https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Wed, 07 Oct 2026 04:26:48 +0700+0700 id-ID Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi Tue, 06 Oct 2026 22:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi]]> MATATELINGA - Deliserdang : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, sekaligus menegaskan kesiapan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan kepolisian.

[adsense]
Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu saat menyambut Irjen Pol Sonny Irawan bersama Ketua Bhayangkari Sumut Yessie Sonny Irawan di Gate 12 Pintu Kedatangan Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (6/10/2026).

Dalam penyambutan tersebut, Bobby Nasution turut memakaikan pakaian adat Melayu berupa tanjak kepada Irjen Pol Sonny Irawan sebagai simbol penghormatan dan penyambutan atas kedatangannya di Sumatera Utara.

[adsense]
Baca Juga:
Bobby menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Sonny Irawan. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Polda Sumut menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan kepolisian.

"Selamat datang dan selamat bertugas di Sumatera Utara. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Polda Sumut semakin kuat dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bobby.

[adsense]
Bobby menyampaikan, keamanan dan ketertiban merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di Sumut. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diperkuat.

"Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda sangat penting untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
Sementara itu, Sonny Irawan resmi dilantik sebagai Kapolda Sumut oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Sebelumnya, Sonny menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997. Sepanjang kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ia menduduki sejumlah jabatan strategis, khususnya di bidang lalu lintas.

[adsense]
Pada 2007, Sonny dipercaya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Banyuwangi. Kariernya kemudian berlanjut di bidang lalu lintas hingga dipercaya menjadi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur pada 2022–2023.

Setelah bertugas di Kalimantan Timur, Sonny mendapat amanah sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023. Pada 2025, Sonny dipercaya menduduki jabatan Wakapolda Sumut.

[adsense]
Baca Juga:
Selanjutnya, pada 30 Juli 2026, Sonny dimutasi dari jabatan Wakapolda Sumut dan dipercaya sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Tidak lama berselang, Sonny kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Polda Sumut.

Turut menyambut kedatangan Kapolda Sumut anggota DPRD Sumut, jajaran Kejaksaan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, serta jajaran Polda Sumut.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193400/gubernur-sumut-bobby-nasution-sambut-kapolda-sonny-irawan-siap-perkuat-kolaborasi/ Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut Tue, 06 Oct 2026 21:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut]]> MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untuk mencegah penyimpangan anggaran dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumut meneken nota kesepahaman untuk memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya.
‎
‎Program tersebut merupakan inisiasi Kejati Sumut melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, yang memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran.
‎
‎Langkah ini dilatarbelakangi banyaknya aduan yang diterima Kejati Sumut terkait pengelolaan anggaran sekolah serta adanya gangguan dari pihak luar terhadap sekolah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat sosialisasi program Kejati Sumut Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).
‎
‎"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tatakelolanya," kata Bobby Nasution.
‎
‎Menurut Bobby Nasution, kepala sekolah, KPA, dan PA menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman terkait pengelolaan anggaran kepada kepala sekolah, KPA, dan PA.
‎
‎"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," kata Bobby Nasution.
‎
‎Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan, pendidikan tidak hanya menjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik. Karena itu, program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.
‎
‎"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.
‎
‎Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan (08116884660). Melalui layanan tersebut, masyarakat, guru, dan kepala sekolah dapat melaporkan berbagai tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar (pungli), dan dugaan korupsi.

[adsense]
‎Hadir dalam kegiatan tersebut bupati/walikota se-Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut, dan kepala dinas pendidikan se-Sumut. Hadir juga kepala sekolah dan guru secara daring maupun luring, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193398/cegah-penyimpangan-anggaran-sekolah-bobby-nasution-gandeng-kejati-sumut/ Bambang Wahono Pejalan Kaki Diembat Pengendara Sepeda Motor, Kedua Kaki Korban Alami Retak Tulang Tue, 06 Oct 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Bambang Wahono Pejalan Kaki Diembat Pengendara Sepeda Motor, Kedua Kaki Korban Alami Retak Tulang]]> MATATELINGA,Asahan :Bambang Wahono (51) warga dusun X desa Rawang Baru kecamatan Rawang Panca Arga Asahan terpaksa harus masuk rumah sakit lantaran tertabrak sepeda motor jenis Honda Supra X BK.5008 IJ yang dikendarai oleh Aji Sujiwo (17) pelajar warga dusun I desa Silo Bonto kecamatan Silau Laut Asahan, akibat kejadian tersebut korban mengalami retak tulang pada kedua kakinya, Senin (05/10/2026) pukul 19.30 wib di jalan umum desa Rawang lama - desa Silo Lana tepatnya di depan rumah Lindung di dusun XII desa Rawang Lama Kecanatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
Keterangan Kanit Gakkum Satlantas Polres Asahan Ipda J.Situmorang dalam keterangannya saat dikonfirmasi matatelinga.com diruang kerjanya Selasa (06/10/2026) membenarkan adanya kejadian laka lantas antara pejalan kaki kontra sepeda motor Honda Supra X BK.5008 IJ yang dikendarai oleh Aji Sujiwo (17) pelajar warga dusun I desa Silo Bonto kecamatan Silau Laut Asahan, dan akibat kejadian tersebut korban pejalan kaki atas nama Bambang Wahono (51) warga dusun X desa Rawang Baru kecamatan Rawang Panca Arga Asahan terpaksa harus masuk rumah sakit lantaran mengalami luka luka serta kedua pergelangan kakinya mengalami retak tulang , ujarnya.


