Dalam proses penyidikan, terungkap dua tersangka Agus (27), warga Desa Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dan Gilang (29), warga Karya Bakti, Kecamatan Medan Polonia sudah berencana melarikan diri ke luar kota.

Baca Juga:

• Jatanras Polda Sumut Tembak 2 Pembunuh Sopir Taksi Online , Korban Dieksekusi Menggunakan Ikat Pinggang

"Kalau kita terlambat sedikit, mereka sudah kabur ke luar kota," kata Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak melalui Kasubdit Jatanras, Kompol Jama Kita Purba, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Jatanras Polda Sumut Tembak 2 Pembunuh Sopir Taksi Online , Korban Dieksekusi Menggunakan Ikat Pinggang

"Yang paling penting adalah memastikan pelayanan dan pembinaan berjalan dengan baik. Kita ingin 15 Program Aksi Menteri tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga binaan," ujar Haposan Silalahi.

Baca Juga:

• Sidak Gabungan Lapas Salemba Perkuat Komitmen Zero Halinar

Peninjauan dimulai dari Blok Lansia. Haposan melihat secara langsung kondisi hunian sekaligus pelayanan yang diberikan kepada warga binaan lanjut usia. Perhatian terhadap kelompok rentan menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan pemasyarakatan berjalan dengan pendekatan yang manusiawi.

Kedua fasilitas itu menjadi bagian penting dari pelayanan sehari-hari kepada warga binaan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga akses komunikasi.

Baca Juga:

• WN Malaysia Ditangkap Pasok dan Edarkan Vape Narkoba Bersama Kekasih WNI

Bagi Haposan, pembinaan semacam itu memiliki arti lebih jauh daripada sekadar menghasilkan komoditas pertanian.
"Pembinaan harus memberikan bekal. Warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga dipersiapkan agar ketika kembali ke tengah masyarakat memiliki keterampilan, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk hidup mandiri," katanya.

Haposan menegaskan, pengawasan lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan jajaran pemasyarakatan bekerja sesuai tugas dan fungsi serta mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam pelayanan yang konkret.

Baca Juga:

• Ka KPLP Lapas Binjai Pimpin Apel Regu Pengamanan, Pastikan Kesiapsiagaan dan Disiplin Petugas

Seluruh rangkaian kunjungan dan peninjauan berakhir sekitar pukul 11.30 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Baca Juga:

• Pasporia CFD Sudirman, Imigrasi Jakarta Timur Dekatkan Layanan Paspor dan Cek Kesehatan Gratis kepada Masyarakat

Wali Kota Iman Irdian Saragih hadir didampingi Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Muhammad Hamdani, dan Kabag Prokopim Faisal Ahmad.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun dan Bank Sumut Perkuat Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transformasi Digital

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Baca Juga:

• JNE dan Grasindo Luncurkan Komik Pengantar Kebahagiaan, Angkat Kisah Para Kurir

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

Baca Juga:

• Kurnia Nugraha Raih Penghargaan Indonesia Public Relations Top Leader 2026

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan.

Sebelumnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama pemerintah mencabut izin PT Barumun Raya Padang Langkat (PT Barapala) karena beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas. Satgas PKH melakukan eksekusi berdasarkan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2025 yang mendesak penertiban atas pelanggaran Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan.

Baca Juga:

• Personel Lanud Sjamsudin Noor dan Kekuatan Udara Bergerak, Heli TNI AU dan Gabungan Dikerahkan, Wujud Negara Hadir

Baca Juga:

• Personel Lanud Sjamsudin Noor dan Kekuatan Udara Bergerak, Heli TNI AU dan Gabungan Dikerahkan, Wujud Negara Hadir

Akibat tindakan pihak Polres Padang Lawas warga masyarakat menyuarakan sikap tegas dan serius terkait lahan lebih kurang seluas 3.000 hektar di wilayat Kecamatan Barumun Tengah dan sekitarnya Kabupaten Padang Lawas. Pernyataan sikap ini yang disampaikan untuk mengingatkan pihak Kepolisian Polres Padang Lawas agar tidak berpihak pada perusahaan, melainkan mengutamakan fakta hukum dan kebenaran hukum serta keadilan dalam penegakan hukum.

