https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Fri, 16 Oct 2026 22:33:17 +0700+0700 id-ID Bapenda Sumut Jemput Bola, Permudah Warga Bayar Pajak Lewat Operasi Sadar Pajak Fri, 16 Oct 2026 21:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Bapenda Sumut Jemput Bola, Permudah Warga Bayar Pajak Lewat Operasi Sadar Pajak]]> MATATELINGA - Medan : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui Operasi Sadar Pajak, Bapenda Sumut menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi pemeriksaan untuk mempermudah masyarakat.

[adsense]
Operasi gabungan tersebut digelar bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.

[adsense]
Baca Juga:
"Kita menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang lupa untuk membayar kewajiban bayar pajak, kita ingatkan dengan baik-baik," kata Sutan Tolang Lubis.

Menurutnya, operasi serupa akan terus digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

[adsense]
Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda Sumut juga menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Tolang.

[adsense]
Baca Juga:
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut Kombes Pol Achmad Fauzi turut mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

[adsense]
Kehadiran layanan pajak keliling tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena proses pembayaran pajak melalui bus keliling lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

[adsense]
Baca Juga:
Rini menilai langkah Bapenda Sumut menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat merupakan terobosan yang baik. Selain mempermudah pembayaran pajak, pelayanan jemput bola tersebut juga dinilai lebih efisien karena masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre di kantor Samsat.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193713/bapenda-sumut-jemput-bola-permudah-warga-bayar-pajak-lewat-operasi-sadar-pajak/ Kodaeral I Gandeng Tiga Kejati Fri, 16 Oct 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Kodaeral I Gandeng Tiga Kejati]]> MATATELINGA, Belawan :Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (DanKodaeral I), Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., dalam kegiatan Apel Khusus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodaeral I dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau di Markas Komando Kodaeral I, Jumat (16/10/2026).

[adsense]


‎‎Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Dalam sambutannya, DanKodaeral I menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing institusi, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

‎‎Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan hukum, koordinasi teknis terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel, serta dukungan Kodaeral I di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.
Selain itu, kerja sama mencakup penguatan koordinasi teknis dan nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, penanganan perkara koneksitas, serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.

[adsense]
Baca Juga:

Melalui kolaborasi ini, Kodaeral I dan jajaran Kejaksaan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.‎‎Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu. Pada kesempatan tersebut, para Kajati beserta staf Kejaksaan juga berkesempatan melaksanakan layar bersama DanKodaeral I dan prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan unsur KRI Torani-860.

[adsense]

Pengalaman berlayar di atas kapal perang Republik Indonesia ini menjadi momen istimewa untuk melihat lebih dekat profesionalisme prajurit TNI AL, kesiapan unsur operasional, serta dinamika pelaksanaan tugas di laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia.
Kebersamaan di atas geladak kapal perang tersebut sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antarlembaga dan membangun pemahaman bersama mengenai tantangan penegakan hukum di laut.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
‎Layar bersama ini bukan sekadar pengalaman berharga, melainkan juga simbol nyata bahwa penegakan hukum dan penjagaan kedaulatan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.
Melalui interaksi langsung di lingkungan operasional TNI AL, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin erat, kepercayaan yang semakin kuat, serta kesamaan pandang dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum di wilayah perairan.


Semangat kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa sinergi antarlembaga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, integritas, dan komitmen menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.‎

[adsense]
Baca Juga:
‎Penandatanganan PKS ini menegaskan komitmen Kodaeral I bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam kesepakatan formal, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Dari ruang penandatanganan hingga geladak KRI Torani-860, sinergi diperkuat, koordinasi dipertajam, dan komitmen penegakan hukum di laut diteguhkan. Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan kebersamaan, Kodaeral I bersama jajaran Kejaksaan bertekad mendukung penegakan hukum yang efektif, berwibawa, dan berkeadilan demi menjaga keamanan laut serta melindungi kepentingan negara. (Hendra syahputra)‎

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193707/kodaeral-i-gandeng-tiga-kejati/ Pendaftaran Balon Ketua PWI Sumut Dibuka 2-6 Nopember 2026 Fri, 16 Oct 2026 20:20:00 +0700+0700 <![CDATA[Pendaftaran Balon Ketua PWI Sumut Dibuka 2-6 Nopember 2026]]> MATATELINGA,Medan : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuka pendaftaran bakal calon (Balon) Ketua PWI Sumut periode 2026-2031 mulai tanggal 2 s/6 Nopember 2026.
Hal itu diputuskan dalam rapat panitia Konferensi PWI Sumut di Sekretariat PWI Sumut, Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Jumat (16/10/2026).

[adsense]

Rapat dipimpin Ketua Panitia, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Ketua Stering Commite (SC), Taufik Wal Hidayat.Rifki mengatakan, rapat sengaja digelar mengingat waktu konferensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan hanya tinggal hitungan bulan.

[adsense]

"Seusai jadwal, konferensi akan kita gelar tanggal 21 Nopember 2026 di Medan. Makanya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, agar konferensi berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

[adsense]
Baca Juga:

Dalam rapat, sebut Rifki, juga dibahas berbagai hal-hal teknis, sehingga konferensi nantinya dapat terselenggara sesuai jadwal. "Soal daftar pemilih, kita sudah kirimkan ke PWI Pusat untuk diverifikasi. Hasil verifikasi itu akan kita umumkan secara terbuka, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," sebutnya.

Terkait syarat bakal calon yang akan mendaftar, sebut Rifki, bakal calon telah menjadi anggota PWI berstatus anggota biasa selama 5 tahun, pernah menjadi pengurus, baik itu pengurus kabupaten/kota maupun pengurus provinsi serta bersertifikat UKW Utama. "Pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan pada hari dan jam kerja," katanya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193710/pendaftaran-balon-ketua-pwi-sumut-dibuka-26-nopember-2026/ Disomasi Pascakebakaran Dapur MBG, Manajemen SPPG Simaninggir-Siabu Akhirnya Angkat Bicara Fri, 16 Oct 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Disomasi Pascakebakaran Dapur MBG, Manajemen SPPG Simaninggir-Siabu Akhirnya Angkat Bicara]]> MATATELINGA, Panyabungan:Setelah sempat menjadi sorotan karena dinilai belum memberikan klarifikasi terbuka pascainsiden kebakaran akibat dugaan masalah pada instalasi gas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Simaninggir akhirnya menyampaikan klarifikasi tertulis.

[adsense]

Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka. Klarifikasi manajemen disampaikan untuk merespons somasi administratif dan tuntutan keterbukaan informasi yang sebelumnya dilayangkan oleh sejumlah awak media dan aktivis.

[adsense]
Baca Juga:

Klarifikasi tersebut diwakili Kepala SPPG Simaninggir, Ahmad Jasa, bersama Ketua Yayasan Membangun Tunas Muda Asahan, Sumardi. Dalam keterangannya, pihak manajemen membantah sejumlah dugaan pelanggaran yang sebelumnya menjadi sorotan, mulai dari status ketenagakerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga sistem proteksi kebakaran.

[adsense]

[adsense]
Namun, sejumlah poin dalam klarifikasi tersebut dinilai masih perlu diuji melalui verifikasi independen dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Status Relawan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Salah satu persoalan yang disorot oleh awak media dan aktivis adalah penggunaan istilah relawan bagi pekerja di dapur MBG, yang dinilai perlu dikaji dari perspektif hubungan kerja, hak normatif, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.


Mereka mempertanyakan apakah status tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama mengingat aktivitas dapur melibatkan penggunaan instalasi gas dan peralatan yang memiliki potensi risiko kecelakaan kerja.

