PT Mamuju Kabulkan Upaya Hukum Banding Kejari Mamuju, Dua Terdakwa Terbukti Bersalah dan Dihukum 2 Tahun Penjara

admin — Thu, 25 Jun 2026 21:15:00 +0700+0700

MATATELINGA - Mamuju : Terhadap putusan bebas perkara tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju atas nama terdakwa Husni Mubarak, A. Md. KL dan Nur Ikhsan Habir, S.Kep, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan upaya hukum banding. dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Mamuju.

[adsense]

Era baru pasca diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, Pengadilan Tinggi (PT) Mamuju mengadili sendiri perkara tersebut. Dimana, Hakim Ketua Majelis, Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M dan Hakim Anggota H. Juli Astra, S.H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H., M.H. dalam petikan putusannya membatalkan putusan PN Mamuju dan menyatakan Terdakwa Husni Mubarak dan Nur Ikhsan Habir terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Saat dikonfirmasi kepada Kasi Intel Kejari Mamuju Antonius, SH,MH, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa PT Mamuju menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Husni Mubarak dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 hari dan membayar uang pengganti Rp30.000.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut atau pidana penjara selama 1 bulan.

[adsense]

Baca Juga:

Kejati DK Jakarta Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PU

Sementara untuk terdakwa Nur Ikhsan Habir pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp10.000.000 atau jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 10 hari; membayar uang pengganti Rp48.000.000 jika tidak dibayar harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang atau diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi, menurut Kasi Intel didampingi JPU Aben Situmorang, SH,MH bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan konsep mens rea dengan memaknainya sebagai niat jahat semata.

[adsense]

Menurut Pengadilan Tinggi, sistem hukum Indonesia yang menganut civil law lebih mengenal konsep kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP.

"Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur kesalahan Terdakwa harus didasarkan pada teori dolus dan culpa, bukan pada konsep mens rea sebagaimana dikenal dalam sistem common law yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya," paparnya.

[adsense]

Baca Juga:

Rugikan Negara Hingga Rp16 Miliar, Kejati DK Jakarta Tahan 3 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi pada Kementerian PU

Selain itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pekerjaan pengadaan bibit yang dilaksanakan Terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum meskipun kontrak tidak mensyaratkan adanya sertifikasi bibit.

"Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Pesanan tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai adanya causa yang halal, karena tidak mencantumkan persyaratan sertifikasi bibit yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan," tegasnya.

[adsense]

Dengan demikian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat hukum dan batal demi hukum, yang dalam perkara a quo tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata, tetapi juga pertanggungjawaban pidana karena menggunakan keuangan negara.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan menerima risiko atas perbuatannya, yaitu menggunakan perusahaan pinjaman (pinjam bendera) dan tetap mengikuti proses pengadaan meskipun mengetahui bahwa dirinya maupun perusahaan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan pengalaman di bidang pengadaan bibit.

[adsense]

Baca Juga:

Re-LUN Ungkap Korupsi Sebesar US$50 Juta Dibalik Proyek AMI PLN, Diduga Mengalir ke Darmawan Prasodjo Cs

"Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam bentuk dolus eventualis, yakni Terdakwa menyadari kemungkinan terjadinya perbuatan yang melawan hukum namun tetap melaksanakannya," pungkas Antonius.

Oleh karena itu, ketidaktahuan Terdakwa mengenai kewajiban sertifikasi bibit tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena berlaku asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum (ignorantia juris non excusat).

[adsense]

Lapas Kelas I Medan Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan Asam Urat bagi Warga Binaan

putra — Thu, 25 Jun 2026 20:49:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan melalui Tim Kesehatan Klinik Pratama menggelar kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular Asam Urat (Arthritis Gout) bagi warga binaan, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Blok T3 Lantai 2 tersebut diikuti oleh 30 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan turut dihadiri Kepala Seksi Perawatan beserta Tim Kesehatan Klinik Lapas Kelas I Medan.

[adsense]

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim dokter Klinik Pratama Lapas Kelas I Medan. Dalam penyuluhan tersebut, warga binaan diberikan pemahaman mengenai penyakit Asam Urat (Arthritis Gout), mulai dari penyebab, faktor risiko, gejala yang sering muncul, hingga langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.
Tim dokter menjelaskan bahwa asam urat merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat terjadi akibat tingginya kadar asam urat dalam darah. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan rasa tidak nyaman pada persendian apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, warga binaan diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para warga binaan tampak antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait gejala, pencegahan, hingga pola konsumsi makanan yang dianjurkan bagi penderita asam urat. Tim dokter memberikan penjelasan secara rinci guna meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap penyakit tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan, tim kesehatan juga melaksanakan pemeriksaan kadar asam urat kepada tiga orang warga binaan yang dipilih secara acak berdasarkan usia dan keluhan kesehatan yang disampaikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, satu orang warga binaan menunjukkan kadar asam urat dalam batas normal, sementara dua orang lainnya memiliki kadar asam urat yang berada di atas batas normal.
Menanggapi hasil tersebut, tim kesehatan memberikan edukasi dan anjuran kepada warga binaan yang memiliki kadar asam urat tinggi untuk menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin serta mengonsumsi obat-obatan penurun kadar asam urat sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan kadar asam urat dan mencegah terjadinya komplikasi di kemudian hari.
Kepala Seksi Perawatan Lapas Kelas Medan menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Menurutnya, peningkatan pengetahuan mengenai penyakit tidak menular sangat penting agar warga binaan mampu menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat respons positif dari para peserta. Melalui penyuluhan ini, Lapas Kelas I Medan berharap kesadaran warga binaan terhadap pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, serta melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif. (Reza)

Dakwaan JPU Terhadap Eks Kadis PMD Samosir Dinilai Cacat Hukum, PH Ajukan Perlawanan

putra — Thu, 25 Jun 2026 20:47:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Tim penasihat hukum (PH) eks Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karokaro, menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dalam perkara dugaan korupsi bantuan korban banjir bandang tahun 2024 mengandung sejumlah kelemahan hukum dan akan mengajukan perlawanan pada persidangan berikutnya.
Hal itu disampaikan tim PH Fitri Agust Karokaro, yakni Rudi Zainal Sihombing, SH, MH, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, Benri Pakpahan, SH, MH, dan Sultan Hermanto Sihombing, SH, usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, (25/6).

