Dalam pelaksanaan penanganan bencana, TNI tetap mengerahkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk mendukung mobilitas personel, distribusi bantuan, serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Baca Juga:

• Layanan Transportasi dan Menyebabkan Sejumlah Orang Luka Luka

Penyaluran bantuan pada hari kesebelas dilakukan melalui jalur laut dan udara. Melalui jalur laut, TNI menyalurkan 35,685 ton bantuan menggunakan KRI, sedangkan melalui jalur udara sebanyak 53,467 ton bantuan menggunakan pesawat TNI AU. Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan TNI mencapai 913,898 ton.

TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait dalam penanganan bencana serta memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat terdampak.

Baca Juga:

• Resmi Peroleh SKT di Kesbangpol Sumut, Ketua DPW FP NTT: Kami Siap Berkolaborasi

Baca Juga:

• Usai Apel Pagi, Kapolres Simalungun Langsung Cek HP Personel Antisipasi Judi Online dan Pinjol

"Mengingat risiko Karhutla meningkat pada periode Agustus-September 2026, Kapolres Simalungun menekankan pentingnya pencegahan, kewaspadaan, dan pelaporan dini kepada seluruh masyarakat," ujar IPDA Gagas.

Baca Juga:

• Usai Apel Pagi, Kapolres Simalungun Langsung Cek HP Personel Antisipasi Judi Online dan Pinjol

Peristiwa terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Suka Mulya, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.24.800.000, (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Baca Juga:

• Dibawa Kurir "Pria Gaek", Narkoba Jenis Sabu Seberat 30 Kilogram Bruto Dan 20 Ribu Pil Ekstasi, Gagal Beredar Di Medan Dan Wilayah Aceh

Kemudian Kanit Pidum Ipda Poppi Loveranda bersama personel Opsnal Pidum bergerak menuju lokasi dan sekitar pukul 13:30 WIB berhasil mengamankan salah satu terduga tersangka.

Baca Juga:

• Dibawa Kurir "Pria Gaek", Narkoba Jenis Sabu Seberat 30 Kilogram Bruto Dan 20 Ribu Pil Ekstasi, Gagal Beredar Di Medan Dan Wilayah Aceh

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa dua bilah pisau sangkur, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, serta satu unit Honda Scoopy warna hitam yang diduga digunakan sebagai sarana Untuk melancarkan Aksinya.

Saat ini ketujuh terduga tersangka telah di amankan di Polres Langkat untuk menjalani proses lebih lanjut.
Polres Langkat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan maupun tindak pidana di lingkungan sekitar.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman."

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Ajak Personel Perkuat Pengabdian di Hari Juang Polri

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku yang merupakan warga Tebing Tinggi diduga telah melakukan 42 kasus pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Gelar Makan Gratis Bersama Pengemudi Ojol, Parbetor.dan Petugas Kebersihan

"Modus pelaku berpura-pura ingin membantu," kata Bimo.
Terhadap tersangka Arif Matondang diberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kedua kakinya karena melawan saat penyergapan.
Usai ditangkap polisi kemudian memboyong tersangka ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan guna mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya.

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Gelar Makan Gratis Bersama Pengemudi Ojol, Parbetor.dan Petugas Kebersihan

Warga yang melihat kejadian berusaha membantu korban dan membawanya ke rumah sakit. Di tengah situasi tersebut, seorang pria yang mengaku ingin membantu justru diduga memanfaatkan keadaan.
Motor matic milik korban sempat dititipkan di sebuah salon tidak jauh dari lokasi kecelakaan.
Namun, pria tersebut kemudian kembali ke salon dan meminta kunci kendaraan dengan alasan akan mengurus keperluan korban. Setelah mendapatkan kunci, ia membawa kabur sepeda motor tersebut.
Aksi pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi, kemudian beredar di media sosial dan menjadi viral.

"Gunung jelas hingga kabut 0-III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 50-300 m di atas puncak kawah.

Baca Juga:

• Pelaku Curanmor Asal Simalungun Akhirnya Diringkus Polsek Gunung Malela

2. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pos Pengamatan Gunung api Sinabung," ucap Armen Putra.