[adsense]
Baca Juga:

Menanggapi hal itu, manajemen SPPG menyatakan bahwa dapur MBG dikelola oleh mitra atau yayasan nonpemerintah. Istilah relawan, menurut mereka, digunakan untuk membedakan status kepegawaian dalam operasional dapur.
"Seluruh relawan telah aktif terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar rutin setiap bulan dan hak normatifnya telah dipenuhi," ungkap Kepala SPPG Ahmad Jasa dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang perlu diverifikasi lebih lanjut, termasuk mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bentuk hubungan kerja, serta pemenuhan hak dan perlindungan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Empat Korban Luka, Manajemen Klaim Biaya Pengobatan Ditanggung BPJS


Persoalan berikutnya menyangkut tanggung jawab manajemen terhadap empat korban yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
Dalam somasi sebelumnya, pihak media dan aktivis mempertanyakan pertanggungjawaban materiil dan nonmateriil, termasuk pembiayaan pengobatan serta bentuk tanggung jawab pihak pengelola terhadap para korban.

[adsense]

[adsense]

Menanggapi hal itu, Ahmad Jasa menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan kepada para korban.


"Dukungan moral dan materiil telah diserahkan. Biaya pengobatan medis sepenuhnya sudah diklaim dan ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta santunan tambahan telah diberikan oleh SPPG dan yayasan," ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Meski demikian, mekanisme penanganan korban, cakupan biaya pengobatan, serta bentuk santunan yang diberikan masih dapat dikonfirmasi lebih lanjut guna memastikan seluruh hak korban telah terpenuhi.
Manajemen Bantah Dugaan Pelanggaran K3
Persoalan keselamatan kerja juga menjadi bagian penting dalam polemik pascakebakaran dapur MBG Simaninggir.


Pihak media dan aktivis sebelumnya mempertanyakan standar keselamatan pengoperasian instalasi gas, kompetensi personel, serta pemenuhan persyaratan K3 di lingkungan dapur.
Mereka juga menyoroti perlunya pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah sistem instalasi gas, prosedur operasional, dan kesiapan penanganan keadaan darurat telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

[adsense]

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Yayasan Membangun Tunas Muda Asahan, Sumardi, membantah bahwa pihaknya mengabaikan aspek keselamatan kerja.
Menurutnya, seluruh relawan dapur telah mengikuti pelatihan K3 bagi penjamah makanan guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
"Secara teknis, instalasi gas sudah sesuai SOP dan berada di luar area dapur serta dilengkapi jalur evakuasi," kata Sumardi.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Kendati demikian, klaim kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP) tersebut perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan teknis independen. Kepastian mengenai kelayakan instalasi gas, kompetensi personel, serta kepatuhan terhadap standar K3 memerlukan dokumen pendukung dan verifikasi oleh pihak berwenang.
APAR Diklaim Berfungsi Normal


Sistem proteksi kebakaran, khususnya alat pemadam api ringan (APAR), turut menjadi sorotan setelah insiden terjadi.
Pihak media dan aktivis mempertanyakan efektivitas sarana pemadam kebakaran yang tersedia di lokasi, termasuk apakah peralatan tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya ketika keadaan darurat terjadi.
Sumardi membantah bahwa fasilitas APAR di dapur SPPG Simaninggir tidak berfungsi.

[adsense]
Baca Juga:

Ia menyatakan bahwa dapur telah dilengkapi APAR yang berfungsi normal. Menurut penjelasannya, alat tersebut tidak sempat digunakan karena api telah berhasil dipadamkan terlebih dahulu.
Ia juga menyebut pemeliharaan dan pengujian kelayakan peralatan dilakukan secara berkala setiap akhir pekan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan kondisi APAR, catatan pemeliharaan, dokumentasi kejadian, serta keterangan saksi yang berada di lokasi saat insiden berlangsung.
Langkah verifikasi ini diperlukan untuk memastikan kesiapan sistem proteksi kebakaran dan mengevaluasi prosedur penanganan keadaan darurat di dapur MBG Simaninggir.

[adsense]

Klarifikasi Dikirim Melalui WhatsApp, Muncul Pertanyaan soal Keterbukaan
Persoalan lain yang disorot adalah mekanisme komunikasi antara manajemen SPPG dan pihak media setelah insiden terjadi.
Sebelumnya, manajemen dinilai belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang diajukan oleh sejumlah pihak.
Namun, manajemen membantah anggapan bahwa mereka sengaja bungkam. Ahmad Jasa menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antara lain kepolisian sektor setempat, koordinator wilayah, satuan tugas, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, pihak manajemen tidak memberikan tanggapan sebelumnya karena tidak menerima surat konfirmasi resmi dalam bentuk fisik di lokasi dapur.
"Kami tidak pernah bungkam. Pihak luar tidak direspons sebelumnya karena tidak ada surat konfirmasi resmi fisik yang masuk ke Dapur SPPG Simaninggir. Kami tidak melayani konfirmasi via chat pesan elektronik," ungkapnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi mekanisme komunikasi yang diterapkan manajemen.
Pasalnya, surat klarifikasi yang disampaikan kepada pihak media dikirimkan melalui pesan WhatsApp dalam bentuk elektronik, bukan diserahkan langsung dalam bentuk dokumen cetak.
Perbedaan mekanisme tersebut menjadi catatan tersendiri dalam polemik keterbukaan informasi pascainsiden.
Meski demikian, pengiriman klarifikasi melalui media elektronik tidak dengan sendirinya membuat dokumen tersebut tidak sah. Hal yang lebih penting adalah memastikan keaslian dokumen, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta substansi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

[adsense]
Baca Juga:

Arief Azka: Klarifikasi Harus Diuji Secara Independen
Ketua Forum MP4 (Mahasiswa, Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, menilai klarifikasi tertulis yang disampaikan manajemen SPPG Simaninggir merupakan hak pihak yang bersangkutan. Namun, menurutnya, isi klarifikasi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai kesimpulan akhir atas insiden yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan yang menyangkut keselamatan pekerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab pengelola harus diuji berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Surat klarifikasi itu bukan kebenaran final dan absolut. Wajar saja mereka membela diri secara sepihak atas dugaan kelalaian fatal dan pelanggaran serius multiregulasi. Namun, kebenaran itu harus diuji publik," tegas Arief Azka, mantan aktivis HMI UIN Sumut tersebut.

[adsense]

Menurutnya, pemeriksaan independen diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan antara pihak yang melayangkan somasi dan pihak manajemen yang memberikan bantahan.
Ia juga menilai bahwa evaluasi terhadap sistem keselamatan dapur perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat kekurangan prosedur atau pelanggaran yang membutuhkan tindak lanjut.
Keluarga Besar Mahasiswa Madina Siap Surati Kepala BGN
Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal, Adi Parhimpunan Lubis, menyatakan pihaknya berencana menyampaikan laporan resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat.
Laporan tersebut, kata dia, akan memuat kronologi insiden kebakaran dapur MBG Simaninggir, dugaan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan, serta hasil investigasi yang telah dihimpun pihaknya.
Adi menegaskan bahwa laporan tersebut dimaksudkan agar otoritas terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG Simaninggir.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

"Kami tidak akan tinggal diam menyikapi hal ini. Kepala BGN Pusat diminta untuk menurunkan tim investigatif, melakukan audit secara komprehensif, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada SPPG Simaninggir apabila ditemukan pelanggaran dalam insiden kebakaran ini maupun pelanggaran lainnya," tegasnya.
Ia berharap pemeriksaan tidak hanya berfokus pada penyebab langsung kebakaran, tetapi juga mencakup standar keselamatan kerja, kelayakan instalasi gas, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta perlindungan terhadap pekerja.


Menunggu Verifikasi dan Hasil Pemeriksaan
Pascainsiden kebakaran yang mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka, polemik SPPG Simaninggir kini tidak hanya berkaitan dengan klarifikasi manajemen, tetapi juga menyangkut kepastian pemenuhan standar keselamatan dan pertanggungjawaban pengelola.
Klaim manajemen mengenai kepatuhan terhadap SOP, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan K3, dan kelayakan APAR perlu diuji melalui dokumen serta pemeriksaan yang relevan.

