih Penting Tue, 08 Sep 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Dame Duma Sari Hutagalung Dukung Perda Berubah, Lapangan Kerja Lebih Penting]]> MATATELINGA,.Medan : Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung menyebut mendukung perubahan Perda No 5 Tahun 2015. Secara tegas Fraksi Gerindra mengkritik Pemko Medan jangan hanya sibuk membagikan bantuan, tetapi lupa menciptakan lapangan kerja sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

[adsense]

Kritik itu disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung (foto) dalam pandangan umum Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan di rapat paripurna internal gedung dewan, Senin (7/9/2026)

[adsense]
Baca Juga:
Menurut Dame Duma Sari Hutagalung, bantuan memang diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan. "Tetapi bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi tujuan akhir. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir," ujarnya.


Disebutkan Dame Duma, pada prinsipnya, Fraksi Partai Gerindra menyambut baik hak inisiatif DPRD Medan untuk mengajukan Renperda tentang perubahan atas Perda No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. "Kami memahami bahwa perubahan regulasi diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat, sistem pendataan, tata kelola pemerintahan dan kebijakan nasional telah berkembang," sebutnya.

[adsense]

[adsense]

Kemudian, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan setelah Perda No 5 Tahun 2015 ini diubah, apa yang secara konkret akan berubah dalam kebijakan Pemko Medan. "Apakah Pemko Medan hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, atau benar benar menargetkan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan keluarga miskin untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah," ungkap Dame Duma yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Medan itu.

Ditegaskan Dame, jangan sampai angka kemiskinan turun di atas kertas, tetapi masyarakat miskin tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. "Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan sekadar berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi berapa banyak keluarga miskin yang berhasil kita angkat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera," paparnya.

[adsense]
Baca Juga:

Maka itu, Dame Duma menekankan agar perubahan Perda harus menghasilkan perubahanparadigma. Yang sebelumnya sekadar memberikan bantuan, menjadi membebaskanmasyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan.


Terkait kemiskinan, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap data kemiskinan. Perda yang berlaku sejak tahun 2015 tentu harus mampu mengikuti perkembangan sistem pendataan masyarakat saat ini. Pengusul sendiri menyatakan perkembangan sistem pendataan merupakan salah satu alasan perlunya penyempurnaan Perda.

[adsense]

"Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak masuk data, sementara orang yang sudah tidak layak justru masih tercatat sebagai penerima. Karena data yang salah akan melahirkankebijakan yang salah," tandasnya.
Dame menyebut, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Ranperda memberikan dasar yang kuat terhadap pemutakhiran, verifikasi, validasi dan integrasi data kemiskinan. "Kami meminta target yang jelas, bukan sekadar narasi. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya. Apakah keberhasilan hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau diukur dari berapa banyak keluarga miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri. Bagaimana mekanisme memastikan ketepatan sasaran apa," ucapnya.

Dame berharap, bagaimana Ranperda menghubungkan program penanggulangan kemiskinan dengan pelatihan kerja, UMKM, kewirausahaan, akses permodalan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

[adsense]
Baca Juga:
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra menilai penanggulangan kemiskinan tidak boleh menjadi pekerjaan satu OPD saja. Perda No 5 tahun 2015 sendiri memiliki ruang lingkup mulai dari identifikasi warga miskin, hak dan kewajiban warga miskin, strategi dan program, pelaksanaan, tim koordinasi, pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, hingga peran serta masyarakat. artinya, perubahan perda harus memperkuat koordinasi lintas sektor.

[adsense]

[adsense]
Kemudian, Dame minta agar Ranperda memperkuat hubungan antara penanggulangan kemiskinan dan pendidikan. Karena kemiskinan hari ini dapat melahirkan kemiskinan generasi berikutnya. "Kami meminta Pemko Medan memastikan bahwa anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah, akses pendidikantidak terhambat kondisi ekonomi, keluarga miskin memperoleh akses terhadap program pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya. jangan sampai kemiskinan orang tua diwariskan menjadi kemiskinan anak," ungkapnya.


Adapun alasan Gerindra mendukung perubahan Perda untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan, menghapus tumpang tindih program, memperkuat koordinasi lintas OPD, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, memperkuat pemberdayaan ekonomi, membuka akses pekerjaan, memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, memperkuat pengawasan dan transparansi dan menurunkan kemiskinan secara nyata dan terukur. (lamru)

[adsense]
Baca Juga:

Mngusul sendiri menyatakan perkembangan sistem pendataan merupakan salah satu alasan perlunya penyempurnaan Perda.

[adsense]
"Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak masuk data, sementara orang yang sudah tidak layak justru masih tercatat sebagai penerima. Karena data yang salah akan melahirkankebijakan yang salah," tandasnya.
Dame menyebut, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Ranperda memberikan dasar yang kuat terhadap pemutakhiran, verifikasi, validasi dan integrasi data kemiskinan. "Kami meminta target yang jelas, bukan sekadar narasi. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya. Apakah keberhasilan hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau diukur dari berapa banyak keluarga miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri. Bagaimana mekanisme memastikan ketepatan sasaran apa," ucapnya.
Dame berharap, bagaimanaRanperda menghubungkan program penanggulangan kemiskinan dengan pelatihan kerja, UMKM, kewirausahaan, akses permodalan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra menilai penanggulangan kemiskinan tidak boleh menjadi pekerjaan satu OPD saja. Perda No 5 tahun 2015 sendiri memiliki ruang lingkup mulai dari identifikasi warga miskin, hak dan kewajiban warga miskin, strategi dan program, pelaksanaan, tim koordinasi, pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, hingga peran serta masyarakat. artinya, perubahan perda harus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Kemudian, Dame minta agar Ranperda memperkuathubungan antara penanggulangan kemiskinan dan pendidikan. Karena kemiskinan hari ini dapat melahirkan kemiskinan generasiberikutnya. "Kami meminta Pemko Medan memastikan bahwaanak dari keluarga miskin tidak putus sekolah, akses pendidikantidak terhambat kondisi ekonomi, keluarga miskin memperolehakses terhadap program pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitashidupnya. jangan sampai kemiskinan orang tua diwariskan menjadi kemiskinan anak," ungkapnya.
Adapun alasan Gerindra mendukung perubahan Perda untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan, menghapus tumpang tindih program, memperkuat koordinasi lintas OPD, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, memperkuat pemberdayaan ekonomi, membuka akses pekerjaan, memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, memperkuat pengawasan dan transparansi dan menurunkan kemiskinan secara nyata dan terukur.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192599/dame-duma-sari-hutagalung-dukung-perda-berubah-lapangan-kerja-lebih-penting/ Indonesia Perkuat Koridor Rantai Pasok dari Sumut Tue, 08 Sep 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Indonesia Perkuat Koridor Rantai Pasok dari Sumut]]> MATATELINGA - Medan : Indonesia memperkuat koridor rantai pasok dari Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi kawasan. Jalur pelayaran Selat Malaka dinilai menjadi peluang strategis yang perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sumut dalam jaringan perdagangan regional.

[adsense]
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Edi Prio Pambudi, menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan pada Senior Official Meeting Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (8/9/2026).

