Kapolres Simalungun Sambangi Tiga Polsek, Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba dari Lingkup Keluarga

putra — Wed, 15 Jul 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun :Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke tiga polsek jajaran, yakni Polsek Dolok Silau, Polsek Silimahuta, dan Polsek Purba, pada Selasa, 14 Juli 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB.
AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]

Kapolres Simalungun berangkat dari Mako Polres bersama rombongan pada pukul 08.00 WIB. Turut mendampingi dalam kunjungan ini Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang, Wakapolres Simalungun KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H. beserta Wakil Ketua Bhayangkari Ny. Ennik Imam, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun yang terdiri dari para Kabag, Kasat, dan Kasi.
Rombongan tiba di Mako Polsek Dolok Silau pukul 10.45 WIB dan disambut oleh unsur Forkopimca, meliputi Camat, Danramil, para Pangulu/Kepala Desa se-Kecamatan Dolok Silau, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hingga Pengurus Bhayangkari Ranting setempat. Rangkaian kegiatan diawali laporan situasi oleh Kapolsek, ramah tamah bersama Forkopimca, hingga arahan langsung dari Kapolres Simalungun.
Dalam arahannya, Kapolres Simalungun menyampaikan tiga poin penting. Pertama, komitmen menjaga soliditas antar-instansi, baik TNI, Polri, maupun pemerintah, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, komitmen bersama memberantas narkoba yang harus dimulai dari lini terkecil yaitu keluarga. Ia mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk sama-sama menjaga keluarga masing-masing agar terhindar dari paparan peredaran narkoba. Ketiga, komitmen menjaga kualitas kerja yang baik dengan cara bersyukur serta menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah dalam menghadapi berbagai tantangan tugas demi terus mengabdi kepada masyarakat

PC Himmah Palas Tolak Kehadiran Jen Manurung ke Padang Lawas

putra — Wed, 15 Jul 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Palas ; Merayakan Ulang Tahun Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas yang ke-19 pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan menghadirkan penyanyi, Jen Manurung.

[adsense]

Sementara agenda yang dianggap menghamburkan uang pemerintah Kabupaten Pqdang Lawas mendapat penolakan tegas dari, Sukur Halomoan Harahap, Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (PC. HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas. Demikian disampaikan kepada MATATELINGA, Selasa (14/07-2026) di Pasar Sibuhuan.

[adsense]

Baca Juga:

Simbol Soliditas dan Sinergitas Antarlembaga Penegak Hukum di Indonesia

Kondisi defisit anggaran keuangan seharusnya pihak Pemda Padang Lawas dalam merayakan hari jadi Padang Lawas sesuai visi Mandiri, Amanah, Jaya, dan Unggul (MAJU) dan misi meningkatkan kualitas kehidupan beragama mendorong terwujudnya masyarakat yang religius.

[adsense]

"Ketika menghadirkan Jen Manurung tidak ada menyentuh misinya, melainkan bertentangan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berangkat dari dukungan para pimpinan Pondok Posanteren. Semua orang tahu Bupati dan wakil Bupati Padang Lawas saat ini besar dan dibesarkan ulama yang dimotori oleh para santri pondok pesantren. Jadi sangat tidak relevan tindakan ini hanya menghadirkan artis Jen Manurung," sebut.

[adsense]

Baca Juga:

Simbol Soliditas dan Sinergitas Antarlembaga Penegak Hukum di Indonesia

Kekecewaan ini juga muncul ketika hari jadi Padang Lawas yang mau kedua kali dibawah kepemimpinan Putra Mahkota Alam kurang mencerminkan Padang Lawas yang religius. Mengingat Padang Lawas tergolong Kabupaten Seribu santri. Sudah selayaknya hari jadi Padang Lawas dirayakan dengan menghadirkan ulama dan zikir akbar sembari menghadirkan penyanyi Qasidah ternama, ketimbang menghadirkan Jen Manurung.

[adsense]

Apabila permintaan PC HIMMAH Padang Lawaa tidak di indahkan Bupati Padang Lawas yang tetap menghadirkan Jen Manurung, maka dalam waktu dekat Himmah turun manolak hadir Jen Manurung di Padang Lawas, tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Tekan Kriminalitas Malam Minggu, Sat Reskrim Polres Padang Lawas Gelar Patroli Wilayah Rawan Kejahatan

Jen Manurung berserta kawannya bukan malah memberikan contoh yang baik untuk masyarakat Kabupaten Padanglawas.

[adsense]

Sukur juga mengharap kepada para ulama dan tuan guru di Padang Lawas menyatukan misi untuk memahami kultur masyarakat dan makna visi dan misi bupati dalam mewujudkan masyarakat yang religius, dengan motto "Tano adat di gomgom ibadat."

[adsense]

Baca Juga:

Satbinmas Polres Padang Lawas Go To School

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi

Gegara Tong Sampah Lapor Polisi

putra — Wed, 15 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Yeni Novita Mian Pakpahan (35) akhirnya membuat laporan Polisi Nomor: LP/B/228/1/2026/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 Juni 2026 pukul 07:47 WIB tentang dugaan penganiayaan yang dialaminya atas perlakuan dari tetangganya sendiri GP yang merupakan seorang tenaga pendidik.
Yeni merupakan warga Sosor Bakkara Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba membuat laporan polisi atas dugaan penganiayaan dirinya yang viral di media sosial.

[adsense]

Menurut keterangan penasehat hukumnya Hobbin Gultom, Selasa, (14/7/2026) di Balige, kejadian bermula Selasa, (23/6/2026) sekira pukul 06.30 Wib saat Yeni mengeluarkan barang dagangannya di depan rumahnya dan menggeser tong sampah di depan rumahnya. Terlapor GP yang merupakan tetangganya, menggeser kembali tong sampah tersebut hingga terjadi cekcok mulut. Tak hanya disitu, saat cekcok, GP mendekati Yeni dan melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut Yeni dan menyeretnya ke halaman rumah sembari mencaci maki dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Karena tidak terima, usai kejadian itu, Yeni membuat laporan ke Polisi Polres Toba.
Menurut polisi, dugaan tindak pidana penganiayaan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 UU 1/2023.
Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan kejadian tersebut dan keterangan Hobbin Gultom, penyidik Polres Toba telah memanggil dan meminta keterangan dari berbagai warga.
Yeni berharap kasus yang menimpa dirinya agar segera di proses karena selama ini dia mendapat perlakuan yang tidak nyaman seperti air limbah dari kandang ternak dan toilet GP mengalir ke belakang rumah Yeni dan ini sudah sering dia tegur namun tak diindahkan.

