Dari Tapaktuan ke Jakarta: Padusi Tapa Bawa Aroma Aceh Selatan ke Persit Bisa 2026

putra — Tue, 05 May 2026 11:36:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapak tuanMenjelang pelaksanaan ajang Event Persit Bisa 2026 yang akan diselenggarakan di Expo Balai Kartini, Jakarta pada tanggal 7–9 Mei 2026, berbagai persiapan terus dilakukan oleh UMKM Padusi Tapa binaan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIX Kodim 0107/Aceh Selatan Koorcab Rem 012 PD Iskandar Muda.
UMKM yang digagas oleh Ny. Sinar Hayani ini mendapat kesempatan untuk mewakili Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda dalam ajang tersebut. Kesempatan ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus momentum penting untuk memperkenalkan produk olahan sereh wangi khas Aceh Selatan ke tingkat nasional.

[adsense]

Dalam menghadapi ajang Persit Bisa, berbagai persiapan dilakukan secara maksimal, mulai dari peningkatan kualitas produk, penataan kemasan, hingga kesiapan promosi dan display pameran. Ny. Sinar Hayani bersama tim terus memastikan seluruh produk tampil lebih menarik, modern, dan siap bersaing di tingkat nasional.
Untuk kebutuhan pameran, Padusi Tapa menyiapkan sekitar 600 produk dari berbagai varian unggulan berbahan dasar sereh wangi, di antaranya minyak sereh wangi, lilin aromaterapi, sabun aromaterapi, pembersih lantai berbahan sereh, sabun cuci piring sereh, serta roll-on sereh wangi. Seluruh produk dibuat secara bertahap dengan tetap menjaga kualitas bahan alami dan proses tradisional khas Aceh Selatan.
Dalam proses produksinya, setiap pembuatan minyak sereh wangi menggunakan sekitar 7–8 kilogram sereh yang direbus selama kurang lebih 12 jam untuk menghasilkan minyak berkualitas. Ketelitian dan konsistensi menjadi perhatian utama agar produk yang ditampilkan pada event Persit Bisa benar-benar mencerminkan kualitas UMKM binaan Persit.
Selain mempersiapkan produk, Padusi Tapa juga memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran. Label dan kemasan produk diperbarui agar lebih informatif dan menarik, sementara promosi melalui media sosial terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan pasar.
Bagi Ny. Sinar Hayani, mengikuti ajang Persit Bisa bukan sekadar mengikuti pameran, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar, memperluas relasi, dan memperkenalkan potensi lokal Aceh Selatan kepada masyarakat luas. Dukungan dari keluarga besar Persit, rekan organisasi, dan masyarakat sekitar menjadi penyemangat dalam setiap proses persiapan.
Sebagai istri prajurit dan anggota Persit, ia ingin menunjukkan bahwa perempuan mampu mandiri, kreatif, dan produktif tanpa meninggalkan perannya dalam keluarga. Semangat itulah yang menjadi kekuatan utama Padusi Tapa dalam mempersiapkan diri menuju Persit Bisa 2026.
Melalui ajang ini, Padusi Tapa berharap dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan nilai jual produk lokal, sekaligus menginspirasi perempuan lain untuk terus berkarya melalui usaha berbasis kearifan lokal.
Dari Tapak tuan untuk Indonesia, Padusi Tapa membawa semangat bahwa tradisi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang membanggakan.

Satpol PP-WH Aceh Selatan Limpahkan Dua Tersangka Kasus Khamar ke Kejari, Terancam 60 Kali Cambuk

putra — Tue, 05 May 2026 11:34:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Selatan :Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kabupaten Aceh Selatan melimpahkan dua tersangka beserta barang bukti kasus dugaan pelanggaran qanun khamar atau minuman keras ke Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam (PPD dan SI) Satpol PP-WH Aceh Selatan, Rudi Subrita, S.Ag, bersama penyidik Sufil Quhtni, SH.

[adsense]

Kedua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial RI dan SA, warga Batu Itam dan Lhok Bengkuang Timur. Keduanya diduga terlibat dalam perkara membawa, mengangkut, atau menghadiahkan khamar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Hukum Jinayat.
Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman uqubat cambuk maksimal 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini bermula dari operasi penegakan syariat Islam yang dilakukan Satpol PP-WH Aceh Selatan di kawasan Terminal Tapaktuan pada 4 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penggeledahan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman keras jenis tuak.
Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti serta beberapa pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran khamar tersebut.
Penyidik menyebutkan, satu tersangka utama lainnya berinisial T dijadwalkan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pada pekan depan untuk proses hukum lanjutan.Pelimpahan perkara ini menegaskan komitmen aparat penegak qanun di Aceh Selatan dalam memberantas peredaran minuman keras yang dinilai bertentangan dengan penerapan syariat Islam di wilayah tersebut.

Nunggak SPP, Siswa SMP Pancabudi Dilarang Ikut Ujian

putra — Tue, 05 May 2026 11:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Meďan :Senin (04/05/2026) diselimuti mendung hari ini, nyaris saja menghancurkan masa depan seorang siswa SMP kelas 9/3 di sekolah swasta Pancabudi, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Siswa tersebut hampir saja batal ikut ujian sekolah gara-gara belum melunasi uang sekolah.
Dian sebut saja nama siswa tersebut. Media sengaja menyamarkan namanya agar sang anak tak malu lantaran dilarang ikut ujian karena menunggak uang sekolah. "Kalau tidak dilunasi, teman saya itu harus mengulang tahun depan," kata siswa lain, teman Dian. Dari mulut siswa inilah terbongkar bahwa Dian nyaris batal ikut ujian.