"Inilah mengapa Indonesia maju dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, merencanakan kegiatan proyek dengan perencanaan pemerintah daerah dan memperkuat koridor rantai pasok kita dari Sumatera Utara," kata Edi.

[adsense]
Baca Juga:
Menurut Edi, pelaksanaan IMT-GT tidak hanya membahas konektivitas, tetapi juga menjadi momentum untuk menata kembali kerja sama kawasan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

"Momen IMT GT kali ini bukan hanya diskusi mengenai konektivitas semata. Menurutnya IMT GT merupakan momentum untuk menata ulang hal tersebut," ujarnya.

[adsense]
Ia mengatakan, dinamika geopolitik yang terjadi belakangan ini turut mendorong ASEAN untuk memiliki strategi sendiri dalam menjaga stabilitas dan memperkuat kerja sama kawasan.

"Karena kita memahami situasi dinamis baru-baru ini di bawah ketegangan geopolitik, ASEAN juga perlu memiliki cara mereka sendiri tentang bagaimana menjaga resolusi mereka," kata Edi.

[adsense]
Baca Juga:
Edi juga menekankan pentingnya kesiapan kawasan subregional menghadapi dampak El Nino untuk menjaga keamanan rantai pasok, khususnya ketahanan pangan dan kelancaran arus logistik. Sejumlah komoditas unggulan seperti karet, minyak kelapa sawit, produk perikanan, hortikultura bernilai tinggi, serta perdagangan digital dinilai dapat menjadi motor penggerak dan keunggulan kompetitif bersama.

"Indonesia siap memperluas bahan kimia kelapa sawit, biometan dan energi, serta produk hortikultura tropis ke pasar yang lebih luas, didukung oleh rumah pengemasan modern dan sistem rantai dingin yang tangguh di sistem sanitasi," kata Edi.

[adsense]
Sementara itu, Delegasi Malaysia, Zunika binti Mohamed, menyambut baik inisiatif strategis di bidang pariwisata, termasuk rencana pemasaran dan media pariwisata IMT-GT serta studi untuk mempromosikan IMT-GT sebagai destinasi tunggal.

"Pariwisata lintas batas tetap menjadi pendorong ekonomi yang penting dan kami mendorong kerja sama pariwisata subregional yang lebih dalam termasuk segitiga pertumbuhan Jawa-Sumatra, konektivitas maritim, dan tautan perjalanan digital, untuk memposisikan IMT-GT sebagai destinasi berkelanjutan yang terintegrasi," kata Zunika.

[adsense]
Baca Juga:
Senior Official Meeting merupakan rangkaian kegiatan IMT-GT hari kedua. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Business Matching and Business Forum.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192600/indonesia-perkuat-koridor-rantai-pasok-dari-sumut-2/ Dampak Erupsi Sinabung, Pimpinan DPRD Medan Sarankan Pemko Liburkan Pelajar Tue, 08 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Dampak Erupsi Sinabung, Pimpinan DPRD Medan Sarankan Pemko Liburkan Pelajar]]> MATATELINGA, Medam :Pimpinan DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, Hadi Suhendra SH, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk melakukan antisipasi atas dampak dari erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang terjadi pada Senin (31/8/2026) pagi.

[adsense]

Menurut Wakil Ketua DPRD Medan dari Dapil Medan Utara itu, tingginya kolom abu yang mencapai 3.500 meter tersebut tidak boleh diabaikan oleh Pemko Medan meskipun radius Gunung Sinabung ke Kota Medan berkisar 90km.

"Hari ini kita lihat dari informasi yang tersebar secara luas, Gunung Sinabung mengalami erupsi, bahkan kolom abunya mencapai 3.500 meter atau 3,5 km. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemko Medan," ucap Hadi Suhendra, Senin (31/8/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Dikatakan politisi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra itu, sejatinya Pemko Medan harus mewaspadai tingginya kolom abu yang dihasilkan oleh erupsi Gunung Sinabung. Pasalnya, abu tersebut berpotensi terbawa hingga ke Kota Medan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

[adsense]
"Khususnya berpotensi pada gangguan kesehatan anak-anak kita. Kita khawatir anak-anak kita terganggu kesehatannya akibat dampak abu yang dihasilkan dari erupsi Gunung Sinabung ini. Berbagai penyakit bisa ditimbulkan, salah satunya ISPA yang rentan dialami oleh anak-anak," ujarnya.

[adsense]

Berangkat dari hal itu, Hadi Suhendra meminta Pemko Medan mempertimbangkan untuk meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk tingkat TK/PAUD, SD maupun SMP.

"Saya fikir Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) perlu meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah sembari kita memantau bagaimana perkembangan erupsi Gunung Sinabung. Bila kondisinya sudah membaik, maka kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan kembali," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Seperti diketahui, Gunung Sinabung mengalami erupsi pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 10.17 WIB. Bahkan, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo sempat terpantau mengeluarkan kepulan asap tebal dari kawahnya.
Menurut Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung, Pusat Vulkanologi Motivasi Bencana Geologi (PVMBG), Armen Putra, menyebutkan erupsi terjadi pada pukul 10.17 WIB. Erupsi tersebut menjulang tinggi hingga 3.500 m diatas puncak gunung atau sekitar 5960 diatas permukaan laut.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192592/dampak-erupsi-sinabung-pimpinan-dprd-medan-sarankan-pemko-liburkan-pelajar/ Bobby Nasution Tegaskan Usaha Tak Berizin dan Ganggu Kamtibmas Tak Boleh Beroperasi Tue, 08 Sep 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Bobby Nasution Tegaskan Usaha Tak Berizin dan Ganggu Kamtibmas Tak Boleh Beroperasi]]> MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan maupun berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi. Menurutnya, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]
"Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan," tegas Bobby saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti terkait persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batangserangan, yang diduga melanggar ketentuan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Bobby meminta Pemkab Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, mulai dari izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian dengan tata ruang.

Bobby juga menegaskan pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa dan tidak boleh sembarangan memberikan izin untuk kembali beroperasi. Menurutnya, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan aturan terkait perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.

[adsense]
"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan dan kebijakan tata ruang yang berlaku.

[adsense]
Baca Juga:
Untuk mendukung proses penertiban, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI agar seluruh tahapan berjalan aman, tertib dan sesuai prosedur.

Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]
"Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan," katanya.

Bobby menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan penegakan aturan secara tebang pilih dan setiap kegiatan usaha harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

[adsense]
Baca Juga:
"Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Tiorita menyampaikan laporan mengenai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

[adsense]
"Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video," ujar Tiorita, yang hadir bersama kepala OPD Kabupaten Langkat.

Tiorita berharap dukungan Pemprov Sumut dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
Turut mendampingi Gubernur, Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192597/bobby-nasution-tegaskan-usaha-tak-berizin-dan-ganggu-kamtibmas-tak-boleh-beroperasi/ Indonesia Perkuat Koridor Rantai Pasok dari Sumut Tue, 08 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Indonesia Perkuat Koridor Rantai Pasok dari Sumut]]> MATATELINGA, Medan :Indonesia memperkuat koridor rantai pasok dari Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi kawasan. Jalur pelayaran Selat Malaka dinilai menjadi peluang strategis yang perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sumut dalam jaringan perdagangan regional.

