Rumah Persembunyian Penjahat Digerebek Polres Belawan, 6 Ditangkap

putra — Wed, 08 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Belawan : Rumah tempat penampungan penjahat di gerebek Polres Pelabuhan Belawan,Selasa (07/07/2026.)
Dari dalam rumah Sebanyak enam orang yang terdiri dari lima orang laki laki dan seorang perempuan ditangkap petugas Polres Pelabuhan Belawan. Rumah tersebut dikawasan Gang Sardi M Syarif, Lingkungan 7, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.
Menurut keterangan dari warga menyebutkan, penangkapan enam orang itu berlangsung sekitar pukul 17.00. Mereka semua bukan warga disini, kata warga yang nama mintak jangan ditulis.

[adsense]

Enam orang terlibat sejumlah kasus kejahatan, Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu senjata jenis air soft gun dan beberapa botol berisi cairan narkoba.

[adsense]

Salah seorang diantara enam orang itu bernama Ridho dan dia baru pulang dari Kamboja yang mengumpuli teman temannya.Aksi penggerebekan petugas Polres Pelabuhan Belawan sempat di tonton seratusan warga sekitar.

Warga mengucapkan terimakasih kepada petugas Polres Pelabuhan Belawan atas penangkapan tersangka.

[adsense]

Baca Juga:

Perawatan/Perbaikan JDU Perumda Tirtanadi di Jalan Purwo Gang Family Delitua, Berdampak di Beberapa Wilayah

Selama ini warga memsinyakir di lokasi penangkapan kerap berlangsung kejahatan seperti judi, scammer dan penyalahgunaan narkoba.

Kami resah dengan aktivitas janggal di rumah itu. Apalagi rumah itu kerap di datangi belasan orang luar menggunakan sepeda motor.

[adsense]

Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Daud membenarkan adanya penangkapan dan penggerebekan pada salah satu rumah warganya.

Saya tidak kenal dengan semua orang yang ditangkap itu dan mereka atau pemilik rumah tidak ada melaporkan saya.

[adsense]

Baca Juga:

Kodaeral I Bangun Ekonomi Biru Bersama Masyarakat

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo saa dikonfirmasi pada Rabu (07/07/2026) belum ada dikantornya.Saat HP dan WA di hubungi belum ada jawaban.Namun salah seorang petugas membenarkan penggerebekan tersebut.***

[adsense]

Bupati Asri Ludin Sidak Jalan Sei Blumai, Soroti Parit Penuh Sampah dan Tinjau Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa

putra — Wed, 08 Jul 2026 15:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deli Serdang : Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membenahi infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan. Pada Rabu (8/7/2026), Bupati turun langsung meninjau kondisi Jalan Sei Blumai di Kecamatan Tanjung Morawa sekaligus mengecek progres pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan.
Dalam peninjauan di Jalan Sei Blumai, Bupati menemukan kondisi parit dan saluran drainase di sepanjang ruas jalan dipenuhi tumpukan sampah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air, sehingga dapat memicu genangan hingga banjir ketika curah hujan meningkat. Temuan itu langsung mendapat perhatian serius dari Bupati.

[adsense]

Melihat kondisi tersebut, Asri Ludin tanpa menunggu lama meminta kepala desa setempat segera menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan gotong royong membersihkan parit, selokan, dan lingkungan sekitar. Menurutnya, menjaga kebersihan drainase bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.
Bupati menegaskan, budaya gotong royong harus terus dihidupkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Deli Serdang. Ia meyakini kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar dalam mencegah banjir, menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga.
Usai meninjau Jalan Sei Blumai, Bupati melanjutkan agenda kerja dengan mengunjungi lokasi pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa yang berada di Desa Dagang Kerawan. Gedung baru tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.048 meter persegi dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa.
Rangkaian kunjungan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan lingkungan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan turun langsung ke lapangan, Bupati Asri Ludin memastikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

Wabup Asahan Rianto Resmikan Gedung Persiapan MAN 3 Di Aek Ledong

Melalui Laporan CC 110, Polsek Siantar Barat Cek TKP Temuan Mayat di Pasar Horas

putra — Wed, 08 Jul 2026 14:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Siantar :Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH bersama Kanit Reskrim IPDA Esron Pasaribu SH, Kanit Intel AIPTU Ridwan Lubis dan personil piket respon cepat tindaklanjuti laporan Call Center (CC) 110 dengan pengecekan TKP temuan mayat di Gedung II Lantai I Pasar Horas Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, pada Senin 6 Juli 2026 sore sekira pukul : 16.25 Wib.
Mayat jenis kelamin laki laki tersebut diketahui inisial LS (42) penjual celana pendek keliling di Pasar Horas warga Jalan Permosi Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.
Setelah dilakukan olah TKP bersama Tim Inafis Polres Pematangsiantar, Kapolsek Siantar Barat bersama personil evakuasi korban keruangan IGD RSUD dr Djasamen Saragih menggunakan mobil ambulance PSC 119.
Kemudian dokter jaga ruangan IGD menyatakan korban sudah meninggal dunia.
Selanjutnya adik korban inisial R br. S membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan autopsi terhadap jenajah korban karena tidak di temukan tanda-tanda tindak pidana.
Adanya surat pernyataan keluarga maka jenajah korban diserahkan kepada keluarga dibawa pulang kerumah duka untuk disemayamkan dan dikuburkan.
"Korban meninggal diduga karena sakit dideritanya dan keluarga sudah membuat surat pernyataan tidak dilakukan autopsi terhadap jenajah korban," Kata Kapolsek Siantar Barat IPTU Raja Kaya Haloho SH. MH./Humas P Siantar

[adsense]

Perawatan/Perbaikan JDU Perumda Tirtanadi di Jalan Purwo Gang Family Delitua, Berdampak di Beberapa Wilayah

putra — Wed, 08 Jul 2026 14:20:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 mm milik Perumda Tirtanadi di kawasan Jalan Purwo Gang Family Deltua Kab. Deli Serdang akan dilakukan perawatan/perbaikan akibat adanya kebocoran pipa.
"Pekerjaan perawatan tersebut mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan yang selama ini dilayani melalui jaringan pipa utama tersebut," kata Lokot Parlindungan Siregar selaku Kabid. Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, kepada wartawan, Senin (08/6/2026) malam.

