https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Fri, 24 Jul 2026 07:10:03 +0700+0700 id-ID Jumlah Siswa Baru Menurun di SDN, Ketua PGRI Labuhanbaru Ungkap Penyebab Fri, 24 Jul 2026 07:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Jumlah Siswa Baru Menurun di SDN, Ketua PGRI Labuhanbaru Ungkap Penyebab]]> MATATELINGA,Rantauprapat : Jumlah siswa baru yang mendaftar dibeberapa sekolah dasar negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 / 2027, mendapat sorotan dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Labuhanbatu, H Juanaidi MPd.


[adsense]

Ditemui media online https://matatelinga com dikantornya di SMP Negeri 2 Rantau Selatan, Jalan H Moh Said Rantauprapat, Junaidi menyebutkan, melihat fenomena penurunan siswa baru yang mendaftar dibeberapa sekolah dasar negeri di daerah ini, ada beberapa indikator faktor penyebabnya.


[adsense]
Baca Juga:

Diantaranya, terkait dengan kualitas sumber daya tenaga kependidikan, dimasing-masing satuan pendidikan. Baik itu kualitas manajerial / kepemimpinan, kualitas akademis, kualitas bersosialisasi dengan masyarakat sekitarokasi sekolah, dan mualitas kualitas lainnya.

[adsense]


[adsense]

Termasuk pula katanya, kualitas anak didik yang dihasilkan secara akademis, maupun non akademis. "Apakah pernah ada lulusan sekolah, menghasilkan anak berprestasi atau tidak. Secara akademis maupun kegiatan ekstra kurikuler", paparnya.


[adsense]
Baca Juga:

Selain itu, indikator yang mempengaruhi tingkat keinginan orang tua memasukkan anaknya kesejolah yang diinginkannya, juga tidak terlepas dari ketersediaan sarana prasarana kelengkapan penunjang proses belajar mengajar.

Kemudian kata Junaidi, akhir-akhir ini, ada pemikiran dari orangtua murid, memasukkan putera/puterinya dijenjang pendidikan tingkat dasar, kesekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan berlatarbelakang keagamaan, seperti madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar Islam terpadu dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan, sekolah dasar negeri menjadi berkurang peminat.

[adsense]


Kemudian katanya, tidak pula bisa kita abaikan, keberhasilan program keluarga berencana. "Akhir-akhir kita menemukan, keluarga dari pasangan usia yang kini berada dibawah 40 tahun, memiliki anak hanya satu sampai dua orang", ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Indikator lainnya menurut Junaidi, adanya perobahan sistem penerimaan murid baru, dari zonasi ke domisili. Hal ini juga berpengaruh pada penerimaan murid baru.


[adsense]

Terkait dengan fenomena kian menurunnya jumlah siswa baru, dia memberikan saran, dalam perekrutan pimpinan satuan pendidikan, hendaknya instansi yang berwenang, benar-benar mempertimbangkan kualitas sumber calon kepala sekolah dari berbagai aspek.


[adsense]
Baca Juga:

Kepada masing-masing pimpinan satuan pendidikan, hendaknya benar-benar dekat dengan masyarakat, dimana sekolah itu berada. "Selalulah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat sekolah berada. Kehadiran tenaga pendidik, hendaknya benar-benar dirasakan masyarakat", tegasnya


[adsense]

Dia tidak menampik, bila ditemukan ada satuan pendidikan yang jumlah anak didiknya terus mengalami penurunan, pemerintah melakukan merger (penggabungan) dengan satuan pendidikan / sekolah terdekat

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191236/jumlah-siswa-baru-menurun-di-sdn-ketua-pgri-labuhanbaru-ungkap-penyebab/ Oknum BKO dan Security PTPN I Regional 1 Dilaporkan, Keluarga Desak Keadilan Fri, 24 Jul 2026 06:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Oknum BKO dan Security PTPN I Regional 1 Dilaporkan, Keluarga Desak Keadilan]]> MATATELINGA, Deliserdang:Penanganan kasus kematian Daniel Situmeang alias Bornok (30), warga Tanjung Morawa, memasuki babak baru. Perkembangan terbaru menyebutkan adanya dugaan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk personel yang bertugas di lingkungan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 1, Kamis (23/7/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, seorang oknum TNI AD yang disebut bertugas dalam Tim Khusus BKO PTPN I Regional 1 berinisial Pratu Delta dikabarkan telah diamankan oleh Subdenpom I/1-5 Medan untuk menjalani proses pemeriksaan. Selain itu, Kepala Pengamanan (Papam) Direksi PTPN I Regional 1, Kolonel (Purn) Riswanto, juga dikabarkan dimintai keterangan sebagai saksi. Hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Di sisi lain, Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut.
Sebelumnya, Polresta Deli Serdang juga telah mengamankan dua orang yang diduga merupakan petugas keamanan (security) di lingkungan PTPN I Regional 1.
Hal itu dibenarkan oleh Kasi Humas Polresta Deli Serdang, Iptu J.M. Gabe Napitupulu, SH. "Saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan dua orang," ujarnya.
Sementara itu, keluarga almarhum Bornok secara resmi mendatangi Polresta Deli Serdang untuk melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia.
Dalam laporannya, keluarga turut menyebut dugaan keterlibatan seorang oknum TNI AD aktif berinisial Pratu Delta yang disebut bertugas sebagai Timsus BKO PTPN I Regional 1.
Menurut pihak keluarga, penyidik kepolisian menyarankan agar dugaan keterlibatan oknum TNI diproses melalui mekanisme pelaporan sesuai ketentuan hukum militer.
Tak hanya itu, keluarga juga menyebut empat petugas keamanan berinisial RF, J, R, dan H diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, dua di antaranya dikabarkan telah diamankan polisi. Namun, informasi itu masih menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
"Kami berharap seluruh pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga keluarga memperoleh keadilan," tegas Feri, perwakilan keluarga korban.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 1 belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan personel pengamanan maupun pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191241/oknum-bko-dan-security-ptpn-i-regional-1-dilaporkan-keluarga-desak-keadilan/ Rio Laka Dewa Perkuat Sinergi Wujudkan Kecamatan Bebas Sampah di Deli Serdang Fri, 24 Jul 2026 06:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Rio Laka Dewa Perkuat Sinergi Wujudkan Kecamatan Bebas Sampah di Deli Serdang]]> MATATELINGA,Deli Serdang : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa (RLD), terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui penguatan sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Rapat Pembahasan Kecamatan Bebas Sampah (KEBAS) di Kantor DLH Kabupaten Deli Serdang, (23/7/26).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis DLH Deli Serdang dalam mempercepat terwujudnya program Kecamatan Bebas Sampah (KEBAS) sebagai bagian dari upaya membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih tertata, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

