SPKLU PLN Presisi Ultra Fast Charging Pertama di Lingkungan Polda se-Indonesia Resmi Beroperasi di Polda Sumut

putra — Thu, 07 May 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN Presisi Ultra Fast Charging pertama di lingkungan Polda se-Indonesia. Peresmian yang berlangsung di Mapolda Sumut, menjadi wujud sinergi PLN dan Polda Sumut dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik, mendukung transisi energi, serta mendorong penggunaan transportasi rendah emisi di lingkungan institusi pelayanan publik.
Peresmian dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah konkret dalam memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang cepat, andal, dan mudah diakses.

[adsense]

Sebanyak 8 unit SPKLU diresmikan dalam kegiatan tersebut, berlokasi di Ditlantas sebanyak 1 unit SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas 180 kilowatt (kW) dan 3 unit SPKLU Fast Charging berkapasitas 22 kW serta di Satpas sebanyak 4 unit SPKLU Fast Charging. Dengan tambahan fasilitas ini, jumlah SPKLU di Sumatera Utara kini bertambah menjadi 127 unit yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Nanang Masbudi, S.I.K., M.H., CFrA., Dirlantas Kombes Pol Firman Darmansyah, S.I.K, Karo Log Polda Sumut Kombes Pol. Pahala H.M. Panjaitan, S.I.K., M.Si., serta jajaran pejabat utama Polda Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

Rumah Singgah YBM PLN Ringankan Langkah Safrida Jalani Pengobatan di Medan

Dari jajaran PLN turut hadir Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumut Maman Sulaeman, Senior Manager Distribusi Dicky Hiwardi, Senior Manager Perencanaan Efi Ziarman, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum Efron Lumban Gaol, serta jajaran Manager Unit Pelaksana di lingkungan PLN UID Sumatera Utara.

Rico Waas Berharap DPP AdNI Berikan Pemahaman dan Edukasi Literasi Hukum bagi Warga Medan

admin — Thu, 07 May 2026 07:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan:Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi jajaran Dewan Pengurus Pusat Advokat Negarawan Indonesia (DPP AdNI) di rumah dinas Wali Kota Medan, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan hangat tersebut, Rico Waas mendorong organisasi advokat untuk mengambil peran strategis dalam memberikan pemahaman dan edukasi hukum bagi masyarakat akar rumput di Kota Medan.
Didampingi Kesbangpol Andi Mario dan Kabag Hukum Setda Kota Medan Junaidi Sanjaya, Rico Waas menyambut baik kehadiran AdNI sebagai wadah baru bagi para praktisi hukum. Menurutnya, keberadaan organisasi advokat sangat vital untuk memperkuat supremasi hukum, terutama dalam menjembatani ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka.
"Banyak masyarakat kita yang belum paham. Jika terkena masalah hukum, mereka bingung harus berbuat apa. Padahal, setiap warga negara dijamin hak hukumnya sejak lahir. Pemahaman ini yang sering kali masih 'buram' di tengah masyarakat," kata Rico Waas.
Rico Waas mencontohkan hal-hal sederhana namun krusial, seperti aturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan hingga persoalan serius terkait perlindungan perempuan dan anak serta eksploitasi anak. Oleh karena itu Rico Waas menekankan bahwa literasi hukum yang kuat akan membantu masyarakat hidup lebih tertib dan terlindungi.
"Seorang advokat membutuhkan karakter yang kuat. Teruslah berkarya dan berikan hal terbaik bagi masyarakat. Kami berterima kasih atas gagasan AdNI, terutama dalam meningkatkan literasi hukum warga Medan," jelas Rico Waas.
Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas juga menyampaikan berbagai program unggulan Pemko Medan yang sedang berjalan, seperti pembenahan infrastruktur jalan dan trotoar, program PKH Medan Makmur, serta pengembangan Puskesmas untuk pelayanan kesehatan maksimal.
Ketua Umum DPP AdNI, Eka Putra Zakran, menjelaskan bahwa organisasi yang lahir pada 10 Maret 2025 ini kini telah memiliki 61 anggota pengacara dan 4 cendekiawan yang tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Aceh, Sumut, DKI Jakarta, hingga Kalimantan.
AdNI membawa visi untuk menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan melalui gerakan profesi dan sosial. Sebagai langkah nyata, AdNI berencana menggelar rangkaian bakti sosial pada Juni mendatang yakni, Penyuluhan Hukum, sunatan Massal, operasi Bibir Sumbing dan Cek Kesehatan Gratis.
"Kami mengapresiasi kepemimpinan Pak Walikota. Medan telah berubah secara signifikan dengan pembangunan berbasis data dan pelayanan publik yang prima. DPP AdNI mendukung penuh program Pemko Medan dan siap bersinergi melalui dialog dan pengabdian masyarakat," tegas Eka Putra Zakran.

[adsense]

BNNP Sumut Gelar Pertemuan Strategis dengan Tokoh Masyarakat di Belawan

putra — Thu, 07 May 2026 07:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Dalam upaya memperkuat lini pertahanan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah pesisir, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menggelar agenda silaturahmi dan kolaborasi strategis di Muara Seafood, Medan Belawan, Rabu (06/05/2026).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., didampingi oleh Kombes Pol. Dr. Josua NAM Tampubolon, S.H., M.H. Kehadiran pimpinan tertinggi BNNP Sumut ini disambut hangat oleh tokoh masyarakat terkemuka, Haji sailendra Damanik , Ustadz Muhammad Nabawi, serta jajaran pengurus Lembaga Asli Anak Belawan (LAAB).

[adsense]