Baca Juga:

• GMP Palas Kecam Harga TBS dan CSR di PMKS PT KAS

Baca Juga:

• Wesly Teken Kerjasama Layanan Hukum di Daerah Bersama Kakanwil Kemenkum Sumut

Baca Juga:

• Personel Lanud Sjamsudin Noor dan Kekuatan Udara Bergerak, Heli TNI AU dan Gabungan Dikerahkan, Wujud Negara Hadir

Aksi juga berlanjut ke Kejaksaan Negeri Sibuhuan (Kejari) Sibuhuan di Jl KH Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan yang mendesak pihak Kejari yang terkait sebagai Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Segera melakukan tindakan untuk eksekusi fisik dan mengusir pihak PT Barapala dari lokasi karena dianggap melakukan pembangkangan dan melawan hukum. Masyarakat juga meminta agar Satgas PKH turut mengawasi dan mendesak penyelesaian masalah ini hingga tuntas.

Baca Juga:

• GMP Palas Kecam Harga TBS dan CSR di PMKS PT KAS

Mendengar jawaban pihak Kejari Sibuhuan,membuat massa makin gerah, yang menurut kordinator aksi, "Kasus persidangan atas tuduhan pencurian buah sawit dikawasan sudah berjalan. Kenapa jawabannya dipelajari," kecamnya.

Baca Juga:

• Wesly Teken Kerjasama Layanan Hukum di Daerah Bersama Kakanwil Kemenkum Sumut

Baca Juga:

• Pabrik Miras di Bogor Didemo ormas Islam Buntut Skandal Penistaan di Event The Sounds Project, Sepakat Berhenti Beroperasi 7 Hari

Pemeriksaan dengan status tersangka itu sesuai surat ketetapan No. S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Poldasu tanggal 21 Agustus 2026. Namun, politisi yang juga pengurus Partai Golkar Sumut itu tidak hadir.

Baca Juga:

• Pedagang Laporkan Lotte Grosir Medan Dalam Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapan di Ditreskrimum Polda Sumut.

"Sampai saat ini belum ada pemberitahuan alasan tidak datang," sebutnya.
Namun, kata Cornelis, dalam beberapa hari ke depan jika tidak datang akan dilayangkan panggilan ke 2. "Sesuai SOP, penyidik akan melakukan panggilan kedua," katanya lagi.

Baca Juga:

• Pedagang Laporkan Lotte Grosir Medan Dalam Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapan di Ditreskrimum Polda Sumut.

Dalam laporannya, Dhody Thahir disebutkan menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana Pasal 266 subsider Pasal 263 UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Salah seorang warga, Nasa, menyatakan rasa lega dan terima kasihnya kepada pihak kepolisian, Rabu (26/8/2026). Ia menyebutkan ketenangan kini dirasakan warga setelah kasus yang bergulir sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Cek Kesiapsiagaan Personel, Kendaraan dan Peralatan Penanganan Karhutla

Warga menilai penetapan tersangka terhadap anggota DPRDSU itu membuktikan kepatuhan Polri terhadap asas kesetaraan di mata hukum (equality before the law), di mana jabatan tidak menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan.

Seiring berjalannya proses hukum, warga berharap perhatian Presiden Prabowo Subianto tertuju pada kasus ini, di mana anggota dewan yang seharusnya melindungi rakyat justru dituduh berupaya merampas hak warga. Nasa menegaskan komitmen penghuni Perumahan Pondok Alam untuk terus mengawal perkara ini sampai tuntas.

Baca Juga:

• SE Bupati Padang Lawas Disinyalir Cenderung Cari Aman

Untuk itu, sambung Muslim, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dapat memberikan amanah berupa jabatan Eselon II lainnya yang masih kosong kepada Erwin Saleh.
"Saat ini ada beberapa jabatan Eselon II yang kosong di Pemko Medan. Wali Kota Medan berhak menentukan jabatan Eselon II mana yang akan diamanahkan kepada Erwin Saleh. Jadi tidak harus kembali menjadi Kadishub Medan, jabatan Eselon II yang mana saja boleh, dan itu hak prerogatif Wali Kota Medan untuk menentukannya," ujarnya.

Baca Juga:

• Harga Ayam dan Bumbu Dapur Naik, Pemko Medan Sidak Pasar dan Siapkan Intervensi Harga

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga memulihkan hak Erwin Saleh dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.

Baca Juga:

• Harga Ayam dan Bumbu Dapur Naik, Pemko Medan Sidak Pasar dan Siapkan Intervensi Harga

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 8 tahun penjara, tapi pihak Leonardi akan menempuh langkah hukum dengan mengajukan banding atas vonis yang diterima.

Meskipun hakim menyatakan Leonardi tidak terbukti menerima aliran dana atau memperkaya diri sendiri, ia tetap dihukum atas dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

• Nilai Surat Tuntutan Cacat Hukum, Pledoi Leonardi Soroti Gugatan MK Soal Lembaga Audit Keuangan

Rinto Maha kuasa hukum Leonardi mengatakan bahwa vonis itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah paradigma delik korupsi.

