https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Tue, 07 Jul 2026 06:48:05 +0700+0700 id-ID Imigrasi Bandung untuk Rakyat dengan Perluas Desa Binaan, Kakanim: Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPPO Tue, 07 Jul 2026 06:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Imigrasi Bandung untuk Rakyat dengan Perluas Desa Binaan, Kakanim: Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPPO]]> MATATELINGA - Bandung : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung semakin mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian melalui pengembangan Program Desa Binaan Imigrasi. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan literasi keimigrasian masyarakat, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang melibatkan warga sebagai mitra strategis pemerintah.

[adsense]
Setelah membina Desa Cicadas di Kabupaten Subang dan Desa Margahayu di Kabupaten Bandung Barat, Kantor Imigrasi Bandung untuk rakyat bersiap memperluas program tersebut dengan mengukuhkan tujuh Desa Binaan Imigrasi di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Muhamad Novyandri, mengatakan perluasan Desa Binaan Imigrasi merupakan bagian dari strategi membangun pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif dan berbasis partisipasi masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Ke depan kami terus memperluas pembentukan Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bandung. Dalam waktu dekat, tujuh desa di Kecamatan Cipeundeuy akan kami kukuhkan sebagai Desa Binaan Imigrasi agar masyarakat semakin berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban keimigrasian," ujarnya.

Pemilihan seluruh desa di Kecamatan Cipeundeuy bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut berkembang sebagai pusat industri yang cukup banyak mempekerjakan warga negara asing (WNA), sehingga diperlukan penguatan pengawasan sekaligus edukasi kepada masyarakat di sekitarnya.

[adsense]
Adapun tujuh desa yang akan bergabung dalam Program Desa Binaan Imigrasi yakni Desa Karangmukti, Cipeundeuy, Cimayasari, Sawangan, Wantilan, Lengkong, dan Kosar.

Menurut Novyandri, pengawasan terhadap orang asing selama ini dilakukan melalui sinergi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang didukung kegiatan pengawasan lapangan secara rutin. Kehadiran Desa Binaan Imigrasi diharapkan mampu memperkuat sistem tersebut melalui informasi awal yang berasal dari masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas. Melalui Desa Binaan Imigrasi, masyarakat dapat berperan memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari sistem deteksi dini yang sangat membantu pelaksanaan pengawasan," jelasnya.

Ia menegaskan, keberadaan warga negara asing di Indonesia pada dasarnya merupakan hal yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setiap orang asing juga berkewajiban menghormati hukum, norma, dan budaya yang berlaku di lingkungan tempat mereka berada.

[adsense]
Selain memperkuat pengawasan, Kantor Imigrasi Bandung juga menjadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Edukasi dilakukan melalui sosialisasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa dengan memberikan pemahaman mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang benar dan risiko menjadi pekerja migran nonprosedural.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami ingin masyarakat memahami jalur yang benar untuk bekerja ke luar negeri. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan ilegal yang berpotensi mengarah pada TPPO maupun TPPM," kata Novyandri.

Ia menilai masih adanya angka pengangguran di sejumlah daerah sering dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara ilegal. Karena itu, peningkatan literasi keimigrasian menjadi langkah preventif yang penting agar masyarakat mampu melindungi dirinya dari berbagai bentuk kejahatan lintas negara.

[adsense]
Dalam pelaksanaannya, setiap informasi yang diterima dari masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti sebagai pelanggaran, melainkan terlebih dahulu diverifikasi melalui pemeriksaan data dan pengecekan lapangan.
"Laporan masyarakat akan kami verifikasi terlebih dahulu melalui pengecekan data dan pemeriksaan langsung. Dengan mekanisme tersebut, pengawasan menjadi lebih cepat, tepat, sekaligus akurat," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga diharapkan tidak ragu menyampaikan berbagai informasi terkait keberadaan orang asing di lingkungan sekitar. Langkah tersebut penting agar potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini tanpa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
Untuk memastikan program berjalan efektif, Kantor Imigrasi Bandung menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai penggerak utama di lapangan. Kehadiran PIMPASA menjadi penghubung antara masyarakat dengan Imigrasi melalui kegiatan edukasi, pembinaan, penerimaan informasi, hingga penguatan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

"Kami mendukung penuh penguatan peran PIMPASA sebagai ujung tombak pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi. Mereka menjadi garda terdepan dalam membangun deteksi dini dan pencegahan dini terhadap TPPO, TPPM, dan pelanggaran keimigrasian yang melibatkan orang asing," tegas Novyandri.

[adsense]
Melalui perluasan Desa Binaan Imigrasi, khususnya di tujuh desa di Kecamatan Cipeundeuy, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat sehingga pengawasan keimigrasian berjalan lebih efektif, literasi masyarakat terus meningkat, dan tercipta lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190689/imigrasi-bandung-untuk-rakyat-dengan-perluas-desa-binaan-kakanim-masyarakat-jadi-garda-terdepan-pengawasan-orang-asing-dan-pencegahan-tppo/ Ribuan Massa Unras Tuntut Perbaikan Jalan, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tanggapi Aspirasi Tue, 07 Jul 2026 06:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Ribuan Massa Unras Tuntut Perbaikan Jalan, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tanggapi Aspirasi]]> MATATELINGA,Asahan :Ribuan warga masyarakat Bandar Pulau Asahan kembali bergejolak untuk yang kedua kalinya, terkait tuntutan warga masyarakat di empat desa diantaranya desa Padang Pulau,desa Gajah Sakti, Buntu Maraja dan Gunung Berkat menuntut pihak Pemerintah Asahan untuk segera memperbaiki jalan yang sudah hancur, dan jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh pembangunan, Senin (06/07/2026) .
Bupati Asahan yang menemui warga masyarakat Bandar Pulau yang melakukan aksi tersebut mengatakan bupati dan wakil bupati Asahan sangat mengapresiasi atas penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan secara tertib dan kondusif, dan bupati juga menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan yang membangun dari masyarakat Kecamatan Bandar Pulau.Aspirasi ini akan kami dengarkan dan, Insya Alla

[adsense]
h, akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, ujarnya.
Lebih lanjut bupati Asahan juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan empat desa di Kecamatan Bandar Pulau menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta skala prioritas pembangunan.
Bupati Asahan atas nama Pemerintah kabupaten Asahan juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Asahan, khususnya masyarakat Kecamatan Bandar Pulau, untuk terus mendukung program-program pembangunan pemerintah demi mewujudkan visi Kabupaten Asahan, yaitu "Mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan, dan bupati juga berjanji perbaikan jalan ditempat desa dimaksud sudah masuk dalam pembahasan, namun kita semua harap bersabar menunggu anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 23 kilo meter tersebut, ungkapnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190683/ribuan-massa-unras-tuntut-perbaikan-jalan-bupati-dan-wakil-bupati-asahan-tanggapi-aspirasi/ Sinergi Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Strategi Kejar Target PAD 2026 di UPTD Pependa Binjai Mon, 06 Jul 2026 22:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Sinergi Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Strategi Kejar Target PAD 2026 di UPTD Pependa Binjai]]> MATATELINGA - Binjai : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan reses DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025–2026 ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai, di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

[adsense]
Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau serapan anggaran tahun 2025 sekaligus mengevaluasi capaian serta kendala dalam optimalisasi PAD. Dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah masukan strategis sebagai upaya mendukung pencapaian target pendapatan daerah tahun 2026.