[adsense]

"Dian menunggak uang sekolah sampai jutaan. Dian mengaku tidak bisa membayar uang sekolah karena orang tuanya belum mempunyai uang,"ucap teman Dian.
" Orang tua Dian bilang agar ikut ujian saja dulu, nanti sehabis ujian atau tidak besok lusa baru bisa kasih uang sekolah," jelas teman Dian lagi. Meski sudah menyampaikan alasan belum ada uang ke pihak sekolah, Dian tetap diwajibkan harus menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu agar bisa ikut ujian.
Pihak sekolah disebutkannya keras melarang Dian ikut ujian sebelum tunggakan uang sekolah dilunasi. "Menurut si Dian, yang keras melarang dia ikut ujian adalah wakil kepala sekolah, Ibu Rahmah dan pak Faisal," ucapnya.
Syukurnya Cahyadi, ayah Dian, datang ke sekolah Senin pagi itu juga. Dia bermohon agar anaknya diizinkan ujian dengan syarat tunggakan uang sekolah Dian akan dicicil selama beberapa bulan saja, sesuai kemampuannya.
Pihak sekolah awalnya bersikeras harus dilunasi, namun beruntungnya pihak yayasan memberikan keringanan. Alhasil, Dian diperbolehkan ikut ujian dengan mencicil tunggakan.
"Tapi gara-gara sempat dilarang, Dian nggak bisa ikut ujian sesion mata pelajaran pertama. Dian juga sempat mau nangis tadi karena takut ga bisa ujian, bang. Dia hanya dibolehkan ujian susulan setelah selesai ujian, minggu depan," kata Cahyadi, kepada media.
Sayangnya kepala sekolah SMP Swasta Pancabudi, hingga baqda Zuhur belum berhasil dimintai penjelasan mengenai pengalaman pahit yang dialami Dian, seorang siswanya.
Pelarangan siswa mengikuti ujian akhir karena menunggak uang sekolah (SPP) ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hak pendidikan anak. Meskipun sekolah, terutama swasta, membutuhkan biaya operasional, Dinas Pendidikan umumnya menegaskan bahwa alasan finansial tidak dibenarkan untuk menghalangi hak siswa mengikuti ujian.
Dinas pendidikan setempat hendaknya memberikan teguran kepada pihak sekolah yang melarang siswa ujian dan meminta agar siswa tersebut diizinkan mengikuti ujian susulan. (rel)

Demi Keselamatan Warga, Pertamina EP Rantau Field Sterilkan Bangunan di Area Sumur dan Jalur Pipa

putra — Tue, 05 May 2026 11:23:00 +0700+0700

MATATELINGA, Rantau :Pertamina EP Rantau Field bagian dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 melakukan penertiban bangunan lama dan juga tenda yang baru didirikan pascabanjir pada area Sumur SP 13, Desa Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Penertiban ini dilakukan demi keamanan serta keselamatan masyarakat sekitar wilayah operasi.Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan, tidak sedikit warga yang mendirikan bangunan dan tenda pasca banjir di wilayah operasi sumur SP 13. Bahkan, sejumlah bangunan berada di atas jalur pipa transmisi.

[adsense]

Maka dari itu, Pertamina EP Rantau Field melakukan sosialisasi agar warga secara sukarela membongkar sendiri bangunan dan tenda yang mereka dirikan."Pasca banjir tidak sedikit warga yang mendirikan tenda hingga bangunan di atas lahan yang dekat dengan sumur dan aliran pipa. Padahal kawasan itu bertekanan tinggi, sehingga kami melakukan sosialisasi dan mengedukasi warga agar membongkar sendiri bangunan dan tenda demi keselamatan nyawa," ujarnya melalui siaran pers, Senin (4/5).Dalam proses sosialisasi, Pertamina EP Rantau Field mengedepankan dialog humanis dan persuasif. Sehingga, warga bersedia membuat surat pernyataan tertulis untuk membongkar sendiri bangunan dan tenda mereka.Selain itu, petugas keamanan turut membantu warga mensterilkan area beresiko tinggi. Jadi, proses penertiban berlangsung dengan cepat dan penuh kekeluargaan."Kami mengapresiasi warga yang dengan sukarela membongkar sendiri tenda maupun bangunan demi keamanan bersama," katanya.Ia menekankan bahwa penertiban bangunan dan tenda warga murni demi keselamatan dan keamanan. Sebagai informasi jarak aman sudah diatur dalam Permen ESDM Nomor 32/2021 terkait instalansi pipa penyalur & pipa transmisi gas bumi, terdapat jarak aman yang melarang pendirian bangunan di luar radius jarak aman karena beresiko bahaya sangat tinggi."Keamanan dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kami berkomitmen untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang jarak aman dari jalur pipa," ungkapnya.(

[adsense]

MTQ Medan ke-59 Disorot, Komisi 1 DPRD Medan : Vendor 'Lama' Bermasalah Kok Dipakai Lagi?

putra — Tue, 05 May 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyikapi polemik penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-59 Kota Medan tahun 2026 yang viral di media sosial. Rapat yang berlangsung pada Senin (4/5/2026) ini menghadirkan jajaran OPD terkait dan pihak penyedia jasa (vendor) untuk dimintai klarifikasi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., didampingi Wakil Ketua Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., serta dihadiri anggota Komisi 1 lainnya.

[adsense]

Dalam pemaparannya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan mengungkapkan bahwa dari 29 peserta tender, PT Angsamas Ratu Tama terpilih sebagai pemenang di peringkat kedelapan setelah tujuh perusahaan di atasnya dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis.
Namun, fakta ini memicu kritik tajam dari anggota dewan. Pasalnya, PT Angsamas Ratu Tama merupakan vendor yang sama pada MTQ ke-58 tahun 2025 di Medan Deli yang kinerjanya juga dinilai kurang maksimal.
Kondisi lapangan di lokasi MTQ ke-59 saat ini pun jauh dari kata layak. Dengan anggaran mencapai Rp1,6 miliar, area venue dilaporkan masih berlumpur, becek, dan licin. Bahkan, alat berat terpantau masih beroperasi meratakan tanah di area yang sudah difungsikan sebagai lokasi parkir, sehingga menyulitkan akses pengunjung menuju arena utama.
Ketua Komisi 1, Reza Pahlevi Lubis, menyayangkan terpilihnya kembali vendor yang rekam jejaknya diragukan. Ia menegaskan seharusnya perusahaan yang gagal memberikan layanan maksimal pada tahun sebelumnya masuk dalam daftar hitam (blacklist).
"Kami menekankan kepada Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam atas permasalahan ini sebelum masuk ke ranah hukum. Harus ada punishment atau sanksi bagi vendor yang gagal," tegasnya.
Selain itu, Komisi 1 juga menyoroti masalah administratif di mana anggaran MTQ yang besar seharusnya dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Medan, bukan di tingkat Kecamatan Medan Sunggal.
"Jangan sampai kegiatan sakral keagamaan seperti MTQ ini ternodai dan hanya dijadikan ajang bisnis semata. Kami berharap hal seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang," tambah Reza.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Kota Medan, Camat Medan Sunggal, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur PT Angsamas Ratu Tama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Gencar Komsos, Babinsa Rejai Peltu Jani Sembiring, Tanamkan Nilai Gotong Royong dan Bela Negara

