Massa menuntut penegakan hukum yang radikal dan tanpa tebang pilih atas gurita skandal korupsi daerah, sekaligus meminta klarifikasi terbuka terkait dugaan Korupsi Batubara yang menjadi penyebab Blackout di Sumatera dan intervensi militer dalam kasus nasional Jampidsus Kejagung.

Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Ganyang Setan Korup Berbaju Negara di Sumatera Utara" para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kejati Sumut. Mereka menilai moralitas birokrasi dan penegakan hukum di wilayah ini sudah memasuki stadium kronis.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya

Koordinator Aksi, Rio Samuel Manurung, memaparkan empat kluster pelanggaran hukum dan moralitas publik di Sumatera Utara yang mendesak untuk segera diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa.

Pertama, Skandal Transisi Energi ditubuh PLN.Dugaan markup anggaran dan manipulasi pengadaan pada proyek Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) UID Sumut.
Kedua, Mafia Anggaran Infrastruktur.Indikasi manipulasi administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumut.Ketiga, Dugaan Penyelewengan Dana Kebencanaan.Alokasi dana penanganan pasca-bencana banjir miliaran rupiah yang justru dilarikan untuk pengadaan fasilitas mewah birokrasi serta dugaan fee proyek di Pemko Padangsidimpuan.
Keempat, Penindasan Hak Agraria oleh anak BUMN.Dugaan praktik "Mafia Tanah Gaya Baru" oleh anak usaha BUMN (PT Mitratel dan Telkomsel) di Pertapakan Nanggaraja, Simalungun, yang menguasai lahan warga secara ilegal.
Selain isu kedaerahan, Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dinamika nasional terkait sengkarut kasus Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung.
Massa mendesak Kejagung melalui Kejati Sumut untuk memberikan transparansi terkait dugaan korupsi yang Batubara yang oleh jampidsus yang disinyalir jadi penyebab BLACKOUT SUMATERA serta adanya perlindungan ketat dari sekelompok oknum TNI terhadap oknum Kejaksaan yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut."Kami meminta klarifikasi terbuka! Hukum di negeri ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer demi melindungi oknum tertentu. Adanya dugaan oknum TNI yang membackup oknum kejaksaan di balik pusaran kasus Jampidsus ini mencederai supremasi sipil. TNI adalah alat pertahanan negara, bukan tameng para koruptor!" tegas Rio Samuel Manurung.Menyikapi tuntutan tersebut, pimpinan aliansi yang terdiri dari Ketua DPD GMNI Sumut Armando Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, dan Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal penanganan seluruh perkara ini.Mereka dengan tegas menyatakan "TARUNG PANJANG" dan membawa gelombang massa yang lebih besar ke jalanan jika aspirasi dan desakan penegakan hukum yang objektif ini diabaikan oleh aparat."Ketika penegak hukum korupsi hari ini menjadi terduga pelaku korupsi , maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum" pungkasnya.

Baca Juga:

• Dalam Persidangan, Kades Akui Gunakan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi

Di balik tumpukan uang puluhan miliar rupiah yang disita dari balik lemari rahasia, aroma persaingan antar-lembaga menyengat hebat. Publik mencium drama lama yang diputar kembali: dejavu era SBY saat perseteruan Cicak vs Buaya memuncak. Namun kali ini, panggung menampilkan laga klasik yang tak kalah sengit, yakni Korps Bhayangkara melawan Korps Adhyaksa.
Ketegangan ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ketika prajurit TNI bersenjata harus memagari rumah Jampidsus Kejaksaan Agung di Kramat Pela, hal itu menjadi bukti telanjang adanya gesekan hebat di level elite.
Pengamanan ketat tersebut memperlihatkan bahwa ancaman dan intimidasi telah masuk ke ranah mengkhawatirkan, hingga kejaksaan perlu menggunakan tameng loreng. Jika hukum hanya bisa tegak lewat moncong senapan, di mana esensi supremasi hukum yang demokratis?

Sinyalemen bahwa manuver garang di lapangan berujung pada ajang saling tawan dan barter kasus kian menguat. Keadilan tidak boleh distempel sebagai komoditas transaksi di bawah meja. Publik mendesak pembenahan total tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada berkas perkara yang sengaja disimpan sebagai kartu truf untuk saling menyandera.
Semua institusi—Polri, Kejaksaan, KPK, maupun TNI—harus tunduk pada asas kesetaraan di hadapan hukum.
Riuh rendah di Cipete dan barikade di Kramat Pela ini sekaligus mengirimkan sinyal bahaya ke Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto kini berada dalam posisi krusial. Di saat Presiden sibuk menata fondasi ekonomi dan pertahanan, ego sektoral para pembantunya justru berpotensi menggerus wibawa pemerintahan demi mengamankan faksi masing-masing.
Para pejabat yang hanya sibuk memamerkan taring di depan kamera namun nihil substansi dinilai layak dievaluasi melalui perombakan atau reshuffle kabinet secara menyeluruh. Langkah tegas reshuffle kabinet diperlukan agar agenda besar negara dan akselerasi Asta Cita tidak tersandera oleh syahwat kekuasaan yang sempit. Rakyat sudah lelah menonton drama institusional; mereka membutuhkan hukum yang tegak tanpa kompromi, serta barisan menteri yang fokus bekerja alih-alih memicu kegaduhan baru.
Di bawah sorotan janji manis Kabinet Merah Putih, bulan-bulan awal pemerintahan Prabowo-Gibran justru riuh oleh serangkaian blunder para pembantunya. Dari gertakan PPN 12 persen hingga aturan Elpiji 3 kg yang membikin rakyat menjerit di antrean pangkalan, kementerian seolah berlomba melempar kebijakan tanpa perhitungan matang.
Sektor pangan dan tata niaga ekspor-impor pun tak luput dari sengkarut. Di tengah gema narasi swasembada, publik disuguhkan disonansi data produksi beras, lambannya izin impor bahan pokok yang melambungkan harga pasar, hingga polemik proyek cetak sawah. Belum lagi manuver nyeleneh para pejabatnya: dari klaim anggaran fantastis puluhan triliun, hingga penyalahgunaan kop surat dinas demi hajat pribadi keluarga.

Baca Juga:

• Jakarta Selatan dan Jakarta Utara Banjir Ketinggian 20-95 centimeter, 23 Ruas Jalan Tergenang