[adsense]
Baca Juga:

Di sisi lain, dugaan pelanggaran yang disampaikan media dan aktivis juga harus didukung bukti yang dapat diverifikasi agar tidak berhenti sebagai tudingan sepihak.
Karena itu, pemeriksaan oleh instansi berwenang dan penyampaian hasilnya secara transparan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik, memastikan hak para korban terpenuhi, serta mencegah kejadian serupa terulang.


Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, keselamatan pekerja, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan akuntabilitas pengelolaan dapur perlu menjadi bagian penting dari evaluasi operasional.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193705/disomasi-pascakebakaran-dapur-mbg-manajemen-sppg-simaninggirsiabu-akhirnya-angkat-bicara/ Turnamen Catur Memperebutkan Piala Bupati Dalam Rangka Menyemarakkan HUT Ke - 81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Fri, 16 Oct 2026 19:08:00 +0700+0700 <![CDATA[Turnamen Catur Memperebutkan Piala Bupati Dalam Rangka Menyemarakkan HUT Ke - 81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu]]> MATATELINGA, Rantauprapat: Turnamen catur memperebutkan Piala Bupati dr hj Maya Hasmita SpOG MKM, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, akan digelar Minggu, 18 Oktober 2026, di Terminal Adam Malik, Jalan H Adam Malik Rantauprapat.

[adsense]


Turnamen ini dengan kategori: Open Non Master, terbuka untuk seluruh pecatur di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

[adsense]
Baca Juga:



[adsense]


Untuk mematangkan rangkaian kegiatan ini, panitia turnamen diketuai Anshari Tamba, melaksanakan rapat , di Almira Cofe Shop Jalan Gatot Subroto Rantauprapat, Jumat, 16 Oktober 2026.

[adsense]
Baca Juga:

Seusai rapat panitia, Anshari Tamba secara khusus kepada media online https://matatelinga.com menyampaikan, turnamen ini akan langsung dibuka Bupati Labuhanbatu, dr hj Maya Hasmita.

Didampingi Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia +Pengkab Percasi Labuhanbatu, Surya Edi Hasibuan menyebutkan, turnamen ini akan diikuti 100 pecatur, dari daerah ini.

[adsense]



[adsense]
Baca Juga:

Dia mengimbau seluruh calon peserta turnamen agar pukul 08.00 WIB, untuk pendaftaran ulang. Karena pembukaan direncanakan Nn akan pada pukul 10.00 WIB.

"Turnamen ini, menggunakan system Swiss 7 (tujuh) babak, dengan waktu pertandingan 2 x 15 menit", ucap Anshari yang juga dihadiri sejumlah unsur panitia pertandingan.

[adsense]

Sementara Surya Edy Hasibuan SE menyebutkan, turnamen catur ini, sudah mendapat restu dari Ketua Pengkab Percasi Labuhanbatu, DR Halomoan Nasution SH MH. (Yasmir)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/193708/turnamen-catur-memperebutkan-piala-bupati-dalam-rangka-menyemarakkan-hut-ke-81-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu/ Alamak...!!! Buku Nikah Aspal Beredar di Sumut, Kemenagsu Jangan Cuek!!! Fri, 16 Oct 2026 17:53:00 +0700+0700 <![CDATA[Alamak...!!! Buku Nikah Aspal Beredar di Sumut, Kemenagsu Jangan Cuek!!!]]> MATATELINGA, Medan :Kepada masyarakat kususnya Sumatra Utara (Sumut) dan Kabupaten Kota di Sumut waspadailah beredarnya buku nikah aspal atau asli tapi palsu di Sumatra Utara.

[adsense]


Data yang di rangkum wartawan buku nikah tersebut di terbitkan KUA Simalungun meski pernikahannya di laksanakan di Kota Medan.

[adsense]
Baca Juga:

Dugaan buku nikah yang diterbitkan itu palsu berdasarkan seorang pria yang masih berstatus suami orang secara hukum negara melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa ada surat cerai (tetapi bukunikah yang baru dari istri kedua bisa terbit lagi dari KUA Simalungun).


Ada apa dengan hukum pernikahan Sumatra Utara. Apakah boleh seorang pria menikahi dua wanita dan memiliki dua buku nikah.
Terpisah atas temuan tersebut awak media ini mencoba konfirmasi kepada Kakanwil Kemenag Sumut Qosbi Nasution. Dan mengatakan bahwa oknum KUA atas nama Hapnan Simbolon yang menikahkan tersebut sudah pensiun.

[adsense]

[adsense]

"Hapnan Simbolon sudah pensiun, Komunikasi degna Kasi Bimas Islam Simalungun," jawab Qosbi kepada wartawan.
Atas arahan itu kemudian awak media lanjut konfirmasi kepada Kepala Kemenag Simalungun Bahrum Saleh, dan ia mengakui bahwa yang bersangkutan sudah pansiun dan dirinya juga tidak mengenal yang bersangkutan karena tidak pernah berjumpa.


"Assalamu alaikum. Yang menangani masalah ini adalah Kepala seksi Bimas Islam. Karena itu silahkan konfirmasi ke Kasi Bimas Islam yang menangani tentang pencatatan pernikahan di Simalungun," jawab Bahrum Saleh.

[adsense]
Baca Juga:

Saat awak media menyebutkan keberadaannya di medan dan korbannya orang medan Bahrum Saleh mengarahkan wartawan untuk meminta pertanggung jawaban kepada yang menikahkan karena oknum KUA tersebut berdomisili di Medan.
"Silahkan saja konfirmasi degan yang mengeluarkan buku nikahnya dan minta pertanggung jawabannya. Karena yang bersangkutan tinggal di Medan dan sudah pensiun," bilang Bahrum Saleh.


"Maaf. Saya gak punya kontak beliau dan saya belum sempat kenal. Karena saya masuk, beliau sudah pensiun. Silahkan komunikasi degan Kasi Bimas Islam," tambah Bahrum sembari menutup pembicaran melalui pesan Whatsaap.

[adsense]

Hingga berita ini terbit awak media belum bisa menemukan dan konfirmasi kepada oknum KUA yang memikahkan dan mengeluarkan buku nikah aspal kepada pasangan suami istri tersebut.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193706/alamak-buku-nikah-aspal-beredar-di-sumut-kemenagsu-jangan-cuek/ Walikota Medan Hadiri PKU AKBAR PNM Medan, UMKM Memiliki Peran Penting Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Fri, 16 Oct 2026 17:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Walikota Medan Hadiri PKU AKBAR PNM Medan, UMKM Memiliki Peran Penting Menggerakkan Perekonomian Masyarakat]]> MATATELINGA - Medan : Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Dr. Drs. Citra Effendi Capah, MSP menghadiri acara Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) AKBAR PNM Cabang Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (16/10/2026).

[adsense]
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor dan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan usaha.

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional.

[adsense]
Baca Juga:
"Salah satu peluang besar yang harus kita manfaatkan adalah digitalisasi. Melalui media sosial, lokapasar atau marketplace, pembayaran digital, serta pencatatan keuangan berbasis teknologi, maka dapat memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, dan mengelola usaha secara lebih profesional," ucapnya.

Pemimpin Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan Muhammad Wazir mengatakan, PNM terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan yang disertai studi banding ke sejumlah daerah.

[adsense]
Menurut Wazir, penguatan usaha membutuhkan dukungan modal finansial agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta memanfaatkan pembiayaan secara tepat guna. Dalam PKU Akbar kali ini, sekitar 150 pelaku UMKM mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain modal finansial, menurutnya, modal sosial juga penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, PNM berupaya memperluas akses jaringan dan komunitas pelaku UMKM, antara lain melalui studi banding ke berbagai sentra UMKM di sejumlah daerah.