Turut mendampingi tim reses, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumut sekaligus Ketua Tim OPD Pemprov Sumut, Erwin Harahap.

[adsense]
Baca Juga:
Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, memaparkan bahwa instansinya membawahi wilayah pelayanan yang mencakup 13 kecamatan, terdiri atas lima kecamatan di Kota Binjai dan delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa dan kelurahan.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak di Samsat Binjai menunjukkan capaian yang positif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah terealisasi sebesar 34,93% atau Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 39,72% atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar. Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) telah melampaui target tahunan dengan realisasi mencapai 108,5%.

[adsense]
"Secara nominal, capaian PKB Juni 2026 ini sebenarnya meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka Rp21,8 miliar. Namun, persentasenya terlihat kecil karena adanya kenaikan target anggaran sebesar Rp4 miliar untuk Samsat Binjai tahun ini," jelas Arief.

Untuk mengejar target triwulan II sebesar 40%, UPTD Pependa Binjai telah menjalankan berbagai inovasi pelayanan. Di antaranya melalui program Samsat Malam yang beroperasi setiap Senin hingga Sabtu pukul 16.30–21.00 WIB dan sejak April telah membukukan penerimaan sebesar Rp474 juta dari 674 kendaraan.

[adsense]
Baca Juga:
Selain itu, terdapat layanan Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan yang hadir di Lapangan Merdeka Binjai serta sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat. UPTD Pependa Binjai juga menjalankan program Mandiri Tutup Pintu, yakni penagihan langsung terhadap wajib pajak dengan tunggakan indikatif di atas Rp200 juta, yang dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah catatan strategis untuk semakin mengoptimalkan PAD. Di antaranya, meminta data kendaraan dinas (pelat merah) milik pemerintah daerah yang masih menunggak pajak dibuka secara transparan agar menjadi teladan bagi masyarakat. Dewan juga mendorong pemanfaatan influencer lokal Binjai-Langkat untuk memperluas sosialisasi kepatuhan pajak melalui media sosial.

[adsense]
Selain itu, Anggota DPRD Sumut turut menyoroti kendala dalam penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB), mengingat masih terdapat perusahaan yang enggan menyerahkan kuitansi pembelian. Dewan menilai invoice atau bukti pembelian awal, meskipun barang tersebut merupakan barang bekas, dapat dijadikan dasar hukum kepemilikan. Pendataan juga diminta diperketat, khususnya terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang umumnya memiliki alat berat cadangan.

"Kemudian terkait adanya perusahaan yang memanfaatkan PAP namun belum memiliki izin resmi di PTSP, kami tegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral yang kuat. Perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD. Selain itu, masalah meteran air yang rusak harus segera diperbaiki agar perhitungan pajak akurat," ucap Ketua Tim Reses Dapil XII (Binjai-Langkat) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim.

[adsense]
Baca Juga:
Menutup pertemuan tersebut, Tim Reses DPRD Sumut berkomitmen membawa berbagai temuan dan rekomendasi hasil koordinasi ke tingkat kepala daerah dan instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat menyinkronkan data kendaraan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mempercepat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga target PAD dapat tercapai secara optimal.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190684/sinergi-pemprov-sumut-dan-dprd-perkuat-strategi-kejar-target-pad-2026-di-uptd-pependa-binjai/ Tiorita Surbakti Resmi Terima SK Plt Bupati Langkat, Gubernur Bobby Nasution Tekankan ASN Harus Layani Masyarakat Mon, 06 Jul 2026 21:46:00 +0700+0700 <![CDATA[Tiorita Surbakti Resmi Terima SK Plt Bupati Langkat, Gubernur Bobby Nasution Tekankan ASN Harus Layani Masyarakat]]> MATATELINGA - Medan : Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat. SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (6/7/2026).

[adsense]
Penunjukan Tiorita sebagai Plt Bupati Langkat merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah proses koordinasi selesai, Gubernur Sumut diminta segera menyerahkan SK agar roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap berjalan secara normal.

"Kita diminta segera untuk melaksanakan, agar berjalannya roda pemerintahan tetap normal. Kami sudah menyerahkan Surat Keputusan untuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati," ujar Gubernur Bobby Nasution usai penyerahan SK.

[adsense]
Baca Juga:
Pada kesempatan itu, Bobby juga mengingatkan Tiorita agar menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Menurutnya, ASN harus menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat secara profesional.

"Jangan jadikan ASN memiliki dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu tidak boleh terjadi," kata Bobby.

[adsense]
Menanggapi arahan tersebut, Tiorita Surbakti menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sebagai Plt Bupati Langkat dengan penuh tanggung jawab. Ia juga berkomitmen untuk mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat agar senantiasa menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sesuai arahan Gubernur, saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kepada kami," kata Tiorita.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190685/tiorita-surbakti-resmi-terima-sk-plt-bupati-langkat-gubernur-bobby-nasution-tekankan-asn-harus-layani-masyarakat/ Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi Mon, 06 Jul 2026 20:20:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi]]> MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port, Malaysia. Penguatan konektivitas tersebut diyakini akan memberikan manfaat strategis bagi perekonomian Sumut, memperkuat kawasan industri yang terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik.

[adsense]
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/7/2026).

Selain membahas penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, serta persoalan hukum yang melibatkan nelayan Sumut di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.

Surya menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu, terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola PT Prima Multi Terminal, konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan.

[adsense]
KTMT melayani kegiatan logistik untuk peti kemas maupun nonpeti kemas, meliputi curah cair, curah kering, serta general cargo. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara dan menghadap langsung ke Selat Malaka juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemprov Sumut serta kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

[adsense]
Baca Juga:
MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port berfokus pada pengembangan konektivitas logistik, pengapalan peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka. Kerja sama tersebut membuka rute pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang, sehingga memperlancar arus ekspor-impor, memperluas peluang perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumut.

"Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.

[adsense]
Dalam kesempatan itu, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Menurutnya, Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk bekerja. Sejak 2022, tercatat lebih dari 21 ribu pekerja telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara pada periode Januari–Juni 2026, jumlah kontrak kerja yang tercatat mencapai 5.255.

Terkait perlindungan nelayan, Wanton mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumut yang tersangkut kasus hukum akibat melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.

