Tingkatkan Layanan Operasional, Pelabuhan Tanjung Wangi Catat Pertumbuhan Positif pada Semester I – 2026

putra — Thu, 23 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta :PT Pelindo Multi Terminal, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, terus memperkuat layanan bongkar muat komoditas curah di Branch Tanjung Wangi. Hingga Semester I Tahun 2026, arus curah cair yang dilayani mencapai 687.020 ton, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 354.855 ton. Kamis (23/07)
Layanan curah cair tersebut didominasi oleh komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM). Kelancaran operasional didukung produktivitas pelayanan yang mencapai 2.416 ton/ship/day, melalui pengelolaan kegiatan bongkar muat yang efektif, pemanfaatan fasilitas pelabuhan, serta penerapan standar operasional secara konsisten.

[adsense]

Sementara itu, arus curah kering hingga Juni 2026 tercatat mencapai 141.756 ton, atau meningkat 24,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas utama yang dilayani pada segmen ini meliputi Pupuk Curah, Gypsum dan Slag yang menjadi bagian dari aktivitas distribusi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi.
Branch Manager Pelindo Multi Terminal Tanjung Wangi, Eko BUdyasmoro, mengatakan bahwa perusahaan terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah kebutuhan layanan yang terus berkembang.
"Kami berupaya memastikan setiap proses operasional berjalan dengan baik melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan fasilitas secara optimal, serta penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas. Dengan demikian, layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara lebih efektif," ujarnya.
Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Wangi akan terus melakukan pengembangan layanan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas operasional, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi fasilitas pendukung guna mendukung kelancaran aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Wangi. (

[adsense]

Warga dan DPRD Desak Rico Waas Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Jalan Letda Sujono, Kemacetan Dinilai Kian Parah

putra — Thu, 23 Jul 2026 20:42:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Warga Kecamatan Medan Tembung, khususnya di Kelurahan Bandar Selamat, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk segera mengevaluasi kebijakan rekayasa lalu lintas di Jalan Letda Sujono menuju akses Jalan Tol. Kebijakan yang telah diberlakukan beberapa tahun terakhir itu dinilai tidak efektif dan justru memperparah kemacetan di kawasan tersebut.Keluhan tersebut disampaikan salah seorang warga, Darwin, kepada wartawan, Kamis (23/7/2026). Menurutnya, sejak arus kendaraan dialihkan, kepadatan lalu lintas di Jalan Letda Sujono semakin sulit diurai, terutama pada pagi dan sore hari saat aktivitas masyarakat sedang tinggi.
Ia menjelaskan, kendaraan dari arah Jalan Letda Sujono yang hendak masuk maupun keluar dari Jalan Tol kini harus memutar terlebih dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan semakin panjang, terlebih dengan tingginya volume truk kontainer dan kendaraan pribadi yang melintasi kawasan itu setiap hari.

[adsense]

"Sejak dialihkannya arus Jalan Letda Sujono menuju Jalan Tol beberapa tahun lalu, yang terjadi justru kemacetan semakin parah. Truk-truk kontainer dan kendaraan pribadi yang hendak masuk maupun keluar tol harus memutar terlebih dahulu. Akibatnya terjadi antrean panjang yang sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan," ujar Darwin.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Medan mengembalikan fungsi jalan seperti semula agar arus kendaraan kembali lancar dan tidak lagi menumpuk di ruas-ruas jalan alternatif.
Selain persoalan rekayasa lalu lintas, Darwin juga menyoroti maraknya rumah toko (ruko) yang beralih fungsi menjadi gudang sekaligus lokasi bongkar muat perusahaan ekspedisi. Aktivitas tersebut dinilai semakin mempersempit badan jalan karena truk-truk besar kerap berhenti di tepi jalan untuk melakukan bongkar muat barang.
"Setiap hari truk ekspedisi berhenti di badan jalan untuk bongkar muat. Jalan menjadi sempit dan kendaraan lain terpaksa mengantre panjang," ungkapnya.
Menurut warga, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan penertiban terhadap ruko-ruko yang digunakan sebagai gudang maupun pusat distribusi barang apabila aktivitasnya mengganggu kelancaran lalu lintas. Mereka juga meminta Dinas Perhubungan bersama Satpol PP melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan bangunan dan penggunaan badan jalan.
Keluhan serupa juga disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap. Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah berulang kali menerima pengaduan masyarakat terkait kemacetan di Jalan Letda Sujono, baik saat kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (Sosper), maupun wawasan kebangsaan (Wasbang).
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang terus terjadi.
"Masyarakat sudah berulang kali menyampaikan keluhannya kepada saya, baik saat reses, Sosper maupun Wasbang. Aspirasi itu juga sudah kami sampaikan kepada OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut. Namun sampai hari ini belum ada respons yang nyata. Faktanya, kondisi kemacetan tetap saja tidak berubah," tegas Afandi.
Afandi juga menilai keberadaan ruko-ruko yang beralih fungsi menjadi pusat distribusi dan tempat bongkar muat ekspedisi menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di sepanjang Jalan Letda Sujono. Titik-titik kemacetan, kata dia, paling sering terjadi mulai dari pintu masuk dan keluar Jalan Tol, Simpang Jalan Padang, hingga kawasan menuju Komplek Veteran, Komplek TVRI dan Citraland.
Ia meminta Pemerintah Kota Medan tidak hanya fokus pada rekayasa lalu lintas, tetapi juga melakukan penataan terhadap aktivitas usaha yang memanfaatkan badan jalan untuk kepentingan bongkar muat.

"Kemacetan di Jalan Letda Sujono sudah menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap rekayasa lalu lintas dan penertiban aktivitas usaha yang mengganggu arus kendaraan agar masyarakat kembali mendapatkan kenyamanan saat melintas," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Dukung Haul Syekh Abdul Latif Deli, Rico Waas Tegaskan Komitmen Perkuat Kehidupan Beragama

Sidang Gugatan Terhadap PT BPR Prima Madani Mulai Menemukan Titik Temu

putra — Thu, 23 Jul 2026 20:40:00 +0700+0700

MATATELINGA,Lubuk Pakam : Sidang gugatan terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Madani (PM) dengan seorang nasabah Susianwati (50) warga Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdangmulai menemukan titik temu.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dengan nomor perkara 221/pdt.G/2026/PN Lbp. Dalam tahap mediasi terakhir.

[adsense]

"Dalam pertemuan sidang mediasi tadi, pihak PT BPR Prima Madani menawarkan kepada klein kami hutang yang harus di lunasi sebesar Rp 274 juta yang sebelumnya diminta harus membayar tunggakan hutang sebesar Rp 378 juta lebih dan klien kami meminta hutang tersebut di bayar dengan cara di cicil", kata Irwansyah, SH kuasa hukum Susianwati, Kamis (23/7) di PN Lubuk Pakam.
Menurut Irwansyah, sisa tunggakan sebesar Rp 274 juta itu harus di lunasi selama 3 bulan kedepan. "Jadi klien kami minta tempo pembayaran pertama di bayar 2 Minggu kedepan dan sisanya akan di bayar kemudian", bilangnya.
Pun begitu, lanjut Irwansyah, apabila klien kami sudah memiliki uang untuk melunasi tunggakannya akan di bayar lunas walaupun belum habis tempo selama 3 bulan.
"Kalaupun klien kami tidak mensetujui tawaran yang dilakukan pihak PT BPR Prima Madani terkait tunggakan yang harus di bayarkan, ya kembali ke pokok perkara lagi", ungkap Irwansyah.
Sebelumnya di wartakan, penggugat mengajukan pijaman uang ke PT BPR Prima Madani sebesar Rp 200 juta pada 21 Maret 2023 lalu dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 5.083.333, dengan tenor pembayaran selama 96 bulan dengan jaminan sertifikat tanah.
Namun saat pembayaran angsuran ke 26 dengan total uang yang sudah di bayar sebesar Rp. 132.158.000, kondisi kesehatan penggugat mengalami sakit dan sehingga pendapatan keuangan mengalami penurunan karena omset dari usahanya terganggu sehingga terjadi keterlambatan membayar angsuran ke PT BPR Prima Madani.
Namun di saat pihak penggugat mempunyai itikad baik dan memiliki uang serta ingin melunasi sisa pijaman pokok hutang di BPR PM sebesar RP 181.991.376,86 pada 13 Maret 2026 lalu, betapa terkejutnya penggugat hutang yang harus di bayarnya beruba menjadi Rp.378.858.753,12.
Adapun perincian biaya hutang penggugat antara lain, sisa hutang pokok Rp.181.991.376,86., bunga Rp.42.700.293,30., denda Rp.40.000.416.96., pinalti RP. 10.166.666.00 dan penyelamatan kredit Rp.104.000.000,

