Dalam kesempatan itu, sambutan walikota dibacakan oleh Asisten Ekbang Citra Effendi Capah menyampaikan LPG 3 Kg merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipastikan tersedia, terjangkau dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Rico Waas Segera Bangun Rumah Cica yang 10 Tahun Tinggal di Dapur

Dalam mendukung penyaluran tersebut, lanjut Citra E Capah bahwa saat ini terdapat 54 agen dan 1.750 Pangkalan LPG tabung 3 kg di Kota Medan. Dari sisi pasokan, kita juga perlu menyampaikan bahwa suplai LPG dari terminal LPG Pangkalan Susu berjalan lancar tanpa kendala. Kondisi stok dalam keadaan mencukupi, sehingga penyaluran LPG 3 Kg kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua BPD PHRI Sumatera Utara, Melky Maydiroy Waas, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan, AP,M.Si, perwakilah Hiswanamigas, perwakilan Agen resmi serta undangan lainnya.

Baca Juga:

• Evaluasi PAD 2026, Wali Kota Medan Minta Bapenda Kerja Tepat Sasaran dan Punya Target Jelas

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 260/PUU-XII/2025 pada Kamis (15/10/2026). Para pemohon hadir langsung dengan didampingi tim kuasa hukum dari Tim Supremasi Sipil yang terdiri atas LBH Medan, Imparsial, Themis, dan KontraS.

Baca Juga:

• Kadis PKP Siantar Sebut Bantuan Rumah Layak Huni

LBH Medan bersama Tim Supremasi Sipil mengapresiasi putusan tersebut dan menilai langkah MK memberikan dorongan kepada Presiden dan DPR untuk segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Menurut mereka, putusan tersebut merupakan keputusan penting dalam upaya mempertegas pemisahan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Baca Juga:

• Kadis PKP Siantar Sebut Bantuan Rumah Layak Huni

Pertama, tidak terdapat kejelasan mengenai perbedaan pemaknaan frasa "tindak pidana" dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer. Hal tersebut juga dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang menurut rilis LBH Medan belum menjelaskan secara rinci batasan antara pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana.
Selain itu, Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dinilai belum menjelaskan secara terperinci makna frasa "tindak pidana".

Ketiga, persoalan independensi pengadilan menjadi perhatian. Menurut uraian dalam rilis tersebut, mekanisme penunjukan dan pengisian jabatan hakim militer masih berkaitan dengan kewenangan Panglima TNI dan belum sepenuhnya menerapkan sistem satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung.
Atas persoalan tersebut, pembentuk undang-undang diminta menyusun ketentuan baru agar kedudukan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung.
Keempat, majelis hakim menyoroti risiko impunitas dalam mekanisme peradilan militer. Penerapan asas kesatuan komando, tanggung jawab terhadap bawahan, dan kepentingan militer dinilai berpotensi menimbulkan persoalan struktural dalam memastikan proses hukum yang independen dan imparsial.

Baca Juga:

• Kadis PKP Siantar Sebut Bantuan Rumah Layak Huni

Dugaan keterlibatan tersebut masih harus ditangani melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
LBH Medan desak Presiden, DPR, dan Panglima TNI

Baca Juga:

• Kadis PKP Siantar Sebut Bantuan Rumah Layak Huni

Kedua, mendesak Panglima TNI untuk mematuhi putusan MK serta mengambil langkah untuk mencegah impunitas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana.
LBH Medan berharap putusan tersebut menjadi momentum pembenahan sistem peradilan militer sekaligus memperkuat kepastian hukum, independensi peradilan, dan perlindungan hak-hak korban.
"Demikian rilis ini dibuat semoga menjadi bahan pemberitaan dan perjuangan rakyat yang mencari keadilan," demikian pernyataan dalam rilis pers LBH Medan.(Erni)

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

Petugas kemudian melakukan pencarian terhadap R, tetapi keberadaannya belum ditemukan saat operasi berlangsung. Keterangan S masih didalami untuk mengungkap asal barang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Baca Juga:

• Polsek Marbau Amankan Pria Diduga Miliki Sabu di Pinggiran Sungai Marbau

Setelah apel sekitar pukul 15.00 WIB, tim melakukan penyelidikan dan penyisiran hingga mengamankan S. Selain barang bukti dalam satu plastik klip besar, petugas turut menyita tas ransel hitam.

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

"Pemberantasan peredaran narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika," ujar Fery.
S dan seluruh barang bukti telah dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Polsek Marbau Amankan Pria Diduga Miliki Sabu di Pinggiran Sungai Marbau

Menurut AKP Verry Purba, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Polri, kata dia, terus berupaya melayani dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat: melindungi, mengayomi, dan melayani.