[adsense]

"Dakwaan yang disusun JPU menurut kami terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati dan mengandung sejumlah kelemahan hukum sehingga akan kami uji melalui perlawanan pada persidangan berikutnya," kata Rudi Zainal Sihombing.
Menurut dia, salah satu hal yang dipersoalkan adalah kliennya didakwa turut serta melakukan tindak pidana bersama pihak lain, namun hingga saat ini hanya Fitri Agust Karokaro yang ditetapkan sebagai terdakwa.
"Dalam dakwaan disebut klien kami turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Jonni Ronal Simanjuntak. Namun sampai saat ini hanya klien kami yang menjadi terdakwa," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Menurut mereka, dana bantuan yang menjadi objek perkara sebelumnya telah diaudit oleh lembaga pengawasan pemerintah.
Rudi juga menilai surat dakwaan JPU masih kabur karena tidak menjelaskan secara rinci waktu terjadinya tindak pidana yang didakwakan.
Menurut dia, dalam surat dakwaan JPU hanya menyebut dugaan tindak pidana terjadi pada rentang Januari hingga Desember 2024 tanpa menjelaskan secara pasti kapan perbuatan tersebut dilakukan.
"Penuntut umum menyebutkan tempus delicti dalam kurun waktu satu tahun penuh. Hal itu menunjukkan tidak adanya kepastian mengenai kapan perbuatan yang didakwakan tersebut terjadi," katanya.
Selain itu, ia menilai uraian mengenai modus operandi dalam dakwaan juga belum menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara yang didalilkan.
"JPU menyebut terdakwa menerima penyisihan sebesar 15 persen dari nilai bantuan. Namun kami tidak menemukan uraian yang menjelaskan secara jelas dasar perhitungan maupun transaksi yang menjadi dasar tuduhan tersebut," ujarnya.
Rudi juga mempertanyakan kaitan antara kerugian negara sebesar Rp516 juta sebagaimana hasil perhitungan yang digunakan JPU dengan perbuatan yang didakwakan kepada kliennya.
"Kapan kerugian negara itu terjadi, siapa yang menyebabkan, dan apa hubungan langsungnya dengan terdakwa masih belum diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan," katanya.
Selain itu, ia menilai JPU belum membedakan secara tepat kewenangan pihak perbankan dengan kewenangan Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir dalam mekanisme penyaluran bantuan.
Menurut dia, apabila terdakwa memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program tersebut, maka produk hukum yang diterbitkan seharusnya berupa perintah, bukan sekadar surat permohonan.
Rudi juga mempertanyakan dasar JPU mengaitkan pemindahbukuan dana bantuan dengan tindak pidana korupsi.
"Pada saat dana bantuan dipindahbukukan oleh pihak bank berdasarkan permohonan terdakwa, saat itu belum ada kerugian negara yang ditetapkan. Karena itu kami mempertanyakan kapan sebenarnya tindak pidana tersebut terjadi dan kapan kerugian negara itu timbul. Hal tersebut menurut kami belum diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan," ujarnya.
Menurut dia, pemindahbukuan dana bantuan merupakan mekanisme transaksi perbankan yang harus dibuktikan keterkaitannya dengan unsur kerugian negara maupun keuntungan pribadi sebagaimana yang disyaratkan dalam tindak pidana korupsi.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Dwi Ngai Sinaga, menilai perkara tersebut tidak menunjukkan adanya unsur niat jahat (mens rea) dari kliennya.
"Klien kami bukan KPA, bukan PA, dan bukan PPK. Lalu di mana letak niat jahatnya?" kata Dwi.
Ia juga mengkritisi perhitungan kerugian negara yang menurutnya seharusnya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Dwi, perlawanan yang akan diajukan tidak hanya menyangkut aspek formil, tetapi juga materiil, termasuk konstruksi peristiwa pidana, penentuan kerugian negara, serta pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
"Kami meyakini masih terdapat banyak fakta dan aspek hukum yang belum diuraikan secara utuh dalam surat dakwaan. Seluruh keberatan itu akan kami sampaikan secara resmi dalam nota perlawanan pada persidangan berikutnya," katanya.
Benri Pakpahan menambahkan pihaknya akan meminta majelis hakim menilai kembali keabsahan surat dakwaan yang disusun JPU Kejari Samosir.
"Kami akan mengajukan perlawanan karena menilai dakwaan JPU cacat hukum. Dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Karena itu, seluruh keberatan kami akan kami sampaikan dalam persidangan berikutnya," kata Benri.
Sebelumnya, JPU Kejari Samosir Modana Hutajulu mendakwa Fitri Agust Karokaro turut serta bersama Jonni Ronal Simanjuntak selaku pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial korban banjir bandang tahun 2024 di Kabupaten Samosir.
Perkara tersebut berkaitan dengan penyaluran bantuan senilai Rp1,5 miliar yang diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga terdampak banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
Dalam surat dakwaan, JPU menyebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta.
Setelah mendengarkan dakwaan, Hakim Ketua Hendra Hutabarat menunda persidangan dan dilanjutkan dengan agenda penyampaian perlawanan dari pihak terdakwa melalui tim penasehat hukumnya pada pekan depan.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (2/7), dengan agenda perlawanan atas dakwaan penuntut umum," kata Hendra. (Reza)

Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Apresiasi Peran Pelaut pada Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026

putra — Thu, 25 Jun 2026 20:43:00 +0700+0700

MATATELINGA,Belawan: Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, menghadiri rangkaian peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 yang diselenggarakan di Pelabuhan Belawan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembunyian suling kapal di atas MT. Gui Heng An Hang, kemudian dilanjutkan dengan peresmian layanan shuttle service bagi pelaut di Pelabuhan Belawan sebagai fasilitas untuk mendukung mobilitas awak kapal selama berada di kawasan pelabuhan.
Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, mengatakan bahwa Hari Pelaut Sedunia menjadi pengingat akan pentingnya peran pelaut dalam mendukung transportasi laut.
"Kami menyambut baik penyelenggaraan Hari Pelaut Sedunia sebagai bentuk penghargaan kepada para pelaut yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran logistik," ujar Yusrizal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur KSOP Utama Belawan, perusahaan pelayaran, serta para pemangku kepentingan sektor maritim di wilayah Belawan. (Reza)

[adsense]

Monitoring IVA Test di Nias Barat, Kahiyang Ayu Dorong Perempuan Rutin Periksa Kesehatan

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Nias Barat : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Ajakan tersebut disampaikannya saat memimpin Monitoring Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Selasa (23/6/2026).