Pemkab Deli Serdang Bantah Isu Anggaran Makan Minum Rp38,5 Miliar, Tegaskan Informasi Hoaks

putra — Wed, 15 Jul 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Deli Serdang :Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tegas membantah informasi yang beredar di sejumlah platform media sosial terkait anggaran belanja makan dan minum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang disebut mencapai 38,5 Milyar. Melalui Dinas Kominfostan Deli Serdang menerangkan jika informasi tersebut tidak sesuai fakta dan merupakan hoaks yang diduga digunakan segelintir kelompok pembangun opini sesat agar menyesatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di era efisiensi (14/7/26).
Tengah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi ini, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Deli Serdang Heri Siswoyo mengimbau rekan pers dan masyarakat agar mengedepankan prinsip akuntabelitas data, sehingga tetap mengedepankan informasi yang berimbang, melakukan verifikasi data, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan diruang publik Media Sosial.

[adsense]

Menurut penjelasan Pemkab Deli Serdang, angka 38,5 miliar yang beredar merupakan akumulasi belanja makan, minum dan kegiatan rutin lainya dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan anggaran satu OPD atau satu kegiatan sebagaimana narasi yang diduga kuat berkembang menggiring opini sesat kepada masyarakat melalui Medsos.
Terang Diskominfostan, serapan APBD tersebut mencakup kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik, rapat koordinasi lintas sektor, kunjungan kerja, kegiatan kemasyarakatan, hingga operasional pemerintahan yang dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta tentu tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, anggaran tersebut berasal dari berbagai OPD, di antaranya Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang, Sekretariat Daerah, seluruh OPD, hingga Kecamatan, sehingga serapan APBD 38,5 M, secara gelondongan tidak dapat dipersepsikan sebagai belanja makan dan minum satu lembaga saja, meski mata anggarannya menerangkan demikian.
"Semisal nih, pada Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang dapat diakses warganet, ada disitu nama kegiatan dan serapan APBD tahun berapa, nominal rupianya berapa, itu kan gelondongan, detile serapannya tentu sudah ada, bisa dicek melalui RAB dan atau sebutan lainnya, ada penanggungjawab anggaranny itu, tidak sembarang, tentu ada aturan mekanismenya," terang Ketua SMSI Deli Serdang.
Heri menilai fenomena penyebaran informasi tanpa data yang utuh menjadi tantangan bagi dunia pers di era digital. Karena itu, awak media diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan menjunjung tinggi kaidah jurnalist yang mempedomani KEJ. Dengan demikian insan pers tentu dapat memberikan informasi via medianya masing-masing kepada publik tidak menyesatkan, namun mendidik publik masyarakat.
"Media memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data yang valid dan telah diverifikasi agar tidak menjadi hoaks atau menggiring opini yang keliru," tegas Heri Siswoyo.
Ketua SMSI Deli Serdang bersama Pemkab Deli Serdang turut mengajak masyarakat maupun warganet untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kejelasan sumber resmi agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar.
Dengan klarifikasi tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai penggunaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan ruang informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

[adsense]

Baca Juga:

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

Deli Serdang Amankan 1.462 Kuota Bedah Rumah, Perkimtan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

putra — Wed, 15 Jul 2026 07:20:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta :Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mempercepat pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus diperkuat. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Pemkab Deli Serdang menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menyukseskan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, S.STP., MM., menghadiri audiensi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin (13/7/26).

[adsense]

Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.Dalam audiensi itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Yoke Radius Akbar, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh kuota sebanyak 1.462 unit RTLH melalui jalur aspirasi pada tahun 2026. Saat ini, seluruh usulan telah memasuki tahapan verifikasi sebelum pelaksanaan di lapangan.
Kepala Dinas Perkimtan Deli Serdang, Yetty Sembiring, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendukung penuh Program Nasional Tiga Juta Rumah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lancar. Kami juga berharap Deli Serdang kembali memperoleh dukungan kuota pada tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni," ujar Yetty.Program BSPS diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat.

Terima Kunjungan FORWAKA Madina, Kajari Dukung Pelantikan Pengurus Digelar Agustus

putra — Wed, 15 Jul 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Komitmen membangun sinergi antara Kejaksaan dan insan pers terus diperkuat. Hal itu terlihat saat Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Mohammad Nursaitias, SH, MH, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Forum Wartawan Kejaksaan Madina di Kantor Kejari Madina, Selasa (14/7/2026).
Kajari didampingi Kepala Seksi Intelijen Jupri Wandy Banjarnahor, SH, MH, pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kedua pihak juga membahas rencana pelantikan pengurus FORWAKA Madina yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

[adsense]

Kajari Mandailing Natal menyambut baik terbentuknya FORWAKA Madina sebagai wadah yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Kejaksaan dengan insan pers.
"Kami menyambut baik terbentuknya FORWAKA Madina dan siap mendukung pelantikannya. Kalau bisa dilaksanakan pada bulan Agustus agar persiapannya lebih matang. Untuk pembahasan teknis dan pelaksanaannya, silakan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kasi Intel. Terkait acara pelantikan, kami juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan yang lebih tinggi," ujar Mohammad Nursaitias.
Kasi Intel Siap Berkoordinasi
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina Jupri Wandy Banjarnahor mengatakan pihaknya siap menjalin komunikasi dengan pengurus FORWAKA Madina.
"Kami siap berkoordinasi dengan pengurus FORWAKA Madina terkait waktu pelaksanaan, konsep kegiatan, maupun kebutuhan teknis lainnya. Arahan dari Bapak Kajari akan kami tindak lanjuti sehingga pelantikan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
FORWAKA Apresiasi Dukungan Kejari
Sementara itu, Ketua FORWAKA Madina Fahrizal Sabdah Lubis menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan Kajari beserta jajaran.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari beserta seluruh jajaran atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Kami siap berkoordinasi dengan Kasi Intel untuk mematangkan seluruh persiapan pelantikan dan berharap sinergi antara FORWAKA Madina dengan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terus terjalin dengan baik," ujar Fahrizal