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

Peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut terjadi pada Selasa (13/10/2026) sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Dolok Ayan Nag, Nagori Dolok Ayan, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Korban yang saat itu belum diketahui identitasnya dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) D. Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar.

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Simalungun IPDA Yancen Hutabarat, S.H., didampingi para penyidik Gakkum Satlantas Polres Simalungun. Pelaksanaan di lapangan berlangsung dalam kondisi cuaca cerah sehingga proses berjalan lancar.

Baca Juga:

• Dua Kelompok Pemuda Belawan Hendak Bentrok, Ini Dilakukan Polres Belawan

Berkat kerja keras dan sinergi seluruh personel, identitas korban tabrak lari yang sebelumnya dikenal sebagai Mister X akhirnya berhasil diungkap. Setelah identitas dipastikan, pihak kepolisian segera menghubungi keluarga korban.

"Kami berharap penyerahan korban kepada keluarga ini dapat meringankan beban mereka. Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga hadir memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," ucap AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Polsek Marbau Amankan Pria Diduga Miliki Sabu di Pinggiran Sungai Marbau

Belawan Kabut asap, berasal dari kebakaran hutan, akhir akhir ini mulai menyelimuti kawasan Kota Medan sekitarnya, dikuatirkan dapat menganggu kesehatan warga, terutama yang seharian beraktivias di ruangan terbuka.

Baca Juga:

• Kabut Asap Akibat Karhutla Kian Tebal, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Bagikan Masker kepada Masyarakat

Kondisi tersebut, mengindikasikan kabut asap yang menyeliputi kawasan Perairan Belawan sekitarnya, belum menganggu jarak pandang, sehingga kegiatan melaut nelayan belum mengalami gangguan.

Baca Juga:

• Kabut Asap Akibat Karhutla Kian Tebal, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Bagikan Masker kepada Masyarakat

Namun, PT Pelindo mengimbau seluruh pengguna jasa dan pihak yang beraktivitas di lingkungan pelabuhan untuk tetap mengutamakan aspek keselamatan serta meningkatkan kewaspada026.an terhadap kondisi kabut asap, khususnya apabila terjadi penurunan jarak pandang.***

​Dalam arahannya, drg. Tina Arriani mengimbau secara tegas kepada seluruh masyarakat Belawan agar meningkatkan kewaspadaan diri serta mematuhi protokol kesehatan lingkungan:• ​Mengurangi aktivitas di luar rumah/luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk.

Baca Juga:

• Kabut Asap Akibat Karhutla Kian Tebal, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Bagikan Masker kepada Masyarakat

• ​Memberikan perlindungan ekstra kepada kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis atau riwayat gangguan pernapasan.
​Segera memeriksakan diri ke UPT Puskesmas Belawan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan gangguan pernapasan, batuk, atau sesak napas guna penanganan medis lebih lanjut.
​Tidak berhenti pada imbauan tertulis dan lisan, aksi kolaborasi lapangan langsung digelar secara masif.

Rangkaian aksi kepedulian sosial ini juga didukung penuh oleh relawan Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Sumut yang turut turun ke jalan membagikan masker kepada para pengendara sepeda motor dan masyarakat umum guna memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman polusi udara.

Baca Juga:

• Kabut Asap Akibat Karhutla Kian Tebal, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Bagikan Masker kepada Masyarakat

Sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara. Program ini diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.

Baca Juga:

• Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

"Kita harapkan program ini dapat membantu pelajar, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, agar lebih mudah menjangkau sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan," ujarnya.

Bobby juga berpesan agar para pelajar menjaga perilaku selama menggunakan bus, bersikap baik dan sopan, serta mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan menuju maupun dari sekolah.

Baca Juga:

• Perkuat Pemberantasan Narkoba, Bobby Nasution Ajak Polda Sumut Rumuskan Perda Khusus

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluncuran layanan bus perintis gratis di wilayahnya. Ia berharap program tersebut dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Baca Juga:

• Perkuat Kolaborasi Pemprov Sumut–Kejatisu, Bobby Nasution Bahas Pembangunan 2027

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, serta kawasan yang masih memiliki keterbatasan konektivitas transportasi.

Untuk Kabupaten Asahan, dialokasikan enam unit bus yang melayani dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat. Kabupaten Batubara juga memperoleh enam unit bus untuk melayani dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 siswa penerima manfaat.

Baca Juga:

• Ketua BTN PSSI Sebut Gubernur Bobby Nasution Peduli Sepakbola Kelompok Usia

Adapun Kabupaten Nias Utara mendapat alokasi terbanyak, yakni sembilan unit bus yang melayani lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 siswa penerima manfaat.