[adsense]
[adsense]
Di bawah kepemimpinan Rio Laka Dewa, rapat tersebut juga menjadi implementasi Program SAKOLAH (Sampah Kita Olah) yang mendukung Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta para pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif.
Menurut Rio Laka Dewa, keberhasilan mewujudkan lingkungan yang bersih tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi, komitmen, dan peran aktif seluruh kecamatan agar mampu menghadirkan inovasi dalam pengurangan maupun penanganan sampah.
"Melalui kolaborasi yang kuat, setiap kecamatan diharapkan mampu menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Program KEBAS bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan demi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
Rapat tersebut juga menjadi forum penyamaan persepsi dan penyusunan langkah konkret agar seluruh kecamatan memiliki arah yang sama dalam mendukung target Deli Serdang sebagai daerah yang bersih, sehat, dan nyaman.
Dengan penguatan sinergi melalui Program KEBAS, SAKOLAH, dan ASRI, DLH Kabupaten Deli Serdang optimistis mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola persampahan. Harapannya, gerakan ini menjadi budaya bersama sehingga cita-cita mewujudkan Deli Serdang yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) dapat terwujud secara berkelanjutan.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191235/rio-laka-dewa-perkuat-sinergi-wujudkan-kecamatan-bebas-sampah-di-deli-serdang/ Pedagang Mie Aceh di Temukan Tewas Dalam Kos Fri, 24 Jul 2026 06:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Pedagang Mie Aceh di Temukan Tewas Dalam Kos]]> MATATELINGA,Belawan:Warga yang bermukim di Pasar 1 lingkungan 7 Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan mendadak gempar Kamis (23/7/2026) malam.
Pasalnya, warga menemukan seorang pedagang mie aceh meninggal dunia didalam kiosnya beberapa hari yang lalu,kios tempat berjualannya sudah 3 hari tidak berjualan seperti biasanya.
Dari data yang diperoleh, korban bernama tengku fadhan (52) warga Kabupaten Aceh Pidie. Saat ditemukan kondisi korban sudah mulai membusuk dan bauk hingga keluar terdiam warga.
Sedangkan penyebab kematian korban belum diketahui, masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan.
Keterangan yang diperoleh, sebelum ditemukan warga sekitar sempat curiga dengan bauk busuk dari dalam kios korban. Sedangkan korban sudah tiga hari tidak kelihatan beraktifitas seperti biasa berjualan.
Warga bersama kepala lingkungan, melakukan pendobrakan pintu kios. Saat terbuka warga kaget melihat korban sudah meninggal dan telah membusuk.
Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan, petugas Polsek Labuhan yang menerima informasi

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191240/pedagang-mie-aceh-di-temukan-tewas-dalam-kos/ Pungli di Simpang Pintu Tol, Pria Ini Diamankan Polisi Fri, 24 Jul 2026 06:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pungli di Simpang Pintu Tol, Pria Ini Diamankan Polisi]]> MATATELINGA, T.Tinggi :Polsek Dolok Merawan Polres Tebingtinggi mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan yang melintas di Simpang Pintu Tol Dolok Merawan Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (22/7/2026) pukul 16.00 WIB.
Pria pengangguran berinisial G (39) diketahui merupakan warga Dusun II Kampung Banten Desa Dolok Merawan ini diamankan oleh Kanit Reskrim Polsek Dolok Merawan Ipda Darwin Andika bersama anggotanya setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas pungutan liar di lokasi tersebut.Selanjutnya petugas membawa pelaku ke Polsek Dolok Merawan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan turut mengamankan barang bukti uang kertas sebesar Rp.13.000 terdiri dari uang pecahan Rp.5000 satu lembar dan uang Rp.2000 sebanyak empat lembar.
"Kami juga membuat dokumentasi, melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan kepada Unit Binmas Polsek Dolok Merawan untuk dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan," kata Ipda Darwin Andika.
Polsek Dolok Merawan Polres Tebingtinggi menegaskan berkomitmen menindak setiap bentuk premanisme maupun praktik pungutan liar yang meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191234/pungli-di-simpang-pintu-tol-pria-ini-diamankan-polisi/ Dukung UMKM Naik Kelas, Koperasi jadi Pilar Penting dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan Thu, 23 Jul 2026 22:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Dukung UMKM Naik Kelas, Koperasi jadi Pilar Penting dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan]]> MATATELINGA -Siti Absah Nainggolan (40) tetap tersenyum melayani pengunjung yang datang ke stand Dekranasda Sumut pada pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang ke-50, Senin (20/7/2026). Siti Absah Nainggolan yang akrab disapa Itty menjelaskan beberapa produk milik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Dekranasda Sumut yang dipamerkan di PRSU, termasuk produk snack milik Itty sendiri.

Dalam perbincangan khusus dengan Itty, ia memulai usahanya dari keinginan membuat camilan sehat dan berkualitas. Sebelumnya ia bekerja di Unilever dan setelah menikah ia resign dan bingung mau kerja apa. Itty kemudian memberanikan diri memulai usaha pembuatan snack atau kue jadul seperti keripik bawang.

[adsense]
Dimulai dari satu kilo, Itty membuat keripik bawang dan menjualnya lewat WA Group, medsos dan lingkungannya. Respon positif ia peroleh dari teman-teman sekerjanya dulu di Unilever. Pesanan pun bertambah menjadi 7 kilo, dan meningkat terus karena banyak yang memesan secara khusus dan berulang (repeat order).

Seiring waktu berjalan, Itty mulai berpikir untuk lebih serius. Ia pun mengurus NIB secara online, mendatangi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan arahan dan bimbingan terkait langkah apa yang selanjutnya dilakukan. Itty mengakui dengan berkonsultasi ke Dinas Koperasi, UKM Sumut, ia mendapat banyak masukan dan mulai belajar dari produk-produk yang sudah ada dan bisa menembus pasar global.

[adsense]
Baca Juga:
"Dinas Koperasi dan UKM Sumut menyarankan saya untuk mengurus label halal (sertifikat halal) untuk produk saya ke Dinas Koperasi Deli Serdang, karena lokasi usaha saya berada di Kabupaten Deli Serdang," paparnya.

Untuk kemasan, Itty belajar sendiri setelah melihat beberapa contoh kemasan di internet. Dengan pola amati, tiru dan modifikasi, Itty membuat kemasan produknya dan mencetaknya di Bandung.

[adsense]
Sekarang, ia telah menambah produknya seperti kue akar kelapa, peyek kacang tanah, peyek kacang hijau dan kacang intip. Semua produknya sudah berlabel halal dan mereknya sudah dipatenkan dengan nama Itiyyy Snack lengkap dengan foto kartun dirinya. Penjualannya mengandalkan promosi lewat media sosial, WA Group, keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

"Karena keinginan saya sudah bulat untuk memperjuangkan usaha snack ini, saya kembali mendatangi Dinas Koperasi, UKM Sumut dan mencarikan saya pendamping, Itiyyy Snack akhirnya bisa menjadi UMKM binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut. Peluang untuk melebarkan sayap terbuka lebar. Produk Itiyyy Snack sudah ikut dipamerkan di Jakarta, Kendari dan Makassar, termasuk di arena PRSU ke-50 ini. Saya merasakan sendiri peran Dinas Koperasi, UKM Sumut mendukung UMKM tidak hanya sekadar naik kelas, tapi bisa lebih berdaya, berdampak dan menembus pasar global," paparnya.

[adsense]
Baca Juga:
Dengan tersenyum, Itty menyampaikan bahwa omzetnya saat ini per bulan bisa mencapai Rp15 juta dan membuka beberapa reseller. Itiyyy Snack juga sudah ada di Amanda, Menara dan PT.KAI. Selain aktif promosi di media sosial, Itiyyy Snack juga sudah masuk pasar nasional lewat platform e-commerce.

"Impian saya, bisa punya galeri sendiri dan Itiyyy Snack bisa semakin dikenal luas serta diminati masyarakat. Alhamdulilah, setelah dua kali gagal seleksi, kemarin saya bisa lolos menjadi salah satu UMKM Binaan Bank Indonesia dan ikut dalam pameran UMKM BI. Yang pasti, sampai hari ini saya tidak pernah lupa dengan dukungan Dinas Koperasi, UKM Sumut dalam menunjukkan jalan bagi saya bisa makin dikenal," tegasnya.

[adsense]
Pilar Penting

Berbicara tentang perkembangan koperasi dan pemberdayaan UMKM di Sumatera Utara, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut Yuliani Siregar, Kamis (23/7/2026) menyampaikan Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara, saat ini tercatat 17.994 unit, yang terdiri dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 11.894 Koperasi Konvensional. Dari jumlah tersebut, koperasi aktif mencapai 68 persen

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Kadis Koperasi, UKM Sumut, Yuliani Siregar


[adsense]
Baca Juga:
"Adapun indikator ekonomi koperasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana volume usaha koperasi mencapai Rp7,47 Triliun, total sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp377,4 Miliar. Jumlah anggota koperasi mencapai 1.531.520 orang," kata Yuliani didampingi Sekretaris dan para Kabid.