Sebulan Berlalu, Bantuan untuk Korban Rumah Tertimpa Pohon di Medan Belum Juga Cair

putra — Wed, 15 Jul 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Harapan Agun untuk segera mendapat bantuan belum terwujud. Sebulan lebih sejak rumahnya tertimpa pohon milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, ia masih harus bertahan di rumah yang kemarin rusak parah sambil menunggu janji Wali Kota Medan Rico Waas.
Hingga Selasa (14/7/2026), belum ada bantuan materiil maupun kepastian waktu pencairan yang diterima korban.
Agun mengaku terpaksa mencari pinjaman ke tetangga dan kerabat untuk memperbaiki rumahnya agar bisa kembali ditempati bersama keluarga.

[adsense]

"Hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi bantuan yang dijanjikan Wali Kota Medan. Sudah lebih satu bulan sejak kejadian," kata Agun saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota.
Dengan nada kecewa, ia menilai janji yang disampaikan saat peninjauan dulu belum ditepati.
"Sedih rasanya. Janji Wali Kota Medan sepertinya hanya omon-omon. Sampai kini sedikit pun tidak ada realisasi bantuan yang saya terima," ujarnya.
Asuransi: Berkas Masih dalam Proses di Pusat
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada pihak asuransi yang menangani klaim kerusakan.
Melalui pesan WhatsApp, Hendra selaku perwakilan asuransi menyampaikan bahwa berkas permohonan masih berproses.
"Pagi pak, iya pak, berkas saat ini masih berproses di kantor pusat pak. Kami juga sudah sampaikan ke Dinas. Segera kami informasikan ya pak," tulisnya.
Menurut Hendra, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait proses administrasi klaim tersebut.
Kelurahan Belum Ada Keterangan
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Lurahan Masjid, Kec. Medan Kota Safril Anis Pane sudah dikonfirmasikan.
DLH Medan Surati Kembali
Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melalui Dian, mengatakan akan menyurati kembali pihak Asuransi Bumi Indah.
"Iya bang, kami akan menyurati kembali Asuransi Bumi Indah, agar segera di proses," ucapnya
Padahal, sesaat setelah kejadian, Wali Kota Medan Rico Waas sempat mendatangi lokasi dan menyampaikan akan membantu meringankan beban korban.
Namun hingga lebih dari sebulan berlalu, bantuan yang dijanjikan itu belum terlihat realisasinya.
Kondisi ini membuat Agun dan keluarga harus berjuang sendiri memperbaiki rumah demi bisa kembali berteduh dengan layak.

Deliserdang Amankan 1.462 Kuota Bedah Rumah, Perkimtan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

admin — Tue, 14 Jul 2026 21:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta:Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mempercepat pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus diperkuat. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Pemkab Deli Serdang menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menyukseskan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, S.STP., MM., menghadiri audiensi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam audiensi itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Yoke Radius Akbar, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh kuota sebanyak 1.462 unit RTLH melalui jalur aspirasi pada tahun 2026. Saat ini, seluruh usulan telah memasuki tahapan verifikasi sebelum pelaksanaan di lapangan.
Kepala Dinas Perkimtan Deli Serdang, Yetty Sembiring, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendukung penuh Program Nasional Tiga Juta Rumah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lancar.
Kami juga berharap Deli Serdang kembali memperoleh dukungan kuota pada tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni," ujar Yetty.
Program BSPS diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat.

[adsense]

Tiga Preman Belawan Pungli Supir Demi Sabu

putra — Tue, 14 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Tiga preman saat beraksi ditengah Jalan mencari uang untuk membeli sabu sabu di tangkap Tim URC Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan,Selasa ( 14/07/2026.)
Untuk pengusutan ketiga preman Belawan tersebut di bawak ke Mako Polres Pelabuhan Belawan bersama barang bukti berpa hasil pemerasan terhadap pengemudi truk,trado,pic up dan dum truk. Setiba di Mako Polres,ketiga preman tersebut langsung di tes urinenya dan positif pengguna sabu sabu.

[adsense]

Ketiga pelaku yang ditangkap masing masing berinisial ES (40), RH (33), dan MJ (41). Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Marelan Raya dan Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.q
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, SH. MH. Saat di kon firmasi hari Selasa ( 14/07/2026) menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim URC Sat Reskrim berkat adanya informasi dari para sopir yang diperas mereka.
Ketiga pelaku melakukan aksinya yang membuat masyarakat resah tersebut di kawasanJalan Titi Pahlawan dan ditempat tempat lain.
Kasat Reskrim menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Belawan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.Ketiganya kini meringkuk di Hotel Podeo Polres Pelabuhan Belawan.***

[adsense]

Baca Juga:

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

Jefry Siahaan: Ada Fee Proyek Sebesar Itu?

putra — Tue, 14 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Jefry Siahaan salah satu penggiat sosial dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Toba mengatakan jika banyak bangunan yang tidak sesuai mutu yang seharusnya.
Katanya, banyak proyek pembangunan yang sudah habis masa pemeliharaan tetapi tetap sama kondisinya dan semakin rusak.
Dalam pengamatannya, ia melihat kembali proyek tersebut dan ada beberapa proyek masih sama dan belum mendapat perbaikan.