Lebih lanjut Kanit Gakkum Satlantas Polres Asahan Ipda J Situmorang juga mengatakan kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi mata serta hasil olah tempat kejadian didapat keterangan awalnya sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5008 IJ yang dikendarai oleh Aji Sujiwo datang dari arah Pasar I Rawang Lama menuju ke arah desa Silo Lama dekat dengan pemukiman padat penduduk serta pengendara sepeda motor tersebut berjalan lumayan kencang serta pengendaranya juga tidak menggunakan helmet sebagai mana ketentuan yang di buat oleh peraturan per undang undangan dan setibanya dilokasi kejadian seorang lelaki yang bernama Bambang Wahono (51) berjalan dan menyebrang jalan, selanjutnya pengendara Septor tidak lagi dapat menghindar dan langsung menabrak korban Bambang Wahono.

[adsense]
Akibat dari kejadian tersebut pengendara terjatuh di badan jalan dan korban tidak lagi dapat bergerak dikarenakan kedua pergelangan kakinya mengalami keretakan dan oleh warga korban selanjutnya dievakuasi ke RSU Wira Husada Kisaran, sementara pengendaranya dievakuasi ke balai pengobatan di Praktek dr Ade di Silo Lama.Sementara terhadap barang bukti kendaraan roda dua Honda Supra X 125 tersebut sudah diamankan ke Sat Lantas Polres Asahan , ungkapnya

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193397/bambang-wahono-pejalan-kaki-diembat-pengendara-sepeda-motor-kedua-kaki-korban-alami-retak-tulang/ Kolaborasi Jadi Kunci, Bobby Nasution Paparkan Pengelolaan Program Strategis Sumut Tue, 06 Oct 2026 20:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Kolaborasi Jadi Kunci, Bobby Nasution Paparkan Pengelolaan Program Strategis Sumut]]> MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai program strategis di Sumut. Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan untuk memastikan program pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dapat berjalan efektif.

[adsense]
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Apapun programnya, apakah itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat desa, pasti kita lakukan kolaborasi bersama-sama. Tidak ada satu program pun yang akan sukses penuh tanpa dijalankan bersama," ujar Bobby.

[adsense]
Baca Juga:
Bobby mencontohkan penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Sumut beberapa waktu lalu yang berjalan efektif berkat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Selain penanganan bencana, Bobby menggarisbawahi posisi strategis Sumut sebagai salah satu produsen pangan terbesar nasional yang turut mendukung program Swasembada Pangan dan pengembangan Food Estate.

[adsense]
Bobby juga menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor.

"Bukan hanya menjanjikan kepada investor, tetapi memastikan saat mereka masuk ke sini ada kepastian hukum dan keamanan yang terjaga dengan baik," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Sementara itu, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rakhmad Setyadi menyampaikan, kunjungan PKDN Sespimti Polri ke Sumut bertujuan mempelajari kepemimpinan strategis daerah (strategic leadership) dalam mengelola program-program strategis nasional.

"Tujuan utama kami di Sumut adalah belajar kepada Pak Gubernur mengenai kepemimpinan daerah dalam mengelola program nasional, khususnya terkait ketahanan pangan melalui Food Estate, hilirisasi, serta pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei," kata Irjen Pol Rakhmad.

[adsense]
Ia menjelaskan, peserta PKDN yang terdiri dari perwira menengah/tinggi Polri, TNI, dan Kejaksaan disiapkan menjadi calon-calon pimpinan masa depan yang memahami sinergi tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Rangkaian kegiatan PKDN di Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193399/kolaborasi-jadi-kunci-bobby-nasution-paparkan-pengelolaan-program-strategis-sumut/ Mahasiswa Soroti Dugaan Pungutan LLTT, Perumda Tirtanadi Didesak Buka Transparansi Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Tue, 06 Oct 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Mahasiswa Soroti Dugaan Pungutan LLTT, Perumda Tirtanadi Didesak Buka Transparansi Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja]]> MATATELINGA,Medan ; Aliansi Mahasiswa Rakyat Corruption Watch menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Perumda Tirtanadi Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelayanan publik, khususnya persoalan pengelolaan air limbah dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

[adsense]

Koordinator Aksi Farhan bersama Koordinator Lapangan Hamdi H. menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang menurut mereka berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah munculnya tagihan LLTT dalam rekening pelanggan.
Massa aksi mempertanyakan mekanisme pengenaan biaya LLTT serta meminta Perumda Tirtanadi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pemungutan, mekanisme pelayanan, hingga penggunaan dana yang bersumber dari pembayaran masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

Perwakilan manajemen Perumda Tirtanadi yang menemui massa, Risky Nasution selaku Humas, menyatakan bahwa seluruh tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pihak pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Terkait persoalan LLTT, Risky menjelaskan bahwa pembersihan tangki septik harus terlebih dahulu diajukan oleh masyarakat agar layanan tersebut dapat dilakukan secara gratis.

[adsense]


Penjelasan tersebut kemudian mendapat protes keras dari Koordinator Lapangan Hamdi H. Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, terutama ketika pelanggan menemukan adanya tagihan LLTT dalam rekening.
"Kenapa nilai tagihan pemakaian airnya nol, tetapi tagihan biaya pembersihan tangki atau LLTT tetap muncul di rekening?" tegas Hamdi di hadapan perwakilan manajemen.


