Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Rehabilitasi 3 RTLH di Medan Tuntungan, 213 Unit Ditargetkan Rampung*

"Pembebasan sementara ini merujuk pada Pasal 31 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Hal ini dilakukan agar pemeriksaannya fokus. Meski begitu, selama masa penonaktifan, hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tetap diberikan sesuai prosedur hukum," jelas Camat Medan Maimun.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Rehabilitasi 3 RTLH di Medan Tuntungan, 213 Unit Ditargetkan Rampung*

"Pemko Medan juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui penyampaian pengaduan. Di saat yang sama, seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan diingatkan untuk menjaga integritas, mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan publik, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan maupun pungutan yang bertentangan dengan aturan", jelas Erfin yang merupakan Plh Sekda Kota Medan.
Meski demikian, lanjut Erfin, Pemko Medan menegaskan proses pemeriksaan disiplin tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tetap dihormati hingga terbit keputusan akhir sesuai mekanisme yang berlaku.
"Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemko Medan. Setiap pelanggaran akan diproses secara tegas, objektif, dan sesuai aturan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas", jelasnya.

Baca Juga:

• Modus Baru Jadikan Pohon Bambu Gudang Ganja Diungkap Polisi

Menyikapi kondisi tersebut, petugas bersama warga setempat bergerak cepat melakukan evakuasi batang pohon, ranting, serta material longsor agar jalur utama penghubung Tapaktuan–Subulussalam kembali dapat dilalui dengan aman.

Baca Juga:

• Modus Baru Jadikan Pohon Bambu Gudang Ganja Diungkap Polisi

Relawan RAPI Aceh Selatan, Zumardi mengimbau masyarakat, khususnya para pengguna jalan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan yang dipenuhi pepohonan maupun daerah perbukitan di sepanjang jalur nasional Tapaktuan–Subulussalam.
Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta menghindari berhenti atau berteduh di bawah pohon besar ketika hujan deras disertai angin kencang masih berlangsung.
Sementara itu, pihak terkait terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang dinilai rawan bencana guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pohon tumbang maupun longsor susulan, sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.

Baca Juga:

• Polsek Medan Area Gelar KRYD Cegah Tawuran dan Geng Motor

Tidak hanya itu Kapolda Sumut juga melakukan pergantian Kanit Reskrim Polsek Sunggal Iptu Herman Sentosa dan Kanit Reskrim Polsek Delitua Iptu Elia Karo-Karo Sitepu.

Baca Juga:

• Polsek Medan Area Gelar KRYD Cegah Tawuran dan Geng Motor

Pergantian jabatan Kapolsek dan Kanit Reskrim di jajaran Polrestabes Medan itu ditandatangani atas nama Karo SDM Polda Sumut Kombes Pol Yusup Rahmanto.

Baca Juga:

• Polsek Gunung Malela Gerebek Kamar Hiburan Malam, Dua Perempuan Penikmat Sabu Menangis Saat Diringkus

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Rehabilitasi 3 RTLH di Medan Tuntungan, 213 Unit Ditargetkan Rampung*

Menurut Politisi Partai Perindo itu, melebaran ruas jalan merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan di sepanjang Jalan Luku 1 hingga Jalan Pintu Air 4. Namun sebelum hal itu terealisasi, Pemko Medan diharapkan menghadirkan solusi konkret.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Rehabilitasi 3 RTLH di Medan Tuntungan, 213 Unit Ditargetkan Rampung*

Solusi sementara mengatasi kemacetan lalu lintas khususnya di depan Perguruan Al Azhar, Binsar mendorong Pemko Medan untuk berkomunikasi dengan pegelola Perumahan Royal Sumatera agar kendaraan dari Jalan Pintu Air 4 bisa dialihkan ke Jalan Jamin Ginting melalui kawasan perumahan tersebut.