Baca Juga:

• Pelaku Curanmor Asal Simalungun Akhirnya Diringkus Polsek Gunung Malela

Jadi kami dari Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini Dinas Pariwisata mengimbau kepada masyarakat khususnya tamu wisata supaya jangan dulu masuk ke Objek Wisata Danau Lau Kawar sampai dengan batas waktu yang belum di tentukan," ucap Juni Antomi Kemit. [ Surbakti ]

AKP Tugono menjelaskan, ucapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya Polres Simalungun Polda Sumatera Utara, yang senantiasa berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, termasuk dalam menghormati dan merayakan momen-momen keagamaan yang dianut oleh masyarakat majemuk di Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan, Rico Waas: Jabatan Tertinggi Pria Dalam Keluarga

"Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah," ucap AKP Tugono mengutip firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 21.
Kabag Ren menuturkan, ucapan selamat Maulid Nabi ini disampaikan langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang, mewakili seluruh personel dan keluarga besar Polres Simalungun.
"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk kembali merefleksikan dan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari," ungkap AKP Tugono.
Ia menambahkan, sebagai institusi yang melayani masyarakat dengan latar belakang agama dan keyakinan yang beragam, Polres Simalungun senantiasa hadir untuk menghormati dan turut merayakan setiap momen keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat, sebagai bentuk komitmen menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan, Rico Waas: Jabatan Tertinggi Pria Dalam Keluarga

"Kami mendapat aduan dari masyarakat terkait naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait agar melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok," ujar Syaiful Ramadhan, Selasa (25/08/2026).

Baca Juga:

• Rapat Paripurna, Henri Jhon ‘Sentil’ Pemko Medan Soal Aset

Syaiful berharap persoalan harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi perhatian serius Pemko Medan. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta para pelaku distribusi agar rantai pasok kebutuhan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• Rapat Paripurna, Henri Jhon ‘Sentil’ Pemko Medan Soal Aset

Ia menambahkan, stabilitas harga kebutuhan pokok bukan hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang memadai.
"Kami (Fraksi PKS DPRD Medan-red), akan terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengendalian harga bahan pokok dan penguatan ketersediaan pasokan di Kota Medan," pungkasnya.

Jembatan tersebut merupakan bantuan dari pengusaha E.S. Sembiring. Pemilik CV NITRA dengan dana pribadi atas dasar keperdulian dengan dunia pendidikan.

Baca Juga:

• Jembatan Hanyut Diterjang Arus, Akses Pendidikan Anak Terputus di i Sei Petani

Jembatan tersebut merupakan bantuan dari pengusaha E.S. Sembiring. Pemilik CV NITRA dengan dana pribadi atas dasar keperdulian dengan dunia pendidikan.

Baca Juga:

• Tiga Tempat Pembangunan Ditinjau Bupati Dan Dipastikan Infrastruktur Dukung Ekonomi Warga

Jembatan tersebut merupakan bantuan dari pengusaha E.S. Sembiring. Pemilik CV NITRA dengan dana pribadi atas dasar keperdulian dengan dunia pendidikan.

Baca Juga:

• Jembatan Hanyut Diterjang Arus, Akses Pendidikan Anak Terputus di i Sei Petani

Sorotan itu muncul setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara jumlah unit bangunan yang tercantum dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga:

• Ruko di Jalan Bandung Siantar Terbakar, Disdamkarmat Bantu Padamkan Api

Hal tersebut disampaikan Ahmad Afandi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (24/8/2026).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih serius terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan PBG di Kota Medan.

Baca Juga:

• Ruko di Jalan Bandung Siantar Terbakar, Disdamkarmat Bantu Padamkan Api

Ahmad Afandi secara khusus menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan yang memiliki fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Namun, menurutnya, pengawasan terhadap bangunan tidak semestinya hanya dibebankan kepada Satpol PP. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan yang memiliki wilayah kerja masing-masing.

Menurutnya, apabila pembangunan berlangsung di suatu wilayah, maka perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah semestinya dapat mengetahui dan memantau proses pembangunan tersebut.
Terlebih, setiap kecamatan dan kelurahan memiliki wilayah kerja yang jelas serta terdapat unsur yang menangani ketenteraman dan ketertiban.
"Jangan hanya Satpol PP yang kita soroti. Di tingkat kecamatan dan kelurahan juga ada Kasi Trantib yang memiliki wilayah kerja masing-masing. Seharusnya ketika ada pembangunan yang jumlahnya cukup banyak dan terlihat jelas di tengah masyarakat, hal seperti ini dapat diketahui dan dilaporkan," katanya.

Baca Juga:

• BUMDES Jati Kesuma Dusun III Diduga Tidak Berizin, Warga Desak APH Turun Tangan

Jangan Sampai Pengawasan Hanya Berjalan Setelah Ada Masalah
Lebih lanjut, Ahmad Afandi menilai sistem pengawasan harus bersifat aktif dan preventif. Artinya, pemerintah tidak hanya bertindak ketika masyarakat sudah mengeluhkan suatu pembangunan atau ketika persoalan tersebut menjadi perhatian publik.