putra — Tue, 05 May 2026 10:19:00 +0700+0700

MATATELINGA,Bakung Serumpun, Lingga : Sebagai bentuk pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di wilayah binaan, Babinsa Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Peltu Jani Sembiring melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama Ketua RT 05 RW 01 Desa Rejai, Bapak Abdul. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kerja sama antara aparat kewilayahan dengan unsur masyarakat guna menciptakan kondisi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif, Senin (04/05/2026)
Komsos berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, membahas berbagai hal terkait kondisi lingkungan, khususnya pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup bersih dan sehat sebagai fondasi utama kesejahteraan.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Peltu Jani Sembiring menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan terawat akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat. Selain itu, kebersihan lingkungan juga berperan strategis dalam mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti genangan air, sampah yang menumpuk, serta sanitasi yang kurang baik.
Babinsa juga menghimbau kepada Ketua RT agar terus mengajak dan mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Menurutnya, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pengurus lingkungan, melainkan kewajiban seluruh warga sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
Melalui kegiatan Komsos ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Babinsa dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan wilayah. Semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta kesadaran bela negara diharapkan semakin tumbuh, sehingga mampu mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

Koperasi Desa Merah Putih Hadir di Desa Temiang, Babinsa Sosialisasikan Dan Ajak Warga Dukung Demi Kemandirian Desa

putra — Tue, 05 May 2026 09:36:00 +0700+0700

MATATELINGA -Temiang Pesisir, Lingga - Dalam upaya memperkuat ketahanan wilayah dan mendorong kesejahteraan masyarakat, Babinsa Desa Temiang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Serma Rocky melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama para tukang bangunan dan pekerja harian di wilayah binaannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial TNI AD untuk menjalin kedekatan serta membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, Senin (04/05/2026)
Kegiatan Komsos tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk di Desa Temiang. Koperasi ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.
Dalam penyampaiannya, Serma Rocky menegaskan bahwa koperasi merupakan wadah strategis yang mampu menjadi solusi berbagai persoalan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, warga dapat memperoleh akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kemudahan permodalan usaha, serta peluang meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Babinsa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pekerja harian, untuk turut berperan aktif dalam mendukung dan memanfaatkan keberadaan koperasi tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam memastikan koperasi dapat berjalan secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, namun juga sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial. Melalui sinergi antara aparat teritorial dan warga, diharapkan akan tumbuh semangat bela negara, nasionalisme, serta kemandirian desa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

[adsense]

Pemantapan dan Pembekalan Petugas Haji, Karu dan Karom Kloter 11

putra — Tue, 05 May 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Agar pelaksanaan ibadah haji di tanah suci berjalan lancar, maka pemantapan dan pembekalan bagi Petugas Haji, Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) penting di pahami, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi berbagai hal-hal yang menganggu proses ibadah haji.
Pembekalan dan pemantapan petugas haji, Karu dan Karom di Kloter 11, berlangsung di Asrama Haji Medan, Minggu (3/5/2026). Pembekalan dan pemantapan bagi para petugas haji yang bertugas membantu para jemaah haji ketika berada di tanah suci.Tujuan pembekalan ini penting dilakukan, agar seluruh jemaah haji memiliki pengertian dan pemahaman tentang situasi di tanah suci.
Prof Dr H. Nispul Khoiri, M.Ag dalam paparannya dihadapan para petugas haji, Karu dan Karom, dikatakan bahwa petugas haji, dan lingkaran yang terlibat dalam proses ibadah ini, memiliki tugas mulia, disamping dia bagian dari tamu Allah (dhuyufurahman), sebab mengurus haji merupakan persoalan kemaslahatan, dalam konteks maqasid syariah, tugas para pelayan haji itu penting dan mulia.
"Kepada para petugas haji, Karu dan Karom, pertama tanamkan rasa syukur kepada Allah karena sudah dipilih sebagai tamu Allah, sebab tidak semua diundang sebagai tamu Allah. walaupun mereka sehat dan berkemampuan cukup, makatugas ini jangan jadikan beban, penguatan keikhlasan sebagai menguatkan pelayan tamu Allah," ujar Prof Nispul.
Konsep fiqh dalam bab Maqasbid Syariah mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia di dunia dan akhirat. Dan para petugas haji ini pada hakikatnya sudah menjalankan tugasnya bagi kemaslahatan dan ini merupakan konsep Ilahiah.
"Prinsip Maqasbid Syariah jika dijalankan secara baik, maka yakinlah apresiasi Tuhan itu akan turun dan itu jaminannya surga, jika tugas itu dijalankan secara konsisten, ikhlas dan Allah juga memberikan ruang kebaikan kepada para petugas haji, maka gunakan momentum haji ini sebagai investasi akhirat,"ujar Guru Besar UIN SU.
Disamping itu ditegaskan mantan Wakil Rektor III UIN SU ini, bahwa kesuksesan Haji Nasional semua bertumpu pada peran Karu Karom dan petugas haji itu didalam melaksanakan tugasnya.
Narasumber lainnya Prof Dr H. Hasrat Samosir,. MA juga mengingatkan, betapa pentingnya menjaga soliditas dan kekompakan dalam Kloter, sehingga terbangun sinergitas yang baik, untuk itu pola komunikasi antara Petugas Haji, Karu dan Karom lebih di kuatkan.
"Soliditas tim di Kloter 11 ini perlu diperkuat, koordinasi dan komunikasi penting, sehingga seluruh rangkaian proses haji selama di tanah suci akan berjalan baik.Amanah bagi Petugas Haji Karu dan Karom merupakan tugas mulia yang di percayakan negara untuk mengurus dan melayani jemaah haji dhuyufurahman, untuk itu jaga baik-baik kepercayaan ini dengan penuh tanggungjawab,"tegas Prof Hasrat.
Wakil Dekan I FKM UIN SU ini terus mengingatkan dan menyampaikan agar seluruh petugas haji di Kloter 11 ini luruskan niat beribadah kepada Allah sekaligus penerima amanat negara untuk membantu dan melayani tamu Allah lainnya.
"Untuk itu pertama dan yang paling utama, luruskan niat berhaji ini sebagai ibadah dan bentuk kepatuhan serta ketaqwaan kepada Allah SWT, berikutnya fokus ibadah, melayani jemaah dan kurangi aktifitas bermain media sosial saat dalam bertugas bertugas,"terang tokoh Organisasi Islam Muhammadiyah Sumatera Utara ini.
Kelompok Terbang (Kloter) 11 di pimpin Fadli Gea, sebagai Ketua Kloter kemudian di bantu petugas haji, Karu dan Karom berjumlah 51 orang, yang terdiri dari Pembimbing Ibadah, Tim Dokter dan Perawat.

