Terima Audiensi PWPM, Disdikbud Medan Siap Bersinergi Lewat 'Coffee Afternoon'

putra — Sat, 23 May 2026 07:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dr. Laksamana Putra Siregar, S.H., M.SP., menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) periode 2026-2029 pada Kamis (21/5/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret tindak lanjut instruksi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, agar pers dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi demi pembangunan kota yang lebih baik.
Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting—yang akrab disapa Cobra—menegaskan bahwa kehadiran PWPM merupakan wujud kemitraan strategis. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak alergi terhadap kritik demi perbaikan kinerja ke depan.

[adsense]

Merespons hal tersebut, Laksamana Putra menyambut baik komitmen PWPM dan berharap kerja sama ini melahirkan pemberitaan yang berimbang serta membangun. Untuk menjaga komunikasi, ia berencana menggelar diskusi rutin bulanan bersama awak media.
"Saya berencana menggelar coffee afternoon paling tidak sebulan sekali untuk berdiskusi dengan wartawan. Langkah ini penting agar informasi tidak simpang siur dan kebijakan dinas dapat terakomodir dengan baik," ujar Laksamana.
>> Sikat Pungli Lewat Kanal Pengaduan Online
Dalam audiensi tersebut, Laksamana yang pernah menjabat sebagai Kadisdik definitif periode 2021-2023 ini menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kanal pengaduan online (hotline) yang sempat ia rilis pada 2023. Langkah ini diambil untuk menutup celah praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
"Layanan hotline ini membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan dugaan praktik pungli atau pelayanan yang menyimpang. Tidak boleh ada pungutan kepada siswa di luar ketentuan dinas, baik itu uang perpisahan, administrasi sekolah, maupun alasan lainnya," tegas Laksamana.
Ia juga menceritakan pengalamannya saat menindak tegas sekolah yang memungut biaya dari siswa untuk guru yang pensiun."Kami langsung turun ke lapangan dan melarang keras kutipan tersebut. Apapun bentuknya, sekolah dilarang melakukan kutipan di luar kebijakan dinas," imbuhnya.

>> Optimalkan Program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
Selain pengawasan ketat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan juga terus mengawal program perlindungan sosial melalui Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Program ini menyasar siswa SD dan SMP (negeri maupun swasta) dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodir oleh bantuan pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Bantuan BSM ini mencakup dana tunai, seragam sekolah lengkap, tas, sepatu, hingga alat tulis. Merujuk pada regulasi sebelumnya, besaran dana bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.000 per tahun untuk siswa SD dan Rp750.000 per tahun untuk siswa SMP.
Untuk mendapatkan bantuan ini, pihak sekolah wajib mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria agar terdata di Dapodik dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di akhir pertemuan, Sekretaris PWPM, Irwan Manalu, turut memaparkan program kerja "Jurnalis Goes to School". PWPM berharap mendapat dukungan penuh dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan agar program edukasi literasi media tersebut dapat segera berjalan di sekolah-sekolah setempat.

[adsense]

Baca Juga:

Rico Waas Terima Pamit Kepala OJK Sumut, Pengawasan Judi Online Jadi Sorotan

Ancaman Siber di Era AI Meningkat, BDO Indonesia Dorong Integrasi AI Governance dan Perlindungan Data

admin — Sat, 23 May 2026 07:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta: Seiring dengan pesatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), cloud, dan transformasi digital, fokus perusahaan kini tidak lagi hanya pada inovasi, tetapi juga pada kepercayaan digital (digital trust), tata kelola, dan akuntabilitas.
Di tengah kompleksitas lanskap digital saat ini, organisasi dituntut untuk tidak hanya bergerak cepat dalam inovasi, tetapi juga mampu mengelola risiko yang semakin terintegrasi antara teknologi, keamanan siber, dan perlindungan data.
Di Indonesia, urgensi ini semakin nyata. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 3,6 miliar anomali serangan siber pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi bersifat sporadis, melainkan masif dan berkelanjutan.
Di saat yang sama, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mempertegas bahwa perlindungan data tidak lagi sekadar isu kepatuhan, melainkan telah menjadi prioritas hukum, finansial, dan reputasi bagi perusahaan.
Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, BDO di Indonesia terus memperkuat kapabilitas layanannya di bidang IT Advisory melalui penunjukan Erikman Pardamean sebagai IT Advisory Partner. Ia dikenal memiliki pengalaman luas dalam membantu organisasi menghadapi tantangan teknologi yang semakin kompleks, khususnya di area IT GRC, cybersecurity, privacy, dan AI governance. Ia telah mendukung berbagai organisasi lintas sektor, termasuk sektor keuangan, BUMN, dan industri digital.
Menurut Erikman Pardamean, perkembangan teknologi seperti AI turut membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi secara menyeluruh.
"Adopsi AI yang semakin cepat membuka peluang besar bagi bisnis, namun di saat yang sama juga menghadirkan risiko baru, seperti potensi penyalahgunaan data, bias algoritma, hingga kurangnya transparansi. Hal ini membuat kebutuhan akan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang bertanggung jawab menjadi semakin krusial," ujar Erikman.
Erikman melihat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi organisasi saat ini bukan hanya pada kompleksitas teknologi, tetapi pada bagaimana mengelola keterkaitan antara AI, cybersecurity, dan perlindungan data secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, ketiga aspek ini masih dikelola secara terpisah, sehingga menciptakan celah risiko yang justru dapat dimanfaatkan oleh pelaku serangan siber.

[adsense]

Lebih lanjut, Reza Aminy, selaku Associate Director IT & Digital BDO di Indonesia menegaskan pentingnya awareness dari semua pihak yang terlibat dalam AI, cybersecurity, dan perlindungan data. "Pemahaman yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi yang kuat. Dengan adanya kesadaran yang terintegrasi, organisasi tidak hanya lebih siap memitigasi risiko baru yang dibawa oleh AI, seperti potensi penyalahgunaan data dan bias algoritma, tetapi juga mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga reputasi bisnis, dan pada akhirnya membangun fondasi digital trust yang berkelanjutan di mata publik," ungkap Reza.
Menanggapi perubahan lanskap risiko digital tersebut, Johanna Gani, selaku salah satu leader BDO di Indonesia, menilai bahwa membangun kepercayaan digital saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih luas dari sekadar investasi teknologi. Menurutnya, organisasi perlu memastikan bahwa tata kelola, budaya, dan pengambilan keputusan berkembang seiring dengan percepatan inovasi.
"Di era ketika teknologi berkembang lebih cepat dari sebelumnya, kepercayaan menjadi aset yang sama pentingnya dengan inovasi itu sendiri. Organisasi perlu melihat AI, cybersecurity, dan perlindungan data sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan hanya fungsi teknis atau kepatuhan. Ketika ketiga aspek ini berjalan selaras, perusahaan tidak hanya lebih siap menghadapi risiko, tetapi juga lebih mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, investor, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Johanna.
Sinergi antara ketiga elemen tersebut kini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan digital yang berkelanjutan. Pendekatan yang terintegrasi tidak hanya membantu organisasi dalam mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika regulasi, ekspektasi stakeholder, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat. Tanpa sinergi yang kuat, upaya inovasi justru berpotensi memperbesar eksposur risiko yang dapat berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis dan reputasi perusahaan.
"Ke depan, tantangan terbesar bagi organisasi bukan lagi sekadar bagaimana mengadopsi teknologi, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap inovasi berjalan seiring dengan kepercayaan. AI, cybersecurity, dan perlindungan data tidak bisa lagi dipandang sebagai tiga fungsi yang terpisah, melainkan sebagai satu pondasi yang saling terkait dalam membangun digital trust. Organisasi yang mampu menyelaraskan ketiganya dengan baik tidak hanya akan lebih resilien terhadap risiko, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif dalam memenangkan kepercayaan pasar dan stakeholder," tambah Erikman.
Melalui penguatan kapabilitas IT Advisory, BDO di Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung organisasi dalam membangun fondasi digital trust yang kuat, melalui pendekatan yang mengintegrasikan inovasi, keamanan, dan tata kelola secara berkelanjutan.