[adsense]

Atas temuan ini, dia melaporkan dan sudah pernah bicara dengan kepala dinas PUTR Kabupaten Toba Pak Gumianto. Kepala dinas berjanji akan memperbaiki proyek TA 2025 tersebut namun kenyataannya tidak ada perbaikan dan bahkan semakin hancur.
"Ada pula dugaan proyek fiktif karena ada anggaran untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan," terang Jefry kepada awak media di Balige, Selasa, (14/6/2026).
"Saya miris melihat pekerjaan fisik dinas PUTR. Tapi kepala dinas Gumianto tidak mau menerima telpon lagi dan bahkan susah ditemui," lanjutnya.
Atas temuan ini, dia berencana melaporkan proyek TA 2025 tersebut ke aparat penegak hukum.
"Karena ini demi kemajuan Toba Mantap, saya akan melaporkan ini agar ada perubahan kedepannya. Saya juga meminta kepada bupati Toba Effendi Napitupulu dan wakil bupati Toba Audi Murphy O Sitorus untuk mengevaluasi kinerja dinasnya," pintanya.
Tak hanya itu, Jefri juga menyoroti santernya fee proyek 20-25 persen.
"Benar tidaknya berita tersebut, dinas terkait belum memberikan jawaban termasuk permintaan fee kepada konsultan agar menjadi konsultan proyek," ujarnya geram.
Dia kecewa karena dinas terkait hanya berusaha membuat asal bapak senang dan tidak memperhatikan mutu proyek.
Jefry Siahaan selalu mengkritik pekerjaan PUTR dan pekerjaan dinas lain dan rajin menyebarkan di media sosial. Dia berusaha membuat Toba semakin baik kedepannya melalui kritikan namun dia juga menyesalkan kritik yang disampaikan malah mendapat perlawanan dari berbagai masyarakat yang tidak memahami dan melihat kondisi sebenarnya.
Akankah pemerintah kabupaten Toba khususnya dinas PUTR bisa memberikan jawaban atau akan diam dan tak meresponnya?

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

putra — Tue, 14 Jul 2026 20:02:00 +0700+0700

MATATELINGA,Palas : Akibat adanya pemberitaan media online terkait informasi tangkap lepas bandar narkoba di wilayah eks Barumun Tengah dan Desa Sibuhuan Julu dengan dugaan bayaran Rp 50 JT/org. Sehingga membuat pihak Polres Padang Lawas melalui Kepala Satuan (Kasat) Narkoba, AKP. M. Taufik Siregar, SH menyampaikan bantahan, Selasa, (14/07-2026).
"Tuduhan itu tidak benar terkait pemberitaan yang terbit dan beredar di masyarakat, Sat Narkoba praktik tangkap lepas seorang bandar narkoba dan tebusan kepada Satresnarkoba Polres Padang Lawas dengan membayar Nominal Rp. 50.000.000 perorang," bantah Taufik.

[adsense]

Penanganan tindak pidana narkoba di Polres Padang Lawas sudah sesuai dengan prosedur dan SOP. Sat Narkoba melakukan penggerebekan di rumah terduga penyalahguna yang berada di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tangah Padang Lawas, berhasil mengamankan SS Bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, IN, dan AS, bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong.Pada saat yang bersamaan, MN datang kelokasi penggerebekan yang akhirnya turut diamankan pihak kepolisian.
Tindaklanjut atas introgasi pihak polres terhadap tiga orang terduga inisial, SS, IN, dan AS menerangkan bahwa barang haram narkotika jenis sabu tersebut didapat bersama saudara J kepada saudara IPH.
Jenjang jaringan pengguna narkoba membuat Sat Narkoba sekira pukul 06.30 Wib mengamankan saudara J di Desa Aek Buaton Kec. Aek Nabara Barumun Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya dan tidak menemukan barang haram.
Sementara pengakuan J saat diamankan, mengakui mendapat barang haram sebelumnya dari IPH yang beralamat di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara dan turut juga diamankan pihak Polres Palas bersama barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,12 gram dan Berat Netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
Ke empat tersangka, SS, IN, AS dan J tersebut dinyatakan positif memakai zat adiktif atas hasil test urine dari Lab RSUD Sibuhan, dan keempatnya dikirim atau dititipkan ke Panti Rehab Kota Pinang Berdasarkan Surat Penitipa terduga pelaku untuk dilakukan Rehabilitasi Nomor: B/650/VII/2026/Resarkoba, Tanggal 09 Juli 2026. Dan Berdasarkan Surat Penitipan terduga pelaku untuk dilakukan Rehabilitasi Nomor: B/652/VII/2026 / Resarkoba, Tanggal 11 Juli 2026.
"Dasar hukum utama tentang rehabilitasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 14 (kewenangan Presiden), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (rehabilitasi medis dan sosial)."ujar Kasat Narkoba AKP M Taufik Siregar"Sedangkan terhadap, Mawarfi Nasution berdasarkan surat Lab RSUD Sibuhuan yang menyatakan hasil test urinenya Negatif (-) sehingga pihak polres mengembalikan kekeluarganya,"sebut Taufik.
Terhadap IPH berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saudara IPH dilakukan penahan di RTP Polres Padang Lawas, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; Sp Han / 67 / VII / 2026 / Resnarkoba. Tanggal 9 Juli 2026.Dilokasi yang berbeda, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Padang Lawas membenarkan, melakukan penangkapan terhadap Abdul Husein Nasution dan Azwar Mudawari Nasution di Desa Sibuhuan Julu Kec. barumun tidak ditemukan barang bukti, sehingga yang bersangkutan dikembalikan kekeluarganya atas hasil test urine negatif (-).

[adsense]

Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan

putra — Tue, 14 Jul 2026 18:59:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026). Dalam rakor tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan tambahan TKD dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur, program nonfisik, dan bantuan sosial.
Rakor dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan diikuti secara daring oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

[adsense]

Bobby mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan amanah Presiden yang harus benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur, mempercepat pemulihan, dan membantu warga yang terdampak.
Ia menjelaskan pemerintah pusat mengembalikan TKD tambahan bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp10,6 triliun, dengan Sumatera Utara menerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.
Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD di Sumatera Utara belum maksimal. Menurutnya, hal itu dipengaruhi proses perencanaan dan pengadaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu sehingga ia mengusulkan mekanisme design and build untuk mempercepat pelaksanaan.
Di akhir sambutannya, Bobby menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menekan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertahankan besaran TKD tambahan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 agar pemulihan dapat berjalan optimal.