[adsense]

Disebutkannya, tim teknis telah diturunkan ke lokasi sejak kebocoran terdeteksi untuk melakukan penanganan darurat. Menurut Lokot, proses perbaikan dilakukan dengan menutup aliran air pada jaringan yang terdampak guna memudahkan pekerjaan dan mencegah kebocoran semakin meluas.
Sedangkan masa perbaikan, ungkap Lokot memakan waktu terhitung tanggal 09 Juni 2026 mulai jam 20.00 WIB s.d selesai.
Lokot juga menjelaskan, bahwa selama perbaikan akan berdampak gangguan pasokan air bersih ke beberapa kawasan mengalami penurunan tekanan bahkan terhenti sementara. Wilayah yang terdampak antara lain sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat yang bergantung pada suplai air dari jalur pipa transmisi tersebut.
Perumda Tirtanadi menghimbau pelanggan untuk melakukan penampungan dan penghematan penggunaan air selama proses perbaikan berlangsung. Masyarakat juga diminta menampung air secukupnya sebagai langkah antisipasi hingga distribusi kembali normal. "Selain itu, Tirtanadi berupaya meminimalkan dampak gangguan dengan mempercepat pekerjaan di lapangan," ujar Kabid. Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi ini.
Lokot pun mengatakan, permohonan maaf atas peristiwa tersebut. "Saya atas nama Manajemen Perumda Tirtanadi menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kita menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga distribusi air bersih ke wilayah terdampak dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan Tirtanadi akan menyiapkan layanan mobil tangki air bagi masyarakat pelanggan yang membutuhkan.
Adapun wilayah yang terdampak selama pekerjaan perawatan ini antara lain :Wilayah Pelayanan Cabang Deli Tua, Cabang Medan Kota, Cabang Medan Denai, Cabang HM Yamin dan Cabang Tuasan Sekitarnya.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 0811 601 5000 atau Cabang Perumda Tirtanadi terdekat.

[adsense]

Baca Juga:

Tak Hanya Perkenalkan Kekayaan Budaya, Airin Rico Waas Dorong Peran Ibu Dalam Pemberdayaan Keluarga yang Hebat, Inklusif, dan Berkelanjutan

Bisnis Sabu 3 Pria Digulung

putra — Wed, 08 Jul 2026 13:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Tiga orang laki-laki masing-masing berinisial AP (38) , NO (31) keduanya warga Dolok Merawan, Kabuoaten Serdang Bedagai dan RP (44) warga Kabupaten Deli Serdang, harus meringkuk di balik jetuji besi gegara 9,59 gram narkotika jenis sabu-sabu.
Ketiga lelaki ini berhasil di tangkap tim Opsnal Sat Resnarkoba tepat hari Ulang Tahun Bhayangkara ke -80 tahun, tepatnya pada hari Rabu dinihari (01/07/2026) kemarin tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi.Kasat Resnarkoba Polres Tebingtinggi, AKP Jimmy R. Sitorus, S.H pada Rabu (08/07/2026), mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi sabu di lokasi kejadian.

[adsense]

"Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Sat Resnarkoba melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan tiga tersangka, masing masing berinisial AP (38) warga Dolok Merawan, RP (44) warga Deli Serdang, dan NP (31) yang merupakan warga Dolok Merawan beserta barang bukti," ungkap AKP Jimmy R. Sitorus, S.H.Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan enam bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat 9,59 gram, plastik klip kosong, pipet berbentuk sekop, kotak rokok, tiga unit handphone, satu plastik hitam, serta uang tunai Rp350 ribu.
Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui sabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial A yang berada di wilayah Tembung. Saat ini, Sat Resnarkoba Polres Tebingtinggi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut.
Selanjutnya ketiga tersangka berikut barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Tebingtinggi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.(

Tampilkan Kreativitas Siswa, SMK N 1 Beringin Ikut Ramaikan Paviliun Dinas Pendidikan Sumut

admin — Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Dari arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50, tepatnya di Paviliun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada stan SMK Negeri 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang menampilkan kreativitas dan hasil karya siswa dan siswinya.

[adsense]

Pantauan di lokasi PRSU ke-50, SMK N 1 Beringin juga menyediakan layanan kecantikan kepada pengunjung yang datang ke stan mereka.

Menurut salah seorang guru yang bertugas di stan SMK N 1 Beringin, Retni Tri Ramasari,S.Pd menyampaikan bahwa di sekolah mereka ada beberapa jurusan yang bisa menjadi pilihan. SMK N 1 Beringin memiliki 7 kompetensi keahlian yang meliputi : Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT), PerhotelanUsaha Layanan Pariwisata (ULW), Kuliner (Tata Boga), Busana (Tata Busana), Kecantikan dan Spa.

[adsense]

Baca Juga:

BTN Borong Lima Penghargaan di Singapura, Bukti Transformasi Beyond Mortgage on Track dalam Ekosistem Danantara

Dibawah komando Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Asron Batubara, S.Pd., M.Si, SMK N 1 Beringin terus berkomitmen melahirkan generasi cerdas dan siap pakai.

Dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, terutama di era digital. Menurut Asron Batubara dalam sebuah kesempatan, kolaborasi adalah energi besar. Jika semua elemen bergerak bersama, maka Sumatera Utara akan semakin maju dan bermartabat.

[adsense]

SMK Negeri 1 Beringin juga terus memperkuat kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha melalui program link and match. Hal ini bertujuan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

[adsense]

Baca Juga:

RSJ Prof. Dr. M. ILdrem Provsu, Sahabat Keluarga dengan Masalah Kejiwaan Hadir di Gedung Serbaguna PRSU

Selain itu, pihak sekolah turut mendorong peningkatan kompetensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, serta partisipasi dalam lomba-lomba tingkat daerah maupun nasional. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Di arena PRSU, beberapa hasil kreativitas siswa ditampilkan, seperti bulu mata, kuku yang sudah dilukis, dan beberapa desain pakaian hasil karya jurusan tata busana.

