Baca Juga:

• Kajari Simalungun: Sinergi Penegak Hukum Demi Indonesia yang Aman dan Berkeadilan

Baca Juga:

• Pengusaha Silaen Dilaporkan Ke Polisi

Baca Juga:

• Pengusaha Silaen Dilaporkan Ke Polisi

Kepala Sub Seksi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Joshua Anggie Bobby, mengatakan Kecamatan Cipeundeuy dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah desa binaan lainnya.

Baca Juga:

• Jaga Kesehatan dan Kebersamaan, Kantor Imigrasi Belawan Gelar Senam Kebugaran Bersama Masyarakat

Tujuh desa yang akan dikukuhkan sebagai Desa Binaan Imigrasi tersebut meliputi Desa Karangmukti, Cipeundeuy, Cimayasari, Sawangan, Wantilan, Lengkong, dan Kosar.
Joshua menjelaskan, selama ini program Desa Binaan Imigrasi di berbagai daerah umumnya difokuskan pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia(TPPM) melalui edukasi kepada masyarakat yang berpotensi bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.

Menurutnya, Kecamatan Cipeundeuy merupakan kawasan yang berkembang sebagai pusat industri, termasuk industri kendaraan listrik, sehingga menarik banyak tenaga kerja asing. Sebagian dari mereka tinggal di rumah kontrakan dan rumah kos milik warga sehingga interaksi sosial dengan masyarakat berlangsung setiap hari.

Baca Juga:

• Imigrasi Belawan dan UMA Kolaborasi Bidang Pendidikan Serta Pembuatan Paspor Di Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Bandung juga menerima berbagai laporan dari masyarakat, mulai dari persoalan ketertiban lingkungan, tunggakan pembayaran sewa tempat tinggal, hingga perilaku yang dianggap mengganggu kenyamanan warga.

Karena itu, menurut Joshua, edukasi keimigrasian menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban orang asing, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran keimigrasian, serta pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan secara bersama-sama.

Baca Juga:

• Perkuat Literasi Keimigrasian dari Pelosok, Imigrasi Gorontalo Kembangkan Desa Binaan Berbasis Pesisir, Pegunungan, dan Pertambangan

Joshua menambahkan, pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kecamatan Cipeundeuy juga didasari sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak dini. Di antaranya masih terbatasnya literasi masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM lintas negara, keterbatasan akses terhadap informasi keimigrasian, serta tingginya angka pengangguran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara ilegal.

Imigrasi Bandung juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi penyalahgunaan perkawinan campuran. Modus tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana perdagangan orang ataupun untuk mengakali ketentuan keimigrasian guna memperoleh izin tinggal atau bahkan status kewarganegaraan Indonesia secara tidak sah.

Baca Juga:

• Semangat Baru Mengawal Gerbang Indonesia di NTT, Saroha Manullang resmi dilantik jadi Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT

Melalui perluasan Program Desa Binaan Imigrasi di tujuh desa di Kecamatan Cipeundeuy, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berharap literasi keimigrasian masyarakat semakin meningkat, pengawasan terhadap keberadaan WNA semakin optimal, dan tercipta kehidupan sosial yang harmonis antara masyarakat dan warga negara asing yang tinggal maupun bekerja di wilayah tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi BTN untuk memperkuat peran Perseroan sebagai bank yang mendampingi masyarakat di setiap fase kehidupan. Menurutnya, komitmen BTN tidak berhenti pada membantu masyarakat memiliki rumah pertama, tetapi terus berlanjut hingga mendukung kesejahteraan nasabah memasuki masa pensiun.

Baca Juga:

• Dorong Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba, Pemkab Ssamosir Jalin kerjasama dengan BTN

Ia menambahkan, akuisisi ini akan semakin memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan ekosistem layanan yang menyeluruh. Dengan jaringan yang luas serta kapabilitas digital yang terus berkembang, BTN optimistis mampu menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat di berbagai tahapan kehidupan.