PIMPASA Goes To School, Edukasi Pelajar Cegah TPPO dan TPPM

admin — Tue, 14 Jul 2026 18:15:00 +0700+0700

MATATELINGA -Jakarta : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menyelenggarakan kegiatan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) Goes To School di SMKN 11 Jakarta, Selasa (14/07/2026)..
Kegiatan ini merupakan upaya preventifkeimigrasian untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Program PIMPASA Goes To School menjadi salah satu implementasi edukasi keimigrasian kepada pelajar sebagai upaya membangun kesadaran sejak diniterhadap berbagai risiko keberangkatan ke luar negeri secara nonprosedural. Dalam kegiatan ini, para siswa memperoleh pemahaman mengenai modus operandi TPPO dan TPPM, risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama, menyampaikan bahwa PIMPASA merupakan implementasi peran aktifDirektorat Jenderal Imigrasi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia pendidikan.
"Melalui kegiatan ini, para siswa dibekali pemahaman mengenai berbagai bentuk dan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural, langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban, serta pentingnya kepedulian untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian di lingkungan sekitar", ujar Rakha.
Kepala SMKN 11 Jakarta menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengapresiasi kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dalam memberikan edukasi kepada para peserta didik.
"Kami mengapresiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas pelaksanaan PIMPASA Goes To School di SMKN 11 Jakarta.
Semoga edukasi ini dapt meningkatkan kesadaran para siswa terhadap bahaya TPPO dan TPPM serta pentingnya mengikuti prosedur yang resmi apabila ingin bekerja atau melanjutkan kegiatan ke luar negeri", ungkap Kepala SMKN 11 Jakarta.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanyamemberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan serta pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian.
Melalui Program PIMPASA, Imigrasi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran hukum melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan.
"Saya berharap kegiatan ini selalu meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan atau kesempatan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi, serta selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan pengetahuan yang baik, para siswa tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu keluarga dan lingkungan sekitar agar terhindar dari praktik-praktik ilegal tersebut". ujar Kepala Kantor Wilayah.
Melalui kegiatan PIMPASA Goes To School, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya migrasi yang aman dan legal serta mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Pemko Medan Dukung Penuh Transisi Sekolah Rakyat Permanen

Sekdakab Humbahas Membisu Soal Bupati Kurangi Tunjangan BPD, Kadis PMDP2A Sebut Efisiensi Anggaran

putra — Tue, 14 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Humbahas :Bupati Humbahas Oloan Paniaran mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2025, dengan memotong dan memangkas tunjangan para Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran 2026.
Informasi tersebut dibenarkan oleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A), Kartini Sinambela.

[adsense]

Menurut dia, pengurangan tunjangan ini terjadi ditengah karena alasan tekanan efisiensi anggaran. Disisi lain, pengurangan tunjangan tersebut tidak melanggar peraturan perundangan yang lain.
" Selamat siang juga amang, terkait pengurangan tunjangan BPD tidak melanggar aturan lainnya, dan pengurangan ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Terimakasih," ujarnya singkat saat memberikan konfirmasi via WhatsApp, Sabtu (11/7/2026).
Ditanya, atas pengurangan anggaran tunjangan BPD, kemana dialihkan pos pengurangan anggaranya, hingga berita ini diturunkan Kartini belum menjawab.
Salah seorang BPD di Kecamatan Doloksanggul, dan Kecamatan Pollung, dikonfirmasi secara terpisah, mengaku kondisi tersebut.
Mereka mengaku, bahwa terjadi pemotongan tunjangan untuk tahun 2026 ini. Tunjangan yang sebelumnya diterima Rp 650.000,00 , kini berkurang menjadi Rp 500.000,00.
" Saya terima biasanya Rp 650 ribu, sekarang jadi Rp 500 ribu, dipotong Rp 150 ribu," keluh salah seorang anggota BPD.
Ditanya, apa alasan pemerintah memotong tunjangan BPD, salah seorang BPD di Kecamatan Pollung mengaku, karena aturan Kabupaten.
" Bukan desa yang memotong, aturan kab," katanya.
Lagi, ditanya perbup, ia menyarankan agar ditanyakan ke punya Perbup. " Tanya lah yang punya perbup," ujarnya.ds

[adsense]

Baca Juga:

Semarak Hut Kota T.Tinggi

Dukung Asta Cita, Kajari Kab. Bogor Bangun Kolam Binaan Koperasi Merah Putih

admin — Tue, 14 Jul 2026 17:49:00 +0700+0700

MATATELINGA -Cibinong : Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menghadirkan inovasi yang selain tugas penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan Kajari Kabupaten Bogor, Dr. Denny Achmad, lahan yang sebelumnya tidak produktif disulap menjadi Kolam Binaan Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong, sebuah program pemberdayaan ekonomi yang digagas bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Inisiatif ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi berbasis koperasi.Melalui kolaborasi tersebut, delapan kolam budidaya ikan lele dengan sistem bioflok dibangun sebagai unit usaha Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong.
Seluruh anggota koperasi tidak hanya diajak berusaha, tetapi juga memperoleh transfer pengetahuan langsung dari Dinas Perikanan dan Peternakan, mulai dari teknik budidaya, pemberian pakan, pengelolaan kolam hingga strategi pemasaran hasil panen.
Kajari Kabupaten Bogor Dr. Denny Achmad mengatakan, program ini lahir dari semangat membangun jiwa kewirausahaan di lingkungan Adhyaksa agar para pegawai memiliki keterampilan dan sumber pendapatan tambahan di luar profesinya sebagai aparat penegak hukum.
"Saya ingin seluruh pegawai memiliki skill di luar pekerjaannya. Atau ingin menambah penghasilan secara halal, dan mereka sudah memiliki bekal usaha yang nyata," ujar Denny.
Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah mentransformasi koperasi yang semula hanya bergerak di bidang simpan pinjam menjadi Koperasi Konsumsi Merah Putih Adhyaksa Cibinong. Dari sana kemudian dikembangkan berbagai unit usaha, seperti minimarket, budidaya ikan lele dan mujair, serta rencana pengembangan peternakan ayam petelur.
Denny menegaskan bahwa seluruh kegiatan diawali dengan edukasi. Para anggota koperasi terlebih dahulu mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, manajemen usaha, hingga bisnis proses. Setelah itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor memberikan pelatihan teknis budidaya ikan secara menyeluruh sehingga usaha yang dijalankan memiliki dasar ilmu yang kuat.
Hasilnya mulai terlihat. Kolam binaan tersebut telah berhasil melakukan panen perdana, bahkan hasil panennya telah memiliki jaringan pemasaran sehingga memberikan nilai ekonomi bagi koperasi sekaligus menjadi tambahan kesejahteraan bagi anggotanya.
"Kami ingin menanamkan budaya bahwa setiap pegawai memiliki mental entrepreneur. Lahan yang menganggur harus menjadi lahan produktif. Koperasi menjadi wadah agar seluruh anggota bisa tumbuh bersama dan memperoleh tambahan pendapatan secara halal," tegasnya.
Program ini juga menjadi implementasi semangat Koperasi Merah Putih yang saat ini didorong pemerintah sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurut Denny, koperasi merupakan instrumen penting untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.
Selain mengembangkan kolam ikan lele, Kejari Kabupaten Bogor juga tengah pengembangan budidaya ikan mujair dan ikan patin. Seluruh program itu diharapkan menjadi ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus mendukung program nasional di sektor pangan.
Tak hanya itu, melalui Program Jaga Desa, Kejari Kabupaten Bogor juga bersinergi dengan pemerintah desa untuk memetakan potensi ekonomi desa, mendampingi pelaksanaan pembangunan dan memberikan penerangan hukum agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Data potensi desa tersebut diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi berbasis wilayah.
Dengan inovasi ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa institusi penegak hukum tidak hanya hadir dalam penindakan, tetapi juga akatif melakukan pencegahan dan ambil bagian menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Kolam Binaan Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong, sinergi antara Kejari Kabupaten Bogor dan Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Bogor menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong, koperasi, dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan untuk menyukseskan Asta Cita Presiden menuju Indonesia yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

[adsense]

Baca Juga:

Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia

Dua Terdakwa Kabur dari Sel Tahanan PN Tapaktuan Lewat Plafon Kamar Mandi

putra — Tue, 14 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapaktuan :Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan membenarkan kaburnya dua terdakwa yang akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Selasa (14/7/2026). Keduanya diduga melarikan diri dengan menerobos plafon kamar mandi yang berada di dalam ruang tahanan sementara pengadilan.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, saat para terdakwa tengah menunggu giliran untuk menjalani persidangan."Benar, ada dua terdakwa yang melarikan diri dari sel tahanan sementara di PN Tapaktuan. Mereka diduga keluar dengan menjebol atau melewati bagian plafon (asbes) kamar mandi yang berada di dalam ruang tahanan," kata Roland Tampubolon.

[adsense]

Menurutnya, sebelum kejadian, lima orang tahanan dibawa dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tapaktuan menuju Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengikuti agenda sidang sesuai jadwal.Saat berada di ruang tahanan sementara, dua dari lima terdakwa tersebut meminta izin kepada petugas untuk menggunakan toilet yang berada di dalam sel.Namun, setelah sekitar 10 menit keduanya tidak juga keluar dari kamar mandi, petugas mulai merasa curiga dan langsung melakukan pemeriksaan."Saat dilakukan pengecekan, ternyata dua tahanan tersebut sudah tidak berada di dalam kamar mandi. Petugas hanya menemukan sandal yang mereka tinggalkan," ujar Roland.
Kejari Aceh Selatan mengungkapkan, dua terdakwa yang melarikan diri masing-masing berinisial B.R.A. bin A.Z., yang merupakan terdakwa dalam perkara tindak pidana asusila, serta Supardi bin Syarifuddin, yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana pencurian.
Usai mengetahui kedua terdakwa kabur, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan segera berkoordinasi dengan Polres Aceh Selatan untuk melakukan pengejaran.Sebelumnya, Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K. menyatakan pihaknya telah menerima permintaan bantuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan untuk mencari kedua terdakwa tersebut. Personel Polres Aceh Selatan bersama petugas Kejaksaan kini masih melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur pelarian.
Hingga berita ini diterbitkan, kedua terdakwa masih dalam pencarian aparat gabungan. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan memastikan terus berkoordinasi dengan kepolisian guna mempercepat penangkapan kembali kedua terdakwa agar proses persidangan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Baca Juga:

Tersangka Korupsi Rp1,5 Miliar di Samosir Belum Ditahan, Kejari Ungkap Alasannya

Antrian BBM Mengular, Ombudsman Sumut Minta Pertamina Bertindak Cepat Tangani Masalah Distribusi BBM

putra — Tue, 14 Jul 2026 16:47:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera mengambil langkah cepat dan efektif dalam mengatasi kendala distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menyampaikan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap gangguan dalam distribusi BBM harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

[adsense]

Baca Juga:

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

[adsense]

"Ombudsman menerima berbagai informasi mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek pelayanan yang perlu segera ditangani. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkepastian, termasuk dalam memperoleh akses terhadap BBM," ujar Herdensi.

[adsense]

Baca Juga:

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

Pertamina parta niaga regional sumbagut memang telah melakukan upaya percepatan distribusi BBM, termasuk optimalisasi operasional terminal BBM dan penambahan armada distribusi. Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan dilapangan, dan bisa memicu panik buying. Oleh karena itu Ombudsman meminta Pertamina Parta Niaga Regional Sumbagut untuk mengambil langkah-langkah yang lebih optimal dalam menyelesaikan persoalan antrian BBM di SPBU, kegagalan menyelesaikan adalah indikasi buruknya tata keloh distribusi BMM.

[adsense]

Selain itu, Ombudsman meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan berkala kepada masyarakat mengenai penyebab kendala distribusi, wilayah yang terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu pembelian BBM secara berlebihan (panic buying) dan berpotensi memperburuk kondisi distribusi.