[adsense]
Baca Juga:
Namun demikian, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan, yakni menjadi 24 kasus pada 2024 dan 16 kasus sepanjang 2025. Sementara untuk periode Januari–Juni 2026, belum ditemukan nelayan asal Sumut yang melanggar batas wilayah perairan hingga berhadapan dengan proses hukum di Malaysia.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190686/pemprov-sumut-perkuat-konektivitas-pelabuhan-kuala-tanjungndashpenang-port-dorong-efisiensi-logistik-dan-daya-saing-ekonomi-2/ Diduga Aktor Utama PETI Kotanopan, Oknum Kades Singengu Julu Dilaporkan Resmi ke Polres Madina Mon, 06 Jul 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Diduga Aktor Utama PETI Kotanopan, Oknum Kades Singengu Julu Dilaporkan Resmi ke Polres Madina]]> MATATELINGA, Madina :Dua perwakilan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Magrifatullah Lubis dan Ridwandi Nasution, resmi melayangkan surat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor (Polres) Mandailing Natal, Senin (6/7/2026).
Laporan berbentuk Dumas (Pengaduan Masyarakat) tersebut diterima oleh Sium (Seksi Umum) Polres Madina untuk selanjutnya menunggu disposisi Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi. Pelaporan ini terkait dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup berupa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga didalangi oleh oknum Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD beserta rekannya PW.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
Pelapor Magrifatullah yang berprofesi selaku jurnalis dan Ridwandi Nasution yang berstatus mahasiswa ini menyebutkan laporan resmi berisikan 29 halaman ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban skala besar yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) pada Kamis, 2 Juli 2026 lalu.
"Kami selaku masyarakat Madina meminta ketegasan penegak hukum. Berdasarkan data, rilis resmi Pemprov Sumut, dan bukti-bukti di lapangan, aktivitas PETI menggunakan alat berat ini diduga kuat dikelola dan dikoordinasikan oleh oknum Kades aktif berinisial GD bersama PW," ujar Magrifatullah Lubis.
Aktivitas ilegal yang dilakukan secara masif di kawasan aliran Sungai Batang Gadis ini dinilai telah memicu kerusakan lingkungan yang parah, pencemaran ekosistem air, serta mengancam keselamatan warga dari bencana ekologis.
Kedua pelapor mendesak kepolisian menjerat terduga pelaku dengan pasal berlapis, di antaranya:Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pasal 421 KUHP terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.
Untuk memperkuat laporan, berkas pengaduan ke Polres Madina ini juga dilengkapi dengan sejumlah barang bukti awal. Di antaranya adalah dokumen rilis resmi portal Pemprov Sumut yang menyebutkan nama kedua terduga pelaku, kliping berita media massa, foto penyitaan ekskavator, video penertiban, serta foto oknum Kades GD saat menerima surat teguran keras dari Tim Terpadu di lokasi.
"Bukti keterlibatan oknum Kades GD saat digerebek dan diapit oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut sudah terpampang jelas dan menyebar luas ke publik. Hal ini sudah menjadi alasan kuat bagi aparat untuk memproses hukum yang bersangkutan tanpa kompromi. Kami minta Kapolres Madina bertindak responsif. Jangan ada tebang pilih, periksa dan tetapkan sdr. GD sebagai tersangka" tambah Ridwandi yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif The Madina Green Institute ini.
Selain ditujukan kepada Kapolres Madina dan Kasat Reskrim, surat laporan ini juga ditembuskan secara resmi kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Ditreskrimsus Polda Sumut, Gubernur Sumut, Bupati Madina, Dinas Perindag ESDM Sumut, serta organisasi lingkungan hidup WALHI.
"Kami meminta Kapolres Madina beserta jajaran Satreskrim untuk segera melakukan penyelidikan, memanggil, memeriksa, dan menetapkan sdr. GD sebagai tersangka.Tindakan ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga mencoreng integritas aparatur pemerintahan desa," tegas para pelapor.
Sebelumnya desakan publik makin menguat kepada institusi kepolisian untuk meringkus aktor intelektual PETI Kotanopan yang selama ini disebut kebal hukum. Bahkan gelombang tuntutan dari sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan kini tertuju ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan atensi khusus ke wilayah Kab Madina.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190682/diduga-aktor-utama-peti-kotanopan-oknum-kades-singengu-julu-dilaporkan-resmi-ke-polres-madina/ Pemprov Sumut dan DPRD Dapil XII Perkuat Komitmen Tingkatkan Fasilitas serta Kesejahteraan Lansia di PSLU Binjai Mon, 06 Jul 2026 19:19:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemprov Sumut dan DPRD Dapil XII Perkuat Komitmen Tingkatkan Fasilitas serta Kesejahteraan Lansia di PSLU Binjai]]> MATATELINGA - Binjai : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII (Binjai-Langkat) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, dan kesejahteraan lanjut usia (Lansia). Komitmen tersebut ditegaskan saat Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Binjai, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

[adsense]
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumut sekaligus Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut, Erwin Harahap, hadir mendampingi jajaran Anggota DPRD Sumut Dapil XII dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Anggota DPRD Sumut Edi Suranta, Fatimah, dan Ajie Karim. Kedatangan rombongan disambut Kepala UPTD PSLU Binjai Muhammad Riza Fahrozi Nasution beserta jajaran dan para warga binaan lansia.

Dalam laporannya, Muhammad Riza Fahrozi Nasution menyampaikan sejumlah peningkatan pelayanan yang berhasil direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 berkat dukungan DPRD Sumut melalui kunjungan reses sebelumnya. Salah satu capaian utama ialah peningkatan alokasi anggaran konsumsi bagi para lansia.

[adsense]
Baca Juga:
"Pada tahun 2024, anggaran makan minum harian masih mengacu pada indeks lama sebesar Rp27.000 per hari, yang jika dibagi tiga kali makan hanya berkisar Rp9.000 sekali makan bersih di luar operasional dan pajak. Namun, berkat perjuangan bersama di komisi pada masa itu, per tahun 2025 anggaran permakanan naik menjadi total Rp2,4 miliar dengan indeks Rp34.000 per hari," jelas Riza Fahrozi.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut berdampak langsung pada perbaikan asupan gizi para lansia. Jika sebelumnya menu daging hanya dapat disajikan satu kali dalam sebulan, kini pada tahun 2025 para lansia dapat menikmati menu daging sebanyak tiga kali dalam sebulan, yakni setiap tanggal 1, 11, dan 21. Selain itu, komposisi makanan juga telah disesuaikan oleh ahli gizi agar memenuhi kebutuhan kesehatan para penghuni PSLU.

[adsense]
Selain peningkatan layanan konsumsi, PSLU Binjai juga menerima bantuan fisik hasil aspirasi DPRD Dapil XII berupa 70 unit matras atau kasur baru, 50 unit tempat tidur, serta pakaian olahraga untuk menunjang kegiatan senam rutin setiap Selasa dan Jumat. Total anggaran program perlengkapan pendukung tersebut mencapai Rp100 juta.

Di bidang kesehatan, meskipun anggaran obat-obatan mandiri pada tahun 2026 disesuaikan menjadi Rp13 juta dari sebelumnya Rp18 juta pada tahun 2025, pelayanan kesehatan bagi para lansia tetap dipastikan berjalan optimal. PSLU Binjai terus menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kebun Lada yang secara rutin mengirim dokter dan tenaga medis setiap Senin dan Kamis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala.

[adsense]
Baca Juga:
Menjawab kebutuhan infrastruktur, Riza menyampaikan bahwa perbaikan fisik bangunan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026. Pekerjaan diprioritaskan pada renovasi fasilitas sanitasi dan sejumlah ruangan di lima wisma dari total 18 wisma yang mengalami kerusakan berat.

"Dari total 18 wisma, saat ini baru dapat diakomodasi perbaikan untuk 5 wisma skala prioritas yang mengalami rusak berat, dengan rata-rata luas perbaikan bangunan tingkat sederhana berkisar 55 hingga 60 meter persegi. Total pagu anggaran fisik ini sebesar Rp189 juta, dengan biaya perencanaan sebesar Rp4,5 juta dan pengawasan Rp10 juta. Prosesnya sempat melewati tahap evaluasi, namun InsyaAllah tahun ini rampung dilaksanakan," papar Riza.

[adsense]
Dalam sesi dialog, Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Fatimah, mengingatkan komitmen Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) serta Dinas Sosial untuk segera menyelesaikan persoalan sanitasi, khususnya pengelolaan septic tank di kawasan PSLU Binjai.