Ia meminta agar koordinasi antara kelurahan, kecamatan, Satpol PP dan dinas teknis diperkuat sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran bangunan dapat segera ditindaklanjuti.
PAD dari PBG Dipertanyakan
Lebih lanjut, Ahmad Afandi mempertanyakan bagaimana target PAD Kota Medan dari sektor PBG dapat tercapai apabila pengawasan terhadap pembangunan dinilai belum maksimal.
Menurutnya, PBG bukan hanya persoalan administrasi perizinan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan pembangunan terhadap aturan serta potensi penerimaan daerah.

Baca Juga:

• Usaha Pengolahan Telur Busuk Resahkan Warga Desa Jati Kesuma

"Kalau izinnya 14 unit, kemudian di lapangan disebut mencapai 28 unit, tentu ini harus dijelaskan. Apakah ada perubahan atau penambahan izin, atau memang ada pembangunan yang tidak sesuai dengan PBG. Ini yang harus dipastikan pemerintah," tegasnya.
Minta Pemko Medan Turun ke Lapangan
Ahmad Afandi berharap Pemerintah Kota Medan tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan langsung di lapangan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen PBG dan kondisi fisik bangunan di lokasi.

"Harus ada koordinasi. Kelurahan mengetahui, kecamatan mengetahui, kemudian Satpol PP dan dinas teknis juga harus mengetahui. Kalau semua berjalan, seharusnya persoalan seperti ini bisa diketahui lebih cepat," katanya.
Waspadai Munculnya Persepsi Negatif
Ahmad Afandi juga meminta agar pengawasan dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menyebut munculnya opini mengenai dugaan adanya "permainan sebelah mata" antara oknum petugas dan pihak pengembang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Baca Juga:

• Dua Ruko Prabot dan Elektronik di Perdagangan Terbakar, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar

"Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Jangan dibiarkan karena ini menyangkut penegakan Perda, kepastian hukum dan juga potensi PAD Kota Medan," pungkasnya.

Uang yang jika di Rupiahkan berjumlah Rp.66 juta itu, diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba, karena ditemukan bukti penukaran uang Rupiah ke Ringgit Malaysia di salah satu money changer.

Baca Juga:

• Peredaran 30 Kg Sabu dan 20 Ribu Pil Ekstasi Dibongkar Polres Labuhanbatu

​Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Zulkarnaen SKM, serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan. Turut hadir pula Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, Plt Sekretariat DPRD Erisda Hutasoit, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Baca Juga:

• Dinas Kominfo Medan Raih Juara II Lomba Pidato POV Wali Kota Meriahkan HUT Ke-81 RI

Baca Juga:

• Dinas Kominfo Medan Raih Juara II Lomba Pidato POV Wali Kota Meriahkan HUT Ke-81 RI

​Menurutnya, masalah ini bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024–2029 yang telah disepakati bersama, di mana Pemko Medan diwajibkan segera memperbaiki kawasan permukiman kumuh serta mensinkronkannya dengan program revitalisasi sungai dan relokasi warga di bantaran sungai.

​Selain aset, Henri Jhon juga menyoroti carut-marut penetapan PBB-P2 di Kota Medan yang dikeluhkan masyarakat karena besaran tarif yang dinilai tidak transparan dan tidak masuk akal.

Baca Juga:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

​Sebagai solusi konkret, Henri Jhon mendorong agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) PBB-P2 guna memastikan proses birokrasi perpajakan daerah menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan seluruh pendapatannya masuk murni ke kas PAD tanpa ada kebocoran.

​Menutup interupsinya, Henri Jhon mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD agar setiap rekomendasi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun pansus tidak sekadar menjadi macan kertas tanpa eksekusi nyata.

Baca Juga:

• Ada 3 Mobil Dinas di Rumah Ketua DPRD Medan, Status dan Fungsi Berbeda

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Kesiapsiagaan Personel, Kendaraan dan Peralatan Penanganan Karhutla

"Kapolres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan anggota atas pelaksanaan tugas operasional selama satu minggu terakhir, di mana secara umum angka gangguan kamtibmas mengalami penurunan," ucap KOMPOL Manaek Sahala Ritonga.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Kesiapsiagaan Personel, Kendaraan dan Peralatan Penanganan Karhutla

Evaluasi berlangsung di Aula Uncle Sam, Kecamatan Lubuk Pakam, Senin (24/8/2026). Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara melihat langsung operasional Mobil IVA Test serta pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Siapa yang Berhak Menghitung Kerugian Negara? Perang Tafsir BPK vs BPKP di MK

Sejak beroperasi, Mobil IVA Test telah menjangkau 20 dari 22 kecamatan di Deli Serdang. Layanan bergerak ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan TP PKK dalam meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi evaluasi yang dilakukan TP PKK Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan kader PKK, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan berbagai pihak.
Jelita mengatakan Deli Serdang berhasil masuk enam besar pada seluruh kategori penilaian 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara. Capaian tersebut dinilai menjadi hasil kolaborasi yang dibangun selama dua tahun terakhir.