Fokus pada Pendekatan Humanis dan EdukatifBrigjen Pol. Tatar Nugroho menegaskan bahwa penanganan masalah narkoba di wilayah Belawan tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif atau penegakan hukum semata. Menurutnya, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat vital sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada warga.
"Belawan adalah pintu gerbangnya perekonomian provinsi Sumatera Utara melalui jalur laut dan pelabuhan terbesar no 3 di Indonesia, setelah jakarta Surabaya Belawan namun memiliki kerentanan geografis terhadap penyelundupan narkoba. Kolaborasi dengan sosok seperti Haji sailendra damanik, Ustadz Nabawi, dan rekan-rekan dari LAAB adalah langkah kunci untuk membangun sistem peringatan dini di tingkat akar rumput," ujar Brigjen Pol. Tatar Nugroho di sela-sela diskusi.
Kolaborasi Lintas SektorDalam suasana yang akrab namun formal, diskusi tersebut membahas beberapa poin krusial, di antaranya:
Penguatan Ketahanan Keluarga: Melibatkan pemuka agama untuk menyisipkan pesan bahaya narkoba dalam setiap kegiatan dakwah dan sosial.
Advokasi Hukum: Peran LAAB dalam memberikan pendampingan serta pemahaman hukum bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jaringan peredaran gelap.
Pemberdayaan Ekonomi Pesisir: Mencari solusi agar masyarakat memiliki alternatif penghidupan yang layak sehingga tidak tergiur menjadi kurir narkoba.
Kombes Pol. Dr. Josua NAM Tampubolon menambahkan bahwa sinergi ini merupakan bentuk nyata dari konsep Community Policing, di mana kepolisian dan lembaga negara bekerja sama dengan warga untuk menciptakan keamanan lingkungan yang berkelanjutan.
Dukungan Tokoh MasyarakatHaji sailendra damanik dan Ustadz Muhammad Nabawi menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program-program BNNP Sumut. Mereka berharap pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari aksi nyata di lapangan.
"Kami mengapresiasi kerendahan hati Ayahanda Brigjen Pol. Tatar yang mau turun langsung mendengar aspirasi kami di Belawan. Kami siap menjadi mitra BNNP untuk memastikan anak cucu kami di pesisir ini bersih dari narkoba," tegas Haji sailendra Damanik.
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk rutin melakukan koordinasi lapangan guna memantau perkembangan situasi kamtibmas di Medan Belawan, sekaligus memastikan program rehabilitasi berbasis masyarakat dapat berjalan efektif.✍️ Syafwan

UPT Puskesmas Medan Labuhan Luncurkan "Sipungkas", Jemput Bola Pastikan Warga Sehat

admin — Thu, 07 May 2026 07:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Labuhan:Pemko Medan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya dibuktikan melalui inovasi "Sipungkas" (Stiker Penanda Kunjungan Rumah oleh Puskesmas) yang di luncurkan UPT Puskesmas Medan Labuhan.
Peluncuran inovasi ini ditandai dengan penempelan stiker sekaligus skrining kesehatan oleh petugas Puskesmas yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, dr. Imelda Iriana Purba langsung ke rumah warga, Rabu (6/5/2026).
Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan, dr. Imelda Iriana Purba, mengatakan kunjungan petugas Puskesmas ke rumah-rumah warga merupakan kewajiban yang harus dilakukan, apalagi saat ini Puskesmas telah ILP (Integrasi Layanan Primer).
Dengan adanya inovasi "Sipungkas", maka kunjungan bukan sekadar rutinitas medis, melainkan upaya membangun ikatan emosional dengan warga.
"Jadi dengan adanya stiker ini, kita memastikan bahwa masyarakat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, sekaligus memudahkan pencatatan dan pelaporan guna menghindari duplikasi kunjungan, serta memastikan bahwa semua masyarakat sudah paham tentang jaminan kesehatan melalui program UHC," ujar dr. Imelda.
Dalam setiap kunjungan, bilang Imelda, petugas melakukan serangkaian skrining kesehatan di tempat, yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan kadar gula darah (KGD), pemeriksaan tekanan darah, dan penyuluhan kesehatan.
Program ambisius ini menargetkan sebanyak 5.132 Kepala Keluarga (KK), di wilayah kerja Medan Labuhan.
"Kami optimis seluruh target rumah akan tertempel stiker dan terdata kesehatannya pada Desember 2026. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi basis evaluasi dan kebijakan kesehatan di tahun mendatang,"bilang dr. Imelda.
Sementara itu Lurah Sei Mati, Yogi Fatresya yang ikut mendampingi penempelan stiker kerumah warga, menyambut baik langkah tenaga medis yang datang langsung mengunjungi warganya. Ia menekankan pentingnya kesadaran warga, terutama di wilayah rawan banjir seperti Sei Mati untuk memanfaatkan program UHC (Universal Health Coverage) Pemko Medan.
"Apabila ada warga yang sakit, baik ringan maupun berat, silakan berobat ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat. Cukup gunakan KTP saja. Meskipun BPJS tidak aktif tetap dilayani selama mengikuti prosedur rujukan dari Puskesmas," tegas Yogi.
Manfaat nyata dirasakan langsung oleh Sri Wahyuni, salah seorang warga yang dikunjungi. Ia mengaku senang karena kini ia tahu pasti status JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) miliknya aktif tanpa harus jauh-jauh mengecek ke kantor BPJS.
"Sangat puas karena pelayanannya datang langsung ke rumah. Kami jadi tahu kalau berobat ke Puskesmas itu sebenarnya tidak rumit. Harapannya Puskesmas Medan Labuhan makin maju dan fasilitasnya terus ditambah," ungkap Sri.

[adsense]

Pria Gaek Berusia 60 Tahun Diamankan

putra — Thu, 07 May 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Labuhanbatu :Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu, respons cepat aduan masyarakat, terkait dugaan peredaran narkotika di Kecamatan Panai Hilir, yang diterima Minggu (3/5/2026), sekitar pukul 23.00 WIB, melalui pesan WhatsApp.
Informasi tersebut menyebutkan, adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Sei Tawar, yang berpotensi menimbulkan keresahan, bahkan aksi massa dari warga.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardianto, S.H., M.H. langsung memerintahkan tim dipimpin Kanit I Satres Narkoba, Ipda Sastrawan Ginting, melakukan penyelidikan di lokasi.

[adsense]

Hasilnya, Senin (4/5/2026), sekitar pukul 12.00 WIB, petugas mengamankan seorang pria "gaek", berinisial An (60), di area perkebunan sawit milik masyarakat, di Dusun III Situkang, Desa Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa satu plastik klip sedang, berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,98 gram, disimpan dalam kotak rokok, serta satu unit sepeda motor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui barang haram tersebut miliknya, diperoleh dari seseorang berinisial YF, yang saat ini masih dalam pengejaran petugas.
Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu, AKP Hardianto, S.H., M.H. menegaskan, keberhasilan ini merupakan wujud nyata kesigapan jajarannya dalam merespons setiap laporan masyarakat.
"Kami bergerak cepat menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan. Ini menunjukkan komitmen kami untuk tidak memberi ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu," ujar AKP Hardianto.
Ia juga menambahkan bahwa, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan pelaku guna mengungkap pihak lain yang terlibat.
Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si, melalui Kasi Humas, AKP Aswin Irwan, S.H., menyampaikan, mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan cepat, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini.
"Sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba," ujar Kasi Humas.
Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Labuhanbatu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. +Yasmir)