[adsense]

"Dalam kesempatan ini, kita melibatkan beberapa siswa yang sedang mengikuti magang untuk memberikan jasa layanan pembuatan bulu mata palsu, pemasangan kuku, serta massage," kata Retni Tri Ramasari.

Lebih lanjut Retni menyampaikan bahwa siswa-siswi SMK N 1 Beringin benar-benar dididik menjadi sumber daya manusia siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

[adsense]

Baca Juga:

Partisipasi Aktif Bank Sumut dan UMKM Binaanya di Arena PRSU Emas

"Lulusan kita sudah banyak yang bekerja di berbagai sektor dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk luar negeri," paparnya.

Dari pantauan di arena pameran, SMK N 1 Beringin menawarkan beberapa jasa layanan yang bisa dinikmati pengunjung.

[adsense]

Baca Juga:

Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen

Nekat, 2 Mahasiswa Edarkan Ganja Polisi Buru Pemasok

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:55:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Peredaran narkotika di kalangan mahasiswa terbilang masih terjadi. Indikasi itu terungkap setelah polisi membongkar dugaan jaringan peredaran ganja yang melibatkan dua mahasiswa Medan, Senin (6/7/2026) malam.
Dua tersangka Y (20) dan KH (20) ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena diduga aktif mengedarkan ganja tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga kepada masyarakat umum.
Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan seorang mahasiswa berinisial Y di kawasan Jalan Dr Mansyur, Medan.

[adsense]

"Saat dihentikan mengendarai sepeda motor, petugas menemukan satu paket ganja seberat 6,05 gram yang disembunyikan di bagian bawah kendaraannya," jelas Rafli, Rabu (8/7/2026).
Dalam pemeriksaan, Y mengaku baru mengambil barang haram tersebut dari teman sekampusnya, KH, yang tinggal di sebuah rumah kos kawasan Jalan Jamin Ginting.
Dari proses pengembangan, polisi mendapati KH tengah mengonsumsi ganja di lantai atas rumah kosnya. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus besar ganja dengan berat keseluruhan lebih dari 260 gram.
"Barang bukti tersebut kami amankan dari kedua tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda," terangnya.
Hasil penyidikan sementara mengungkap, kedua mahasiswa tersebut diduga telah menjual ganja kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat di luar lingkungan kampus.
Kini, polisi masih memburu seorang pria berinisial B yang diduga sebagai pemasok ganja kepada KH.
Menurut AKBP Rafli, meski KH dan B tidak pernah bertemu secara langsung, keduanya rutin berkomunikasi dan telah beberapa kali melakukan transaksi.
Polrestabes Medan memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.
AKBP Rafli mengingatkan para mahasiswa agar tidak tergiur terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena dampaknya dapat menghancurkan masa depan.
"Siapa pun yang terlibat, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bandar, akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Gaya Hidup Sehat Remaja: Kunci Menciptakan Generasi yang Produktif dan Berkualitas

Gerindra Setujui Ranperda APBD 2025, Minta Pemko Medan Perbaiki Serapan Anggaran

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:35:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Anggota DPRD Kota Medan Fauzi menyatakan Fraksi Partai Gerindra menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu disertai catatan agar Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti rekomendasi DPRD, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masukan fraksi.
Pendapat akhir tersebut disampaikan Fauzi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Gerindra menegaskan pengelolaan APBD harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran.

[adsense]

Fraksi mengapresiasi Pemko Medan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk enam kali berturut-turut. Namun, WTP dinilai bukan tolok ukur akhir keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan," kata Fauzi.
Laporan pertanggungjawaban APBD 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target. Adapun realisasi belanja mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen.
Gerindra menilai ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Fraksi meminta Pemko Medan meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak, penataan retribusi, dan optimalisasi aset daerah.
Fraksi juga menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp592,22 miliar. Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan harus menjadi bahan evaluasi.
"SiLPA sebesar Rp592,22 miliar menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan," ujar Fauzi.
Menurut Gerindra, tingginya SiLPA mencerminkan masih adanya program yang belum berjalan optimal dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Karena itu, Pemko Medan diminta mengevaluasi OPD dengan serapan anggaran rendah, memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan evaluasi kinerja berbasis hasil.
Gerindra juga meminta penggunaan SiLPA diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dan membiayai program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Fraksi turut mendorong percepatan penanganan banjir, perbaikan jalan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan UMKM, serta pengawasan internal yang lebih efektif.
"APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan," tegas Fauzi.
Di akhir pendapatnya, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan perbaikan kepada Pemerintah Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

Setujui Ranperda APBD 2025, PDI Perjuangan Minta Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Setujui Ranperda APBD 2025, PDI Perjuangan Minta Pemko Medan Terapkan Tapping Box

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan kritis,

[adsense]

terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pelaksanaan program pembangunan.

[adsense]