[adsense]
Baca Juga:
"PNM juga memberikan akses kepada pelaku UMKM agar memperoleh akses pemasaran yang lebih luas untuk ekspor. Hingga kini sudah 1.466 kegiatan pelatihan untuk 33.100 nasabah PNM. Pemerintah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama, sehingga UMKM memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," pungkasnya.

Pasca kegiatan, Walikota Medan Rico Waas melalui Asisten Ekbang Setda Kota Medan Dr. Citra E Capah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir.

[adsense]
"Kita memahami bahwa membangun dan mengembangkan usaha tidak cukup hanya mengandalkan modal dan semangat, tapi juga pengetahuan, kreativitas, ketekunan serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman," paparnya.

Pemerintah Kota Medan lanjut Citra E Capah menyadari, bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Membuka lapangan perkerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

[adsense]
Baca Juga:
"Saya berharap, kegiatan PKU AKBAR PNM Cabang Medan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kewirausahaan, membangun kemandirian ekonomi dan mendorong UMKM Kota Medan semakin maju dan naik kelas," tandasnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu Yuliani Siregar, perwakilan UMKM serta undangan lainnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193711/walikota-medan-hadiri-pku-akbar-pnm-medan-umkm-memiliki-peran-penting-menggerakkan-perekonomian-masyarakat/ Dinas LHK Pastikan Tidak Ada Titik Api, Kabut Asap di Sumut Kiriman Luar Daerah Fri, 16 Oct 2026 17:14:00 +0700+0700 <![CDATA[Dinas LHK Pastikan Tidak Ada Titik Api, Kabut Asap di Sumut Kiriman Luar Daerah]]> MATATELINGA - Medan : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara (Sumut) memastikan tidak ada lagi titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumut. Sementara kabut asap dan penurunan kualitas udara yang terjadi belakangan ini, termasuk di Kota Medan, merupakan dampak asap kiriman dari luar daerah akibat pergerakan arah angin.

[adsense]
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).

Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan lalu, Sumut sempat mendeteksi dua titik api yang berada di Kabupaten Asahan dan Samosir. Namun, berkat kesiapsiagaan dan kolaborasi masyarakat bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Dinas LHK, seluruh titik api tersebut berhasil dipadamkan.

[adsense]
Baca Juga:
"Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar," ujar Heri.

Ia mengatakan, Karhutla secara nasional saat ini didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau. Kondisi lahan gambut yang mengering akibat cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan serta menghasilkan asap pekat.

[adsense]
Karena itu, Dinas LHK Sumut menyambut baik langkah Pemerintah Pusat yang telah membentuk badan khusus untuk penanganan dan rehabilitasi mangrove serta gambut. Menurut Heri, ekosistem gambut memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan metode penanganan yang berbeda dibandingkan hutan produksi maupun hutan lindung.

"Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Pemprov Sumut terus membagikan masker kepada masyarakat dan berkoordinasi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan di wilayah terdampak. DLHK Sumut juga mengimbau masyarakat untuk terus berkolaborasi dan tidak melakukan pembakaran lahan guna mencegah meluasnya karhutla serta dampak kesehatan yang ditimbulkannya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193712/dinas-lhk-pastikan-tidak-ada-titik-api-kabut-asap-di-sumut-kiriman-luar-daerah/ Aroma KKN Menyengat, Realisasi Dana Desa Kampung Baru Disorot Tajam. Kepala Desa Memilih "Bungkam Fri, 16 Oct 2026 16:46:00 +0700+0700 <![CDATA[Aroma KKN Menyengat, Realisasi Dana Desa Kampung Baru Disorot Tajam. Kepala Desa Memilih "Bungkam]]> MATATELINGA, Madina :Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, kini menjadi sorotan hangat.

[adsense]
Berdasarkan hasil investigasi digital, pencocokan data lapangan, dan aduan masyarakat, ditemukan sejumlah kejanggalan struktural serta finansial yang dinilai menabrak regulasi transparansi publik. Ironisnya, hingga batas waktu konfirmasi tertulis yang dilayangkan barisan aktivis mahasiswa/pemuda dan awak media kemaren, Kepala Desa Kampung Baru Antonius S Marbun lebih memilih "bungkam" dan tidak memberikan klarifikasi maupun bukti dokumen pendukung


Dari data yang dihimpun, terdapat 5 poin kejanggalan krusial dalam realisasi Dana Desa Kampung Baru Tahun Anggaran 2025. Poin kejanggalan selisih anggaran fantastis sebesar 285.649.530 dari Dana Desa yang dicairkan baik Penyaluran Tahap 1 dan berjumlah Rp 518.850.980 dari total pagu Rp 669.389.000.Namun, akumulasi realisasi dari 10 item kegiatan di sistem detail data penyaluran hanya sebesar Rp 233.201.450.Keberadaan sisa anggaran non-detail ratusan juta tersebut dipertanyakan.

[adsense]
Baca Juga:
Poin lainnya dugaan anggaran fiktif dan mark-up pada pos Pelatihan. "Pos kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat" senilai Rp 37.800.000. Sedangkan pos kegiatan "Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Bidang Hukum dan pelindungan masyarakat senilai Rp 23.220.000.


Tersiar informasi dari sejumlah warga mengindikasikan kegiatan ini minim realisasi fisik dan sarat penggelembungan dana baik dalam hal akomodasi/honorarium.

[adsense]

Selanjutnya item penyelenggaraan informasi publik berbanding terbalik tercantum anggaran pembuatan Poster/Baliho/LPJ APBDes sebesar Rp 850.000. Namun, anggaran ini dinilai kontradiktif karena pengelolaan di lapangan justru tertutup, sepihak, dan tidak memajang baliho transparansi fisik secara berkala.


Poin lainnya adanya dugaan monopoli pengelolaan anggaran desa
'Kita mememukan fakta mencuatnya laporan publik bahwa perencanaan hingga eksekusi anggaran diduga tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat secara inklusif, melainkan dikendalikan secara eksklusif oleh lingkar dalam Kepala Desa" tegas Ketua Presidium MP4 (Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik) Arief Azka Batubara kepada pers di Panyabungan (15/10).

[adsense]
Baca Juga:

Arief azka yang mantan aktivis HMI Sumut ini menyebut, tindakan menutup-nutupi rincian anggaran dan ketidaksesuaian matematis ini diduga keras menabrak UU No. 6/2014 tentang Desa, UU No. 14/2008 tentang KIP, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Permendesa PDTT terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Akibat tidak adanya iktikad baik dan transparansi dari pihak Pemerintah Desa Kampung Baru dalam tenggat waktu yang ditentukan, barisan aktivis LSM bersama tim media menegaskan akan segera mengambil langkah hukum yang tegas.
"Alokasi dana desa yang fantastis dinilai tidak berbanding lurus dengan realisasi di lapangan. Anggaran Dana Desa adalah uang negara milik rakyat. Bukan uang pribadi oknum Kades. Persoalan ini akan kami bawa ke ranah hukum untuk segera diusut tuntas" tambah Ketua Keluarga Besar Mahasiswa (KBM- Madina) Adie Parhimpunan Lubis.

[adsense]

Dugaan sejumlah penyelewengan ini diperkuat oleh sikap tidak kooperatif serta aksi tutup mulut dari sang kepala desa ini untuk memberikan klarifimasi atas daftar konfirmasi jurnalis. Kondisi ini justru memperpanjang spekulasi negatif dan memperkuat indikasi adanya praktik rasuah yang terstruktur.


Warga mendesak pihak Kejaksaan dan Inspektorat untuk segera turun tangan memeriksa seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kampung Baru demi tegaknya transparansi publik.
"Sikap defensif oknum Kades dinilai melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No.40/1999 tentang Pers. Hal ini mempertegas sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pemerintahan Kampung Baru" tambah Adie

[adsense]
Baca Juga:

Pihaknya memastikan akan membawa dan menyerahkan berkas laporan resmi dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Inspektorat Wilayah, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Mapolda Sumut guna ditindaklanjuti secara hukum.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193704/aroma-kkn-menyengat-realisasi-dana-desa-kampung-baru-disorot-tajam-kepala-desa-memilih-quotbungkam/ Kejari Aceh Selatan Musnahkan Barang Bukti 33 Perkara, Sabu 64,38 Gram Fri, 16 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Kejari Aceh Selatan Musnahkan Barang Bukti 33 Perkara, Sabu 64,38 Gram]]> MATATELINGA, Aceh Selatan :Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan memusnahkan barang bukti dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde untuk periode Mei hingga Oktober 2026.

