https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Sat, 19 Sep 2026 11:36:01 +0700+0700 id-ID Cegah Korupsi, Wali Kota Wesly dan Ketua DPRD Timbul Lingga Teken Komitmen Tata Kelola Pemerintah dengan KPK Sat, 19 Sep 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Cegah Korupsi, Wali Kota Wesly dan Ketua DPRD Timbul Lingga Teken Komitmen Tata Kelola Pemerintah dengan KPK]]> MATATELINGA,Pematangsiantar : Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn dan Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH turut menandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut menandatangani, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Mohammad Bobby Afif Nasution SE MM, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH MKn, serta seluruh bupati/wali kota dan Ketua DPRD se-Provinsi Sumut.

[adsense]

Penandatanganan berlangsung di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (17/09/2026).

Gubernur Sumut Bobby Nasution berharap penanganan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif. Mengingat Sumut dan juga daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder.
Penanganan secara komperhensif, perlu dilakukan karena keterhubungan seluruh pemerintah daerah (pemda) dengan stakeholder demi pencegahan dan penanganan korupsi benar-benar terwujud.

[adsense]
Baca Juga:

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif, karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby.

[adsense]
Bobby juga memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut serta 33 kepala daerah di Sumut berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas. Kehadiran KPK di Sumut menjadi salah satu pengingat kepada daerah untuk menjaga integritas dalam membangun daerah.


"Bersama kepala daerah lainnya dan DPRD, kami berkomitmen memperbaiki bersama, mengantisipasi, dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," kata Bobby.

[adsense]
Baca Juga:

Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan, dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan hal yang penting. Dia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat posisi APIP di daerah, sehingga bisa menjadi early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).


"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi nggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," terang Johanis.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menambahkan, posisi APIP sebagai pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemda sangat penting. Penyimpangan yang terjadi bisa dideteksi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum.

[adsense]

[adsense]
"Kalau APIP-nya berkualitas, maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan, barulah ke APH. APIP itu partner pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.


Hadir pada acara ini, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut Timor Tumanggor, pimpinan BPKP, dan LKPP.

[adsense]
Baca Juga:
Dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kepala Bappeda Sofie M Saragih SSTP MSi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sofian Purba SSos, dan Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes. (sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192916/cegah-korupsi-wali-kota-wesly-dan-ketua-dprd-timbul-lingga-teken-komitmen-tata-kelola-pemerintah-dengan-kpk/ Sindikat Curanmor Nodus Tabrak Dibekuk Sat, 19 Sep 2026 10:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Sindikat Curanmor Nodus Tabrak Dibekuk]]> MATATELINGA -Polisi menangkap seorang pria dan wanita yang diduga merupakan anggota komplotan penipuan dan pencurian sepeda motor (curanmor) dengan modus kecelakaan. Pelaku menipu korban dengan meminta bantuan mencari pelaku tabrak lari.

[adsense]


Kedua tersangka berinisial R dan AR ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di sebuah kamar kos di Jalan Abdul Kadir, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 12 September 2026.

[adsense]
Baca Juga:


[adsense]
Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal Iptu Wanter Simanungkalit mengatakan R dan AR diduga beraksi bersama dua rekannya yang kini masih dalam pengejaran polisi.


[adsense]
Baca Juga:
[adsense]

[adsense]
Komplotan tersebut diduga telah melakukan aksi serupa sebanyak empat kali di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal.

"Modusnya, pelaku meminjam sepeda m

[adsense]
Baca Juga:

otor korban dengan alasan ingin melihat mamaknya yang ditabrak. Sepeda motor korban kemudian dititipkan kepada pelaku," kata Wanter.

[adsense]


[adsense]
Baca Juga:
Aksi tersebut bermula saat korban berinisial MA, seorang pelajar, baru pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Korban kemudian dihentikan para pelaku di Jalan Tempua, Medan.


[adsense]

Para pelaku mengaku ibu mereka menjadi korban tabrak lari dan sedang dirawat di rumah sakit. Korban kemudian diminta ikut membantu mencari pelaku yang menabrak ibu mereka.

[adsense]
Baca Juga:


[adsense]
Korban selanjutnya dibawa bersama para pelaku. Di tengah perjalanan, korban diminta meninggalkan sepeda motornya.


[adsense]
Baca Juga:

Pelaku kemudian menurunkan korban dengan alasan hendak menjemput orang tuanya yang disebut menjadi korban kecelakaan.
Korban kemudian menunggu cukup lama.

[adsense]
Karena pelaku tak kunjung kembali, korban akhirnya kembali ke lokasi awal tempat sepeda motornya ditinggalkan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Namun, sesampainya di lokasi, sepeda motor milik korban sudah tidak ada.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap R dan AR. Keduanya selanjutnya dibawa ke Mapolsek Medan Sunggal untuk menjalani pemeriksaan.

[adsense]
Baca Juga:


[adsense]
Selain mencuri sepeda motor, komplotan tersebut diduga menggunakan hasil kejahatannya untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam dan membeli narkoba.


[adsense]
Baca Juga:

Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam komplotan tersebut.

[adsense]
[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192915/sindikat-curanmor-nodus-tabrak-dibekuk/ Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta Sat, 19 Sep 2026 09:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta]]> MATATELINGA, Jakarta:Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi yang tiba dan bersandar di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali beserta jajaran pejabat TNI Angkatan Laut, sekaligus meninjau secara langsung kapal yang dihibahkan Pemerintah Italia kepada Indonesia.

Kunjungan Panglima TNI menjadi momentum untuk melihat secara langsung kemampuan ITS Giuseppe Garibaldi dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI, khususnya Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Kehadiran kapal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat dan memodernisasi kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika serta tantangan keamanan maritim.

Kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi sekaligus mencerminkan komitmen TNI dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerja sama militer Indonesia-Italia, khususnya di bidang maritim. Melalui penguatan kemampuan alutsista dan kerja sama dengan negara sahabat, TNI terus membangun kesiapan dalam mendukung kepentingan pertahanan negara serta menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192914/panglima-tni-kunjungi-its-giuseppe-garibaldi-di-jakarta/ Pemko Medan Perkuat Integritas dan Tata Kelola, Zakiyuddin Minta OPD Segera Selesaikan Pekerjaan yang Belum Tuntas Sat, 19 Sep 2026 08:51:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemko Medan Perkuat Integritas dan Tata Kelola, Zakiyuddin Minta OPD Segera Selesaikan Pekerjaan yang Belum Tuntas]]> MATATELINGA,Medan : Pemko Medan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dengan memperkuat tata kelola pemerintahan serta meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dan memperbaiki berbagai masalah yang masih ada.

[adsense]
"Seluruh dinas agar menindaklanjuti arahan yang disampaikan pihak KPK RI dalam Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, atau jika ada masalah segera perbaiki dan jangan diulangi," tegas Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap usai memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/9/2026).

Rapat tersebut diikuti Pj. Sekda Medan Erfin Fachrurrazi yang juga Inspektur Kota Medan, para asisten, kepala dinas, kepala bagian, serta seluruh camat. Zakiyuddin meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan Sekda dalam memastikan setiap pekerjaan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.

[adsense]
Baca Juga:

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, perbaikan tata kelola tersebut juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Zakiyuddin menegaskan, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi merupakan kewajiban pemerintah dan tidak perlu menunggu adanya arahan dari kementerian maupun lembaga lain.
"

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192913/pemko-medan-perkuat-integritas-dan-tata-kelola-zakiyuddin-minta-opd-segera-selesaikan-pekerjaan-yang-belum-tuntas/ BPBD Simalungun Salurkan Bantuan Bagi Korban Puting Beliung di Nagori Karang Rejo Sat, 19 Sep 2026 07:30:00 +0700+0700 <![CDATA[BPBD Simalungun Salurkan Bantuan Bagi Korban Puting Beliung di Nagori Karang Rejo]]> MATATELINGASimalungun: Pemkab(Pemerintah Kabupaten) Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sosial menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana angin puting beliung di Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kamis (17/9/2026).
Bantuan yang diserahkan berupa seng, paket sembako, dan tali asih sebagai wujud kepedulian daerah terhadap dua keluarga yang rumahnya rusak akibat bencana, yaitu milik Ustad Wajir Candiago dan Supardi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kepala BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, didampingi Kepala Dinas Sosial Osnidar Marpaung, menyampaikan salam sekaligus rasa prihatin dari Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih kepada para korban.
"Bapak Bupati turut merasakan apa yang Bapak dan keluarga alami. Bantuan ini belum sepenuhnya menggantikan kerugian, namun diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menjadi penyemangat untuk kembali bangkit," ujar Budiman mewakili Bupati.