Menurut massa aksi, persoalan tersebut tidak cukup hanya dijawab secara normatif. Mereka meminta adanya penjelasan yang dapat diverifikasi mengenai dasar munculnya tagihan LLTT, data pelanggan yang dikenakan biaya, mekanisme pelayanan, serta apakah pelanggan benar-benar memperoleh layanan sebagaimana biaya yang tercantum dalam rekening.
Aliansi Mahasiswa Rakyat Corruption Watch menilai persoalan layanan publik yang berkaitan langsung dengan pembayaran masyarakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dugaan adanya pungutan yang tidak sesuai mekanisme, menurut mereka, harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:


Usai menggelar aksi di Kantor Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, massa juga menyampaikan aspirasi dan laporan mereka ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan agar dugaan persoalan yang mereka soroti dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

[adsense]

Massa meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait tidak mengabaikan laporan masyarakat. Mereka juga mendorong adanya pemeriksaan terhadap mekanisme penetapan dan penagihan LLTT, sehingga seluruh persoalan dapat menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

[adsense]


Aliansi Mahasiswa Rakyat Corruption Watch menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Bagi mereka, pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga setiap pungutan yang dibebankan kepada pelanggan harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.(Tim)

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193396/mahasiswa-soroti-dugaan-pungutan-lltt-perumda-tirtanadi-didesak-buka-transparansi-pengelolaan-layanan-lumpur-tinja/ PDIP Pertanyakan Selisih Penurunan Pendapatan dalam RAPBD Medan 2027 Tue, 06 Oct 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[PDIP Pertanyakan Selisih Penurunan Pendapatan dalam RAPBD Medan 2027]]> MATATELINGA,Medan : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mempertanyakan selisih penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Medan 2027. Fraksi menilai ada perbedaan antara penurunan total pendapatan daerah dan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang perlu dijelaskan Pemko Medan.

[adsense]

Hal itu disampaikan Roby Barus saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Roby menyebut pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan Rp6,98 triliun lebih, turun sekitar Rp151,6 miliar dibandingkan pendapatan setelah perubahan APBD 2026 sebesar Rp7,13 triliun lebih.

[adsense]

Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat turun dari sekitar Rp3,26 triliun pada APBD 2026 setelah perubahan menjadi Rp2,81 triliun dalam RAPBD 2027. Penurunannya mencapai sekitar Rp440,8 miliar.

[adsense]
"Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah, angka penurunan pendapatan daerah dari pos transfer pemerintah pusat saja sudah Rp440,8 miliar lebih. Kenapa total pendapatan daerah hanya sebesar Rp151,6 miliar lebih? Di mana logika perhitungannya ini?" ujar Roby.


Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan menjelaskan dasar perhitungan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kesalahan pencatatan atau faktor lain.
"Apakah hal ini terjadi karena kesalahan pengetikan atau ada faktor lain? Mohon penjelasan," katanya.

[adsense]
Baca Juga:

Selain pendapatan, fraksi mempertanyakan proyeksi belanja daerah 2027 yang mencapai sekitar Rp7,16 triliun. Roby meminta penjelasan mengenai alasan penurunan belanja serta dampaknya terhadap program prioritas pemerintah daerah dan DPRD.
Fraksi juga menyoroti kebijakan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemko Medan diminta menjelaskan apakah kebijakan tersebut telah disampaikan pemerintah pusat sebelum penyusunan RAPBD 2027 serta jumlah guru dan tenaga kesehatan yang terdampak.

[adsense]

Roby juga meminta Pemko Medan segera menetapkan pejabat definitif pada sejumlah jabatan strategis, termasuk Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Medan. Menurut fraksi, pejabat yang dinilai berkinerja buruk perlu dievaluasi dan diganti dengan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas.

[adsense]

Di bidang pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan air bersih, banjir, kemacetan, dan kualitas pelayanan UHC. Khusus UHC, fraksi meminta program tersebut tetap dilanjutkan dengan peningkatan kualitas layanan serta memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.


Untuk penanganan banjir, fraksi meminta Pemko Medan mempercepat penyelesaian persoalan drainase, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta menjelaskan penanganan banjir rob di kawasan pesisir Belawan.
Fraksi juga meminta anggaran pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur diprioritaskan untuk kawasan rawan banjir, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan drainase yang mendesak. Pengawasan proyek juga diminta diperketat agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan tidak terjadi penyimpangan anggaran.

[adsense]
Baca Juga:

Roby menegaskan pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif, bukan sekadar mengejar target waktu.
"APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, dalam penggunaannya harus dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat," tegasnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193395/pdip-pertanyakan-selisih-penurunan-pendapatan-dalam-rapbd-medan-2027/ Tekan Harga Cabai, Pemprov Sumut Perkuat Intervensi Pasar dan Amankan Pasokan Lokal Tue, 06 Oct 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Tekan Harga Cabai, Pemprov Sumut Perkuat Intervensi Pasar dan Amankan Pasokan Lokal]]> MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat langkah strategis untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas inflasi daerah. Meski Sumut mengalami surplus produksi cabai, arus pasokan ke luar daerah dinilai turut memicu anomali kenaikan harga di pasar lokal.

[adsense]
Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).

"Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya," kata Evan.

[adsense]
Baca Juga:
Dijelaskannya, salah satu faktor yang memicu kenaikan harga cabai di Sumut adalah tingginya arus penjualan cabai ke luar wilayah, seperti ke Provinsi Riau dan Aceh. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pasokan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumut.

"Untuk menanggulangi hal ini, Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah," ujar Evan.