[adsense]
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Edi Prio Pambudi, menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan pada Senior Official Meeting Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (8/9/2026).

"Inilah mengapa Indonesia maju dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, merencanakan kegiatan proyek dengan perencanaan pemerintah daerah dan memperkuat koridor rantai pasok kita dari Sumatera Utara," kata Edi.

[adsense]
Baca Juga:
Menurut Edi, pelaksanaan IMT-GT tidak hanya membahas konektivitas, tetapi juga menjadi momentum untuk menata kembali kerja sama kawasan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
"Momen IMT GT kali ini bukan hanya diskusi mengenai konektivitas semata. Menurutnya IMT GT merupakan momentum untuk menata ulang hal tersebut," ujarnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/192595/indonesia-perkuat-koridor-rantai-pasok-dari-sumut/ Satresnarkoba Polrestabes Medan Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Kabupaten Tue, 08 Sep 2026 14:09:00 +0700+0700 <![CDATA[Satresnarkoba Polrestabes Medan Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Kabupaten]]> MATATELINGA, Medan :Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Tiga pria diamankan dalam dua operasi berbeda di kawasan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal dan kawasan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Rabu (19/8/2026) malam.

[adsense]

Kepada awak media, Selasa (8/9/2026) siang, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha menerangkan, ketiga pria itu adalah MH (36), warga Medan Sunggal, IU (37) warga Hamparan Perak, dan AF (26), warga Medan Selayang, merupakan sindikat narkoba jaringan lintas Kabupaten.

Ketiganya ditangkap di dua tempat berbeda, yakni MH dan IU kawasan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, sedangkan AF ditangkap di kawasan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Pengungkapan ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami. Awalnya, kami meringkus MH dan IU yang merupakan pengedar dengan barang bukti 50,7 gram sabu, uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp3 juta, handphone dan sepeda motor," ungkap Rafli.

Usai menangkap MH dan IU, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan meringkus AF yang merupakan bandar sekaligus pemilik gudang penyimpanan narkoba.

[adsense]
Baca Juga:
Bandar dan pemilik gudang itu diringkus di rumahnya Jalan Bandar Meria, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

"Setelah menangkap 2 pengedar, kami kemudian meringkus bandarnya yang juga sekaligus pemilik gudang. Dari rumah pelaku, kami menyita sabu seberat 377,1 gram, 3 timbangan elektrik, 2unit handphone, dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.4.850.000," tambah Rafli.
Dalam praktek bisnis haram itu ketiganya diketahui sudah cukup lama menjalankan bisnis narkoba, yakni dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

[adsense]
[adsense]
Petugas kini sedang mengejar pelaku lain yang terlibat dalam jaringan para pelaku, untuk mengungkap pelaku - pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini.
"Kami masih kembangkan kasus ini, kami duga para pelaku ini sindikat yang cukup besar. Kami pastikan tidak akan ada yang lolos, pasti akan kami ungkap," pungkas Rafli.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192593/satresnarkoba-polrestabes-medan-ungkap-jaringan-narkoba-lintas-kabupaten/ Kesiapsiagaan PDI Perjuangan se- Sumut Menghadapi Perubahan Cuaca dan Bencana Alam Tue, 08 Sep 2026 14:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Kesiapsiagaan PDI Perjuangan se- Sumut Menghadapi Perubahan Cuaca dan Bencana Alam]]> MATATELINGA - Medan : Mencermati perubahan cuaca ekstrim dan berbagai gejala bencana alam yang disampaikan Badan Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Maka Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, Selasa (8/9/2026) menginstruksikan kepara seluruh kader partai di eksekutif maupun legislatif, baik sebagai Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Wakilnya), Ketua dan Wakil Ketua, maupun Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara (Sumut) untuk:

[adsense]
Pertama, bahwa seluruh kader memelopori penyampaian informasi terkait perubahan cuaca maupun potensi terjadinya bencana alam di seluruh wilayah kerja masing- masing kepada warga masyarakat.

Kedua, bahwa kantor DPC PDI Perjuangan se- Sumut dijadikan sebagai pusat informasi perubahan cuaca sekaligus menjadi Posko bencana alam di wilayah kerja masing- masing.

[adsense]
Baca Juga:
Ketiga, bahwa para kader di lembaga eksekutif dan legislatif untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dinas meninggalkan wilayah kerja masing- masing. Perjalanan dinas dapat dilakukan secara bergantian agar tidak terjadi kekosongan di wilayah kerja masing- masing.

Keempat, bahwa para kader diminta menghindari perjalanan dinas menuju daerah rawan bencana akibat letusan gunung berapi dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

[adsense]
Kelima, bahwa para kader yang duduk di lembaga legislatif diminta untuk melakukan langkah- langkah mitigasi bencana di daerah pemilihan masing- masing. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama PDI Perjuangan.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyampaikan bahwa Rapidin Simbolon menginstruksikan seluruh Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi/ Kota/ Kabupaten se- Sumut agar proaktif dalam rapat- rapat pembahasan dan pengambilan keputusan tentang APBD Perubahan TA.2026 dan APBD TA.2027 sehingga dapat disahkan tepat waktu.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192594/kesiapsiagaan-pdi-perjuangan-se-sumut-menghadapi-perubahan-cuaca-dan-bencana-alam/ Rico Waas Kecam Tindakan Kepling yang Terlibat Peredaran Narkoba: Pecat Jika Terbukti Tue, 08 Sep 2026 13:05:00 +0700+0700 <![CDATA[Rico Waas Kecam Tindakan Kepling yang Terlibat Peredaran Narkoba: Pecat Jika Terbukti]]> MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas (Rico Waas) mengaku sangat kecewa serta mengecam keras tindakan Kepala Lingkungan (Kepling) di Pemkot Medan, yang terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

[adsense]

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rico Waas menyikapi tindakan dua oknum Kepling yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga mengedarkan narkotika.

[adsense]
Baca Juga:
Keduanya masing-masing berinisial AR warga Jalan Cik Ditiro, Blok 11 D, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Pria berumur 37 tahun itu diciduk atas dugaan peredaran pil ekstasi, pada (15/8/2026). Dari AR, petugas menyita 600 butir pil ekstasi.

Selanjutnya berinisial FAP warga Jalan Brigjen Katamso atau Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun. Wanita berumur 41 tahun ini diringkus karena diduga mengedarkan pod getar dan pil ekstasi, pada Sabtu (29/8) sore. Dari FAP polisi menyita barang bukti dua pod getar dan dua butir ekstasi.

[adsense]

"Saya sangat kecewa dan mengecam keras tindakan oknum Kepling yang terlibat peredaran narkotika. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pengawasan akan kita tingkatkan ke depannya," ucap Rico Waas saat diwawancarai wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026).

[adsense]
Rico Waas menegaskan, pihaknya akan rutin melakukan pengecekan atau tes narkoba kepada Kepling dan ASN, terutama di wilayah guna mengantisipasi hal serupa. Pengecekan akan dilakukan begitu calon mendaftarkan diri sebagai ASN maupun Kepling.