Pemkab Aceh Selatan dan Kejari Perkuat Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

putra — Thu, 23 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapaktuan :Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Selatan, Kamis (23/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

[adsense]

Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Selatan, Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Menurut dia, kerja sama itu diarahkan untuk memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, baik dalam bentuk penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lainnya.
"Perjanjian kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam mencegah dan memitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan," kata Roland.
Ia menjelaskan, pendampingan dan dukungan hukum dapat diberikan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek perdata maupun administrasi negara atau tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam kerja sama tersebut, Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah apabila terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
"Setiap permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya akan dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Roland.
Penandatanganan PKS itu dihadiri Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, S.E., M.Sos., didampingi Sekretaris Daerah Aceh Selatan Diva Samudra, S.E., M.M., Asisten Pemerintahan Erwiandi, S.Sos., M.Si., Asisten Perekonomian Iskandar Burma, serta Plt. Asisten Administrasi Umum Suhatril, S.H., M.H.
Turut hadir sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Selatan.
Dari jajaran Kejari Aceh Selatan, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Rozano Yudistira, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Ridho, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Roland Tampubolon, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Atmariadi, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Richisandi Sibagariang, S.H., serta para jaksa dan pegawai Kejari Aceh Selatan.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[adsense]

Lapas Kelas I Medan Gerak Cepat Tindak Lanjuti Pemberitaan, Razia Insidentil Digelar

putra — Thu, 23 Jul 2026 19:18:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan bergerak cepat merespons pemberitaan yang memuat dugaan keterlibatan seorang warga binaan dalam peredaran narkotika, penipuan daring (online scam), serta dugaan penyimpangan di lingkungan lapas.
Sebagai tindak lanjut, jajaran Lapas langsung menggelar razia insidentil dan pemeriksaan terhadap warga binaan yang disebut dalam pemberitaan tersebut.

[adsense]

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan Lapas yang bersih dari HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba), sekaligus memastikan setiap informasi yang berkembang ditindaklanjuti sesuai prosedur.
"Setiap informasi, laporan masyarakat maupun pemberitaan yang berkembang menjadi perhatian serius dan selalu kami tindak lanjuti melalui langkah-langkah pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas penyelenggaraan pemasyarakatan," kata Fonika Affandi, Kamis (23/7/2026).
Razia insidentil dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) dengan pengawasan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal).
Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip humanis dan profesional. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan telepon genggam, narkotika, maupun barang terlarang lainnya sehingga hasil razia dinyatakan nihil.
Selain itu, petugas juga meminta klarifikasi kepada warga binaan yang bersangkutan terkait isi pemberitaan yang beredar.
Warga binaan tersebut secara sukarela membuat surat pernyataan yang membantah tuduhan sebagaimana diberitakan serta menyatakan siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan apabila di kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan yang lebih tinggi.
Fonika Affandi menegaskan, Lapas Kelas I Medan akan terus memperkuat deteksi dini melalui razia rutin maupun insidentil, meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan, serta mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah peredaran narkotika dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.
"Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran yang didukung alat bukti yang sah, baik yang dilakukan oleh warga binaan maupun petugas, kami akan menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Fonika Affandi.
Ia menambahkan, langkah cepat tersebut merupakan wujud komitmen Lapas Kelas I Medan untuk tetap responsif terhadap setiap informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (Reza)

Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Ke 42 Dipimpin Wabup Asahan

putra — Thu, 23 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Upacara peringatan hari Anak Nasional ke 42 tahun 2026 dipimpin wakil bupati Asahan Rianto , pelaksanaan upacara peringatan Hari Anak Nasional ke 42 dilaksanakan di halaman SMP Negeri 6 kisaran dengan mengusung thema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan."
Wakil bupati Asahan dalam keterangannya mengatakan dalam amanat Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dikatakan Hari Anak Nasional ke 42 tahun 2026 mengangkat tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" , didalam thema tersebut merupakan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta diberikan ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya dalam boka berpikir, dan anak bukan hanya objek pembangunan, melainkan juga subjek pembangunan yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, ujarnya

[adsense]

Wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan amanat Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dan juga keluarga merupakan pelindung pertama dan utama, yang didukung oleh satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta pemerintah pusat dan daerah.
Pesan kami kepada anak anak di peringatan hari Anak Nasional ini mereka berhak hidup dengan aman, bahagia, dan terlindungi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik maupun di dunia digital.Anak-anak juga diajak untuk menjalin persahabatan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang, karena keberagaman merupakan kekuatan bangsa. Apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan terhadap anak, mereka diimbau untuk tidak berdiam diri, melainkan segera menyampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya atau menghubungi Layanan SAPA 129, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada anak, ungkapnya

[adsense]

Baca Juga:

Sandra Dewi Pimpin Deli Serdang Ikuti Penilaian Keamanan Siber BSSN

Early Warning dari Desa! Imigrasi Cirebon Bentuk 39 Desa Binaan Cegah TPPO

admin — Thu, 23 Jul 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Cirebon : Di tengah masih maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemulangan puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari berbagai negara, pencegahan dini menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Berbagai kasus menunjukkan bahwa banyak calon pekerja migran berangkat melalui jalur ilegal karena minim informasi, tergiur janji gaji besar, hingga menjadi korban eksploitasi. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa dan hanya kembali sebagai kabar duka bagi keluarganya.

[adsense]

Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa upaya pemberantasan TPPO tidak cukup dilakukan di hilir melalui penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari hulu, yakni membangun kesadaran masyarakat di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran.

Berangkat dari semangat itulah, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di Desa Binaan Imigrasi ((DBI) sebagai early warning system dengan membentuk 39 Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerjanya. Program ini menjadi garda terdepan dalam membangun literasi keimigrasian, mengedukasi masyarakat, sekaligus mencegah warga terjebak dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.

[adsense]

Baca Juga:

Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi, Sekdako Tebingtinggi Minta Lurah Mampu Deteksi Dini Modus TPPO Dan TPPM

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang, mengatakan Desan Binaan Imigrasi merupakan garda terdepan Imigrasi yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini melalui edukasi langsung kepada masyarakat.

"Desa binaan Imigrasi ini merupakan early warning system kami. Melalui DBI, kami memberikan edukasi mengenai aturan-aturan keimigrasian sekaligus melakukan pencegahan dini agar masyarakat tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang," ujar Komang dalam program Bincang Tipis-Tipis yang dipandu host Erman Tale Daulay.

[adsense]

Menurut Komang, desa merupakan titik awal yang sangat strategis dalam mencegah TPPO. Banyak korban berawal dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri, ketika menerima tawaran bekerja di luar negeri tanpa memahami prosedur yang benar.

Karena itu, kehadiran PIMPASA di DBI menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran masyarakat sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergy dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Hukum melalui Pos Bantuan Hukum dan BP2MI, guna memberikan edukasi mengenai imigrasi yang aman, legal, dan prosedural.

[adsense]

Baca Juga:

Dari Sangkar ke Sanggar: Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan untuk Masa Depan

Dalam setiap kegiatan PIMPASA pada DBI, masyarakat memperoleh berbagai materi penting, mulai dari persyaratan pembuatan paspor, tata cara bepergian ke luar negeri sesuai ketentuan, hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia selama berada di luar negeri, hingga prosedur resmi menjadi pekerja migran Indonesia.