[adsense]

Baca Juga:

Antrean Mengular di Sejumlah SPBU Sutarto Minta Pertamina Pastikan Pasokan BBM Di Sumut Aman

Ombudsman juga mengimbau seluruh SPBU agar tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan perlu dilakukan penguatan dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen selama proses pemulihan distribusi berlangsung.

[adsense]

Ombudsman akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara. Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan meminta tindakan korektif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Baca Juga:

Robi Barus : BBM Langka di Medan, Pemko Jangan Diam

[adsense]

Baca Juga:

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Optimalkan Distribusi BBM di Sumatera Utara

Satlantas Polres Aceh Selatan Limpahkan Tersangka Kasus Kecelakaan Maut di Bakongan ke Kejaksaan

putra — Tue, 14 Jul 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapaktuan :Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Aceh Selatan melalui Unit Penegakan Hukum (Gakkum) resmi menyerahkan seorang tersangka beserta barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pejalan kaki kepada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (14/7/2026).
Pelimpahan tersangka dan barang bukti ini menjadi bagian dari tahapan penegakan hukum sebelum perkara memasuki proses persidangan di pengadilan.

[adsense]

Tersangka berinisial AY diserahkan bersama barang bukti yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penyidikan Unit Gakkum Satlantas Polres Aceh Selatan, AY diduga mengendarai sepeda motor Honda CRF bernomor polisi BL 6191 TAJ yang terlibat kecelakaan dengan seorang pejalan kaki bernama Sawati.
Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia.
Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu, 25 April 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan.
Sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, penyidik terlebih dahulu membawa tersangka ke Poliklinik Polres Aceh Selatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Setelah dinyatakan sehat oleh tim medis, tersangka bersama barang bukti kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Aiyub, S.E., M.H., mengatakan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan bentuk komitmen Satlantas dalam menyelesaikan setiap perkara kecelakaan lalu lintas secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berkomitmen melaksanakan setiap tahapan proses penyidikan secara objektif, akuntabel, dan sesuai prosedur, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terkait," ujar AKP Aiyub.
Ia menegaskan, proses pelimpahan perkara ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, khususnya terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.
Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
Di akhir keterangannya, Satlantas Polres Aceh Selatan kembali mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara dengan mematuhi seluruh aturan lalu lintas. Kesadaran dan disiplin pengguna jalan dinilai menjadi faktor utama dalam menekan angka kecelakaan yang masih kerap merenggut korban jiwa di wilayah Aceh Selatan.

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

putra — Tue, 14 Jul 2026 15:58:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Sudah sepekan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk di Kota Medan. Namun hingga kini, pihak Pertamina melalui anak perusahaannya Patra Niaga Regional Sumbagut, belum mampu mengatasi situasi tersebut.
Antrean panjang di SPBU yang masih memiliki stok BBM dan SPBU yang tidak beroperasi karena tidak adanya stok bahan bakar, setiap hari menghargai wajah provinsi tersebut.

[adsense]