"Sekali lagi saya tekankan ini harus benar-benar kita diberantas dan benahi. Kita juga sepakat dengan usulan dari DPRD untuk dilakukan tes massal. Namun kapan waktunya tidak bisa kita sampaikan guna mencegah mereka melakukan persiapan," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
"Saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait supaya pada saat dilakukan tes massal jangan sampai data-datanya (hasilnya) bisa menjadi kabur atau berubah," tambahnya.

Politisi Partai NasDem itu memastikan bahwa terduga pelaku AR dan FAP tidak lagi menjabat sebagai Kepling di lingkungan mereka. Langkah tegas ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya bagi jajaran di lingkungan Pemkot Medan.

[adsense]
"Dua Kepling tersebut pasti dipecat! Dari camat udah bisa langsung pecat mereka," ucap Rico tegas.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192591/rico-waas-kecam-tindakan-kepling-yang-terlibat-peredaran-narkoba-pecat-jika-terbukti/ Dishub Simalungun Gelar Razia Gabungan dan Speksi Kendaraan Bermotor (KIR) Tue, 08 Sep 2026 12:33:00 +0700+0700 <![CDATA[Dishub Simalungun Gelar Razia Gabungan dan Speksi Kendaraan Bermotor (KIR)]]> MATATELINGA, Simalungun :Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun gelar razia gabungan. Kegiatan razia ini sebagai bentuk dan bagian komitmen Dinas Perhubungan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya sebagaimana diatur dalam uu no 22 tahun 2009.

[adsense]
Razia kali ini dilaksanakan di Jalan Lintas Siantar-Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Selasa (8/9/2026) sekira pukul 10.00 WIB.


Dalam Operasi gabungan ini melibatkan beberapa instansi dari Dishub Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh Kabid LLAJ J Sitopu,Kasi Audit Keselamatan LLAJ Rizal,Kasi Operasional Roni Sumbayak, PPNS Perlindungan Tarigan beserta anggota Dishub, Denpom 1/1 Pematangsiantar Sertu Suri Hendri, Prada M Ananda, Sat Lantas Simalungun yang dipimpin Kanit Gakkum IPDA Yancen Hutabarat S.H.

[adsense]
Baca Juga:

Dalam razia gabungan tersebut Kabid LLAJ Dishub Simalungun J.Sitopu menyampaikan razia kali ini dalam rangka pemeriksaan surat surat kendaraan bermotor Speksi (KIR) bagi kendaraan angkutan penumpang dan barang.
Sekaligus memberikan himbauan kepada pengemudi kendaraan agar kendaraan yang speksi atau uji kirnya telah habis masa berlakunya agar segera melaksanakan Uji Kir di Balai pengujian kendaraan bermotor.

[adsense]

"Dalam razia kali ini menyasar terhadap kendaraan yang over dimensi dan overload sesuai arahan dari Kementrian perhubungan guna Indonesia bebas dari zero,"tutupnya.
PPNS Perlindungan Tarigan menambahkan dalam razia kali ini juga melakukan penindakan penilangan kepada pengendara yang tidak menaati aturan sebagaimana yang diatur dalam uu no 22 tahun 2009.(mtc/J.Subrata)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192590/dishub-simalungun-gelar-razia-gabungan-dan-speksi-kendaraan-bermotor-kir/ Fraksi PSI DPRD Medan Setuju Usulan Perubahan Perda, Tekankan Program Kemiskinan Harus Tepat Sasaran Tue, 08 Sep 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Fraksi PSI DPRD Medan Setuju Usulan Perubahan Perda, Tekankan Program Kemiskinan Harus Tepat Sasaran]]> MATATELINGA,Medan: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan menyampaikan sangat setuju dilakukan perubahan Perda No 5 Tahun 2015. Sebab, selama ini Fraksi PSI melihat Pemko Medan kurang serius melaksanakan Perda tersebut.

[adsense]

Fraksi PSI berharap dengan perubahan Perda bukan sekadar penyesuaian regulasi. Tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan agar lebih efektif, tepat sasaran, transparan dan berkeadilan.

Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dalam pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan di rapat paripurna internal gedung dewan, Senin (7/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Menurut Henry Jhon Hutagalung, dengan perubahan Perda nantinya diharapkan dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi terkini sehingga memberikan perlindungan danpemberdayaan yang lebih efektif bagi masyarakat miskin. "Kemiskinan bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi persoalan kualitas hidup masyarakat," sebutnya.
Dilanjutkan, masalah kemiskinan berarti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan yang manusiawi, air bersih, sanitasi, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Fraksi PSI memandang perlu bahwa perubahan Perda ini harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi kelemahan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192589/fraksi-psi-dprd-medan-setuju-usulan-perubahan-perda-tekankan-program-kemiskinan-harus-tepat-sasaran/ Zulham Efendi : Percepat Pemenuhan RTH di Medan Utara Tue, 08 Sep 2026 11:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Zulham Efendi : Percepat Pemenuhan RTH di Medan Utara]]> MATATELINGA,Medan : Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd., MI, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar serius merealisasikan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya di kawasan Medan Utara.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam rapat evaluasi triwulan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (07/09/2026).

Zulham menilai, kawasan Medan Utara masih minim ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik berupa taman, taman bermain maupun fasilitas lapangan, Tempat Pemakaman Umum.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan ruang terbuka yang layak juga menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama untuk aktivitas olahraga, bermain dan interaksi sosial.

"Medan Utara ini masih sangat minim ruang terbuka seperti taman bermain, lapangan dan fasilitas publik lainnya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan segera direalisasikan," tegas Zulham.

[adsense]
Baca Juga:
Ia meminta Pemko Medan melakukan pemetaan dan perencanaan yang lebih konkret agar pemanfaatan ruang terbuka di kawasan Medan Utara dapat segera diwujudkan dan dirasakan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Zulham juga menyinggung persoalan pembebasan lahan untuk kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun. Ia mempertanyakan informasi terkait masih adanya lahan masyarakat yang disebut belum menerima pembayaran.


Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana, S.T., M.Si menjelaskan bahwa pengadaan lahan untuk TPA Terjun seluas 4,98 hektare telah dilakukan pembayarannya.Kemudian ada pembebasan lahan seluas sekitar 9 hektare yang berdasarkan data kepemilikan merupakan milik PT HBI.
"Kalau ada warga yang mengaku memiliki lahan tersebut, kami juga bingung karena berdasarkan data yang ada, semuanya milik HBI," ujar Kadis DLH.

[adsense]

Dengan demikian, total lahan yang berada tepat bersebelahan dengan TPA Terjun tersebut mencapai hampir 14 hektare.
Terkait persoalan ini, Zulham menegaskan, pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lahan sekaligus meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
"Saya langsung ke lokasi. Kami meminta persoalan ini ditindaklanjuti, karena ada pengakuan warga yang lahannya belum dibayar," katanya.
Zulham berharap seluruh proses pengadaan dan pembebasan lahan dapat dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Menurutnya, penataan kawasan Medan Utara harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau sekaligus menyelesaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan persampahan.
"Yang terpenting, kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas. Penataan lingkungan, ruang terbuka dan pengelolaan sampah harus berjalan beriringan," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192588/zulham-efendi--percepat-pemenuhan-rth-di-medan-utara/ -F PDIP DPRD Medan Setuju Usul Perubahan Perda Kemiskinan Sebagai Hak Inisiatif Dewan Tue, 08 Sep 2026 10:30:00 +0700+0700 <![CDATA[-F PDIP DPRD Medan Setuju Usul Perubahan Perda Kemiskinan Sebagai Hak Inisiatif Dewan]]> MATATELINGA,Medan: Fraksi PDI P DPRD Medan menyatakan persetujuan pengajuan Ranperda perubahan Perda No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Sehingga nantinya usulan perubahan dapat menjadi Ranperda hak inisiatif DPRD Kota Medan.