Angka-angka tersebut, menurut Yuliani menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

[adsense]
"Untuk kegiatan strategis bidang koperasi sepanjang 2026, antara lain pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Koperasi Jasa Keuangan bagi 25 pengurus koperasi. Validasi dan verifikasi izin usaha simpan pinjam terhadap 13 koperasi pada tahun 2026, sehinga secara kumulatif mencapai 42 koperasi atau sekitar 63 persen dari target. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 10 koperasi atau sekitar 32 persen dari target, fasilitasi pelatihan kepada 60 koperasi guna meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaanm," tandasnya.

Program KDKMP, lanjut Yuliani Siregar merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan kelurahan. Saat ini, perkembangan gerai menunjukkan progres yang positif, yaitu 3.594 gerai sedang dalam proses pembangunan di 33 Kabupaten/Kota, 629 gerai telah selesai 100 persen yang tersebar di 31 Kabupaten/Kota.

[adsense]
Baca Juga:
"Selain pembangunan fisik, beberapa koperasi telah mulai menjalankan aktivitas usaha. Saat ini terdapat 13 KDKMP yang telah melakukan transaksi usaha. Seperti di Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Kota Medan dan Dairi. Total nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp347.540.100," tuturnya.

Hal ini, kata Yuliani menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya dibangun secara fisik, tapi juga mulai bergerak sebagai lembaga ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

[adsense]
Terkait tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KDKMP, katanya antara lain permasalahan status dan kepemilikan lahan, kapasitas SDM pengurus koperasi, keterbatasan permodalan, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.

"Ada juga kendala tata ruang dan perizinan, pemilihan jenis usaha yang belum sepenuhnya sesuai dengan potensi unggulan desa ke depan, tantangan ini akan menjadi fokus pembinaan bersama pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Ekosistem Layanan

Selain koperasi, kata Yuliani Dinas Koperasi, UKM Sumut juga peduli terhadap pengembangan UMKM. Berdasarkan data 2025, jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,4 juta unit usaha. Sementara rasio kewirausahaan telah mencapai 4,1 persen dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

[adsense]
"Program prioritas kita saat ini adalah proyek strategis daerah 'Sumut Digital Market' yang bertujuan meningkatkan daya saing dan akses pasar global bagi produk UMKM Sumut. Kurasi terhadap UMKM yang berafiliasi ekspor akan mendapat kesempatan untuk dipasarkan di marketplace global, dan tahun ini fokus kita adalah Alibaba.com yang diharapkan membuka akses pasar internasional bagi UMKM Sumut. Program ini menargetkan 100 UMKM potensial ekspor akan mendapatkan pendampingan intensif," tandasnya.

Kemudian, lanjut Yuliani dalam waktu dekat akan diadakan Sumut Halal Fest (11–12 Agustus 2026) bekerjasama dengan Bank Indonesia.

[adsense]
Baca Juga:
"Rangkaian kegiatannya meliputi pemberian fasilitas 1.000 sertifikat halal gratis, workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, Business Matching pembiayaan, dan halal centre. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi UMKM menuju produk yang lebih kompetitif, berkualitas, dan memiliki jaminan halal," tegasnya.

Lebih lanjut Yuliani menyampaikan, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga sedang menggagas pembangunan sebuah gedung yang berfungsi sebagai Mall UMKM dan terintegrasi dengan berbagai layanan, seperti layanan perizinan, legalitas usaha, sertifikasi produk, pembiayaan, pusat konsultasi dan pendampingan usaha, serta pusat promosi produk lokal.

[adsense]
"Ke depan, Mall UMKM diharapkan menjadi ekosistem layanan yang mendukung kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Sumut. Kalau bisa cepat kenapa harus diperlambat, semua urusan yang terkait pengembangan UMKM akan dilakukan secara terpadu," katanya.

Pemprov Sumut juga akan melaksanakan program 'Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up' yang difokuskan untuk mencetak sekaligus memperkuat wirausaha muda (Gen-Z) berorientasi ekspor. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan pelaku usaha muda yang mampu bersaing di pasar internasional.

[adsense]
Baca Juga:
"FYP Level Up akan terintegrasi dengan kegiatan inkubasi bisnis serta program strategis daerah Sumut Digital Market. Target peserta sebanyak 80 UMKM dan saat ini masih dalam tahap kurasi peserta," jelas Yuliani.

Semangat Kekeluargaan

[adsense]
Pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari koperasi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional kepada semangat ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi.

Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79, (22/7/2026) bertema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya" semakin mempertegas bahwa pemerintah tengah berupaya mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai cita-cita para pendiri bangsa, yakni ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan berlandaskan semangat kekeluargaan.

[adsense]
Baca Juga:
"Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pendahulu kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan. Di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan," ujar Presiden.

Menurutnya, berbagai pengalaman pembangunan justru menjadi pelajaran penting untuk membangun sistem ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkeadilan.

[adsense]
Presiden meyakini koperasi akan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Ia optimistis gerakan koperasi mampu menghadirkan kemandirian ekonomi yang berakar pada kekuatan masyarakat.

Tak berlebihan rasanya kalau koperasi yang berlandaskan semangat kekeluargaan memiliki peran penting dalam mendorong dan mendukung UMKM semakin berdaya, naik kelas dan bisa memasuki pasar global.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/191246/dukung-umkm-naik-kelas-koperasi-jadi-pilar-penting-dalam-penguatan-ekonomi-kerakyatan/ Tingkatkan Layanan Operasional, Pelabuhan Tanjung Wangi Catat Pertumbuhan Positif pada Semester I – 2026 Thu, 23 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Tingkatkan Layanan Operasional, Pelabuhan Tanjung Wangi Catat Pertumbuhan Positif pada Semester I – 2026]]> MATATELINGA, Jakarta :PT Pelindo Multi Terminal, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, terus memperkuat layanan bongkar muat komoditas curah di Branch Tanjung Wangi. Hingga Semester I Tahun 2026, arus curah cair yang dilayani mencapai 687.020 ton, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 354.855 ton. Kamis (23/07)
Layanan curah cair tersebut didominasi oleh komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM). Kelancaran operasional didukung produktivitas pelayanan yang mencapai 2.416 ton/ship/day, melalui pengelolaan kegiatan bongkar muat yang efektif, pemanfaatan fasilitas pelabuhan, serta penerapan standar operasional secara konsisten.

[adsense]

Sementara itu, arus curah kering hingga Juni 2026 tercatat mencapai 141.756 ton, atau meningkat 24,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas utama yang dilayani pada segmen ini meliputi Pupuk Curah, Gypsum dan Slag yang menjadi bagian dari aktivitas distribusi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi.
Branch Manager Pelindo Multi Terminal Tanjung Wangi, Eko BUdyasmoro, mengatakan bahwa perusahaan terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah kebutuhan layanan yang terus berkembang.
"Kami berupaya memastikan setiap proses operasional berjalan dengan baik melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan fasilitas secara optimal, serta penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas. Dengan demikian, layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara lebih efektif," ujarnya.
Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Wangi akan terus melakukan pengembangan layanan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas operasional, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi fasilitas pendukung guna mendukung kelancaran aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Wangi. (

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/191225/tingkatkan-layanan-operasional-pelabuhan-tanjung-wangi-catat-pertumbuhan-positif-pada-semester-i-ndash-2026/ Warga dan DPRD Desak Rico Waas Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Jalan Letda Sujono, Kemacetan Dinilai Kian Parah Thu, 23 Jul 2026 20:42:00 +0700+0700 <![CDATA[Warga dan DPRD Desak Rico Waas Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Jalan Letda Sujono, Kemacetan Dinilai Kian Parah]]> MATATELINGA, Medan :Warga Kecamatan Medan Tembung, khususnya di Kelurahan Bandar Selamat, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk segera mengevaluasi kebijakan rekayasa lalu lintas di Jalan Letda Sujono menuju akses Jalan Tol. Kebijakan yang telah diberlakukan beberapa tahun terakhir itu dinilai tidak efektif dan justru memperparah kemacetan di kawasan tersebut.Keluhan tersebut disampaikan salah seorang warga, Darwin, kepada wartawan, Kamis (23/7/2026). Menurutnya, sejak arus kendaraan dialihkan, kepadatan lalu lintas di Jalan Letda Sujono semakin sulit diurai, terutama pada pagi dan sore hari saat aktivitas masyarakat sedang tinggi.
Ia menjelaskan, kendaraan dari arah Jalan Letda Sujono yang hendak masuk maupun keluar dari Jalan Tol kini harus memutar terlebih dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan semakin panjang, terlebih dengan tingginya volume truk kontainer dan kendaraan pribadi yang melintasi kawasan itu setiap hari.