[adsense]
Selain membuat komitmen untuk mengamankan pasokan daerah, Pemprov Sumut juga melakukan sejumlah langkah konkret untuk menjaga stabilitas stok pangan dan harga cabai di pasaran. Langkah pertama dilakukan dengan menyerap hasil panen cabai dari petani lokal.

"Pemprov Sumut melalui BUMD, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta kerja sama dengan mitra langsung menyerap dan membeli hasil panen cabai dari petani lokal. Cabai yang dibeli ini langsung kami distribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih, pasar MMTC untuk mengamankan ketersediaan stok pasar lokal," jelas Evan.

[adsense]
Baca Juga:
Langkah kedua, Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) berkolaborasi mengedukasi serta mengatur jadwal masa tanam cabai kepada para gabungan kelompok tani.

"Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran," tambahnya.

[adsense]
Selain dua langkah tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan dukungan berupa subsidi ongkos angkut transportasi untuk menekan biaya distribusi dari daerah sentra produksi ke pasar konsumen. Pemprov Sumut juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara serentak di kabupaten/kota.

"Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah," kata Evan.

[adsense]
Baca Juga:
Melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut terus menjaga kelancaran rantai distribusi cabai agar ketersediaan pasokan terjamin dan harga pangan tetap terjangkau.

"Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi," ujar Evan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193401/tekan-harga-cabai-pemprov-sumut-perkuat-intervensi-pasar-dan-amankan-pasokan-lokal/ Minta Terlapor Dijadikan Tersangka, Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pengrusakan Kecewa Dengan Kinerja Polsek Medan Area Tue, 06 Oct 2026 18:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Minta Terlapor Dijadikan Tersangka, Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pengrusakan Kecewa Dengan Kinerja Polsek Medan Area]]> MATATELINGA,Medan: Sabar Manalu, korban dugaan pengeroyokan (penganiayaan bersama-sama) dan pengrusakan kecewa dengan kinerja Polsek Medan Area.

[adsense]

Pasalnya, 10 bulan telah berlalu, laporan atas nama terlapor Jefri Situmorang, Dermawan Situmorang, Maruba Sihombing, dan Doal Sirumorang masih jalan di tempat.
Kepada wartawan, Sabar Manalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Pada tanggal 31 Desember 2025, korban sedang berjalan mau pulang ke rumah tapi bertemu dengan Jefri Situmorang dan Maruba Sihombing.

[adsense]
Baca Juga:

"Disitu saya dianiaya hingga memar di punggung saya. Saya sudah visum," ujar Sabar, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

[adsense]
Karena hal tersebut, korban langsung berlari pulang ke rumahnya di Jalan Trikora Gang Bersatu No.50, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.


Sesampainya di rumah, korban kembali diserang Jefri Situmorang Cs (termasuk para terlapor) hingga merusak pagar rumahnya.

[adsense]
Baca Juga:

"Saya juga dikejar pakai kelewang. Syukur saya ditarik anak saya kembali masuk ke rumah. Sehingga enggak dibacok," pungkas pria 50 tahun ini.
Peristiwa penyerangan ke rumahnya terekam kamera CCTV tetangga. Atas kejadian ini, Sabar Manalu resmi membuat laporan ke Polsek Medan Area dengan Nomor:/1/1/2026/SPKT/POLSEK MEDAN AREA/POLRESTABES MEDAN /POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 01 Januari 2026 pukul 00.01 WIB.


Para terlapor diduga melakukan Tindak Pidana Penganiayaan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352.

[adsense]
Namun hingga saat in, korban belum mendapat kepastian hukum. Padahal, menurut korban, alat bukti dan saksi sudah diperiksa oleh penyidik Polsek Medan Area.

"Saya hanya menerima amplop berisi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) setiap bulannya. Saya juga sudah sering ke polsek untuk menanyakan kasus yang saya alami, tapi belum ada kepastian penetapan tersangka," tandas Sabar.

[adsense]
Baca Juga:

Sabar yang mengaku trauma dengan kejadian itu malah sering melihat terlapor melintas di depan matanya. "Apa saya harus dibacok dulu baru polisi menetapkan tersangka dan menahan terlapor? Saya trauma karena terlapor sering lewat depan mata saya," jelas Sabar.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri Lubis mengaku kasus ini tinggal menunggu gelar perkara. "Pelapor kita harap bersabar, tinggal menunggu gelar perkara," singkat Fajri. (Reza)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193394/minta-terlapor-dijadikan-tersangka-korban-dugaan-pengeroyokan-dan-pengrusakan-kecewa-dengan-kinerja-polsek-medan-area/ Mariani Bulolo Sampaikan Pengakuan Korban Winda Lorenza Gowasa ke Penyidik Tue, 06 Oct 2026 18:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Mariani Bulolo Sampaikan Pengakuan Korban Winda Lorenza Gowasa ke Penyidik]]> MATATELINGA, Medan :Mariani Bulolo, wanita dalam video yang viral menyebut almarhumah Winda Lorenza Gowasa telah dijual ke Wakapolda Sumut telah memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut.

[adsense]

"Si (Mariani) Bulolo sudah hadir. Dia memberikan keterangan kepada penyidik, apa yang telah didengar dari almarhumah Winda Lorenza Gowasa," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (6/10/2026).
Dijelaskannya, keterangan itu disampaikan Mariani Bulolo pada Jumat pekan lalu. Saat ini, kasus dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah itu sudah naik ke tahap penyidikan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Penyidik telah memintai keterangan tujuh orang saksi, termasuk pemilik akun media sosial (medsos).
"Kasusnya sudah naik sidik, sudah 7 saksi yang kita periksa," jelasnya.