"Di tahun 2025 ada problem krusial terkait septic tank yang sudah kami sampaikan. Ini merupakan prioritas yang kami harapkan dari pihak dinas terkait—khususnya yang menangani urusan infrastruktur permukiman—apakah sudah masuk dalam usulan anggaran induk atau perubahan, agar kenyamanan dan higienitas lingkungan para lansia benar-benar terjamin," tegas Fatimah.

[adsense]
Baca Juga:
Senada dengan itu, Ajie Karim menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik bagi para lansia. Menurutnya, merawat dan melayani para orang tua binaan merupakan amanah kemanusiaan yang bernilai ibadah. Ia juga mengapresiasi perhatian Dinas Sosial beserta jajaran OPD Pemprov Sumut yang terus hadir memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pelayanan di PSLU Binjai.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190687/pemprov-sumut-dan-dprd-dapil-xii-perkuat-komitmen-tingkatkan-fasilitas-serta-kesejahteraan-lansia-di-pslu-binjai/ Personel Polres Tapsel akan Jalani Sidang Kode Etik Mon, 06 Jul 2026 18:09:00 +0700+0700 <![CDATA[Personel Polres Tapsel akan Jalani Sidang Kode Etik]]> MATATELINGA, Medan :Personel Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Aipda HSR akan segera menjalani sidang kode etik.
Saat ini, bintara senior tersebut masih menjalani hukuman di tempat khusus (patsus) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut.
"(Aipda HSR) Masih proses dipatsus dalam rangka sidang kode etik," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (6/7/2026).

[adsense]

Namun, Ferry belum mengetahui waktu pelaksanaan sidang kode etik terhadap Aipda HSR, karena proses penyidikan masih berjalan.
"Informasi selanjutnya nanti kita sampaikan," tandas Ferry.
Sebelumnya, Aipda HSR mendekam dalam sel penempatan khusus (Patsus) Bid Propam Polda Sumut.
Aipda HSR diduga terbukti melakukan pelanggaran etika profesi Polri dan tindak pidana umum karena menabrak mobil warga didasari cemburu serta mengira istrinya berselingkuh.
"Sejak kasus tabrak belakang itu dilaporkan, Propam langsung bekerja dan kini Aipda HRS sudah di-patsus," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (30/6/2026).
Sebelumnya, aksi terkesan brutal dipertontonkan personel Polres Tapsel, Aipda HSR. Dia nekat menabrak mobil warga berinisial LH hingga ringsek ketika melintas di Jalan Karya Wisata Medan Johor pada 28 Mei 2026 lalu.
"Memang benar terjadi, tabrak belakang ya oleh personel Polri atas nama HSR," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (26/6/2026).
Dia menyebut, peristiwa penabrakan itu dilatarbelakangi kecurigaan perselingkuhan istri Aipda HSR dengan LH. Terlapor kemudian mengendarai mobil Toyota Kijang Innova menabrak mobil Honda HRV yang dinaiki pelapor di Jalan Karya Wisata, Medan Johor.
Peristiwa itu menjadi perhatian warga sekitar dan pengguna jalan. Bahkan, peristiwa penabrakan itu terekam kamera CCTV hingga beredar luas di masyarakat dan viral.
"Jadi, terlapor mendapat informasi bahwa istrinya pergi bersama yang bersangkutan (LH). Jadi, terlapor cemburu dan melakukan pengejaran hingga mobil pelapor ditabrak," sebut Kombes Pol Ferry Walintukan.
Ternyata, setelah mobil pelapor berhenti, tidak ditemukan istri terlapor.
Kasus itu telah dilaporkan LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 8 Juni 2026. Penyidik masing-masing satuan kerja (satker) sedang menyelidiki kasus itu.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190681/personel-polres-tapsel-akan-jalani-sidang-kode-etik/ Imigrasi Medan Amankan 7 WNA dan 31 WNI Pelaku Jaringan "Love Scamming" Mon, 06 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Imigrasi Medan Amankan 7 WNA dan 31 WNI Pelaku Jaringan "Love Scamming"]]> MATATELINGA, Medan :Kantor Imigrasi Medan bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara (love scamming) yang beroperasi di Kota Medan.
Dalam operasi gabungan yang berlangsung pada 23-24 Juni 2026 tersebut, petugas mengamankan 7 warga negara asing (WNA) dan 31 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut.

[adsense]

Ketujuh WNA yang diamankan terdiri atas enam warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan satu warga negara Vietnam. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi Polda Sumatera Utara terkait aktivitas Orang Asing di kawasan CBD Polonia, Medan.
Penggerebekan pertama dilakukan oleh tim gabungan Kanimsus Medan dan Polda Sumatera Utara pada Selasa (23/6/2026) setelah melaksanakan pengamatan tertutup terhadap sebuah rumah toko (ruko) di kawasan CBD Polonia.
Dari lokasi tersebut, petugas mendapati aktivitas penipuan daring sedang berlangsung. Petugas langsung mengamankan 1 WN RRT yang bertindak sebagai koordinator serta 31 WNI sebagai pekerja. Penyelidikan kemudian dikembangkan pada Rabu (24/6/2026) dini hari di kawasan Royal Sumatra dan Hotel Golden Eleven.
Dari lokasi pengembangan tersebut, petugas kembali mengamankan enam WNA yang diduga kuat bertindak sebagai penggerak jaringan.
Dari seluruh lokasi operasi, petugas menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 120 unit telepon seluler, 55 unit komputer, 7 laptop, 48 papan tik (keyboard), 7 dokumen perjalanan yang masih berlaku, serta puluhan perangkat keras pendukung lainnya.
Berdasarkan pemeriksaan awal, sindikat ini memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan Threads, untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial.
Menariknya, secara spesifik para pelaku menargetkan para pria berkebangsaan Jepang sebagai korban. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan, imigrasi tidak akan memberikan ruang bagi warga asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun memanfaatkan wilayah Indonesia untuk aktivitas ilegal.
Senada dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Parlindungan menyatakan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen dalam menutup ruang gerak kejahatan transnasional.
Fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat bersama aparat penegak hukum secara terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Medan Uray Avian menjelaskan, Kantor Imigrasi Medan telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RRT dan Vietnam untuk mendeportasi ketujuh WNA tersebut serta mengajukan pencekalan selama 10 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Saat ini, penanganan perkara masih terus dikembangkan secara intensif bersama Polda Sumatera Utara, termasuk melacak keberadaan orang asing lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan ini.
Pengungkapan kasus ini sekaligus menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui penerapan selective policy serta semangat "Imigrasi untuk Rakyat".
"Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan semangat 'Imigrasi untuk Rakyat'. Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat tanpa kompromi guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara dari segala bentuk kejahatan transnasional," pungkas Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190680/imigrasi-medan-amankan-7-wna-dan-31-wni-pelaku-jaringan-quotlove-scammingquot/ Optimalkan Pengawasan APBD 2025, Tim OPD Pemprov Sumut dan DPRD Dapil XII Sinkronkan Agenda Reses di Binjai Mon, 06 Jul 2026 17:17:00 +0700+0700 <![CDATA[Optimalkan Pengawasan APBD 2025, Tim OPD Pemprov Sumut dan DPRD Dapil XII Sinkronkan Agenda Reses di Binjai]]> MATATELINGA - Binjai : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 sebagai langkah mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