[adsense]

Budiman juga mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. "Segera hubungi pemerintah setempat atau BPBD apabila terjadi kondisi yang membahayakan," pesannya.
Ustad Wajir Candiago mewakili keluarga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas bantuan yang diberikan. "Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga Bapak Bupati senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan memimpin Simalungun," ucapnya.
Sementara itu, Pangulu Nagori Karang Sari Yuda Muspianto didampingi Camat Gunung Maligas Ayu Rukiyah Nasution menyampaikan apresiasi sekaligus menyampaikan aspirasi warga terkait kerusakan jaringan irigasi akibat longsor di Huta I Nagori Karang Sari. Kerusakan tersebut mengancam pasokan air bagi ratusan hektare lahan pertanian warga.
"Kami memohon perhatian Bapak Bupati agar irigasi dapat segera diperbaiki, sehingga kebutuhan air petani kembali terpenuhi," harap Yuda.
Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmen terus hadir di tengah masyarakat, menindaklanjuti setiap kebutuhan warga, baik dalam penanganan pascabencana maupun pemulihan fasilitas umum yang terdampak.(sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192912/bpbd-simalungun-salurkan-bantuan-bagi-korban-puting-beliung-di-nagori-karang-rejo/ 760 Atlet Ikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan Sat, 19 Sep 2026 07:00:00 +0700+0700 <![CDATA[760 Atlet Ikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan]]> MATATELINGA,Medan : Sebanyak 760 atlet pelajar dari seluruh kecamatan di Kota Medan mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan I Tahun 2026. Kejuaraan yang pertama kali digelar ini dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Jumat (18/9/2026) di Lapangan Balai Desa, Medan Helvetia.

[adsense]

Kejuaraan yang berlangsung selama sepekan ini mempertandingkan kelompok SD dan SMP. Peserta tingkat SD terdiri dari 21 tim kecamatan, sedangkan tingkat SMP diikuti 20 tim kecamatan. Pertandingan digelar di Lapangan Sepak Bola Balai Desa Helvetia dan Lapangan Sepak Bola Gajah Mada Krakatau Medan, sementara babak final direncanakan berlangsung di Stadion Kebun Bunga.

Saat membuka kejuaraan, Rico Waas mengatakan pertandingan ini tidak semata-mata untuk memperebutkan piala. Menurutnya, yang lebih penting adalah memberikan pengalaman bertanding kepada para pelajar sekaligus menjadi ruang untuk mempraktikkan kemampuan yang selama ini mereka latih di sekolah maupun sekolah sepak bola (SSB).

[adsense]
Baca Juga:
"Intinya acara ini bukan mencari pialanya. Tapi bagaimana pengalaman di dalam kejuaraan, bagaimana sportivitas dilatih, adil, dan bagaimana skill yang selama ini sudah dilatih bisa dijalankan dan dipraktikkan secara langsung," kata Wali Kota.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Bola/192910/760-atlet-ikuti-kejuaraan-sepak-bola-pelajar-antarkecamatan-piala-wali-kota-medan/ Razia Gabungan Skala Besar di Rutan I Medan Libatkan TNI dan Brimob Bersenjata Lengkap, Ini Hasilnya Sat, 19 Sep 2026 06:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Razia Gabungan Skala Besar di Rutan I Medan Libatkan TNI dan Brimob Bersenjata Lengkap, Ini Hasilnya]]> MATATELINGA,Medan : Razia gabungan skala besar yang melibatkan Petugas Pemasyarakatan, personel TNI, Brimob bersenjata lengkap hingga BNN, berlangsung di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan, Jumat l (18/9/2026) sore hingga malam.

[adsense]

Langsung dipimpin Kakanwil Pemasyarakatan Sumut Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.Si, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen sekaligus untukmenjawab berbagai isu negatif yang beredar di media sosial.


Pantauan di lapangan, seluruh personel yang terlibat razia menyisir setiap sel dan blok para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Tidak itu saja, seluruh WBP juga diwajibkan menjalani tes urine untuk memastikan Rutan bebas dari segala narkoba.

[adsense]
Baca Juga:

Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya menjelaskan, razia skala besar ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pihaknya untuk memberantas segala bentuk pelanggaran di dalam rutan.


"Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kami untuk memberantas segala bentuk barang terlarang di dalam rutan khususnya narkoba dan peredaran ponsel. Semua yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Menteri Imipas dan Kakanwil Pemasyarakatan," tegas Andi.

[adsense]

Kegiatan ini, katanya, melibatkan 40 orang Brimob dan Gegana Polda Sumut, personel Zipur 20 orang, Koramil 15 orang dan petugas Polsek Medan Helvetia 15 orang.


"Dari penggeledahan seluruh kamar warga binaan, ditemukan 4 ponsel terdiri dari 2 android dan 2 unit Hp kecil. Sedangkan untuk narkoba nihil," terangnya.

[adsense]
Baca Juga:

Dijelaskan Andi juga, dalam razia tersebut, sebanyak 500 WBP menjalani tes urine yang langsung dilakukan 3 personel BNN Sumut. "Namun hasilnya, semua warga binaan kami negatif narkotika," tandasnya.


Di momen itu, Andi Surya juga mengatakan, tidak ada ruang kejahatan sedikitpun yang kami berikan untuk seluruh warga binaan. "Dan ingat, ikuti seluruh aturan dan berusahalah merubah diri selama dalam binaan. Karena tidak ada kompromi bagi kami bagi WBP yang tertangkap melakukan kejahatan, khususnya kejahatan narkoba dan menyelundupkan ponsel," pungkasnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192911/razia-gabungan-skala-besar-di-rutan-i-medan-libatkan-tni-dan-brimob-bersenjata-lengkap-ini-hasilnya/ Kanwil DPJb Sumut Tidak Indahkan Hasil RDP II Dan Tetap Tahan Gaji Pensiunan, Komisi A DPRD Sumut Angkat Bicara Sat, 19 Sep 2026 05:58:00 +0700+0700 <![CDATA[Kanwil DPJb Sumut Tidak Indahkan Hasil RDP II Dan Tetap Tahan Gaji Pensiunan, Komisi A DPRD Sumut Angkat Bicara]]> MATATELINGA, Medan :Kisruh somasi pengosongan rumah dinas Direktorat Jendral Perbendaharaan (DPJb) Wilayah Sumut belum menemukan solusi konkrit. Meskipun sudah melewati mediasi RDP ke -2 di Komisi A DPRD Sumut.

[adsense]

Sebelumnya diketahui bahwa 22 perwakilan pensiunan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pensiunan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (IKAPEDIJAK) Sumut mengadu ke Komisi A DPRD Sumut, Kamis (20/8) perihal somasi pengosongan paksa yang dilaksanakan oleh oknum pegawai dari Kanwil DPJb Sumut yang dianggap cacat hukum.

Hal itu merupakan lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama antara pihak Ikapedijak Sumut dengan pihak Kanwil DPJb Sumut pada tanggal 1 Oktober 2025, dan pertemuan kemarin merupakan RDP II yang sangat disayangkan tidak dihadiri oleh perwakilan DPJb Sumut dengan alasan waktu dan pada kegiatan di kedinasan.

[adsense]
Baca Juga:

Pada RDP II yang dipimpin oleh anggota Komisi A Abdul Rahim Siregar,ST.,MT. dari fraksi PKS bersama sejumlah perwakilan dari Ikapedijak melahirkan 3 point penting yang memang harus dilaksanakan oleh Kanwil DPJb Sumut sebelum masalah pengosongan rumah dinas tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

[adsense]

[adsense]
Adapun butir penting itu antara lain :1. Memproses pengajuan para Pensiunan Keuangan atas perubahan status tipe perumahan2. Melakukan pendekatan kemanusiaan terkait kebijakan atas status dan solusi penghuni perumahan saat ini.3. Untuk Menyerahkan segera Gaji Ibu Rosliana Sinaga ( yang ditahan ) paling lama Bulan September 2026 ini.