Mantan Kepala Departemen Sales and Marketing Inalum Didakwa Rugikan Negara Rp141 Miliar

admin — Thu, 07 May 2026 06:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut mendakwa mantan Kepala Departemen Sales and Marketing PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Joko Susilo melakukan tindak pidana korupsi penjualan aluminium alloy, yang merugikan keuangan negara senilai Rp141 miliar.
JPU Nurdiono dalam surat dakwaan menyebutkan perbuatan terdakwa Joko Susilo dilakukan secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya, masing-masing dalam berkas terpisah.
"Perbuatan terdakwa Joko Susilo bersama-sama dengan Dante Sinaga, Oggy Achmad Kosasih, dan Djoko Sutrisno mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD 9.044.247 atau setara Rp141.041.775.880,13," ujar JPU Nurdiono di ruang sidang Cakra Utama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/5/2026).
JPU Nurdiono mengatakan perkara tersebut bermula dari penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk pada 2019 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Para terdakwa disebut mengubah skema pembayaran dari tunai menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi dokumen documents against acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.
Perubahan skema pembayaran tersebut diduga menyebabkan pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas barang yang telah dikirim, sehingga menimbulkan kerugian negara.
Atas perbuatannya, terdakwa Joko Susilo didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primer.
"Sementara dalam dakwaan subsider, terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," ujar JPU Nurdiono.
Setelah pembacaan dakwaan, Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis menunda persidangan dan menetapkan sidang lanjutan pada Rabu (13/5) dengan agenda penyampaian perlawanan atas dakwaan penuntut umum.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (13/5) dengan agenda perlawanan atas dakwaan penuntut umum dari terdakwa dan penasihat hukumnya," kata As'ad. (Reza)

[adsense]

Pelaksanaan Konstatering Lahan Pertapakan Sekretariat DPC PDIP Labuhanbatu Berjalan Mulus

putra — Thu, 07 May 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Rantauprapat :Meski sebelumnya sempat gagal, akhirnya pelaksanaan "Konstatering" lahan pertapakan gedung Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Labuhanbatu, yang berlangsung Rabu (6/5/2026), sekira pukul 10.00 WIB pagi, berjalan Mulus.

[adsense]

Seperti diberitakan media onlinehttps://matatelinga.comsebelumnya, Pengadilan Negeri Rantauprapat, menunda pelaksanaan "konstatering" sengketa penguasaan lahan pertapakan Sekretariat DPC PDI P Labuhanbatu, yang terletak di Jalan A Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

[adsense]

Baca Juga:

LAAB Kecam Narasi KontraS Sumut: Dukung Penuh Sinergitas POMAL dan Kapolres Belawan dalam Memberantas Kriminalitas

[adsense]

Pelaksanaan konstatering atas lahan pertapakan Sekretariat DPC PDI P Labuhanbatu tersebut, seyogianya akan dilaksanakan Kamis (23/7/2025) tahun lalu.

[adsense]

Baca Juga:

LAAB Kecam Narasi KontraS Sumut: Dukung Penuh Sinergitas POMAL dan Kapolres Belawan dalam Memberantas Kriminalitas

Konstatering, merupakan tindakan pra-eksekusi, dilakukan Pengadilan Negeri Rantauprapat, melalui jurusita, untuk mencocokkan objek sengketa lahan pertapakan Sekretariat DPC PDIP P Kabupaten Labuhanbatu.

[adsense]

Menindak lanjuti putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 12 Agustus 2019, nomor 66/Pdt.G/2018/PN Rap , Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Februari 2020, nomor 563/Pdt/2019/PT MDN jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. tanggal 13 April 2021 nomor 836 K/Pdt/2021.

[adsense]

Baca Juga:

Polsek Bandar Huluan Terima Laporan Gadis 16 Tahun Hilang Sejak 2 Mei

Serta berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 16 Juni 2026, nomor 2/Pdt Eks/Konst/2026/PN Rap, Jo nomor 56/Pdt G/PN RRap Jo nomor 663/Pdt/2019/PT MDN Jo nomor 836. K/Pdt/2021.

[adsense]

Dalam perkara antara Tio Tjing Kaw / Lindawati sebagai penggugat / pemohon eksekusi lawan DPC PDIP P Labuhanbatu sebagai para tergugat /termohon eksekusi dan KPU Daerah Labuhanbatu sebagai para turut tergugat / para turut termohon eksekusi.

[adsense]

Baca Juga:

Kejahatan Meningkat, Polres Toba Keluhkan Kekurangan Personil

Adapun tujuan Konstatering ini, untuk memastikan batas, luas, dan keadaan terakhir objek sengketa, agar eksekusi tepat sasaran dan mencegah kesalahan sita atau pengosongan.

[adsense]

Menurut pemantauan media ini, seluruh rangkaian pelaksanaan Konstatering, berjalan lancar, aman dan tertib. Konstatering ini, dihadiri Ketua DPC PDIP P Labuhanbatu, Saptono SE, petugas BPN, petugas juru serta, kuasa hukum penggugat / pemohon eksekusi.

[adsense]

Baca Juga:

Brimob Polda Sumut Perkuat Patroli Skala Besar di Belawan, Situasi Kamtibmas Kondusif

Konstatering ini, mendapat pengamanan dari sejumlah petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu dipimpin Kabag Ops, AKP Rasidin SH MH.

[adsense]

"Situasi di Selat Hormuz Tetap Tegang, Ini Kata Jubir Kemlu China

admin — Thu, 07 May 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Beijing:"Situasi di Selat Hormuz tetap tegang. Hanya melalui gencatan senjata dini dan penuh, kondisi yang diperlukan untuk deeskalasi dapat tercipta. Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (6/5/2026).
Pemerintah China menegaskan kedaulatan negara harus tetap dihormati setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menghentikan sementara operasi untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz.

[adsense]

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa (5//5/2026) bahwa "Proyek Freedom," operasi militer AS yang bertujuan untuk memandu kapal keluar dari Selat Hormuz, akan dihentikan sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dapat tercapai antara Washington dan Teheran.

"Meski Blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya, Project Freedom (Pergerakan Kapal Melintasi Selat Hormuz) akan ditangguhkan sementara waktu untuk melihat apakah Kesepakatan dapat difinalisasi dan ditandatangani," tulis Trump di platform media sosial Truth Social.

[adsense]

Baca Juga:

Harga Energi Melonjak Tajam danTekanan Perekonomian dunia, Trump Temui Presiden China

Trump menuturkan bahwa keputusan itu didasarkan pada permintaan Pakistan dan negara-negara lainnya, serta kemajuan besar menuju kesepakatan yang menyeluruh dan final dengan perwakilan Iran.