[adsense]

Dana BOS SMKN 2 Panyabungan Disorot, FMI Mandailing Natal Temukan Sejumlah Kejanggalan Anggaran

putra — Tue, 05 May 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 2 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, mulai menjadi sorotan publik setelah Forum Mahasiswa Intelektual (FMI) Mandailing Natal mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan dalam realisasi anggaran Tahun 2024 hingga 2025.
Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis data penggunaan Dana BOS yang dihimpun FMI, ditemukan beberapa pos anggaran yang dinilai tidak proporsional, bahkan berpotensi menimbulkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan.

[adsense]

Ketua tim investigasi FMI Mandailing Natal menyebutkan bahwa pihaknya menemukan pola penggunaan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan pendidikan dan kegiatan pembelajaran siswa.
"Dari hasil analisis kami, terdapat beberapa pos anggaran yang nilainya sangat besar, namun tidak sebanding dengan output pendidikan yang terlihat di lapangan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS," ujar perwakilan FMI kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Salah satu temuan yang menjadi perhatian ialah besarnya anggaran pengembangan perpustakaan pada Tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp680 juta dalam dua tahap pencairan. Pada Tahap I tercatat sebesar Rp419.610.000 dan Tahap II sebesar Rp260.418.000.
Selain itu, FMI juga menyoroti tingginya anggaran administrasi sekolah yang dalam beberapa tahap mencapai lebih dari Rp200 juta. Angka tersebut dinilai tidak lazim apabila dibandingkan dengan alokasi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang justru relatif kecil.
Pada Tahun 2025 Tahap II misalnya, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hanya dianggarkan Rp2.360.000, sementara administrasi sekolah mencapai Rp213.053.000.
Tak hanya itu, pembayaran honor yang secara keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah turut menjadi perhatian. FMI meminta pihak sekolah membuka secara rinci daftar penerima honor dan dasar pembayaran yang digunakan.
FMI juga menemukan adanya selisih angka dalam laporan penggunaan Dana BOS Tahun 2025. Pada Tahap I tercatat terdapat kekurangan sebesar Rp1.944.000 dari total dana diterima, sedangkan pada Tahap II justru ditemukan kelebihan penggunaan dengan nominal yang sama.
Menurut FMI, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak sekolah karena berpotensi menimbulkan dugaan ketidaktertiban administrasi maupun kesalahan pembukuan.
"Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut integritas pengelolaan dana publik yang bersumber dari negara untuk kepentingan pendidikan," tegasnya.
Atas temuan tersebut, FMI Mandailing Natal mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Panyabungan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMKN 2 Panyabungan, , belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan konfirmasi yang telah disampaikan Tim Redaksi Media melalui pesan WhatsApp.
Tim redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai ketentuan kode etik jurnalistik.

Video MBG Berulat di Mandailing Natal Viral, Publik Soroti Pengawasan Dapur SPPG Panggorengan

putra — Tue, 05 May 2026 07:20:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya video yang memperlihatkan adanya ulat pada lauk makanan yang diduga berasal dari dapur SPPG Panggorengan, Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan.
Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 28 April 2026 itu langsung memicu reaksi masyarakat karena makanan tersebut disebut disalurkan kepada siswa sekolah. Dalam video yang beredar, tampak lauk makanan diduga telah terkontaminasi ulat sebelum dikonsumsi para pelajar.

[adsense]

Informasi yang dihimpun menyebutkan, temuan serupa diduga ditemukan di beberapa sekolah penerima distribusi makanan dari dapur tersebut. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar kebersihan, pengawasan kualitas pangan, hingga proses distribusi dalam pelaksanaan program MBG di Mandailing Natal.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah kini justru menuai kekhawatiran publik. Masyarakat menilai persoalan keamanan pangan tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat program pemerintah.
"Ini bukan sekadar soal teknis dapur. Ini menyangkut keamanan konsumsi siswa dan tanggung jawab moral penyelenggara program," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan masyarakat juga mengarah pada lemahnya pengawasan terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan sebelum sampai ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah bersama instansi terkait didesak segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG, termasuk mengevaluasi kualitas bahan baku, sanitasi dapur, dan mekanisme kontrol internal.
Selain itu, sejumlah pihak meminta adanya transparansi hasil pemeriksaan agar publik mengetahui penyebab pasti munculnya dugaan makanan tidak layak konsumsi tersebut. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah keresahan masyarakat semakin meluas dan menjaga kepercayaan terhadap program MBG.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur SPPG Panggorengan belum memberikan keterangan resmi terkait video yang beredar. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait.
Kasus ini menjadi alarm penting bahwa program pangan sekolah tidak cukup berjalan secara administratif, tetapi juga harus menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan konsumsi bagi para siswa.

Pelaku Pencurian Kabel Listrik di Kawasan Sei Mangkei Berhasil Diamankan

putra — Tue, 05 May 2026 06:31:00 +0700+0700

MATATELINGA, Simalungun :Kinerja profesional Polsek Bosar Maligas kembali menjadi wujud nyata kehadiran Polri untuk masyarakat. Dengan mengedepankan pelayanan yang berintegritas, humanis, dan presisi, jajaran Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun bergerak cepat menangani tindak pidana pencurian satu gulungan kabel listrik yang terjadi di kawasan industri Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Penanganan yang sigap tersebut memperlihatkan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Saat dikonfirmasi pada Senin, 4 Mei 2026, sekira pukul 19.25 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk perkara pencurian yang berpotensi mengganggu aktivitas usaha dan ketertiban umum.