Namun dari ketiga butir penting itu diketahui belum ada satu butirpun yang dipindahkan oleh pihak Kanwil DPJb Sumut. Seperti penuturan dari Bea Sinaga (48 tahun) perwakilan dari pensiunan yang bernama Rosliana Sinaga (62 tahun) yang dimana gajinya ditahan oleh Kanwil DPJb dengan alasan belum mengosongkan rumah dinas.

[adsense]
Baca Juga:
"Iya benar demikian ,sampai detik ini ini mertua saya (Rosliana Sinaga.red) belum menerima gaji pensiunannya. Padahal kondisi kesehatan ibu mertua saya sangat memprihatikan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Gaji pensiunan itulah yang diharapkan dapat meringankan beban kami",ujar Bea kepada media lewat pesan WhatsApp (Jumat,18/9/26)

Anggota Komisi A DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar,ST.,MT. dari fraksi PKS saat diminta informasi menegaskan bahwa hasil dari RDP II kemarin telah disampaikan kepada pihak Kanwil DPJb Sumut untuk segera ditindak lanjuti.
"Terkait ini kemarin kita sudah RDP II, intinya Komisi A DPRD Sumut meminta kepada pihak kanwil untuk melaksanakan seluruh point yang menjadi hasil RDP. Khususnya dalam hal gaji pensiun Ibu Rosliana Sinaga yang masih ditahan agar segera dibayarkan paling lama bulan September 2026 ini",kata Abdul Rahim lewat pesan WhatsApp (Jumat,18/9/26).

[adsense]

"Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan arif dan bijaksana, kita akan kembali mengundang Kepala Kanwil, di mana pada RDP kedua tidak hadir",tegasnya lagi.

[adsense]
"Salah satu rekomendasi RDP II Komisi A, kita akan ke Komisi XI, insya Allah rencananya bulan Oktober ini untuk membicarakan masalah ini dan kami sebagai wakil rakyat di DPRD Sumut akan terus memperjuangkan hak - hak keadilan kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya masalah rumah dinas Kanwil DPJb Sumut ini",tutup Abdul Rahim. (Irwansyah)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192908/kanwil-dpjb-sumut-tidak-indahkan-hasil-rdp-ii-dan-tetap-tahan-gaji-pensiunan-komisi-a-dprd-sumut-angkat-bicara/ Tinjau Titik Kebakaran Sumsel, Menko Djamari Minta Polisi Proses 50 Tersangka Karhutla Sat, 19 Sep 2026 05:58:00 +0700+0700 <![CDATA[Tinjau Titik Kebakaran Sumsel, Menko Djamari Minta Polisi Proses 50 Tersangka Karhutla]]> MATATELINGA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui pemusatan personel dan sumber daya pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman serta potensi kebakaran lebih tinggi.
"Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan ada perasaan sepertinya kita sulit mengatasi ini. Tidak. Beliau sangat optimistis bahwa Sumatera Selatan bisa mengubah situasi," ujar Menko Polkam saat meninjau penanganan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (18/9/2026).
Menurut Menko Polkam, penanganan karhutla harus menggunakan pola pikir strategis dan tidak sekadar membagi kekuatan secara merata di seluruh wilayah. Pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga upaya pemadaman dapat memberikan hasil maksimal.
"Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran. Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan," kata Menko Polkam.
Ia meminta para pengambil keputusan menerapkan prinsip pemusatan kekuatan dan penghematan tenaga dengan menentukan wilayah yang harus menjadi prioritas. Seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan juga harus digunakan secara optimal untuk mendukung personel di lapangan.
"Berpikirlah kita untuk mengonsentrasikan pasukan di mana. Kalau dalam prinsip-prinsip pertempuran itu ada penghematan tenaga dan pemusatan tenaga, gunakan prinsip-prinsip yang kita pahami. Ini sedang perang kita," tegasnya.
Menko Polkam juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak dilakukan dengan pola yang bersifat rutin dan konvensional. Para pemimpin di lapangan harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai kendala.
Menurutnya, keberhasilan memadamkan kebakaran dengan cepat juga akan memberikan semangat dan kebanggaan bagi personel yang bekerja di lapangan.
"Tidak ada operasi apa pun yang tidak memiliki kesulitan. Kemampuan kita mengatasi kesulitan itulah yang ditunggu anak buah kita di lapangan. Oleh karena itu, kerahkan semua kemampuan kita, berpikir seperti kita mengolah suatu pertempuran," ujarnya.
Menko Polkam menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh unsur yang telah bekerja menangani karhutla. Namun, ia mengingatkan bahwa apresiasi tersebut harus diikuti dengan upaya yang semakin cepat dan terarah agar kebakaran dapat segera dikendalikan.
Dalam aspek penegakan hukum, Menko Polkam meminta Kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus karhutla. Penanganan hukum juga diminta tidak berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang kali di lokasi yang sama.
"Yang 50 tersangka segera diproses. Jangan berlama-lama. Segera," tegas Menko Polkam.
"Jangan gunakan kata-kata kelalaian terjadi kebakaran ini, apalagi berulang-ulang di tempat itu. Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran," lanjutnya.
Menurut Menko Polkam, apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Selain penanggulangan, Menko Polkam menekankan pentingnya memperkuat pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Pencegahan tidak boleh hanya dilakukan ketika ancaman kebakaran meningkat, tetapi harus menjadi program sepanjang tahun yang didukung perencanaan dan anggaran secara memadai.
"Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil. Selama proses itu berjalan satu tahun, memerlukan anggaran yang memang disiapkan," jelasnya.
Menko Polkam meyakini bahwa perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai akan lebih efisien dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan ketika kebakaran telah meluas. Untuk itu, diperlukan kerja sama lintas sektor serta komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat dukungan terhadap program pencegahan karhutla.
Menko Polkam juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, dunia usaha, dan masyarakat.
"Upaya ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Bersama-sama bangkitkan kesadaran rakyat untuk mengatasi ini," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perkembangan penanganan karhutla di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik, ditandai dengan tren penurunan titik panas. Menurutnya, pengalokasian personel dan sumber daya secara tepat perlu terus dilakukan untuk memadamkan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
"Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar," kata Raja Juli.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, para pejabat tinggi Kemenko Polkam, serta unsur Forkopimda.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192909/tinjau-titik-kebakaran-sumsel-menko-djamari-minta-polisi-proses-50-tersangka-karhutla/ KPK Geledah Rumah Anak Buah Nusron Wahid usai Sita Rp100 Miliar dari Bupati Kebumen Sat, 19 Sep 2026 05:48:00 +0700+0700 <![CDATA[KPK Geledah Rumah Anak Buah Nusron Wahid usai Sita Rp100 Miliar dari Bupati Kebumen]]> MATATELINGA - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lampri seusai menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.
"Petang ini, tim penyidik beranjak melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka LMP (Lampri) yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/9/2026).
Budi mengatakan penggeledahan tersebut masih terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sebelumnya, seperti yang dilansir Antara, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Dikabarkan KPK mengamankan sekitar 20 koper atau kardus berisi uang rupiah dan valuta asing senilai sekitar Rp100 miliar dari kediaman mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif di Cibubur, Senin (14/9/2026).
OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid.
Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192907/kpk-geledah-rumah-anak-buah-nusron-wahid-usai-sita-rp100-miliar-dari-bupati-kebumen/ Gubernur Bobby Nasution Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Target Pembangunan Terukur Fri, 18 Sep 2026 21:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Gubernur Bobby Nasution Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Target Pembangunan Terukur]]> MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Dalam pelantikan tersebut, Bobby menekankan pentingnya target capaian pembangunan yang terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

[adsense]
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung di Aula TRN, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/9/2026). Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rudi Hadian Siregar sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, serta Evan Botung Daulay sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.

"Harapan kami, anda bisa menjalankan amanah, tugas dengan sebaiknya. Karena jabatan itu nantinya harus anda pertanggungjawabkan, terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa," ujar Gubernur didampingi Wakil Gubernur Surya, Pj Sekdaprov Timur Tumanggor serta seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut.