[adsense]

"Kanker serviks merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan perempuan. Namun, hal ini sebenarnya bisa dicegah dan ditangani dengan baik jika ditemukan sejak dini," ujar Kahiyang Ayu.

Menurut Kahiyang, kegiatan monitoring tersebut merupakan langkah nyata untuk mendeteksi dini kanker leher rahim sekaligus memperkuat pembinaan kader PKK mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui peninjauan langsung, TP PKK Sumut ingin memastikan cakupan pelayanan berjalan optimal, sosialisasi tepat sasaran, serta fasilitas kesehatan setempat siap melayani pemeriksaan bagi Wanita Usia Subur (WUS).

[adsense]

Baca Juga:

Kahiyang Ayu Apresiasi Program AKU HATINYA PKK di Tebingtinggi

Pada kesempatan itu, Kahiyang Ayu juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Lahomi yang dinilai berhasil mengedukasi masyarakat hingga mendorong partisipasi WUS dalam pemeriksaan IVA Test. Cakupan pemeriksaan di wilayah tersebut kini telah mencapai 58 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat kader PKK cepat berpuas diri. Upaya sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat.

[adsense]

"Diharapkan para kader PKK terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar para perempuan menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Ketua TP PKK Nias Barat Evita Eliyunus Waruwu, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

[adsense]

Baca Juga:

Rapat Persiapan Monitoring Kelurahan Tertib Administrasi PKK Sumut di Pemko Siantar

[adsense]

Kejati DK Jakarta Tahan 2 Tersangka Terkait Dugaan Korupsi Pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PU

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:15:00 +0700+0700

MATATELINGA - Jakarta : Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap Sdr. SKN (selaku pegawai pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya) dan Sdr. MT (selaku pegawai pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja rutin pada Sekretariat Direktoral Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Periode 2023 sampai 2025.

[adsense]

Kasi Intel Kejati Daerah Khusus Jakarta Dapot Dariarma, SH,MH dalam siaran persnya, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak Kamis, 25 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana dua tersangka tersebut ditahan di Rutan Kelas I Cipinang.

Peranan Tersangka Sdr. SKN dan Sdr. MT (selaku pegawai pada Dirjen Cipta Karya) secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar rupiah.

[adsense]

Terhadap sdr. SKN dan Sdr. MT disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK. Dalam Penyidikan perkara ini, Penyidik masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta.

"Saat ini, Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," tegasnya.

[adsense]

Perkuat UMKM Berbasis Kearifan Lokal, Kahiyang Ayu Kunjungi Galeri Dekranasda Gunungsitoli

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Gunungsitoli : Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunungsitoli di Pasar Gomo, Kecamatan Gunungsitoli, Selasa (23/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

Dalam kunjungan itu, Kahiyang Ayu didampingi Wakil Ketua Dekranasda Sumut Titiek Sugiharti Surya. Kehadiran mereka juga menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sektor kerajinan dan UMKM lokal yang memiliki potensi besar untuk berkembang di tingkat regional maupun nasional.

Kahiyang Ayu menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kreatif yang berakar pada warisan budaya daerah sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat. "Kita ingin produk-produk kerajinan dan UMKM lokal terus tumbuh, dikenal lebih luas, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan para perajin. Galeri ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan karya, budaya, dan peluang usaha," ujar Kahiyang.

[adsense]

Baca Juga:

Dorong Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba, Pemkab Ssamosir Jalin kerjasama dengan BTN

Pada kesempatan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan hasil karya perajin lokal yang dipamerkan di galeri. Produk yang ditampilkan antara lain kerajinan tangan, tenun, produk olahan khas daerah, hingga berbagai karya kreatif yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Nias.

Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara Dekranasda Provinsi Sumut dan Dekranasda Kota Gunungsitoli semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan perajin, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

[adsense]

Ketua Dekranasda Kota Gunungsitoli Veny Sowa'a Laoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan kerajinan daerah.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM dan perajin untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

[adsense]

Baca Juga:

Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Bupati Simalungun Apresiasi Street Food Jilid 3

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Dekranasda Kota Gunungsitoli Veny Sowa'a Laoli, pengurus Dekranasda Provinsi Sumut, serta perangkat daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

[adsense]

Muhammad Dahnil Ginting Terima Aspirasi Massa Aksi Damai Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkades Bangun Purba di DPRD Deli Serdang

putra — Thu, 25 Jun 2026 19:42:00 +0700+0700

MATATELINGA,Lubuk Pakam: Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi Gerindra, **Muhammad Dahnil Ginting**, menerima aspirasi masyarakat yang menggelar aksi damai terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kecamatan Bangun Purba. Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang dan diikuti oleh sejumlah warga yang menyampaikan tuntutan agar proses Pilkades berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, massa aksi menyampaikan berbagai aspirasi dan keberatan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkades. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan secara objektif dan transparan.

[adsense]

Muhammad Dahnil Ginting yang hadir menemui para peserta aksi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami di DPRD Kabupaten Deli Serdang menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Setiap laporan maupun keberatan yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang agar dapat dilakukan kajian dan penanganan sesuai aturan yang berlaku," ujar Dahnil.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas daerah pasca pelaksanaan Pilkades. Ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati mekanisme hukum dan administrasi yang tersedia dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.
Menurut Dahnil, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan akan berupaya mendorong agar setiap proses demokrasi di tingkat desa berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Ia berharap persoalan yang terjadi dapat segera mendapatkan kejelasan sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sementara itu, perwakilan massa aksi meminta agar laporan dugaan pelanggaran Pilkades di Kecamatan Bangun Purba mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Mereka berharap proses evaluasi dan penanganan dapat dilakukan secara profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Aksi damai tersebut berlangsung dengan tertib di bawah pengamanan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, massa membubarkan diri dengan harapan tuntutan yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Aktivis Desak Aparat Segera Tindak Tegas Pelaku PETI Kotanopan yang Viral di Media Sosial

putra — Thu, 25 Jun 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Panyabungan : Sejumlah aktivis mahasiswa mendesak institusi penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terkait video viral kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kotanopan yang terus menuai kecaman publik. Pasalnya, berbekal bukti visual yang telah tersebar luas, aparat dinilai tidak lagi memiliki alasan untuk menunda proses hukum terhadap pelaku tambang liar yang memamerkan arogansi dengan menyiarkan secara live aktivitas illegal tersebut ke khalayak luas lewat medsos
"Keberadaan bukti digital jelas terpampang nyata, seharusnya menjadi dasar kuat bagi aparat untuk bergerak cepat tanpa penundaan untuk menangkap pelaku PETI yang sangat meresahkan warga tersebut. Kita mendesak Kapolres Madina untuk berani bertindak tegas demi penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Segera lakukan pemeriksaan dan tangkap pelaku PETI yang viral di media sosial tersebut" tegas Ketua Presidium Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup (SIPLAH) Kab Madina Ahmad Rifai Nasution kepada pers seusai memimpin rapat konsolidasi dengan sejumlah organ aktivis mahasiswa di Panyabungan (25/06).