[adsense]

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika jenis sabu seberat 64,38 gram, 15 unit telepon seluler, serta sejumlah barang yang digunakan dalam berbagai tindak pidana.

[adsense]
Baca Juga:

Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejari Aceh Selatan Rozano Yudistira, jajaran kejaksaan, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


Melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Selatan, Roland Tampubolon, pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

[adsense]

[adsense]
Pemusnahan dilakukan sesuai amar putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari total 33 perkara tersebut, sebanyak 14 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Selain itu, terdapat enam perkara pelecehan, empat perkara maisir atau perjudian, tiga perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dua perkara penganiayaan, serta masing-masing satu perkara pencurian, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana khamar atau minuman beralkohol, dan pembakaran.


Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat netto 64,38 gram, 15 unit telepon seluler, tiga unit timbangan digital, enam alat isap sabu atau bong, lima set kaca pyrex, sembilan set gunting, dan 10 buah korek api.
Selain itu, kejaksaan turut memusnahkan tiga jeriken berisi tuak, dua unit wadah penyimpanan tuak berbahan fiber, dua bilah parang, serta satu buah batu.

[adsense]
Baca Juga:

Kejari Aceh Selatan menyatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Langkah tersebut juga bertujuan memastikan barang bukti yang diperintahkan untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan atau kembali beredar di tengah masyarakat.

[adsense]

Kejari Aceh Selatan menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui kegiatan tersebut, kejaksaan berharap kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin meningkat. Sinergi antarlembaga juga diharapkan semakin kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana di Kabupaten Aceh Selatan.

[adsense]
Baca Juga:

Kejari Aceh Selatan menyatakan akan terus menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari penuntutan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/berita-aceh/193703/kejari-aceh-selatan-musnahkan-barang-bukti-33-perkara-sabu-6438-gram/ Rico Waas: Belawan Butuh Tambahan SMP Negeri, Pembangunan Sekolah untuk 300 Siswa Dimulai Fri, 16 Oct 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Rico Waas: Belawan Butuh Tambahan SMP Negeri, Pembangunan Sekolah untuk 300 Siswa Dimulai]]> MATATELINGA,Medan ::Anak-anak di Belawan membutuhkan tambahan sekolah menengah pertama (SMP) negeri agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau. Saat ini, menurut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Belawan baru memiliki satu SMP Negeri yang berada di Sicanang, sementara jumlah penduduk usia sekolah membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

[adsense]
Kebutuhan tersebut mendorong pembangunan SMP Classrooms of Hope di Jalan Karo, Belawan. Pembangunan sekolah yang ditandai dengan peletakan batu pertama, Kamis (15/10/2026), itu ditargetkan dapat menampung sekitar 300 siswa.


"Sudah lama sekali masyarakat berharap adanya sekolah, terutama di tingkat SMP di Belawan. Kita tahu di daerah Belawan ini hanya ada satu SMP, yaitu di Sicanang. Dengan begitu banyaknya penduduk dan anak-anak di Belawan, kita masih kekurangan sekolah SMP," ujar Rico Waas.

[adsense]
Baca Juga:
Ia berharap pembangunan sekolah tersebut segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat Belawan.


"Alhamdulillah, hari ini pembangunannya sudah dimulai. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan dimanfaatkan masyarakat Belawan," katanya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193702/rico-waas-belawan-butuh-tambahan-smp-negeri-pembangunan-sekolah-untuk-300-siswa-dimulai/ Pj Sekdaprov Sumut Ajak UMKM Manfaatkan Digitalisasi untuk Perluas Pasar Fri, 16 Oct 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pj Sekdaprov Sumut Ajak UMKM Manfaatkan Digitalisasi untuk Perluas Pasar]]> MATATELINGA - Medan : Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan usaha. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional.

[adsense]
Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat membuka Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) AKBAR PNM Cabang Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).

"Salah satu peluang besar yang harus kita manfaatkan adalah digitalisasi. Melalui media sosial, lokapasar atau marketplace, pembayaran digital, serta pencatatan keuangan berbasis teknologi, maka dapat memperluas jangkauan pemasaran, menjangkau konsumen baru, meningkatkan efisiensi, dan mengelola usaha secara lebih profesional," ucapnya.

[adsense]
Baca Juga:
Pada kesempatan itu, Timur menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian Sumut. Saat ini, jumlah UMKM di Sumut tercatat sekitar 1,48 juta unit usaha dan menyerap lebih dari 2,18 juta tenaga kerja.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat, sumber penghidupan jutaan keluarga, sekaligus penggerak penciptaan lapangan kerja. Usaha-usaha tersebut tumbuh di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, industri pengolahan, jasa, hingga pengangkutan dan pergudangan.

[adsense]
Banyak di antaranya berawal dari usaha rumahan dan dikelola dengan berbagai keterbatasan. Namun, para pelaku UMKM memiliki semangat dan potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang.

"Akan tetapi, teknologi juga harus diikuti dengan kualitas produk yang baik. Produk harus memiliki mutu yang konsisten, kemasan yang menarik, informasi yang jelas, legalitas yang sesuai, serta pelayanan yang mampu membangun kepercayaan konsumen. Dengan demikian, produk UMKM Sumatera Utara tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional," terangnya.

[adsense]
Baca Juga:
Karena itu, lanjut Timur, kegiatan bertema "Dari Literasi Menuju Aksi, Dari Usaha Menuju Naik Kelas" menjadi pengingat bahwa pengetahuan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Menurutnya, literasi harus membantu pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih baik, sedangkan pengembangan kapasitas harus mendorong usaha tumbuh semakin kuat dan mampu naik kelas.

"Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata bagi para pelaku UMKM untuk semakin percaya diri, adaptif terhadap perubahan, berani berinovasi, dan terus meningkatkan kualitas usahanya. Mari kita buktikan bahwa dari literasi lahir aksi, dari pendampingan tumbuh kemandirian, dan dari usaha yang dikelola dengan baik lahir UMKM yang mampu naik kelas serta menjadi kekuatan ekonomi Sumut," ucapnya.

[adsense]
Sementara itu, Pemimpin Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan Muhammad Wazir mengatakan, PNM terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan yang disertai studi banding ke sejumlah daerah.

Menurut Wazir, penguatan usaha membutuhkan dukungan modal finansial agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta memanfaatkan pembiayaan secara tepat guna. Dalam PKU Akbar kali ini, sekitar 150 pelaku UMKM mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

[adsense]
Baca Juga:
Selain modal finansial, menurutnya, modal sosial juga penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, PNM berupaya memperluas akses jaringan dan komunitas pelaku UMKM, antara lain melalui studi banding ke berbagai sentra UMKM di sejumlah daerah.

"PNM juga memberikan akses kepada pelaku UMKM agar memperoleh akses pemasaran yang lebih luas untuk ekspor. Hingga kini sudah 1.466 kegiatan pelatihan untuk 33.100 nasabah PNM. Pemerintah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama, sehingga UMKM memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," pungkasnya.

[adsense]
Hadir juga dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu Yuliani Siregar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Dr. Citra Effendi Capah serta undangan lainnya.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193709/pj-sekdaprov-sumut-ajak-umkm-manfaatkan-digitalisasi-untuk-perluas-pasar/ -Kabut Asap Selimuti Kota Medan, Anggota DPRD Medan Himbau Siswa Pakai Masker Fri, 16 Oct 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[-Kabut Asap Selimuti Kota Medan, Anggota DPRD Medan Himbau Siswa Pakai Masker]]> MATATELINGA. Medan ::Kabut asap yang memasuki Kota Medan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kota Medan Reza Pahlevi Lubis. Reza minta Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera lakukan antisipasi dampak kabut bagi siswa.