[adsense]
[adsense]
"Sejak dialihkannya arus Jalan Letda Sujono menuju Jalan Tol beberapa tahun lalu, yang terjadi justru kemacetan semakin parah. Truk-truk kontainer dan kendaraan pribadi yang hendak masuk maupun keluar tol harus memutar terlebih dahulu. Akibatnya terjadi antrean panjang yang sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan," ujar Darwin.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Medan mengembalikan fungsi jalan seperti semula agar arus kendaraan kembali lancar dan tidak lagi menumpuk di ruas-ruas jalan alternatif.
Selain persoalan rekayasa lalu lintas, Darwin juga menyoroti maraknya rumah toko (ruko) yang beralih fungsi menjadi gudang sekaligus lokasi bongkar muat perusahaan ekspedisi. Aktivitas tersebut dinilai semakin mempersempit badan jalan karena truk-truk besar kerap berhenti di tepi jalan untuk melakukan bongkar muat barang.
"Setiap hari truk ekspedisi berhenti di badan jalan untuk bongkar muat. Jalan menjadi sempit dan kendaraan lain terpaksa mengantre panjang," ungkapnya.
Menurut warga, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan penertiban terhadap ruko-ruko yang digunakan sebagai gudang maupun pusat distribusi barang apabila aktivitasnya mengganggu kelancaran lalu lintas. Mereka juga meminta Dinas Perhubungan bersama Satpol PP melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan bangunan dan penggunaan badan jalan.
Keluhan serupa juga disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap. Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah berulang kali menerima pengaduan masyarakat terkait kemacetan di Jalan Letda Sujono, baik saat kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (Sosper), maupun wawasan kebangsaan (Wasbang).
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang terus terjadi.
"Masyarakat sudah berulang kali menyampaikan keluhannya kepada saya, baik saat reses, Sosper maupun Wasbang. Aspirasi itu juga sudah kami sampaikan kepada OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut. Namun sampai hari ini belum ada respons yang nyata. Faktanya, kondisi kemacetan tetap saja tidak berubah," tegas Afandi.
Afandi juga menilai keberadaan ruko-ruko yang beralih fungsi menjadi pusat distribusi dan tempat bongkar muat ekspedisi menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di sepanjang Jalan Letda Sujono. Titik-titik kemacetan, kata dia, paling sering terjadi mulai dari pintu masuk dan keluar Jalan Tol, Simpang Jalan Padang, hingga kawasan menuju Komplek Veteran, Komplek TVRI dan Citraland.
Ia meminta Pemerintah Kota Medan tidak hanya fokus pada rekayasa lalu lintas, tetapi juga melakukan penataan terhadap aktivitas usaha yang memanfaatkan badan jalan untuk kepentingan bongkar muat.

"Kemacetan di Jalan Letda Sujono sudah menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap rekayasa lalu lintas dan penertiban aktivitas usaha yang mengganggu arus kendaraan agar masyarakat kembali mendapatkan kenyamanan saat melintas," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191233/warga-dan-dprd-desak-rico-waas-evaluasi-rekayasa-lalu-lintas-jalan-letda-sujono-kemacetan-dinilai-kian-parah/ Sidang Gugatan Terhadap PT BPR Prima Madani Mulai Menemukan Titik Temu Thu, 23 Jul 2026 20:40:00 +0700+0700 <![CDATA[Sidang Gugatan Terhadap PT BPR Prima Madani Mulai Menemukan Titik Temu]]> MATATELINGA,Lubuk Pakam : Sidang gugatan terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Madani (PM) dengan seorang nasabah Susianwati (50) warga Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdangmulai menemukan titik temu.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dengan nomor perkara 221/pdt.G/2026/PN Lbp. Dalam tahap mediasi terakhir.

[adsense]
[adsense]
"Dalam pertemuan sidang mediasi tadi, pihak PT BPR Prima Madani menawarkan kepada klein kami hutang yang harus di lunasi sebesar Rp 274 juta yang sebelumnya diminta harus membayar tunggakan hutang sebesar Rp 378 juta lebih dan klien kami meminta hutang tersebut di bayar dengan cara di cicil", kata Irwansyah, SH kuasa hukum Susianwati, Kamis (23/7) di PN Lubuk Pakam.
Menurut Irwansyah, sisa tunggakan sebesar Rp 274 juta itu harus di lunasi selama 3 bulan kedepan. "Jadi klien kami minta tempo pembayaran pertama di bayar 2 Minggu kedepan dan sisanya akan di bayar kemudian", bilangnya.
Pun begitu, lanjut Irwansyah, apabila klien kami sudah memiliki uang untuk melunasi tunggakannya akan di bayar lunas walaupun belum habis tempo selama 3 bulan.
"Kalaupun klien kami tidak mensetujui tawaran yang dilakukan pihak PT BPR Prima Madani terkait tunggakan yang harus di bayarkan, ya kembali ke pokok perkara lagi", ungkap Irwansyah.
Sebelumnya di wartakan, penggugat mengajukan pijaman uang ke PT BPR Prima Madani sebesar Rp 200 juta pada 21 Maret 2023 lalu dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 5.083.333, dengan tenor pembayaran selama 96 bulan dengan jaminan sertifikat tanah.
Namun saat pembayaran angsuran ke 26 dengan total uang yang sudah di bayar sebesar Rp. 132.158.000, kondisi kesehatan penggugat mengalami sakit dan sehingga pendapatan keuangan mengalami penurunan karena omset dari usahanya terganggu sehingga terjadi keterlambatan membayar angsuran ke PT BPR Prima Madani.
Namun di saat pihak penggugat mempunyai itikad baik dan memiliki uang serta ingin melunasi sisa pijaman pokok hutang di BPR PM sebesar RP 181.991.376,86 pada 13 Maret 2026 lalu, betapa terkejutnya penggugat hutang yang harus di bayarnya beruba menjadi Rp.378.858.753,12.
Adapun perincian biaya hutang penggugat antara lain, sisa hutang pokok Rp.181.991.376,86., bunga Rp.42.700.293,30., denda Rp.40.000.416.96., pinalti RP. 10.166.666.00 dan penyelamatan kredit Rp.104.000.000,

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191232/sidang-gugatan-terhadap-pt-bpr-prima-madani-mulai-menemukan-titik-temu/ Pemkab Aceh Selatan dan Kejari Perkuat Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Thu, 23 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Aceh Selatan dan Kejari Perkuat Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara]]> MATATELINGA, Tapaktuan :Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Selatan, Kamis (23/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

[adsense]

Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Selatan, Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Menurut dia, kerja sama itu diarahkan untuk memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, baik dalam bentuk penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lainnya.
"Perjanjian kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam mencegah dan memitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan," kata Roland.
Ia menjelaskan, pendampingan dan dukungan hukum dapat diberikan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek perdata maupun administrasi negara atau tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam kerja sama tersebut, Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah apabila terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
"Setiap permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya akan dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Roland.
Penandatanganan PKS itu dihadiri Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, S.E., M.Sos., didampingi Sekretaris Daerah Aceh Selatan Diva Samudra, S.E., M.M., Asisten Pemerintahan Erwiandi, S.Sos., M.Si., Asisten Perekonomian Iskandar Burma, serta Plt. Asisten Administrasi Umum Suhatril, S.H., M.H.
Turut hadir sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Selatan.
Dari jajaran Kejari Aceh Selatan, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Rozano Yudistira, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Ridho, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Roland Tampubolon, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Atmariadi, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Richisandi Sibagariang, S.H., serta para jaksa dan pegawai Kejari Aceh Selatan.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/berita-aceh/191230/pemkab-aceh-selatan-dan-kejari-perkuat-kerja-sama-penanganan-masalah-hukum-perdata-dan-tata-usaha-negara/ Lapas Kelas I Medan Gerak Cepat Tindak Lanjuti Pemberitaan, Razia Insidentil Digelar Thu, 23 Jul 2026 19:18:00 +0700+0700 <![CDATA[Lapas Kelas I Medan Gerak Cepat Tindak Lanjuti Pemberitaan, Razia Insidentil Digelar]]> MATATELINGA,Medan: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan bergerak cepat merespons pemberitaan yang memuat dugaan keterlibatan seorang warga binaan dalam peredaran narkotika, penipuan daring (online scam), serta dugaan penyimpangan di lingkungan lapas.
Sebagai tindak lanjut, jajaran Lapas langsung menggelar razia insidentil dan pemeriksaan terhadap warga binaan yang disebut dalam pemberitaan tersebut.

[adsense]
[adsense]
Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan Lapas yang bersih dari HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba), sekaligus memastikan setiap informasi yang berkembang ditindaklanjuti sesuai prosedur.
"Setiap informasi, laporan masyarakat maupun pemberitaan yang berkembang menjadi perhatian serius dan selalu kami tindak lanjuti melalui langkah-langkah pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas penyelenggaraan pemasyarakatan," kata Fonika Affandi, Kamis (23/7/2026).
Razia insidentil dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) dengan pengawasan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal).
Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip humanis dan profesional. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan telepon genggam, narkotika, maupun barang terlarang lainnya sehingga hasil razia dinyatakan nihil.
Selain itu, petugas juga meminta klarifikasi kepada warga binaan yang bersangkutan terkait isi pemberitaan yang beredar.
Warga binaan tersebut secara sukarela membuat surat pernyataan yang membantah tuduhan sebagaimana diberitakan serta menyatakan siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan apabila di kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan yang lebih tinggi.
Fonika Affandi menegaskan, Lapas Kelas I Medan akan terus memperkuat deteksi dini melalui razia rutin maupun insidentil, meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan, serta mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah peredaran narkotika dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.
"Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran yang didukung alat bukti yang sah, baik yang dilakukan oleh warga binaan maupun petugas, kami akan menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Fonika Affandi.
Ia menambahkan, langkah cepat tersebut merupakan wujud komitmen Lapas Kelas I Medan untuk tetap responsif terhadap setiap informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (Reza)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191229/lapas-kelas-i-medan-gerak-cepat-tindak-lanjuti-pemberitaan-razia-insidentil-digelar/ Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Ke 42 Dipimpin Wabup Asahan Thu, 23 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Ke 42 Dipimpin Wabup Asahan]]> MATATELINGA,Asahan :Upacara peringatan hari Anak Nasional ke 42 tahun 2026 dipimpin wakil bupati Asahan Rianto , pelaksanaan upacara peringatan Hari Anak Nasional ke 42 dilaksanakan di halaman SMP Negeri 6 kisaran dengan mengusung thema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan."
Wakil bupati Asahan dalam keterangannya mengatakan dalam amanat Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dikatakan Hari Anak Nasional ke 42 tahun 2026 mengangkat tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" , didalam thema tersebut merupakan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta diberikan ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya dalam boka berpikir, dan anak bukan hanya objek pembangunan, melainkan juga subjek pembangunan yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, ujarnya

[adsense]
[adsense]
Wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan amanat Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dan juga keluarga merupakan pelindung pertama dan utama, yang didukung oleh satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta pemerintah pusat dan daerah.
Pesan kami kepada anak anak di peringatan hari Anak Nasional ini mereka berhak hidup dengan aman, bahagia, dan terlindungi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik maupun di dunia digital.Anak-anak juga diajak untuk menjalin persahabatan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang, karena keberagaman merupakan kekuatan bangsa. Apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan terhadap anak, mereka diimbau untuk tidak berdiam diri, melainkan segera menyampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya atau menghubungi Layanan SAPA 129, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada anak, ungkapnya

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191228/upacara-peringatan-hari-anak-nasional-ke-42-dipimpin-wabup-asahan/ Early Warning dari Desa! Imigrasi Cirebon Bentuk 39 Desa Binaan Cegah TPPO Thu, 23 Jul 2026 18:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Early Warning dari Desa! Imigrasi Cirebon Bentuk 39 Desa Binaan Cegah TPPO]]> MATATELINGA - Cirebon : Di tengah masih maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemulangan puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari berbagai negara, pencegahan dini menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Berbagai kasus menunjukkan bahwa banyak calon pekerja migran berangkat melalui jalur ilegal karena minim informasi, tergiur janji gaji besar, hingga menjadi korban eksploitasi. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa dan hanya kembali sebagai kabar duka bagi keluarganya.

[adsense]
Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa upaya pemberantasan TPPO tidak cukup dilakukan di hilir melalui penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari hulu, yakni membangun kesadaran masyarakat di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran.

Berangkat dari semangat itulah, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di Desa Binaan Imigrasi ((DBI) sebagai early warning system dengan membentuk 39 Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerjanya. Program ini menjadi garda terdepan dalam membangun literasi keimigrasian, mengedukasi masyarakat, sekaligus mencegah warga terjebak dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.

[adsense]
Baca Juga:
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang, mengatakan Desan Binaan Imigrasi merupakan garda terdepan Imigrasi yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini melalui edukasi langsung kepada masyarakat.

"Desa binaan Imigrasi ini merupakan early warning system kami. Melalui DBI, kami memberikan edukasi mengenai aturan-aturan keimigrasian sekaligus melakukan pencegahan dini agar masyarakat tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang," ujar Komang dalam program Bincang Tipis-Tipis yang dipandu host Erman Tale Daulay.

[adsense]
Menurut Komang, desa merupakan titik awal yang sangat strategis dalam mencegah TPPO. Banyak korban berawal dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri, ketika menerima tawaran bekerja di luar negeri tanpa memahami prosedur yang benar.

Karena itu, kehadiran PIMPASA di DBI menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran masyarakat sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergy dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Hukum melalui Pos Bantuan Hukum dan BP2MI, guna memberikan edukasi mengenai imigrasi yang aman, legal, dan prosedural.

[adsense]
Baca Juga:
Dalam setiap kegiatan PIMPASA pada DBI, masyarakat memperoleh berbagai materi penting, mulai dari persyaratan pembuatan paspor, tata cara bepergian ke luar negeri sesuai ketentuan, hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia selama berada di luar negeri, hingga prosedur resmi menjadi pekerja migran Indonesia.

[adsense]
Komang menegaskan, edukasi tersebut merupakan benteng pertama untuk memutus mata rantai TPPO. Pasalnya, sindikat kerap menggunakan berbagai modus, seperti menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di restoran, hotel, atau sektor lainnya. Namun setelah tiba di negara tujuan, para korban justru mengalami eksploitasi, penyiksaan, bahkan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Di sinilah peran PIMPASA di Desa Binaan Imigrasi sangat penting. Kami mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap rayuan atau janji-janji manis. Mereka harus memahami syarat bekerja ke luar negeri sehingga mengetahui apakah proses yang dijalani sudah legal atau justru nonprosedural," jelasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Selain melakukan edukasi hingga ke desa, Imigrasi Cirebon juga memperkuat pengawasan pada tahapan penerbitan paspor. Petugas wawancara dibekali kemampuan melakukan profiling terhadap pemohon paspor untuk mendeteksi indikasi keberangkatan nonprosedural yang berpotensi mengarah pada TPPO.