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai belum diterapkannya sistem tapping box secara menyeluruh menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan penerimaan pajak daerah.
"Penjelasan saudara Wali Kota mengenai belum diterapkannya sistem tapping box secara menyeluruh masih terkesan normatif. Kendala tersebut seharusnya dapat diatasi apabila ada keseriusan Pemerintah Kota Medan," ujar Robi saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam telah berhasil menerapkan sistem tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah. Karena itu, Pemko Medan dinilai juga mampu menerapkan sistem serupa apabila memiliki kemauan politik yang kuat.
"Beberapa daerah seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam telah menerapkan tapping box. Pertanyaannya, mengapa Kota Medan tidak bisa? Kami mengharapkan political will saudara Wali Kota Medan dibuktikan melalui langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah," katanya.
Selain optimalisasi PAD, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Medan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi penerimaan daerah.
"Kami meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar kelemahan pengendalian internal dan potensi kerugian keuangan daerah tidak kembali terulang," ujarnya.
Fraksi juga menilai pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi Kota Medan. Sejumlah program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dinilai belum berjalan secara optimal.
"Visi dan misi pembangunan Kota Medan masih sebatas slogan dan retorika karena masih banyak program yang telah direncanakan dalam RKPD 2025 belum terlaksana secara optimal," ucap Robi.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Medan dinilai belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Menurut fraksi, peningkatan ekonomi belum mampu secara signifikan menekan angka kemiskinan maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
"Pertumbuhan ekonomi Kota Medan belum memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat dan belum mampu menekan kemiskinan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara maksimal," katanya.
Dalam rekomendasinya, PDI Perjuangan juga meminta Inspektorat Kota Medan memperkuat pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mencegah penyimpangan anggaran serta kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Pemko Medan didorong segera menyelesaikan pembayaran lahan milik masyarakat yang telah dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), memperbaiki pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta merealisasikan pemasangan 1.000 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) berbasis lampu LED pada 2026.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan rekomendasi, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
"Setelah mencermati seluruh pembahasan, Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," tutup Robi.

[adsense]

Baca Juga:

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Dualisme Narasi Penertiban PETI Kotanopan. Gubernur Sumut Didesak Beri Klarifikasi Terbuka

putra — Wed, 08 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Mandailing Natal : Informasi simpang siur melingkupi kedatangan Tim Terpadu Pemprov Sumut di Kotanopan baru-baru ini. Di satu sisi, rilis resmi Tim turun untuk pemberantasan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin), namun di sisi lain oknum Kepala Desa GD mengklaim kedatangan Tim Pemprov Sumut sebagai bentuk dukungan (support) kepada dirinya dalam aktivitas reklamasi. Benturan narasi yang kontradiktif ini sontak memicu sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat Madina.
Demi menegakkan aturan, Direktur Lembaga Kajian IDeA (Insitute for Development, Evaluation and Analysis) M. Irwansyah Lubis mendesak Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk turun tangan melakukan klarifikasi secara resmi dan terbuka terkait maksud dan tujuan Tim Terpadu datang ke Kota Nopan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjernihkan persoalan terkait perbedaan narasi yang telah membingungkan publik. "Dualisme narasi antara rilis resmi Pemprov Sumut dan klaim oknum Kepala Desa harus segera diklarifikasi. Disparitas ini berpotensi menjadi bentuk kebohongan publik dan pengkaburan substansi persoalan. Kita mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution selaku Penanggung Jawab Tim Terpadu untuk segera melakukan klarifikasi terbuka atas kontrasiksi informasi ini demi menjaga marwah dan kepercayaan publik kepada institusi pemerintah provinsi di mata rakyat" tegas Irwansyah kepada pers via pesan elektronik (07/07)
Menurut mantan aktivis HMI ini, publik kini dihadapkan pada dua narasi yang saling bertolak belakang dan telah memicu keresahan sosial akut. "Pertanyaannya sederhana tapi mendasar, pihak mana yang berbohong. Tidak mungkin kedua pernyataan ini sama benar dalam waktu bersamaan" tegasnya.
Ditambahkan, jika benar rilis Tim Terpadu Pemprov menyebutkan penertiban PETI yang ditandai dengan penyitaan alat berat ekskavator, penyegelan lokasi tambang dan pemberian surat teguran keras terhadap para pelaku PETI di lokasi tambang maka tentu klaim sang oknum Kepala Desa Singengu Julu tentang "dukungan reklamasi" adalah bentuk disinformasi dan penyesatan publik. Patut diduga dia merasa telah "kebal hukum" dan tidak bisa dijerat hukum.
Namun bila, pernyataan GD ini benar, maka rilis resmi pemerintah tersebut patut dipertanyakan secara serius. "Hal ini tentu berbahaya. Kita disuguhkan seolah ada penertiban PETI, namun dibelakang layar Tim Terpadu menyatakan bentuk dukungan Pemprov atas reklamasi yang dilakukan oleh terduga pelaku PETI. Apakah ini drama kolosal dari Pemprov untuk melindungi para mafia tambang dengan kedok penertiban yang hanya bersifat kosmetik?" tanya Irwan
Situasi ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa titik terang "Publik berhak mendapatkan informasi akurat, bukan versi cerita yang berubah-ubah. Aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas pihak mana yang menyebarkan informasi hoax atau tidak benar" ujarnya
Untuk memperjelas kesimpang-siuran ini, dan menghindari praduga dan asumsi negatif. Maka solusi yang ditunggu publik, Gubernur harus turut memberikan klarifikasi resmi dan terbuka.
Selain itu, Irwan megemukakan argumen bahwa istilah "reklamasi" yang digunakan oleh oknum Kepala Desa patut diduga sebagai upaya pengkaburan substansi dan kamuflase terhadap aktivitas tambang ilegal. "Dalam ketentuan hukum, reklamasi hanya dapat dilakukan dalam kerangka pertambangan yang sah dan berizin, bukan sebagai pembenaran atas kegiatan tanpa izin yang dilakukan, sehingga kegiatan PETI sebelumnya seolah-olah dapat "diampuni" dan dilupakan begitu saja jika reklamasi telah dilakukan. Tentu ini pandangan keliru" imbuh Irwan yang yang mantan anggota DPRD Kab Madina ini.
Malah dia menduga, issue reklamasi ini sengaja dimunculkan hanya untuk modus kamuflase untuk melanggengkan tambang illegal dengan kedok pemulihan lingkungan. "Polri harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan intensif untuk memastikan tidak ada aktivitas pelanggaran hukum PETI dengan topeng reklamasi" tambahnya.
IDEA secara organisasi juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kepala Desa Singengu Julu yang dinnilai telah membuat pernyataan yang bertentangan, mengaburkan silubstansi, mengandung unsur pembohongan publik dan bahkan dapat menimbulkan praduga dan asumsi negatif terhadap Pemprop,
Selain itu, penegakan hukum yang tegas dengan hukuman berat tanpa kompromi harus diberlakukan kepada para pelaku atau dalang utama aktivitas PETI di seluruh Madina.
Untuk solusi jangka menengah, dia mendesak Pemprov Sumut untuk segera menerbitkan Pergub untuk payung hukum pembentukan SATGASSUS dalam penindakan hukum ativitas PETI, sembari mewujudkan pembentukan WPR-IPR baru yang potensial untuk lahan tambang rakyat yang legal.