[adsense]


Hal itu disampaikan anggota Fraksi DPRD Medan Johannes Hutagalung dalam pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan di rapat paripurna internal gedung dewan, Senin (7/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen difampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki dannH Zulkarnaen. Hadir juga para anggota DPRD Medan dan rapat paripurna difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit bersama Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak.

Disampaikan Johannes Hutagalung, dengan dilakukannya perubahan Perda diharapkan Pemko Medan lebih fokus menjalankan Perda untuk peningkatan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

[adsense]

Dimana dalam Perubahan Perda akan menambah beberapa Pasal yang mengatur soal bantuan kepada pelaku UMKM. Bila selama ini bantuan diberikan secara kelompok maka untuk ke depan kiranya bantuan diberikan kepada perorangan.

[adsense]

Sama halnya dengan pendidikan dan pelatihan serta ketrampilan terhadap masyarakat. Nantinya Pemko Medan diharapkan lebih fokus melakukan pembinaan.
Masih dalam pandangan umumnya, Johannes menyampaikan kemiskinan merupakan permasalahan yang urgen dan mendesak untuk ditanggulangi melalui tindakan serta program nyata dalam mengatasinya.


Untuk itu perlu langkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka penyesuaian atas diinamika sosial ekonomi terkini dan efektifitas program yang tepat sasaran. Begitu juga upaya percepatan dalam penanggulangannya harus dilakukan sehingga dapat berjalan optimal, efektif, efisien dan transparan.

[adsense]
Baca Juga:
Bahkan diperhitungkan angka kemiskinan di Kota Medan akan meningkat bila tidak dilakukan penanggulangan sejak dini secara baik. Maka itu, akurasi data masyarakat penerima mamfaat sebagai sasar penetapan kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan harus benar-benar diperhatikan sehingga program yang direncanakan untuk mengurangi angka kemiskinan diKota Medan dapat tercapai.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192587/f-pdip-dprd-medan-setuju-usul-perubahan-perda-kemiskinan-sebagai-hak-inisiatif-dewan/ dr Faisal Arbie : Perubahan Perda No 5 Tahun 2015 Penanggulan Kemiskinan Harus Terintegrasi Tue, 08 Sep 2026 09:55:00 +0700+0700 <![CDATA[dr Faisal Arbie : Perubahan Perda No 5 Tahun 2015 Penanggulan Kemiskinan Harus Terintegrasi]]> MATATELINGA,Medan, : Fraksi Nasdem DPRD Medan menyebut sangat penting dilakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2015btentang penanggulangan kemiskinan. Sehingga, penanggulangan kemiskinan oleh Pemko Medan dapat lebih fokus terintegrasi.

[adsense]

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Nasdem DPRD Medan dr Faisal Arbie M Biomed saat menyampaikan pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan di rapat paripurna internal gedung dewan, Senin (7/9/2026).

Menurut dr Faisal Arbie, Pemko Medan diharapkan melakukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan koordinasi. Selanjutnya akan meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin dan kelompok rentan.

[adsense]
Baca Juga:

Selanjutnya kata Faisal, perlunya peningkatan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga fakir miskin dan kelompok rentan.

[adsense]
Untuk itu kata Faisal Arbie, untuk penanggulangan kemiskiman perlu dilakukan strategi khusus yakni pengurangan beban pengeluaran orang atau keluarga fakir miskin dan kelompok rentan. Peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau keluarga fakir miskin dan kelompok rentan.

Kemudian tambah Faisal Arbie, harus dilakukan pengembangan dan menjamin keberlanjutan usahaekonomi mikro dan kecil. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Serta memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan individu yang bisa mendorong produktifitas masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
Pemko Medan diminta supaya melakukan pelatihan kerja bagi pelamar, dan usia usia produktifyang membutuhkan pekerjaan. "Kami berpandangan setiap orang bisa dan mampu bekerja jika diberi kesempatan. Dan kesempatan itu beriringan dengan pelatihan agar nantinya tercipta kemandirian dan bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan tidak kembali lagi," sebutnya.

Ditambahkan Faisal, memang persoalan kemiskinan saat ini sangat multidimensi atau sangat kompleks. Maka angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskinsendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

Memang lanjut Faisal, penanggulangan kemiskinandilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, partisipatif, sinergi, terukur, transparan, akuntabeldan berkelanjutan.Terkait hal itu, Faksi Nasdem DPRD Kota Medan supaya upaya penanggulangankemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber dayapemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.

[adsense]
Bahkan tambah Faisal, untuk mengatasi kemiskinan, memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan lapangan kerja dan pemberian bantuan sosial berkelanjutan.

Diakhir pandangannya, Faisal mendorong Pemko Medan agar Raperda tentang penaggulangan kemiskinan Kota Medan nantinya dapat disikapi dengan serius,sehingga akan mengasilkan peraturan daerah yang benar benar bermanfaat bagi masyarakat KotaMedan.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192586/dr-faisal-arbie--perubahan-perda-no-5-tahun-2015-penanggulan-kemiskinan-harus-terintegrasi/ Pemkab Deli Serdang Tanggung BPJS Ketenagakerjaan 24 Driver Ojol Tue, 08 Sep 2026 09:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Deli Serdang Tanggung BPJS Ketenagakerjaan 24 Driver Ojol]]> MATATELINGA, Deli Serdang:Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memberikan perlindungan jaminan sosial gratis kepada 24 pengemudi ojek online (ojol) melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepesertaan tersebut diserahkan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Komando Ojol Indonesia Raya (DPP KOJIRA) di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (7/9/2026).
Dalam program ini, seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 24 driver ojol ditanggung Pemkab Deli Serdang. Dengan demikian, iuran tidak lagi dipotong dari pendapatan maupun bonus harian para pengemudi.
Bupati mengatakan, pengemudi ojol merupakan tulang punggung keluarga yang setiap hari menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja. Karena itu, pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan sebelum risiko terjadi.
"Kita ingin semakin banyak pekerja rentan mendapatkan perlindungan. Kehadiran pemerintah bukan hanya saat masyarakat membutuhkan, tetapi juga sebelum risiko itu datang," kata Asri Ludin.
Penasihat DPP KOJIRA Said Siregar mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan rasa aman bagi para pengemudi dan keluarganya.
KOJIRA saat ini menaungi sekitar 1.100 anggota. Program perlindungan bagi 24 driver Deli Serdang diharapkan menjadi langkah awal perluasan kepesertaan bagi pekerja informal lainnya.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi, turut mengapresiasi komitmen Pemkab Deli Serdang dalam melindungi pekerja rentan.
Teks Foto: Bupati Deli Serdang Asri Ludin menyerahkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada perwakilan driver ojol

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192585/pemkab-deli-serdang-tanggung-bpjs-ketenagakerjaan-24-driver-ojol/ Cegah Konflik Agraria, Polres Simalungun Gelar Pengamanan Areal HGU PTPN IV Marihat Tue, 08 Sep 2026 08:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Cegah Konflik Agraria, Polres Simalungun Gelar Pengamanan Areal HGU PTPN IV Marihat]]> MATATELINGA, Simalungun:Kepolisian Resor Simalungun, Polda Sumatera Utara, menggelar apel kesiapan personel dalam rangka pengamanan dan antisipasi rencana pencabutan plang oleh pihak PTPN IV Regional 2 serta rencana penanaman pohon pisang oleh kelompok masyarakat Huta Bagasan, Nagori Silampuyang.