[adsense]

"Polres Simalungun melalui Polsek Bosar Maligas terus menunjukkan komitmen untuk hadir, bekerja cepat, serta memberikan pelayanan kepolisian yang presisi kepada masyarakat. Penanganan ini adalah bagian dari bentuk nyata Polri untuk masyarakat," ujar AKP Verry Purba.
Perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/V/2026/SPKT/Polsek Bosar Maligas/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 4 Mei 2026. Dalam perkara ini, pelapor diketahui bernama Zulkipli Lubis, SKM, yang bekerja sebagai karyawan kontrak PT ETI (Enviroma Technology International) dengan jabatan HSE Koordinator. Sementara korban dalam peristiwa tersebut adalah PT ETI (Enviroma Technology International). Adapun terlapor yang berhasil diamankan bernama Muhamad Heriandi, laki-laki, 30 tahun.
Kapolsek Bosar Maligas IPTU Soni Silalahi, S.H., menjelaskan bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, sekira pukul 08.20 WIB, di Frasinasi BD 11, pabrik Simedarby Guthrie International, kawasan Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Menurut IPTU Soni Silalahi, kasus ini bermula ketika pelapor sedang berada di proyek pabrik tersebut, kemudian bertemu dengan Arman Purba selaku HSE Manager CSC yang menyampaikan bahwa ada seorang pekerja yang tertangkap oleh petugas keamanan atau satpam saat mengambil kabel milik perusahaan.
"Dari informasi awal yang kami terima, pelaku sudah kedapatan membawa kabel yang diambil dari area operasional BD 11 milik PT CSC. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti kemudian dilaporkan ke Polsek Bosar Maligas guna proses lebih lanjut," ucap IPTU Soni Silalahi.
Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui barang yang diduga dicuri berupa satu gulungan kabel NZXY 0,6/kV 1 x 150 MM2 sepanjang 14 meter. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar Rp2.499.000. Polisi menyebut motif kejahatan dilakukan dengan sengaja, sementara modus operandi pelaku adalah membawa atau mengangkut kabel dari lokasi kerja. Dalam penanganan perkara ini, polisi juga mengumpulkan keterangan dari dua orang saksi, masing-masing Valen Andrino, 21 tahun, dan Alfin Alpakarin, 19 tahun, yang merupakan petugas satpam di lokasi kejadian.
IPTU Soni Silalahi mengungkapkan bahwa langkah-langkah kepolisian yang dilakukan dalam perkara ini meliputi konseling, pembuatan laporan polisi, penerbitan tanda bukti laporan, cek tempat kejadian perkara, dan pelaporan kepada atasan. Menurutnya, penanganan itu menunjukkan bahwa Polsek Bosar Maligas tidak hanya hadir ketika gangguan kamtibmas terjadi, tetapi juga bertindak cepat, tepat, dan profesional dalam setiap tahapan penanganan perkara.
"Polsek Bosar Maligas berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, humanis, dan transparan kepada masyarakat. Setiap laporan yang diterima akan kami tangani secara serius agar situasi kamtibmas tetap terjaga," ungkap IPTU Soni Silalahi.
Keberhasilan penanganan cepat ini semakin menegaskan bahwa Polsek Bosar Maligas terus mengedepankan kinerja profesional dalam menjaga keamanan di wilayah hukumnya. Melalui respons presisi, koordinasi yang baik, dan tindakan sesuai prosedur, Polsek Bosar Maligas hadir sebagai garda terdepan Polri untuk masyarakat dalam menjaga ketertiban, melindungi aset perusahaan, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

DPRD Sumut: Vonis Bandar Lebih Ringan dari Pengecer Itu "Anomali"

putra — Tue, 05 May 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Palas :Kategori Bandar Narkoba dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 10 tahun dan di vonis majelis hakim 5 tahun, denda 100 juta. Turun 50% dari tuntutan. Sementara Penjual/Kurir Bandar Narkoba dituntut 12 tahun di vonis 10 tahun dan denda 800 juta, Lebih berat dari bandar yang notabene berafliasi ini bisa jadi "anomali".
Demikian disampaikan, Muniruddin Ritonga, SHI, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara kepada MATATELINGA, Senin (4/05-2026).

[adsense]

Menurut Munir yang juga aktivis anak ini menjelaskan, logika UU 35/2009 tentang Narkotika menjelaskan, bandar atau aktor intelektual, ancamannya lebih berat dari kurir. Sebagaimana pada Pasal 114 ayat 2, bandar minimal 5 tahun, seumur hidup, atau mati, tegasnya.
Jelas dalam pasal 114 ayat 2, "dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".
Pandangan kita dari pasal ini sudah jelas memberi efek jera. Namun kejadian yang di Pengadilan Negeri Sibuhuan menjadi catatan buat wakil rakyat yang harus menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan, baik itu, Mahkama Agung, Komisi Yudisial, Komisi III DPR -RI paling utama, harapannya.
"Kami sendiri menyadari banyak keluhan warga masyarakat soal ancaman peredaran Narkoba semakin meningkat dan belum bisa diberantas hingga saat, Peredaran Narkoba ini adalah ancaman yang sangat serius untuk Generasi Bangsa Khusus nya Usia Anak..Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan New Generasi Anak bangsa dari hal-hal yang merusak Khususnya Narkoba.Oleh Karena Ini DPRD Sumatera Utara Saat ini Sedang Melakukan Salah Satu Fungsi nya,Yaitu Legislasi,Dimana kami sedang Menggodok dan Mensosialisasikan Ranperda Tentang Narkoba.,Mudah-mudahan tidak terlalu lama Ranperda Tentang Narkoba ini akan menjadi Perda Tentang Narkoba dan akan berlaku di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara.," bebernya.
Tugas wakil rakyat, menyahuti keluh kesah dan keresahan masyarakat juga menerima aspirasi untuk penegakan hukum yang adil."DPRD wajib bersuara kalau rakyat resah, tapi lewat jalur politik dan pengawasan. Bukan hadir untuk langsung menghakimi".
Langkah Kejaksaan yang lakukan banding saya secara Pribadi Menyambut baik dan langkah yang sangat tepat menurut saya. Tentunya semua kalangan diharapkan melakukan tufoksi dengan mengawal proses hukum di Pengadilan Tinggi Negeri Medan. Supaya terdakwa dihukum seberat-beratnya"Perlu diingat asas keadilan terganggu, Masyarakat lihat bandar seperti "kebal", pengecer yang dikorbankan. Hal demikian membuat turunnya kepercayaan ke aparat hukum"Pemberantasan narkoba butuh efek jera. Jangan sampai bandar lebih ringan dari pengecer," kunci utama sebut Munir.