[adsense]

Ahmad Rifai Nasution saat itu bersama Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandy Nasution, Ketua Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup PD GPI (Gerakan Mahasiswa Islam) Dahler Lubis, Sekjen Presidium Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-Sr) Ahmad Rangkuti dan sejumlah aktivis lainnya.
Mereka menegaskan, bukti visual di media sosial sudah sangat terang benderang, aparat penegak hukum pun didesak untuk segera mengakhiri impunitas para penambang liar yang merasa "jumawa" dan tak bisa disentuh hukum. "Kewibawaan hukum telah dipermalukan dan ditelanjangi dengan bukti video viral di medsos. Kita mengecam video live yang mempertontonkan seorang pria diduga anak dari pengusaha PETI inisial Pwg. Dia terihat begitu arogan mengoperasikan alat berat ekskavator untuk mengekploitasi SDA dan menghancurkan alam dengan aktivitas PETI. Apakah wajah para penegak hukum, tidak merasa ditampar telah dilempari kotoran dengan menyaksikan video viral tersebut" tanya mereka.
Disebutkan, penegakan hukum atas maraknya aktivitas pertambangan illegal merupakan salah satu atensi khusus dan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang wajib ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan terukur oleh seluruh jajarannya termasuk Kapolres Madina Bagus Priandy, SIK, M.Si
Saat ini, sorotan publik tertuju pada kinerja Kapolres dan pihak terkait yang terkesan lamban dalam penanganan kasus ini.Mereka pun memperingatkan sikap pasif aparat yang terkesan "tutup mata" atas penindakan hukum PETI akan memperburuk citra institusi penegak hukum (kepolisian) di mata rakyat serta memicu persepsi negatif dan spekulasi liar ditengah publik bahwa ada pihak tertentu yang terkesan kebal hukum dan bisa mengatur hukum dengan kekuatan finansial. "Kita meminta Kapolres Madina untuk lebih serius menangani kasus ini serta membongkar sindikat kejahatan lingkungan dengan meringkus para aktor intelektual dan pemodal PETI ini. Mustahil Kapolres tidak mengetahui para mafia besar toke tambang seperti inisial PL dan MGH di Kota Nopan. Mereka harus segera diringkus sebagai Kado terindah HUT Bayangkara Kapolres kepada masyarakat Madina" ujar mereka.
Para aktivis ini menegaskan bahwa pembiaran atas pembalakan dan pengerukan wilayah secara ilegal ini akan menjadi bom waktu bagi kehancuran alam. "Bila tak ada tindakan tegas, akan memperburuk nama baik institusi kepolisian di mata masyarakat" tegas mereka
Sebelumnya diberitakan, Kasatreskrim Polres Madina AKP Try Boy Alvin Siahaan menegaskan akan segera melakukan penyelidikan. "Iya bang, pendalaman untuk penyelidikan" tulis Kasatreskrim kepada Pers.
Hingga saat ini, publik masih menunggu dan menagih komitmen kepolisian untuk segera melakukan tindakan tegas atas kasus tersebut. Pers juga masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait tentang progress perkembangan kasus tersebut untuk keberimbangan informasi.

Bobby Nasution Dorong Perseroda Dhirga Surya Tingkatkan Kontribusi PAD dan Investasi Daerah

admin — Thu, 25 Jun 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga mendorong Perseroda Dhirga Surya menjadi penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

[adsense]

Harapan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda Dhirga Surya, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (25/6/2026).

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para pimpinan dan anggota DPRD Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

[adsense]

Baca Juga:

Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas

Menurut Bobby Nasution, perubahan bentuk hukum tersebut merupakan langkah penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha milik daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik dan memberikan apresiasi atas seluruh saran, masukan, koreksi, serta penyempurnaan selama proses pembahasan. Ini bukan hanya untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja usaha," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Dengan status baru sebagai Perseroda, Bobby Nasution berharap Dhirga Surya memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan potensi bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, Perseroda Dhirga Surya juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD.

Menurutnya, transformasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

Tutup MTQ ke-40 Sumut, Bobby Nasution Tekankan Implementasi Nilai Alquran dalam Kehidupan

"Kami berharap setelah penetapan Ranperda menjadi Perda nantinya, Perseroda Dhirga Surya dapat segera menyesuaikan kelembagaan, manajemen, serta menyusun strategi bisnis yang mampu menjawab tantangan dan peluang usaha di masa mendatang," jelas Bobby Nasution.

Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga mengapresiasi sinergi dan kemitraan yang terjalin baik antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut dalam menjalankan fungsi serta peran masing-masing. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian, masukan, dan saran dari pimpinan maupun anggota DPRD Sumut selama proses pembahasan Ranperda tersebut.

[adsense]

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda tersebut telah berlangsung sejak tahun 2024. Seluruh fraksi DPRD Sumut, kata dia, telah menyatakan persetujuan terhadap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda Dhirga Surya.

"Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan, perubahan ini telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis serta selaras dengan ketentuan yang ada. Dan diharapkan menjadi momentum transformasi," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Siap Tindaklanjuti Hasil Reses DPRD, Usulan Masyarakat Diprioritaskan Berdasarkan Urgensi

Ketum PWI Pusat akan Hadiri FG PWI Sumut, Farianda Ingatkan Panitia Maksimalkan Pelayanan

putra — Thu, 25 Jun 2026 17:35:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SE pimpin rapat pemantapan Family Gathering (FG) 2026 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut yang akan dilaksanakan Sabtu, 4 Juli 2026 di Jona Garden, Kabupaten Langkat.
Farianda berpesan kepada panitia agar memberikan pelayanan semaksimal guna mensukses acara, meriah dan penuh keakraban.
Rapat yang dipimpin Farianda didampingi Sekretaria PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Ketua Panitia Amrizal, Sekretaris Panitia Fakhrur Rozi dan sejumlah panitia di kantor PWI Sumut Jl Adinegoro Kota Medan, Sumut, Kamis (25/6/2026).