[adsense]


Kegiatan ini digelar di areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional Kebun Marihat, tepatnya di AFD 2 Huta IV, Huta Bagasan, Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pada Senin, (7/9/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi awak media pada Senin malam, 07 September 2026, sekira pukul 19.00 WIB, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya Polres Simalungun, dalam mewujudkan pelayanan yang berintegritas dan humanis.

[adsense]
Baca Juga:

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata Polri untuk masyarakat, di mana Polres Simalungun senantiasa hadir secara berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, termasuk dalam mengantisipasi potensi gesekan di lapangan," ujar AKP Verry Purba.

[adsense]

Ia mengungkapkan, apel kesiapan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Simalungun, AKP Tukkar Lungun Simamora, S.H., M.H. Personel yang diterjunkan dalam kegiatan pengamanan ini di antaranya Kasat Samapta Polres Simalungun AKP Heddy Marpaung, S.H., Kapolsek Bangun AKP Hengky Bonari Siahaan, S.H., M.H., Kasi Dokkes Polres Simalungun dr. Siro Venesia Banjarnaor, serta sejumlah perwira dan personel Brigadir Polres Simalungun.

[adsense]
Baca Juga:

Menurut AKP Verry Purba, pengerahan personel ini didasari sejumlah pertimbangan hukum dan intelijen. "Kegiatan ini kami laksanakan berdasarkan informasi khusus intelijen yang menyebutkan adanya rencana pencabutan plang oleh pihak PTPN IV Regional 2, sekaligus rencana penanaman pohon pisang oleh kelompok masyarakat Huta Bagasan, Nagori Silampuyang, di areal HGU PTPN IV Regional Kebun Marihat," ucapnya.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Ia menambahkan, langkah antisipatif ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Selain itu, kegiatan juga berpedoman pada Informasi Khusus Intelijen Nomor R/INFOSUS/26/IX/2026/Intelkam tanggal 06 September 2026, Rencana Pengamanan Polres Simalungun Nomor R/Renpam/93/IX/PAM.4.5/2026 tanggal 06 September 2026, serta Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor Sprin/830/IX/PAM.4.5/2026 tanggal 06 September 2026.

[adsense]

"Seluruh personel yang diterjunkan telah dibekali arahan agar mengedepankan langkah persuasif dan humanis di lapangan, sehingga potensi gesekan antara pihak perkebunan dengan kelompok masyarakat dapat diminimalisir tanpa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," ungkap AKP Verry Purba.

[adsense]
Baca Juga:

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesiapan personel Polres Simalungun dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk isu-isu agraria, bukan kali pertama dilakukan. Sebagai gambaran kesiapan personel dalam pengamanan kegiatan-kegiatan penting, sebelumnya jajaran Polres Simalungun juga pernah melaksanakan apel kesiapan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, ke PT Prima Sauhur Lestari di Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang saat itu dipimpin oleh Kabag Ops Polres Simalungun, Kompol M. Manik, S.H., M.H.

[adsense]

AKP Verry Purba menegaskan, Polres Simalungun akan terus berkomitmen mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan pengamanan di lapangan, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik terkait lahan HGU perkebunan. "Kami mengimbau seluruh pihak, baik dari perusahaan maupun masyarakat, untuk menahan diri dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Simalungun," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi areal HGU PTPN IV Regional Kebun Marihat dilaporkan kondusif dan dalam pengawasan ketat aparat kepolisian.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192583/cegah-konflik-agraria-polres-simalungun-gelar-pengamanan-areal-hgu-ptpn-iv-marihat/ TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla Tue, 08 Sep 2026 08:30:00 +0700+0700 <![CDATA[TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla]]> MATATELINGA, Jakarta:Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah dengan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

[adsense]

Menko Polkam Djamari Chaniago saat membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang di dalamnya melekat tiga lapis tanggung jawab, yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab hukum.

"Penanggulangan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Di dalamnya ada tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab hukum," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:

Selanjutnya, Menko PolkamJenderalmenegaskan bahwa pengendalian Karhutla bukan lagi sebatas imbauan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah, para pemegang HGU dan PBPH serta seluruh unsur terkait.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada 31 Agustus 2026.

[adsense]

TNI berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam penanggulangan Karhutla melalui pengerahan personel dan sarana prasarana yang dimiliki. Dukungan tersebut dilakukan secara terpadu bersama seluruh unsur terkait, baik dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192582/tni-bersama-pemerintah-perkuat-penanggulangan-karhutla/ Pemkab Deli Serdang Jajaki Sister City dengan Kota Andong Tue, 08 Sep 2026 08:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Deli Serdang Jajaki Sister City dengan Kota Andong]]> MATATELINGA, Deli Serdang:Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjajaki kerja sama Sister City dengan Kota Andong, Republik Korea. Penjajakan tersebut dibahas dalam audiensi bersama Konsulat Kehormatan Republik Korea Wilayah Sumatera dan delegasi Gyeongkuk National University (GKNU) di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (7/9/2026).

Selain hubungan antardaerah, pertemuan membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, bisnis, hingga pertukaran budaya.

[adsense]

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyambut positif rencana tersebut. Ia berharap kerja sama dengan GKNU dapat mendorong transfer ilmu dan teknologi, khususnya dalam pengembangan pertanian modern.

"Terima kasih telah memilih Deli Serdang. Kami sangat berharap para pakar dan profesor dari GKNU dapat berbagi ilmu serta teknologi pengelolaan pertanian modern di sini," ujar Asri.

[adsense]
Baca Juga:

Sementara itu, Konsul Kehormatan Republik Korea Wilayah Sumatera, Parlindungan Purba, mengatakan Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan untuk pengembangan program GKNU, terutama sektor pertanian dan pendidikan.

Dekan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama GKNU, Kim Byung Kyu, turut membuka peluang pertukaran mahasiswa melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Deli Serdang yang dapat dikonversi ke dalam SKS perkuliahan di Korea Selatan.

[adsense]

Pertemuan perdana ini diharapkan menjadi awal terbentuknya kemitraan berkelanjutan antara Deli Serdang, Kota Andong, dan GKNU

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192581/pemkab-deli-serdang-jajaki-sister-city-dengan-kota-andong/ Tudingan Penyaluran Raskin, Ini Reaksi Kepling Tue, 08 Sep 2026 08:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Tudingan Penyaluran Raskin, Ini Reaksi Kepling]]> MATATELINGA, Labuhan:Kepala Lingkungan (Kepling) IV Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, berinisial RR, secara tegas membantah dan menyatakan bahwa berita mengenai dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp20.000 dalam penyaluran bantuan beras (Raskin) bagi masyarakat penerima manfaat adalah tidak benar alias hoaks.