"Kekhawatiran yang wajar dari negara-negara regional harus ditanggapi dengan serius, dan kepentingan sah komunitas internasional harus dilindungi," tambah Lin Jian.

[adsense]

Lin Jian kembali menyebut posisi China mengenai situasi di Selat Hormuz sudah jelas.

"Kami berharap pihak-pihak terkait akan bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, dan segera memulihkan perdamaian dan ketenangan di Selat Hormuz. China akan terus berupaya untuk meredakan situasi di sana," ungkap Lin Jian.

[adsense]

Baca Juga:

Akibat Blokade Amerika Serikat, Selat Hormuz Kembali di Tutup Iran

Pada Rabu ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di Beijing. Dalam pembicaraan itu, Lin Jian mengatakan China mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya dan memuji kesediaan Iran untuk mencari penyelesaian politik melalui jalur diplomatik.

"China menganjurkan agar negara-negara Teluk dan Timur Tengah perlu mengambil nasib mereka sendiri. Kami mendorong Iran untuk berdialog dengan lebih banyak negara Teluk untuk mewujudkan hubungan bertetangga yang baik dan persahabatan," tambah Lin Jian.

[adsense]

Pertemuan kedua menlu itu hanya berselang kurang dari dua minggu dari rencana pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan operasi militer AS terhadap Iran, yang dilancarkan bersama Israel pada 28 Februari telah berakhir.

[adsense]

Baca Juga:

Trump Memerintahkan Angkatan Laut AS Memblokade Pelabuhan Pelabuhan Iran, Untuk Apa..?

Hal itu seiring Washington mengalihkan fokusnya pada "Project Freedom" dalam upaya untuk membuka kembali jalur perairan yang sangat penting bagi energi global tersebut.

"Project Freedom" disebut bersifat defensif, terbatas dalam cakupan, dan sementara, serta bahwa AS menganggap gencatan senjata dengan Iran yang disepakati sekitar sebulan lalu belum berakhir.

[adsense]

Sebelumnya pada Jumat (1/5), Presiden AS, Donald Trump menyampaikan surat kepada Kongres yang menyatakan bahwa permusuhan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir, meskipun Pentagon tetap memperbarui postur militer di kawasan karena ancaman masih ada.

Sementara pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap target-target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil. Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, dikutip Antara.

[adsense]

Baca Juga:

Washington ke Jalur Diplomatik dan Permohonan kepada Iran,..Iran Tidak Boleh Lengah

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun "proposal terpadu."

[adsense]

Buka Pelayanan MOP 2026, Walikota Targetkan Raih Kembali Kejayaan Ikon KB Pria

putra — Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Pemerintah Kota Tebingtinggi berkomitmen mengulang masa kejayaan sebagai ikon program Keluarga Berencana (KB) Pria. Hal ini ditegaskan Walikota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, saat membuka kegiatan Pelayanan MOP (Metode Operasi Pria) Tahun 2026 di Aula RSUD dr. H. Kumpulan Pane, Rabu (06/05/2026).
Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan bahwa program KB telah terbukti efektif menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu, program ini dinilai berhasil mentransformasi pandangan masyarakat mengenai pentingnya nilai sebuah keluarga, kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

[adsense]

Walikota mengenang kembali pencapaian historis di mana pada tahun 2006 silam, Kota Tebingtinggi pernah menjadi ikon untuk pelaksanaan MOP.
"Hal ini semoga menjadi motivasi kepada kita untuk membangkitkan semangat dalam meraih penghargaan dan mengulang kesuksesan kita pada masa yang lalu. Dan pada tahun 2025, Kota Tebingtinggi mendapat penghargaan kelompok KB Pria Terbaik III tingkat Sumatera Utara," ujar Walikota.
Apresiasi khusus juga disampaikan kepada para akseptor yang secara sukarela berpartisipasi. Walikota berharap mereka dapat menjadi motivator bagi pria lainnya di Kota Tebingtinggi untuk tidak ragu ikut serta dalam program serupa di masa mendatang. Kepada pihak RSUD dr. H. Kumpulan Pane, Walikota menginstruksikan agar memberikan pelayanan medis terbaik dan maksimal bagi seluruh peserta.
"Kepada pihak RS Kumpulan Pane, saya mengucapkan terima kasih karena telah ikut memfasilitasi kegiatan ini. Berilah pelayanan yang terbaik kepada calon akseptor yang berpartisipasi mensukseskan program ini," kata Walikota.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Dedi Parulian Siagian, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 serta Rencana Kerja Dinas PPKB 2026.
Selain untuk meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB secara gratis dan berkualitas, momentum ini juga digelar dalam rangka memperingati HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-75 tahun 2026.
"Tercatat sebanyak 40 akseptor mengikuti program MOP dan 25 akseptor mengikuti Metode Operasi Wanita (MOW). Sasarannya adalah Pasangan Usia Subur (PUS)," jelas Kadis PPKB.
Kadis PPKB juga menambahkan bahwa pelaksanaan Kontap MOW dijadwalkan berlangsung pada Kamis (07/05/2026) esok hari mulai pukul 07.00 WIB. Ia juga menghimbau agar para akseptor dapat hadir dalam keadaan berpuasa.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para akseptor dan sesi foto bersama. Turut hadir dalam acara ini Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan Muhammad Deni Saragih, Ketua IBI Kota Tebingtinggi Asrinab, serta jajaran Camat atau yang mewakili.

Perkuat Mitigasi, Pj Sekdaprov Sumut Ajak FPRB Petakan Potensi Bencana Berbasis Teknologi

admin — Wed, 06 May 2026 21:15:00 +0700+0700

MATATELINGA -Medan : Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam menyusun strategi mitigasi guna meminimalisir dampak bencana di wilayah Sumut yang memiliki kerentanan geografis cukup tinggi.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/5/2026).

[adsense]

Sulaiman Harahap menyampaikan apresiasi kepada para aktivis, akademisi, dan pengusaha yang tergabung dalam FPRB yang terus konsisten membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Ia menyebutkan, kondisi geografis Sumut yang didominasi tebing dan perbukitan di sisi jalan membuat wilayah ini sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana.