[adsense]

Komang menegaskan, edukasi tersebut merupakan benteng pertama untuk memutus mata rantai TPPO. Pasalnya, sindikat kerap menggunakan berbagai modus, seperti menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di restoran, hotel, atau sektor lainnya. Namun setelah tiba di negara tujuan, para korban justru mengalami eksploitasi, penyiksaan, bahkan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Di sinilah peran PIMPASA di Desa Binaan Imigrasi sangat penting. Kami mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap rayuan atau janji-janji manis. Mereka harus memahami syarat bekerja ke luar negeri sehingga mengetahui apakah proses yang dijalani sudah legal atau justru nonprosedural," jelasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Kakanim Imigrasi Sambut Kunker Kapolr3s Belawan, Jalin Sinergitas Layanan Publik

Selain melakukan edukasi hingga ke desa, Imigrasi Cirebon juga memperkuat pengawasan pada tahapan penerbitan paspor. Petugas wawancara dibekali kemampuan melakukan profiling terhadap pemohon paspor untuk mendeteksi indikasi keberangkatan nonprosedural yang berpotensi mengarah pada TPPO.

Menurut Komang, tidak sedikit permohonan paspor yang harus ditunda sementara karena ditemukan indikasi kuat bahwa dokumen tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal dengan modus perjalanan wisata.

[adsense]

"Kami bukan menghalangi masyarakat memiliki paspor. Justru kami ingin memberikan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban TPPO atau penyelundupan manusia. Jika ada indikasi kuat akan berangkat secara nonprosedural, penerbitan paspor kami tunda terlebih dahulu untuk pendalaman," tegasnya.

Ia mengungkapkan, kasus penundaan penerbitan paspor karena indikasi tersebut masih cukup banyak ditemukan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak salah memahami langkah yang dilakukan petugas Imigrasi.

[adsense]

Baca Juga:

Imigrasi Depok Perkuat Literasi Keimigrasian di SMK, Bentengi Generasi Muda dari Modus Kerja Ilegal ke Luar Negeri

"Masyarakat jangan berkecil hati apabila permohonan paspornya memerlukan pendalaman. Itu bukan untuk mempersulit, melainkan bentuk perlindungan negara agar mereka tidak menjadi korban perdagangan orang," katanya.

Komang menilai keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat yang terselamatkan sebelum menjadi korban. Oleh karena itu, Desa Binaan Imigrasi hadir sebagai strategi pencegahan dari hulu dengan menjadikan desa sebagai pusat edukasi, literasi keimigrasian, dan deteksi dini terhadap berbagai modus perekrutan pekerja migran ilegal.

[adsense]

Melalui sinergi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan berbagai instansi terkait, Imigrasi Cirebon berharap semakin banyak warga memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Dengan demikian, praktik TPPO dapat ditekan, angka pekerja migran nonprosedural terus menurun, dan masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Bagi Imigrasi Cirebon, Desa Binaan Imigrasi bukan sekadar program penyuluhan, melainkan early warning system yang menempatkan PIMPASA pada DBI sebagai benteng pertama dalam melindungi masyarakat dari jerat perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

PIMPASA Goes To School, Edukasi Pelajar Cegah TPPO dan TPPM

[adsense]

Rico Waas: Bilal Mayyit Punya Peran Mulia, Harus Dibekali Ilmu dan Standar yang Benar

putra — Thu, 23 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran bilal mayyit dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi Umat muslim. Menurut Rico Waas profesi yang bertugas mengurus jenazah itu memiliki tanggung jawab besar sehingga harus dibekali pemahaman syariat dan tata cara yang benar sesuai standar.
Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Bilal Mayyit Indonesia (BMI) Kota Medan yang dipimpin Ketua BMI, Amir Husin, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (23/7/2026). Turut hadir Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum yang juga Penasehat BMI Kota Medan.

[adsense]

Rico Waas mengatakan, peran bilal mayyit sama pentingnya dengan tenaga kesehatan yang membantu proses kelahiran manusia. Jika sejak lahir seseorang ditangani dokter dan bidan, maka ketika meninggal dunia, khususnya bagi umat Islam, terdapat bilal mayyit yang bertugas mengurus jenazah hingga proses pemakaman.
"Bagi saya, keberadaan bilal mayyit sangat berharga. Jenazah dimandikan dengan benar dan didoakan banyak orang. Tidak semua orang memiliki kesempatan mendapatkan pelayanan seperti itu, sehingga peran bilal mayyit sangat berarti," kata Rico Waas didampingi Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kaban Kesebangpol Andi Mario dan Kabag Kesra Agus Maryono.
Menurutnya, setiap bilal mayyit harus memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat dan standar operasional (SOP). Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara profesional dan benar.
"Kalau dijalankan sesuai SOP, tentu kualitasnya akan semakin profesional. Karena itu, pemahaman mengenai tata cara bilal mayyit harus terus diperkuat," ujar Rico Waas
Rico Waas juga menyambut baik penyusunan buku panduan tata cara pengurusan jenazah yang telah dilakukan. Ia menilai buku tersebut dapat menjadi pedoman bagi para bilal mayyit di Kota Medan.
Selain itu, Rico Waas menilai penguatan hingga tingkat kewilayahan juga penting agar masyarakat memiliki sumber daya bilal mayyit yang memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat. Pemko Medan juga berencana menyediakan paket fardhu kifayah bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu.
Sementara itu, Ketua Bilal Mayyit Indonesia (BMI) Kota Medan, Amir Husin, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota Medan terhadap organisasi yang dipimpinnya. Ia mengatakan audiensi tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kepengurusan BMI Kota Medan yang telah dilantik pada Agustus lalu.
Menurut Amir, selama ini BMI Kota Medan aktif menggelar pelatihan dan pembinaan bagi generasi muda agar memahami tata cara mengurus jenazah sesuai syariat Islam. Organisasi tersebut juga telah berkirim surat ke Kesbangpol Kota Medan dan berkantor di Jalan Karya, Karang Berombak.
"Kami juga membuat program roadshow ke berbagai kecamatan. Kemarin kami melaksanakannya di Kecamatan Medan Johor dan sambutan masyarakat sangat baik. Mereka berharap kegiatan seperti ini lebih sering digelar," ujarnya.
Amir menambahkan, saat ini sebagian besar bilal mayyit merupakan kalangan lanjut usia sehingga regenerasi menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, BMI terus mendorong pelatihan bagi pemuda, remaja, hingga guru sekolah agar semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengurus jenazah sesuai syariat.

Dukung Haul Syekh Abdul Latif Deli, Rico Waas Tegaskan Komitmen Perkuat Kehidupan Beragama

putra — Thu, 23 Jul 2026 17:36:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Menyambut Haul ke-9 Syekh Abdul Latif Deli yang dirangkaikan dengan Zikir Akbar dan santunan kaum duafa, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus menyokong kegiatan keagamaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keselamatan bangsa.
Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) TQN Nurul Yakin di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (23/7/2026).Hadir Nazir Masjid TQN Nurul Yakin, Buya Rasyidin Abdul Latif dan rombongan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan dan Kabag Kesra Agus Maryono.

[adsense]

Dijelaskan Rico Waas, di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, penguatan nilai-nilai keagamaan dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga moral, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa.
"Kemajuan zaman harus diimbangi dengan pembinaan spiritual agar masyarakat, terutama generasi muda, tetap memiliki karakter yang kuat serta rasa cinta terhadap bangsa dan negara", jelas Rico Waas.

Dalam pertemuan itu Rico Waas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang tidak hanya memperkuat syiar Islam, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan. Menurutnya, Pemerintah Kota Medan akan terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Ledakan Grand Polonia Tewaskan ART Asal NTT, Ini Komentar LBH Medan Soal Hak Korban yang Wajib Dipenuhi

"Terima kasih atas kehadirannya. Ini menjadi penguatan bagi pemerintah. Kami akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan positif dalam keberagaman dan kehidupan keagamaan di Kota Medan," kata Rico Waas.
Rico Waas menilai, perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini harus diimbangi dengan penguatan pemahaman agama. Ia mengingatkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya mengikuti kemajuan zaman, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat sehingga tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupan.

Menurut Rico Waas, kegiatan keagamaan yang mampu merangkul masyarakat perlu terus diperkuat. Selain membentuk karakter, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara.
"Kalau seseorang mencintai agamanya, tentu ia juga akan mencintai negaranya. Agama mengajarkan kita menjaga keutuhan bangsa, negara, dan lingkungan tempat kita hidup," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Nazir Masjid TQN Nurul Yakin, Buya Rasyidin Abdul Latif, menjelaskan bahwa pihaknya mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri Haul ke-9 Syekh Abdul Latif Deli (Wakil Talqin TQN Suryalaya Korwil Medan) yang akan dirangkaikan dengan Zikir Akbar dan Doa Bersama Keselamatan Bangsa pada 17 Desember 2026.