Rico Waas Terima Pamit Kepala OJK Sumut, Pengawasan Judi Online Jadi Sorotan

admin — Sat, 23 May 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Balai Kota Medan, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus pamit tugas Khoirul Muttaqin yang akan mendapat penugasan baru di Jakarta.
Audiensi itu tidak hanya menjadi momentum perpisahan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas penguatan pengawasan keamanan sektor keuangan, terutama maraknya praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa judi online saat ini telah berkembang menjadi bentuk kejahatan digital yang mengancam kondisi ekonomi dan mental masyarakat.
"Ini bukan lagi sekadar permainan untung-untungan. Sistemnya bisa diatur dan sangat merugikan masyarakat. Praktik seperti ini sudah mengarah pada scam digital," kata Rico Waas didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap.
Menurut Rico Waas, dampak judi online tidak hanya menyasar masyarakat ekonomi bawah, tetapi juga kalangan mampu yang terdorong mencari sensasi dan adrenalin. Karena itu, ia menilai pengawasan lintas lembaga harus diperkuat, termasuk terhadap pinjaman online ilegal dan platform keuangan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.
Rico Waas berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat terus diperkuat guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan berbasis digital.
Selain membahas pengawasan judi online, Rico Waas juga menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK terhadap penguatan literasi keuangan di Kota Medan, termasuk pembangunan gedung OJK di Medan yang diharapkan semakin meningkatkan pelayanan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.
Sementara itu, Khoirul Muttaqin menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemko Medan selama dirinya bertugas di Sumatera Utara. Ia mengungkapkan OJK baru saja melaksanakan sosialisasi Edukasi Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kepada sekitar 500 ASN di Kota Medan.
Dalam kesempatan itu, Khoirul juga memaparkan bahwa nilai transaksi judi online di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan Kota Medan menjadi daerah tertinggi dengan angka sekitar Rp800 miliar.
"Saya mengapresiasi dukungan Pak Wali Kota dan Pemko Medan terhadap program literasi keuangan dan berbagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul sebelum berpamitan menjalankan tugas barunya di Jakarta.

[adsense]

Pemko Tebingtinggi Dan Tanjungbalai Jalin Kerja Sama, Perkuat Layanan Publik

admin — Sat, 23 May 2026 06:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tebingtinggi: Pemerintah Kota Tebingtinggi dan Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi menjalin sinergi dalam penguatan pelayanan publik berbasis digital.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, bersama Sekdako Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, di Ruang Mawar, Lantai 3 Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Jumat (22/5/2026).
Kolaborasi ini difokuskan pada pengelolaan aplikasi pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi guna menghadirkan pelayanan yang lebih responsif bagi masyarakat di kedua daerah.
Dalam sambutannya, Sekdako Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, menekankan bahwa penerapan sistem aplikasi pemerintahan bukan sekadar masalah penyediaan anggaran, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankannya sistem keberlanjutan.
Sekdako Tebingtinggi juga menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremoni di atas kertas.
"Kerja sama ini bukan sekadar seremoni penandatanganan, tetapi bagaimana aplikasi dan sistem yang telah dibangun dapat benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sekdako Erwin Suheri Damanik.
Sekdako Tebingtnggi juga memaparkan berbagai tantangan birokrasi yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari reformasi birokrasi, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran daerah.
Menurutnya, tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pemerintah daerah harus terus berinovasi dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
"Kepala OPD harus memiliki mental pelayanan yang kuat. Semua harus bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat, karena saat ini masyarakat bisa langsung menyampaikan laporan kepada kepala daerah," katanya.
Sementara itu, Sekdako Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Tebingtinggi atas keterbukaan dalam berbagi inovasi pelayanan digital, salah satunya melalui aplikasi "SITALAKBAJAKUN".
Sekdako Nurmalini mengungkapkan bahwa pihaknya tertarik mengadopsi sejumlah aplikasi milik Pemko Tebingtinggi karena dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
"Aplikasi bukan hanya soal dibuat, tetapi bagaimana dipelihara dan benar-benar digunakan secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Sekdako Tanjungbalai juga berbagi informasi mengenai inovasi pelayanan berbasis digital yang tengah dikembangkan Pemko Tanjungbalai, seperti aplikasi "CATIN" yang terintegrasi untuk pelayanan calon pengantin melalui kerja sama lintas OPD.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks, sehingga aparatur sipil negara dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kita sekarang dituntut bukan hanya menjadi ASN yang melayani, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara cepat dan tepat," ucap Sekdako Nurmalini.
Melalui kerja sama tersebut, kedua pemerintah daerah berharap sinergi dan pertukaran inovasi dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebingtinggi Reza Agista, Kabag Organisasi Ernawati Lubis, Kabag Pemerintahan Risky Safitri, serta jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai.

[adsense]

Blackout Berulang Sejak 2024 Bentuk Kejahatan Kemanusiaan, Pecat dan Tangkap Dirut PLN Darmawan Prasodjo!

admin — Sat, 23 May 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta: Blackout atau pemadaman listrik secara total yang terjadi pada Jumat malam (22/5/2026) mulai pukul 18.44 WIB, terus meluas. Tidak hanya di Pulau Sumatera meliputi Aceh hingga Lampung, berdasarkan informasi, blackout juga melanda sebagian wilayah Jiwa Timur hingga Sulawesi.
Menanggapi hal ini, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) sekaligus Ketua Umum PP Ikatawan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira mengatakan, sejak 2024, blackout sepertinya sepertinya sudah menjadi budaya yang dipertontonkan PT PLN (Persero) sejak tahun 2024.
"Karena faktanya, untuk di Pulau Sumatera saja sepertinya sudah berulang kali terjadi. Catatan kami, sudah lebih dari 3 kali pemadaman listrik total atau blackout terjadi," tegas Yudhistira saat dihubungi via telepon malam Jumat malam.
Selain Sumatera, lanjutnya, pada bulan lalu, DKI Jakarta sebagai jantung Nusantara, juga tercatat dua kali mengalami blackout.
"Belum lagi Pulau Bali, juga sudah pernah mengalami blackout. Tapi anehnya, pihak PLN tidak pernah jujur membuka secara transparan apa penyebab peristiwa ini terus berulang," kecamnya.
Padahal, lanjut Yudhistira, dampak dari pemadaman listrik total ini jelas telah melumpuhkan aktivitas masyarakat.
"Kalau saya menilai, (blackout) ini bagian dari kejahatan kemanusiaan, sekaligus bentuk kegagalan manajemen PLN dalam menjalankan amanah rakyat," ujarnya.
"Karena itu, Presiden harus segera memecat Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang sudah menjabat hampir 6 tahun. Kami juga mendesak Polri dan Kejaksaan Agung turun tangan untuk menangkap Darmawan Prasodjo, karena kami menilai pemadaman listrik ini juga kejadian luar biasa yang harus diusut tuntas," imbuh Yudhis.
Lebih jauh Yudhistira mengatakan, narasi kondisi PLN yang tidak baik-baik saja yang bocor ke publik beberapa hari lalu, benar adanya.
"Saya meyakini bahwa kondisi PLN memang sedang kritis. Apalagi di dalam narasi juga disebut PLN merugi hingga Rp4,3 Triliun dan ada wacana akan ada pemadaman listrik bergilir karena kondisi keuangan yang memprihatinkan, ditambah lagi dengan lonjakan nilai tukar dollar atas rupiah dan hutang yang terus menggunung," pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang beredar luas, kawasan yang terdampak paling parah yakni- Sumatera Utara meliputi seluruh Medan, Deli Serdang, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan/Tengah/Utara, Sibolga, Nias- Sumatera Barat meliputi Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pasaman dan sebagian Pesisir Selatan- Riau: Pekanbaru, Kampar, Bangkinang, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai (sebagian)- Kepulauan Riau: Batam, Tanjung Pinang, Bintan (sebagian)- Jambi: Kota Jambi, Muaro Jambi, Bungo, Kerinci, Sarolangun, Merangin yang menjadi sumber gangguan utama.- Sumatera Selatan: Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, Banyuasin (sebagian)- Bengkulu: Kota Bengkulu, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong- Lampung: Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Tulang Bawang, Way Kanan (sebagian)- Aceh: Hanya Aceh Tengah & Bener Meriah (padam terjadwal besok), sisanya nyala normalSebagai penyebab diketahui akibat gangguan besar di Jalur Transmisi 275kV Sungai Rumbai – Muara Bungo (Jambi), merembet ke seluruh jaringan Sumatera .
Di samping itu pula, pemadaman juga menjalar hingga ke Gresik, Jawa Timur dantoli-toli Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.