Nixon juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi intensif yang telah terjalin antara tim BTN dan SMBC Indonesia sejak tahun 2025 hingga mencapai tahap transaksi ini. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pasca-transaksi akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (prudence) dan kepatuhan yang tinggi guna memastikan proses transisi berjalan lancar serta memberikan manfaat optimal bagi kedua institusi dan seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga:

• BTN Perkuat Sinergi dengan Pemkab Samosir, Dorong Pengembangan Pariwisata, UMKM, dan Layanan Publik

"Prioritas utama kami adalah memastikan kenyamanan nasabah tetap terjaga. Kami menjamin seluruh hak-hak nasabah, termasuk manfaat asuransi jiwa kredit yang melekat pada pinjaman, tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Kami juga siap mendampingi seluruh nasabah selama proses transisi agar tetap nyaman dan mendapatkan layanan terbaik dari BTN," tegasnya.

Henoch menambahkan bahwa transaksi ini memungkinkan SMBC Indonesia untuk semakin memfokuskan sumber daya dan investasi perusahaan pada pengembangan layanan bagi segmen emerging affluent, affluent, usaha kecil dan menengah, serta korporasi.

Baca Juga:

• BTN Jakarta International Marathon 2026 Diikuti Lebih Dari 45.000 Peserta dari 52 Negara

"Kami meyakini bahwa BTN memiliki kapabilitas dan jaringan yang kuat untuk memberikan layanan kepada nasabah pensiun. Pada saat yang sama, transaksi ini memungkinkan SMBC Indonesia mempercepat fokus pada agenda pertumbuhan strategis kami. Dengan demikian, diharapkan kedua institusi dapat semakin optimal menjalankan keunggulan masing-masing dalam melayani masyarakat Indonesia," tambah Henoch.

Akan tetapi, pembayaran manfaat pensiun akan tetap dikelola oleh SMBC Indonesia sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nasabah diimbau untuk tetap melakukan proses autentikasi berkala sesuai ketentuan agar pembayaran manfaat pensiun tetap berjalan lancar.

Baca Juga:

• Perkuat Ekosistem Kampus, BTN Gandeng UNPAD Tingkatkan Edukasi Finansial dan Buka Peluang Karir Bagi Mahasiswa

Baca Juga:

• Ini Modusnya, Sindikat Mafia BBM di Ketahui Polresttabes Medan

Hal itu disampaikan Rasyid dalam Rapat Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelar di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2026.

Rapat tersebut dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol Mashudi. Hadir pula Staf Khusus Menteri Imipas Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Ida Asep Somara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Penetapan HPE dan HR Emas Hasil koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Menurut Rasyid, langkah pertama yang harus dilakukan tim adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh layanan publik Pemasyarakatan yang memiliki potensi celah permasalahan. Setelah itu, regulasi, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan proses bisnis perlu ditinjau kembali secara menyeluruh.

"Evaluasi ini tidak boleh hanya menghasilkan tumpukan dokumen. Yang harus dilihat adalah di mana titik rawan layanan, di mana celah penyimpangan, apakah SOP masih relevan, apakah kewenangan sudah tepat, dan apakah penerima layanan benar-benar mendapatkan haknya secara pasti dan adil," ujar Rasyid.

Pembentukan tim ini mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-29.PR.02.01 Tahun 2026. Dalam bahan rapat disebutkan, tim dibentuk untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terencana, terukur, dan berkelanjutan; melaksanakan evaluasi sistematis dan berkala; serta memperjelas tanggung jawab operasional perbaikan tata kelola pelayanan publik.

Rasyid menekankan, perbaikan layanan Pemasyarakatan harus berorientasi pada penerima manfaat, khususnya tahanan, narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Orientasi itu, kata dia, penting agar pembenahan layanan tidak terjebak pada perspektif birokrasi semata.

Baca Juga:

• Hadirkan Layanan Terpadu di Bandar Masilam, Bupati; Ruang Mendengar Harapan dan Aspirasi Masyarakat.