"Kegiatan tersebut juga akan diisi dengan pemberian santunan kepada sekitar 200 hingga 300 kaum duafa dan fakir miskin dalam bentuk beras. Untuk itu, kami berharap melalui audiensi tersebut, pihaknya berharap memperoleh arahan dan dukungan dari Wali Kota Medan agar pelaksanaan acara berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan keselamatan bangsa," ungkapnya.

[adsense]

Baca Juga:

Siapkan Talenta Digital Muda, Pemko Medan Gelar Pelatihan Literasi Digital & AI untuk Gen Z

Komisi VI DPR RI Tinjau Huntara Aceh Tamiang dan Jalan Tol Binjai–Langsa, Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana dan Pembangunan Koridor Strategis

putra — Thu, 23 Jul 2026 17:05:00 +0700+0700

MATATELINGA, Sumatera :PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mendampingi kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Huntara Aceh Tamiang dan proyek pembangunan Jalan Tol Binjai– Langsa pada Rabu (22/07). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama anggota Komisi VI DPR RI lainnya dalam rangka meninjau langsung kondisi Huntara Aceh Tamiang yang hingga saat ini masih ditempati masyarakat terdampak bencana, sekaligus melihat perkembangan pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dikerjakan oleh BUMN Karya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Hambra, _Senior Director Sector Specialist Property & Real Estate Danantara Asset Management_ (DAM) Dian Takdir Badrsyah, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, beserta jajaran direksi BUMN Karya lainnya, serta jajaran pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

[adsense]

Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan ke Huntara Aceh Tamiang untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang hingga kini masih digunakan masyarakat terdampak bencana. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kelayakan dan kenyamanan hunian selama masyarakat menunggu penyelesaian pembangunan Hunian tetap (huntap).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya memastikan kondisi Huntara tetap layak huni selama masyarakat menunggu penyelesaian pembangunan Huntap.
"Hunian sementara yang telah dibangun sudah cukup lama digunakan masyarakat sehingga sebagian mulai mengalami kerusakan. Saya meminta Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya melalui Danantara untuk melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh Huntara yang telah dibangun dan segera melakukan pemeliharaan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat tinggal dengan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai," ujar Andre.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi _Rest Area_ Jalan Tol Binjai–Langsa yang berada pada ruas yang telah beroperasi hingga Pangkalan Brandan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI juga memperoleh paparan mengenai perkembangan pembangunan Jalan Tol Binjai– Langsa sebagai bagian dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Provinsi Sumatra Utara dan Aceh.
Saat ini, ruas Binjai–Pangkalan Brandan sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi dan melayani mobilitas masyarakat. Dengan tersambungnya ruas hingga Langsa, koridor jalan tol ini akan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer, sehingga semakin memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh.
Secara keseluruhan, Jalan Tol Binjai–Langsa terdiri atas lima seksi, yaitu Seksi 1 Binjai–Stabat sepanjang 12,3 km, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura sepanjang 26,2 km, Seksi 3 Tanjung Pura– Pangkalan Brandan sepanjang 19,02 km yang telah beroperasi, Seksi 4 Pangkalan Brandan– Kuala Simpang sepanjang 44,2 km, serta Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa sepanjang 29 km yang akan melengkapi koridor strategis penghubung Medan dan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut turut dibahas rencana pembangunan Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor JTTS di wilayah Aceh. Ruas ini dinilai memiliki urgensi strategis karena tidak hanya memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, tetapi juga mendukung kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana, khususnya banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kehadiran ruas tersebut diharapkan mampu mempercepat mobilisasi personel dan penyaluran bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan ketahanan jaringan transportasi di wilayah Sumatra bagian utara.
Secara ekonomi, koridor Pangkalan Brandan–Langsa diproyeksikan mampu memberikan penghematan jarak tempuh hingga 15,03%, penghematan waktu perjalanan sebesar 51,78%, serta memiliki Kelayakan Ekonomi/ _Economic Internal Rate of Return_ (EIRR) sebesar 13,24%, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pemerataan pembangunan di kawasan Sumatra Utara dan Aceh (Core,2024).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan koridor Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah utara, khususnya penyelesaian ruas Pangkalan Brandan–Langsa serta rencana pembangunan Langsa– Aceh Tamiang yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah.
"Kami berharap trase Jalan Tol Pangkalan Brandan–Langsa dapat segera memasuki tahap konstruksi sehingga konektivitas Medan hingga Aceh dapat segera terwujud. Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana pembangunan ruas Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutankoridor Jalan Tol Trans Sumatera. Kami akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, Danantara Indonesia, dan Hutama Karya agar pembangunan kedua ruas ini dapat segera direalisasikan mengingat manfaat strategisnya dalam memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mendukung kelancaran mobilisasi logistik danpenanganan kebencanaan," ujar Andre.
Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan apresiasiatas dukungan Komisi VI DPR RI. "Hutama Karya mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor BUMN, khususnya dalam memastikan keberlanjutan penugasan pembangunan JTTS. Dukungan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan JTTS dapat terus berjalan sesuai target sehingga manfaat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing wilayah dapat segera dirasakan masyarakat, terkait Huntara juga akan kami koordinasikan dengan Danantara dan instansi terkait untuk tindaklanjutnya," imbuh Iwan.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah, Danantara Indonesia, dan BUMN Karya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta pembangunan infrastruktur strategis nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian koridor Jalan Tol Trans Sumatera, memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana, serta menghadirkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pelaku Perampokan Mobil Box JNT Express

putra — Thu, 23 Jul 2026 16:25:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus tindak pidana perampokan atau begal terhadap pengemudi mobil box pengangkut paket JNT Express yang terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, tepatnya di depan PT Smart.
Seorang pelaku berhasil ditangkap pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.
Tersangka berinisial DBT (36), warga Kelurahan Belawan II. Sementara dua pelaku lainnya yang turut terlibat dalam aksi perampokan tersebut masih dalam pengejaran petugas.

[adsense]

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya SP Sembiring melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo menjelaskan, peristiwa perampokan tersebut terjadi pada Senin (22/6/2026) sekira pukul 18.00 WIB.
"Saat itu korban sedang mengendarai mobil box yang mengangkut barang paket JNT Express. Ketika melintas di Jalan Raya Pelabuhan Belawan di depan PT Smart, kendaraan yang dikemudikannya mengalami mogok. Korban kemudian berusaha memperbaiki mesin kendaraannya," ujar AKP Agus Purnomo, Kamis (23/7/2026).
Saat korban tengah memperbaiki kendaraan, dua orang laki-laki tidak dikenal mendatanginya dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil.
Namun, beberapa saat kemudian datang seorang pelaku lainnya dengan membawa sebuah kapak langsung mengancam korban.
"Pelaku yang membawa kapak mengacungkan senjata tersebut sambil berkata, 'Woi, minta duit mu!' karena merasa terancam, korban kemudian menyerahkan dompet miliknya kepada pelaku," jelasnya.
Setelah itu, korban berhasil kembali menaiki mobil box dan sempat menghidupkan mesin kendaraan hingga dapat berjalan sejauh kurang lebih 100 meter. Namun nahas, mobil tersebut kembali mogok. Ketiga pelaku kemudian mengejar korban yang akhirnya memilih melarikan diri menuju tempat yang aman untuk menyelamatkan diri.
"Beberapa saat kemudian korban kembali ke lokasi dan mendapati barang-barang yang berada di dalam mobil box telah hilang," tambah Kasat Reskrim.
Berdasarkan laporan korban, Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan segera melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya memperoleh informasi terkait keberadaan salah satu pelaku, yakni DBT.
Tim URC Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin oleh Ipda Marcelino Damanik, S.Tr.K., kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan.
"Dari hasil interogasi, tersangka mengakui telah melakukan aksi perampokan tersebut bersama dua rekannya yang identitasnya telah kami kantongi dan saat ini masih dalam proses pengejaran," ungkap AKP Agus Purnomo.
Kasat Reskrim menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan guna menangkap seluruh pelaku yang terlibat serta mengamankan barang bukti hasil kejahatan.

