Kritik dan sorotan itu disampaikan dr Faisal Arbie M Biomed, dalam pemandangan Fraksi Nasdem DPRD Medan terhadap Rancangan APBD Kota Medan TA 2027 di acara rapat paripurna gedung dewan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Buka Rapat Kerja Silaturahmi, Wesly Ajak Majelis Taklim Berkontribusi Nyata Bagi Masyarakat

Disampaikan Faisal Arbie, dengan begitu arah dan kebijakan APBD 2027 diutamakan kesejahteraan. Pengelolaan keseluruham nantinya diharapkam akan menjadi stimulus perekonomian kota yakn berdampak peningkatan pendapatan masyarakat. "Maka proses penyusunan dan perencanaan APBD 2027 harus sinergi atau kolaborasi Pemko Medan dan DPRD.

"Masyarakat harus benar-benar dapat pelayanan saat butuh pertolongan. Keluhan rujukan masih kita terima. Penumpukan pasien di IGD, keterbatasan kamar rawat inap dan ICU harus diperhatikan. Kita harus lihat dari posisi keluarga pasien, mereka datang dalam keadaan takut, bingung, dan berharap keluarganya segera ditolong," pungkasnya.

Baca Juga:

• Buka Rapat Kerja Silaturahmi, Wesly Ajak Majelis Taklim Berkontribusi Nyata Bagi Masyarakat

Baca Juga:

• Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

Kepala Seksi Datun Kejari Aceh Selatan Muhammad Ridho mengatakan, penyelesaian persoalan aset tersebut merupakan hasil dari rangkaian mediasi antara PT ASN dan masyarakat.
Dalam proses tersebut, PT ASN menunjukkan dokumen kepemilikan dan legalitas lahan yang menjadi dasar pembahasan bersama.

Baca Juga:

• Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

Kepala Kejari Aceh Selatan Rozano Yudistira mengatakan, penyelesaian melalui jalur non-litigasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum sesuai kewenangannya.
"Penyelesaian ini merupakan hasil dari proses yang mengedepankan komunikasi, pembuktian dokumen dan kepastian hukum," ujar Rozano melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Selatan.

Baca Juga:

• Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

Kejari Aceh Selatan menilai penyelesaian tersebut menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Datun dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum, sekaligus memberikan kepastian terhadap penguasaan dan pemanfaatan aset.

Baca Juga:

• Kejari Sungai Penuh Kembalikan 11 Kendaraan Dinas Senilai Rp1,54 Miliar

Sumber daya alam yang melimpah tanpa ditopang manusia yang berkualitas berpotensi tidak memberikan manfaat optimal.

Sebaliknya, daerah yang terbatas sumber daya alamnya pun dapat tumbuh menjadi wilayah maju apabila memiliki SDM yang unggul, kreatif, dan mampu mengelola setiap peluang.

Baca Juga:

• Menjaga Warisan Kota Pelajar: Letnan Dalimunte Ingin Padangsidimpuan Tetap Jadi Magnet Pendidikan

Singapura adalah salah satu contoh paling nyata. Negara kota itu tidak dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya. Namun, dengan investasi serius pada manusia, pendidikan, teknologi, dan tata kelola, Singapura mampu menjelma menjadi salah satu pusat ekonomi penting dunia.

Perspektif semacam itulah yang kini menjadi salahsatu pijakan Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, dalam membangun daerah yang dikenal sebagai salahsatu kota pendidikan di Sumatera Utara.

Bagi Letnan, mempertahankan Padangsidimpuan sebagai kota pelajar bukan sekadar mempertahankan sebuah predikat. Lebih dari itu, pendidikan harus menjadi jalan untuk menciptakan SDM yang kelak mampu mengangkat martabat dan perekonomian daerah.

Karena itu, perhatian terhadap mahasiswa, misalnya, menjadi salah satu bagian dari kebijakan yang didorong pemerintah kota. Dukungan berupa stimulus pendidikan diberikan secara by name by address, sehingga bantuan diarahkan kepada mahasiswa yang memang membutuhkan dan memenuhi ketentuan.