Bahkan Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, turut merasakan imbas kelangkaan BBM ini.
Sebaliknya, perusahaan yang bertanggungjawab atas distribusi BBM di Sumut itu seolah cuci tangan dengan mengatakan distribusi berlangsung normal. Padahal faktanya, masyarakat saat ini dibuat resah karena stok BBM di SPBU tidak normal.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera) Teuku Yudhistira mengatakan, bahwa peristiwa ini jelas kejahatan kemanusiaan. Karena BBM merupakan kebutuhan primer masyarakat yang tidak bisa ditunda-tunda apalagi dimanipulasi.
"Jangan Pertamina cuma bisa mengklaim bahwa distribusi BBM lancar, tapi fakta di lapangan lihat sendiri. Amburadul. Masyarakat yang merasakannya," ungkap Yudhistira di Medan, Selasa (14/7/2026).
Untuk itu, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti hal ini, mengingat situasi ini dikhawatirkan bakal mengganggu keamanan dan stabilitas nasional, apalagi bila tidak secepatnya diatasi.
"Karena situasi ini dikhawatirkan bakal meluas dan berimplikasi negatif terhadap berbagai sektor termasuk memicu gangguan keamanan," ujarnya.
"Karena itu, selain mendesak Presiden dan Menteri ESDM mencopot pimpinan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, Polda Sumut harus mengusut kasus ini, untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kelangkaan BBM yang sudah terjadi seminggu terakhir. Jika memang terjadi akibat mafia minyak, pelakunya harus ditindak tegas" imbuhnya.
Sementara, terkait kelangkaan BBM ini, 0engusaha SPBU dan Masyarakat Sumatera Utara yang Menginginkan Kepastian Distribusi BBM pada 13 Juli 2026 kemarin, telah mengirim surat terbuka kepada DPP dan DPC Hiswana Migas Medan menyampaikan keluhan yang mereka rasakan.
Karena akibat kelangkaan BBM bukan hanya memicu antrean panjang hingga mengakibatkan arus lalu lintas di Medan amburadul, situasi ini juga menyebabkan banyak SPBU berhenti beroperasi karena tidak adanya stok BBM yang dijual. Berikut petikan surat tersebut.
_Kepada Yth.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hiswana Migas__Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Medan_
_Perihal: Mendesak Sikap Tegas Hiswana Migas Atas Krisis Kelangkaan BBM di Sumatera Utara_
_Sudah lebih dari satu minggu masyarakat Sumatera Utara dihadapkan pada krisis kelangkaan BBM yang terjadi hampir di seluruh wilayah, mulai dari Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Asahan, Batubara, Tanjungbalai hingga daerah lainnya._
_Antrean kendaraan mengular setiap hari, banyak SPBU kehabisan stok, aktivitas masyarakat terganggu, roda perekonomian melambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan distribusi BBM terus menurun._
_Yang paling memprihatinkan, para pengusaha SPBU menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka bukan penyebab terjadinya kelangkaan ini. Banyak SPBU telah melakukan pemesanan sesuai prosedur, namun pasokan BBM tidak kunjung tiba sehingga mereka kehilangan omzet, tetap harus membayar gaji karyawan, biaya operasional, listrik, keamanan, pajak, dan kewajiban lainnya tanpa adanya pendapatan dari penjualan BBM._
_Lebih ironis lagi, masyarakat melampiaskan kemarahannya kepada operator dan pengusaha SPBU, padahal keterlambatan pasokan berada di luar kendali mereka. Pengusaha SPBU kini menanggung kerugian finansial yang besar sekaligus tekanan psikologis akibat harus menghadapi protes pelanggan setiap hari._
Dalam kondisi seperti ini, kami mempertanyakan sikap DPP Hiswana Migas dan DPC Hiswana Migas Medan.Di mana keberpihakan organisasi kepada anggotanya?_
_Mengapa hingga hari ini belum terdengar pernyataan sikap yang tegas kepada Pertamina maupun kepada publik? Mengapa organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pengusaha SPBU justru terkesan diam ketika anggotanya mengalami kerugian yang tidak sedikit?_
_Jika benar terdapat kendala dalam distribusi, baik karena keterbatasan armada mobil tangki, berkurangnya awak mobil tangki, maupun gangguan operasional lainnya, maka kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan diselesaikan secepatnya. Jangan biarkan pengusaha SPBU menjadi korban berkepanjangan akibat persoalan distribusi yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.Kami mendesak agar DPP dan DPC Hiswana Migas segera:_
_*Mengambil sikap resmi dan terbuka terhadap krisis kelangkaan BBM di Sumatera Utara.__*Menyampaikan kepada Pertamina bahwa keterlambatan pasokan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pengusaha SPBU._*Menuntut adanya langkah darurat untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM.__*Mengawal serta memperjuangkan hak-hak anggota yang telah dirugikan akibat terganggunya pasokan.__*Menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih luas._
_Jangan biarkan pengusaha SPBU terus menjadi tameng kemarahan masyarakat, sementara akar persoalan belum terselesaikan._
_Organisasi tidak boleh hanya hadir saat kegiatan seremonial, tetapi juga harus berdiri di garis depan ketika anggotanya mengalami kesulitan. Inilah saatnya Hiswana Migas membuktikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wadah perjuangan pengusaha SPBU._
_Kami berharap surat terbuka ini menjadi pengingat bahwa krisis distribusi BBM bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha para pengusaha SPBU yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran energi kepada masyarakat.Sudah saatnya semua pihak berhenti saling menunggu dan segera mengambil tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan BBM, pengusaha SPBU membutuhkan kepastian pasokan, dan Sumatera Utara membutuhkan solusi, bukan sekadar penjelasan._
Sebelumnya, pada 10 Juli 2026 lalu, Fahrougi Andriani Sumampouw selaluArea Manager Communication, Relations & CSR Regional SumbagutPT Pertamina Patra Niaga – Subholding dalam keterangan tertulisnya mengaku sudah mengoptimalkan Distribusi BBM di Sumatera Utara
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh Fuel Terminal serta SPBU terus dilakukan secara intensif agar distribusi berjalan optimal.
Dalam beberapa hari terakhir, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara menghadapi penyesuaian operasional armada distribusi. Untuk memastikan penyaluran tetap berjalan optimal, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan sehingga kapasitas distribusi dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat
Selain itu, Pertamina juga memperkuat operasional dengan menambah 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan guna mendukung kelancaran proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Optimalisasi distribusi tersebut juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan BBM selama periode libur sekolah yang menyebabkan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan hari normal. Pertamina terus melakukan penyesuaian pola penyaluran dan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan pasokan agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mengoptimalkan distribusi agar kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara dapat terpenuhi dengan baik.

PS dan WSS Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka

putra — Tue, 14 Jul 2026 14:56:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Hobbin Gultom sebagai pengacara Walben Silaen (75) mengatakan bahwa penyidik Polres Toba sudah melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka PS dan WSS.
Polisi Polres Toba menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka, yang merupakan ayah dan anak sebagai dalam kasus dugaan penganiayaan dan perencanaan pembunuhan terhadap Walben Silaen pada 31 Mei 3026 di desa Siringkoron Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.

[adsense]

"Polisi telah melakukan pemanggilan pemeriksaan pada 13 Juli kemarin dan tidak hadir karena alasan pendampingnya (pengacara) tidak hadir. Itu alasan mereka. Polisi melakukan pemanggilan kedua. Jika pemanggilan kedua tidak hadir, maka kami akan meminta polisi melakukan pemanggilan paksa, karena kedua tersangka tidak kooperatif mempertanggungjawabkan perbuatannya," terang Hobbin Gultom di Balige, Selasa, (14/6/2026).
Selain itu, di depan para wartawan, Hobbin Gultom juga menjelaskan hasil visum luka di kepala merupakan akibat benda tajam.
"Kalau hasil luka di wajah dan tubuh korban, ini menjurus ke perencanaan pembunuhan dan bukan penganiayaan biasa. Hal ini sering diungkapkan beberapa warga Siringkiron yang mengatakan jika PS menyesal tidak langsung membunuh Walben. Jadi kita akan liat pasal yang disangkakan penyidik kepada kedua tersangka," lanjutnya.
Terdapat luka lebam di dada Walben Silaen dan luka sobek di wajah dan luka benda tajam di kepala korban yang akhirnya mendapat 26 jahitan.
Persoalan penganiayaan terhadap Walben muncul karena ketersinggungan pelaku atas sungut sungut Walben saat melintas di depan rumah tersangka, hingga PS dan WSS melakukan penganiayaan.
Hingga saat ini, pencocokan alat bukti berupa parang bengkok berbeda dengan keterangan saksi. Barang yang disita merupakan arit dan bukan parang bengkok.
"Menurut saksi, itu bukan parang bengkok yang dibawa saat kejadian tetapi arit," ungkapnya.
Hingga saat ini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap tersangka dan para tersangka masih bebas melakukan kegiatan sehari hari.
Pihak keluarga dan warga menilai kasus ini seharusnya cepat ditangani karena korban, alat bukti, hasil visum dan saksi sudah lengkap.

[adsense]