Sandra Dewi Pimpin Deli Serdang Ikuti Penilaian Keamanan Siber BSSN

putra — Thu, 23 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Deli Serdang ::Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, S.STP., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juli 2026 tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Perintah Kepala Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam Pilot Project Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
Di bawah kepemimpinan Sandra Dewi Situmorang, Dinas Kominfostan Deli Serdang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola keamanan siber dan persandian sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, efektif, dan terpercaya.
Keikutsertaan Kabupaten Deli Serdang dalam program ini merupakan sebuah prestasi tersendiri. Pasalnya, Deli Serdang menjadi salah satu dari 94 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang dipercaya mengikuti pilot project tersebut. Bahkan, di Provinsi Sumatera Utara, hanya ada tiga daerah yang terpilih, yakni Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Nias.Momentum ini menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memperkuat sistem keamanan informasi di era digital, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang modern, tangguh, dan berorientasi pada perlindungan data serta pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kepala Dinas Kominfostan Sandra Dewi Situmorang mengajak seluruh jajaran menjadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama dalam membangun ekosistem keamanan siber yang semakin kuat, andal, dan terpercaya demi mendukung transformasi digital di Kabupaten .

[adsense]

10 Kg Sabu Gagal Diselundupkan Melalui Jalur Laut

putra — Thu, 23 Jul 2026 14:40:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan dua kurir dan pengendali sabu seberat 10 kilogram (kg) yang dibawa menggunakan perahu kayu melalui jalur laut.
Ketiganya adalah, RIG (23) dan GS (23), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang berperan sebagai kurir serta JM (36), warga Kabupaten Asahan sebagai pengendali.

[adsense]

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, penangkapan itu dilakukan dari dua lokasi terpisah di Kabupaten Labura dan Asahan pada 18 Juli 2026 kemarin.
"Terhadap kedua kurir RIG dan GS diamankan saat berada perahu kayu perairan Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari penangkapan itu disita barang bukti sabu seberat 10 kg," jelasnya, Kamis (23/7/2026).
Dia mengungkapkan, personel melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku JM di Kabupaten Asahan karena berperan sebagai pengendali narkoba.
"Berdasarkan pemeriksaan kedua kurir yang ditangkap itu mengakui disuruh untuk menjemput barang bukti sabu menggunakan perahu kayu dengan dijanjikan upah sebesar Rp10 juta," ungkapnya.
"Usai diamankan para pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Sumut guna menjalani pemeriksaan serta pengembangan," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 24 Kg Sabu

Rekrutmen Pekerja di Pematangsiantar, Wali Kota Wesly Buka Buka Job Fair

putra — Thu, 23 Jul 2026 14:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Pematangsiantar ::Pemerintah terus berupaya mencari solusi dalam mengatasi pengangguran di Kota Pematangsiantar. Salah satunya, yakni melalui kegiatan Job Fair. Kegiatan ini adalah langkah nyata dan strategis untuk menjembatani perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja yang memiliki potensi besar.
"Kami ingin pastikan putra-putri daerah memiliki akses mudah, transparan, dan adil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayah kita sendiri," sebut Wal Wesly Silalahi SH MKn pada pembukaan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) di Kota Pematangsiantar Tahun 2026, di Auditorium Radjamin Purba, Universitas Simalungun (USI), Jalan SM Raja, Rabu pagi (21/07/2026).
Mengawali sambutannya, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh panitia penyelenggara dan seluruh pimpinan perusahaan yang telah berpartisipasi.
Kepada para pencari kerja, ia mengajak untuk memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Ia juga menekankan, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan ijazah, tapi keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang baik.
"Dengan persiapan diri sebaik mungkin, kemampuan, keterampilan, dan dedikasi terbaik yang dimiliki kepada perusahaan tujuan, serta jaga semangat pantang menyerah," pesannya.
Bagi seluruh perusahaan peserta Job Fair, Wesly menitipkan harapan besar dan meminta untuk membantu putra-putri Kota Pematangsiantar untuk mengembangkan potensi mereka.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Drs Robert Samosir dalam laporannya menyampaikan, Job Fair Tahun 2026 bermaksud untuk menjembatani antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan), agar pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
Job Fair, katanya, bertujuan membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, yang sesuai latar belakang, bakat, dan kompetensinya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara tepat, efisien, dan transparan.
Tujuan lainnya, menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar.melalui peningkatan penempatan tenaga kerja secara proposional.
Diutarakan Robert, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dan diikuti 35 perusahaan, yang terdiri dari sektor kesehatan, keuangan, retail, otomotif, layanan telekomunikasi, logistik, manufaktur, perkebunan, pertanian, dan sebagainya, dengan total 939 lowongan.
"Untuk jenjang pendidikan mulai tingkat SMA, diploma, dan sarjana," tukas Robert.
Sementara itu, Endang perwakilan dari PT London Sumatera Indonesia, salah satu perusahaan dalam Job Fair, menyampaikan kehadiran pihaknya untuk mengajak para pencari kerja siap berkembang bersama perusahaannya.
Ditambahkannya, saat ini PT Lonsum terus berinovasi dan meyakini sumber daya manusia (SDM) adalah aset terbesar.
"Untuk itu, kami membuka pintu lebar buat saudara sekalian untuk bergabung mengisi sejumlah posisi yang kami tawarkan. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini, sehingga mempertemukan perusahaan kami dengan pencari kerja," pungkasnya.
Senada dengan itu, Gabriel Carel Pandiangan selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pematangsiantar mengapresiasi Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Ketenagakerjaan atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Job Fair Tahun 2026, katanya, bukan sekadar kegiatan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wujudnya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam menjawab tantangan dalam ketenagakerjaan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Ditegaskan Gabriel, KADIN sebagai rumah besar usaha dan sebagai induk besar organisasi dunia usaha, memiliki komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lowongan pekerjaan, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing.
Ia mengajak seluruh perusahaan yang hadir untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Kota Pematangsiantar dengan tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga potensi, karakter, dan kemampuan pembelajaran, serta semangat berkembang.
Ia meyakini, apabila pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat terus berjalan bersama, maka Kota Pematangsiantar akan semakin maju, produktif, dan melahirkan tenaga kerja yang berkualitas serta berdaya saing. (sip)

[adsense]

Ketua Dekranasda Ny, Lisswati Buka Lomba Fashion Show Pakaian Adat Simalungun

putra — Thu, 23 Jul 2026 13:33:00 +0700+0700

MATATELINGA,Pematangsiantar -:Para peserta Lomba Fashion Show Pakaian Adat Simalungun Tingkat SMP Negeri dan Swasta di Kota Pematangsiantar diajak untuk tampil penuh percaya diri dan menunjukkan penampilan terbaik. Jika meraih kemenangan, merupakan bonus.
Ajakan itu disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi sebelum membuka acara Lomba Fashion Show Pakaian Adat Simalungun Tingkat SMP Negeri dan Swasta Kota Pematangsiantar, di Aula SMP Budi Mulia, Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Rabu (22/07/2026) pagi.