[adsense]
Musyawarah tersebut membahas agenda dan lokasi yang akan dikunjungi anggota DPRD Sumut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) selama lima hari pelaksanaan reses. Pertemuan ini juga menjadi forum sinkronisasi data dan koordinasi guna memastikan program pembangunan yang dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut yang juga Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, Erwin Harahap, memaparkan agenda kerja serta data awal terkait program pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD Pemprov Sumut Tahun 2025 di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

[adsense]
Baca Juga:
"Berdasarkan data perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) pada tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sementara untuk Dinas Pendidikan, tercatat ada dua kegiatan utama yang pengerjaannya tengah berjalan," ucap Erwin Harahap.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan musyawarah pada hari pertama difokuskan untuk menyusun pemetaan kegiatan serta memperkuat koordinasi selama lima hari ke depan. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan OPD penting untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sumut berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

[adsense]
Program tersebut mencakup penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penguatan ekonomi masyarakat di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

"Kita ingin memastikan apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD ini sudah mencakup secara maksimal atau belum. Kita tidak mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan ke depan agar masyarakat Langkat dan Binjai benar-benar merasakan manfaatnya," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
Ajie juga berharap predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sumut dapat sejalan dengan optimalnya realisasi pembangunan fisik maupun penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat.

Usai musyawarah pembuka, tim langsung melakukan peninjauan ke panti jompo yang berada di bawah naungan Dinas Sosial di sekitar lokasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses.

[adsense]
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran kepala OPD, perwakilan BUMD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, UPT Samsat Binjai dan Langkat, PT Aneka Industri dan Jasa, serta Kepala Cabang Bank Sumut Stabat.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190688/optimalkan-pengawasan-apbd-2025-tim-opd-pemprov-sumut-dan-dprd-dapil-xii-sinkronkan-agenda-reses-di-binjai/ Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi Mon, 06 Jul 2026 17:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi]]> MATATELINGA, Medan :Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port, Malaysia. Penguatan konektivitas tersebut diyakini akan memberikan manfaat strategis bagi perekonomian Sumut, memperkuat kawasan industri yang terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/7/2026).

[adsense]
[adsense]
Selain membahas penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, serta persoalan hukum yang melibatkan nelayan Sumut di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.
Surya menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu, terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola PT Prima Multi Terminal, konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan.
KTMT melayani kegiatan logistik untuk peti kemas maupun nonpeti kemas, meliputi curah cair, curah kering, serta general cargo. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara dan menghadap langsung ke Selat Malaka juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemprov Sumut serta kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port berfokus pada pengembangan konektivitas logistik, pengapalan peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka. Kerja sama tersebut membuka rute pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang, sehingga memperlancar arus ekspor-impor, memperluas peluang perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumut.
"Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Menurutnya, Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk bekerja. Sejak 2022, tercatat lebih dari 21 ribu pekerja telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara pada periode Januari–Juni 2026, jumlah kontrak kerja yang tercatat mencapai 5.255.
Terkait perlindungan nelayan, Wanton mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumut yang tersangkut kasus hukum akibat melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.
Namun demikian, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan, yakni menjadi 24 kasus pada 2024 dan 16 kasus sepanjang 2025. Sementara untuk periode Januari–Juni 2026, belum ditemukan nelayan asal Sumut yang melanggar batas wilayah perairan hingga berhadapan dengan proses hukum di Malaysia.**

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/190679/pemprov-sumut-perkuat-konektivitas-pelabuhan-kuala-tanjungndashpenang-port-dorong-efisiensi-logistik-dan-daya-saing-ekonomi/ Desak Copot Direksi Akibat Pemadaman Listrik Bergilir, Front Pemuda Kalimantan & Sumatera 'Segel' Kantor PLN Pusat Mon, 06 Jul 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Desak Copot Direksi Akibat Pemadaman Listrik Bergilir, Front Pemuda Kalimantan & Sumatera 'Segel' Kantor PLN Pusat]]> MATATELINGA,Jakarta: Kantor PT PLN (Persero) Pusat di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi sasaran aksi ratusan massa yang memprotes blackout dan pemadaman listrik bergilir di Sumatera dan Kalimantan yang terus terjadi secara masif, Senin (6/7/2026) siang.
Mengatasnamakan Front Pemuda Kalimantan & Sumatera, massa yang hadir dengan mengendarai bus dan kendaraan bak terbuka, langsung memblokir pintu masuk kantor BUMN yang mengurusi sistem kelistrikan di tanah air itu.

[adsense]
[adsense]
Tidak itu saja, di hadapan pengawalan ketat aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, demonstran juga menyegel Kantor PLN yang ditandai dengan pemasangan spanduk panjang di pagar kantor bertuliskan "Kantor Ini Disegel".
Berbagai spanduk turut menghiasi aksi, termasuk spanduk yang memajang wajah Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan bubuhan kalimat "Dirut Makin Kaya, Rakyat Tetap Susah'.
Sementara itu, dalam mimbar bebas yang mereka gelar di depan pintu masuk gedung PLN, sedikitnya ada tiga pernyataan sikap yang mereka sampaikan antara lain
1. Menuntut Direksi PT PLN (Persero) Pusat untuk menyampaikan pertanggungjawavaj secara terbuka kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik berkala yang berdampak luas di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera disertai penjelasan mengenai penyebab, langkah penanganan serta jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terulang2. Mendesak aparat penegak hukum (APH) bersama lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap tata kelolaz operasional serta dugaan kelalaian dalam penyelenggaran sistem kelistrikan PT PLN (Persero) guna memastikan adanya transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran3. Mendesak Presiden Prabowo mencopot direksi PLN jika dalam kondisi 3x24 jam listrik di Kalimantan dan Sumatera masih byarpet.
"Kami meminta seluruh pihak berwenang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini," teriak koordinator aksi.
Sayangnya, tidak ada satu pun Direksi PLN yang kembali menjabat atau pun yang baru menduduki jabatan, turun ke bawah untuk menemui massa. Sampai akhirnya 10 orang perwakilan massa diterima untuk melakukan negosiasi terkait aspirasi pengunjukrasa.

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190678/desak-copot-direksi-akibat-pemadaman-listrik-bergilir-front-pemuda-kalimantan-amp-sumatera-039segel039-kantor-pln-pusat/ Pedagang Nyaris Bentrok di Kantor PUD Pasar Medan, Tuntut Perbaikan Pusat Pasar yang Tak Kunjung Direalisasikan Mon, 06 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pedagang Nyaris Bentrok di Kantor PUD Pasar Medan, Tuntut Perbaikan Pusat Pasar yang Tak Kunjung Direalisasikan]]> MATATELINGA, Medan :Suasana di Kantor PUD Pasar Medan memanas setelah sekelompok pedagang dari Pusat Pasar mendatangi kantor tersebut untuk menyampaikan tuntutan terkait kondisi pasar yang dinilai semakin memprihatinkan.
Ketegangan sempat terjadi dan nyaris berujung bentrok saat para pedagang meminta kepastian mengenai perbaikan fasilitas pasar.