"Masalah bencana ini ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak. Karena geografis kita sangat rentan, yang utama harus kita miliki adalah mitigasi untuk mengurangi risiko yang timbul," ujar Sulaiman.
Lebih lanjut, ia mendorong FPRB untuk merumuskan konsep jalur evakuasi yang efektif, baik untuk bencana di darat maupun di laut. Mengingat sejarah bencana di Sumut, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga tsunami, pemetaan potensi bencana berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

"Saat ini kita perlu melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana yang dapat diantisipasi dengan bantuan teknologi. Saya berharap forum ini dapat memikirkan bagaimana membentuk jalur mitigasi dan evakuasi yang tepat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua FPRB Provinsi Sumut Bahdin Nur Tanjung menjelaskan bahwa forum yang dipimpinnya merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengusaha, relawan, hingga media massa. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Kebencanaan.

[adsense]

"Kami hadir sebagai pengurus sekaligus aktivis yang ditugaskan melakukan koordinasi penanggulangan bencana dari segala aspek. Sumut merupakan salah satu provinsi yang telah membentuk forum ini, dan saat ini kami memasuki periode kedua," jelas Bahdin.
Bahdin juga melaporkan bahwa FPRB telah turun langsung memberikan bantuan dan melakukan koordinasi pada sejumlah bencana yang terjadi di beberapa daerah, seperti Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Langkat.

Melalui audiensi ini, FPRB berharap mendapatkan arahan lebih lanjut dari Pemprov Sumut untuk menyusun konsep penanggulangan yang lebih komprehensif ke depan. "Kami siap melaksanakan yang terbaik demi keselamatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

[adsense]

Kuasa Hukum Bongkar Kejanggalan Kasus Fitri Karo-Karo, Seret Bank Mandiri

putra — Wed, 06 May 2026 21:13:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :: Tim kuasa hukum mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadinsos PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karo Karo, mempertanyakan arah penyidikan sekaligus menyoroti pemeriksaan lanjutan kliennya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan yang dikaitkan dengan pihak perbankan.
Penasihat hukum Fitri, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH didampingi Benri Pakpahan, SH, menyebut pemeriksaan pada Senin (4/5/2026) dilakukan dalam rangka pengembangan perkara yang menyeret Bank Mandiri.

[adsense]

"Kami mendapat panggilan untuk mendampingi klien kami di rutan. Pemeriksaan ini disebut untuk peningkatan berita acara terkait pihak Bank Mandiri. Jadi klien kami diperiksa sebagai saksi, padahal sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Dwi Ngai di Medan, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai konstruksi hukum perkara sejak awal tidak tepat dan mempertanyakan urgensi pemeriksaan tersebut.
"Perlu ditegaskan, klien kami bukan pengguna anggaran, bukan kuasa pengguna anggaran, dan bukan pejabat pembuat komitmen. Anggaran ini berasal dari kementerian, sehingga kami menilai konstruksi hukumnya keliru," ujarnya.
Dwi Ngai juga menyoroti tudingan adanya perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial.
"Kalau disebut ada perubahan mekanisme, mekanisme apa yang diubah? Klien kami hanya mengajukan permohonan pemindahbukuan, sementara yang menyetujui adalah pihak bank," ungkapnya.
Menurut dia, rencana penetapan tersangka terhadap pihak Bank Mandiri melalui surat perintah penyidikan (sprindik) baru menimbulkan tanda tanya.
"Kenapa baru sekarang muncul rencana penetapan tersangka terhadap pihak bank? Padahal sejak awal pihak bank yang menyetujui pemindahbukuan tersebut," sebutnya.
Penasihat hukum lainnya, Benri Pakpahan, menegaskan tidak ada perubahan skema bantuan sosial sebagaimana dituduhkan.
"Dalam petunjuk teknis, dinas hanya berfungsi melakukan pengawasan agar bantuan tepat guna dan tepat sasaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Tidak ada perubahan dari skema bantuan," ujar Benri.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Samosir, Juna Karo-karo, membenarkan adanya pemeriksaan lanjutan terhadap Fitri sebagai bagian dari pengembangan perkara.
"Memang dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Ini masih dalam tahap pengembangan, dan penyidik masih terus bekerja," katanya.
Ia menambahkan hingga saat ini belum ada penambahan tersangka. "Belum ada penambahan tersangka. Jika nanti ada perkembangan, akan kami sampaikan," cetusnya.
Juna juga meminta publik memberi ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional. "Kami pastikan seluruh proses berjalan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan," ucapnya.
Terkait kemungkinan penetapan tersangka baru pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan penetapan kerugian negara, Juna menyebut penyidik tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
"Harus dipahami saat penetapan saudara FAK keputusan MK belum berlaku. Jika nantinya ada tersangka baru, maka kita mengaju kepada KUHP yang baru," pungkasnya. (Reza)

Mantan Dirpel Inalum Didakwa Korupsi Penjualan Aluminium Alloy Rp141 miliar

putra — Wed, 06 May 2026 21:11:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendakwa mantan Direktur Pelaksana (Dirpel) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Oggy Achmad Kosasih, melakukan tindak pidana korupsi penjualan aluminium alloy.
JPU Nurdiono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/5/2026), menjelaskan perbuatan terdakwa dilakukan bersama tiga terdakwa lainnya yang masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah.

[adsense]

"Perbuatan terdakwa Oggy Achmad Kosasih melakukan korupsi penjualan aluminium alloy bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya yang merugikan keuangan negara sebesar USD 9.044.247 atau sekitar Rp141.041.775.880,13," ujarnya.
Tiga terdakwa lainnya yakni Joko Susilo selaku mantan Kepala Departemen Sales and Marketing PT Inalum, Dante Sinaga selaku mantan Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha PT Inalum, serta Djoko Sutrisno selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk.
JPU Nurdiono menjelaskan perkara tersebut bermula dari penjualan aluminium alloy PT Inalum kepada PT PASU pada 2019 yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Para terdakwa disebut mengubah skema pembayaran dari cash dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi dokumen agent acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.
Perubahan skema tersebut diduga menyebabkan PT PASU tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang telah dikirim, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar USD 9 juta atau sekitar Rp141,04 miliar.
"Perhitungan kerugian negara tersebut merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Prof. Dr. Tarmizi Achmad Nomor 0001/2.0604/AP.7/09/0430/1/II/2026 tertanggal 23 Februari 2026," jelasnya.
JPU Nurdiono juga menyebutkan seluruh rangkaian perbuatan para pihak tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan di lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Kabupaten Batubara, serta melibatkan pihak perusahaan swasta terkait.
Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primer.
Sementara dalam dakwaan subsider, terdakwa Oggy Achmad Kosasih didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a dan c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," ujar Nurdiono
Setelah pembacaan dakwaan, Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada Rabu (13/5) dengan agenda perlawanan dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (13/5) dengan agenda perlawanan atas dakwaan penuntut umum dari terdakwa dan penasehat hukumnya," kata As'ad. (Reza)

Terima Audiensi Potret Bisnis, Rico Waas Dukung Turnamen Futsal SMP Piala Wali Kota Medan

putra — Wed, 06 May 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Turnamen Futsal Pelajar SMP Piala Wali Kota Medan 2026. Dirinya menekankan agar ajang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang ini dikemas secara profesional dan mampu memberikan dampak nyata serta prestasi bagi para siswa.