Binsar mengaku, saat dirinya mengelar Reses di Lapangan SMP Negeri 21 Mesan pada Minggu (26/7/2026) lalu, kemacetan lalu lintas si Jalan Pintu Air 4 adalah paling menonjol dikeluhkan masyarakat. Bagkan, akibat kemacetan itu kerap menyebabkan anak sekolah hingga para guru telat hadir di SMP Negeri 21 Medan.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan: Aparatur Harus Siapa Melayani Masyarakat Susah Maupun Senang

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bulog dalam memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran, terutama menjelang puncak musim panen yang diperkirakan berlangsung pada akhir Agustus.

Baca Juga:

• Jasad Warga Desa Bandar Setia Kec Percut Sei Tuan Ditemukan di Sungai Klang, Malaysia

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan Bulog terus memperbanyak titik penyaluran beras SPHP agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Baca Juga:

• Jasad Warga Desa Bandar Setia Kec Percut Sei Tuan Ditemukan di Sungai Klang, Malaysia

Selain melalui kantor dan gudang Bulog, penyaluran beras SPHP juga terus dilakukan melalui pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, serta jaringan ritel modern.

Dengan distribusi yang terus diperkuat, Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh beras dengan mudah, harga tetap terkendali, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi di daerah

Baca Juga:

• Kecelakaan Pesawat Wisata, Ini Jumlahnya Tewas

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan beras dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Baca Juga:

• Manipulasi Harga TBS, Kelompok Cipayung Plus Desak Pemerintah Palas Tutup PKS

"Memang terdapat potensi penurunan pasokan beras ke pasar karena saat ini musim panen gadu baru mulai berlangsung sehingga volume panen belum mencapai puncaknya. Karena itu kami memperbanyak titik pendistribusian beras SPHP," ujar Budi

Baca Juga:

• Manipulasi Harga TBS, Kelompok Cipayung Plus Desak Pemerintah Palas Tutup PKS

Budi menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok yang dimiliki Bulog dalam kondisi aman dan mencukupi.

"Yang menjadi catatan mungkin masih belum dicat, yang tadi sudah dicat tapi masih belum sempurna, ini harus dibenahi. Yang ini masih dalam proses karena besok mau dicat. Yang penting rapi pekerjaannya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat," kata Rico Waas.

Baca Juga:

• Salomo : Rico Waas Gagal Majukan BUMD, PUD Pembangunan Tekor Tiap Tahun

"Yang penting bisa dimanfaatkan, masyarakatnya layak, hidupnya semakin berkualitas, jadi sehat di dalam rumahnya, anak-anak bisa belajar, bisa tidur dengan tenang," ujarnya.

"Alhamdulillah bisa dibenahi, akhirnya bisa dipergunakan," katanya.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan: Aparatur Harus Siapa Melayani Masyarakat Susah Maupun Senang

Dengan program tersebut, Pemko Medan tidak hanya menargetkan perbaikan fisik rumah, tetapi juga memastikan warga memiliki tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan mendukung kualitas kehidupan keluarga, termasuk kenyamanan anak-anak untuk belajar dan beristirahat.

Pasalnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menjadikan status tingkatan desil kesejahteraan (Desil 1 - Desil 3) sebagai syarat menerima bantuan PKH Medan Makmur.

Baca Juga:

• Bangga Lihat Semangat dan Kekompakan Siswa Sekolah Rakyat, Rico Waas: Kini Mereka Berani Bermimpi Besar

"Kalau PKH Kemensos memberikan syarat rentang Desil 1 sampai Desil 5, harusnya paling tidak PKH Medan Makmur bisa memberikan syarat rentang Desil 1 sampai Desil 6, bukan justru hanya sampai Desil 3. Karena semangat PKH Medan Makmur ini untuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dari Kemensos. Jadi, seharusnya syarat untuk mendapatkan PKH Medan Makmur itu lebih mudah dari PKH Kemensos, bukan justru lebih sulit," ujarnya.