[adsense]

​Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan dan rencana pelaporan yang dilayangkan oleh Forum Transparansi Masyarakat Indonesia (Formasi) Sumatera Utara baru-baru ini,Senin (7/9/2026).

RR menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan beras di wilayahnya berjalan bersih, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa adanya kutipan liar sepeser pun.

[adsense]
Baca Juga:

​Bukti dan Dokumentasi Warga Kuatkan Bantahan Kepling, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban moril kepada publik, pihak Kepling IV bersama warga setempat telah mengumpulkan dokumentasi serta surat pernyataan resmi dan bukti-bukti dari warga penerima manfaat.

​Berdasarkan keterangan langsung dari warga di Lingkungan IV Kelurahan Labuhan Deli, tidak pernah ada kutipan atau pungutan uang sebesar Rp20.000 yang dipatok atau diminta oleh Kepling RR dalam pembagian bantuan beras tersebut.

[adsense]

Warga justru merasa terbantu dan menyayangkan adanya pihak luar yang menyebarkan informasi keliru tanpa melakukan konfirmasi langsung ke lapangan.

​"Kami selaku warga penerima manfaat di Lingkungan IV Labuhan Deli menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada pungutan uang Rp20.000 seperti yang dituduhkan.

[adsense]
Baca Juga:

Penyaluran beras bantuan berjalan lancar dan tidak ada paksaan atau kutipan apapun dari Kepling kami," ungkap salah seorang perwakilan warga Lingkungan IV sembari menunjukkan dokumentasi penyaluran.

​Siap Hadapi dan Tempuh Klarifikasi Terbuka

[adsense]

​Menanggapi langkah Formasi Sumut yang berencana membawa persoalan ini ke jalur hukum melalui Siber Pungli Polda Sumut, Kepling RR menyatakan sangat menyambut baik hal tersebut.

Menurutnya, langkah hukum atau pemeriksaan objektif justru akan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya dan membersihkan nama baiknya dari tuduhan yang tidak berdasar.

[adsense]

​"Silakan dibuktikan. Kami sangat terbuka dan kooperatif jika aparat penegak hukum ingin turun langsung memeriksa. Kami memiliki dokumentasi lengkap serta kesaksian dari warga yang siap berbicara apa adanya sesuai fakta di lapangan," ujar RR.

​Ia juga menyayangkan sikap lembaga swadaya masyarakat yang langsung melempar isu ke publik tanpa melakukan investigasi mendalam atau meminta konfirmasi langsung kepada pihak perangkat lingkungan terkait.

[adsense]

​Imbauan untuk Menjaga Kondusivitas

​Pihak Kelurahan Labuhan Deli dan perangkat Lingkungan IV mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun lembaga agar lebih cermat dalam menerima informasi.

[adsense]

Jangan sampai informasi yang belum tentu kebenarannya justru mencemarkan nama baik aparatur yang selama ini telah bekerja melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh.

​Dengan adanya klarifikasi resmi, bukti tertulis, serta dokumentasi dari warga ini, diharapkan masyarakat luas dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak mudah percaya pada isu-isu sepihak yang beredar.

[adsense]


Laporan Wartawan Labuhan Safwan

[adsense]

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192580/tudingan-penyaluran-raskin-ini-reaksi-kepling/ KDMP dan SPPG Beringin Sepakat Prioritaskan Pangan Lokal Tue, 08 Sep 2026 07:45:00 +0700+0700 <![CDATA[KDMP dan SPPG Beringin Sepakat Prioritaskan Pangan Lokal]]> MATATELINGA, Deli Serdang:Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperkuat pasokan pangan lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama penyediaan bahan pangan dan kebutuhan operasional SPPG se-Kecamatan Beringin yang disaksikan Bupati Deli Serdang dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Senin (7/9/2026).
Kerja sama melibatkan KDMP Emplasemen Kualanamu dengan SPPG Beringin, KDMP Sidodadi Ramunia dengan SPPG Sidodadi Ramunia I, serta KDMP Beringin dengan SPPG Beringin Karang Anyar 2.
Bupati Asri Ludin mengatakan, kolaborasi KDMP dan SPPG bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Petani harus hidup, peternak hidup, petani buah hidup, hingga pekerja dapur gizi ikut merasakan dampaknya," ujarnya.
Ia juga meminta KDMP memprioritaskan produk hasil pertanian dan peternakan Deli Serdang serta menghindari pasokan dari luar daerah.
"Tidak ada KDMP yang mengambil barang dari luar daerah Deli Serdang untuk dijual ke SPPG. Kita harus mengandalkan produk dari petani dan peternak kita sendiri," tegasnya.
Beringin menjadi kecamatan kedua setelah Sunggal yang melaksanakan komitmen kolaborasi KDMP dan SPPG. Pemkab Deli Serdang berharap kerja sama tersebut memperkuat pemenuhan gizi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi berantai bagi masyarakat desa

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192579/kdmp-dan-sppg-beringin-sepakat-prioritaskan-pangan-lokal/ Dari Jalan hingga Air Bersih, Hutama Karya Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Tue, 08 Sep 2026 07:40:00 +0700+0700 <![CDATA[Dari Jalan hingga Air Bersih, Hutama Karya Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana]]> MATATELINGA, Jakarta :PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus mempercepat penanganan tanggap darurat pada infrastruktur jalan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Penanganan dilakukan melalui pekerjaan pada sejumlah titik longsor, jembatan, serta infrastruktur penyediaan air minum guna mendukung pemulihan konektivitas, mobilitas, dan layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak.

[adsense]

Ruang lingkup penanganan pada sektor jalan dilakukan dengan perkuatan lereng dan badan jalan menggunakan DPT, blok beton, _bore pile_, drainase, _box culvert_, perkerasan, serta pekerjaan jembatan sesuai dengan karakteristik masing-masing titik. Sementara pada sektor air minum, penanganan dilakukan melalui pembersihan fasilitas, pembangunan sumur bor sebagai sumber air, rehabilitasi IPA eksisting, serta pembangunan IPA baru.

[adsense]
Baca Juga:
Hutama Karya menangani tiga ruas jalan nasional yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga (BM), yaitu: SP Uning–Bts. Gayo Lues (PPK 3.3); Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues - Blangkejeren (PPK 3.4); serta Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane (PPK 3.5). Sementara pada sektor Direktorat Jenderal Cipta Karya, Hutama Karya turut menangani SPAM pascabencana di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.


[adsense]

Pada Jalan Nasional Provinsi Aceh Ruas SP Uning–Bts. Gayo Lues (PPK 3.3), terdapat 28 titik penanganan tanggap darurat sepanjang 82,4 kilometer, yang terdiri atas 24 titik penanganan longsor dan 4 titik perbaikan jembatan. Ruang lingkup pekerjaan penanganan tanggap darurat ini meliputi penanganan jembatan, pembangunan dinding penahan tanah (DPT), pemasangan blok beton, serta pekerjaan _bore pile_. Penanganan tersebut bertujuan untuk memperkuat lereng dan badan jalan pada titik - titik yang terdampak langsung oleh bencana, serta mendukung pemulihan fungsi ruas jalan dan konektivitas masyarakat.