Sebelumnya, Brigadir Iman Harefa melaporkan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah terkait video yang menyebut mantan istrinya almarhumah Winda Lorenza Gowasa pernah dijual ke Waka Polda Sumut.

[adsense]
Baca Juga:

Penyidik Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut telah menemukan adanya indikasi tindak pidana dalam penyebaran video yang viral tersebut.
Sebelumnya, Brigadir Iman Harefa melaporkan akun medsos karena menyebar berita fitnah dan bohong ke SPKT Mapolda Sumut, Kamis (3/9/2026).


[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193393/mariani-bulolo-sampaikan-pengakuan-korban-winda-lorenza-gowasa-ke-penyidik/ Pemko Medan Didesak Benahi RSUD Bachtiar Djafar dan Atasi Keterbatasan Kamar Rawat Inap Tue, 06 Oct 2026 17:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemko Medan Didesak Benahi RSUD Bachtiar Djafar dan Atasi Keterbatasan Kamar Rawat Inap]]> MATATELINGA,Medan : Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta serius menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat optimalisasi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar.

[adsense]

Rumah sakit milik Pemko Medan yang berada di wilayah Medan bagian utara itu dinilai memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga di kawasan Medan Utara. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, H. Doli Indra Rangkuti, SE, kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).


Menurut Doli, RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, terjangkau, dan berkualitas.

[adsense]
Baca Juga:

"Karena itu, berbagai persoalan yang terjadi, baik terkait sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan medis, maupun kualitas pelayanan, harus segera dibenahi secara terukur," ujar Doli.
Ia mengatakan, pembenahan RSUD Bachtiar Djafar harus disertai indikator yang jelas sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara berkala.

[adsense]
Indikator tersebut, antara lain peningkatan kepuasan masyarakat, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas serta kelayakan sarana dan prasarana, penurunan angka keluhan pasien, serta peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan.

Doli mengungkapkan, Fraksi PKS juga menerima banyak aspirasi masyarakat terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di Kota Medan.

[adsense]
Baca Juga:

Menurutnya, jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara daya tampung sejumlah rumah sakit masih terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap menghadapi kendala ketika membutuhkan pelayanan rawat inap.
"Pasien sering menghadapi kondisi kamar rumah sakit penuh. Akibatnya, mereka harus menunggu, berpindah fasilitas kesehatan, atau mencari rumah sakit lain," katanya.


Doli menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemko Medan, terlebih masyarakat telah mendapatkan jaminan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, kepesertaan dan cakupan UHC harus diikuti dengan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.

[adsense]

"Jangan sampai program UHC yang sudah dimiliki masyarakat tidak bisa dimanfaatkan secara optimal hanya karena persoalan ketersediaan kamar rawat inap. Pemerintah harus memastikan warga mendapatkan akses pelayanan medis secara prima dan tepat waktu ketika membutuhkan," tegasnya.

[adsense]

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong Pemko Medan segera melakukan pemetaan kebutuhan tempat tidur rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk dan tren penyakit yang berkembang.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebutuhan kapasitas pelayanan kesehatan di setiap wilayah.


Selain itu, Pemko Medan diminta membangun sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap secara real-time dan terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pasien maupun fasilitas kesehatan dapat mengetahui rumah sakit yang masih memiliki ruang rawat inap tanpa harus mencari informasi secara manual dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya.

[adsense]
Baca Juga:

"Informasi ketersediaan kamar harus bisa diakses secara cepat oleh fasilitas kesehatan maupun masyarakat. Ini akan membantu proses rujukan dan mengurangi waktu tunggu pasien," jelas Doli.
Pihaknya juga meminta penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, RSUD, rumah sakit swasta, dan BPJS Kesehatan dalam sistem rujukan.


Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi distribusi pasien sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tertentu, sementara rumah sakit lainnya masih memiliki kapasitas pelayanan.

[adsense]

Doli menambahkan, apabila berdasarkan pemetaan kebutuhan kapasitas tempat tidur rumah sakit di Kota Medan masih mengalami kekurangan, Pemko Medan harus menambah kapasitas secara bertahap.


Penambahan tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan anggaran daerah.
"Yang paling penting adalah pemerintah memiliki data yang jelas, target yang terukur, dan langkah yang berkelanjutan. Dengan begitu, persoalan akses pelayanan kesehatan tidak hanya ditangani ketika muncul keluhan, tetapi bisa diantisipasi sejak awal," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193392/pemko-medan-didesak-benahi-rsud-bachtiar-djafar-dan-atasi-keterbatasan-kamar-rawat-inap/ Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga Tue, 06 Oct 2026 16:51:00 +0700+0700 <![CDATA[Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga]]> MATATELINGA, Medan :Kerusuhan terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).Sebanyak tiga unit alat berat (ekskavator) dibakar warga, Minggu (4/10/2026) dinihari.

[adsense]

Warga merusak dan membakar alat berat tersebut karena diduga digunakan akan digunakan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.


Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menurunkan personel untuk menyelidiki peristiwa pembakaran alat berat tersebut

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Awalnya kelompok masyarakat sekitar berkumpul menghentikan aktivitas tiga unit ekskavator yang disebut milik seseorang bernama Pawang. Lalu warga melakukan pembakaran tiga unit alat berat di TKP," sebut Kombes Pol Ferry, Selasa (6/10/2026).