[adsense]

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas ketika menerima audiensi dari Potret Bisnis di rumah Dinas Wali Kota Medan, jalan Sudirman, Rabu (6/5/2026). Hadir dari Potret Bisnis, Direktur Utama Potret Bisnis Andi Rambe, Ketua Panitia Incek Budi, Sekretaris Panitia Deking Sembiring, Bendahara Panitia Juli Rambe, serta bidang publikasi Kesuma Ramadhan.

[adsense]

Juli Rambe selaku perwakilan dari Potret Bisnis menyampaikan bahwa futsal menjadi salah satu ekstrakurikuler yang cukup diminati di tingkat SMP negeri di Kota Medan. Dari sekitar 45 SMP negeri, hampir seluruhnya memiliki kegiatan futsal, namun hingga saat ini belum ada turnamen resmi yang mewadahi para siswa.
Dijelaskannya, turnamen futsal pelajar tersebut direncanakan digelar pada Agustus 2026 selama 10 hari, dengan target peserta sebanyak 32 sekolah, baik negeri maupun swasta. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan minat olahraga di kalangan pelajar.
Selain itu, Juli menekankan pentingnya nilai tambah dari turnamen tersebut. Ia berharap sertifikat yang diperoleh para pemenang nantinya dapat diakui secara nasional dan dapat dimanfaatkan sebagai prestasi untuk melanjutkan ke jenjang SMA.
Menanggapi hal tersebut, Rico Waas memberikan dukungan dengan catatan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi peserta.
"Silakan menggunakan nama Piala Wali Kota, tetapi harus profesional," kata Rico Waas didampingi Kadispora Tengku Chairuniza dan Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Laksamana Putra Siregar dan Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Hendra Ridho Gunawan Siregar.
Rico Waas juga menekankan agar kegiatan tidak hanya berfokus pada pertandingan, tetapi dikemas menarik dan menyenangkan bagi pelajar, termasuk menghadirkan berbagai kegiatan pendukung.
"Ada pesan yang harus disampaikan. Buat kegiatan ini menyenangkan untuk anak-anak," pesan Rico Waas.
Dalam pertemuan itu, Rico Waas juga mendorong adanya nilai tambah dalam kegiatan, seperti pemberian sertifikat yang dapat dimanfaatkan sebagai prestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
Tak hanya itu, Rico Waas juga mengusulkan keterlibatan siswa dalam kegiatan UMKM sebagai upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini."Kalau bisa, UMKM-nya dari anak-anak SMP juga. Kita bangun jiwa entrepreneur sejak dini," pungkas Rico Waas.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, diharapkan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Gubernur Sumatera Utara Hanya "Omdo" Perbaiki Jalan Propinsi Kisaran Bandar Pasir Mandoge

putra — Wed, 06 May 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Asahan :Pengguna jalan utama yang dimiliki Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di wilayah Kecamatan Buntu Pane Asahan yang rusak bertahun tahun dan tidak pernah sekalipun diperbaikinya dan kini kondisi jalan tersebut sudah berlobang dan juga sudah banyak menelan korban baik korban manusia maupun kendaraan yang terjatuh maupun terguling akibat jalan berlobang, Rabu (06/05/2026).
Pranoto atau pak Oton (62) warga kecamatan Buntu Pane Asahan saat perbincangannya mengatakan kami warga masyarakat di kecamatan Buntu Pane sangat menyesalkan sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang saat kampanyenya waktu mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara pernah berjanji akan segera menyelesaikan perbaikan jalan transportasi ekonomi di wilayah kecamatan Buntu Pane, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang kondisinya saat ini sudah sangat rusak.

[adsense]

terlebih lagi jalan tersebut merupakan tanggung jawab Propinsi Sumatera Utara, namun setelah Bobby Nasution sudah divitif menjadi Gubernur janji tersebut tidak pernah terealisasi, terlebih lagi wakil gubernurnya yang juga merupakan mantan bupati Asahan Surya saat kampanye menjanjikan akan merealisasikan perbaikan ,terlebih jalan tersebut merupakan lintasan transportasi perekonomian dan jalan tersebut merupakan akses jalan dari Kisaran Asahan menuju Tanah Jawa Simalungun, ujarnya.
Pranoto juga mengatakan janji janji yang diucapkan para petinggi ini tidak satupun yang dapat dipercaya, dan kami yakin pemilihan mendatang orang ini bakal tidak terpilih kembali.
Pranoto juga mengatakan kemungkinan besok Kamis 07 Mey 2026 warga masyarakat dari beberapa kecamatan seperti Buntu Pane, Tinggi Raja,Bandar Pasir Mandoge dan Setia janji akan kembali melakukan aksi unras dengan tujuan menuntut Gubernur Sumatera Utara untuk segera melakukan perbaikan jalan tersebut, sudah banyak korban dijalan ini akibat jalan rusak parah Gubernur dan wakil gubernurnya masih asyik resmikan sana sini, kami warga terdampak ini tidak dihiraukan atau kami tidak lagi bayar pajak dan restribusi ke Pemerintah, biar kami semua disini tidak usah bayar.Jalan ini dulu dibangun pada tahun 1992 dan hingga saat ini tidak sekalipun pernah dilakukan perbaikan, sementara jalan ini setiap detik dilewati truck pengangkut buah sawit, truck tangki CPO , truck bermuatan inti sawit dengan tonase yang diijinkan.
UPT Dinas Bina Marga Tanjung Balai beberapa waktu lalu juga datang saat warga masyarakat ini melakukan aksi unras, namun kedatangan UPT Dinas Bina Marga hanya Omong Doang tidak ada realisasi nyata, dan kali ini bisa orang itu datang lagi jelas warga disini menolaknya , tukasnya

[adsense]

Kahiyang Ayu Hadiri Seminar Parenting Ketua DWP Sumut Ajak Para Ibu Tingkatkan Kemampuan Literasi

admin — Wed, 06 May 2026 19:45:00 +0700+0700

MATATELINGA : Medan : Ketua Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Evi Novida Ginting mengajak para ibu untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui interaksi intensif di rumah, seperti membacakan cerita, menyediakan bahan bacaan, dan menciptakan lingkungan yang kaya literasi.