[adsense]

Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Peran LPS di Sumut, Perkuat Kepercayaan Nasabah dan Stabilitas Perbankan

admin — Mon, 04 May 2026 21:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ia berharap kehadiran kantor perwakilan LPS di Medan dapat semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga nasabah merasa aman menyimpan uang di bank.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pengukuhan Kepala Kantor LPS I Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (4/5/2026).

"Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Sumut Tetapkan Juknis SPMB 2026/2027, Prioritaskan Transparansi dan Akses Berkeadilan

Bobby juga menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut tidak dapat dilakukan secara sendiri. Diperlukan kolaborasi antara LPS dengan 33 kabupaten/kota, serta berbagai instansi terkait, dengan pendekatan yang memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama industri keuangan. Ia mengibaratkan likuiditas sebagai darah, sementara kepercayaan adalah jantung yang memompanya.

[adsense]

"LPS hadir lebih dekat dan aktif membangun kepercayaan masyarakat. Secara nasional, 99,9% rekening perbankan atau sekitar 677 juta rekening telah terlindungi oleh LPS. Di Sumut sendiri, cakupannya juga mencapai 99,9% dari total 28,78 juta rekening," papar Farid.

Farid juga memaparkan peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2025, kontribusi ekonomi Sumut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 5,19%, tertinggi di Pulau Sumatera. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.

[adsense]

Baca Juga:

Rp158 Miliar Digelontorkan, Jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang Mulai Diperbaiki Tahun Ini

Kepada Kepala Kantor Perwakilan (KPW) LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Jimmy Ardianto, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, serta menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat.

[adsense]

Lapas Kelas I Medan Perkuat Sinergi P4GN melalui Kunjungan Kerja ke BNNP Sumatera Utara

putra — Mon, 04 May 2026 21:19:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Dalam upaya memperkuat komitmen pemberantasan narkotika di lingkungan pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan sinergitas pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kunjungan kerja yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut diterima langsung oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., bersama jajaran. Turut mendampingi Kepala Lapas Kelas I Medan Fonika Affandi, A.Md.I.P., S.H., M.H., yakni pejabat struktural Lapas Kelas I Medan, antara lain Kepala KPLP, Kepala Bidang Pembinaan, Kepala Bidang Kamtib, Kasi Pelatatib, serta Kasi Keamanan.

[adsense]

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas berbagai langkah strategis guna memperkuat deteksi dini serta pencegahan masuknya narkoba ke dalam lapas. Salah satu fokus utama yakni optimalisasi skrining narkoba dan identifikasi berbagai modus penyelundupan yang berpotensi terjadi di lingkungan pemasyarakatan.
Selain itu, dibahas pula rencana pelaksanaan razia bersama secara berkala sebagai bentuk sinergi operasional antara Lapas Kelas I Medan dan BNNP Sumatera Utara. Upaya penguatan pengawasan juga akan dilakukan melalui pelaksanaan tes urine rutin maupun insidentil terhadap warga binaan dan petugas.
Sebagai bagian dari strategi pembinaan, Lapas Kelas I Medan juga mendorong pembentukan duta anti narkoba dari kalangan warga binaan. Program ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran bahaya narkotika sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Pertemuan tersebut turut membahas pemetaan dan pendataan jaringan narkotika di dalam lapas melalui pertukaran data terbatas, termasuk identifikasi aktor utama serta dukungan informasi kepada BNNP dalam rangka analisis dan penguatan langkah penindakan.
Tidak hanya aspek pengamanan, kerja sama juga diarahkan pada pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan penyalahguna narkotika. BNNP Sumatera Utara menyatakan dukungannya melalui penyediaan tenaga konselor serta kemungkinan pelibatan relawan sebagai bentuk pendampingan teknis.
Kepala Lapas Kelas I Medan menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari penguatan implementasi program Lapas BERSINAR (Bersih dari Narkoba) sekaligus wujud nyata komitmen pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bebas narkoba.
Melalui kegiatan ini, terbangun komitmen bersama antara Lapas Kelas I Medan dan BNNP Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan P4GN secara berkelanjutan. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, serta rehabilitasi bagi warga binaan.
Ke depan, kedua instansi akan menindaklanjuti hasil koordinasi melalui implementasi kegiatan bersama seperti razia terpadu, skrining narkoba, tes urine berkala, hingga penguatan program rehabilitasi.
Lapas Kelas I Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas instansi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba serta mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (Reza)

Terbongkar di RDP DPRD Medan, Pemko Medan Bayar Rp 22 Ribu Sewa Lahan Selama 30 Tahun

putra — Mon, 04 May 2026 20:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Ketua Komis I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom terima keluhan warga Medan Polonia terkait masalah lahan yang dikuasai Pemko Medan selama puluhan tahun tanpa ganti rugi. Reza Pahlevi mengaku prihatin karena Pemko Medan hanya menghargai Rp 22 ribu sewa lahan sejak 1975. Parahnya, Pemko Medan tidak pernah merespon keluhan warga.
Kondisi demikian terungkap saat Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis didampingi anggota Komisi Edi Saputra menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemilik lahan Kirpal Singh yang dihadiri Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemko Medan di ruang Komisi I gedung dewan, (4/5/2026)

[adsense]