[adsense]

Gawat! 132-an siswa MTs GUPPI Malintang Belum Kebagian program MBG, Siapa yang Salah....?

admin — Sat, 23 May 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina: Sorotan tajam warga makin mengalir deras tertuju ke MTs GUPPI Malintang Mandailing Natal. Sebelumnya diberitakan, AM selaku Kepala Madrasah dinilai warga sering "bolos" ke sekolah dan lebih memilih sibuk berativitas di luar, ditambah tata kelola Dana BOS yang dinilai bermasalah, kepemimpinan yang dianggap tidak amanah dan terkesan arogan dan sederet persoalan krusial lainnya.
Kini persoalan merambah ke program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sampai saat ini belum diterima peserta didik di MTs GUPPI Malintang.
Sejumlah wali murid dan siswa menyatakan kekecewaan dan mengeluhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto ternyata belum menyentuh MTs GUPPI Malintang. Usut punya usut tersiar kabar, ditengarai Amir Mahmud Batubara selaku Kepala Madrasah tidak mampu menjalankan koordinasi secara maksimal baik dalam pengajuan, pendataan dan konfirmasi dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menyediakan dapur MBG di Wilayah Malintang.
Ketika media menyambangi madrasah (21/05/2026), seorang siswa mengaku kecewa karena program yang dinantikannya belum kunjung datang ke madrasahnya sehingga lebih 130-an siswa merasakan dampak tidak kebagian program MBG.
"Kami kecewa dengan kepemimpinan Kepala Madrasah karna dinilai tidak peduli dengan pendidikan dan keadaan ekonomi siswa. Padahal kami benar butuh program MBG ini" ungkapnya.
Disebutkan, informasi akan hadirnya MBG ke madrasah tempat dia belajar sudah lama terdengar, namun ternyata tak jua kunjung datang.
"Saya kira program ini akan ada sekolah kami. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Informasi yang kami terima karna lemahnya kepemimpinan kepala madrasah yang tidak bisa berkoordinasi dengan SPPG. Padahal ini bisa sangat membantu kami selaku siswa yang belajar" ujar siswa.
Sedangkan wali siswa A. Matondang kepada media ini mengharapkan program MBG yang diluncurkan pemerintah setahun yang lewat bisa sampai ke MTs GUPPI Malintang sehingga ratusan siswa bisa mendapatkan manfaat berupa menu sehat dan asupan gizi dari program MBG.
Menurutnya, hal ini cukup beralasan mengingat dari ratusan siswa, kebanyakan dari kalangan orang tua kurang mampu. "Anak anak sangat membutuhkan MBG. Karna orang tua siswa bisa terbantu dalam hal ekonomi dalam penyediaan menu makanan anak yang ada di program MBG" ungkapnya.
Sementara salah seorang warga, Boru Lubis mengatakan kesulitan ekonomi orang tua menjadi faktor penyebab, sehingga MBG ini dirasakan bermanfaat bagi warga madrasah. Bahkan sering kejadian, bahwa anak sering mengeluhkan tidak makan saat pergi sekolah dan tidak memiliki uang jajan.
Ditambahkan, adanya program MBG dirasakan sangat membantu orang tua murid khusus dari kalangan kurang mampu. Minimal saat di sekolah anak-nak mereka sudah memperoleh porsi makan yang dibagikan.
"Entah apa yang difikirkan Kepala Madrasahini. Tidak peka dengan persoalan madrasah. Sebaiknya dia mundur aja dari jabatan Kepala Madrasah karna ini salah satu bukti kegagalan kepemimpinannya. Sekolah lain telah mendapat MBG. Masa' di madrasah ini tidak kebagian. Dia tidak mampu memimpin dan semakin diragukan warga" terangnya.
Saat dikonfirmasi pers ke nomor pribadi Watshapp Kepala Madrasah melalui kontak 0853 7000 **** , AM membenarkan bahwa program MBG belum sampai ke madrasah yang dia pimpin. "MTs GUPPI Malintang pak sampai hari ini belum pernah menerima MGG" tulisnya
Ketika ditanyakan alasan atau penyebab dari program MBG sehingga tidak sampai ke MTs GUPPI Malintang, Amir Mahmud menyatakan tidak tau persis penyebab pasti kenapa program MBG belum sampai ke sekolahnya. "Penyebabnya saya kurang tau pak' lanjutnya.
Dia juga mengaku telah pernah mengirimkan data siswa dengan jumlah 132 orang via pesan WatsApp kepada Kepala SPPG Pasar Baru Malintang Wahyu pada tanggal 13 Januari 2026 sebagai tindak lanjut permintaan data dari SPPG ybs. "Permintaan datanya melalui pesan WatsApp pak. Bukan melalui surat" ujarrnya.
Amir juga menambahkan telah menceritakan hal tersebut kepada pihak yayasan baru madrasah dengan Ketua Muhammad Adanan Matondang dan pengurus yayasan Hasan Azhari.
Namun ketika pers mempertanyakan tentang legalitas yayasan madrasah dimaksud. Termasuk prosedur pembentukan yayasan baru, serta kapan, dimana, tanggal, bulan dan tahun berapa dibentuk Yayasan Baru, siapa pengurusnya dan siapa yang memilih yayasan tersebut serta atas undangan siapa dilaksanakan musyawarahnya, apakah melibatkan Dewan Guru, Komite Madrasah,.BPD, Wali Murid, Tokoh Masyrakat.
Amirpun terlihat bingung dan langsung enggan menjawab point-point pertanyaan diatas sehingga memunculkan kejanggalan baru dan asumsi liar di tengah warga tentang keabsahan yayasan yang dinilai kontroversi dan membingungkan warga tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Awasi MBG, KSP Dudung Bidik Oknum Jual-Titip Keuntungan!