[adsense]

"Saya ingatkan, dalam acara kali ini jangan sampai ada peserta yang kecewa. Cukup lah pada acara kekurangan sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan. Kita memperkuat silaturahmi maka jaga kekompakan," pesan Farianda.
Maka itu sambung Farianda, semua Panitia FG dan pengurus PWI Sumut harus ikut berpartisipasi memeriahkan acara. "Seluruh peserta kita akomodir dan kita layani dengan baik," imbuhnya.
Selanjutnya tambah Farianda, dalam acara FG nanti akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir beserta istri. "Saya sudah dikonfirmasi, beliau (Red-Akhmad Munir) akan hadir dalam FG nanti," ujar Farianda.
Ditambahkan Farianda yang juga pemilik Medan Pos itu, acara FG dirangkai dengan pengukuhan anggota baru PWI Sumut.
Sementara itu, Ketua Panitia FG Amrizal SH dalam rapat menyampaikan, hingga saat ini peserta acara FG yang telah mendaftar berjumlah sekitar 957 orang dan diperkirakan lebih 1000 peserta. Dengan rincian 350 orang untuk naik bus dan sisanya naik kendaraan pribadi peserta
Sedangkan bagi yang ikut FG diberi kesempatan batas akhir pendaftaran hingga Selasa (30/6/2026). "Yang naik bus sudah tutup dan yang naik kendaraan pribadi batasnya Selasa mendatang," terang Amrizal.
Ditambahkan Amrizal, dalam acara FG nanti disediakan acara lucky draw dengan sejumlah hadiah menarik. "Kita targetkan sepeda motor, sepeda gunung, dan TV akan menjadi lucky draw nantinya, " harap Amrizal.
Selain itu tambah Amrizal, sejumlah hadiah menarik seperti Kulkas, dan peralatan elektronik lainnya juga akan teraedia. "Saat ini sejumlah hadiah lucky draw sudah parkir di kantor PWI," ungkapnya.(*)

Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas

admin — Thu, 25 Jun 2026 17:15:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian WTP ke-12 secara berturut-turut tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

[adsense]

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Bentuk Satgas Judi Online, Awasi ASN hingga Pegawai BUMD

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit LKPD Sumut Tahun 2025 dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Menurutnya, raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby.

[adsense]

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam tata kelola keuangan daerah. Karena itu, selain melakukan pembenahan internal, Pemprov Sumut juga mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPK RI serta pengawasan yang efektif, objektif, dan konstruktif dari DPRD Sumut.

"Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat azas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi 'budaya' Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan

Bobby juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Komitmen tersebut dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui kolaborasi Sumut Berkah guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumut mempertahankan opini WTP. Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

[adsense]

Nelson juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemprov Sumut, antara lain terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta beberapa catatan lainnya.

"Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dan kami apresiasi capaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi (BPK RI) sebesar 78,9%. Untuk itu kami memerlukan komitmen dan capaian bersama agar bisa sesuai target secara nasional (80%). Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Sumut Terima Audiensi Walikota Padangsidimpuan, Perkuat Sinergi Pembangunan dan Infrastruktur Daerah

Maling Sepeda Apes, Uang Hasil Kejahatan Hilang

putra — Thu, 25 Jun 2026 17:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Ariman Siregar (34), bisa dibilang bernasib apes. Uang kejahatan dari aksi pencurian yang dilakukannya tak sempat dinikmati sepenuhnya karena hilang.
Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M Butarbutar menjelaskan, tersangka yang merupakan warga Kecamatan Medan Timur itu telah mencuri sepeda gunung milik M Yudi Mulyanto (63).

[adsense]

"Pencurian itu dilakukan tersangka saat korban memarkirkan sepeda tersebut di Jalan Muara Sipongi, Gaharu, Medan Timur, Senin (15/6/2026) lalu," jelas Kompol Agus M Butarbutar, Kamis (25/6/2026).
Aksi tersangka terekam CCTV, dan polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Sutomo, Medan Timur pada Senin (22/6/2026).
Tersangka mengaku sepeda curian itu dijualnya Rp 459 ribu. Uang itu baru digunakan tersangka Rp 50 ribu untuk membeli sabu.
"Pengakuan tersangka sebagian besar uang hasil penjualan sepeda itu hilang," sebutnya.
Hingga kemarin, polisi masih memburu penadah sepeda curian tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Pemko Medan Ajak Mahasiswa Jadi Garda Edukasi Lingkungan dan Antinarkoba

Khitan Massal Dan Penyaluran ZIS Baznas Kabupaten Asahan Dihadiri Wabup

putra — Thu, 25 Jun 2026 16:48:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan. : Khitan massa dan Penyaluran Zakat,Infak dan Sedekah triwulan II tahun 2026 Baznas Kabupaten Asahan, dihadiri wakil bupati , pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan digedung Tahfidz Qur'an Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran, Kamis (25/06/2026).
Wakil bupati Asahan Rianto dalam keterangannya mengatakan keluarga besar BAZNAS Kabupaten Asahan yang telah melaksanakan kegiatan khitan massal sebagai bentuk nyata kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.Rianto juga menyampaikan bahwa pelaksanaan khitan massal yang bertepatan dengan momentum 10 Muharram merupakan momen yang istimewa dan penuh makna bagi umat Islam.