[adsense]
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya target capaian pembangunan di setiap sektor. Pada sektor pariwisata, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tepat agar jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Sumut terus meningkat.

"Saya berharap selesai pelantikan, bagaimana bisa meningkatkan jumlah wisatawan melalui berbagai event. Bukan harus seremonial, yang terpenting berbasis data yang akurat, apa yang harus diintervensi oleh Pemprov Sumut," jelas Gubernur Bobby Nasution.

[adsense]
Bobby juga menekankan perlunya perencanaan yang baik dan penjabaran target capaian dalam periode waktu tertentu. Menurutnya, pengembangan pariwisata juga membutuhkan kolaborasi dengan OPD lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pendukung utama.

"Jumlah wisatawan kita ini sangat rendah, 200 ribu (kunjungan) per tahun. Sedangkan di tempat lain, bahkan provinsi di negara tetangga angkanya bahkan di atas 2 Juta, dan kita hanya 10 persennya. Targetnya juga bukan hanya jumlah kunjungan, tetapi berapa lama wisatawan itu tinggal, dimana semua OPD juga mendukung Disbudparekraf," jelas Gubernur Bobby Nasution.

[adsense]
Baca Juga:
Kepada Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Bobby berpesan agar memperkuat kolaborasi dengan dunia industri, sektor pertanian dan perikanan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dinilai penting, terutama dalam merespons berbagai keluhan masyarakat terkait stabilitas harga bahan pokok.

"Perhatikan indikator makro ekonomi, dan jadilah orang tua bagi BUMD serta jangan mempersulit rencana bisnis," ujar Bobby.

[adsense]
Sementara itu, kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, Bobby menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan. Belanja pemerintah, menurutnya, harus memperhatikan efektivitas, manfaat, dan kebutuhan kerja.

"Untuk kita semua, tolong jauhi korupsi, pungli atau hal yang merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru dengar paparan dari KPK," sebut Gubernur.

[adsense]
Baca Juga:
Senada dengan pesan tersebut, Kepala Disbudparekraf Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan akan menjalankan tugas sesuai instruksi Gubernur Sumut Bobby Nasution. Pihaknya juga akan menyusun rencana pembangunan dan target capaian yang terukur, terutama untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192906/gubernur-bobby-nasution-lantik-tiga-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama-tekankan-target-pembangunan-terukur/ Tidak Ada Urgensi Penandatanganan Komitmen Bersama Antara Kepala Daerah se- Sumut dengan KPK Fri, 18 Sep 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Tidak Ada Urgensi Penandatanganan Komitmen Bersama Antara Kepala Daerah se- Sumut dengan KPK]]> MATATELINGA - Penandatanganan komitmen Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama 33 kepala daerah se-Sumut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, hanyalah kegiatan seremonial biasa yang tidak memiliki pengaruh apapun.

[adsense]
Oleh : Sutrisno Pangaribuan
(Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo)
dan Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa))

Meski Bobby menyatakan akan mendorong pencegahan korupsi di Sumut secara komprehensif dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Pernyataan dan komitmen tersebut hanya hiburan bagi para pendukungnya yang selalu menganggap Bobby hebat.

Terdapat fakta yang tidak dapat dibantah sebelumnya bahwa Kadis PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, anak emas Bobby, Topan Obaja Putra Ginting terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (26/6/2025), dan saat ini menjadi narapidana kasus korupsi.

[adsense]
Baca Juga:
Maka penegasan Bobby yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumut, Kamis (17/9/2026), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan tersebut, jika mengutip istilah Presiden Prabowo Subianto, hanya omon- omon.

Kalau bukan omon- omon, maka kegiatan seremonial penandatanganan komitmen bersama dengan keinginan memperbaiki tata kelola pemerintahan tersebut, seharusnya diawali dengan pertanyaan mendasar: "Siapa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang terpilih pada Pilkada Serentak tahun 2024 tanpa memberi hadiah/janji kepada pemilih?

[adsense]
Apa bentuk hadiah/janji yang diberikan kepada para pemilih? Berapa biaya politik riil yang dihabiskan sejak sosialisasi sebagai bakal calon hingga dilantik sebagai kepala daerah? Jawaban dari sejumlah pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kepala daerah akan/tidak akan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Maka KPK sebaiknya mengurangi atau bahkan menghapus kegiatan seremonial seperti sosialisasi, penandatanganan komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan seperti yang digelar di Medan, Kamis (17/9/2026).
Sebab kegiatan yang melibatkan 33 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) beserta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut tidak bermanfaat dan hanya pemborosan anggaran.

[adsense]
Baca Juga:
Terlalu mahal biaya mobilisasi dan akomodasi para kepala daerah dan ketua DPRD, bersama perangkatnya yang dihadirkan di Medan. Sebab dapat dipastikan tidak akan ada perubahan perilaku tata kelola pemerintahan hanya dengan acara seremonial seperti itu.

Terhadap KPK disarankan agar sebelum melakukan penandatanganan komitmen bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumut, sebaiknya Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK terlebih dahulu menjelaskan mengapa KPK tidak pernah berani memanggil paksa Muryanto Amin, Rektor USU dan Dedy Iskandar Rangkuti, sepupu kandung Bobby, yang selalu mangkir dalam perkara kasus korupsi proyek jalan nasional dan jalan provinsi di Sumut hingga Topan Obaja Putra Ginting secara sah dan meyakinkan divonis bersalah dan kini menjadi terpidana korupsi?

[adsense]
KPK sendiri tidak mampu menerapkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam menangani kasus, lalu apakah KPK dapat (harus) dipercaya menandatangani komitmen bersama tata kelola pemerintahan di Sumut?

Maka KPK tidak perlu lagi datang ke Sumut hanya untuk sosialisasi pencegahan korupsi, dan penandatanganan komitmen bersama tata kelola pemerintahan dan acara seremonial lainnya. KPK hanya perlu datang ke Sumut untuk menuntaskan kasus- kasus korupsi seperti kasus yang menjerat Topan Ginting yang belum selesai, kasus rel kereta api di Sumut, pada DJKA Kementerian Perhubungan yang menyeret sejumlah nama politikus elit partai politik.

[adsense]
Baca Juga:
KPK juga perlu mengumpulkan bukti dan menyelidiki renovasi Stadion Teladan Medan, UMKM Galeri USU yang mangkrak. KPK hanya perlu melakukan hiburan OTT di Sumut, bukan kegiatan seremonial tanpa makna.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Opini/192905/tidak-ada-urgensi-penandatanganan-komitmen-bersama-antara-kepala-daerah-se-sumut-dengan-kpk/ Pasca Kebakaran, Kejari Poso Gelar JMS di Kelas Darurat SMA N 1 Pamona Selatan Fri, 18 Sep 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Pasca Kebakaran, Kejari Poso Gelar JMS di Kelas Darurat SMA N 1 Pamona Selatan]]> MATATELINGA - Poso : Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso menggelar aksi nyata peduli pendidikan dan lingkungan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada Jumat (18/09/2026) pukul 10.00 WITA. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, Yos A. Tarigan, S.H., M.H., M.I.Kom., memimpin langsung kunjungan ke lokasi kelas darurat SMAN 1 Pamona Selatan yang sebelumnya mengalami musibah kebakaran.

[adsense]
Turut mendampingi Kajari dalam kegiatan adaptif ini, Plt. Kasi Intelijen/Kasi Datun Kejari Poso, Reza Torio Kamba, S.H., bersama Jajaran Tim Intelijen Kejari Poso. Kedatangan tim disambut hangat oleh Kepala Sekolah, Raspil Agintowe Lasimu, S.Pd., beserta para guru dan siswa.

Dalam giat ini, Tim JMS Kejari Poso memberikan edukasi literasi digital secara lisan melalui metode interaktif nonton bareng (berbagi layar gawai) bagi siswa. Selain itu, Kejari Poso menyalurkan bantuan berupa 1.200 unit masker dan alat tulis berupa 312 unit pulpen gadget multifungsi yang dapat digunakan sebagai dudukan gawai. Tim juga membagikan Majalah Kejaksaan serta mentransfer Buku Saku Digital yang berisi panduan hukum, bahaya perundungan (bullying), dan pencegahan tindak pidana siber ke gawai guru untuk dijadikan Pusat Literasi.