Terekam CCTV Saat Bongkar Gudang Elektronik, 2 Pria Ini Tidur Di Sel

admin — Sat, 23 May 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tebingtinggi: Sebanyak 9 unit barang elektrinik berupa televisi berbagai ukuran menjadi penghantar dua orang laki-laki menuju sel tahanan mapolres Tebingtinggi, karena ketahuan melakukan penggelapan barang elektronik dengan cara membongkar sebuah gudang penyimpanan barang elektronik pada Rabu dini hari (20/5/2026) di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebingtinggi.
Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Iptu Dr. Herikson P. Siahaan,SH,MH pada Kamis (21/05/2026) dalam keterangan persnya, menyatakan bahwa pengungkapan ini berkat kejelian personel di lapangan serta pemanfaatan kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di area gudang.
"Dua pelaku yang berhasil diringkus oleh tim Sat Reskrim adalah FR (19), yang merupakan penjaga malam di gudang tersebut, dan dibantu seorang rekannya RS (31), seorang supir," ungkap Iptu Herikson Siahaan.
Aksi penggelapan ini berawal saat pemilik gudang, Janyese (50), saat memeriksa rekaman kamera pengawas. Korban memergoki tersangka Dika tengah mengendap-endap membawa satu kotak TV LED 43 inci merk Polytron. Setelah diusut lebih dalam melalui rekaman CCTV, ternyata tersangka sudah berhasil melarikan 9 unit TV berbagai ukuran dengan total kerugian mencapai Rp 22.900.000,-.
Mendapat laporan dari korban, tim opsnal Sat Reskrim berkolaborasi dengan personel Pamapta untuk melakukan penangkapan di lokasi. Hanya dalam hitungan jam setelah laporan diterima, tepatnya pukul 13.00 Wib, kedua pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.
Untuk memastikan pelaku tidak dapat mengelak, petugas langsung menyita barang bukti berupa satu buah flashdisk berisi rekaman aksi kejahatan pelaku, serta pakaian yang dikenakan tersangka saat beraksi.
Kini kedua tersangka telah mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

[adsense]

Rico Waas Ajak DPRD Sumut Perkuat Sinergi Dukung Program Strategis Medan

putra — Fri, 22 May 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengajak Anggota DPRD Sumut asal Daerah Pemilihan Sumut 1 dan 2 untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program strategis pembangunan di Kota Medan.
Ajakan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Anggota DPRD Sumut dalam agenda penyampaian hasil reses, Jumat (22/5/2026) di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Anggota DPRD Sumut yang hadir yakni Benny Sihotang, Landen Marbun, H. Ahmad Darwis, Jumadi, Mustafa Kamil, M. Faisal, dan Meryl Rouly Saragih.

[adsense]

Dalam pertemuan itu, Rico Waas menegaskan bahwa Kota Medan saat ini terus berkembang dengan berbagai program pembangunan yang membutuhkan dukungan serta kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif.
Salah satu program yang dipaparkan adalah pembangunan moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Ia menjelaskan, proyek nasional tersebut akan menambah jalur dari lima menjadi 12 ruas dan ditargetkan selesai pada tahun depan.
"Pembangunan saat ini dimulai dari kawasan Sisingamangaraja menuju Gatot Subroto. Harapannya masyarakat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efektif," ujarnya.
Selain itu, Rico Waas juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan, di mana pohon-pohon yang terdampak pembangunan akan diganti dengan penanaman sebanyak 61.000 pohon baru di Kota Medan.
Di sektor olahraga, percepatan renovasi Stadion Teladan terus dilakukan dengan pengawasan intensif agar pengerjaannya maksimal dan memenuhi standar internasional, sehingga dapat mendukung pelaksanaan berbagai event besar, termasuk Piala AFF.
"Stadion ini kita harapkan menjadi kebanggaan bersama yang manfaatnya bisa dirasakan hingga puluhan tahun ke depan," katanya.
Lebih lanjut, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI yang direncanakan berlangsung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia serta sejumlah tokoh nasional.
"Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik dan menyambut seluruh tamu secara maksimal," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, para anggota DPRD Sumut turut mengapresiasi langkah Rico Waas yang menekankan kepada para camat untuk menghadiri kegiatan reses anggota dewan. Kebijakan ini dinilai membawa perubahan positif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
Kini, hampir seluruh camat yang diundang hadir dalam reses, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan mendapatkan respons cepat dari pemerintah.
Rico Waas juga menyinggung bahwa kawasan Medan Utara masih menjadi perhatian utama pemerintah, terutama terkait pemukiman, fasilitas kesehatan, serta kondisi sosial dan keamanan.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun antara Pemko Medan dan DPRD Sumut dapat terus diperkuat demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kesepakatan Membawa Kedamaian

putra — Fri, 22 May 2026 20:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Asahan :Kegaduhan yang melibatkan warga masyarakat di tiga desa kecamatan Aek Songsongan dengan pengusaha tambang galian "C" tanah liat putih atau Kaolin yang dikelola oleh CV.Sadana berachir dengan kesepakatan pihak pengelola menyetujui permintaan warga masyarakat untuk menutup dan tidak membuka lagi usaha tambang tersebut, Jum'at (22/05/2026).
Kapolsek Bandar Pulau Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak selaku unsur Forkopimcam Bandar Pulau dalam keterangannya mengatakan kegaduhan warga masyarakat di tiga desa kecamatan Aek Songsongan selama dua hari sejak Rabu 20 Mey hingga 21 Mey 2026 di depan stappel tanah liat atau Kaolin telah didemo oleh warga masyarakat setempat, dan di hari Kamis 21 Mey 2026 telah diperoleh kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya bentrok , dan ini kesepakatan Membawa kedamaian , ujarnya.

[adsense]

Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak juga mengatakan kesepakatan tersebut diantaranya pihak warga masyarakat menghendaki adanya penutupan tempat pengepulan tanah liat kaolin atau stappel yang selama ini berada di dusun IV desa Perkebunan Bandar Selamat , dan alasan warga masyarakat semenjak adanya tempat pengepulan tanah tersebut desa ini setiap harinya munghirup udanya yang berdebu dan bila turun hujan menjadi becek akibat tanah yang jatuh dari atas truck pengangkut ke jalan dan sudah banyak warga masyarakat jadi korban yang disebabkan jatuh dari kendaraan akibat licinnya jalan tersebut.Point kedua warga masyarakat juga meminta usaha tersebut hari ini ditutup total dan warga menghendaki tidak ada lagi aktifitas pengangkutan tanah dimaksud melintas dijalan ini, dan pihak pengelola harus membersihkan ceceran tanah yang berserak dijakanan tersebut juga warga meminta jalan ya g berlobang akibat truck pengangkut tersebut ditutup dengan menggunakan fitrun atau sejenisnya.
Kapolsek Bandar Pulau Iptu Anwar Sanusi Simanjuntak juga mengatakan semua permintaan warga masyarakat telah diakomodir pihak pengusaha dan pengusaha meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan pemindahan stock tanah liat putih atau Kaolin tersebut yang berada di stappel .Kami sangat bersyukur dalam pertemuan tersebut tidak terjadi bentrok dan pengusaha sangat memahami serta proaktif dalam menyikapi permintaan warga.Kami atas nama forkopimcam Bandar Pulau juga menyampaikan terima kasih atas sikap kedua belah pihak yang sangat Arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini, dan semoga kiranya kedepan nanti semua permasalahan yang terjadi harus disikapi dengan kepala dingin dan tidak terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ungkapnya

[adsense]

Baca Juga:

Kapolsek Bandar Huluan Pimpin Langsung Razia THM dan Patroli Blue Light

Polsek Biru-biru Ungkap Kasus Sabu di Bekas Kafe, Seorang Pria Diamankan

putra — Fri, 22 May 2026 19:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Sibiru-biru :Unit Reskrim Polsek Biru-biru mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Dusun I, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (19/5/2026) siang. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial NG (39).
Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa satu paket plastik klip transparan kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram, satu blok plastik klip transparan, serta uang tunai sebesar Rp100 ribu.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Biru-biru IPTU Indra Kristian Tamba, S.E., M.H menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Dusun I, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-biru, tepatnya di area bekas Kafe Japet.
"Menindaklanjuti informasi masyarakat, personel Unit Reskrim Polsek Biru-biru langsung melakukan penyelidikan ke lokasi," ujar IPTU Indra Kristian Tamba, Rabu (20/5/2026).
Sekira pukul 14.20 WIB, petugas tiba di lokasi dan mendapati seorang pria sedang duduk di kursi kayu. Personel kemudian melakukan penggeledahan terhadap pria tersebut dan menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu.
"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik klip transparan kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram, satu blok plastik klip transparan, serta uang tunai Rp100 ribu," jelas Kapolsek.
Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polsek Biru-biru untuk pemeriksaan awal sebelum diserahkan ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kapolsek menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
"Kami akan terus menindaklanjuti informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Biru-biru," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Polda Sumut Gencarkan Gerebek Sarang Narkoba: 97 Lokasi Disasar, 76 Tersangka Diamankan

ABG Perantau Diperkosa di Pasar Horas Siantar

putra — Fri, 22 May 2026 18:51:00 +0700+0700

MATATELINGA, Siantar :Polres Pematangsiantar melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Anak terduga pelaku pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan (Curas) inisial RMRM (19) warga Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, pada Rabu 20 Mei 2026 sian sekira pukul 13.00 Wib.
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kepala Satuan (Kasat) Reskrim AKP Sandi Riz Akbar S.Tr.K. S.I.K. M.H pada Kamis 21 Mei 2026 menjelaskan bahwa, kejadian tersebut di Gedung 1 Lantai 3 Pasar Horas Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada Selasa 5 Mei 2026 pagi sekira pukul 06.00 Wib.

[adsense]

Awalnya pada Selasa 5 Mei 2026 pagi sekira pukul 05.00 WIB Pelapor inisial UCI (19) asal Provinsi Riau berangkat dari rumahnya untuk bekerja di salah satu warung nasi di Desa Merjandi Embong Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun. Tapi Pelapor terlebih dahulu singgah ke Taman Bungan/ Lapangan Merdeka Kota Pematangsiantar untuk duduk duduk dan berjumpa temannya inisial P.
Setelah berjumpa temannya tersebut pelappor berjalan dari Taman Bunga menuju Pasar Horas untuk menunggu angkot. Setiba di Pasar Horas, tiba tiba pelapor didatangi seorang laki laki yang tidak dikenal dan meminjam Handphone (HP) Pelapor dengan alasan untuk menghubungi saudara laki laki tersebut.
Lalu pelapor memberikan HP nya kepada laki laki tersebut. Kemudian laki laki tersebut membujuk Pelapor untuk mengisi pulsa. Mendengar itu Pelapor mengikuti dikarenakan HP pelapor ditangan laki laki tersebut ke dalam Pasar Horas sampai ke lantai 3.
Saat di tangga menuju lantai 2 Pelapor diancam laki laki tersebut menggunakan sebilah pisau kearah leher Pelapor dengan mengatakan, "Diam kau ikut aku keatas lantai 3,". Tiba di lantai 3, Pelapor dibawa kesalah satu ruangan kosong dan Pelapor dipaksa untuk melakukan hubungan badan.
Setelah melakukan perbuatan tersebut laki laki itu mengambil atau mencuri HP dan uang milik Pelapor sebesar Rp. 200.000. Lalu laki laki tersebut pergi meninggalkan Pelapor.
Tidak terima kejadian tersebut Pelapor menjadi terauma dan melaporkan kejadian ke SPKT Polres Pematangsiantar guna proses hukum yang berlaku di NKRI dengan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/259/V/2026/SPKT/POLRES PEMATANG SIANTAR/POLDA SUMATERA UTARA.
Polres Pematangsiantar respon cepat langsung menindaklanjutinya dengan berhasil mengungkap identitas laki laki tersebut inisial RMRM (19) warga Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.
Pada siang harinya sekira pukul 13.00 Wib Kanit PPA bersama Tim Opsnal mengamankan anak terduga pelaku RMRM sedang berada di Jalan Letjend Haryono, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
Diinterogasi terduga pelaku RMRM mengakui perbuatannya sehingga anak terduga pelaku RMRM dibawa ke ruangan pemeriksaan Unit PPA Sat Reskrim Polres Pematangsiantar.
"Sampai saat ini anak terduga pelaku RMRM sudah diamankan gunakan dilakukan pemeriksaan untuk diproses dengan mempersangkakan melakukan tindak pidana "Perkosaan dan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud Pasal 473 ayat (1) UU RI No.1 tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 479 ayat (1) UU RI No.1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak," Pungkas AKP Sandi.

Si Jago Merah Lalap 2 Rumah Hingga Ludes di Jalan Cemara

putra — Fri, 22 May 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi :Kamis malam (21/05/2026) sekira pukul 20.15 Wib warga jalan Cemara Gang Cokro, Lingkungan III, Kelurahan Rambung di hebohkan dengan terbakarnya dua unit rumah semi permanen hingga ludes.
Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material berkisar ratusan juta dalam bentuk barang dan bangunan rumah yang di huni oleh Linawati Lubis (50) dan Nur Efriani (53), yang hingga sekarang kedua keluarga pemilik rumah tersebut harus menumpang di rumha sanak saudara mereka.

[adsense]

Polres Tebingtinggi yang mengetahui kejadian kebakaran dua unit rumah tersebut langsung turun ke lokasi guna melaksanakan cek TKP yang berada di Jalan Cemara Gang Coklat Lingkungan III Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
Usai menerima informasi, Kasat Intelkam Polres Tebingtinggi AKP Andi Sujendral, SH, MH, Wakapolsek Padang Hilir Iptu Ricard Saragih, Pawas AKP Jimmy Sitorus, SH, Padal Ipda Suyono, Pamapta Polres Tebingtinggi Ipda Roni Bronson Siahaan, Piket SPKT dan Piket Pungsi Polres Tebingtinggi, Piket SPKT Polsek Padang Hilir serta Tim Inafis Polres Tebing Tinggi segera mendatangi TKP dan memastikan kebakaran melanda dua unit rumah yang dihuni Linawati Lubis dan Nur Efriani.
Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Mulyono menjelaskan bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, sewaktu saksi Nurhayani (37) yang merupakan tetangga korban sedang mengajar les mengaji dirumah dan saat itu Ia melihat lampu rumahnya redup terang, tidak lama kemudian tiba-tiba mendengar ada suara jeritan korban Nur Efriani yang mengatakan "kebakaran...kebakaran".
Saksi saat itu melihat api sudah membesar dirumah kedua korban, yang kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk menolong korban Linawati Lubis, namun ternyata korban sedang tidak berada dirumah.
"Selanjutnya masyarakat menghubungi Pemadam Kebakaran Pemko Tebingtinggi sambil mencoba memadamkan api dengan cara menyiram secara manual, setibanya 4 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Pemko Tebing Tinggi dilokasi tersebut api dapat dipadamkan pada Pukul 21.20 WIB," papar Kasi Humas.
Hingga kini, kata Kasi Humas, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polisi, asal api dikabarkan berasal dari rumah Linawati Lubis, dimana pada saat kejadian penghuni rumah tersebut tidak berada dirumah.
"Api dengan cepat menyambar dan menghanguskan bangunan rumah lainnya, dikarenakan bangunan tersebut merupakan bangunan semi permanen dan rumah bergandeng," terangnya.
Kerugian materil masih dalam perhitungan dan belum dapat ditaksir, dua rumah semi permanen yang terbakar dan dihuni oleh kedua korban adalah merupakan rumah sewa milik Ibu Gintar Br. Sembiring.
"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut," tandasnya

[adsense]

Baca Juga:

Masyarakat Luat Huristak Desak ANJ Realisasikan Plasma 20 %

Gubernur Bobby Nasution Inisiasi Kolaborasi Pembangunan PSEL Medan Raya, Segera Groundbreaking

admin — Fri, 22 May 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Medan Raya, sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Danantara beberapa waktu lalu, proyek tersebut segera memasuki tahap groundbreaking.