Selain itu, operasional layanan dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut. Program ini juga direncanakan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumut pada 2029.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Usulkan Jalur Laut dan Subsidi Logistik untuk Dongkrak Ekspor UMKM ke Malaysia

Terlebih bagi Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto yang selama ini dikabarkan sebagai pengendali perusahaan. Menurut informasi, mantan Deputi II KSP di Rezim Presiden Jokowi itu mulai uring-uringan karena Suroso Isnandar yang selama ini anak buahnya di jajaran Direksi, justru kini menjadi atasannya.

Baca Juga:

• Resmi Jadi Dirut, Begini Sepak Terjang Suroso Isnandar di PLN

Apalagi, lanjut Yudhis, sejak posisi Wadirut diaktifkan dan Darmo menunjuk Yusuf Didi sebagai wakilnya, sudah menjadi rahasia umum ada skenario yang mereka mainkan dan semuanya terindikasi untuk melakukan praktik tercela di PLN.

Baca Juga:

• Resmi Jadi Dirut, Begini Sepak Terjang Suroso Isnandar di PLN

Karena itu, demi demi perbaikan PLN, Yudhis mendesak agar Dirut PLN barusecepatnya membersihkan PLN dari kroni-kroni Darmo yang saat ini masih bercokol, seperti Wadirut, Dirut PLN Icon, KepalaSatuan Teknologi Informasi, dan lainnya yang diangkat oleh Darmo dengan sesuka hati, termasuk jajaran Executive Vice President (EVP) dan Vice Presiden (VP) di PLN.

Baca Juga:

• Walikota Tebingtinggi, Minta Percepatan Listrik Kolam Renang Dan Penerangan Jalan

"Informasi yang kami peroleh, pekerjaan renovasi kantor ini secara terpusat dibuatkontraknya oleh Divisi Umum PLN melaluiskema penunjukan langsung kepada PTSinergi Properti Pratama (SPP) yang.merupakan anak usaha Dana Pensiun PLN.

Baca Juga:

• Resmi Jadi Dirut, Begini Sepak Terjang Suroso Isnandar di PLN

"Pertanyaannya, tentu sangat disayangkan apabila selevel pejabat EVP Umum mau menjadi tumbal atas perilaku korup oknum pimpinannya sepertinya yang sama sekali tak memiliki darah PLN?. Atau memang pejabat EVP Umum tersebut turut serta menikmati keuntungan pribadi dari pelaksanaan pekerjaan renovasi kantor-kantor PLN tersebut. Tapi jika flashback sedikit, Khairullah ini setelah dicopot dari GM PLN UID Riau Kepri, dia punya hutang Budi sama Yusuf Didi. Tapi hanya 3 bulan fungsional, dia diberi jabatan empuk oleh Yusuf Didi menjadi EVP Umum. Mungkin hal begini merupakan kesepakatan bawah meja," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), jajaran MPK di Indonesia, MPK Wilayah Sumatera Utara–Aceh, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta peserta Rakernas dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siap Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Hasil Reses DPRD Sumut

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas V MPK di Indonesia. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kehormatan bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Tapanuli Utara," ujar Surya.

Rakernas V MPK di Indonesia mengusung tema "Fructus in Altum: Transformasi Sekolah Kristen". Surya menilai tema tersebut relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, ketika sekolah dituntut terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Buka Masa Ta’aruf Kolosal UMSU, Maba Diingatkan Jangan Hanya Kejar Gelar

Meski demikian, Surya menekankan bahwa kemajuan pendidikan tidak semata-mata diukur dari kemampuan akademik. Pendidikan juga harus membentuk generasi yang memiliki integritas, kepedulian sosial, nilai moral dan spiritual, serta kemampuan hidup berdampingan dalam keberagaman.

"Nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan dalam proses pendidikan diharapkan tercermin dalam kejujuran, kasih kepada sesama, tanggung jawab, kedisiplinan dan semangat melayani," jelasnya.

Baca Juga:

• Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030, Pemprov Pastikan Ketersediaan Vaksin

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu "Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan."

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara MPK dan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai bentuk pembinaan, fasilitasi, dan kerja sama diharapkan terus dikembangkan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut-AS Perkuat Kemitraan Strategis, Buka Peluang Investasi dan Perdagangan Baru

"Jangan sampai hasil Rakernas berhenti pada dokumen perencanaan. Hasilnya harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, memperkuat kapasitas guru, mendorong inovasi pembelajaran dan memperluas manfaat pendidikan bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berharap Rakernas V MPK di Indonesia menghasilkan keputusan strategis sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk memajukan pendidikan Kristen di Indonesia.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Lepas Ribuan Peserta Fun Run 5K HUT ke-81 TNI, Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat

Rakernas V MPK di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang berkarakter serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Silaturahmi dengan MUI, Ajak Bersinergi Berantas Narkoba