Setelah menerima penuturan warga, Edi Saputra mengatakan akan segera menindaklanjuti pengaduan warga. Namun kata Edi Saputra untuk memudahkan penyelesaian masalah, Kirpal Singh diminta untuk melengkapi alas hak dan data data pendukung.
"Silahkan siapkan bahan pendukung dan alas hak kepemilikan. Masalah ini akan kita tindaklanjuti dan kita RDP kan kembali dengan mengundang pihak pihak yang berkompeten," sambung Ketua Komisi 1 Reza Pahlevi Lubis.
Sebelumnya masih dalam RDP, pemilik lahan Jl SD Inpres, lingkungan 6, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan HelvetiaKirpal Singh mengutarakan, pada Tahun 1975 almarhum orang tuanya didatangi pihak Pemko melalui Kepling untuk menyewa/kontrak lahan dijadikan gedung SD Inpres selama 30 tahun.
Setelah ada kesepakan, luas lahan sekitar 2.714 meter dibangun gedung sekolah dengan membayar sewa lahan sebesar Rp 22 ribu. "Namun setelah habis kontrak yakni 30 tahun. Hingga saat ini tidak ada ketidakjelasan dari pihak Pemko Medan," ujar Kirpal Singh.
Dilanjutkan Kirpal, Dianya pun mengaku sudah berpuaya ke Pemko Medan untuk mempertanyakan namun tidak pernah mendapat solusi. "Saya mau Pemko Medan ganti rugi lahan itu. Saya punya kepemilikan alas hak SK Camat," sebutnya.

Unit Reskrim Polsek Lima Puluh Amankan Pemilik Ganja

putra — Mon, 04 May 2026 19:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Batu Bara : Dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Batu Bara, Unit Reskrim Polsek Lima Puluh berhasil mengamankan seorang pria yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja kering, Minggu (03/05/2026) sekira pukul 16.00 WIB.
Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh, Wira Hidayat, berdasarkan laporan informasi masyarakat yang dapat dipercaya.

[adsense]

Adapun lokasi penangkapan berada di pinggir Jalan Lintas Simpang Dolok – Tanjung Tiram, tepatnya di Dusun VI Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.
Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial S (34), warga Dusun Pajak Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 11 bungkus narkotika jenis ganja kering yang disimpan di dalam dompet milik pelaku.
Selain itu, turut diamankan barang bukti lainnya berupa satu unit handphone, satu unit sepeda motor Honda Revo, tas sandang, dua buah dompet, satu bungkus rokok, serta satu buah mancis.
Berdasarkan keterangan awal, pelaku mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya dan rencananya akan diperjualbelikan.
Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek Lima Puluh guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kapolsek Lima Puluh menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk respon cepat Polri atas informasi dari masyarakat. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Kegiatan penindakan ini berjalan dengan aman dan lancar serta menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Warga Antusias Hadiri Acara Sosialisasi Cakades No.Urut 5 di Patumbak Kampung

putra — Mon, 04 May 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, patumbak/" target="_blank">Patumbak :Cakades Desa patumbak/" target="_blank">Patumbak Kampung dengan nomor urut 5 periode tahun (2026-2034) UBUIDAH SH. MSI menggelar sosialisasi, di Gang musolah Desa patumbak/" target="_blank">Patumbak Kampung, Kecamatan patumbak/" target="_blank">Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Minggu, 3-5-2026.
Cakades nomor urut 5 UBUIDAH SH,. MSI dalam acara sosialisasi mengucapkan Terima kasih kepada warga dan tokoh masyarakat yang hadir dan mendukung pencalonan dirinya dengan visi dan misinya, Membangun Desa yang lebih baik dan maju,

[adsense]

Dalam arahan Cakades nomor urut 5 mengatakan tanpa adanya dukungan dari warga atau masyarakat patumbak Kampung dirinya bukanlah siapa siapa. "Saya mengajak warga secara bersama sama untuk membangun dan memajukan desa agar lebih baik untuk ke masa depan," ujar UBUIDAH SH, MH
Menurut pendapat warga Cakades dengan nomor urut 5 sangat diharapkan warga karena punya pengalaman dalam jabatan di Pemerintahan
1, Tahun 1990-1995 Plh kelurahan Polonia2, Tahun 1995-2005 Sekretaris Kelurahan SukaMaju3, Tahun 2006-2017 Lurah di Kelurahan Sudirejo kecamatan Medan Kota4, Tahun 2017-2023 Lurah di Kelurahan Tanjung Selamat5, Tahun 2023-2025 Penata kelola di Pemerintahan Kecamatan Medan Kota
SSA

[adsense]

Kapolsek Gunung Malela Pimpin Langsung Penanganan Odgj Penggali Kuburan, Koordinasi Lintas Instansi Tuntas Dalam Sehari

putra — Mon, 04 May 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Simalungun :Kepedulian dan kecepatan bertindak kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Gunung Malela Polres Simalungun Polda Sumatera Utara. Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan, S.H., M.H. turun langsung memimpin penanganan seorang pria yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meresahkan warga karena kedapatan menggali kuburan almarhum Atin di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim, Jalan Mawar, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pada Senin, 04 Mei 2026, sekira pukul 11.30 WIB.
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Senin, 04 Mei 2026, sekira pukul 16.34 WIB membenarkan dan mengapresiasi langkah cepat yang diambil jajarannya. "Apa yang dilakukan Kapolsek Gunung Malela bersama personilnya hari ini adalah cerminan sempurna dari Polri yang berintegritas sekaligus humanis. Bukan hanya mengamankan situasi, tetapi memastikan orang yang membutuhkan pertolongan mendapat penanganan terbaik," ujar AKP Verry Purba.