[adsense]
Baca Juga:
Pelopori Gerakan Tanam Pohon Kadar Air Tinggi

Di hadapan warga sekolah, Kajari Poso Yos Tarigan menyampaikan orasi lingkungan bertajuk "Menanam Pohon Berkadar Air Tinggi dan Memutus Bara: Mengunci Kebakaran Lahan Poso dengan Ketertiban Tunas dan Mulut". Gagasan ilmiah ini dihadirkan sebagai solusi konkret pasca-musibah agar kebakaran fasilitas sekolah tidak terulang lagi.

[adsense]
"Jika dari sekarang kita sudah menanam pohon berkadar air tinggi di sekeliling kita, vegetasi ini akan bertindak seperti spons basah yang mematikan api secara otomatis saat kemarau," ujar Yos Tarigan.
Kajari menginstruksikan dua gerakan disiplin sejak dini:

1. Gerakan Menanam Pohon Kadar Air Tinggi: Mengajak siswa menanam vegetasi penyimpan air seperti Pohon Pisang (terutama Pisang Liar/Abaka), Lidah Buaya Raksasa, dan Nanas Kerang di pekarangan rumah serta membentuk pagar hidup rapat di batas luar SMAN 1 Pamona Selatan.

[adsense]
Baca Juga:
2. Tertib Memutus Bara: Menyediakan kaleng pasir untuk puntung rokok di area sekolah, melatih siswa menegur perokok di dekat lahan kering dengan sopan, serta melakukan edukasi di rumah agar orang tua tidak membersihkan kebun dengan cara dibakar.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pamona Selatan, Raspil Agintowe Lasimu, S.Pd., menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian holistik Kejari Poso yang memberikan bantuan fisik, wawasan digital, sekaligus strategi mitigasi bencana yang sangat penting bagi masa depan sekolah. Kegiatan ditutup dengan pekikan yel-yel penyemangat dan sesi foto bersama.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192904/pasca-kebakaran-kejari-poso-gelar-jms-di-kelas-darurat-sma-n-1-pamona-selatan/ JNE Medan Gelar JLC Member Gathering 2026,Perkuat Kolaborasi dan Pertumbuhan Bisnis Bersama Pelanggan Fri, 18 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[JNE Medan Gelar JLC Member Gathering 2026,Perkuat Kolaborasi dan Pertumbuhan Bisnis Bersama Pelanggan]]> MATATELINGA - Medan : JNE Medan kembali memperkuat hubungan dengan pelanggan loyal melalui JLC Member Gathering 2026 yang mempertemukan 20 Top Member JNE Loyalty Card (JLC) di Grand Fix Resto & Lounge, Medan. JLC Member Gathering 2026 merupakan bentuk apresiasi JNE kepada para member JNE Loyalty Card sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat koneksi, membangun kolaborasi, dan mendorong pertumbuhan bisnis para pelaku usaha.

[adsense]
Mengusung tema "Connect, Collaborate, Grow", kegiatan ini menghadirkan ruang bagi para member untuk mendapatkan wawasan seputar bisnis, digital marketing, inovasi layanan JNE, sekaligus memperluas networking dan berbagi pengalaman antarpelaku usaha.

Setelah hadir di sejumlah kota dalam rangkaian tahun ini, Kota Medan menjadi kota ke-7 penyelenggaraan JLC Member Gathering 2026, sekaligus menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan JNE dengan para member dan komunitas brand owner di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Davis Gunawan, Research & Product Division Head, Dodik Kurniawan, Plt. Customer Loyalty Department, serta Yusran, Kepala Cabang JNE Medan.

[adsense]
Baca Juga:
Yusran menyampaikan bahwa setiap pengiriman yang dipercayakan pelanggan memiliki nilai lebih dari sekadar sebuah paket karena membawa kepercayaan dan harapan customer. "Kegiatan ini bukan hanya sebatas pertemuan, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan masukan dari para member. Kami berharap para Top Member dapat terus mempertahankan kepercayaannya kepada JNE dan tumbuh bersama dengan meningkatkan aktivitas pengirimannya."

Sementara itu, Davis Gunawan mengapresiasi antusiasme para brand owner dan reseller yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hubungan JNE dengan customer loyal tidak hanya sebatas hubungan antara perusahaan dan pelanggan. "Bagi kami, customer loyal bukan hanya pelanggan, tetapi juga teman untuk tumbuh dan berkembang bersama. JNE bukan hanya sekadar mengantarkan paket, tetapi juga ingin menjadi bagian dari perjalanan customer dalam mengantarkan kebahagiaan kepada orang lain."

[adsense]
Salah satu member loyal JNE Medan, Rifai Muda Harahap, S.Hut., founder Garuda Sains Indonesia dan Medan Cetak, yang telah menggunakan layanan JNE sejak sekitar tahun 2020, turut mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Saya merasa sangat diapresiasi karena diberikan kesempatan untuk berbagi inspirasi mengenai perjalanan bisnis GSI. Agenda ini sangat insightful dan memberikan banyak manfaat. Kami bisa bertemu dengan para pengusaha dan memperluas networking. Terima kasih kepada JNE atas program yang sangat bermanfaat ini," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
Kegiatan semakin semarak dengan sesi doorprize dan makan siang bersama. Salah satu member, Dedek Novia, yang bergerak di bidang produk suplemen, turut mengungkapkan kebahagiaannya dapat menjadi bagian dari JLC sekaligus membawa pulang hadiah doorprize.

"Terima kasih banyak untuk JNE, khususnya JLC, karena sudah mengundang saya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari JLC. Semoga JNE semakin sukses dan terus memberikan program-program menarik untuk para member JLC ke depannya."

[adsense]
Melalui konsep Connect, Collaborate, Grow, JNE Medan berkomitmen menjadikan JLC tidak hanya sebagai program loyalitas, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan dan kolaborasi yang berkelanjutan bersama customer, khususnya para brand owner.

JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program loyalitas JNE yang telah diluncurkan sejak 2009. Di Medan, JLC kini memiliki sekitar 35.000 member dengan berbagai program dan manfaat menarik, termasuk penukaran poin dengan gadget, voucher belanja, tiket menonton, hingga perlengkapan rumah tangga.

[adsense]
Baca Juga:
Bagi JNE Medan, hubungan dengan customer tidak berhenti ketika paket berhasil dikirim. Setiap paket membawa cerita, harapan, dan kebahagiaan. Karena itu, menjaga kepercayaan pelanggan menjadi bagian penting dalam perjalanan JNE untuk terus tumbuh dan memberikan pengalaman layanan terbaik.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/192903/jne-medan-gelar-jlc-member-gathering-2026perkuat-kolaborasi-dan-pertumbuhan-bisnis-bersama-pelanggan/ Polsek Medan Kota Tangkap 2 Residivis Curanmor saat Beraksi di Jalan Air Bersih Fri, 18 Sep 2026 19:37:00 +0700+0700 <![CDATA[Polsek Medan Kota Tangkap 2 Residivis Curanmor saat Beraksi di Jalan Air Bersih]]> MATATELINGA, Medan :Dua residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Kota saat beraksi di Jalan Air Bersih Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Rabu (16/9/2026) sekira pukul 20.00 WIB.

[adsense]
Keduanya adalah, Idris Sardi Sihotang (32), warga Tanjung Morawa, Kabuoaten Deli Serdang dan Dian Hafiq Sinambela (25), warga Jalan SM Raja Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota.


"Kedua residivis kasus curanmor itu kita tangkap saat anggota melakukan patroli rutin di TKP," terang Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Jumat (18/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Diungkapkannya, tersangka Idris Sardi Sihotang residivis pada 2022 ditangkap Polsek Medan Kota dalam kasus curanmor dan dihukum 2 tahun. Sedangkan Dian Hafiq Sinambela pada 2022 ditangkap Polsek Medan Timur dan dihukum 1,6 tahun.


Keduanya ditangkap bermula dari korban, Benget Tumanggor (37), warga Dusun I Biru - Biru, Kabupaten Deli Serdang mendatangi Laundry Difa di Jalan Air Bersih menaiki sepeda motor.