Dakwaan Primer Gugur, Dakwaan Subsidair Terbukti

Majelis hakim menyatakan Leonardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer (Pasal 2 UU Tipikor tentang memperkaya diri sendiri). Tidak ditemukan bukti aliran dana ke rekening Leonardi, terdakwa kedua Thomas Anthony Van Der Heyden, maupun Gabor Kuti Szilard yang disidangkan terpisah .

"Majelis tidak menemukan satu pun bukti baik dalam bentuk transfer dana, penyerahan tunai, penyerahan aset, maupun bentuk penerimaan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk memperkaya diri sendiri," ujar Hakim Anggota Laksda TNI dr Nur Sari Baktiana .

Baca Juga:

• Leonardi Dituntut 8 Tahun Penjara, Tim Hukum Soroti Pasal Selundupan dalam Surat Tuntutan

Namun, majelis hakim menilai Leonardi terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan utamanya: Leonardi tetap memaksakan penandatanganan kontrak dengan Navayo International AG meskipun mengetahui anggaran dalam DIPA 2016 masih bertanda bintang atau diblokir

Majelis hakim memandang kerugian negara dalam perkara ini bukan sekadar potensi, melainkan kerugian riil. Kerugian tersebut berasal dari putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) yang mewajibkan Pemerintah Indonesia membayar tagihan Navayo International AG. Beban pembayaran ini dinilai sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan wewenang para terdakwa

Rinto Maha kuasa hukum Leonardi mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah makna Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dari delik formil menjadi delik materiil.

"Putusan itu satu paket, bagaimana hakim memutus perkara dalam dakwaan primer tidak terbukti namun dalam dakwaan subsider terbukti? Dari kedua pasal itu kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus bisa dibuktikan secara nyata (actual loss), bukan hanya potensi atau perkiraan kerugian (potential loss) sesuai dengan putusan MK," katanya.

Baca Juga:

• BAP Dua Saksi Identik, Terungkap Kejanggalan Sidang Perkara Satelit Orbit 123 BT

Sebelum putusan ini, frasa "dapat merugikan keuangan negara" dalam UU Tipikor ditafsirkan sebagai delik formil, sehingga tidak harus dibuktikan kerugiannya secara nyata. MK kemudian menyatakan frasa "dapat" tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rinto Maha, penasihat hukum Leonardi, mengatakan bahwa pertimbangan Hakim keliru yang mengatakan bahwa putusan arbitrase itu sudah kerugian yang nyata.

"Karena tidak ada pengakuan kewajiban hutang oleh negara yakni Kemhan Kapan kewajiban itu akan dibayarkan sebaliknya orang BPKP mengatakan pemerintah jangan membayar kewajiban itu," katanya.

Di samping itu Rinto juga mengatakan bahwa putusan arbitrase yang dijadikan dalil oleh Jaksa dengan menyatakan ada kerugian negara, tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sehingga bertentangan dengan prinsip autentikasi pada KUHAP dan undang-undang bahasa Indonesia.

Baca Juga:

• Perkara Satelit 123 BT: Dakwaan Harusnya Batal Demi Hukum, Tiga Ahli Kompak Sebut Tak Ada Kerugian Nyata

Rinto menegaskan kliennya tidak pantas menjadi tersangka apalagi dipidana. Menurutnya, vonis hakim bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 karena negara belum pernah mengeluarkan uang sepeser pun kepada Navayo .

"Saya dari awal, dari tahun lalu, sampaikan satu hari pun tidak layak Pak Leonardi, klien saya, dijadikan tersangka, apalagi ditahan. Karena apa? Tidak ada kerugian negara. Sampai hari ini saya konsisten di situ," tegas Rinto .

Ia juga mempersoalkan perhitungan kerugian negara yang didasarkan pada audit BPKP "pesanan" penyidik, bukan audit independen. Dalam fakta persidangan, LHP BPKP menyebut kerugian Rp306 miliar, namun dalam surat tuntutan angkanya bertambah menjadi Rp349 miliar. Ini dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Gugatan ke MK dan Kewenangan BPK

Baca Juga:

• Perkara Satelit 123 BT, Ahli: BPKP Hitung Kerugian Negara Bentuk Kesewenang-wenangan

Pihak Leonardi juga saat ini dengan memperjuangkan keadilan dengan mengajukan gugatan ke MK terkait kewenangan audit kerugian negara.

Ia meminta MK menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit kerugian negara, bukan BPKP. Putusan MK terbaru Nomor 28/PUU-XXIV/2026 disebut menegaskan hal ini .