[adsense]

Atas nama Dekranasda dan TP PKK Kota Pematangsiantar, Ny Liswati mengapresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Kepada anak-anakku peserta lomba, tampillah penuh percaya diri. Kemenangan sejati adalah ketika kalian tampil dengan bangga mengenakan identitas adat Simalungun. Semoga acara ini berjalan lancar, membawa berkah, dan meningkatkan kebersamaan kita semua," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn melalui Kadis Pendidikan Syaiful Rizal SSTP mengatakan, Kota Pematangsiantar kaya akan nilai Sejarah dan kebudayaan. Budaya Simalungun menjadi jati diri dan akar kearifan lokal dengan falsafah Habonaron do Bona.
Menurutnya, merupakan langkah krusial di tengah gempuran tren modern dan budaya luar saat ini, memperkenalkan dan menanamkan rasa cinta terhadap pakaian adat, seperti Hiou Simalungun lengkap dengan Gotong dan Bulang kepada generasi muda, khususnya anak-sanak usia SMP.
"Pakaian adat bukan sekadar helai kain indah yang kita kenakan, melainkan simbol kehormatan, identitas, dan warisan leluhur yang menyimpan cerita filosofi luhur," terangnya.
Dijelaskan Kadis Saiful, melalui panggung fashion show, tidak hanya melihat keindahan estetika busana adat Simalungun. Tetapi juga menyaksikan generasi muda membawakan warisan budaya dengan percaya diri, anggun, dan penuh rasa bangga.
"Tunjukkan pesona dan senyum terbaik kalian di atas panggung. Jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk semakin mencintai dan melestarikan kebudayaan lokal di kehidupan sehari-hari. Selamat berlomba kepada seluruh peserta, dan selamat bertugas kepada dewan juri," pesannya.
Sementara itu, salah seorang dewan juri, Hotman Damanik, dewan juri tidak mengetahui asal peserta. Sebab yang mereka terima dari panitia hanya nomor urut peserta. Ia menegaskan, dewan juri akan berusaha menilai secara objektif. Kepada para peserta, diimbau agar sebelum pertandingan untuk memerhatikan perangkat yang dikenakan.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan Dinas Pendidikan, Fakhrudin Sagala MPd, kebudayaan Simalungun merupakan warisan leluhur yang menjadi identitas utama di Simalungun. Sehingga perlu langkah konkret dan kreatif untuk melestarikan adat Simalungun, termasuk busana seperti Gotong, Bulang, dan lainnya, khususnya kepada generasi muda.
"Tujuannya untuk perkenalan tata cara budaya Simalungun yang benar; penguatan karakter pelajar yang menghormati kearifan lokal; serta menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan seni," terangnya.
Kegiatan diikuti 38 peserta yang tampil berpasangan, berasal dari 19 sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kota Pematangsiantar. "Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang kompeten dan independent," tukasnya.

Acara dimeriahkan tarian penyambutan dan Tortor Sombah dari UPTD SMPN 1 dan tarian Multi Etnis dari SMP Yayasan Perguruan Sultan Agung, serta parade fashion show pakaian adat Simalungun oleh para peserta.
Turut hadir, jajaran Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Pematangsiantar, tokoh adat dan budaya, TP PKK Kota Pematangsiantar, kepala sekolah, dan guru pendamping. (Sip)

[adsense]

Baca Juga:

Pasca Ledakan di Grand Poionia Medan, Wong Chun Sen Dukung Polrestabes Medan Ungkap Penyebab Ledakan

Kuasa Hukum Kecewa dengan Gelar Perkara Khusus Terkait Dugaan Penyalahgunaan Gelar Akademik Palsu

admin — Thu, 23 Jul 2026 13:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut melaksanakan agenda gelar perkara khusus menindaklanjuti laporan dugaan penggunaan gelar akademik palsu, Senin (20/7/2026) lalu.

[adsense]

Dalam gelar perkara khusus itu kuasa hukum pelapor, Maruli M Purba, dalam siaran persnya, Kamis (23/7/2026) menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Wassidik Dit Reskrimsus Polda Sumut yang telah merespon permohonan pihak pelapor untuk melaksanakan gelar perkara atas laporan dugaan penggunaan gelar akademik secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh terlapor Kristi Wilson Sinurat (KW).

"Meskipun dalam pelaksanaan gelar perkara tadi pelapor merasa sedikit kecewa dikarenakan adanya beberapa pihak peserta gelar perkara yang berasal dari perwakilan Polda Sumut yang berusaha menggiring opini yang menyesatkan pada saat proses pembahasan materi gelar perkara tadi. Namun kita tetap mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut," paparnya.

[adsense]

Baca Juga:

Kerugian Keuangan Negara Cuma Potensi, Dakwaan Oditur Perkara Satelit Orbit 123 BT Mulai Runtuh

Kekecewaan itu muncul, lanjut Maruli M Purba dikarenakan ada beberapa pihak yang berusaha menggiring opini menyatakan seolah-olah terlapor KW dapat menggunakan gelar akademik MPd. Padahal pihak Unimed dengan tegas telah menyatakan tidak pernah memberikan ijazah Magister Pendidikan kepada terlapor sehingga terlapor tidak berhak menggunakan gelar akademiknya.

Ia menyebutkan, pihak Unimed selaku pemilik lembaga pendidikan itu sendiri sudah menyatakan dengan tegas bahwa terlapor KW tidak berhak menggunakan gelar akademik.

[adsense]

"Namun mereka pula yang justru seakan-akan memiliki kewenangan untuk menyatakan terlapor KW berhak menggunakan gelar akademik MPd tersebut," tandasnya.

Kegiatan gelar perkara khusus itu dihadiri Wassidik Dit Reskrimsus Polda Sumut, pihak Universitas Negeri Medan (Unimed), terlapor inisial KW dan perwakilan dari satuan/unit yang ada di Poldasu.

[adsense]

Baca Juga:

Bupati Anton Beri Layanan dan Solusi Bagi Warga di Pematang Silimahuta

Menurutnya, dalam pertemuan itu ia merasa kecewa karena pihak-pihak dari aparat Kepolisian yang hadir terkesan menggiring opini yang justru hal itu diluar domain mereka.

"Saat pertemuan itu berlangsung terungkap bahwa pihak Unimed tidak pernah meluluskan terlapor KW untuk menyandang gelar akademik walaupun diakui bahwa terlapor pernah mengikuti sidang meja hijau. Hal itu dikarenakan terlapor belum menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi dan kewajibannya kepada pihak Rektorat Unimed," ungkapnya.

[adsense]

Maruli menerangkan, bahwa pihak Penyidik Dit Reskrimsus Poldasu dinilai tidak serius dalam menangani perkara dugaan penggunaan gelar akademik palsu ini.

"Kita kecewa karena polisi tadi bilang penanganan perkara ini menjadi lambat karena banyaknya pendapat yang berbeda-beda, padahal pihak Unimed selaku pemilik lembaga pendidikannya sendiri sudah dengan terang dan tegas menyatakan tidak pernah meluluskan terlapor dan terlapor tidak pernah mengikuti wisuda (yudisium)," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

DPRD Kota Medan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Bahkan, lanjut Maruli M Purba terlapor sendiri di depan forum gelar perkara mengakui benar tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang diwajibkan oleh Unimed karena terkendala oleh sistemnya saat itu masih manual serta terlapor sendiri didepan forum gelar mengakui telah menggunakan gelar MPd dalam setiap penulisan namanya, lalu apalagi yang masih kurang jelas bagi penyidik?

Lebih lanjut Maruli menegaskan, apabila pihak penyidik Poldasu tidak serius atau malah bermain mata dalam menangani perkara tersebut, tim kuasa hukum akan membawa kasus ini ke Mabes Polri dan meminta agar gelar perkara dilaksanakan di sana.

[adsense]

Kepada sejumlah media, Maruli menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari laporan Pendeta Hot Parulian Simanjuntak ke Polda Sumut melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1534/IX/2025/Ditreskrimsus tertanggal 25 September 2025 terkait dugaan penggunaan gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd) secara tidak sah oleh terlapor Kristi Wilson Sinurat alias KW.

Dalam laporannya, pelapor menyebut Kristi Wilson Sinurat diduga telah menggunakan gelar M.Pd sejak sekitar 2005 dalam berbagai dokumen administrasi, termasuk saat menjabat Bishop atau pimpinan tertinggi Gereja Methodis Indonesia periode 2017-2021 dan 2021-2025. Gelar tersebut juga dicantumkan dalam buku biografi yang diterbitkan pada 2021 dengan keterangan diperoleh dari Universitas Negeri Medan.

[adsense]

Baca Juga:

Pemkab Deli Serdang Terima 2.088 Mahasiswa KKN Unimed Tahun 2026

Namun, berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh pelapor, Universitas Negeri Medan menyatakan Kristi Wilson Sinurat tidak pernah memperoleh gelar Magister Pendidikan dari perguruan tinggi tersebut.

Selama proses penyelidikan, pelapor juga menyerahkan sejumlah alat bukti, di antaranya buku biografi terlapor, berbagai surat dan keputusan yang menggunakan gelar M.Pd, hingga surat resmi dari Universitas Negeri Medan yang menyatakan terlapor tidak memiliki ijazah dari kampus tersebut.