[adsense]

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung saat temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (22/5/2026). "Dilelangkan Mei 2026, groundbreaking tahun 2026," kata Heri.

PSEL yang akan dibangun di Kelurahan Terjun, Kota Medan, tersebut dirancang mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Sebanyak 1.200 ton berasal dari Kota Medan, sedangkan 500 ton lainnya berasal dari Deliserdang. Seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Dua Warga Tapsel Tewas Tertimbun Longsor

"Beliau (Gubernur Sumut Bobby Nasution) menginisiasi ini, dan Deliserdang serta Kota Medan menyanggupi persyaratan untuk menyiapkan kuota sampah yang dibutuhkan," ujar Heri.

Menurut Heri, kawasan TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas lima hektare. Namun, untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL, luas lahan akan ditambah menjadi sembilan hektare.

[adsense]

"Inilah kesiapan kita mendukung pembangunan PSEL," katanya.

Selain mengatasi persoalan sampah, PSEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 megawatt yang nantinya akan dikelola oleh PLN.

[adsense]

Baca Juga:

Perkuat Kepedulian Lingkungan, Lapas Kelas I Medan Terima Kunjungan Survey Pengelolaan dan Bank Sampah

Heri menambahkan, penanganan sampah dari hulu hingga hilir telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk dukungan armada pengangkut yang telah diakomodasi oleh pihak Danantara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan PSEL, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut.

[adsense]

"Sudah menyiapkan sarpras, khususnya bagaimana penyediaan air yang dibutuhkan terkait PSEL. Dibutuhkan 1.000 meter kubik air per hari, PDAM Tirtanadi sudah menyiapkan sarprasnya untuk menyuplai kebutuhan air pengelolaan PSEL," ujar Heri.

Ia kembali menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung proyek strategis tersebut, termasuk penambahan luas lahan dari lima hektare menjadi sembilan hektare. "Inilah kesiapan kita mendukung pembangunan PSEL," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Gubernur Sumut Bobby Nasution Teken MoU PSEL dengan Danantara, Targetkan Medan Raya Bebas Sampah

[adsense]

Warga Jalan LKMD 2 Dan 3 Tolak Perpanjangan Izin Tower BTS

putra — Fri, 22 May 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, T.Tinggi : Masa kontrak pendirian Menara Telekomunikasi atau yang sering di sebut tower BTS milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi Regional Sumbagut yang berlokasi di Jalan LKMD 2 dan 3 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi di sebutkan akan habis masa kontraknya tertanggal 8 Juni 2026 selama 11 tahun berdiri gagah sejak awal 2006, di lahan milik Fuzianto.
Namun warga yang berada di radius 42 Meter sebanyak 84 jiwa menganggap berdirinya tower tersebut tidak ada manfaatnya bagi mereka justru membawa dampak negatif selama 11 tahun berada di bawah menara telekomunikasi tersebut.

[adsense]

Dan warga sepakat menolok perpanjangan izin kontrak berdirinya tower tersebut, meski pemilik lahan masih tetap bersedia lahannya di di jadikan lokasi berdirinya tower tersebut.
Adapun dampak yang mereka alami selama 11 tahun sejak tower itu berdiri, diantaranya rasa ketakutan yang menghantui mereka kalau-kalau menara telekomunikasi itu tumbang, belum lagi peralatan elektronik yang mereka gunakan selama ini sering mengalami kerusakan, terutama pada pesawat telekomunikasi dan kulkas.
Bukan hanya itu, selama ini warga juga mengaku sering menagalami sakit bagian kepala dan hal tersebut sudah di rasakan warga selama bertahun-tahun. Namun saat di periksa ke dokter tidak di temukan adanya penyakit, namun saat berada di bawah tower kepala selalu merasa saklit.
Hal inilah yang di katakan ibu Kuteng (78) yang mengaku dirinya sering mengalami sakit kepala. Begitu juga yang di alami Rifai (55) yang juga mengaku selama beberapa tahun peralatan elektroniknya seperti televisi selalu mengalami kerusakan dan itu sama sekali tidak pernah di ganti oleh pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi Regional Sumbagut.
"Kebetulan jarak rumah saya dengan tower hanya lima meter, dan selama bertahun-tahun alat-alat elektronik saya selalu mengalami kerusakan, dan tidak pernah di ganti sama sekali," jelas Rifai.
terkait hal tersebut, guna mengantisipasi terjadinya perpanjangan kontrak menara telekomunikasi di areal pemukiman padat penduduk tersebut, warga sepakat menyurati berbagai instansi terkait akan perpanjangan tower BTS tersebut.
Hingga akhirnya pada kamis pagi (21/05/2026) pihak Kelurahan Karya Jaya menghandirkan warga yang berdampak, dengan harapan pihak terkait ikut hadir, namun yang hadir dalam undangan tersebut hanya pihak Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang di wakili oleh Syaiful dan Farida, sedangkan pemuilik lahan yang masih warga Lingkungan III Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi justru tidak mau hadir memenuhi undngan tersebut.
Akhirnya pertemuan yang awalnya menganggendakan mediasi harus berubah pertemuan yang bersifat shering atau tukar pendapat terkait perizinan mendirikan tower, karena pihak-pihak yang di undang tidak hadir.
Kepala Kelurahan Karya Jaya, Muhammad Supri, SH mengaku sangat kecewa karena pihak-pihak yang telah di undang termasuk pemilik lahan tidak mau datang guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dan dirinya berjanji akan kembali mengundang pihak-pihak yang yang berkaitan untuk kembali di pertemukan dengan masyarakat. Dan kebetulan dirinya selaku lurah sudah menghubungi pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi Regional Sumbagut, dan dalam pertemuan selanjutnya pihak pengusaha akan bersedia datang.
"Sudah saya hubungi pihak PT. Daya Mitra Telekomunikasi Regional Sumbagut, dan alhamdulillah mereka nanti bersedia hadir dalam pertemuan selanjutnya," jelas Supri.
Begitu juga dengan perwakilan dari Dinas Perizinan dan penanaman modal, mereka juga bersedia kembali hadir dalam pertemuan selanjutnya, juga berharap nantinya pihak-pihak yang di undang bisa hadir semua, sehingga masyarakat menjadi puas

Polda Sumut Gencarkan Gerebek Sarang Narkoba: 97 Lokasi Disasar, 76 Tersangka Diamankan

putra — Fri, 22 May 2026 17:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Polda Sumatera Utara bersama jajaran terus menggencarkan pemberantasan peredaran gelap narkotika di berbagai wilayah. Dalam kurun waktu 13 Mei hingga 21 Mei 2026, penindakan besar-besaran dilakukan dengan fokus menyasar titik-titik yang diduga menjadi sarang peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Selama sembilan hari pelaksanaan kegiatan, aparat tercatat telah melaksanakan 97 kegiatan gerebek sarang narkoba, mengungkap 52 kasus, serta mengamankan 76 tersangka dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

[adsense]