Kekecewaan Leonardi

Usai sidang, Leonardi mengaku sangat kecewa. Baginya, vonis ini terasa sebagai ketidakadilan karena ia sudah mengabdi puluhan tahun kepada bangsa dan negara.

Baca Juga:

• Kerugian Keuangan Negara Cuma Potensi, Dakwaan Oditur Perkara Satelit Orbit 123 BT Mulai Runtuh

"Pemikiran hakim ini, seperti apa sih? Tidak ada dana keluar, tidak ada perintah (dari saya), tapi karena arbitrase tadi dianggap yang paling benar, negara harus laksanakan. Itu perintahnya tadi hakim begitu," sesalnya .

"Untuk apa saya dihukum? Untuk apa?" ujarnya dengan nada getir .

Leonardi menegaskan selalu mengikuti aturan selama bertugas, termasuk Peraturan Menteri Pertahanan yang melarang Kabaranahan sebagai PPK menjadi bagian dari tim seleksi penyedia barang dan jasa.

"Memang itu anak buah saya, tapi pada saat dia ditunjuk menjadi ketua tim pengadaan, saya nggak boleh masuk ke sana. Itu aturannya di Kemhan," tegasnya.

Baca Juga:

• Ahli LHPP: Kasus Satelit Orbit 123 BT Tanggung Jawab Kolektif Kemhan Bukan Leonardi Sendirian

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ikuti Rakor Stunting Regional Sumatera

Lebih lanjut Wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung penuh upaya percepatan pendaftaran tanah wakaf. Melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, diharapkan tanah-tanah wakaf yang berada di Kabupaten Asahan dapat memiliki kepastian hukum, terdata dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan wakil Bupati juga berharap seluruh instansi terkait dapat terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menyukseskan program percepatan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Asahan, tukasnya

Baca Juga:

• Bupati Padang Lawas Lantik PTP Melalui Mekanisme Manajemen Talenta ?

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretariat daerah, Mixnon Andreas Simamora bersama jajarannya dan jajaran PT Bank Sumut.

Baca Juga:

• Akademisi Hukum: Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Mandiri Langgar 4 Aturan

"Bank Sumut tidak hanya hadir sebagai bank yang mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi layanan, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Heru.
Selanjutnya Heru menegaskan pemanfaatan layanan digital akan semakin memperkuat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. "Melalui QRIS Dinamis PBB, QRISPATI, Smart Cash, dan berbagai layanan lainnya, kami ingin menghadirkan ekosistem transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Pada saat yang sama, kami akan terus mendukung program pembangunan dan penguatan ekonomi daerah," tambahnya.

Baca Juga:

• Akademisi Hukum: Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Mandiri Langgar 4 Aturan

Komitmen itu disampaikan Bobby Nasution saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/8/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Muhibuddin, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumut Solehuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumut Ahmad Qosbi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Nugraha, serta sejumlah kepala daerah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Naik Kelas ke Bursa Efek

Berdasarkan penjelasan Kajati Sumut, terdapat sekitar 14.683 bidang tanah yang telah diwakafkan di Sumut. Namun, baru 6.030 bidang yang telah memiliki sertifikat. Menurut Bobby, pengelolaan setiap bidang tanah wakaf juga membutuhkan setidaknya tiga orang nazir yang bertanggung jawab memastikan aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
"*

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Naik Kelas ke Bursa Efek

Bupati Asahan yang disampaikan melalui Plt.Kadis Kominfo Asahan juga mengatakan kegiatan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, langkah, dan tekad bersama di seluruh wilayah Sumatera Utara, demi mempercepat penurunan angka stunting.

Baca Juga:

• Bupati Padang Lawas Lantik PTP Melalui Mekanisme Manajemen Talenta ?

Plt.Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung juga mengatakan demikian juga seperti apa yang disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Surya dalam Rapat dimaksud telah menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Berbagai program unggulan telah digalakkan, mulai dari Program Hasil Terbaik Cepat, layanan berobat gratis melalui "Universal Health Coverage", pengembangan Rumah Sakit Unggulan, pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Sumut Berkah, hingga inovasi terobosan BESTI (Bantuan Stimulan Keluarga Berisiko Stunting).

Baca Juga:

• Bupati Padang Lawas Lantik PTP Melalui Mekanisme Manajemen Talenta ?

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H

"Layanan SIM Keliling ini kami laksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB, dengan menyasar nagori atau desa serta kawasan perkebunan di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun," ujar AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Kurir dan Pengedar Ganja di Bintang Mersada Berhasil Dibekuk Polres Dairi