[adsense]

Selain itu, menurut kuasa hukum pelapor, pihak Universitas Negeri Medan juga telah menyampaikan surat resmi kepada penyidik yang ditandatangani Rektor, berisi penegasan bahwa universitas tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Lulus, transkrip nilai maupun ijazah atas nama Kristi Wilson Sinurat.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 21 Mei 2026, Ditreskrimsus Polda Sumut telah memeriksa seorang pelapor, enam saksi, seorang terlapor, pihak Universitas Negeri Medan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

[adsense]

Baca Juga:

359 Personel Naik Pangkat, Pesan Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, dan Tingkatkan Pengabdian

Dalam SP2HP tersebut, penyidik juga menyampaikan rencana tindak lanjut berupa koordinasi dan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana sebelum menentukan langkah berikutnya.

Maruli menilai secara konstruksi hukum perkara tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur pidana. Menurutnya, alat bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan telah saling menguatkan.

[adsense]

"Menurut pendapat hukum kami, seluruh unsur sudah terpenuhi. Terlapor menyatakan memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan, sementara pihak universitas secara resmi menyatakan tidak pernah memberikan gelar akademik tersebut. Itu menjadi alat bukti yang sangat kuat," katanya.

Ia menegaskan, penggunaan gelar akademik yang diduga tidak pernah diterbitkan oleh perguruan tinggi berwenang merupakan perbuatan yang patut diduga melawan hukum.

[adsense]

Baca Juga:

Kejari Mamuju Selesaikan Perkara Pengancaman dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Terdakwa dan Korban Saling Memaafkan

Karena itu, pihaknya berharap dengan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini menjadi momentum bagi penyidik untuk meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Kami berharap setelah gelar perkara, penyidik segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan terlapor sebagai tersangka sehingga ada kepastian hukum atas laporan yang telah kami ajukan," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80, Teguhkan Komitmen Polri untuk Masyarakat

Ledakan Grand Polonia Tewaskan ART Asal NTT, Ini Komentar LBH Medan Soal Hak Korban yang Wajib Dipenuhi

putra — Thu, 23 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan : Peristiwa ledakan di Komplek Grand Polonia, Medan, yang menewaskan Ros, asisten rumah tangga (ART) asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menuai perhatian. Selain desakan dari Forum Pemuda NTT Sumatera Utara agar majikan dan perusahaan penyalur bertanggung jawab, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan juga angkat bicara terkait hak-hak yang seharusnya diterima keluarga korban.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Rabu (22/7/2026), menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ros. Ia berharap almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi musibah tersebut.
Menurut Irvan, apabila korban memiliki hubungan kerja melalui perusahaan atau yayasan penyalur tenaga kerja, maka pihak penyalur wajib memenuhi seluruh hak korban sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hingga berbagai santunan yang diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan apabila korban terdaftar sebagai peserta.
LBH Medan juga menegaskan bahwa perusahaan penyalur harus segera melaporkan peristiwa tersebut kepada instansi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar proses pencairan santunan kematian, biaya pemakaman, maupun manfaat lainnya dapat segera dilakukan demi kepentingan keluarga korban.
Selain tanggung jawab hukum, Irvan menilai majikan juga memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepedulian kepada keluarga korban. Bentuk empati seperti pemberian tali asih maupun bantuan kepada keluarga dinilai sebagai langkah yang patut dilakukan setelah musibah yang merenggut nyawa pekerjanya.
Sebelumnya, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara juga meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan di Grand Polonia yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026. Forum mendesak agar majikan serta perusahaan atau yayasan penyalur tenaga kerja dimintai pertanggungjawaban dan memastikan seluruh hak keluarga Ros dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. (*)

[adsense]

Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 24 Kg Sabu

putra — Thu, 23 Jul 2026 11:33:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Di balik riuh kendaraan yang membelah Jalan Tol Kisaran, Sabtu (11/7) kemarin, sebuah babak penting dalam perang melawan narkotika kembali ditorehkan Satresnarkoba Polrestabes Medan.
Sebanyak 24 Kilogram sabu yang akan dikirim ke Jakarta dari Provinsi Aceh dan tersimpan rapih dalam dinding mobil, berhasil digagalkan.
Berbekal pengungkapan kasus 2 kilogram sabu yang dilakukan 6 bulan lalu di kota Medan, petugas yang terus melakukan pengembangan mendapat informasi perihal adanya upaya pengiriman narkotika

[adsense]

jenis sabu, dari Provinsi Aceh menuju Jakarta, yang dilakukan seorang pria berinisial FS (25) warga Jalan Binjai, Medan.
Jumlahnya pun tak tanggung – tanggung, karena pelaku berniat memasok 24 kilogram sabu, dengan modus yang tak biasa, yakni menyimpan narkoba di dinding mobil.
"Ini merupakan hasil pengembangan dari kasus 2 kilogram sabu yang kami ungkap di kawasan Medan Sunggal 6 bulan lalu. Dari penyelidikan, pelaku kami deteksi melintasi kota Medan dengan menggunakan jalan tol trans Sumatera," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (23/7/2026) pagi.
Saat petugas mendeteksi mobil Toyota Rush dengan plat nomor A 1621 WB yang dikendarai pelaku, sempat terjadi aksi kejar – kejaran sejauh 10 hingga 12 kilogram di jalan tol kawasan Kabupaten Asahan, karena pelaku diduga mengetahui dalam pengejaran petugas.
Pelaku, sempat berhasil meloloskan diri dari kejaran petus, dan meninggalkan mobil begitu saja di pinggir jalan, hingga kemudian berlari ke area Perkebunan sawit.
"Pelaku sempat meninggalkan mobil di jalan, dan pengejaran berlanjut hingga ke area Perkebunan sawit. Syukur Alhamdulillah, kami akhirnya berhasil menangkap pelaku," terang Rafli.
Usai diringkus, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Petugas juga sempat nyaris terkecoh saat tidak menemukan narkoba di dalam moil. Namun, berkat kejelian personel Satresnarkoba Polrestabes Medan, petugas kemudian menemukan 24 bungkus narkotika jenis sabu, yang disimpan secara terpisah di dinding mobil.
Hal ini sengaja dilakukan, agar saat terjadi razia kendaraan, narkoba yang dibawa pelaku tidak terdeteksi.
"24 kilogram sabu yang dibawa pelaku dari Aceh dengan tujuan Jakarta ini, disimpan seluruhnya di dinding mobil. Ada yang di dinding bagian bagasi mobil, dinding pintu penumpang belakang, dan dinding pintu penumpang depan," tambah Rafli.
Pihak Kepolisian, kini sedang mengembangkan kasus ini, untuk mengungkap jaringa pelaku lainnya. Satresnarkoba Polrestabes Medan, memastikan tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, bagi setiap pelaku narkoba yang beranai mengedarkan narkoba di Sumatera Utara khususnya di kota Medan.
"Kami yakinkan kami tidak akan tinggal diam, dan kami pastikan kami akan selangkah lebih maju dari pengedar maupun bandar," pungkas Rafli.

[adsense]

Pasok Eskavator Baru di PETI Kotanopan, Cukong "PW" Dinilai Kangkangi Instruksi Kapolri. Mana Taji Kapolres Madina?

putra — Thu, 23 Jul 2026 11:25:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyapu bersih praktik pertambangan ilegal tampaknya dianggap angin lalu di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Di Kecamatan Kotanopan, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) justru semakin menggila dan diorganisir secara rapi oleh mafia bermodal besar.
Kabar mengejutkan datang dari lapangan, pemodal tambang berinisial "PW" diduga sengaja memasok ekscavator kondisi baru (gress) langsung ke titik pengerukan. Dari gambar yang beredar luas, PW terlihat asyik berfoto ria di depan alat berat jenis ekscavator bermerk Sany yang masih terbungkus plastik dan terparkir di depan Masjid Al Muhtadin Jambur Tarutung Pasar Kotanopan, Kamis dini hari (23/07).