[adsense]

Kedatangan para pedagang bertujuan mendesak manajemen PUD Pasar Medan agar segera merealisasikan perbaikan infrastruktur Pusat Pasar yang selama ini dikeluhkan. Menurut mereka, berbagai fasilitas pasar mengalami kerusakan dan mengganggu aktivitas perdagangan sehari-hari.
Namun, para pedagang mengaku kecewa karena dalam pertemuan tersebut pembahasan justru lebih banyak menyinggung hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mereka menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal perusahaan dan tidak berkaitan langsung dengan tuntutan yang mereka sampaikan.
"Kami datang bukan untuk membahas laporan BPK. Itu urusan internal mereka. Yang kami minta sederhana, perbaiki pasar kami. Kami setiap hari membayar kontribusi dan retribusi, jadi sudah seharusnya fasilitas pasar diperbaiki," ujar salah seorang perwakilan pedagang.
Para pedagang menegaskan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban membayar berbagai iuran kepada pengelola pasar. Karena itu, mereka berharap hak sebagai pengguna fasilitas pasar juga dipenuhi melalui perbaikan sarana dan prasarana yang layak.
Mereka mengaku kondisi sejumlah bagian pasar saat ini membutuhkan perhatian serius. Selain mengurangi kenyamanan pedagang dan pembeli, kerusakan tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada keselamatan serta menurunkan aktivitas ekonomi di kawasan Pusat Pasar.
Pedagang juga meminta Pemerintah Kota Medan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mendorong PUD Pasar Medan agar segera mengambil langkah konkret. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perbaikan nyata.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PUD Pasar Medan terkait tuntutan para pedagang maupun penyebab memanasnya situasi di kantor tersebut.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190677/pedagang-nyaris-bentrok-di-kantor-pud-pasar-medan-tuntut-perbaikan-pusat-pasar-yang-tak-kunjung-direalisasikan/ Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan Polsek Pantai Labu Bekuk Pemilik Sabu Mon, 06 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan Polsek Pantai Labu Bekuk Pemilik Sabu]]> MATATELINGA, Deliserdang :Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Dusun III Desa Sarang Burung. Kec pantai labu kab. Deli serdang pada hari Jumat (03/07/2026) sekira pukul 21.00 WIB.

[adsense]
Dalam pengungkapan peredaran narkoba tersebut, petugas Polsek Pantai Labu mengamankan seorang pria berinisial DI (27) warga Dusun II Desa Binjai Bakung kec.Pantai labu kab. Deli serdang.


Pada saat itu Personil Polsek Pantai Labu menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada yang seorang laki laki yang di diduga memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika jenis sabu di daerah Desa Sarang Burung Kec. Pantai Labu. Setelah menerima informasi tersebut petugas pun langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat.
Tiba di lokasi tim langsung mencari tempat untuk bersembunyi di salah satu belakang rumah warga untuk mengintai diduga pelaku. Setelah menunggu kemudian petugas melihat seorang laki laki sesuai dengan ciri ciri sesuai dengan informasi.
Kemudian petugas langsung mengejar pelaku tersebut dan saat penangkapan, pelaku sempat mau melarikan diri dan membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kiri.
Setelah Team berhasil mengamankan laki laki tersebut kemudian team langsung melakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan disekitar penangkapan, dan akhirnya team menemukan barang bukti berupa tersebut di bawah rumput yg di masukkan ke dalam kotak rokok sempurna berwarna putih yang berisi dua paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,63 gram dan uang Tunai Rp. 152.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah).

[adsense]
Setelah berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, petugas kemudian mengintrogasi singkat pelaku, dan pelakupun mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya yang didapatkannya dari saudara R.
Setelah dilakukan introgasi selanjutnya terhadap pelaku beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut.
Dalam konfirmasinya Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr.Fery Kusnadi, SH , MH mengatakan " Pelaku kini sedang dalam proses hukum dan kepadanya kita terapkan Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 2023 ttg KUHP jo UU nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ungkapnya.
"keberhasilan personil kita ini merupakan keberhasilan Polri bersama dengan masyarakat yang berperan aktif untuk melaporkan atas dugaan peredaran narkoba" tutupnya

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190676/sat-narkoba-polresta-deli-serdang-dan-polsek-pantai-labu-bekuk-pemilik-sabu/ Patroli Brimob Polda Sumut Sisir Titik Rawan di Medan, Antisipasi Geng Motor dan Kejahatan Jalanan Mon, 06 Jul 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Patroli Brimob Polda Sumut Sisir Titik Rawan di Medan, Antisipasi Geng Motor dan Kejahatan Jalanan]]> MATATELINGA,Medan: Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus meningkatkan patroli malam sebagai langkah preventif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kegiatan patroli mandiri yang digelar pada Senin (6/7/2026) dini hari menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan aksi kriminalitas dan gangguan kamtibmas.
Patroli berlangsung mulai pukul 00.00 WIB hingga 04.00 WIB dengan melibatkan satu SST Tim Patroli Satbrimob Polda Sumut yang dipimpin IPDA Jhones M. Marpaung, S.H.

[adsense]
[adsense]
Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personel mengikuti apel pengecekan dan pemberangkatan di Mako Sat K.E. Lumi Medan guna memastikan kesiapan personel maupun perlengkapan operasional.
Selama patroli, personel menyambangi pelaku UMKM di kawasan Jalan Cemara, Gang Pinus Raya. Dalam kegiatan tersebut, petugas berdialog dengan masyarakat untuk menyampaikan tujuan patroli sekaligus menyerap informasi terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.
Patroli kemudian dilanjutkan ke Jalan Pertahanan, tepatnya di Simpang Tol Tanjung Mulia, yang menjadi salah satu titik pengawasan guna mengantisipasi aktivitas konvoi geng motor. Selanjutnya, personel bergerak menuju Jalan Kapten Sumarsono, Simpang Empat Gaperta Ujung, untuk melakukan pemantauan serupa.
Tim patroli juga menyisir kawasan Jalan Gatot Subroto KM 7 Kampung Lalang. Di lokasi tersebut, personel Brimob berkoordinasi dengan personel Kijang Helvetia yang tengah melaksanakan patroli rutin dalam rangka mengantisipasi tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan apel konsolidasi dan pengecekan personel kembali di Mako K.E. Lumi Medan.
Dari hasil patroli, situasi di sejumlah lokasi terpantau aman dan kondusif. Kehadiran personel Brimob juga mendapat sambutan positif dari masyarakat yang menyampaikan apresiasi atas upaya kepolisian menjaga keamanan pada malam hingga dini hari.
Selain melakukan patroli, personel turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.
Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., M.H., mengatakan patroli preventif akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Patroli rutin yang dilaksanakan jajaran Brimob merupakan langkah preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas, khususnya aksi geng motor, kejahatan jalanan, maupun tindak pidana 3C. Polda Sumut berkomitmen menghadirkan personel di lapangan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190675/patroli-brimob-polda-sumut-sisir-titik-rawan-di-medan-antisipasi-geng-motor-dan-kejahatan-jalanan/ Dipasok Teman Kuliah, Polisi Ungkap Peredaran 128 Pod Getar, Satu Orang Diamankan Mon, 06 Jul 2026 14:17:00 +0700+0700 <![CDATA[Dipasok Teman Kuliah, Polisi Ungkap Peredaran 128 Pod Getar, Satu Orang Diamankan]]> MATATELINGA, Medan :Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkotika dalam bentuk vape atau biasa disebut pod getar.
Seorang pria berinisial MG (30), warga Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, ditangkap dari hotel di kawasan Jalan Sei Batang Hari, Medan.
Dari penggeledahan di kamar hotel, polisi menemukan barang bukti 128 unit vape berisi narkotika disembunyikan di bawah bantal dan dua handphone (HP).