Menurut Komang, tidak sedikit permohonan paspor yang harus ditunda sementara karena ditemukan indikasi kuat bahwa dokumen tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal dengan modus perjalanan wisata.

[adsense]
"Kami bukan menghalangi masyarakat memiliki paspor. Justru kami ingin memberikan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban TPPO atau penyelundupan manusia. Jika ada indikasi kuat akan berangkat secara nonprosedural, penerbitan paspor kami tunda terlebih dahulu untuk pendalaman," tegasnya.

Ia mengungkapkan, kasus penundaan penerbitan paspor karena indikasi tersebut masih cukup banyak ditemukan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak salah memahami langkah yang dilakukan petugas Imigrasi.

[adsense]
Baca Juga:
"Masyarakat jangan berkecil hati apabila permohonan paspornya memerlukan pendalaman. Itu bukan untuk mempersulit, melainkan bentuk perlindungan negara agar mereka tidak menjadi korban perdagangan orang," katanya.

Komang menilai keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat yang terselamatkan sebelum menjadi korban. Oleh karena itu, Desa Binaan Imigrasi hadir sebagai strategi pencegahan dari hulu dengan menjadikan desa sebagai pusat edukasi, literasi keimigrasian, dan deteksi dini terhadap berbagai modus perekrutan pekerja migran ilegal.

[adsense]
Melalui sinergi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan berbagai instansi terkait, Imigrasi Cirebon berharap semakin banyak warga memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Dengan demikian, praktik TPPO dapat ditekan, angka pekerja migran nonprosedural terus menurun, dan masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Bagi Imigrasi Cirebon, Desa Binaan Imigrasi bukan sekadar program penyuluhan, melainkan early warning system yang menempatkan PIMPASA pada DBI sebagai benteng pertama dalam melindungi masyarakat dari jerat perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/191231/early-warning-dari-desa-imigrasi-cirebon-bentuk-39-desa-binaan-cegah-tppo/ Rico Waas: Bilal Mayyit Punya Peran Mulia, Harus Dibekali Ilmu dan Standar yang Benar Thu, 23 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Rico Waas: Bilal Mayyit Punya Peran Mulia, Harus Dibekali Ilmu dan Standar yang Benar]]> MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran bilal mayyit dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi Umat muslim. Menurut Rico Waas profesi yang bertugas mengurus jenazah itu memiliki tanggung jawab besar sehingga harus dibekali pemahaman syariat dan tata cara yang benar sesuai standar.
Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Bilal Mayyit Indonesia (BMI) Kota Medan yang dipimpin Ketua BMI, Amir Husin, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (23/7/2026). Turut hadir Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum yang juga Penasehat BMI Kota Medan.

[adsense]
[adsense]
Rico Waas mengatakan, peran bilal mayyit sama pentingnya dengan tenaga kesehatan yang membantu proses kelahiran manusia. Jika sejak lahir seseorang ditangani dokter dan bidan, maka ketika meninggal dunia, khususnya bagi umat Islam, terdapat bilal mayyit yang bertugas mengurus jenazah hingga proses pemakaman.
"Bagi saya, keberadaan bilal mayyit sangat berharga. Jenazah dimandikan dengan benar dan didoakan banyak orang. Tidak semua orang memiliki kesempatan mendapatkan pelayanan seperti itu, sehingga peran bilal mayyit sangat berarti," kata Rico Waas didampingi Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kaban Kesebangpol Andi Mario dan Kabag Kesra Agus Maryono.
Menurutnya, setiap bilal mayyit harus memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat dan standar operasional (SOP). Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara profesional dan benar.
"Kalau dijalankan sesuai SOP, tentu kualitasnya akan semakin profesional. Karena itu, pemahaman mengenai tata cara bilal mayyit harus terus diperkuat," ujar Rico Waas
Rico Waas juga menyambut baik penyusunan buku panduan tata cara pengurusan jenazah yang telah dilakukan. Ia menilai buku tersebut dapat menjadi pedoman bagi para bilal mayyit di Kota Medan.
Selain itu, Rico Waas menilai penguatan hingga tingkat kewilayahan juga penting agar masyarakat memiliki sumber daya bilal mayyit yang memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat. Pemko Medan juga berencana menyediakan paket fardhu kifayah bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu.
Sementara itu, Ketua Bilal Mayyit Indonesia (BMI) Kota Medan, Amir Husin, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota Medan terhadap organisasi yang dipimpinnya. Ia mengatakan audiensi tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kepengurusan BMI Kota Medan yang telah dilantik pada Agustus lalu.
Menurut Amir, selama ini BMI Kota Medan aktif menggelar pelatihan dan pembinaan bagi generasi muda agar memahami tata cara mengurus jenazah sesuai syariat Islam. Organisasi tersebut juga telah berkirim surat ke Kesbangpol Kota Medan dan berkantor di Jalan Karya, Karang Berombak.
"Kami juga membuat program roadshow ke berbagai kecamatan. Kemarin kami melaksanakannya di Kecamatan Medan Johor dan sambutan masyarakat sangat baik. Mereka berharap kegiatan seperti ini lebih sering digelar," ujarnya.
Amir menambahkan, saat ini sebagian besar bilal mayyit merupakan kalangan lanjut usia sehingga regenerasi menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, BMI terus mendorong pelatihan bagi pemuda, remaja, hingga guru sekolah agar semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengurus jenazah sesuai syariat.

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/191227/rico-waas-bilal-mayyit-punya-peran-mulia-harus-dibekali-ilmu-dan-standar-yang-benar/ Dukung Haul Syekh Abdul Latif Deli, Rico Waas Tegaskan Komitmen Perkuat Kehidupan Beragama Thu, 23 Jul 2026 17:36:00 +0700+0700 <![CDATA[Dukung Haul Syekh Abdul Latif Deli, Rico Waas Tegaskan Komitmen Perkuat Kehidupan Beragama]]> MATATELINGA, Medan :Menyambut Haul ke-9 Syekh Abdul Latif Deli yang dirangkaikan dengan Zikir Akbar dan santunan kaum duafa, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus menyokong kegiatan keagamaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keselamatan bangsa.
Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) TQN Nurul Yakin di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (23/7/2026).Hadir Nazir Masjid TQN Nurul Yakin, Buya Rasyidin Abdul Latif dan rombongan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan dan Kabag Kesra Agus Maryono.

[adsense]
[adsense]
Dijelaskan Rico Waas, di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, penguatan nilai-nilai keagamaan dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga moral, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa.
"Kemajuan zaman harus diimbangi dengan pembinaan spiritual agar masyarakat, terutama generasi muda, tetap memiliki karakter yang kuat serta rasa cinta terhadap bangsa dan negara", jelas Rico Waas.

Dalam pertemuan itu Rico Waas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang tidak hanya memperkuat syiar Islam, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan. Menurutnya, Pemerintah Kota Medan akan terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Terima kasih atas kehadirannya. Ini menjadi penguatan bagi pemerintah. Kami akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan positif dalam keberagaman dan kehidupan keagamaan di Kota Medan," kata Rico Waas.
Rico Waas menilai, perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini harus diimbangi dengan penguatan pemahaman agama. Ia mengingatkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya mengikuti kemajuan zaman, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat sehingga tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupan.

Menurut Rico Waas, kegiatan keagamaan yang mampu merangkul masyarakat perlu terus diperkuat. Selain membentuk karakter, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara.
"Kalau seseorang mencintai agamanya, tentu ia juga akan mencintai negaranya. Agama mengajarkan kita menjaga keutuhan bangsa, negara, dan lingkungan tempat kita hidup," ujarnya.