[adsense]

Ajakan tersebut disampaikannya pada Seminar Parenting bertajuk "Sumut Cerdas Berliterasi: Membangun Generasi Emas yang Inovatif" yang digelar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumut di Kantor DWP Sumut, Jalan T Cik Ditiro No 8, Medan, Rabu (6/5/2026).

"Saat ini, makna literasi bukan lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, serta cerdas secara emosional di tengah derasnya arus teknologi," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

Seminar yang turut dihadiri Penasihat DWP Sumut Kahiyang Ayu itu menegaskan bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi anak. Peran ibu dinilai sangat penting dalam membentuk fondasi karakter, kecerdasan, serta kemampuan literasi anak.
"Untuk membangun generasi emas yang inovatif, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan pola asuh masa lalu. Kita sebagai orang tua harus terus belajar, upgrade ilmu, dan membuka wawasan. Oleh karena itu, melalui seminar ini, kita akan banyak belajar dan membuka mata hati kita," ujarnya.

Seminar tersebut menghadirkan Psikolog Herlina Sri Hastuty yang membagikan tips menumbuhkan minat baca dari rumah. Ia menekankan pentingnya membaca sebagai sarana membuka wawasan dan melatih kemampuan berpikir sejak dini.
"Anak yang gemar membaca cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, memiliki daya pikir kritis, dan mampu mengekspresikan diri dengan baik," katanya.

[adsense]

Ia juga menyarankan beberapa strategi agar anak gemar membaca, di antaranya membaca bersama keluarga untuk menciptakan pengalaman menyenangkan, menggunakan buku interaktif dan audiobook sebagai variasi, serta memanfaatkan cerita dan dongeng.

Selain itu, akademisi Doris Apriani Ritonga turut memberikan wawasan mengenai cara membangun struktur berpikir kognitif dan menumbuhkan daya inovasi anak sejak dini di lingkungan keluarga.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi, pemanfaatan teknologi secara positif, pelatihan literasi digital dan media, pembentukan komunitas belajar inovatif, serta pemberdayaan ibu-ibu Dharma Wanita sebagai fasilitator literasi.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

"Mari dukung program literasi demi generasi emas Sumatera Utara. Peran ibu sangat strategis dalam mendukung pendidikan," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

Binsar Simarmata Minta Disdik Terbitkan Edaran Larangan Pungutan Uang Perpisahan

putra — Wed, 06 May 2026 19:40:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Anggota Komisi 2 DPRD Medan Binsar Simarmata mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan untuk segera menerbitkan surat edaran pelarangan melakukan pungutan-pungutan yang memberatkan siswa yang baru lulus di seluruh sekolah yang ada di Kota Medan.
"Pada prinsipnya kita meminta Disdik harus segera dibuat surat edaran yang berisi larangan bagi sekolah untuk melakukan pungutan uang perpisahan bagi siswa yang baru lulus terutama. Apalagi, dilakukan dengan paksaan," katanya kepada, Rabu (6/5/2026).

[adsense]

Politisi Perindo itu mengatakan bahwa selain larangan pungutan uang perpisahan, Disdik Medan juga harus membuat aturan soal larangan sekolah tidak menggelar tamasya merayakan kelulusan ke luar daerah. Bila tetap dilakukan harus atas dasar sukarela dan tidak boleh diseragamkan ke semua siswa.
" Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini tidak wajar sekolah melakukan pungutan uang perpisahan yang memberatkan bagi para orangtua siswa yang baru lulus," imbaunya.
Dia menyarankan kegiatan untuk merayakan dilakukan lewat program yang meringankan siswa seperti sedekah buku atau pohon. Buku yang disumbangkan boleh buku bekas yang pernah dibaca siswa namun bukan buku pelajaran.
"Jadi kami minta tidak ada kutipan-kutipan yang memberatkan orang tua. Bahkan jika itu kesepakatan orang tua maka harus ada pengecualian terhadap siswa yang dianggap tidak mampu," ujarnya.
Selain itu, Binsar juga melarang kepada pihak sekolah adanya intimidasi seperti penahanan ijazah ataupun rapor, apabila orang tua siswa-siswi tidak membayar perpisahan kelulusan.
"Kita harus memastikan tidak ada satupun orang tua murid yang berhutang hanya demi membiayai acara perpisahan sekolah," jelasnya.
Tidak hanya itu, Disdik Medan juga diminta untuk menyediakan hotline khusus pengaduan pungutan liar (pungli) terkait perpisahan yang bisa diakses langsung oleh wali murid.

[adsense]

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD Medan : "Copot Dirut PUD Pasar Medan"

Tidak Kooperatif, Kompol DK Dipecat

putra — Wed, 06 May 2026 19:25:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kompol Dedi Kurniawan (DK).
Putusan itu melalui sidang kode etik digelar di Bid Propam Polda Sumut dipimpin majelis Karo SDM, Kombes Pol P Ginting, Rabu (6/5/2026) sejak pukul 10.00 WIB - 17.00 WIB.
"Hasil sidang kode etik hari ini, kami melakukan PTDH terhadap Kompol DK," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan.

[adsense]

Kata dia, Kompol DK keberatan dengan putusan PTDH tersebut dan masih ingin menjadi anggota Polri. "Yang bersangkutan keberatan dan melakukan banding," kata Kombes Ferry.
Diungkapkannya, selama masa penyelidikan dan persidangan tidak ada pertimbangan yang dapat membantu Kompol DK untuk dipertahankan sebagai anggota Polri
"Pertimbangan memberatkan pada persidangan itu, yang bersangkutan tidak kooperatif. Sedangkan pertimbangan yang meringankan tidak ada," tegas Kabid Humas Polda Sumut.
Menjawab wartawan, Kombes Pol Ferry menyebut, pihaknya akan berupaya mempercepat memberikan jawaban atas banding yang diajukan Kompol DK.
"Kita akan percepat untuk menunggu hasil bandingnya," pungkas Kompol Ferry.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengungkapkan Bid Propam Polda Sumut masih terus mendalami penyidikan video viral Kompol DK yang terekam tengah fly karena menghisap vape diduga mengandung cairan narkotika.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Kompol DK juga akan dikenai sanksi pelanggaran etika karena beredarnya video asusila bersama seorang wanita.
"Kompol DK juga kena asusila, karena secara etika Polri sudah melanggar," ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Kamis (30/4/2026).
Dia mengakui, ada video beredar perwira menengah (Pamen) Polda Sumut, Kompol DK diduga fly karena mengonsumsi vape berisi cairan narkotika.
Ferry menambahkan, dari sisi etika, tindakan yang tergambar dalam video tersebut dinilai tidak mencerminkan etika kesopanan yang seharusnya dijunjung oleh setiap anggota Polri, sehingga tetap menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan internal.