[adsense]
Namun, korban tidak mencabut kunci kontak sepeda motornya karena hanya sebentar mengantar pakaian kotor. Kelalaian korban rupanya dimanfaatkan kedua tersangka yang diduga sudah membuntutinya.
Setelah beberapa menit kemudian pelapor terkejut melihat sepeda motornya sudah bergeser dari tempat semula.


"Korban melihat tersangka sedang berusaha menyalakan sepeda motornya, lalu berteriak 'maling'," kata Iptu Poltak Tambunan.
Rupanya teriakan korban terdengar petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah hukumnya.

[adsense]
Baca Juga:

"Anggota di lapangan dibantu warga berhasil menangkap kedua tersangka saat hendak kabur," sebutnya.
Selanjutnya, kedua tersangka bersama barang bukti Honda Vario nomor polisi BK 2391 AGV yang digunakan beraksi dan kunci leter L diamankan ke komando. Keduanya mengaku hendak mencuri motor korban.
"Mereka mengaku hendak mencuri sepeda motor korban karena melihat kuncinya masih menempel," pungkas Iptu Poltak Tambunan.


[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192899/polsek-medan-kota-tangkap-2-residivis-curanmor-saat-beraksi-di-jalan-air-bersih/ Warga Jalan Notes Protes, Akses Gang Sejahtera Ditimbun Pemilik Kos Hingga Tertutup dan Tak Bisa Dilalui Fri, 18 Sep 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Warga Jalan Notes Protes, Akses Gang Sejahtera Ditimbun Pemilik Kos Hingga Tertutup dan Tak Bisa Dilalui]]> MATATELINGA - Medan : Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) warga Jalan Notes, Lingkungan VIII, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, memprotes pembangunan rumah kos di Gang Sejahtera.

[adsense]
Warga menduga bangunan tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, mereka mempersoalkan adanya penimbunan badan jalan di sekitar lokasi bangunan yang dinilai telah mengganggu akses warga dari Jalan Notes menuju Jalan Buku maupun sebaliknya.

Seorang warga berinisial J mengatakan, keberatan warga telah disampaikan kepada pihak terkait. Bahkan, menurutnya, Satpol PP Kota Medan sebelumnya telah melakukan penindakan dan memasang pita pembatas atau segel di lokasi bangunan.

[adsense]
Baca Juga:
Namun, warga kembali melihat aktivitas pembangunan tetap berlangsung. Pita segel yang sebelumnya terpasang juga disebut telah rusak dan hilang.

"Gang Sejahtera sejak dahulu merupakan akses jalan umum yang menghubungkan Jalan Notes dan Jalan Buku dan telah dimanfaatkan masyarakat sebagai akses lingkungan. Kami juga mempertanyakan segel yang dipasang Satpol PP Kota Medan. Mengapa pembangunan tetap berlanjut setelah dilakukan penyegelan?" ujar J, Kamis (17/9/2026).

[adsense]
Menurut J, persoalan tersebut sebenarnya telah dimediasi pada 2024 di Kantor Camat Medan Petisah. Saat itu, warga dan pemilik bangunan membahas status Gang Sejahtera serta aktivitas pembangunan di lokasi.

Dalam mediasi tersebut, warga meminta kepastian mengenai status Gang Sejahtera yang selama ini digunakan sebagai akses umum.

[adsense]
Baca Juga:
Warga lainnya mengatakan, dalam mediasi tersebut pihak Kecamatan Medan Petisah secara lisan meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai status dan persoalan administrasi di lokasi mendapatkan kejelasan.

Namun, warga mengaku masih menemukan aktivitas pembangunan di lokasi.

[adsense]
"Kami mempertanyakan karena saat mediasi sudah ada pembicaraan dan kesepakatan. Tetapi di lapangan pembangunan masih berlanjut," katanya.

Warga juga mempersoalkan penimbunan badan jalan di sekitar bangunan. Menurut mereka, jalan tersebut ditinggikan sekitar 15 sentimeter sehingga kendaraan roda dua milik warga tidak lagi dapat melintas dengan leluasa menuju Jalan Notes.

[adsense]
Baca Juga:
"Akibat peninggian jalan tersebut, kami tidak bisa lagi keluar menuju Jalan Notes menggunakan sepeda motor. Kami ingin kejelasan, sebenarnya bagaimana status Gang Sejahtera ini," ujar warga.

Persoalkan Pengukuran Jalan

[adsense]
Warga juga mempertanyakan tindak lanjut hasil peninjauan dan pengukuran lokasi yang dilakukan instansi terkait. Menurut warga, dalam mediasi di Kantor Camat Medan Petisah, pihak Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) secara lisan menyebut titik nol berada di Jalan Notes, Gang Sejahtera.

Namun, ketika dilakukan peninjauan dan pengukuran ulang di lapangan, warga mengaku titik pengukuran justru dilakukan dari arah Jalan Buku menuju Jalan Notes.

[adsense]
Baca Juga:
"Ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di kantor camat dengan tindak lanjut di lapangan. Kami merasa bingung dan mempertanyakan ada apa sebenarnya," kesal warga.

Warga juga menyebut dalam mediasi di kantor camat, pihak BPN dan Perkimcikataru tidak hadir. Begitu pula saat peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi, warga mengaku tidak melihat kehadiran BPN, Perkimcikataru maupun Satpol PP Kota Medan.

[adsense]
"Kami hanya meminta penegasan dan kepastian mengenai status Gang Sejahtera, apakah memang diperuntukkan sebagai akses jalan umum. Saat ini jalan di lokasi bangunan sudah ditimbun sekitar 15 sentimeter sehingga akses menuju Jalan Notes tertutup," ujarnya.

Warga meminta agar fungsi jalan dikembalikan seperti semula serta meminta kejelasan mengenai status Gang Sejahtera, legalitas pembangunan dan tindakan terhadap bangunan yang sebelumnya telah disegel.

[adsense]
Baca Juga:
Mereka juga meminta pihak Kecamatan Medan Petisah segera memberikan perhatian dan tindak lanjut agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Surati DPRD Medan

[adsense]
Warga mengaku telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kota Medan pada 23 Juli 2026 terkait persoalan Gang Sejahtera.

Dalam surat tersebut, warga menyampaikan aspirasi, pengaduan sekaligus meminta perlindungan hukum dan solusi atas persoalan yang mereka sebut sebagai sengketa fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal mereka.

[adsense]
Baca Juga:
Warga menuding badan jalan telah ditimbun secara sepihak oleh pemilik bangunan bernama Firman Sitinjak. Menurut warga, Firman mengklaim lahan tersebut masih termasuk dalam surat tanah yang dimilikinya.

Warga menilai aktivitas pembangunan tersebut telah berdampak terhadap aktivitas sosial, ekonomi dan mobilitas harian masyarakat yang menggunakan Gang Sejahtera menuju Jalan Notes.

[adsense]
Hingga kini, warga mengaku masih mempertanyakan tindak lanjut surat audiensi yang telah mereka sampaikan kepada DPRD Kota Medan.

Satpol PP Siapkan Langkah Hukum

[adsense]
Baca Juga:
Sementara itu, Kabid Penindakan Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu, mengaku terkejut mendapat informasi bahwa pita segel di lokasi bangunan telah hilang dan diduga dirusak.

Menurut Albena, pemilik bangunan seharusnya tidak melakukan aktivitas pembangunan sebelum persoalan administrasi dan legalitas bangunan diselesaikan sesuai ketentuan.

[adsense]
"Terima kasih informasinya, Bang. Kami terkejut jika segel telah hilang dan dirusak. Apalagi aktivitas pembangunan terus berlanjut. Ini merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Kami akan mengambil langkah tegas dan melaporkan pemilik bangunan kepada pihak yang berwajib," tegas Albena.

Terpisah, Kabid Penindakan Perkimcikataru Kota Medan, Dicky, mengatakan bangunan di Jalan Notes, Gang Sejahtera, telah diberikan SP3 dan berkasnya saat ini telah dilimpahkan kepada Satpol PP Kota Medan.