[adsense]

Baca Juga:

Aksi 707 Ojol Sumut Sampaikan 7 Tuntutan di Depan Kantor Gubernur dan DPRD Sumut

Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Nasdem Minta Pemko Optimalkan PAD

putra — Wed, 08 Jul 2026 11:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disertai catatan agar Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan memperkuat efisiensi anggaran.
Pendapat fraksi dibacakan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Selasa (7/7/2026). Rapat dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, pimpinan OPD, dan Forkopimda.

[adsense]

Persetujuan diberikan setelah fraksi mencermati jawaban Wali Kota Medan, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
"Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," kata Antonius.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,324 triliun, belanja daerah Rp5,837 triliun, pembiayaan netto Rp105,07 miliar, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp592,22 miliar.
NasDem meminta Pemerintah Kota Medan memaksimalkan PAD, dana perimbangan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
"Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah perlu lebih dimaksimalkan agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan, fraksi mendorong seluruh OPD memperkuat inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan keuangan daerah juga diminta lebih efisien, efektif, dan mampu menekan potensi kebocoran anggaran.
"Apabila potensi pendapatan tidak terus digali, efisiensi tidak dilakukan, dan kebocoran anggaran tidak ditutup, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai," tegas Antonius.
Di bidang sosial, NasDem mengapresiasi Program PKH Medan Makmur. Namun, Dinas Sosial diminta memperbaiki data desil dan administrasi penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
Fraksi juga meminta Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam penertiban. Selain itu, Pemerintah Kota Medan didorong segera menetapkan Sekretaris DPRD Kota Medan secara definitif serta mengevaluasi pembagian wilayah lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.
Menutup pendapat fraksinya, NasDem menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Kota Medan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kinerja aparatur, dan inovasi di seluruh OPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wabup Asahan Rianto Resmikan Gedung Persiapan MAN 3 Di Aek Ledong

putra — Wed, 08 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Wakil bupati Asahan Rianto meresmikan gedung persiapan MAN 3 di desa Padang Sipirok kecamatan Aek Ledong Asahan, Selasa (07/07/2026).
Wakil bupati Asahan Rianto dalam keterangannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, khususnya pendidikan Madrasah di Kabupaten Asahan, merupakan bentuk dari salah satu tujuan Pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan di Asahan.

[adsense]

Wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan sangat mengapresiasi semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan Gedung Persiapan MAN 3 Asahan, partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, ujarnya.
Wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan gedung tersebut, kami sampaikan terima kasih dan keberadaan gedung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Aek Ledong dan sekitarnya. Dukungan yang diberikan merupakan bagian dari kontribusi bersama dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya dalam memajukan dunia pendidikan sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing.
Sementara Kepala Sekolah Persiapan MAN 3 Asahan Hj. Elda Ayumi menyampaikan bahwa peserta didik yang menempuh pendidikan di Persiapan MAN 3 Asahan akan memperoleh pelayanan pendidikan yang setara dengan Madrasah Aliyah Negeri di Kota Kisaran.Kasek MAN 3 Hj. Elda Ayumi juga menjelaskan bahwa gedung yang diresmikan saat ini memiliki tiga ruangan yang terdiri dari dua ruang belajar dan satu ruang kantor.Pada tahun ajaran perdana, Persiapan MAN 3 Asahan telah menerima sebanyak 72 peserta didik yang terbagi dalam dua rombongan belajar, dan diharapkan jumlah tersebut akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, harapnya

[adsense]

Waspada! Modus TPPO Berkedok Beasiswa ke Luar Negeri, Mimpi Kuliah Berujung Jadi Pekerja Ilegal dan Korban Eksploitasi

admin — Wed, 08 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Karawang : Tawaran beasiswa ke luar negeri yang tampak menggiurkan ternyata dijadikan modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dengan dalih memberikan kesempatan menempuh pendidikan, pelaku merekrut korban untuk diberangkatkan ke luar negeri. Namun, sesampainya di negara tujuan, korban justru dipaksa bekerja secara ilegal, mengalami eksploitasi, bahkan kehilangan hak dan kebebasannya. Dengan kata lain, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi.

[adsense]

Fenomena tersebut menjadi perhatian Iman Teguh Adianto, Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Dalam program Bincang Tipis-Tipis di kanal Tale Trias Info yang dipandu Erman Tale Daulay, ia menegaskan bahwa bekerja ke luar negeri merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus ditempuh melalui jalur yang sah dan sesuai prosedur.

"Menjadi Pekerja Migran Indonesia bukanlah sesuatu yang dilarang. Silakan bekerja ke luar negeri, tetapi harus melalui prosedur yang benar, bukan secara nonprosedural. Masyarakat juga jangan mudah tergiur janji gaji besar, proses yang serba mudah, ataupun iming-iming lainnya karena itu sering kali menjadi pintu masuk praktik TPPO," ujar Iman.

[adsense]

Baca Juga:

Imigrasi Bandung untuk Rakyat dengan Perluas Desa Binaan, Kakanim: Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPPO

Ia menjelaskan, masyarakat perlu lebih kritis terhadap setiap tawaran yang menjanjikan keberangkatan ke luar negeri secara instan, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Seluruh program harus dipastikan berasal dari lembaga yang resmi, memiliki legalitas yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila muncul keraguan, masyarakat sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kantor Imigrasi atau instansi pemerintah yang berwenang sebelum mengambil keputusan.

Untuk memperkuat upaya pencegahan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengembangkan Program PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) dan Desa Binaan Imigrasi. Saat ini telah terbentuk enam desa binaan yang menjadi ujung tombak penyebaran informasi keimigrasian sekaligus edukasi mengenai bahaya TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Jumlah desa binaan tersebut akan terus diperluas.