[adsense]

Baca Juga:

Kompol DK Jalani Sidang Kode Etik Diharapkan Dipecat

Rumah Singgah YBM PLN Ringankan Langkah Safrida Jalani Pengobatan di Medan

putra — Wed, 06 May 2026 19:21:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Menjalani pengobatan jauh dari tempat tinggal bukan perkara mudah bagi Safrida, 48 tahun, warga Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, ia harus menjalani rangkaian pengobatan akibat keloid pascaluka bakar yang tumbuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari.Kondisi tersebut bahkan berdampak pada saraf kaki sehingga membuat Safrida kesulitan duduk. Ia pun harus menjalani pengobatan dan operasi secara bertahap di RSUP H. Adam Malik Medan.

[adsense]

Bagi Safrida dan keluarga, proses pengobatan itu tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga kemampuan ekonomi. Suaminya bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Sementara itu, jarak dari Pangkalan Brandan menuju Medan membuat keluarga harus memikirkan biaya transportasi, tempat tinggal sementara, makan, serta kebutuhan selama masa perawatan.

Di tengah beratnya perjuangan tersebut, Safrida merasa sangat terbantu dengan kehadiran Rumah Singgah YBM PLN yang berada di Jalan Bunga Lau Dalam, Medan Tuntungan, tidak jauh dari RSUP H. Adam Malik Medan. Rumah singgah ini menjadi tempat tinggal sementara bagi pasien dan keluarga pendamping yang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan di Kota Medan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan biaya.

[adsense]

Informasi mengenai rumah singgah tersebut diperoleh Safrida dari sesama pasien. Setelah menjalani operasi pertama pada Januari 2026, Safrida mulai tinggal di Rumah Singgah YBM PLN pada 15 Januari 2026 bersama anaknya. Sejak saat itu, rumah singgah tersebut menjadi tempatnya beristirahat, memulihkan diri, dan mengumpulkan kekuatan untuk kembali menjalani pengobatan.
Sejak Januari hingga April 2026, Safrida telah menjalani tiga kali operasi. Selama empat bulan proses pengobatan tersebut, Rumah Singgah YBM PLN membantu meringankan beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran besar keluarganya.

"Alhamdulillah sekali, Pak. Dengan adanya rumah singgah ini, kami sangat terbantu. Kami tidak perlu lagi memikirkan biaya kos, makan, dan biaya pulang-pergi dari rumah di Brandan ke rumah sakit. Kami sangat berterima kasih kepada YBM PLN dan seluruh pengelola," ujar Safrida dengan penuh rasa syukur.

[adsense]

Baca Juga:

Wesly Dukung SE 2026 Melalui Program DTSEN Bersama BPS, PT PLN UP3 dan Dinsos Siantar

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

admin — Wed, 06 May 2026 18:45:00 +0700+0700

[adsense]

Dalam rapat tersebut, Wagub menyambut baik persetujuan dewan untuk melanjutkan Ranperda ke tahap pembahasan berikutnya sebelum pengesahan. "Kalau sudah disetujui, tentu bisa masuk untuk pembahasan di DPRD. Nanti kita siapkan segala sesuatunya. Intinya kita fokus untuk pengembangan perusahaan (BUMD) ini," ujar Surya.

Selain itu, rapat paripurna juga membahas persetujuan kerja sama antara Ironman Group AS dengan Pemprov Sumut dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan berkelanjutan. Inisiatif ini diarahkan untuk menghadirkan event olahraga berskala nasional dan internasional sebagai upaya mendorong pertumbuhan kawasan wisata.

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

"Agar program wisata yang dilaksanakan di Sumatera Utara ini bisa lebih baik. Karena dengan event skala besar ini sangat mendukung kehadiran wisatawan sekaligus memperkenalkan objek wisata kita kepada dunia, khususnya Danau Toba. Semoga ini berdampak sangat baik bagi kita," kata Wagub Surya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan menilai usulan perubahan status hukum PD AIJ menjadi PT AIJ telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

[adsense]

"Ketentuan Peraturan Pemerintah sudah mengatur bahwa BUMD didorong melakukan perubahan bentuk atau status hukum, dari perusahaan daerah menjadi PT, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Jadi sebenarnya ini sudah lama, dan kita apresiasi langkah Pemprov Sumut menyiapkannya," sebut Aripay..

[adsense]

Baca Juga:

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

[adsense]

Wagub Sumut Apresiasi Persetujuan Ranperda Perubahan Status PD AIJ Menjadi PT AIJ

admin — Wed, 06 May 2026 18:45:00 +0700+0700

MATATELINGA Medan : Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengapresiasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut atas usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Terbatas (PT) AIJ. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional.
Hal tersebut disampaikan Wagub Surya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait penyampaian persetujuan usul Ranperda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 tentang perubahan status hukum PD AIJ menjadi PT AIJ, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (6/5/2026). Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulaiman Harahap, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, serta pimpinan dan anggota dewan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Wagub menyambut baik persetujuan dewan untuk melanjutkan Ranperda ke tahap pembahasan berikutnya sebelum pengesahan. "Kalau sudah disetujui, tentu bisa masuk untuk pembahasan di DPRD. Nanti kita siapkan segala sesuatunya. Intinya kita fokus untuk pengembangan perusahaan (BUMD) ini," ujar Surya.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas persetujuan kerja sama antara Ironman Group AS dengan Pemprov Sumut dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan berkelanjutan. Inisiatif ini diarahkan untuk menghadirkan event olahraga berskala nasional dan internasional sebagai upaya mendorong pertumbuhan kawasan wisata.
"Agar program wisata yang dilaksanakan di Sumatera Utara ini bisa lebih baik. Karena dengan event skala besar ini sangat mendukung kehadiran wisatawan sekaligus memperkenalkan objek wisata kita kepada dunia, khususnya Danau Toba. Semoga ini berdampak sangat baik bagi kita," kata Wagub Surya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan menilai usulan perubahan status hukum PD AIJ menjadi PT AIJ telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Ketentuan Peraturan Pemerintah sudah mengatur bahwa BUMD didorong melakukan perubahan bentuk atau status hukum, dari perusahaan daerah menjadi PT, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Jadi sebenarnya ini sudah lama, dan kita apresiasi langkah Pemprov Sumut menyiapkannya," sebut Aripay..

[adsense]