Tak hanya itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika berupa 106,01 gram sabu, 2.256,25 gram ganja, dan 78 butir pil ekstasi. Selain penindakan, petugas turut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi dengan hasil 24 orang dinyatakan positif narkoba, sementara 10 orang lainnya negatif.
Langkah tegas juga dilakukan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 31 barak dan gubuk yang diduga menjadi sarang narkoba dibongkar dan dimusnahkan petugas.
Selain penggerebekan sarang narkoba, Polda Sumut dan jajaran juga mencatat hasil signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika secara keseluruhan. Dalam periode yang sama, aparat berhasil mengungkap 446 kasus narkotika dengan total 554 tersangka diamankan.
Dari ratusan pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti dalam jumlah besar, antara lain 32,4 kilogram sabu, 7 kilogram ganja, 53 batang pohon ganja, 365 butir pil ekstasi, serta 120 vape yang mengandung etomidate.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. melalui Kabid Humas Kombespol Ferry Walintukan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba saat ini tidak hanya dilakukan dengan menangkap pelaku, tetapi juga menyasar titik-titik yang menjadi pusat aktivitas peredaran.
"Penindakan yang dilakukan jajaran bukan hanya berfokus kepada pelaku, tetapi juga menutup ruang-ruang yang selama ini diduga menjadi tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika. Karena itu, penggerebekan sarang narkoba terus dilakukan secara masif untuk memutus mata rantai peredarannya," ujarnya.
Ferry menjelaskan, banyak lokasi yang selama ini diduga menjadi tempat berkumpul maupun aktivitas peredaran narkoba turut menjadi sasaran petugas, sehingga upaya penindakan dapat menyentuh akar persoalan.
"Dari hasil penggerebekan, petugas tidak hanya menemukan barang bukti dan mengamankan tersangka, tetapi juga melakukan tindakan tegas dengan membongkar puluhan barak yang diduga digunakan sebagai sarang narkoba. Langkah ini dilakukan agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan," jelasnya.
Ia menambahkan, upaya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi seluruh jajaran dan dukungan masyarakat.
"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak," tutupnya.

Potensi Pajak Opsen MBLB Sumut Diperkirakan Tembus Rp5 Miliar per Tahun

admin — Fri, 22 May 2026 16:45:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih sangat besar dan diperkirakan bisa menembus Rp5 miliar per tahun. Potensi tersebut diyakini dapat tercapai apabila aktivitas penambangan ilegal di berbagai daerah berhasil ditertibkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan penataan sektor pertambangan.

[adsense]

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan keberadaan tambang ilegal, baik berskala kecil maupun besar, selama ini telah menimbulkan kerugian signifikan bagi daerah.

"Kalau melihat potensi PAD dari pajak opsen cukup besar. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, kemungkinan PAD kita dari sektor ini bisa di atas Rp5 miliar per tahun," ujar Dedi, Jumat (22/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

Komisi III DPR RI Monitoring Pelaksanaan KUHP dan KUHAP Baru di Kejati Sumut

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, target opsen pajak MBLB tahun 2025 sebesar Rp3.095.051.628 dengan realisasi mencapai Rp4.433.851.439 atau 143,26%. Sementara pada tahun 2026, target ditetapkan sebesar Rp3.559.309.372 dan hingga 31 Maret 2026 telah terealisasi Rp369.082.681 atau 10,37%.

Menurut Dedi, potensi penerimaan pajak opsen MBLB dapat dimaksimalkan apabila penambangan ilegal di Sumut ditertibkan. Saat ini diperkirakan masih terdapat ratusan titik tambang ilegal yang memerlukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

"Hingga saat ini sudah ada 49 titik penambangan ilegal di Sumut yang sudah dilakukan pemantauan dan penindakan," katanya.

Ia menjelaskan, pelaku penambangan tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Adapun penindakan yang telah dilakukan berupa imbauan pengurusan izin hingga penghentian aktivitas usaha.

[adsense]

Baca Juga:

Muhammad Junaidi jadi Kajari Padang Lawas Utara dan Mohammad Nursaitias jadi Kajari Mandailing Natal

Sementara itu, berdasarkan data izin usaha pertambangan MBLB legal di Sumut, terdapat 43 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), 19 IUP Eksplorasi, serta 168 Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

"Penanganan tambang ilegal di Sumut memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penindakan hukum tetapi juga solusif bagi ekonomi warga yang melibatkan langkah administratif, pemetaan wilayah, hingga tindakan represif oleh aparat penegak hukum," ujar Dedi.

[adsense]

Dedi juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penanganan tambang ilegal, di antaranya keterbatasan kewenangan dan regulasi yang kerap menimbulkan tumpang tindih antarinstansi.

"Perubahan regulasi terkait perizinan pertambangan terkadang menciptakan celah hukum atau hambatan koordinasi antar instansi," kata Dedi.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Minta Persiapan MTQ ke-40 Sumut Dimatangkan Hingga Detail Teknis

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi masyarakat turut menjadi kendala karena aktivitas tambang ilegal kerap menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Penertiban tambang ilegal sering memicu resistensi sosial akibat kekhawatiran hilangnya lapangan pekerjaan.

"Masalah penegakan hukum yang sulit, karena ada indikasi perlindungan atau keterlibatan oknum dari berbagai instansi yang mendapatkan keuntungan ekonomi maupun politik dari aktivitas ilegal tersebut," ujar Dedi.

[adsense]

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya pengawasan. Jumlah personel dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pertambangan yang harus diawasi, ditambah sebagian besar lokasi tambang ilegal berada di kawasan terpencil dan sulit dijangkau.

"Ke depannya kita akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan kabupaten/kota karena mereka yang mengutip pajak di lapangan. Ditambah jika pertambangan tanpa izin dapat dilegalkan, tentunya PAD dari sektor pajak opsen MBLB bisa semakin besar," kata Dedi.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Hadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi Bencana Sumatera, Tito Minta TKD Segera Direalisasikan

[adsense]

Gemparkan Warga, Pengeboran Sumur di Aceh Utara Semburkan Api

putra — Fri, 22 May 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Lhokaukon :Pengeboran sumur air yang berada di areal kebun sawit dan persawahan Gampong Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara menggemparkan warga sekitar karena mengeluarkan semburan gas disertai lumpur dan kobaran api setinggi puluhan meter pada Jumat, (22/6/2026) pagi.
Adapun kejadian tersebut berdasarkan keterangan geuchik gampong Blang Rubek, pengeboran dilakukan untuk pembuatan sumur bor guna memenuhi kebutuhan pengairan sawah masyarakat setempat yang selama ini mengalami kesulitan air pada saat musim kemarau.

[adsense]

Pengeboran sumur bor yang merupakan proyek desa atau gampong tersebut telah dilakukan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 16 Mei hingga 21 Mei 2026, dan pada hari kamis 21 Mei 2026 sekira pukul 13.30 Wib pengeboran telah mencapai kedalam ±90 meter dan mulai mengeluarkan pasir berlumpur, kemudian pekerja melakukan penarikan sebagian pipa dari dalam sumur.
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, S.H., M.H. melalui Kasi Humas Akp Bambang Sutrisno mengatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2026 hari Jumat dini hari tepatnya pada pukul 02.00 Wib telah terjadi semburan gas disertai lumpur dan api dengan suara dentuman yang menggelegar.
"Peristiwa itu terjadi di areal kebun sawit dan persawahan, tepat di lokasi pengeboran sumur air yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah masyarakat setempat," Ujar kasi humas
Dihimpun oleh tribratanews, berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi kejadian saat proses pengeboran berlangsung, muncul semburan material berupa lumpur disertai gas dari lubang sumur bor yang kemudian memicu kobaran api dengan ketinggian semburan mencapai ±75 meter yang diduga terdapat pipa gas lama yang kemungkinan menjadi sumber awal terjadinya semburan gas.
Lebih lanjut, Polres Aceh Utara dengan sigap melakukan koordinasi langsung dengan Humas PT. Pema Global Energi (PGE) dan tidak berselang lama tiba pemadam dari PT. Pema Global Energi (PGE) dan Pemda Aceh Utara untuk memadamkan kobaran api dilokasi kejadian tersebut tetapi saat tiba di lokasi semburan dan kobaran api sudah padam.
"Melihat kondisi ini, pihak Kepolisian melakukan pemasangan garis pembatas atau Police Line dan pengamanan pada TKP kejadian tersebut serta memberikan imbauan kepada masyarakat setempat untuk tidak mendekati lokasi kejadian demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," Ujarnya
Untuk saat ini tidak ada korban jiwa namun dilaporkan dua rumah didekat lokasi kejadian terdampak ringan oleh semburan lumpur, dan dari pihak Polres Aceh Utara akan terus melakukan pengamanan dan monitoring perkembangan situasi dan kondisi di lokasi tersebut.
"Sampai saat ini kobaran api sudah padam, dan dari instansi terkait juga melakukan sterilisasi area dan pemeriksaan kandungan gas oleh pihak PT. Pema Global Energi (PGE), serta pihak Kepolisian juga melakukan verifikasi terhadap beberapa warga yang melakukan pengungsian mandiri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan." Pungkasnya