[adsense]
[adsense]
Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, saat diamankan tersangka sedang menunggu instruksi dari seorang pengendali yang diduga berada di Malaysia sebelum mendistribusikan barang haram tersebut ke sejumlah lokasi.
"Pelaku mengaku memperoleh vape narkoba tersebut dari seorang teman lamanya semasa kuliah di Medan," ungkap AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Senin (6/7/2026).
Polisi menduga peran teman kuliah tersebut hanya bagian dari jaringan yang lebih besar, dengan pengendali utama berada di Malaysia.
Menurut Rafli, pasokan narkotika diduga masuk ke Indonesia melalui wilayah Tanjung Balai sebelum diedarkan di Sumatera Utara.
Untuk mengelabui petugas, vape tersebut dikemas menyerupai produk biasa tanpa merek dagang.
"Seluruh kemasan dibungkus warna hitam dan hanya ditempeli stiker hologram bertuliskan QC, sehingga sekilas tampak seperti produk elektronik legal," ungkapnya.
Saat ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan guna memburu teman kuliah pelaku yang diduga menyerahkan barang tersebut, sekaligus mengejar pengendali jaringan yang diduga beroperasi dari Malaysia.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190674/dipasok-teman-kuliah-polisi-ungkap-peredaran-128-pod-getar-satu-orang-diamankan/ Polisi Gerebek Rumah Diduga Sarang Narkoba, Satu Orang Diamankan Mon, 06 Jul 2026 13:43:00 +0700+0700 <![CDATA[Polisi Gerebek Rumah Diduga Sarang Narkoba, Satu Orang Diamankan]]> MATATELINGA, Medan :Personel Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menggerebek sebuah rumah diduga menjadi lokasi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Klambir Lima Gang Mushola, Kota Medan, Senin (6/7/2026).
Seorang pria diduga sebagai pengedar berhasil diamankan.Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang mengaku resah dengan maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan permukiman padat penduduk tersebut.

[adsense]
[adsense]
Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah orang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba berhamburan melarikan diri untuk menghindari penangkapan.
Namun, polisi berhasil mengejar dan mengamankan satu orang pria yang sempat mencoba kabur.Petugas kemudian menggeledah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya plastik putih diduga berisi sabu, alat isap (bong), korek api, dan uang tunai ratusan ribu rupiah.
Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Iptu Herman Sentosa mengatakan, penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan tersebut.
"Dari lokasi kami mengamankan satu orang beserta barang bukti berupa alat isap dan diduga narkotika. Saat petugas datang, yang bersangkutan sempat melarikan diri, namun berhasil kami amankan. Perannya masih kami dalami," ujar Herman.
Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pria yang diamankan untuk mengungkap perannya serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terlibat. Barang bukti yang disita juga akan diperiksa lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190673/polisi-gerebek-rumah-diduga-sarang-narkoba-satu-orang-diamankan/ Membangun Manusia, Bukan Sekadar Infrastruktur Mon, 06 Jul 2026 11:04:00 +0700+0700 <![CDATA[Membangun Manusia, Bukan Sekadar Infrastruktur]]> MATATELINGA - Medan :Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jalan tol, bandara, pelabuhan, kawasan industri, hingga berbagai proyek strategis nasional menjadi simbol percepatan pembangunan yang terus dilakukan pemerintah. Infrastruktur yang semakin baik memang mampu mempercepat mobilitas, meningkatkan konektivitas, dan membuka peluang investasi. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pembangunan yang kita lakukan telah benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat?

[adsense]


Pertanyaan ini menjadi relevan ketika masih banyak warga yang menghadapi kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pekerjaan yang layak, serta akses terhadap teknologi digital. Pembangunan fisik memang terlihat nyata, tetapi pembangunan manusia sering kali membutuhkan perhatian yang lebih besar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

[adsense]
Baca Juga:


Konsep pembangunan pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai pembangunan gedung, jalan, atau jembatan. Lebih dari itu, pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur melalui besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan yang baik, masyarakat yang sehat, kesempatan kerja yang luas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi merupakan indikator penting yang menentukan keberhasilan pembangunan.

[adsense]


Di Sumatera Utara, perkembangan ekonomi memang cukup menjanjikan. Berbagai proyek infrastruktur telah membuka akses antardaerah dan mendorong aktivitas ekonomi. Akan tetapi, manfaat pembangunan tersebut belum dirasakan secara sama oleh seluruh masyarakat. Di beberapa wilayah, masih terdapat sekolah dengan fasilitas yang terbatas, kekurangan tenaga pendidik, layanan kesehatan yang belum optimal, serta akses internet yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum selalu diikuti oleh pembangunan manusia.

[adsense]
Baca Juga:


Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang mampu bersaing di era modern. Namun, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di kota umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerahterpencil. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya setara.

[adsense]

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi faktor penting. Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dengan tenaga medis yang memadai. Ketika akses kesehatan masih terbatas, produktivitas masyarakat ikut terhambat. Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dari pembangunan manusia.


[adsense]
Baca Juga:

[adsense]


Di era digital, kemampuan mengakses teknologi juga menentukan kualitas hidup masyarakat. Internet telah menjadi kebutuhan dalam pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan publik. Namun, kesenjangan digital masih menjadi tantangan. Sebagian masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan, sementara sebagian lainnya masih mengalami keterbatasan akses maupun literasi digital. Tanpa pemerataan akses teknologi, kesenjangan sosial berpotensi semakin melebar.

[adsense]
Baca Juga:

Pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Generasi muda membutuhkan ruang untuk mengembangkan potensi mereka di daerah asal tanpa harus selalu berpindah ke kota besar. Penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan sektor pertanian dan pariwisata lokal dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Dalam konteks ini, pembangunan harus dipahami sebagai investasi jangka panjang. Jalan yang baik memang memperlancar perjalanan, tetapi pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang mampu menciptakan inovasi. Gedung yang megah memang menjadi simbol kemajuan, tetapi masyarakat yang sehat, terampil, dan produktif merupakan fondasi utama bagi kemajuan yang berkelanjutan.

[adsense]


Karena itu, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat. Anggaran pembangunan tidak hanya diarahkan pada proyek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan keterampilan, dan pemerataan akses teknologi. Pendekatan seperti ini akan menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan sekadar diukur dari panjang jalan yang dibangun atau banyaknya gedung yang berdiri. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketika setiap anak memperoleh pendidikan yang layak, setiap keluarga mendapatkan layanan kesehatan yang baik, setiap pemuda memiliki kesempatan bekerja, dan setiap daerah memiliki peluang untuk berkembang, maka pembangunan telah mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Membangun manusia berarti membangun masa depan. Infrastruktur akan menjadi lebih bermakna apabila diiringi dengan lahirnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya meninggalkan jejak berupa bangunan fisik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang mampu membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

[adsense]


Penulis Jasmine Annisa Rizki Dalimunthe Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIPOL UMA

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]


[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Opini/190670/membangun-manusia-bukan-sekadar-infrastruktur/ Pengunjung PRSU Emas Serbu Stand Bapperida, 6 Program Prioritas Bobby Nasution Dipastikan Masuk Tahap Implementasi Mon, 06 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Pengunjung PRSU Emas Serbu Stand Bapperida, 6 Program Prioritas Bobby Nasution Dipastikan Masuk Tahap Implementasi]]> MATATELINGA - Medan : Stand Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung dalam gelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026. Booth tersebut ramai didatangi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

[adsense]
Sejak awal penyelenggaraan PRSU, stand Bapperida dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga keluarga. Mereka berdialog langsung dengan petugas untuk memperoleh informasi mengenai arah pembangunan Sumatera Utara beserta progres program-program prioritas pemerintah provinsi.