[adsense]
Sementara itu, Nazir Masjid TQN Nurul Yakin, Buya Rasyidin Abdul Latif, menjelaskan bahwa pihaknya mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri Haul ke-9 Syekh Abdul Latif Deli (Wakil Talqin TQN Suryalaya Korwil Medan) yang akan dirangkaikan dengan Zikir Akbar dan Doa Bersama Keselamatan Bangsa pada 17 Desember 2026.

"Kegiatan tersebut juga akan diisi dengan pemberian santunan kepada sekitar 200 hingga 300 kaum duafa dan fakir miskin dalam bentuk beras. Untuk itu, kami berharap melalui audiensi tersebut, pihaknya berharap memperoleh arahan dan dukungan dari Wali Kota Medan agar pelaksanaan acara berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan keselamatan bangsa," ungkapnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/191226/dukung-haul-syekh-abdul-latif-deli-rico-waas-tegaskan-komitmen-perkuat-kehidupan-beragama/ Komisi VI DPR RI Tinjau Huntara Aceh Tamiang dan Jalan Tol Binjai–Langsa, Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana dan Pembangunan Koridor Strategis Thu, 23 Jul 2026 17:05:00 +0700+0700 <![CDATA[Komisi VI DPR RI Tinjau Huntara Aceh Tamiang dan Jalan Tol Binjai–Langsa, Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana dan Pembangunan Koridor Strategis]]> MATATELINGA, Sumatera :PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mendampingi kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Huntara Aceh Tamiang dan proyek pembangunan Jalan Tol Binjai– Langsa pada Rabu (22/07). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama anggota Komisi VI DPR RI lainnya dalam rangka meninjau langsung kondisi Huntara Aceh Tamiang yang hingga saat ini masih ditempati masyarakat terdampak bencana, sekaligus melihat perkembangan pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dikerjakan oleh BUMN Karya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Hambra, _Senior Director Sector Specialist Property & Real Estate Danantara Asset Management_ (DAM) Dian Takdir Badrsyah, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, beserta jajaran direksi BUMN Karya lainnya, serta jajaran pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

[adsense]
[adsense]
Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan ke Huntara Aceh Tamiang untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang hingga kini masih digunakan masyarakat terdampak bencana. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kelayakan dan kenyamanan hunian selama masyarakat menunggu penyelesaian pembangunan Hunian tetap (huntap).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya memastikan kondisi Huntara tetap layak huni selama masyarakat menunggu penyelesaian pembangunan Huntap.
"Hunian sementara yang telah dibangun sudah cukup lama digunakan masyarakat sehingga sebagian mulai mengalami kerusakan. Saya meminta Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya melalui Danantara untuk melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh Huntara yang telah dibangun dan segera melakukan pemeliharaan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat tinggal dengan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai," ujar Andre.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi _Rest Area_ Jalan Tol Binjai–Langsa yang berada pada ruas yang telah beroperasi hingga Pangkalan Brandan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI juga memperoleh paparan mengenai perkembangan pembangunan Jalan Tol Binjai– Langsa sebagai bagian dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Provinsi Sumatra Utara dan Aceh.
Saat ini, ruas Binjai–Pangkalan Brandan sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi dan melayani mobilitas masyarakat. Dengan tersambungnya ruas hingga Langsa, koridor jalan tol ini akan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer, sehingga semakin memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh.
Secara keseluruhan, Jalan Tol Binjai–Langsa terdiri atas lima seksi, yaitu Seksi 1 Binjai–Stabat sepanjang 12,3 km, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura sepanjang 26,2 km, Seksi 3 Tanjung Pura– Pangkalan Brandan sepanjang 19,02 km yang telah beroperasi, Seksi 4 Pangkalan Brandan– Kuala Simpang sepanjang 44,2 km, serta Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa sepanjang 29 km yang akan melengkapi koridor strategis penghubung Medan dan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut turut dibahas rencana pembangunan Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor JTTS di wilayah Aceh. Ruas ini dinilai memiliki urgensi strategis karena tidak hanya memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, tetapi juga mendukung kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana, khususnya banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kehadiran ruas tersebut diharapkan mampu mempercepat mobilisasi personel dan penyaluran bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan ketahanan jaringan transportasi di wilayah Sumatra bagian utara.
Secara ekonomi, koridor Pangkalan Brandan–Langsa diproyeksikan mampu memberikan penghematan jarak tempuh hingga 15,03%, penghematan waktu perjalanan sebesar 51,78%, serta memiliki Kelayakan Ekonomi/ _Economic Internal Rate of Return_ (EIRR) sebesar 13,24%, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pemerataan pembangunan di kawasan Sumatra Utara dan Aceh (Core,2024).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan koridor Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah utara, khususnya penyelesaian ruas Pangkalan Brandan–Langsa serta rencana pembangunan Langsa– Aceh Tamiang yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah.
"Kami berharap trase Jalan Tol Pangkalan Brandan–Langsa dapat segera memasuki tahap konstruksi sehingga konektivitas Medan hingga Aceh dapat segera terwujud. Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana pembangunan ruas Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutankoridor Jalan Tol Trans Sumatera. Kami akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, Danantara Indonesia, dan Hutama Karya agar pembangunan kedua ruas ini dapat segera direalisasikan mengingat manfaat strategisnya dalam memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mendukung kelancaran mobilisasi logistik danpenanganan kebencanaan," ujar Andre.
Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan apresiasiatas dukungan Komisi VI DPR RI. "Hutama Karya mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor BUMN, khususnya dalam memastikan keberlanjutan penugasan pembangunan JTTS. Dukungan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan JTTS dapat terus berjalan sesuai target sehingga manfaat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing wilayah dapat segera dirasakan masyarakat, terkait Huntara juga akan kami koordinasikan dengan Danantara dan instansi terkait untuk tindaklanjutnya," imbuh Iwan.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah, Danantara Indonesia, dan BUMN Karya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta pembangunan infrastruktur strategis nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian koridor Jalan Tol Trans Sumatera, memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana, serta menghadirkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/191224/komisi-vi-dpr-ri-tinjau-huntara-aceh-tamiang-dan-jalan-tol-binjaindashlangsa-dorong-percepatan-pemulihan-pascabencana-dan-pembangunan-koridor-strategis/ Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pelaku Perampokan Mobil Box JNT Express Thu, 23 Jul 2026 16:25:00 +0700+0700 <![CDATA[Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pelaku Perampokan Mobil Box JNT Express]]> MATATELINGA, Belawan :Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus tindak pidana perampokan atau begal terhadap pengemudi mobil box pengangkut paket JNT Express yang terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, tepatnya di depan PT Smart.
Seorang pelaku berhasil ditangkap pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.
Tersangka berinisial DBT (36), warga Kelurahan Belawan II. Sementara dua pelaku lainnya yang turut terlibat dalam aksi perampokan tersebut masih dalam pengejaran petugas.