[adsense]

Melalui PIMPASA, petugas turun langsung ke desa-desa, sekolah dan kampusvuntuk memberikan penyuluhan, membuka ruang konsultasi dan mengenalkan berbagai modus kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Imigrasi Karawang juga memproduksi film edukasi yang diputar dalam berbagai kegiatan sosialisasi agar masyarakat lebih mudah memahami ciri-ciri perekrutan ilegal.

Pengawasan dilakukan sejak tahap permohonan paspor. Setiap pemohon yang mengaku akan berangkat melalui program beasiswa atau bekerja di luar negeri akan menjalani pemeriksaan mendalam terhadap tujuan keberangkatan, pihak yang memfasilitasi, serta kelengkapan dokumen pendukung. Jika ditemukan indikasi mengarah pada TPPO atau TPPM, permohonan paspor akan ditunda atau ditolak.

[adsense]

Baca Juga:

Sesditjen Imigrasi Sandi Andaryadi, PIMPASA Jadi Benteng Desa Cegah TPPO dan Migrasi Ilegal, Perkuat Perlindungan Migran Menuju Indonesia Emas 2045

"Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang telah menunda atau menolak lebih dari 300 permohonan paspor yang terindikasi berkaitan dengan berbagai modus TPPO. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan negara agar masyarakat tidak menjadi korban eksploitasi di luar negeri," ungkap Iman.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan TPPO memerlukan kolaborasi semua pihak. Sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun kewaspadaan sejak dini. Dengan literasi keimigrasian yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu mengenali berbagai modus perekrutan ilegal sehingga tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang.

[adsense]

Suka-suka Tutup Layanan Medis, Warga : COPOT Kepala Puskesmas Mompang Madina

putra — Wed, 08 Jul 2026 10:13:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Pelayanan kesehatan di Puskesmas Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga mengeluhkan adanya pembatasan waktu pelayanan yang dinilai merugikan pasien, khususnya yang datang setelah pukul 12.00 WIB.

[adsense]

Menurut laporan warga, sejumlah pasien yang datang siang hari diminta pulang dan kembali esok hari dengan alasan jam pelayanan telah berakhir. Kondisi ini pun menyulitkan warga desa terpencil yang harus menempuh jarak jauh demi mendapatkan pengobatan medis segera.
Warga menyayangkan kebijakan internal yang dinilai tidak populis serta upaya menghentikan pelayanan pasien setelah pukul 12.00 WIB. Pembatasan sepihak ini dinilai bertolak belakang dengan semangat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan Puskesmas memenuhi standar minimal 37,5 jam kerja per minggu.

[adsense]

Baca Juga:

Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

Meski regulasi daerah umumnya membolehkan loket pendaftaran rawat jalan tutup lebih awal (sekitar pukul 11.00 atau 12.00 WIB) untuk menyelesaikan pemeriksaan, warga berharap ada sosialisasi transparan sebelumnya secara massif kepada warga terkait jam operasional puskesmas dan dispensasi bagi pasien darurat.
Kekecewaan masyarakat kian bertambah karena buruknya komunikasi dan etika profesi sebagian oknum tenaga medis di lapangan yang dinilai kurang ramah dalam melayani masyarakat.
"Sudah jamak terjadi di Puskesmas ini diwarnai perang mulut antara warga dan petugas akibat pelayanan yang dinilai buruk. Seharusnya selaku petugas kesehatan mereka bisa lebih sabar, ramah, profesional, melayani dari hati dan lebih "memanusiakan manusia" ungkap seorang warga yang sedang berobat bermarga Borotan kepada pers (07/07)
Menanggapi carut-marut pelayanan ini, warga mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madina dr Fransiska untuk mengambil tindakan tegas. "Kadis Kesehatan diminta memberikan sanksi hingga mengevaluasi jabatan Kepala Puskesmas Mompang Julu drg. Eldelina Ariani Nasutiondemi mengembalikan fungsi pelayanan publik yang lebih humanis. Jangan mentang mentang dia keluarga dekat Ibu Wakil Bupati akhirnya pengelolaan puskesmas ini tidak tertib, terkesan amburadul dan tidak ada manajemen yang baik" terang warga bermarga Pane dengan nada kesal ikut menimpali.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Puskesmas Mompang belum memberikan keterangan resmi terkait pembenahan sistem pelayanan tersebut. Pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi Kepala Puskesmas Mompang maupun Dinas Kesehatan Madina untuk mendapatkan klarifikasi berimbang terkait keluhan pemulangan pasien dan tuntutan pembenahan sikap aparatur kesehatan tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

putra — Wed, 08 Jul 2026 08:48:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2025. Persetujuan bersama ini disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD, sekaligus penandatanganan keputusan bersama antara pimpinan DPRD dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

[adsense]

Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, khususnya Badan Anggaran yang telah membedah dokumen pertanggungjawaban tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah terkait.
"Pembahasan yang konstruktif ini merupakan wujud kemitraan dan kerja sama yang semakin kokoh antara hubungan legislatif dengan eksekutif. Kita melihat seluruh siklus APBD dari tahap perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan optimal demi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel," kata Rico Waas.
Meski berjalan optimal, namun Rico Waas mencatat dua poin krusial dari pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD untuk menjadi bahan evaluasi ke depan.
Pertama, peningkatan tata kelola keuangan yang semakin baik. Ia meminta agar seluruh stakeholder dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan kedua, Rico Waas berpandangan bahwa realisasi keuangan sepanjang tahun 2025 dinilai sudah optimal. Namun ia juga mengakui masih ada target yang belum tercapai sepenuhnya.
Maka dari itu, guna menyikapi target yang belum sepenuhnya tercapai, orang nomor satu di lingkungan Pemko Medan itu memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kota Medan untuk tidak berpuas diri.
"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kita harus bekerja lebih fokus dan lebih keras lagi guna mewujudkan visi-misi pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama," tegasnya.
Di akhir pidatonya, Rico Waas kembali menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis dari DPRD. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak lepas dari peran aktif seluruh stakeholder serta kolaborasi yang erat antara eksekutif, legislatif, yudikatif, profesional, pers, dan seluruh lapisan masyarakat yang mencintai kotanya.
"Kita percaya, melalui langkah strategis dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan kualotas pelayanan umum, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," pungkasnya.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan tersebut, turut pula hadir Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat.