Baca Juga:

• Lurah Hutaimbaru Sambut Antusias DBI dan PIMPASA: “Jangan Sampai Warga Terjebak di Luar Negeri”

Di sisi lain, pembangunan kualitas pendidikan tidak berhenti pada persoalan bantuan kepada peserta didik. Letnan juga memberikan perhatian terhadap kualitas kepemimpinan di lingkungan sekolah.

Baginya, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat merupakan bagian penting dari membangun institusi pendidikan.

"The right man, the right place."

Prinsip tersebut menjadi penting karena sekolah tidak hanya membutuhkan administrator, tetapi juga pemimpin yang mampu membaca perubahan, berpikir jauh ke depan dan memiliki keberanian membawa institusi pendidikan bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Targetkan Sekolah Rakyat Padangsidimpuan Bisa Dipakai Juli 2026

Namun, Letnan menyadari bahwa pemerintah kota tidak dapat bekerja sendirian. Pendidikan adalah urusan yang membutuhkan orkestrasi banyak pihak. Karena itu, sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi bagian penting dari strategi pembangunan pendidikan Padangsidimpuan.

Letnan bahkan memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby A. Nasution yang dinilainya memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan.

Posisi pemerintah provinsi menjadi sangat strategis karena pendidikan tingkat SLTA merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan, komunikasi dan sinergi dengan Pemprov Sumut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan agar pembangunan pendidikan dapat berjalan dalam satu irama.

Di luar pemerintahan, Letnan juga membuka ruang kolaborasi dengan para tokoh Padangsidimpuan dan berbagai paguyuban masyarakat asal daerah itu yang berada di perantauan.

Baca Juga:

• Mendagri Apresiasi Sinergi Pemda Sumut, Pemulihan Pascabencana Kian Efektif

Para perantau dipandang bukan sekadar orang-orang yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah bagian dari modal sosial Padangsidimpuan.

Di tangan mereka terdapat pengalaman, jaringan, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat dikontribusikan kembali untuk membangun kampung halaman.

Dari sinilah gagasan pembangunan SDM Padangsidimpuan menemukan spektrum yang lebih luas.

Pemerintah membangun ekosistemnya. Sekolah mencetak manusianya. Perguruan tinggi memperkuat kompetensinya. Dunia usaha menyediakan ruang aktualisasi. Sementara para alumni dan perantau dapat menjadi jembatan menuju dunia kerja dan jejaring yang lebih luas.

Baca Juga:

• Wamenag Serahkan Bantuan Rp 20,840 Miliar Untuk Rahabilitasi Sarpras Terdampak Bencana Sumut

Obsesi Letnan pada akhirnya sederhana, tetapi memiliki makna strategis: Padangsidimpuan harus tetap menjadi kota pelajar, tetapi alumninya jangan hanya pandai mencari pekerjaan-mereka harus memiliki kompetensi yang membuat dunia kerja mencari mereka.

Sebab ukuran keberhasilan sebuah kota pendidikan bukan hanya berapa banyak sekolah berdiri, berapa banyak mahasiswa yang kuliah, atau berapa banyak lulusan yang dihasilkan.

Ukuran yang lebih penting adalah: apa yang terjadi setelah mereka lulus?

Apakah mereka terserap dunia kerja? Apakah mereka mampu menciptakan lapangan kerja? Apakah ilmu yang diperoleh kembali memberi manfaat bagi daerah?

Baca Juga:

• MAN 2 Padangsidimpuan Ukir Prestasi Nasional, Raih Medali Perak KREASI 2025

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang ingin dijawab melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi pada kualitas SDM.

Pada titik ini, pendidikan bagi Padangsidimpuan bukan sekadar urusan ruang kelas. Ia adalah investasi jangka panjang.

Karena gedung dapat dibangun dalam hitungan tahun, jalan dapat diperbaiki dalam hitungan bulan, tetapi manusia unggul membutuhkan proses yang panjang.
Dan ketika manusia-manusia unggul itu lahir, mereka dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan daerah jauh melampaui batas-batas kekayaan alam yang dimilikinya.

Itulah fondasi yang ingin ditanam Letnan Dalimunthe: membangun Padangsidimpuan bukan hanya dengan membangun kotanya, tetapi terutama dengan membangun manusianya.

Baca Juga:

• Eks Kadis PMD Padangsidimpuan Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi ADD