Jumat Berkah Pemuda Pancasila Sukaramai II, Tebar 150 Paket untuk Jamaah Masjid Amal Silaturrahmi

putra — Fri, 22 May 2026 16:09:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan : Semangat berbagi di hari Jumat yang penuh berkah terus dilakukan Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaramai II. Melalui kegiatan "Jumat Berkah", ratusan paket makanan dibagikan kepada masyarakat dan jamaah Masjid Amal Silaturrahmi, Jalan Nikel Komplek Asia Mega, Jumat (22/5/2026).
Ketua Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaramai II, Ahmad Iskandar Nainggolan atau yang akrab disapa Ucok, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya warga Kelurahan Sukaramai II.

[adsense]

"Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kami ingin terus hadir dan berbagi kepada masyarakat. Tidak hanya kegiatan Jumat Berkah, kami juga selalu berupaya membantu warga yang membutuhkan bantuan," ujar Ucok saat ditemui wartawan.
Tampak hadir Bendahara ranting Muhammad Ridwan, Mantan Ketua ranting Suparman, unsur Ketua anak ranting serta seluruh pengurus ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaramai II
Ucok menjelaskan, kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat itu dapat berjalan berkat dukungan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Area, Rahmadsyah Putra Tarigan, serta para donatur yang terus memberikan bantuan dan support.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Area dan seluruh donatur yang terus mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi jamaah Masjid Amal Silaturrahmi dan masyarakat sekitar," katanya.
Dalam kegiatan Jumat Berkah kali ini, Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaramai II membagikan sebanyak 150 paket yang berisi makanan, mie instan, buah-buahan, dan minuman kepada jamaah usai melaksanakan sholat Jumat.
Suasana penuh kebersamaan dan kepedulian tampak terlihat saat para kader Pemuda Pancasila turun langsung membagikan bantuan kepada jamaah."Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat yang berharap aksi sosial seperti ini terus berlanjut di tengah kehidupan sosial masyarakat. (Syahdan/Red)

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Muara Bangko Sampaikan Tuntutan Kepada PT.RFAP

putra — Fri, 22 May 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Muara Bangko, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PT Riski Fajar Adi Putra (RFAP) terkait pengelolaan plasma masyarakat yang dinilai belum berjalan secara transparan dan terbuka.
Koordinator aksi, Adek Saputra dan Ahmad Afandi Nst, menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan adanya keterbukaan penuh dari pihak perusahaan terkait seluruh pengelolaan plasma agar tidak terus menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat Desa Muara Bangko.

[adsense]

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, masyarakat mengajukan beberapa poin tuntutan. Di antaranya mendesak perusahaan untuk membuka seluruh data pengelolaan plasma secara transparan, melakukan pengukuran ulang lahan inti dan plasma secara terbuka dengan melibatkan masyarakat serta instansi terkait, dan memaparkan secara rinci data hutang plasma mulai dari asal-usul, penggunaan, hingga perhitungan hutang tersebut.Selain itu, masyarakat juga meminta keterbukaan terkait hasil produksi dan pembagian keuntungan plasma agar hak-hak masyarakat dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan dugaan penyimpangan di kemudian hari.

Aliansi mahasiswa dan masyarakat turut mendesak adanya evaluasi terhadap pihak-pihak pengelola perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat. Mereka juga meminta agar pembagian hasil plasma dilakukan satu kali dalam sebulan guna membantu kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Muara Bangko.
Tidak hanya itu, masyarakat meminta pemerintah dan aparat terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap legalitas, izin usaha, serta seluruh aktivitas perusahaan yang dinilai selama ini kurang transparan kepada masyarakat.Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada Kamis, 21 Mei 2026, pihak perusahaan dan masyarakat akhirnya melakukan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bersama.
Dalam surat kesepakatan antara PT Riski Fajar Adi Putra dan masyarakat Desa Muara Bangko, pihak perusahaan menyatakan siap memberikan jawaban atas seluruh tuntutan masyarakat pada Senin, 25 Mei 2026 di Desa Muara Bangko.dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan bahwa apabila tuntutan dan kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan, maka masyarakat menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap operasional PT Riski Fajar Adi Putra.Kesepakatan itu turut diketahui oleh tokoh adat, kelompok tani, pemerintah desa, BPD, serta koordinator aksi Adek Saputra dan Ahmad Afandi Nst...

[adsense]

Baca Juga:

Ratusan Warga Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Selamat Minta Tutup Penambangan Tanah Kaolin

Pemprov Sumut Perluas Kerja Sama dengan Jepang, Fokus Tingkatkan SDM dan Penyaluran Tenaga Kerja

admin — Fri, 22 May 2026 15:45:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pengiriman tenaga kerja asal Sumut ke Negeri Sakura. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja Sumut melalui transfer teknologi dan pengalaman industri modern Jepang.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan perwakilan OSIN Techno Co Ltd, Ota Keizo, di Ruang Kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (22/5/2026).

Sulaiman Harahap menyambut baik hubungan bilateral antara OSIN Techno Co Ltd dengan Pemprov Sumut. Menurutnya, kerja sama tersebut sangat membantu upaya peningkatan kualitas SDM di Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

Disnaker Kota Medan Fasilitasi 1.017 Warga Bekerja ke Luar Negeri Periode Januari-Mei 2026

"Kita berharap ada transfer teknologi sehingga terjadi penambahan wawasan SDM Sumut. Pekerja bisa mempelajari sistem otomasi dan manajemen industri modern di Jepang," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan OSIN Techno Co Ltd, Ota Keizo, menyampaikan bahwa hubungan bilateral Jepang dan Indonesia telah terjalin sejak lama. Bahkan, perusahaannya telah banyak menerima tenaga kerja asal Indonesia.

[adsense]

"Tenaga kerja asal Sumut dikenal sangat baik dan rajin. Kami berharap jumlah tenaga kerja dari Sumatera lebih banyak seperti tenaga kerja dari Jawa dan Bali," katanya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini sektor pertanian di Jepang membutuhkan tambahan tenaga kerja dari Indonesia, khususnya dari Sumatera. Kebutuhan tersebut berada di kawasan pertanian Jepang yang memiliki karakteristik serupa dengan wilayah pertanian di Hokkaido.

[adsense]

Baca Juga:

Zakiyuddin Harahap dan Konsul Jepang di Medan Bahas Peluang Kerja Sama

Selain program pemagangan, kata Ota Keizo, kini tersedia jalur resmi lain bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang, yakni melalui program pekerja ahli terampil. "Kami berharap lebih banyak lagi pekerja asal Sumut ke Jepang," harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Sumut Ardan Noor, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Nurbaiti Harahap, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Yosi Sukmono, serta perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja Deruma.

[adsense]