Sejumlah program seperti layanan berobat gratis, sekolah gratis, hingga pembangunan infrastruktur menjadi topik yang paling banyak ditanyakan masyarakat. Melalui berbagai infografik, visualisasi, dan dokumen perencanaan yang ditampilkan, pengunjung mendapatkan gambaran bahwa program-program tersebut telah disusun secara sistematis dan kini memasuki tahap pelaksanaan.

[adsense]
Baca Juga:
Kasubbag Umum Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Eka Hermawan, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap booth Bapperida cukup tinggi, terutama dari kalangan generasi muda yang ingin memahami arah pembangunan daerah.

"Yang paling banyak ditanyakan pengunjung adalah program berobat gratis, bersekolah gratis, dan pembangunan infrastruktur. Mereka ingin mengetahui sejauh mana program-program itu berjalan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya," ujarnya, Minggu (5/7/2026).

[adsense]
Menurut Eka, kehadiran stand Bapperida tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi pembangunan bagi masyarakat. Melalui penyajian informasi yang sederhana dan mudah dipahami, masyarakat diajak memahami bagaimana sebuah visi pembangunan diterjemahkan menjadi program prioritas yang memiliki target, indikator, dan tahapan pelaksanaan.

"Pengunjung akhirnya memahami bahwa program-program yang disampaikan Gubernur bukan berdiri sendiri, tetapi sudah menjadi bagian dari cetak biru pembangunan daerah yang memiliki target, indikator, serta tahapan pelaksanaan," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak malam pembukaan PRSU 2026. Saat itu, Kepala Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Dr. Dikky Anugerah Panjaitan, S.Sos., M.SP., turun langsung menyambut pengunjung dan berdialog mengenai berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kehadiran Kepala Bapperida mendapat apresiasi dari masyarakat karena memberikan kesempatan berdiskusi secara langsung mengenai arah pembangunan daerah, termasuk perkembangan implementasi berbagai program prioritas.

[adsense]
Selain materi yang informatif, desain booth yang modern turut menjadi daya tarik tersendiri. Berbagai informasi disajikan secara visual sehingga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa yang ingin mengetahui proses perencanaan pembangunan daerah.

Di tengah kemeriahan hiburan PRSU 2026, stand Bapperida menghadirkan ruang edukasi yang memperlihatkan proses pembangunan secara lebih terbuka dan transparan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya melihat hasil pembangunan, tetapi juga memahami proses perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

[adsense]
Baca Juga:
Dengan konsep yang edukatif dan komunikatif, stand Bapperida menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkenalkan arah pembangunan Sumatera Utara yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.*

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190672/pengunjung-prsu-emas-serbu-stand-bapperida-6-program-prioritas-bobby-nasution-dipastikan-masuk-tahap-implementasi/ Kajari Poso Kagum Dengan Keunikan Rumah Adat Lobo Modern Serta Kantor Desa Pandiri Mon, 06 Jul 2026 10:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Kajari Poso Kagum Dengan Keunikan Rumah Adat Lobo Modern Serta Kantor Desa Pandiri]]> MATATELINGA - Poso : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, Yos A. Tarigan, S.H., M.H., M.I.Kom., memilih cara yang berbeda untuk mengisi waktu luangnya pada Sabtu (4/7/2026). Bukan melalui kunjungan kerja dinas formal, ia justru memanfaatkan momen santai di luar jam kantor untuk turun langsung melihat situasi riil masyarakat di Desa Pandiri, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

[adsense]
Langkah ini diambil secara personal oleh Yos Tarigan karena rasa penasaran setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa Desa Pandiri memiliki sesuatu yang berbeda dan unik dibandingkan desa-desa lainnya.

Benar saja, saat berbaur dengan masyarakat setempat, Kajari Poso mendatangi dan dibuat kagum oleh keberadaan dua bangunan ikonik yang sangat penting dan mencolok di sana. Bangunan pertama adalah Rumah Adat Nto Pamona atau "Lobo Modern". Rumah adat suku Pamona ini bernilai sejarah tinggi sejak tahun 1912, yang kini telah direvitalisasi oleh pemerintah desa dengan sentuhan arsitektur modern tanpa kehilangan nilai historisnya.

[adsense]
Baca Juga:
Bangunan kedua yang turut memikat perhatiannya adalah Kantor Pemerintah Desa Pandiri yang terletak strategis di Jalan Trans Sulawesi No. 21.

Berbeda dari kantor desa pada umumnya, pusat pelayanan administrasi warga ini dibangun secara swadaya dan saat ini proses pembangunannya tengah berjalan.

[adsense]
Menariknya, dengan konsep megah dan arsitektur khas yang diusung, kantor desa ini diprediksi akan menjadi kantor desa terbesar dan terunik di Provinsi Sulawesi Tengah, atau bahkan mungkin di seluruh Indonesia.

Di sela-sela kunjungannya, Yos Tarigan menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan Kepala Desa Pandiri, John Dagolemba Mowose, para aparatur, warga, serta seniman lokal yang sedang sibuk mengerjakan detail bangunan tersebut.

[adsense]
Baca Juga:
Obrolan yang berlangsung santai tanpa sekat ini membahas tentang filosofi arsitektur, teknik pengerjaan, hingga sejarah kuat di balik berdirinya bangunan adat Lobo.

Proses pembangunan kantor desa yang dilakukan secara swadaya ini lahir dari semangat luar biasa Kepala Desa Pandiri, bersama seluruh aparatur desa, seniman, serta kekompakan warga masyarakat. Gerakan mandiri ini menjadi bukti nyata bahwa nilai gotong royong masih terjaga kuat di desa tersebut.

[adsense]
Yos Tarigan sangat mengagumi kedua bangunan tersebut karena dinilai sangat unik dan memiliki model arsitektur yang tampil beda. Struktur Lobo Modern yang mempertahankan warisan budaya berdampingan erat dengan wujud kerja keras warga pada kantor desa tersebut.

"Semangat gotong royong dari Kepala Desa Pak John Wose, aparatur, para seniman lokal, dan seluruh masyarakat Desa Pandiri dalam membangun kantor desa ini secara swadaya patut kita acungkan jempol dan sangat kita apresiasi. Dengan skala pembangunan yang luar biasa ini, kantor desa Pandiri akan menjadi kantor desa terbesar dan terunik di Sulawesi Tengah atau bahkan mungkin di Indonesia. Ini modal sosial yang sangat luar biasa besar," ujar Yos Tarigan.

[adsense]
Baca Juga:
Inisiatif spontan Yos Tarigan di waktu luangnya ini murni dilakukan agar bisa berkomunikasi tanpa sekat dengan warga. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan serta mendengarkan cerita dari para seniman pembangunnya, ia dapat merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat sekaligus mengapresiasi keunikan serta kemandirian yang ada di Desa Pandiri.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190671/kajari-poso-kagum-dengan-keunikan-rumah-adat-lobo-modern-serta-kantor-desa-pandiri/