[adsense]

Pekerjaan pada ruas tersebut dilaksanakan sejak 5 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Sampai dengan minggu ketiga Agustus 2026, progress fisik telah mencapai 58,78%, dimana 8 dari 28 titik telah selesai, terdiri atas dua titik blok beton, dua titik DPT, tiga titik shotcrete, dan satu titik jembatan. Penanganan pada lokasi ini melibatkan setidaknya 81 karyawan dan 315 tenaga kerja.


Selanjutnya, pada Ruas Jalan Nasional Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues - Blangkejeren (PPK 3.4), Hutama Karya menangani 23 titik terdampak bencana pada ruas jalan sepanjang 123 kilometer, dengan total panjang penanganan efektif 2,7 kilometer. Penanganan tersebut mencakup tujuh titik longsor dan satu jembatan pada Ruas Jalan N22 Aceh Tengah–Blangkejeren, serta 15 titik longsor pada Ruas Jalan N23 Blangkejeren–Aceh Tenggara.

[adsense]
Baca Juga:

Pekerjaan yang dilakukan mencakup pemasangan _precast_ buis beton, beton siklop FC15, dinding penahan beton, serta timbunan pilihan. Penanganan tersebut dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan stabilitas badan jalan pada titik terdampak sehingga ruas jalan dapat dipulihkan sehingga dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Pekerjaan telah dimulai sejak 6 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Sampai dengan minggu ketiga Agustus 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 46,17%, dengan dukungan sekitar 130 karyawan dan 190 tenaga kerja.

[adsense]

Sementara itu, Ruas Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane (PPK 3.5), dilakukan penanganan pada enam titik yang terdiri atas dua jembatan dan empat titik longsor, dengan total panjang penanganan mencapai 3.775 meter. Titik penanganan tersebut meliputi Longsor daerah Ketambe sepanjang 325 meter, longsor daerah Kafetingir 1.072 meter, Longsor daerah Bener Berpapah 500 meter, Jembatan Penanggalan 793 meter, Jembatan Mengkudu 410 meter, serta longsor daerah Lawe Ger-ger 675 meter.

[adsense]

Pekerjaan pada ruas tersebut mencakup drainase, _box culvert_, pekerjaan tanah, perkerasan jalan, pembangunan struktur penahan tanah berupa DPT dan _bore pile_, serta pembangunan jembatan rangka baja. Rangkaian pekerjaan tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur jalan dan stabilitas lereng serta meningkatkan keandalan infrastruktur pada titik-titik terdampak, sehingga konektivitas antarkawasan dapat kembali berjalan dengan lebih baik. Pekerjaan di lokasi ini dimulai sejak 5 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Sampai dengan minggu ketiga Agustus 2026, progres fisik telah mencapai 57,06%, dengan dukungan sekitar 76 karyawan dan 155 pekerja.


Selain penanganan pada sektor jalan, Hutama Karya juga mendukung pemulihan layanan air bersih masyarakat melalui SPAM Pascabencana Aceh yang mencakup wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Penanganan meliputi pembersihan, pembangunan 20 titik sumur bor, rehabilitasi IPA (Instalasi Pengolahan Air), serta pembangunan dua lokasi IPA.

[adsense]
Baca Juga:

Di Aceh Tamiang, pekerjaan mencakup pembangunan dua IPA baru dan delapan titik sumur bor. Sementara di Aceh Timur, pekerjaan meliputi rehabilitasi dua IPA dan pembangunan 12 titik sumur bor. Penanganan ini ditujukan untuk memulihkan infrastruktur penyediaan air minum yang terdampak bencana sekaligus mendukung ketersediaan dan keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat. Pekerjaan dimulai pada 22 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 17 Desember 2026. Sampai dengan minggu ketiga Agustus 2026, progres fisik penanganan SPAM pascabencana Aceh mencapai 39,25%, dengan dukungan 30 karyawan dan 48 tenaga kerja.


Penanganan tanggap darurat tersebut dilakukan sebagai respons atas dampak bencana yang menyebabkan longsor, kerusakan jembatan, serta gangguan pada infrastruktur penyediaan air minum. Pada sektor jalan, penanganan dilakukan melalui penguatan lereng dan badan jalan menggunakan DPT, blok beton, _bore pile_, drainase, _box culvert_, perkerasan, serta pekerjaan jembatan sesuai dengan karakteristik masing-masing titik. Sementara pada sektor air minum, penanganan dilakukan melalui pembersihan fasilitas, pembangunan sumur bor sebagai sumber air, rehabilitasi IPA eksisting, serta pembangunan IPA baru.

[adsense]
Melalui rangkaian penanganan tersebut, Hutama Karya tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi infrastruktur bagi masyarakat. Pemulihan ruas jalan diharapkan dapat mendukung kembali mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi antarkawasan. Sementara pemulihan SPAM diharapkan dapat mendukung ketersediaan layanan air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak.

[adsense]
Baca Juga:

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BP2JN/BPJN Provinsi Aceh, PPK terkait, serta konsultan pengawas sesuai dengan lingkup pekerjaan masing-masing. Penanganan dilakukan dengan menyesuaikan metode dan kebutuhan teknis pada setiap titik terdampak agar infrastruktur dapat kembali berfungsi dan mendukung pemulihan konektivitas serta layanan dasar masyarakat.

[adsense]
Upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antardaerah, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui dukungan terhadap pemulihan infrastruktur pascabencana, Hutama Karya turut berkontribusi dalam memastikan pembangunan dan pemulihan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Pada kesempatan terpisah, Pj. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan bahwa penanganan tanggap darurat yang dilakukan Perseroan merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

[adsense]
Baca Juga:

"Bagi Hutama Karya, penanganan infrastruktur terdampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mendukung pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Melalui penanganan jalan, jembatan, serta infrastruktur penyediaan air minum di Aceh, kami berupaya memastikan infrastruktur dapat kembali berfungsi secara optimal sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kami terus mengedepankan kualitas pekerjaan, keselamatan, serta ketepatan waktu agar setiap penanganan dapat memberikan manfaat yang nyata dan mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak," tutup Hamdani.

_PT Hutama Karya (Persero), bagian dari Danantara, adalah BUMN yang dipercaya menggarap proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Dengan visi menjadi Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer, perusahaan berpengalaman membangun dan mengelola jalan tol, jembatan, gedung, hingga kawasan—dengan rekam jejak pada proyek berskala besar seperti Jalan Tol Trans-Sumatra._

[adsense]

_Hutama Karya bekerja bersama enam anak perusahaan: HKI (konstruksi), HKA dan HMW (operasi dan pemeliharaan jalan tol), HKR (properti), serta HMTP dan HPSL (jalan dan jembatan di Papua dan Sumatra Barat). Perusahaan menjalankan setiap proyek dengan tata kelola yang baik, standar keselamatan tinggi, dan perhatian pada kelestarian lingkungan sebagai wujud komitmen membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi generasi mendatang dan mendukung Asta Cita Pemerintah._

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192584/dari-jalan-hingga-air-bersih-hutama-karya-percepat-pemulihan-aceh-pascabencana/