[adsense]
[adsense]
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya SP Sembiring melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo menjelaskan, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada Senin (22/6/2026) sekira pukul 18.00 WIB.
"Saat itu korban sedang mengendarai mobil box yang mengangkut barang paket JNT Express. Ketika melintas di Jalan Raya Pelabuhan Belawan di depan PT Smart, kendaraan yang dikemudikannya mengalami mogok. Korban kemudian berusaha memperbaiki mesin kendaraannya," ujar AKP Agus Purnomo, Kamis (23/7/2026).
Saat korban tengah memperbaiki kendaraan, dua orang laki-laki tidak dikenal mendatanginya dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil.
Namun, beberapa saat kemudian datang seorang pelaku lainnya dengan membawa sebuah kapak langsung mengancam korban.
"Pelaku yang membawa kapak mengacungkan senjata tersebut sambil berkata, 'Woi, minta duit mu!' karena merasa terancam, korban kemudian menyerahkan dompet miliknya kepada pelaku," jelasnya.
Setelah itu, korban berhasil kembali menaiki mobil box dan sempat menghidupkan mesin kendaraan hingga dapat berjalan sejauh kurang lebih 100 meter. Namun nahas, mobil tersebut kembali mogok. Ketiga pelaku kemudian mengejar korban yang akhirnya memilih melarikan diri menuju tempat yang aman untuk menyelamatkan diri.
"Beberapa saat kemudian korban kembali ke lokasi dan mendapati barang-barang yang berada di dalam mobil box telah hilang," tambah Kasat Reskrim.
Berdasarkan laporan korban, Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan segera melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya memperoleh informasi terkait keberadaan salah satu pelaku, yakni DBT.
Tim URC Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin oleh Ipda Marcelino Damanik, S.Tr.K., kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan.
"Dari hasil interogasi, tersangka mengakui telah melakukan aksi perampokan tersebut bersama dua rekannya yang identitasnya telah kami kantongi dan saat ini masih dalam proses pengejaran," ungkap AKP Agus Purnomo.
Kasat Reskrim menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan guna menangkap seluruh pelaku yang terlibat serta mengamankan barang bukti hasil kejahatan.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191223/polres-pelabuhan-belawan-tangkap-pelaku-perampokan-mobil-box-jnt-express/ Sandra Dewi Pimpin Deli Serdang Ikuti Penilaian Keamanan Siber BSSN Thu, 23 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Sandra Dewi Pimpin Deli Serdang Ikuti Penilaian Keamanan Siber BSSN]]> MATATELINGA,Deli Serdang ::Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, S.STP., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juli 2026 tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Perintah Kepala Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam Pilot Project Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
Di bawah kepemimpinan Sandra Dewi Situmorang, Dinas Kominfostan Deli Serdang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, efektif, dan terpercaya.
Keikutsertaan Kabupaten Deli Serdang dalam program ini merupakan sebuah prestasi tersendiri. Pasalnya, Deli Serdang menjadi salah satu dari 94 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang dipercaya mengikuti pilot project tersebut. Bahkan, di Provinsi Sumatera Utara, hanya ada tiga daerah yang terpilih, yakni Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Nias.Momentum ini menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memperkuat sistem keamanan informasi di era digital, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang modern, tangguh, dan berorientasi pada perlindungan data serta pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kepala Dinas Kominfostan Sandra Dewi Situmorang mengajak seluruh jajaran menjadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama dalam membangun ekosistem keamanan siber yang semakin kuat, andal, dan terpercaya demi mendukung transformasi digital di Kabupaten .

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/191222/sandra-dewi-pimpin-deli-serdang-ikuti-penilaian-keamanan-siber-bssn/ 10 Kg Sabu Gagal Diselundupkan Melalui Jalur Laut Thu, 23 Jul 2026 14:40:00 +0700+0700 <![CDATA[10 Kg Sabu Gagal Diselundupkan Melalui Jalur Laut]]> MATATELINGA, Medan :Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan dua kurir dan pengendali sabu seberat 10 kilogram (kg) yang dibawa menggunakan perahu kayu melalui jalur laut.
Ketiganya adalah, RIG (23) dan GS (23), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang berperan sebagai kurir serta JM (36), warga Kabupaten Asahan sebagai pengendali.

[adsense]

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, penangkapan itu dilakukan dari dua lokasi terpisah di Kabupaten Labura dan Asahan pada 18 Juli 2026 kemarin.
"Terhadap kedua kurir RIG dan GS diamankan saat berada perahu kayu perairan Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari penangkapan itu disita barang bukti sabu seberat 10 kg," jelasnya, Kamis (23/7/2026).
Dia mengungkapkan, personel melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku JM di Kabupaten Asahan karena berperan sebagai pengendali narkoba.
"Berdasarkan pemeriksaan kedua kurir yang ditangkap itu mengakui disuruh untuk menjemput barang bukti sabu menggunakan perahu kayu dengan dijanjikan upah sebesar Rp10 juta," ungkapnya.
"Usai diamankan para pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Sumut guna menjalani pemeriksaan serta pengembangan," pungkasnya.

[adsense]


[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/191221/10-kg-sabu-gagal-diselundupkan-melalui-jalur-laut/ Rekrutmen Pekerja di Pematangsiantar, Wali Kota Wesly Buka Buka Job Fair Thu, 23 Jul 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Rekrutmen Pekerja di Pematangsiantar, Wali Kota Wesly Buka Buka Job Fair]]> MATATELINGA,Pematangsiantar ::Pemerintah terus berupaya mencari solusi dalam mengatasi pengangguran di Kota Pematangsiantar. Salah satunya, yakni melalui kegiatan Job Fair. Kegiatan ini adalah langkah nyata dan strategis untuk menjembatani perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja yang memiliki potensi besar.
"Kami ingin pastikan putra-putri daerah memiliki akses mudah, transparan, dan adil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayah kita sendiri," sebut Wal Wesly Silalahi SH MKn pada pembukaan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) di Kota Pematangsiantar Tahun 2026, di Auditorium Radjamin Purba, Universitas Simalungun (USI), Jalan SM Raja, Rabu pagi (21/07/2026).
Mengawali sambutannya, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh panitia penyelenggara dan seluruh pimpinan perusahaan yang telah berpartisipasi.
Kepada para pencari kerja, ia mengajak untuk memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Ia juga menekankan, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan ijazah, tapi keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang baik.
"Dengan persiapan diri sebaik mungkin, kemampuan, keterampilan, dan dedikasi terbaik yang dimiliki kepada perusahaan tujuan, serta jaga semangat pantang menyerah," pesannya.
Bagi seluruh perusahaan peserta Job Fair, Wesly menitipkan harapan besar dan meminta untuk membantu putra-putri Kota Pematangsiantar untuk mengembangkan potensi mereka.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Drs Robert Samosir dalam laporannya menyampaikan, Job Fair Tahun 2026 bermaksud untuk menjembatani antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan), agar pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
Job Fair, katanya, bertujuan membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, yang sesuai latar belakang, bakat, dan kompetensinya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara tepat, efisien, dan transparan.
Tujuan lainnya, menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar.melalui peningkatan penempatan tenaga kerja secara proposional.
Diutarakan Robert, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dan diikuti 35 perusahaan, yang terdiri dari sektor kesehatan, keuangan, retail, otomotif, layanan telekomunikasi, logistik, manufaktur, perkebunan, pertanian, dan sebagainya, dengan total 939 lowongan.
"Untuk jenjang pendidikan mulai tingkat SMA, diploma, dan sarjana," tukas Robert.
Sementara itu, Endang perwakilan dari PT London Sumatera Indonesia, salah satu perusahaan dalam Job Fair, menyampaikan kehadiran pihaknya untuk mengajak para pencari kerja siap berkembang bersama perusahaannya.
Ditambahkannya, saat ini PT Lonsum terus berinovasi dan meyakini sumber daya manusia (SDM) adalah aset terbesar.
"Untuk itu, kami membuka pintu lebar buat saudara sekalian untuk bergabung mengisi sejumlah posisi yang kami tawarkan. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini, sehingga mempertemukan perusahaan kami dengan pencari kerja," pungkasnya.
Senada dengan itu, Gabriel Carel Pandiangan selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pematangsiantar mengapresiasi Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Ketenagakerjaan atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Job Fair Tahun 2026, katanya, bukan sekadar kegiatan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wujudnya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam menjawab tantangan dalam ketenagakerjaan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Ditegaskan Gabriel, KADIN sebagai rumah besar usaha dan sebagai induk besar organisasi dunia usaha, memiliki komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lowongan pekerjaan, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing.
Ia mengajak seluruh perusahaan yang hadir untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Kota Pematangsiantar dengan tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga potensi, karakter, dan kemampuan pembelajaran, serta semangat berkembang.
Ia meyakini, apabila pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat terus berjalan bersama, maka Kota Pematangsiantar akan semakin maju, produktif, dan melahirkan tenaga kerja yang berkualitas serta berdaya saing. (sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/191219/rekrutmen-pekerja-di-pematangsiantar-wali-kota-wesly-buka-buka-job-fair/