Ferry menerangkan, aksi pembakaran itu diduga dipicu aktivitas ekskavator yang melakukan pengerukan material ke arah pertapakan Masjid Al Muhtadin sejauh 40 meter.

[adsense]
Baca Juga:

"Pengelola ekskavator diduga melanggar kesepakatan dengan pengurus Masjid Al Muhtadin untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas dengan radius 40 meter dari pertapakan masjid," terangnya.
"Jadi aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan diduga ilegal itu menggunakan ekskavator sudah berulang terjadi. Alasannya si pemilik ekskavator melakukan kegiatan karena merasa lokasi itu merupakan miliknya," tambah juru bicara Polda Sumut tersebut.

Dia menerangkan, kasus pembakaran alat berat eskavator yang terjadi Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, masih dalam penyelidikan.
"Kita tunggu saja hasilnya ya. Penyidik masih berada di TKP melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pembakaran alat berat tersebut," pungkasnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193391/madina-memanas-3-ekskavator-tambang-ilegal-dibakar-warga/ Elemen Masyarakat Madina Kecam Statemen Wabup Atika Soal PETI Kotanopan: “Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan Tue, 06 Oct 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Elemen Masyarakat Madina Kecam Statemen Wabup Atika Soal PETI Kotanopan: “Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan]]> MATATELINGA, Panyabungan :Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, yang menyebut aksi pembakaran tiga unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kelurahan Pasar Kotanopan sebagai "peringatan keras dari masyarakat untuk pelaku PETI", menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat.

[adsense]

Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat menilai pernyataan tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pemilik alat berat, pengendali aktivitas tambang, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan PETI.

Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH) Kabupaten Madina, Ahmad Rifai Nasution, dalam keterangan pers di Panyabungan, Senin (6/10/2026), mempertanyakan efektivitas pengawasan Pemerintah Kabupaten Madina dan Satgas PETI dalam mengantisipasi aktivitas pertambangan ilegal di Kotanopan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
"Kita mempertanyakan tupoksi dan peran nyata pemerintah kabupaten. Sejauh mana efektivitas pengawasan Pemkab Madina dan Satgas PETI terhadap maraknya aktivitas PETI ini? Apakah pemerintah baru bertindak setelah masyarakat marah? Logika berpikir seperti ini sangat keliru," ujar Ahmad Rifai.


Menurutnya, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak cukup hanya mengimbau masyarakat melaporkan aktivitas PETI. Ia meminta mekanisme pengawasan dan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Satgas PETI, dan aparat penegak hukum diperjelas kepada publik.
Kritik juga diarahkan terhadap imbauan agar masyarakat melapor apabila menemukan aktivitas PETI.

[adsense]
Baca Juga:

"Tidak masuk akal jika masyarakat terus diminta melapor, sementara pemerintah memiliki struktur pemerintahan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Wakil Bupati, camat dan kepala desa? Ini yang harus dijelaskan kepada publik," tegasnya.


Minta Aktor di Balik PETI Diungkap
Sorotan masyarakat tidak hanya tertuju kepada pekerja di lokasi tambang. Mereka meminta aparat menelusuri pihak yang diduga menjadi pemilik modal, pemilik alat berat, maupun pengendali kegiatan.
Berdasarkan informasi warga yang diterima sejumlah elemen masyarakat, aktivitas PETI di Kotanopan diduga masih melibatkan pemain lama. Nama pengusaha berinisial PW dan kepala desa berinisial GD kembali disebut dalam informasi tersebut.
Namun, tudingan tersebut masih merupakan informasi masyarakat dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum. Karena itu, aparat penegak hukum didesak melakukan verifikasi dan penyelidikan secara profesional.

[adsense]

"Pemainnya diduga masih orang lama. Ada dugaan alat berat dipinjamkan kepada kerabat atau pihak lain sehingga pemilik sebenarnya tidak terlihat. Kami meminta aparat tidak hanya memproses pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri kepemilikan alat dan aliran dana apabila memang ditemukan indikasi pidana," ungkap Lubis, warga Kotanopan.
Ia juga meminta seluruh pihak yang namanya disebut dalam informasi masyarakat diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Sorotan Lokasi yang Disebut Dekat Permukiman
Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Pantau Pemerintahan/Parlemen (MP4), Arif Azka Batubara, turut mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas PETI di Kotanopan.


Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung apabila lokasinya berada relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas publik.
"Tidak mungkin aktivitas yang berlangsung lama tidak menjadi perhatian pemerintah. Terlebih jika lokasinya berada di kawasan yang relatif dekat dengan fasilitas pemerintahan. Kami meminta pemerintah menjelaskan langkah pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan," ujar Arif.

[adsense]
Baca Juga:

Ia juga meminta Wakil Bupati Atika Azmi memberikan klarifikasi terbuka terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk tudingan mengenai dugaan keterkaitan pihak-pihak tertentu dengan aktivitas PETI.
Klarifikasi tersebut dinilai penting agar isu yang beredar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Persoalkan Status Lahan Reklamasi
Selain aktivitas PETI, sejumlah elemen masyarakat juga menyoroti status lahan yang disebut sebagai lokasi reklamasi eks-PETI dan kemudian digunakan untuk kegiatan turnamen Maraginda Hakim Nasution Cup I.