[adsense]

"Kita minta Disdik segera mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh sekolah-sekolah di Kota Medan, baik SD maupun SMP Negeri dan Swasta untuk wajib memakai masker," desak Reza Pahlevi Lubis selaku legislator muda asal politisi Golkar, Kamis (15/10/2026).


Desakan Reza itu menyusul musibah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah masuk dan menyelimuti Kota Medan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini sangat membahayakan kesehatan terutama bagi anak-anak sekolah.

[adsense]
Baca Juga:

"Kita minta Pemko Medan jangan anggap sepele. Asap sudah pekat sampai ke Medan. Harus ada solusi konkret dari Pemko Medan untuk menangani musibah ini, terkhusus untuk anak-anak sekolah dan warga Medan," ucapnya.

[adsense]

Menurutnya, anak-anak adalah kelompok paling rentan terpapar ISPA akibat kabut asap. Dinas Pendidikan harus bergerak cepat membuat surat edaran wajib masker, dan kalau perlu membagikan masker gratis di sekolah-sekolah.


Selain itu Pemko Medan juga harus siapkan langkah antisipasi lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penyediaan posko kesehatan di sekolah dan sosialisasi bahaya asap bagi warga.

[adsense]
Baca Juga:

"Keselamatan anak-anak kita nomor satu. Jangan tunggu korban jatuh baru bertindak. Pemko harus hadir," imbuhnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193701/kabut-asap-selimuti-kota-medan-anggota-dprd-medan-himbau-siswa-pakai-masker/ Selain Bagikan Masker Bagi Masyarakat Dampak Karhutla, Kadiskes Urat Simanjuntak Beri Tips Jaga Kesehatan Fri, 16 Oct 2026 14:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Selain Bagikan Masker Bagi Masyarakat Dampak Karhutla, Kadiskes Urat Simanjuntak Beri Tips Jaga Kesehatan]]> MATATELINGA,Pematangsiantar : Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berikan tips dalam menjaga kesehatan dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, Dinkes telah membagikan masker kepada masyarakat.

[adsense]

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes, menyampaikan, dampak asap karhutla mengandung partikel berbahaya yang menyebabkan iritasi mata, gangguan pernafasan, memperburuk penyakit jantung dan paru, serta menurunkan daya tahan tubuh.


Lalu Kadis Urat memberikan tips yang dapat dilakukan masyarakat, yakni menggunakan masker yang tepat, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup pintu dan jendela, memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Selain itu, tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, melindungi kelompok rentan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau keluhan kesehatan lainnya.


Guna mengantisipasi dampak asap kebakaran, Dinkes bergerak cepat dengan membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Jalan Sutomo, tepatnya di depan Kantor Dinkes Kota Pematangsiantar, Rabu (14/6/2026). (sip)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita/193691/selain-bagikan-masker-bagi-masyarakat-dampak-karhutla-kadiskes-urat-simanjuntak-beri-tips-jaga-kesehatan-2/ Bupati Toba Respon Keluhan Pelajar Meranti Barat Fri, 16 Oct 2026 13:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Toba Respon Keluhan Pelajar Meranti Barat]]> MATATELINGA, Toba :Bupati Toba melakukan kunjungan kerja ke Desa Sibide dan Meranti Barat Kecamatan Silaen, Kamis, (15/10/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat dan mendengar keluhan warga mengenai infrastruktur jalan, jaringan internet dan sekolah tanpa toilet (MCK) seperti sekolah Meranti barat.

[adsense]


[adsense]
Baca Juga:

Kepala sekolah Meranti Barat Fitriani Sitohang Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SD Negeri Meranti Barat, senang karena Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu bersama rombongan datang langsung mendengar keluhannya.


Keluhan meliputi perlunya rehab ringan atap dan plafon ruang kelas, tambahan mobiler, akses internet hingga pembangunan toilet sekolah disetujui Bupati dan akan dilakukan perbaikan.

[adsense]


Bupati memerintahkan dinas terkait untuk menginventarisasi kebutuhan sekolah.
"Apa yang bisa diberikan tahun ini," tanya Bupati kepada Kepala Disdikpora Toba, Donny Raymond Simamora.
Donny menjawab, pada tahun 2026 ini pihaknya akan segera menyerahkan bantuan mobiler , komputer dan akses internet. Sementara sarana prasarana lainnya direncanakan untuk tahun 2027.

[adsense]


Bupati berharap pemenuhan sarana secara bertahap pada 2026 dan 2027 dapat meningkatkan semangat belajar mengajar.
"Semoga lebih giat lagi belajar ya anak-anak," ujarnya.
Bupati mengapresiasi prestasi dua siswa sekolah dasar Meranti Barat, Ester Apriani Panjaitan dan Salomo Marvel Nainggolan, yang lolos seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) IPA tingkat provinsi.


Berdasarkan laporan kepala sekolah, SD yang berada di pelosok ini memiliki 4 rombongan belajar dengan 20 siswa dan 5 guru. Di sekolah ini tidak ada guru PNS dan hanya PPPK 5 orang termasuk kepala sekolah.
Plt Kepala Desa Meranti Barat, Rizal Siagian, yang turut hadir juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati Toba dan jajarannya serta menitipkan harapan perbaikan akses jalan menuju desa.
Menanggapi hal itu, Bupati menyebut perbaikan akses jalan, termasuk jalan penghubung ke desa tetangga di Kecamatan Pintupohan Meranti, akan dilakukan secara bertahap melalui Dinas PUTR. Gumianto sebagai kadis PUTR hadir dan sudah mempunyai rencana perbaikan jalan secara bertahap hingga ke Pintupohan Meranti.

[adsense]
Baca Juga:


Di akhir kunjungan, Bupati memberikan bingkisan kepada siswa dan guru, serta buku bacaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sebelumnya, dalam perjalanan menuju desa tersebut, Bupati dan rombongan singgah di UPTD SD Negeri 2 Sibide. Di sana, Bupati berdialog dengan siswa dan guru serta memberikan tali asih dan bola kaki.
Desa Meranti Barat merupakan salah satu desa terpencil dan terujung dari 23 desa di kecamatan Silaen. Desa dengan hanya 57 KK ini sangat minim dengan akses jalan yang memadai. Jalan berpasir gunung sering terkikis jika musim hujan tiba dan mengakibatkan jalan berlobang susah dilalui kendaraan roda empat bahkan roda dua.
Pemerintah diminta agar membenahi jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan meningkatkan perekonomian.

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/193689/bupati-toba-respon-keluhan-pelajar-meranti-barat/ Sri Rezeki Dorong Sinergi Lintas Instansi di Kota Medan Antisipasi Kabut Asap Fri, 16 Oct 2026 13:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Sri Rezeki Dorong Sinergi Lintas Instansi di Kota Medan Antisipasi Kabut Asap]]> MATATELINGA, Medan :Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, AMd., menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah di Kota Medan, jika sudah membahayakan. Langkah darurat ini dinilai krusial menyusul kian pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah kota dalam beberapa waktu terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

[adsense]

Meski mendukung, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar pihak sekolah dan pemerintah daerah melakukan persiapan yang matang sebelum PJJ resmi digulirkan. Sri Rezeki menyoroti ketimpangan fasilitas penunjang digital di setiap rumah tangga yang dinilai sangat beragam.

[adsense]
Baca Juga:

"Sekolah butuh persiapan yang matang karena kita harus mengingat bahwa kesiapan kuota internet maupun kepemilikan gawai (smartphone/laptop) berbeda-beda pada tiap keluarga. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani orang tua siswa," ujar Sri Rezeki kepada media, Kamis (15/10/2026).