[adsense]

Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Asahan atas dedikasi dan pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat, dan ini merupakan langkah positif dalam membantu masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Lebih lanjut wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan, dan wakil bupati jugamenyampaikan selamat kepada seluruh peserta khitan massal serta mendoakan agar anak-anak yang mengikuti khitan segera pulih, sehat, dan tetap ceria.
H.Ansari Margolang ketua Baznas kabupaten Asahan juga mengatakan kegiatan khitan massal tersebut dirangkai dengan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Triwulan II tahun 2026, dan berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Asahan.
Keberhasilan berbagai program Baznas Kabupaten Asahan tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pengelolaan, penghimpunan, dan pendistribusian zakat, Baznas Kabupaten Asahan melaksanakan program kesehatan berupa khitan massal yang diikuti oleh 120 anak, terdiri dari 100 peserta dari Kabupaten Asahan dan 20 peserta dari Baznas Provinsi Sumatera Utara, selain dilaksanakan khitan massal dan Penyaluran Zakat,Infak dan Sedekah juga dilaksanakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis , tukasnya

[adsense]

Polres Aceh Selatan Gelar Lomba Senam Kreasi Antar Satker Dan Polsek Jajaran

putra — Thu, 25 Jun 2026 16:16:00 +0700+0700

MATATELINGA,Tapaktuan :- Dalam rangka menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Aceh Selatan menggelar Lomba Senam Kreasi yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Aceh Selatan,Kegiatan tersebut diikuti oleh personel dari Bagian, Satuan, Seksi, dan Polsek jajaran Polres Aceh Selatan dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan. Kamis 25 Juni 2026.
Lomba senam kreasi ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara yang bertujuan untuk meningkatkan kekompakan, solidaritas, serta menjaga kebugaran fisik personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

[adsense]

Baca Juga:

BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp557 Juta pada Proyek Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Aceh Barat Daya

Sebanyak 14 tim peserta tampil menampilkan kreasi dan inovasi gerakan senam yang dipadukan dengan kekompakan tim serta semangat Bhayangkara. Penampilan para peserta mendapat apresiasi dari para tamu undangan dan dewan juri yang hadir.Juara I Gabungan Polsek Tapaktuan, Polsek Pasie Raja, dan Polsek Kluet Utara, Juara II Satlantas Polres Aceh Selatan, Juara III Gabungan Sium, Sipropam, Sidokkes, dan Siwas Polres Aceh Selatan.
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat sportivitas. Selain menjadi ajang kompetisi, lomba ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar personel sehingga tercipta sinergitas yang semakin kuat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.
Kapolres Aceh Selatan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menunjukkan dedikasi serta kreativitas terbaiknya. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, kesehatan jasmani, serta meningkatkan soliditas personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Melalui semangat Hari Bhayangkara ke-80, Polres Aceh Selatan terus berkomitmen untuk memperkuat soliditas internal serta meningkatkan pelayanan yang Presisi kepada masyarakat" ujar kapolres Aceh Selatan.

[adsense]

Baca Juga:

BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp557 Juta pada Proyek Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Aceh Barat Daya

Ketika Wartawan Kehabisan Kata-Kata: Catatan dari Sebuah Wawancara yang Terhenti oleh Air Mata

putra — Thu, 25 Jun 2026 15:30:00 +0700+0700

matatelinga.com">MATATELINGA, Medan :Ada ribuan wawancara yang telah saya lakukan sepanjang lebih dari tiga dasawarsa menjadi wartawan.
Ada pejabat yang berbicara penuh keyakinan. Ada tokoh masyarakat yang menyampaikan gagasan besar. Ada pula rakyat kecil yang mengungkapkan keluh kesah dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh. Sebagian wawancara berlangsung biasa saja. Sebagian lagi meninggalkan kesan mendalam.
Namun, harus saya akui, tidak banyak wawancara yang membuat saya kehilangan kata-kata.

[adsense]

Peristiwa itu terjadi di Asrama Haji Medan, sesaat setelah berakhirnya rangkaian pemulangan jamaah matatelinga.com/tag/haji/" target="_blank">haji Sumatera Utara tahun ini.
Di hadapan saya duduk seorang Petugas Haji Daerah (PHD) Kloter 17 Sumatera Utara, Masdar Tambusai. Ia baru saja menyelesaikan tugas yang bagi banyak orang mungkin hanya dipandang sebagai bagian dari sebuah pekerjaan. Namun dari sorot matanya terlihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar tugas administratif.
Awalnya wawancara berlangsung seperti biasa.
Saya menanyakan bagaimana pelaksanaan tugas selama di Tanah Suci. Ia menjawab dengan tenang. Tentang jamaah yang dapat beribadah dengan nyaman. Tentang makanan yang tersedia dengan baik. Tentang pelayanan yang berjalan sesuai kebutuhan jamaah. Tentang rasa syukur melihat para tamu Allah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.
Jawaban-jawaban itu penting. Tetapi semuanya masih berada dalam wilayah yang lazim dijangkau oleh bahasa.
Kemudian saya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana.
"Bagaimana pengalaman spiritual yang Bapak rasakan selama melayani jamaah matatelinga.com/tag/haji/" target="_blank">haji?"
Saya tidak menyangka pertanyaan itulah yang mengubah suasana.
Masdar terdiam.
Kalimat yang hendak keluar seolah tertahan di tenggorokan. Suaranya mulai bergetar. Matanya perlahan dipenuhi air. Beberapa detik kemudian ia sesenggukan.
Saya menunggu.
Tetapi yang datang bukan jawaban.
Yang datang adalah air mata.
Di situlah wawancara berhenti.
Secara naluriah saya berkata,
"Silakan saja menangis, Pak. Tidak apa-apa. Luapkan saja isi hati."
Kalimat itu keluar begitu saja.
Namun sesungguhnya pada saat yang sama saya sedang berjuang menyembunyikan sesuatu yang juga sedang terjadi dalam diri saya sendiri.
Sebab entah mengapa, ketika melihatnya berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak sanggup dijelaskan oleh kata-kata, saya justru merasakan getaran yang sama mengalir ke dalam hati saya.
Sebagai wartawan, saya terbiasa menjaga jarak.
Profesi ini mengajarkan untuk mendengar tanpa larut. Mengamati tanpa kehilangan objektivitas. Menulis tanpa membiarkan emosi mengambil alih.
Tetapi hari itu, jarak tersebut perlahan menghilang.
Saya tidak lagi sekadar mendengar jawaban seorang narasumber.
Saya seperti ikut menyaksikan pergulatan batin yang sedang berlangsung di hadapan saya.
Masdar akhirnya berusaha menjelaskan.
"Ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Perasaan itu melampaui kata-kata," ujarnya.
Kalimat itu sederhana.
Namun justru kesederhanaannya yang membuatnya terasa begitu dalam.
Ia bercerita tentang kebahagiaan melayani jamaah. Tentang kepuasan melihat para lansia dapat beribadah dengan tenang. Tentang rasa syukur ketika kebutuhan jamaah terpenuhi dengan baik.
Tetapi ketika berbicara mengenai pengalaman spiritual, ia berulang kali kembali pada satu kesimpulan yang sama: tidak cukup kata-kata untuk menjelaskannya.
Ia mengenang saat melihat Ka'bah.
Ia mengenang saat berziarah ke makam Rasulullah SAW.
Ia mengenang berbagai momen ketika air mata mengalir tanpa bisa dicegah.
Dan anehnya, ketika ia mencoba menceritakan kembali pengalaman itu, air mata yang sama kembali hadir.
Saat itulah saya mulai memahami sesuatu.
(*Kekuatan air mata)*
Mungkin memang ada pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup manusia yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh bahasa.
Kita dapat menuliskan peristiwanya.
Kita dapat mengutip kalimat-kalimatnya.
Kita dapat merekam suara dan gambar.
Tetapi ada bagian terdalam dari pengalaman manusia yang tidak pernah benar-benar dapat dipindahkan ke dalam kata-kata.
Bahasa hanya mampu mendekat.
Tidak pernah benar-benar sampai.
Sebagai wartawan yang telah bekerja selama 36 tahun, saya selalu percaya bahwa setiap peristiwa dapat dituliskan selama kita menemukan sudut pandang yang tepat.
Namun pengalaman mewawancarai Masdar membuat saya menyadari bahwa keyakinan itu memiliki batas.
Ada wilayah tertentu yang hanya bisa dipahami oleh hati.
Wilayah di mana kalimat-kalimat terbaik sekalipun menjadi terasa kurang.
Wilayah di mana air mata justru lebih jujur daripada kata-kata.
Ironisnya, kesadaran itu muncul ketika saya sedang melakukan pekerjaan yang seluruh hidupnya bergantung pada kata-kata.
(*Tidak semua tertuang)*
Dan ketika saya kemudian duduk untuk menulis pengalaman ini, saya kembali merasakan kesulitan yang sama.
Saya menulis.
Lalu menghapus.
Menulis lagi.
Lalu memperbaiki.
Bukan karena saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan.
Tetapi karena saya tahu apa yang saya tulis tidak pernah sepenuhnya mampu mewakili apa yang saya rasakan saat itu.
Mungkin pembaca dapat memahami kisah ini.
Mungkin pula pembaca dapat merasakan sebagian emosi yang hadir dalam wawancara tersebut.
Namun saya tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tertinggal.
Sesuatu yang tidak ikut masuk ke dalam kalimat-kalimat ini.
Sesuatu yang hanya hadir dalam ruang sunyi antara seorang petugas matatelinga.com/tag/haji/" target="_blank">haji yang sedang menahan tangis dan seorang wartawan yang diam-diam sedang menahan air matanya sendiri.
Dan barangkali di situlah pelajaran terbesarnya.
Bahwa tidak semua kebenaran hadir dalam bentuk kata-kata.
Ada yang hadir dalam getaran hati.
Ada yang hadir dalam keheningan.
Ada yang hadir dalam air mata.
Dan pada momen-momen tertentu, justru ketika kata-kata berhenti, hati mulai berbicara.*@*@***@*