Ketua Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL), Dahler Lubis, meminta Pemkab Madina melakukan pemeriksaan terhadap status hukum, kepemilikan, serta dokumen perizinan lahan tersebut.
"Pemkab Madina dan Satgas PETI harus memeriksa dokumen dan legalitas lahan reklamasi tersebut. Jika memang tidak memiliki izin atau dokumen yang dipersyaratkan, maka harus ada langkah hukum sesuai ketentuan," katanya.

[adsense]

Menurut Dahler, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penertiban aktivitas PETI di lapangan, tetapi juga harus memastikan proses reklamasi dan pemanfaatan lahan eks-tambang memiliki dasar hukum yang jelas.
"Kita meminta pemerintah membuktikan komitmennya melalui tindakan yang transparan. Kalau memang ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan sesuai aturan dan jangan tebang pilih," tegasnya.


Satgas PETI Diminta Terbuka
Sejumlah elemen masyarakat juga meminta Satgas PETI Madina membuka kepada publik hasil pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan di Kotanopan.

[adsense]
Baca Juga:

Mereka meminta pemerintah menjelaskan jumlah lokasi yang telah ditertibkan, alat berat yang telah diamankan, proses hukum yang berjalan, serta tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan pemilik modal dan pengendali aktivitas PETI.

[adsense]

Publik juga menuntut agar setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan individu, termasuk PW maupun GD, diverifikasi melalui proses hukum dan tidak berhenti pada tudingan di ruang publik.


"Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai, bukan hanya pekerja di lapangan. Kalau ditemukan bukti adanya pemodal, pemilik alat, atau pihak yang mengendalikan operasi, silakan diproses sesuai hukum," pungkas Dahler.
Hingga berita ini disusun, pernyataan para aktivis dan warga tersebut merupakan bentuk kritik serta tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas PETI masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan proses hukum.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193390/elemen-masyarakat-madina-kecam-statemen-wabup-atika-soal-peti-kotanopan-ldquojangan-lempar-batu-sembunyi-tangan/ Viral, Tangki Siluman di SPBU Simangambat Siabu. Aktivis Desak Polres Madina Tindak Tegas Pelaku dan Pengelola SPBU. Tue, 06 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Viral, Tangki Siluman di SPBU Simangambat Siabu. Aktivis Desak Polres Madina Tindak Tegas Pelaku dan Pengelola SPBU.]]> MATATELINGA,Panyabungan : Praktik dugaan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menampar wajah penegakan hukum di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sebuah video viral yang diunggah oleh akun Magrifat Lubis, Fakta Mandailing, Ruang Dialektika Mandailing, serta sejumlah akun media sosial lainnya pada Senin (05/10) pukul 10.21 WIB memperlihatkan aksi arogan sebuah mobil Chevrolet tangki siluman (modifikasi) yang dengan leluasa menyedot solar subsidi skala besar di SPBU No 14.229.323 Simangambat Kecamatan Siabu yang dikelola oleh CV Hj. Riadoh R.

[adsense]

Ironisnya, alih-alih melarang, petugas SPBU justru terkesan melakukan pembiaran dan memfasilitasi tindakan ilegal tersebut. Aksi ini pun langsung memantik gelombang kemarahan publik yang menilai hak rakyat kecil telah dirampok secara terang-terangan.

[adsense]
Baca Juga:

Menyikapi hal itu, Ketua Madina Corruption Watch (MCW), Jupriadi Batubara, langsung angkat bicara dalam keterangan persnya di Panyabungan, Selasa (06/10). Dengan nada tajam, ia mempertanyakan taji supremasi hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir ini.

[adsense]

"Kapolres Madina jangan tinggal diam, Kita minta agar kasus ini segera diusut tuntas. Periksa CCTV SPBU, tangkap pelaku dan pemilik kendaraan, operator yang melayani, hingga pengelola SPBU. Ini jelas pembiaran sistematis. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera menetapkan mereka sebagai tersangka bila terbukti. Hukum harus tegak, tidak boleh ada yang diistimewakan!" cetus Jupriadi berang.

[adsense]

Jupriadi sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat masyarakat kecil merasa kesulitan dan antre panjang demi mendapatkan solar subsidi, justru mafia dan oknum SPBU justru mengeruk keuntungan ilegal.


Oleh karena itu, MCW mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk mengambil tindakan sesuai prosedur. "Segel SPBU Simangambat Siabu sekarang jugaHentikan pasokan BBM ke sana sampai proses hukum selesai, dan lakukan audit investigatif menyeluruh," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:

Ketegasan serupa disuarakan oleh Ketua Forum MP4 (Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Pemerintah dan Pelayanan Publik) Arif Azka. Dia membeberkan secara sistematis sederet regulasi berat yang telah dikangkangi oleh para pelaku dan pihak SPBU, di antaranya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diubah lewat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) Pasal 55: Pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 Miliar. Ini adalah pasal primer untuk menyeret mafia solar ke jeruji besi. Selanjutnya Pasal 53 huruf c dan d: Terkait operasional pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin usaha resmi. Kemudian Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM

[adsense]

menegaskan bahwa solar subsidi mutlak hanya untuk kendaraan tertentu, nelayan, serta UMKM—bukan untuk industri, apalagi kendaraan modifikasi tangki siluman. SPBU yang melanggar SOP ini mutlak menyalahi aturan distribusi.

[adsense]

Ditambahkan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan (Deelneming) Pengelola dan operator SPBU yang sengaja membiarkan atau membantu memfasilitasi pengisian ilegal ini dapat dijerat sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana kejahatan. Selanjutnya Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 & Aturan Internal PertaminaMelarang keras SPBU melayani tangki modifikasi atau jerigen tanpa surat rekomendasi resmi.