[adsense]

Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kejadian ini bermula dari informasi yang diterima personil Polsek dari warga Nagori Pamatang Simalungun pada Senin pagi, 04 Mei 2026, sekira pukul 11.30 WIB. Warga melaporkan adanya seorang laki-laki diduga ODGJ yang tengah menggali kuburan di TPU Muslim Jalan Mawar dan membuat warga sekitar merasa resah dan ketakutan.
"Begitu laporan masuk, saya tidak menunggu. Saya langsung bersama empat personil bergerak menuju lokasi. Kondisi seperti ini memerlukan penanganan cepat agar ketenangan warga segera pulih dan orang tersebut mendapatkan pertolongan yang layak," ucap AKP Hengky B. Siahaan.
Sesampainya di lokasi TPU Muslim Jalan Mawar, petugas menemukan seorang laki-laki dalam kondisi memprihatinkan yang diduga kuat mengalami gangguan jiwa. Pemandangan yang membuat warga sekitar cemas itu segera ditangani dengan pendekatan yang tenang dan penuh kemanusiaan oleh petugas.
Penanganan yang dilakukan personil Polsek Gunung Malela melampaui tugas pengamanan biasa. Petugas tidak hanya mengamankan pria tersebut dari situasi yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, tetapi juga memberikan makan, memandikan, serta memastikan pria itu mendapatkan perawatan kesehatan dari tenaga medis Poskesdes Pamatang Simalungun yang turut dipanggil ke lokasi.
"Dia adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Tugas kami bukan sekadar mengamankan lalu pergi, tetapi memastikan kondisinya baik dan masa depan perawatannya terjamin," ungkap AKP Hengky B. Siahaan.
Langkah koordinasi lintas instansi pun segera dijalankan. AKP Hengky B. Siahaan berkoordinasi dengan Camat Siantar M. Iqbal, S.STP., M.SP., selaku unsur Forkopinca setempat. Sinergi yang terjalin dengan cepat dan solid antara pihak kepolisian dan pemerintah kecamatan menghasilkan solusi konkret, yakni penyerahan pria ODGJ tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Penyerahan diterima langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Bapak Anju Haloho, untuk selanjutnya dibawa ke Yayasan Bina Kasih Bersinar Perdagangan guna mendapatkan perawatan medis dan sosial yang menyeluruh.
Penanganan terpadu ini melibatkan banyak pihak yang bergerak dalam satu kesatuan, di antaranya AIPTU Suyut, AIPTU A. Ginting, AIPDA M. Affan Lubis, dan AIPDA Lambas Simamora dari jajaran Polsek Gunung Malela, Sekretaris Desa Pamatang Simalungun Ibu Jumiati, serta tenaga kesehatan Poskesdes Pamatang Simalungun Ibu Tri Sunjaya Nababan, Amd.Kep.
AKP Verry Purba menegaskan bahwa penanganan seperti ini mencerminkan semangat Polri masa kini. "Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pelindung dan pelayan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Kolaborasi cepat antara Polsek, Kecamatan, Dinas Sosial, dan tenaga kesehatan dalam satu hari adalah bukti bahwa sinergi antarlembaga bisa berjalan indah demi kepentingan masyarakat," pungkas AKP Verry Purba.(mtc)

Merajut Tas, Merajut Masa Depan, Harapan Baru dari Rutan Perempuan Pondok Bambu

admin — Mon, 04 May 2026 17:45:00 +0700+0700

MATATELINGA - Jakarta : Di balik tembok Rutan, banyak orang masih membayangkan warga binaan hanya menjalani hukuman dan petugas sekadar melayani tahanan. Namun kesan itu kini terasa jauh berbeda. Rutan Wanita Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, justru menghadirkan wajah yang sangat humanis. Di tempat ini, pembinaan tidak sekadar menjadi program rutin, tetapi telah menjelma sebagai jembatan harapan bagi warga binaan untuk membangun kembali masa depan mereka.

[adsense]

Salahsatu kegiatan yang mencuri perhatian adalah pelatihan merajut tas. Di ruang sederhana yang dipenuhi warna-warni benang, para warga binaan bekerja dengan fokus dan semangat yang tak kalah dari para perajin profesional. Aktivitas ini bukan hanya mengisi kekosongan waktu, tetapi juga menanamkan ketekunan, menghasilkan karya bernilai jual, serta mempersiapkan keterampilan yang dapat mereka bawa ketika kelak kembali ke tengah masyarakat.

Program ini menjadi semakin berarti karena para warga binaan memperoleh premi atau upah dari setiap karya yang dihasilkan. Bagi mereka yang memiliki anak, sebagian penghasilan itu bahkan disisihkan untuk kebutuhan sang buah hati, sebuah bukti bahwa kasih sayang tetap hidup meski terhalang tembok pemisah.

[adsense]

Baca Juga:

Andi Surya, Sosok Pimpinan Penuh Inovatif Raih Penghargaan Petugas Berinovasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kepala Rutan Wanita Kelas I Pondok Bambu, Nebi Viarleni, A.Md.IP., S.H., M.H., menjelaskan bahwa setiap program pembinaan disusun dengan pendekatan berbasis bakat. "Setiap warga binaan harus melalui asesmen terlebih dahulu. Kami ingin memastikan mereka mengikuti kegiatan yang sesuai minat dan potensi, sehingga manfaatnya benar-benar terasa ketika mereka kembali ke masyarakat," ujar Nebi.

Karena itulah, di Rutan tersedia beragam kegiatan pembinaan, mulai dari merajut tas, pelatihan tata boga, coffee shop untuk belajar menjadi barista, hingga meracik jamu dan kuliner. Warga binaan dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, sehingga banyak potensi terpendam berhasil tergali.

[adsense]

Melalui pendekatan yang humanis ini, Rutan Pondok Bambu ingin membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Di balik gerakan tangan yang merajut tas, ada harapan yang dipintal perlahan—harapan untuk bangkit, berkarya, dan kembali menata hidup dengan penuh percaya diri.

[adsense]

Baca Juga:

Lapas Kelas I Medan Gelar Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Perkuat Komitmen Pelayanan Prima

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Tersangka UU ITE

putra — Mon, 04 May 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut akhirnya menetapkan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra Adjam sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dalam pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Sudah ditetapkan sebagai tersangka (Hamdani Syahputra Adjam) sejak 30 April 2026 lalu," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Kata dia, penetapan tersangka itu setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mengumpulkan bukti serta keterangan saksi.
Namun, penyidik belum melakukan penahanan terhadap tersangka Hamdani Syahputra Adjam.
"Meskipun statusnya sudah tersangka, namun belum dilakukan penahanan," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus melapor ke Polda Sumut pada Agustus 2025 lalu.
Dia melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hamdani Syahputra Adjam karena komentarnya di media sosial Instagram.
Terlapor diduga berkomentar di salah satu media sosial Instagram mengunggah kolase foto pelapor dengan Gubsu.