[adsense]

Baca Juga:

Lapas Kelas I Medan Laksanakan Uji Laboratorium Makanan dan Air

Oleh Ir Zulfikar Tanjung*
(*penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)*

Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Binjai Gelar Sunatan Masal

putra — Thu, 25 Jun 2026 15:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Binjai :Menjelang hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polres Binjai gandeng Rs. Murni Teguh Medan dan PT. Serdang Hulu, untuk melaksanakan kegiatan *"SUNATAN MASAL"*, di aula Anindya polres Binjai jalan Sultan Hasanudin No.1 Binjai, Kamis (25/6/26),
Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., mengucapkan terima kasih terhadap pihak Rs. Murni Murni Teguh dan PT. Serdang Hulu, dimana kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bentuk komitmen dan wujud kehadiran polri di tengah-tengah masyarakat guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-80, yang mana polri akan berulang tahun nantinya pada tanggal 1 Juli 2026,. Ucap Kapolres Binjai

[adsense]

" Sunat Masal ini merupakan momen untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan sekaligus mendekatkan pelayanan polri sehingga polri dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Dimana polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban namun dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan bagi masyarakat., terang AKBP Mirzal Maulana,
Pihak Rs. Murni Teguh bersama PT. Serdang Hulu, juga memberikan apresiasi terhadap Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, beserta jajarannya yang sudah mengundang pihaknya untuk mengadakan bakti kesehatan dalam bentuk sunatan masal di kota Binjai, ujarnya.

KH. Achmad Fauzan Nasution Lantunkan Doa Penyejuk Penutup MTQ Ke-40 Tingkat Provsu

putra — Thu, 25 Jun 2026 14:33:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, Kabupaten Padang Lawas masih meraih prestasi kendatipun peringkat ke-9, Rabu (24/06-2026) digelar di Halaman Astaka Pancing, Jalan William Iskandar, Pasar V Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Penutupan MTQ secara resmi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Lawas KH. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I bersama istri Ny. Hj. Marnis Achmad Fauzan Nasution dan rombongan lainnya. Sebagai rangkaian acara penutupan, Wakil Bupati Padang Lawas, dipercaya memimpin doa penyejuk disaat penutupan, demikian relis berita disampaikan Diskominfo Padang Lawas.

[adsense]

Kesempatan yang sama, Wakil Bupati Padang Lawas menyampaikan ucapan selamat kepada anak anak kafilah Padang Lawas yang sudah meraih prestasi pada perhelatan MTQ ini, teruslah berlatih dan berjuang untuk meraih prestasi pada perhelatan MTQ Nasional nantinya.
"Untuk anak-anak kami yang belum berhasil, tetap semangat, masih ada kesempatan berikutnya, teruslah belajar dan latihan dengan baik, jadikan kegagalan ini sebagai motivasi untuk meraih prestasi" ucapnya.
Pencapaian prestasi terbaik diraih oleh Taufik Hasibuan yang menjadi Juara I Cabang Khat Naskah Putra dan Ameliatul Khoiriyah Nasution yang meraih Juara I Cabang Tafsir Bahasa Indonesia Putri. Kedua peserta tersebut dipastikan akan mewakili Sumatera Utara pada ajang MTQ Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang.
Selain itu, Padang Lawas juga meraih sejumlah prestasi lainnya, antara lain Juara II Tafsir Bahasa Arab Putra atas nama Mushaf Umair, Juara III Fahmil Qur'an Putri, Juara III Syarhil Qur'an Putra, serta Juara III Khat Naskah Putri.
Tak hanya itu, sejumlah peserta lainnya berhasil meraih prestasi Harapan pada berbagai cabang perlombaan. Hal ini menambahkan Raihan poin Padang Lawas mengantar pada posisi 9 besar.