Hutama Karya Ungkap Cara Jitu Hindari Kecelakaan di Jalan Tol Permai

putra — Wed, 08 Jul 2026 08:33:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta : PT Hutama Karya (Persero) sebagai pengelola Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Pekanbaru - Dumai, (Permai), terus mengimbau kepada setiap pengendara yang memanfaatkan fasilitas _highway_ ini untuk berhati-hati.
Apalagi jarak tempuh jalan tol yang panjang, acapkali membuat pengendara kurang waspada dalam mengemudi hingga tak jarang memicu kecelakaan berakibat fatal. Belum lagi lelah dan ngantuk saat berkendara, kerap memicu _microsleep_ dan akhirnya berdampak fatal.

[adsense]

Seperti yang terjadi pada Selasa pagi (7/7/2026) saat sebuah bus menabrak truk yang melaju searah di Tol Permai hingga menyebabkan dua orang penumpang bus meninggal dunia. Hasil penyelidikan pihak PJR, penyebabnya lagi-lagi akibat _microsleep_.
Kepala Regional Sumatera Bagian Tengah (SBT) PT Hutama Karya, Untung Joko Ristyono ketika dikonfirmasi mengungkapkan kesedihannya atas peristiwa tersebut.
"Kami dari Hutama Karya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa," ungkapnya, Selasa sore
Namun di sisi lain, lanjut Untung, sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hari serta kejadian tabrak belakang, HK terus memperkuat pelaksanaan program keselamatan secara konsisten di seluruh area operasional.
"Selain itu, seluruh ruas jalan tol yang dikelola telah dilengkapi dengan perambuan, marka jalan, delineator, guardrail, dan perangkat keselamatan jalan lainnya sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan," sebutnya.
Secara rinci disampaikannya, program keselamatan yang dilaksanakan meliputi operasi kendaraan dengan fokus pencegahan _microsleep_ melalui pemeriksaan kesiapan pengemudi dan kendaraan, operasi simpatik berupa imbauan keselamatan kepada pengemudi sebelum memasuki gerbang tol, serta edukasi kepada pengguna jalan melalui _public address_ di gerbang tol dan kendaraan operasional untuk mengingatkan pentingnya menjaga kecepatan, menjaga jarak aman, dan meningkatkan kewaspadaan selama berkendara.
"Selain itu, perusahaan juga melaksanakan pemeriksaan lampu belakang untuk memastikan sistem penerangan kendaraan berfungsi dengan baik, operasi ODOL (_Over Dimension Over Loading_) agar kendaraan beroperasi sesuai ketentuan, pemasangan spanduk dan media komunikasi keselamatan di titik-titik strategis, penyampaian pesan keselamatan melalui adlibs radio secara berkala, serta pelaksanaan shift malam manajemen untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan pada jam operasional yang berisiko tinggi," ujar Untung.
Hutama Karya juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tidak memaksakan perjalanan apabila merasa lelah atau mengantuk. Pengguna jalan diimbau segera beristirahat di rest area terdekat dan memanfaatkan fitur Reminder Notification pada aplikasi Mozy yang dapat memberikan pengingat secara berkala untuk beristirahat selama perjalanan.
"Melalui aplikasi Mozy, pengguna jalan juga dapat memperoleh informasi lokasi rest area terdekat, kondisi lalu lintas, hingga berbagai layanan pendukung perjalanan lainnya. Seluruh unit kerja diminta memastikan setiap program berjalan secara disiplin, konsisten, dan berkesinambungan. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas operasional, Salam SETUJU, Selamat Sampai Tujuan," pungkasnya

Kodaeral I Bangun Ekonomi Biru Bersama Masyarakat

putra — Wed, 08 Jul 2026 08:23:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Dari Pesisir Tumbuh Harapan:.Kodaeral l Bangun Ekonomi Biru Bersama Masyarakat Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak,Rabu ( 07/07/2026.)
‎TNI AL Harapan baru bagi masyarakat pesisir mulai tumbuh dari Paluh Kurou, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Melalui program pengembangan Ekonomi Biru, Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) menghadirkan langkah nyata untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat maritim dengan memanfaatkan potensi kelautan secara produktif dan berkelanjutan.

[adsense]

‎‎Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Komandan Kodaeral I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.A.P. M.A.P.didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Kodaeral I, Ny. Lia Deny Septiana. Kehadiran keduanya menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya laut.‎‎Program yang tengah dikembangkan mengadopsi konsep Ekonomi Biru yang telah berhasil diterapkan di Nusa Tenggara Barat melalui budidaya kepiting bakau menggunakan sistem Vertical Crab House atau Apartemen Kepiting Bakau. Metode ini memungkinkan budidaya dilakukan secara lebih efisien dalam penggunaan lahan, meningkatkan produktivitas, sekaligus membuka peluang usaha baru yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.‎‎Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, program ini juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan generasi muda pesisir agar lebih aktif mengembangkan potensi maritim di daerahnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi investasi bagi keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir di masa depan.‎‎Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan 20 personel militer bersama empat warga masyarakat yang secara aktif mengikuti proses pembangunan sarana budidaya. Hingga hari kelima pelaksanaan, program telah menunjukkan perkembangan positif dan ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari.‎‎Komandan Kodaeral I menegaskan bahwa pengembangan Ekonomi Biru merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Menurutnya, laut tidak hanya menjadi ruang pertahanan negara, tetapi juga sumber kehidupan yang harus dikelola secara bijaksana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.‎‎Melalui program Ekonomi Biru ini, Kodaeral I mendorong masyarakat pesisir agar lebih produktif dan mandiri. Potensi kelautan harus dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, ujar Laksamana Muda TNI Deny Septiana.‎‎Kodaeral I berharap program ini dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat maritim yang dapat diterapkan di berbagai wilayah pesisir lainnya. Sinergi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan ekosistem ekonomi biru yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.‎(Dispen Kodaeral I)***