[adsense]

[adsense]
Sri Rezeki juga menggarisbawahi bahwa jika pemerintah daerah berencana mengambil kebijakan ekstrem untuk meniadakan pembelajaran tatap muka, harus ada pertimbangan yang sangat menyeluruh.

Hal ini penting agar capaian kurikulum dan kualitas belajar siswa tidak merosot tajam. Ia menambahkan, pelaksanaan PJJ di lapangan harus tetap mengacu pada panduan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

[adsense]
Baca Juga:

"Imbauan dari Pemko Medan sejauh ini sudah baik. Namun, opsi meliburkan anak sekolah ini harapannya hanya sementara dan bukan berketerusan. Kita berharap kerja sama intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat segera mengatasi sumber masalah kabut asap ini," tambahnya.


Lebih lanjut, Sri Rezeki menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar-instansi demi melindungi masyarakat luas. Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk terus bersinergi memantau situasi.

[adsense]

Dinas Kesehatan Kota Medan secara khusus diminta olehnya untuk mengambil peran aktif di garda terdepan guna mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.


"Dinkes harus memantau bagaimana tren kabut asap harian ini secara presisi. Langkah cepat yang bisa diambil saat ini adalah mengedukasi masyarakat secara masif tentang cara menjaga kesehatan di tengah kepungan asap, membagikan masker gratis di titik-titik publik, serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan dan puskesmas siap siaga melayani warga," pungkas Sri Rezeki.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Medan sejauh ini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.400.3.5/9753 mengenai wajib masker dan larangan aktivitas luar ruangan.

[adsense]
Baca Juga:

Meski DPRD mendorong kesiapan PJJ, Kepala Disdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan bahwa pihaknya saat ini belum berencana meliburkan sekolah dan masih memantau perkembangan situasi kualitas udara lebih lanjut.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193692/sri-rezeki-dorong-sinergi-lintas-instansi-di-kota-medan-antisipasi-kabut-asap/ Pelindo Regional 1 Dukung Pembangunan SMP di Belawan, Perkuat Akses Pendidikan bagi Generasi Muda Fri, 16 Oct 2026 12:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Pelindo Regional 1 Dukung Pembangunan SMP di Belawan, Perkuat Akses Pendidikan bagi Generasi Muda]]> MATATELINGA, Belawan :PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) baru di Belawan, sebagai bagian dari inisiatif Classrooms of Hope dalam program Tumbuh Bersama.

[adsense]

Pembangunan sekolah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pelindo, PT Belawan New Container Terminal (BNCT), Pemerintah Kota Medan, dan DP World Foundation. Inisiatif tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) serta seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking).

[adsense]
Baca Juga:
Pelindo berperan dalam menyediakan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Sementara itu, pendanaan pembangunan gedung berasal dari DP World Foundation melalui BNCT. Pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2027 dengan estimasi waktu pengerjaan selama 10–12 bulan.

[adsense]

[adsense]
Setelah pembangunan rampung, gedung sekolah akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan untuk dikelola sebagai SMP negeri, dengan target mulai beroperasi pada 2028. Kehadiran sekolah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan serta menyediakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat Belawan.


Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Hendri Ginting, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia H.E. Abdulla Salem AlDhaheri, President Director BNCT Suffian Manaf, Executive Vice President of People DP World Asia Pacific Gaylynne Neill serta sejumlah perwakilan pemerintah dan mitra strategis lainnya.

[adsense]
Baca Juga:

Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo, Hendri Ginting, menyampaikan bahwa dukungan terhadap pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

[adsense]

"Pelindo memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah ini, kami berharap dapat mendukung perluasan akses pendidikan bagi masyarakat Belawan sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda untuk meraih masa depan," ujar Hendri.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193690/pelindo-regional-1-dukung-pembangunan-smp-di-belawan-perkuat-akses-pendidikan-bagi-generasi-muda/ Korban Dugaan Pencurian Uang Justru Jadi Tersangka, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold dan Mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra Diadukan kemb Fri, 16 Oct 2026 12:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Korban Dugaan Pencurian Uang Justru Jadi Tersangka, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold dan Mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra Diadukan kemb]]> MATATELINGA, Jakarta :Penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA di Polres Metro Jakarta Pusat kembali dipersoalkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung dan mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra diadukan kembali kepada Kapolri oleh pihak BPT, seseorang yang mengaku sebagai korban pencurian uang, tetapi justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

[adsense]


Melalui kuasa hukumnya, BPT meminta Kapolri memeriksa kedua pejabat kepolisian tersebut atas dugaan ketidakprofesionalan, penyimpangan prosedur, dan lemahnya pengawasan dalam penanganan perkara

Menurut pihak korban, kasus tersebut bermula dari dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Vinson Leocarlius sebagaimana dalam press release dan bukti laporan polisi LP/B/536/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tgl 19 Februari 2026.

[adsense]
Baca Juga:


Namun, pihak korban mempertanyakan mengapa BPT yang mengaku kehilangan uang justru ditetapkan sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan Vinson Leocarlius dinilai belum diperiksa secara memadai.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

Pihak korban juga Diduga sebagai anak Pengusaha Besar Tambang Batu Bara, PT PKPK.

[adsense]


Pihak korban meminta agar penyidikan dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi status sosial, kekuatan ekonomi, maupun hubungan keluarga pihak-pihak yang terkait.Kapolres dan Mantan Kasatreskrim Diminta Bertanggung Jawab

[adsense]
Baca Juga:

Kuasa hukum BPT menilai bahwa dugaan kejanggalan dalam penyidikan tidak cukup hanya diperiksa pada tingkat penyidik pelaksana. Kapolres dan mantan Kasatreskrim juga perlu dimintai keterangan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan.Menurut pihak korban, Kombes Reynold sebagai Kapolres dan AKBP Roby Heri Saputra sebagai mantan Kasatreskrim perlu diperiksa untuk mengetahui apakah penetapan tersangka, penahanan, dan pengumpulan alat bukti telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

[adsense]

Pengaduan Sebelumnya Dinilai Belum Ditindaklanjuti


Pihak BPT menyatakan bahwa pengaduan sebelumnya kepada pimpinan Polri belum memperoleh penyelesaian yang memadai. Karena itu, mereka kembali meminta perhatian Kapolri agar perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh dan independen.

[adsense]
Baca Juga:


Kasatreskrim Dicopot Karena Melanggar Etika


Pihak korban juga meminta agar adanya informasi di media masaa mengenai dicopotnya Mantan Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP karena melanggar Etika, dijadikan Kapolri sebagai bahan evaluasi terhadap Kapolres dan Kasatreskrim. Keluarga Korban menduga bahwa pada kasus ini ada dugaan pelanggaran Etik juga karena Korban Pencurian malah jadi tersangka. Sedangkan terduga pelaku tidak dijadikan tersangka padahal CCTV dan bukti lainnya lengkap.

[adsense]


Selain itu, mereka meminta di masa mutasi saat ini, pimpinan Polri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan bagi pejabat yang diadukan sampai proses pemeriksaan memperoleh kejelasan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Permintaan tersebut dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga integritas institusi, bukan sebagai bentuk penjatuhan sanksi sebelum adanya pembuktian.
Kapolri Diminta Menjamin Keadilan

[adsense]


Kasus ini, menurut pihak korban, menjadi ujian bagi profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian, terutama dalam menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pihak korban menegaskan bahwa tujuan pengaduan bukan untuk mengintervensi penyidikan, melainkan memastikan mengapa seseorang yang mengaku sebagai korban pencurian uang justru menjadi tersangka, serta apakah proses hukum telah dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan.

[adsense]
Baca Juga:

Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kombes Reynold, AKBP Roby Heri Saputra, maupun Vinson Leocarlius mengenai tuduhan dan pengaduan pihak BPT.