"Ukuran keberhasilan layanan Pemasyarakatan bukan hanya apakah prosedurnya ada, tetapi apakah hak warga binaan terpenuhi, apakah keluarganya mendapatkan kepastian informasi, apakah layanan berjalan transparan, dan apakah petugas bekerja dalam sistem yang bersih," katanya.

Salah satu isu yang dibahas dalam rapat adalah pendelegasian kewenangan kepada unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rasyid menyatakan, pendelegasian kewenangan harus dilakukan setelah evaluasi mendalam terhadap kesiapan unit pelaksana, risiko penyimpangan, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan.

Menurut dia, pelimpahan kewenangan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemindahan tugas dari pusat ke daerah atau UPT. Lebih jauh, pendelegasian harus memperjelas tanggung jawab, mempercepat layanan, dan memperkuat akuntabilitas.

"Delegasi kewenangan harus berbasis evaluasi. Jangan sampai kewenangan dipindahkan, tetapi pengawasan lemah, SOP belum seragam, dan indikator keberhasilan tidak jelas. Kalau itu terjadi, yang berpindah bukan hanya kewenangan, tetapi juga potensi masalah," ujar Rasyid lagi.

Baca Juga:

• Polres Pematangsiantar Laksanakan Semi Final dan Final Lomba Road To E-Sport Kapolri Cup

Dalam rapat tersebut, transformasi tata kelola juga diarahkan pada penerapan manajemen risiko, khususnya terkait potensi fraud, penguatan integritas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan pencapaian hasil layanan yang terukur. Tim akan menyusun peta risiko pelayanan publik, peta titik rawan penyimpangan, analisis kelemahan tata kelola, serta rekomendasi penguatan pengawasan internal.
Rasyid mengatakan, Pemasyarakatan memilikikarakter layanan yang kompleks karena menyangkut keamanan, pembinaan, hak dasar, kesehatan, integrasi sosial, dan hubungan warga binaan dengan keluarga. Karena itu, reformasi layanan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih presisi.

"Pemasyarakatan bukan sekadar urusan administratif di balik tembok. Ia menyangkut martabat manusia, kepastian hukum, keamanan, dan kepercayaan publik. Karena itu, tata kelolanya harus bersih, terukur, manusiawi, dan berbasis risiko," katanya.
Bahan rapat juga memuat target kerja tim, antara lain penyusunan matriks identifikasi layanan publik, peta kewenangan antara pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis, peta titik rawan penyimpangan, serta inventarisasi regulasi, SOP, dan standar pelayanan. Pada tahap berikutnya, tim akan menyusun peta risiko layanan publik, daftar layanan prioritas yang memerlukan perbaikan segera, rekomendasi penguatan pengawasan, roadmap perbaikan, rencana aksi implementasi, dan laporan akhir kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rasyid menegaskan, capaian perbaikan tata kelola pelayanan publik dalam tiga bulan ke depan perlu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, publikasi itu tidak cukup hanya menampilkan laporan, notulensi, atau dokumen formal.

"Publik harus bisa melihat apa yang benar-benar berubah. Layanan apa yang diperbaiki, SOP apa yang disederhanakan, kewenangan mana yang diperjelas, titik rawan apa yang ditutup, dan bagaimana dampaknya bagi penerima manfaat," ujarnya.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Dorong Rumah Sakit Tingkatkan Mutu Pelayanan Melalui Kolaborasi

Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi momentum bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk bergerak dari pola respons reaktif menuju tata kelola pelayanan publik yang lebih sistemik. Dengan begitu, pembenahan tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah, tetapi sejak awal mampu mencegah penyimpangan.

"Target kita bukan sekadar menyelesaikan laporan tim. Targetnya adalah membangun sistem layanan Pemasyarakatan yang lebih pasti, transparan, akuntabel, bebas penyimpangan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat serta warga binaan," kata Rasyid.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi ADB Dorong Pengembangan KEK dan Pertumbuhan Ekonomi