[adsense]

Langkah vulgar para mafia tambang ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan hukum yang nyata dan menantang secara terbuka atas instruksi Kapolri mengenai kelestarian lingkungan dan hukum pidana tambang.
Kasus ini semakin menambah daftar panjang deretan tindak pidana kejahatan lingkungan yang menyeret nama PW, padahal sebelumnya nama PW bersama rekannya oknum Kepala Desa GD telah terang benderang dirilis remsi oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut selaku pelaku PETI saat razia penertiban awal Juli lalu. Kondisi ini diperparah dengan kasus video viral secara live di medsos, seorang pria diduga anak kandung PW inisial Ptra saat mengemudikan ekscavator memamerkan aktivitas illegal PETI yang masih bergulir dan tahap penyelidikan intensif Satreskrim Polres Madina.
Menyikapi ini, sejumlah elemen masyarakat Madina bereaksi keras dan mengecam sikap arogansi para mafia tambang yang seolah merasa kebal hukum dan terkesan menantang aparat penegak hukum (APH).
"Kita heran dengan sikap Kapolres Madina Bagus Priandi yang terkesan takut dan tidak punya nyali untuk menindak para mafia tambang seperti GD dan PW ini. Apakah Polri yang katanya Presisi tidak ada di Kab Madina dan penegakan supremasi hukum memang "mandul" disini. Atau hukum itu hanya berada diatas kertas tidak ada bukti konkret di lapangan"? tegas Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Alwashliyah) Kab Madina Hanafi Lubis bersama Ketua PC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dalam keterangan pers di Panyabungan (23/07).
Pihaknya mendesak Kapoldasu Irjen Pol Wishnu Hernawan Februanto dan Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi segera mengambil tindakan konkret di lapangan. Aparat diminta tidak tutup mata lagi dan bersikap pasif, melainkan langsung menyita alat berat tersebut dan menjerat aktor intelektualnya dengan pasal berlapis demi menyelamatkan lingkungan Kotanopan yang kian rusak.
Menurut Hanafi, Kapolres Madina dinilai telah gagal mengeksekusi instruksi Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemberantasan tambang illegal sebagai atensi khusus dan program prioritas pemerintahan, dibuktikan dengan massifnya aktivitas illegal PETI yang "mengepung" hampir seluruh kecamatan di Kab Madina, diperparah dengan atraksi para pelaku tambang emas yang justru makin vulgar dan arogan menunjukkan eksistensinya.
Namun hingga saat ini, Kapolres Madina terkesan tak berani dan belum ada tindakan tegas berupa penahanan yang dilakukan terhadap para aktor intelektual dan pemodal PETI tersebut. "Saat para mafia tambang makin arogan dan merasa kebal hukum. Anehnya, Kapolres justru tidak berani memberantas aktivitas illegal PETI serta menyeret para pelakunya ke ranah hukum. Kalau tak bekerja, lebih bagus Kapolres mundur dan meletakkan jabatan" tegasnya.
Hal senada, aktivis mahasiswa Ridwandi Nasution ikut menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan ujian atas profesionalisme dan komitmen Polres Madina dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Terlebih, praktik PETI di Kotanopan kini telah menjadi perhatian dari Gubernur Sumut dan atensi langsung dari Kapolri terkait kerusakan lingkungan serius yang ditimbulkannya.
"Kami mendesak Kapolres Madina bertindak tegas serta tunjukkan nyali secara jantan disaat wibawa dan marwah aparat penegak hukum telah dilecehkan oleh para mafia tambang. Kami dari aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat akan terus mengawal kasus ini. Jika penegakan hukum dinilai jalan di tempat, kami siap turun ke jalan untuk mendesak Kapolres Madina untuk mundur," tegas Ridwandi yang juga Direktur The Madina Green Institute bersama Ketua SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Resor Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait pemasokan ekscavator diduga milik PW dan perkembangan kasus video viral aktivitas PETI tersebut. Pihak pers masih melakukan upaya konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk pemberitaan berimbang dan objektif.

Jelang Bertugas di Papua, 450 Prajurit Macan Leuser Dapat Pesan Tegas Pangdam IM: Humanis kepada Rakyat, Tegas Menjaga Negara

putra — Thu, 23 Jul 2026 09:32:00 +0700+0700

MATATELINGA,Aceh Selatan : Kesiapan prajurit Batalyon Infanteri 115/Macan Leuser untuk menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (RI-PNG) diperiksa secara menyeluruh.
Pemeriksaan tersebut dilakukan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., dalam kegiatan Pemeriksaan Kesiapan Operasi (Riksiap Ops) Tingkat Kodam Iskandar Muda Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Statis Yonif 115/ML, Rabu (22/7/2026).

[adsense]

Kedatangan Pangdam Iskandar Muda beserta rombongan disambut Komandan Yonif 115/ML Letkol Inf Munggi Yudha Mahuli, para perwira staf, serta seluruh prajurit Macan Leuser.
Bagi para prajurit, pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum mereka meninggalkan satuan dan menjalankan misi pengabdian di wilayah penugasan.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menegaskan, Riksiap Ops merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh unsur pendukung operasi benar-benar dalam kondisi siap.
"Pemeriksaan kesiapan operasi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting sebelum satuan diberangkatkan ke daerah operasi," ujar Pangdam.
Menurut dia, kesiapan itu mencakup personel, materiil, administrasi, logistik, kesehatan, komunikasi, hingga berbagai aspek pendukung lainnya.
Seluruh unsur tersebut harus dipastikan berada dalam kondisi optimal agar pelaksanaan tugas dapat berjalan aman, tertib, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Namun, bagi Pangdam, tugas di perbatasan tidak hanya berkaitan dengan menjaga wilayah negara.
Penugasan sebagai Satgas Pamtas RI-PNG Statis di Provinsi Papua merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, loyalitas, dan profesionalisme.
"Keberadaan Satgas tidak hanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga berperan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, membantu pemerintah daerah, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat," katanya.
Pangdam mengingatkan para prajurit agar memahami karakteristik wilayah Papua yang memiliki dinamika tersendiri. Kewaspadaan, kata dia, harus berjalan beriringan dengan kemampuan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan masyarakat.
Setiap prajurit diminta mengenali potensi ancaman serta mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur sesuai prosedur.
"Pegang teguh aturan pelibatan. Utamakan langkah persuasif dan humanis, namun tetap tegas dalam menjaga kedaulatan negara," tegasnya.
Pesan itu menjadi penting karena para prajurit nantinya tidak hanya akan berhadapan dengan tantangan tugas, tetapi juga akan berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah perbatasan.
Karena itu, Pangdam meminta seluruh personel menjaga nama baik TNI Angkatan Darat dan Kodam Iskandar Muda dengan membangun komunikasi yang baik bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah, dan seluruh komponen lainnya.
"Jadilah prajurit yang dicintai rakyat melalui sikap yang santun, disiplin, serta kepedulian terhadap kesulitan masyarakat di daerah penugasan," pesannya.Kepada tim pemeriksa, Pangdam meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, teliti, dan menyeluruh. Setiap kekurangan yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pelaksanaan tugas di daerah operasi.
Sementara kepada para prajurit, Pangdam menekankan pentingnya kesiapan operasi, pelaksanaan latihan pratugas secara sungguh-sungguh, kesiapan personel dan materiil, serta keteguhan dalam memegang disiplin, loyalitas, dan moralitas.
Para prajurit juga diminta tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI selama menjalankan tugas.
"Kemudian bangun dan pelihara kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kunci keberhasilan penugasan," ujar Pangdam.
Menjelang akhir arahannya, Pangdam menyampaikan harapan agar Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 115/Macan Leuser dapat menjalankan tugas dengan aman, lancar, dan berhasil.
Ia juga mendoakan seluruh prajurit dapat kembali ke satuan dalam keadaan lengkap serta membawa prestasi yang membanggakan.
Di balik kesiapan operasi yang diperiksa secara menyeluruh, terdapat harapan besar dari keluarga dan satuan. Para prajurit Macan Leuser tidak hanya membawa perlengkapan dan kemampuan tempur, tetapi juga membawa nama baik satuan serta amanah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asrendam Iskandar Muda, para Asisten Kasdam Iskandar Muda, para Kabalakdam Iskandar Muda, Danrem 012/TU, Dandim 0107/Aceh Selatan, serta seluruh prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 115/Macan Leuser.