[adsense]
Baca Juga:
"Sesuai prosedur, kami telah melakukan pemeriksaan di lapangan dan memberikan surat peringatan. Pada 19 Mei 2026, Satpol PP telah melakukan penjadwalan pembongkaran. Kemudian pada 29 Mei 2026 dilakukan penjadwalan kedua untuk penindakan dan pembongkaran terhadap bangunan yang terletak di Jalan Notes, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah," jelas Dicky.


[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192902/warga-jalan-notes-protes-akses-gang-sejahtera-ditimbun-pemilik-kos-hingga-tertutup-dan-tak-bisa-dilalui/ Geger...!!!! 38 Pelajar Keracunan MBG di Galang Fri, 18 Sep 2026 18:40:00 +0700+0700 <![CDATA[Geger...!!!! 38 Pelajar Keracunan MBG di Galang]]> MATATELINGA, Deliserdang :Hingga kini situasi di Puskesmas Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang masih ramai dikunjungi orang tua siswa yang mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis ( MBG). Dari data sementara ada 38 orang pelajar yang kini dalam perawatan di Puskesmas. Jumat 18/9/2026 sore.

[adsense]



Sejumlah pelajar atau murid Sekolah Dasar berasal dari empat sekolah yaitu SDN 101976 Bandar Kuala, sebanyak 7 Orang, SDN 106197 Desa Paku 13 Orang,SDN 101961 Timbang Deli sebanyak 17 Orang danSDN 107827 Titi Besi sebanyak 1 Orang.

[adsense]
Baca Juga:

Korban mengalami sakit perut dan muntah untuk kondisi para korban saat ini masih dirawat di Puskesmas Galang, sementara informasi dihimpun untuk MBG yang dikonsumsi para pelajar itu berasal dari SPPG Yayasan Manunggal Kartika Brigrif 7 Rimba Raya.

Asni Pegawai Kecamatan Galang mengatakan parakorban mengalami sakit perut usai menyantap Makanan Bergizi Gratis ( MBG) yang dibagikan pihak sekolah hingga dilarikan ke Puskesmas.

[adsense]

Para orang tua korban kini tampak panik dan masing masing mendampingi anak -anak mereka dirawat di Puskesmas. Hingga kini belum diketahui, makanan apa dari MBG itu yang mengakibatkan sejumlah siswa sakit perut. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang hingga kini masih melakukan pengusutan dan melakukan pemeriksaan pada siswa yang keracunan serta makanan yang dimakan mereka.

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192897/geger-38-pelajar-keracunan-mbg-di-galang/ Pemprov Sumut Perkuat Ketahanan Keluarga Hadapi Tren Pengasuhan Generasi Z Fri, 18 Sep 2026 17:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemprov Sumut Perkuat Ketahanan Keluarga Hadapi Tren Pengasuhan Generasi Z]]> MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat upaya menghadapi dinamika kependudukan dan tren pengasuhan anak di kalangan generasi Z (Gen Z). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, serta sinkronisasi program pengasuhan nasional melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).

[adsense]
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar bersama tim di ruang kerja Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (18/9/2026).

"Ini salah satu strategi komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menurunkan angka stunting," ucapnya.

[adsense]
Baca Juga:
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti menyampaikan, salah satu tren yang berkembang di kalangan generasi Z adalah keputusan sadar untuk tidak memiliki anak atau childfree.

Menurutnya, fenomena childfree mulai berkembang di kalangan anak muda karena sejumlah faktor, di antaranya persoalan ekonomi, kesiapan mental, serta kemampuan mengatur keseimbangan waktu. "Gerakan ini paling banyak ditemukan di wilayah urban," ucapnya.

[adsense]
Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sumut bersama BKKBN melalui program PUSPAGA dan TAMASYA berupaya merespons dinamika tersebut. Kedua program tersebut menyediakan layanan konseling dan konsultasi gratis bagi keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar menyampaikan, kehadirannya bersama tim bertemu Wagub Sumut untuk menyampaikan sejumlah isu kependudukan dan keluarga yang sedang berkembang.

[adsense]
Baca Juga:
Pertama, ucapnya, pihaknya menyampaikan informasi mengenai telah diberlakukannya penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Langkah tersebut dilakukan menyusul transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian. Saat ini, kantor perwakilan BKKBN di tingkat provinsi tengah berproses mengalami revisi kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

[adsense]
"Kedua, terkait fenomena yang sedang berkembang saat ini yakni gerakan childfree," ujarnya.

Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi memengaruhi angka kelahiran dan dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi penuaan penduduk (aging population). Sebagian anak muda yang menunda atau tidak ingin memiliki anak, menurutnya, dipengaruhi faktor keamanan finansial, tingginya biaya hidup, serta biaya perumahan.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami berupaya menggalakkan edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, mental, dan kesehatan reproduksi agar generasi muda tidak terhalang secara sistemik untuk berkeluarga," pungkasnya.


[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192901/pemprov-sumut-perkuat-ketahanan-keluarga-hadapi-tren-pengasuhan-generasi-z/ Polres Pelabuhan Belawan Gerebek Sarang Narkoba di Medan Labuhan Fri, 18 Sep 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polres Pelabuhan Belawan Gerebek Sarang Narkoba di Medan Labuhan]]> MATATELINGA,Belawan : Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerek sarang sarang narkoba di Medan Labuhan 5 pengguna ditangkap.

[adsense]

Penggerebekan sarang narkoba narkob tersebut dikawasan Jalan Pancing 1 Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan dan menangkap 5 orang yang sedang pesta sabu sabu.


Pengerebekan satnarkoba (Satuan Narkoba) pada Selasa (15/09/2026) sore pukul 18.00 wib atas laporan masyarakat setempat karena resah dikampungnya dijadikan tempat peredaran sabu sabu yang membuat wilayahnya tidak aman maraknya aksi berbagai macam tindak kejahatan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Kelimanya masing-masing berinisial S (55), MS (42), MNZ (44), AJ (43), dan WE (38). merupakan warga di wilayah Medan Labuhan, Medan Marelan dan Binjai Utara.

[adsense]
Baca Juga:
Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP A.R. Riza saat dikonfirmasi pada Jumaat (18/06/2026) mengatakan,awalnya adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas narkotika di kawasan Jalan Pancing.


Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, personel Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan. Setelah informasi dinilai cukup akurat, personel kemudian bergerak ke tempat kejadian perkara dan melakukan penindakan,kata AKP A.R. Riza.

[adsense]

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan lima orang yang sedang pesta menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu batang rokok yang berisi ganja kering, satu buah dompet, satu set bong lengkap dengan kaca pin dan sisa bakar, satu unit handphone Android serta uang tunai sebesar Rp66.000.

[adsense]
Baca Juga:

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring M., SIK., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, S.H., M.H. menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut kepolisian terhadap informasi masyarakat sekaligus upaya menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.


Dalam pemeriksaan awal, salah satu pengguna berinisial S diketahui pernah terlibat perkara narkotika dan merupakan residivis pada tahun 2010.
Selanjutnya, kelima terduga beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kelimanya kini mengerahkan di tahanan Polres.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192895/polres-pelabuhan-belawan-gerebek-sarang-narkoba-di-medan-labuhan/ Erryl: Humanis Bukan Berarti Lemah, Negara Wajib Lindungi Nyawa Warga di Papua Fri, 18 Sep 2026 17:19:00 +0700+0700 <![CDATA[Erryl: Humanis Bukan Berarti Lemah, Negara Wajib Lindungi Nyawa Warga di Papua]]> MATATELINGA - Palembang : Ketua DPD Gerakan Bela Negara Sumatera Selatan, Dr. Erryl Prima Putera Agoes, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan bersenjata di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis, tetapi tidak boleh kehilangan ketegasan dalam menegakkan hukum dan melindungi hak hidup warga negara.

[adsense]
Pernyataan tersebut disampaikan Erryl, Jumat (18/9/2026) menyikapi rangkaian kekerasan terhadap warga sipil di Papua, termasuk penembakan tiga pegawai Pemkab Jayawijaya yang sedang menjalankan tugas kedinasan.

Dalam pemberitaan detikcom, ketiganya ditembak saat perjalanan menuju lokasi program cetak sawah di Distrik Muliama pada 9 September 2026. Polisi menyatakan penembakan tersebut diduga dilakukan kelompok bersenjata dari wilayah Nduga. Salah satu korban meninggal setelah sempat mendapat perawatan, sementara dua lainnya meninggal di lokasi.