Baca Juga:

• Bangga Lihat Semangat dan Kekompakan Siswa Sekolah Rakyat, Rico Waas: Kini Mereka Berani Bermimpi Besar

"Kalau PKH Medan Makmur hanya untuk Desil 1 sampai Desil 3, lantas bagaimana nasib masyarakat miskin Desil 4, Desil 5 dan Desil 6 yang belum mendapatkan PKH Kemensos. Sekali lagi mohon diingat, semangat diciptakannya PKH Medan Makmur adalah untuk mengakomodir masyarakat miskin di Kota Medan yang belum mendapatkan PKH Kemensos. Terlepas masyarakat tersebut berada di Desil mana," ujarnya.
Oleh sebab itu, Zulkarnaen meminta Pemko Medan melalui Dinas Sosial untuk membenahi persyaratan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan PKH Medan Makmur.
"Pertama, PKH Medan Makmur jangan hanya berpedoman pada Desil, tetapi lebih kepada kenyataan di lapangan. Dinsos bersama pihak kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan harus turun langsung meninjau kondisi masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dari Kemensos tanpa melihat status desilnya. Bila terbukti miskin, berikan PKH Medan Makmur tersebut," tegasnya.

Baca Juga:

• DPRD Medan Desak Pemko Serius Benahi Medan Utara

Dalam surat tersebut disebutkan, penyidik menetapkan Roberto sebagai tersangka setelah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah dan perkara telah melalui mekanisme gelar perkara.

Baca Juga:

• Kejari Aceh Selatan Tangkap DPO Kasus Penelantaran Anak, Buron Hampir 11 Bulan Berakhir di Sumut

Perkara itu berawal dari dugaan peristiwa yang terjadi pada 24 November 2024 sekitar pukul 23.20 WIB di Lingkungan Blang Mersa Lorong II Nomor 330, Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam perkara tersebut, Roberto diduga melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Namun, setelah korban dan tersangka yang merupakan pasangan suami istri sepakat berdamai tanpa syarat, serta mempertimbangkan keutuhan rumah tangga dan kepentingan anak, Kejari Medan mengajukan penyelesaian melalui Restorative Justice yang kemudian disetujui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kasus Suap Rp175 Juta Bergulir, Kesaksian Wali Kota Tebingtinggi Jadi Sorotan

Meski demikian, penghentian penuntutan melalui Restorative Justice hanya berlaku untuk perkara KDRT tersebut. Status hukum Roberto dalam perkara dugaan ITE yang ditangani Polres Aceh Tengah merupakan perkara berbeda, sehingga proses penyidikannya tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesosok jenazah perempuan ditemukan mengapung di Sungai Klang, dekat kawasan USJ 1, Subang Jaya, Malaysia, pada Rabu siang, 5 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bencana Terus Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin Sangat Mendesak

Jenazah telah dibawa ke unit forensik rumah sakit setempat untuk menjalani autopsi. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban.

Baca Juga:

• Bencana Terus Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin Sangat Mendesak

Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas korban atau mengetahui adanya anggota keluarga yang hilang agar segera menghubungi pihak kepolisian setempat untuk membantu proses penyelidikan.Perkembangan kasus ini masih menunggu hasil autopsi dan penyelidikan lebih lanjut dari otoritas Malaysia.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan, Rico Waas: Jabatan Tertinggi Pria Dalam Keluarga

"Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri," tegas Salomo, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan, Rico Waas: Jabatan Tertinggi Pria Dalam Keluarga

"Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apapun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi," ketusnya.

"Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun," katanya.

Baca Juga:

• Bangga Lihat Semangat dan Kekompakan Siswa Sekolah Rakyat, Rico Waas: Kini Mereka Berani Bermimpi Besar

"Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga," ujarnya.

"Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak," pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini.

Baca Juga:

• DPRD Medan Desak Pemko Serius Benahi Medan Utara

Baca Juga:

• Imigrasi Semarang Perketat Pengawasan Berlapis, Cegah TPPO dan Tegas Tindak WNA Bermasalah

Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, Yusrizal, S.Ag., M.Si., CGCE, mengatakan pihaknya menghormati proses pengawasan yang sedang dilakukan DPRK Aceh Selatan sebelum mengambil langkah lanjutan.