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/193694/korban-dugaan-pencurian-uang-justru-jadi-tersangka-kapolres-jakarta-pusat-kombes-reynold-dan-mantan-kasatreskrim-akbp-roby-heri-saputra-diadukan-kemb/ Pemko Medan Secara Berkesinambungan Melakukan Pengawasan Agar Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran Fri, 16 Oct 2026 11:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemko Medan Secara Berkesinambungan Melakukan Pengawasan Agar Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran]]> MATATELINGA - Medan : Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Dr. Drs. Citra Effendi Capah, MSP menghadiri acara Forum Koordinasi dan Pengendalian Distribusi LPG 3 Kg Kota Medan dengan tema "Distribusi Tepat Sasaran, Harga Terjangkau, Ketersediaan Terjamin."

[adsense]
Kegiatan digelar di Ruang Bright Gas, Kantor Pertamina MOR I Sumbagut, Medan, Kamis (15/10/2026). Forum Koordinasi ini menjadi wadah koordinasi dan diskusi antara pemerintah, Pertamina, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan dan distribusi energi yang tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, sambutan walikota dibacakan oleh Asisten Ekbang Citra Effendi Capah menyampaikan LPG 3 Kg merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipastikan tersedia, terjangkau dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

[adsense]
Baca Juga:
"Pemerintah Kota Medan bersama seluruh pihak terkait memiliki tanggungjawab untuk memastikan distribusi LPG bersubsisi berjalan dengan baik. Karena itu, pengendalian tidak hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi juga memastikan distribusinya tepat sasaran, harga tetap terjangkau serta ketersediaannya terjamin," paparnya.

Dalam mendukung penyaluran tersebut, lanjut Citra E Capah bahwa saat ini terdapat 54 agen dan 1.750 Pangkalan LPG tabung 3 kg di Kota Medan. Dari sisi pasokan, kita juga perlu menyampaikan bahwa suplai LPG dari terminal LPG Pangkalan Susu berjalan lancar tanpa kendala. Kondisi stok dalam keadaan mencukupi, sehingga penyaluran LPG 3 Kg kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali.

[adsense]
"Dalam hal penyalurannya, harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan, Pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga apabila ditemukan kendala atau penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Saya berharap, dukungan dan pengawasan terhadap jaringan distribusi LPG tabung 3 Kg di Kota Medan dapat terus diperkuat," tandasnya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua BPD PHRI Sumatera Utara, Melky Maydiroy Waas, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan, AP,M.Si, perwakilah Hiswanamigas, perwakilan Agen resmi serta undangan lainnya.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193695/pemko-medan-secara-berkesinambungan-melakukan-pengawasan-agar-penyaluran-lpg-tabung-3-kg-tepat-sasaran/ MK Kabulkan Seluruh Permohonan Uji Materi UU Peradilan Militer, LBH Medan Desak Prajurit TNI Pelaku Pidana Umum Diadili di Peradilan Umum Fri, 16 Oct 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[MK Kabulkan Seluruh Permohonan Uji Materi UU Peradilan Militer, LBH Medan Desak Prajurit TNI Pelaku Pidana Umum Diadili di Peradilan Umum]]> MATATELINGA,Jakarta :Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu, keluarga korban kekerasan yang diduga melibatkan aparat TNI.

[adsense]

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 260/PUU-XII/2025 pada Kamis (15/10/2026). Para pemohon hadir langsung dengan didampingi tim kuasa hukum dari Tim Supremasi Sipil yang terdiri atas LBH Medan, Imparsial, Themis, dan KontraS.

[adsense]
Baca Juga:
Dalam amar putusannya, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

[adsense]

[adsense]
Putusan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperjelas mekanisme peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.


LBH Medan bersama Tim Supremasi Sipil mengapresiasi putusan tersebut dan menilai langkah MK memberikan dorongan kepada Presiden dan DPR untuk segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Menurut mereka, putusan tersebut merupakan keputusan penting dalam upaya mempertegas pemisahan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.

[adsense]
Baca Juga:

Dengan adanya putusan itu, Tim Supremasi Sipil mendesak pemerintah dan DPR agar tidak menunda revisi undang-undang tersebut demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban.
MK soroti ketidakjelasan pengaturan tindak pidana
Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menguraikan sejumlah persoalan terkait pengaturan peradilan militer.


Pertama, tidak terdapat kejelasan mengenai perbedaan pemaknaan frasa "tindak pidana" dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer. Hal tersebut juga dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang menurut rilis LBH Medan belum menjelaskan secara rinci batasan antara pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana.
Selain itu, Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dinilai belum menjelaskan secara terperinci makna frasa "tindak pidana".

[adsense]

[adsense]
Kedua, majelis hakim menilai UU Peradilan Militer yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1950 memiliki orientasi yurisdiksi yang lebih menitikberatkan pada status subjek tindak pidana, yakni anggota militer.
Oleh karena itu, diperlukan pembedaan yang jelas antara tindak pidana umum dan tindak pidana militer agar mekanisme peradilan dapat diterapkan sesuai dengan jenis perbuatannya.


Ketiga, persoalan independensi pengadilan menjadi perhatian. Menurut uraian dalam rilis tersebut, mekanisme penunjukan dan pengisian jabatan hakim militer masih berkaitan dengan kewenangan Panglima TNI dan belum sepenuhnya menerapkan sistem satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung.
Atas persoalan tersebut, pembentuk undang-undang diminta menyusun ketentuan baru agar kedudukan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung.
Keempat, majelis hakim menyoroti risiko impunitas dalam mekanisme peradilan militer. Penerapan asas kesatuan komando, tanggung jawab terhadap bawahan, dan kepentingan militer dinilai berpotensi menimbulkan persoalan struktural dalam memastikan proses hukum yang independen dan imparsial.

[adsense]
Baca Juga:

Prinsip tersebut, menurut uraian dalam rilis, perlu diselaraskan dengan jaminan peradilan yang adil (fair trial).
Dua keluarga korban menjadi pemohon
Lenny Damanik merupakan ibu dari MHS, seorang anak yang meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan oleh prajurit TNI. Dalam perkara tersebut, prajurit TNI bernama Riza Pahlevi dijatuhi vonis 10 bulan penjara.

[adsense]

[adsense]
Sementara itu, Eva Meliani Br. Pasaribu merupakan anak dari Rico Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis yang meninggal dunia bersama tiga anggota keluarganya, yakni ibu, adik, dan anak Eva, dalam peristiwa kebakaran yang diduga berkaitan dengan pemberitaan mengenai bisnis perjudian yang disebut dikelola oleh seorang prajurit TNI berinisial Koptu HB.
Dalam perkara pembakaran tersebut, tiga terdakwa sipil telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, menurut LBH Medan, hingga rilis ini diterbitkan belum terdapat proses hukum terhadap Koptu HB yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya.


Dugaan keterlibatan tersebut masih harus ditangani melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
LBH Medan desak Presiden, DPR, dan Panglima TNI

[adsense]
Baca Juga:
Berdasarkan putusan MK tersebut, LBH Medan bersama Tim Supremasi Sipil menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mendesak Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang agar segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai dengan putusan MK, terutama terkait mekanisme peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.


Kedua, mendesak Panglima TNI untuk mematuhi putusan MK serta mengambil langkah untuk mencegah impunitas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana.
LBH Medan berharap putusan tersebut menjadi momentum pembenahan sistem peradilan militer sekaligus memperkuat kepastian hukum, independensi peradilan, dan perlindungan hak-hak korban.
"Demikian rilis ini dibuat semoga menjadi bahan pemberitaan dan perjuangan rakyat yang mencari keadilan," demikian pernyataan dalam rilis pers LBH Medan.(Erni)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/193693/mk-kabulkan-seluruh-permohonan-uji-materi-uu-peradilan-militer-lbh-medan-desak-prajurit-tni-pelaku-pidana-umum-diadili-di-peradilan-umum/