[adsense]
Baca Juga:
"Kita jangan kehilangan perspektif kemanusiaan. Tetapi jangan juga karena alasan kemanusiaan kemudian negara menjadi ragu untuk menegakkan hukum. Dua-duanya harus berjalan. Humanis bukan berarti lemah. Merangkul bukan berarti membiarkan kekerasan," katanya.

Menurut Erryl, persoalannya harus dikembalikan kepada prinsip paling mendasar dalam negara hukum, yaitu perlindungan terhadap manusia dan hak hidup.

[adsense]
"Hak hidup bukan hadiah dari negara. Hak hidup adalah hak yang melekat pada manusia. Ketika seseorang ditembak, dibunuh atau dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang, yang harus hadir pertama kali adalah hukum. Negara wajib melindungi korban, mengungkap pelaku, dan memastikan ada pertanggungjawaban," paparnya.

Ia merujuk Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup, serta Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sementara Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

[adsense]
Baca Juga:
"Jadi negara tidak boleh absen. Ketika warga negara dihabisi nyawanya, negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi. Ini bukan semata-mata persoalan keamanan, tetapi juga persoalan HAM," tandasnya.

Erryl juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 6 ICCPR, hak untuk hidup diakui sebagai hak fundamental. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 36 bahkan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melakukan langkah yang layak untuk melindungi kehidupan manusia dari ancaman yang berasal dari pihak non-negara, termasuk kelompok bersenjata, serta melakukan pencegahan, penyelidikan dan penindakan terhadap perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

[adsense]
"Artinya jelas. Negara tidak cukup hanya mengatakan ini konflik atau gangguan keamanan. Kalau ada warga negara yang kehilangan nyawa karena kekerasan, harus ada tindakan nyata. Pelakunya harus dikejar, bukti harus dikumpulkan, perkara harus diproses, dan korban harus mendapatkan keadilan," tegas Erryl.

Namun demikian, Erryl menekankan pentingnya tetap menggunakan pendekatan yang terukur dan tidak membabi buta. Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh ditempatkan sebagai musuh.

[adsense]
Baca Juga:
"Yang kita lawan adalah kekerasannya, bukan rakyatnya. Jangan masyarakat Papua diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus merangkul masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh gereja dan seluruh elemen masyarakat. Kita telaah akar persoalannya. Tetapi terhadap pembunuhan, penyanderaan dan kekerasan terhadap warga sipil, negara tidak boleh kompromi," kata Erryl.

Pentingnya membedakan secara jernih mana perbuatan yang merupakan tindak pidana dan mana persoalan yang memiliki dimensi pelanggaran HAM, termasuk membedakan pelanggaran HAM biasa dengan dugaan pelanggaran HAM yang berat. Menurutnya, semua tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa pandang bulu. Sementara untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat, harus dilihat unsur, pola, konteks, korban dan pembuktiannya sesuai ketentuan hukum. 2 "Jangan semua persoalan kita campur menjadi satu. Kalau itu tindak pidana, proses sebagai tindak pidana dan pertanggungjawabkan pelakunya tanpa pandang bulu. Tetapi kalau ada dimensi HAM, kita juga harus melihatnya secara utuh dan persuasif. Jangan melihat hanya dari satu sisi. Kita harus melihat korban, masyarakat, latar belakang persoalan, pola kekerasannya dan bagaimana negara memberikan perlindungan." Ia menegaskan, memberikan batasan bahwa pembunuhan dapat menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena itu, menurut Erryl, ketegasan hukum justru harus berjalan beriringan dengan kecermatan dalam menentukan konstruksi hukumnya.

[adsense]
"Hukum harus tajam, tetapi tetap harus tepat. Jangan sampai kita gagal menghukum karena pembuktiannya lemah, tetapi jangan juga kita memberi label hukum secara sembarangan. Dalam persoalan HAM, kebenaran harus dicari secara utuh, bukan dari satu sudut pandang saja," tandasnya.

Ia menunjuk pengalaman pembebasan pilot Susi Air sebagai salah satu pelajaran bahwa pendekatan persuasif dapat digunakan ketika tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa. Pilot Philip Mark Mehrtens dibebaskan setelah lebih dari 19 bulan disandera; pemberitaan Kompas mencatat proses tersebut melibatkan pendekatan persuasif dan unsur tokoh masyarakat, sedangkan pemerintah saat itu menempatkan keselamatan sandera sebagai prioritas.

[adsense]
Baca Juga:
"Pendekatan humanis itu harus menjadi instrumen untuk menyelamatkan manusia dan membuka jalan perdamaian. Tetapi setelah itu, proses hukumnya tetap berjalan. Jangan kemudian pendekatan humanis dimaknai sebagai pengampunan terhadap kekerasan. Tidak!" tegasnya.

Sebagai mantan pejabat penegak hukum yang pernah memimpin tim penuntutan dalam perkara Paniai, Erryl mengatakan pengalaman penanganan perkara HAM menunjukkan bahwa hukum harus bekerja secara cermat, berbasis bukti dan tidak boleh tunduk pada tekanan apa pun. Dalam perkara Paniai, ia tercatat sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus dan jaksa penuntut umum yang memimpin tim dalam persidangan perkara tersebut.

[adsense]
"Saya belajar satu hal: perkara HAM tidak boleh ditangani dengan emosi. Tetapi bukan berarti ketegasan harus hilang. Justru semakin berat persoalannya, semakin kita harus disiplin menggunakan hukum. Siapa pelakunya, apa perbuatannya, apa buktinya, apa unsur pasalnya semuanya harus terang," tuturnya.

Erryl menjelaskan, secara hukum perlu dibedakan antara pelanggaran HAM, tindak pidana kekerasan, dan pelanggaran HAM yang berat. Menurut Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000, pembunuhan dapat masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melakukan penghakiman hukum hanya berdasarkan pemberitaan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap fakta kekerasan yang terjadi.

[adsense]
Baca Juga:
"Hukum harus tajam, tetapi tetap harus tepat. Jangan semua peristiwa langsung diberi label tanpa pembuktian, tetapi jangan pula fakta pembunuhan dikecilkan. Di situlah negara hukum diuji," tandasnya.

Menurutnya, prinsip tersebut justru merupakan bentuk nyata bela negara.

[adsense]
Bela negara bukan hanya berdiri membawa senjata, lanjutnya. Membela negara berarti menjaga keutuhan NKRI, melindungi rakyat, menghormati HAM dan memastikan hukum tidak kalah oleh kekerasan. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terpecah dalam melihat persoalan Papua.

[adsense]
Baca Juga:
"NKRI harga mati. Tetapi NKRI yang kita pertahankan adalah NKRI yang melindungi rakyatnya. Karena itu kita harus bersatu, tidak boleh takut terhadap kekerasan, tetapi juga tidak boleh kehilangan akal sehat dan kemanusiaan," katanya.

Mengutip semangat lagu perjuangan Maju Tak Gentar, Erryl menutup pernyataannya dengan pesan bahwa keberanian mempertahankan negara harus selalu berada di atas dasar kebenaran dan hukum.

[adsense]
"Maju tak gentar, membela yang benar. Serentak rakyatmu membela. Semangat itu jangan hanya menjadi lirik lagu. Dalam kehidupan berbangsa, ketika hukum, HAM, keselamatan rakyat dan kedaulatan negara menghadapi ancaman, seluruh elemen bangsa harus berdiri bersama. Bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk memastikan bahwa kekerasan tidak menjadi hukum dan negara tidak kehilangan kewibawaannya," tandasnya.

Bagi Erryl, penyelesaian Papua pada akhirnya bukan sekadar persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

[adsense]
Baca Juga:
Lebih lanjut Erryl menyampaikan, bahwa ukuran keberhasilannya sederhana: tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban, tidak ada lagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai karena kekerasan, masyarakat dapat hidup aman, dan hukum benar-benar hadir. Itulah negara yang kuat—tegas terhadap kekerasan, tetapi tetap manusiawi dalam menyelesaikan persoalan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192896/erryl-humanis-bukan-berarti-lemah-negara-wajib-lindungi-nyawa-warga-di-papua/