Baca Juga:

• Imigrasi Semarang Perketat Pengawasan Berlapis, Cegah TPPO dan Tegas Tindak WNA Bermasalah

Sorotan publik muncul setelah beredar informasi adanya 10 orang yang sedang menjalani masa orientasi di RSUDYA. Mereka terdiri atas lima tenaga perawat lulusan Diploma III Keperawatan dan lima tenaga nonmedis, termasuk seorang petugas keamanan (satpam).

Baca Juga:

• Ketua BFLF Aceh Selatan: Keluhan Puding Pendonor di UTD RSUDYA Harus Jadi Evaluasi Pelayanan

Disampaikan politisi PKS, terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan pelanggaran diharapkan bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh aparatur lainnya. "Kita apresiasi ketegasan pemerintah Kota Medan, kita mengharapka, aparatur yang ada bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," harapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perilaku seorang bawahan dapat berdampak terhadap citra pimpinan daerah. "Tindakan seperti itu bisa merusak marwah Wali Kota sebagai atasannya. Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Baca Juga:

• Lakukan Pemeliharaan Oprit Jembatan Batang Serangan, Hutama Karya Uji Coba Contraflow di KM 55 Tol Binjai–Langsa*

Sedangkan 4 lainnya yang turut diamankan masih berstatus sebagai saksi. Kelima orang itu itu sudah pernah bekerja di Kamboja selama satu tahun.

Baca Juga:

• Kasus Mantan Istri Polisi Bunuh Diri, Ini Penjelasan Polisi

Mereka kemudian membuat akun medsos facebook seolah-olah sebagai seorang wanita untuk memperdaya korbannya.
Tersangka VM, warga Medan sudah pernah berkomunikasi dengan korban, Bunga warga Kalimantan Utara (Kaltara) saat masih berada di Kamboja.

Baca Juga:

• Kasus Mantan Istri Polisi Bunuh Diri, Ini Penjelasan Polisi

Kepada korban, tersangka VM mengaku sebagai petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dapat membantunya menyelesaikan masalah rekeningnya yang disebut dalam dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Tersangka mencari korban secara random. Tersangka mengaku dari OJK menyebut korban sedang diselidiki dalam kasus TPPU, dan dia bisa membantu," beber Kombes Pol Bayu, menambahkan tersangka VM menggunakan rekeningnya sendiri untuk bertransaksi dengan korban.
Dari pengungkapan itu, polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya handphone (HP) dan pakaian seragam polisi India yang belum pernah digunakan.

"Kita masih mendalami kasus scam jaringan internasional ini," pungkas Bayu.

Baca Juga:

• Modus Baru Jadikan Pohon Bambu Gudang Ganja Diungkap Polisi

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Hutama Karya akan melakukan uji coba contraflow atau pengalihan arus kendaraan sementara ke lajur dari arah berlawanan mulai Kamis, (06/08) hingga Rabu, (12/08). Uji coba ini dilakukan untuk memastikan pengaturan lalu lintas dapat berjalan dengan aman dan lancar sebelum diterapkan selama masa pekerjaan pemeliharaan berlangsung.

Baca Juga:

• Terima Audiensi BNKP, Gubernur Bobby Nasution Paparkan Tiga Prioritas Pembangunan Kepulauan Nias

Lebih lanjut, Taufiq mengimbau seluruh pengguna jalan agar merencanakan perjalanan dengan baik serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas selama melintasi lokasi pekerjaan.

Baca Juga:

• Terima Audiensi BNKP, Gubernur Bobby Nasution Paparkan Tiga Prioritas Pembangunan Kepulauan Nias

Hutama Karya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pelaksanaan uji coba contraflow ini. Pengguna jalan diimbau untuk berkendara dengan hati-hati, mengurangi kecepatan saat melintasi area pekerjaan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.Untuk informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas, pengguna jalan dapat memantau media sosial resmi Jalan tol/" target="_blank">Tol Hutama Karya @HutamaKaryatol/" target="_blank">TollRoad, menghubungi Call Center Hutama Karya di 1500-700 atau WhatsApp 0811-2770-000, serta memanfaatkan fitur CCTV pada aplikasi Mozy untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time sebelum memulai perjalanan.

Sekda Junaedi mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang lulus seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2026.