[adsense]

Pelayanan Kontrasepsi Mantab Wanita Dalam Rangka HARGNAS Ke 33 tahun 2026

putra — Wed, 08 Jul 2026 08:21:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Bupati Asahan hadiri giat layanan Kontrasepsi Mantap Wanita atau Metode Operasi Wanita (MOW) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 yang dilaksanakan di RS Sri Pamela Sei Dadap, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Selasa (07/07/2026)
Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dalam keterangannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan bupati juga mengapresiasi para tenaga kesehatan, pihak RS Sri Pamela kebun Sei Dadap, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Mantap Wanita atau MOW, ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut bupati Asahan mengatakan keberhasilan Program Keluarga Berencana memerlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, dan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.Bupati juga menekankan agar pelayanan kepada masyarakat senantiasa mengedepankan profesionalisme, keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik dalam acara tersebut juga menyerahkan bantuan kepada 20 peserta Pelayanan Kontrasepsi Mantap Wanita atau MOW yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Asahan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dan pelaksanaan pelayanan Kontrasepsi Mantap Wanita atau MOW kepada peserta sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, tukasnya

2 Tersangka Pembakaran Dan Perusakan di PT Bridgestone Diamankan

putra — Wed, 08 Jul 2026 08:19:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Tim Jatanras Elang Sakti Satreskrim Polres Tebingtinggi berhasil mengamankan dua tersangka yang terlibat dalam kasus pembakaran dan perusakan di areal PT Bridgestone Desa Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Kejadian tersebut terjadi pada Selasa pagi (9/6/2026). Berdasarkan laporan korban Joni Lupiadi, pihak pengamanan perkebunan PT Bridgestone diduga diserang oleh sekelompok orang yang dipimpin seorang pria berinisial AD bersama rekan-rekannya. Dalam kejadian itu, para pelaku membakar dan merusak delapan unit sepeda motor inventaris perkebunan serta sembilan unit sepeda motor milik karyawan. Akibatnya, PT Bridgestone dan karyawan mengalami kerugian mencapai Rp345 juta.

[adsense]

Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Iptu Dr. Herikson Parulian Siahaan, S.H., M.H., pada Selasa (07/07/2026), mengatakan penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan Tim Jatanras Elang Sakti."Petugas kepolisian masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut", ungkap Iptu Dr. Herikson Parulian Siahaan, S.H., M.H.
Dalam penyelidikan, Tim Jatanras Elang Sakti yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Rangga AP Risdin, S.Tr.I.K., berhasil menangkap tersangka J (59), pada Sabtu malam (4/7) di Dusun IV Siromang, Desa Tinokah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah diamankan, tersangka dibawa ke Mapolres Tebingtinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, tersangka LW (33) berhasil diamankan pada Minggu malam (5/7) di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka. Usai menjalani pemeriksaan awal, tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Tebingtinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kaos oblong berwarna biru tua. Kini kedua tersangka sudah mendekam di RTP Polres Tebingtinggi dan dijerat dengan Pasal 308 ayat (1) subs Pasal 521 ayat (1) subs Pasal 246 huruf a juncto Pasal 20 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP..

[adsense]

Baca Juga:

Polresta Deli Serdang Tangkap Pemilik Sabu di Sei Belumei

Timnas Argentina Menghentikan Mesir Melaju Babak Berikutnya

admin — Wed, 08 Jul 2026 07:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Atlanta: Pada pertandingan ini Mesir sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui gol Yasser Ibrahim dan Mostafa Ziko, demikian catatan FIFA.
Meski telah tertinggal dua gol terlebih dahulu, Argentina dapat bangkit lalu membalikkan keadaan berkat gol Cristian Romero, Lionel Messi dan Enzo Fernandez.
Timnas Argentina bangkit dan menghentikan kejutan Mesir dengan memenangkan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan skor 3-2 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Selasa (7/6/2026).
Kemenangan ini membuat Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia kontra Swiss.
Di sisi lain, meski terhenti di fase ini, Mesir dapat menunjukkan penampilan yang luar biasa sekaligus mencetak sejarah mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia.
Mesir dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 setelah umpan dari Marwan Attia mampu dikonversikan menjadi gol oleh sundulan Yasser Ibrahim sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Argentina sempat memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, akan tetapi eksekusi tendangan penalti Lionel Messi dapat dihentikan kiper Mesir Mostafa Shobeir pada menit 21.
Selanjutnya Argentina terus menggempur lini pertahanan Mesir, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Mohamed Salah serta kolega tetap bertahan.
Memasuki babak kedua, Mesir sempat mengejutkan lini pertahanan Argentina dengan berhasil membobol gawang Emiliano Martinez melalui tendangan Mostafa Ziko, namun tidak disahkan wasit setelah melalui tinjuan VAR.
Mesir berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit 67 setelah umpan dari Haissem Hassan dapat disambut tendangan Mostafa Ziko yang membobol gawang Argentina.
Meski telah tertinggal dua gol, Argentina dapat memperkecil ketertinggalan setelah umpan lambung Messi dapat disambut sundulan Cristian Romero yang membobol gawang Mesir sehingga skor berubah menjadi 1-2 pada menit 79.
Argentina berhasil dapat menyamakan kedudukan pada menit 83 lewat tendangan voli Messi setelah menerima umpan Gonzalo Montiel sehingga skor kembali sama kuat 2-2.
Skuad asuhan Lionel Scaloni berhasil membalikkan keadaan melalui serangan balik setelah umpan Lautaro Martinez dapat disambut sundulan Enzo Fernandez sehingga skor berubah menjadi 3-2 pada menit 90+2, dikutip Antara
Pada waktu yang tersisa, Mesir berusaha untuk menyamakan kedudukan, akan tetapi hingga laga usai, skor 3-2 untuk kemenangan Argentina tetap bertahan.

[adsense]