[adsense]

Baca Juga:

Penutupan MTQ Ke 40 Propinsi Sumut, Khafilah Kabupaten Asahan Raih Juara Umum V Dengan Membawa 24 Piala

4 Rumah di Mandala Terbakar

putra — Thu, 25 Jun 2026 14:10:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Empat unit rumah semi permanen di Jalan Rawa Gang Drom Lingkungan X, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kamis (25/6/2026) siang.
Informasi dihimpun menyebutkan, kebakaran terjadi pada pukul 11.05 WIB. Api muncul dari salah satu rumah, lalu dengan cepat dan membesar.

[adsense]

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan yang mendapatkan laporan langsung menerjunkan sejumlah armada pemadamnya ke lokasi kejadian.
Setelah berjibaku dengan api selama sekitar 55 menit, api dapat dipadamkan pada pukul 12.00 WIB.
Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Anwar Fakhrizal Nasution menyebutkan, akibat kebakaran ini dua rumah mengalami kerusakan hingga sekitar 90 persen.
Sedangkan dua rumah lainnya ikut terimbas dengan persentase kebakaran sekitar 10 persen.
Meski begitu, Anwar memastikan, dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka.
"Penyebab kebakaran dalam penyelidikan," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Sandal Jepit dan Kesuksesan, Potret Kesederhanaan Ujang Kasim yang Menginspirasi

Haposan Silalahi: Dari Balik Lapas, Warga Binaan Disiapkan jadi Pribadi Produktif, Mandiri, dan Siap Berkarya Saat Kembali ke Masyarakat

admin — Thu, 25 Jun 2026 14:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Manado : Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi untuk mengoptimalkan lahan tidur dan meningkatkan produktivitas warga binaan terus dijalankan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulawesi Utara.

[adsense]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, Kamis (25/6/2026) mengatakan program ketahanan pangan dan pembinaan keterampilan telah menjadi bagian penting dari transformasi pemasyarakatan yang saat ini digalakkan secara nasional.

Menurut Haposan, jajaran pemasyarakatan tidak hanya fokus pada pembinaan keamanan, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan warga binaan agar memiliki bekal keterampilan saat kembali ke tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Kalapas Gorontalo Junaidi Rison Optimalkan Lahan Tidur untuk Budidaya Kangkung, Dukung Kemandirian Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

"Instruksi Bapak Dirjen Pemasyarakatan sangat jelas, seluruh jajaran harus berubah menjadi lebih baik, bersih dari narkoba, pungli, dan penyalahgunaan handphone, sekaligus produktif melalui program ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan," ujar Haposan.

Di Lapas Kelas IIB Tondano, program ketahanan pangan telah berjalan melalui pemanfaatan lahan yang luas untuk budidaya kacang tanah dan kacang hijau. Selain itu, tengah disiapkan peternakan ayam petelur dengan kapasitas sekitar 1.000 ekor.

[adsense]

Produksi telur dari peternakan tersebut nantinya diproyeksikan membantu memenuhi kebutuhan bahan makanan warga binaan di berbagai lapas dan rutan di Sulawesi Utara melalui kerja sama dengan penyedia bahan makanan (Bama).

"Telur merupakan sumber protein yang sangat dibutuhkan warga binaan. Karena itu program ayam petelur ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

Kepala Rutan Medan Turun Tangan, Keluhan Warga Binaan Dibongkar!

Program serupa juga berkembang di Lapas Kelas III Amurang. Lahan yang sebelumnya belum termanfaatkan kini diolah menjadi area budidaya cabai, jagung, dan peternakan ayam petelur.

Haposan mengaku mengapresiasi respons cepat jajaran lapas yang langsung menindaklanjuti arahan pemanfaatan lahan produktif.

[adsense]

"Saya melihat langsung perkembangannya. Saat kunjungan pertama masih tahap persiapan, dan pada kunjungan berikutnya sudah mulai ditanami serta dibangun sarana peternakan. Ini menunjukkan komitmen yang baik dari seluruh jajaran," ujarnya.

Tak hanya sektor pertanian dan peternakan, pembinaan keterampilan juga terus dikembangkan. Di Rutan Kotamobagu, warga binaan menghasilkan berbagai produk mebel sederhana seperti set kursi santai yang telah dipasarkan kepada masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Waspada! Hantavirus Mengintai, Lapas Medan Gerak Cepat Edukasi WBP

Hasil penjualan produk tersebut tidak hanya memberikan pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga memberikan premi kepada warga binaan yang terlibat dalam proses produksi.
Prinsipnya warga binaan bukan sekadar bekerja. Mereka harus mendapatkan keterampilan, pengalaman kerja, dan penghargaan atas hasil karya yang dihasilkan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Haposan.

Sementara itu di Manado, warga binaan mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar tempurung kelapa yang diolah menjadi produk dekoratif bernilai ekonomi.

[adsense]

Keberhasilan pembinaan juga terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. Salah satu program unggulannya adalah produksi Batik Lairando, yang telah memiliki hak kekayaan intelektual dan dipasarkan secara luas.

Menurut Haposan, salahseorang mantan warga binaan bahkan berhasil membuka usaha batik secara mandiri setelah bebas berkat keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pidana.

[adsense]

Baca Juga:

Khidmat dan Penuh Kebersamaan, Lapas Kelas IIA Salemba Gelar Salat Idul Adha Bersama Pegawai dan Warga Binaan

"Itulah tujuan utama pembinaan pemasyarakatan. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak kembali dengan tangan kosong, tetapi membawa keterampilan, pengalaman, dan semangat untuk hidup lebih baik," tegasnya.

Haposan menambahkan, paradigma pemasyarakatan saat ini tidak lagi sekadar menjalankan pidana penjara, melainkan membangun manusia agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat sebagai pribadi yang produktif dan mandiri.

[adsense]

"Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya ketika seseorang selesai menjalani hukuman, tetapi ketika ia mampu kembali menjadi warga masyarakat yang baik, bekerja, berkarya, dan tidak mengulangi kesalahannya," pungkas Haposan.

[adsense]

Baca Juga:

Lapas Narkotika Jakarta Mantapkan Pilot Project Pembinaan Entrepreneur bagi Warga Binaan