[adsense]
Baca Juga:

"Pelanggaran terhadap aturan ini berkonsekuensi pada sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha."Bersihkan semua SPBU nakal di Mandailing Natal! Jangan tebang pilih. Lakukan sidak menyeluruh karena jatah BBM subsidi adalah hak rakyat miskin, bukan komoditas untuk dikorupsi oknum serakah," desak Arif Azka.


Di akhir pernyataannya, MP4 mendesak sinergi tiga pilar: DPRD Madina, Pemkab Madina, dan Polres Madina untuk segera memperketat pengawasan di lapangan. Mereka menuntut dibentuknya Satgas Pengendalian/ Distribusi BBM bersubsidi guna melakukan inspeksi mendadak secara berkala.

[adsense]

Kini, bola panas berada di tangan Polres Madina dan Pertamina. Publik menunggu, apakah hukum akan bertaji menyeret para pelaku ke penjara, ataukah kasus ini akan menguap begitu saja.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola dan manager SPBU Simangambat dan Polres Madina.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193389/viral-tangki-siluman-di-spbu-simangambat-siabu-aktivis-desak-polres-madina-tindak-tegas-pelaku-dan-pengelola-spbu/ Diduga Langgar Kode Etik, Oknum Jaksa Kejari Labusel Diadukan ke PTSP Kejatisu Tue, 06 Oct 2026 15:21:00 +0700+0700 <![CDATA[Diduga Langgar Kode Etik, Oknum Jaksa Kejari Labusel Diadukan ke PTSP Kejatisu]]> MATATELINGA, Medan :Rahmansyah Siregar SH memdatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (6/10) pagi.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

Kepada wartawan, Rahmansyah mengaku kehadirannya bersama tim dan kliennya, Nurleli, warga Jl.Sudirman, Baganbatu, Rohil, Riau untuk mengadukan oknum jaksa di Kejari Labuhanbatu Selatan (Labusel) atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalgunaan wewenang.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

Menurut Rahmansyah, kliennya merasa dikriminalisasi oleh oknum jaksa pasca bergulir kasus ahli waris, dan menahan Fransthio Johan dengan tuduhan pencurian buah sawit sebanyak 3 ton sekira Rp9 juta, di Desa Boom Sisumut Labuhanbatu Selatan.

[adsense]


Bahwa oknum (penyidik) jaksa dugaan pelanggaran profesionalisme, rekayasa perkara, yang didasarkan pada dokumen kepemilikan yang diduga kuat direkayasa.

[adsense]
Baca Juga:


Tindakan oknum (penyidik) jaksa bertentangan dengan pasal 8 huruf e PERJA No. 4 Tahun 2024 tentang kode prilaku jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode prilaku jaksa, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan sumpah jabatan dalam pasal 10 ayat (2) uu no 11 tahun 2021 perubahan atas uu no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia, karena menerima perpanjangan menahan (merampas kemerdekaan orang) tanpa akurasi alat bukti yang sah jo pasal 532 ayat 1 huruf b uu no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. melanggar pasal :

[adsense]
pasal 8 huruf e PERJA No. 4 Tahun 2024 tentang kode prilaku jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode prilaku jaksa"menolak perintah atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik jaksa dan kode prilaku jaksa".

Akibat :Dalam hal ini penyidik pengetahui dasar surat masih atas nama kakek fransthio johan yaitu alfian.Sertifikat no. 576 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 577 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 578 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 579 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 580 berdasarkan dari hibah ayah korbanTerkait Pemindahan hak Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

[adsense]
Baca Juga:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

[adsense]

Keanehan lainnya ditambahkan Rahman,"Ini saya yakini sebagai dugaan pelanggaran berat oknum jaksa, terhadap anak klien kami, Fransthio. Karena buah sawit yang diambil ada di atas tanah kakeknya, secara historis milik ayahnya. Pengakuan pelapor, bahwa tanah tersebut sudah dijual 2018 sewaktu kakek pelaku masih hidup, tetapi di tahun 2026 surat -surat masih atas nama Alfian (kakek pelaku). Hal ini berdasarkan keterangan saksi (pelapor), atas nama Sofyan Tanjung di Pengadilan Perdata Rokan Hilir perkara ,No.1/PDT.G/2026/PN RHL , " tutur Rahman

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Namun penyidik tetap merampas kemerdekaan FRANSTHIO JOHAN BIN ALM JOHAN alias TIO.

[adsense]
Baca Juga:

Sambung Rahman lagi, pihaknya meminta agar Kejatisu memproses pengaduannya dan menindak dugaan oknum jaksa nakal di Labusel, yang terkesan memaksakan kasus untuk terus.berjalan di Pengadilan, sembari menunjukkan bukti lapor ke PTSP, diterima staff Kejatisu atas nama Fitri. Selasa (6/10) pagi.

[adsense]


Sementara itu, Nurleli, ibu kandung Fransthio kepada wartawan menyampaikan bermohon kejatisu, kejaksaan agung , Presiden RI, Komisi III DPR RI ,ombudsman memberikan rasa keadilan kepada kami rakyat kecil, oleh aparat penegak hukum. Yang terkesan memihak dan tidak profesional yang sudah merampas kemerdekaan anak saya, Frans, dengan cara memenjarakannya. Kami minta keadilan seadil adilnya, saya cuma seorang ibu , tidak berdaya menghadapi penguasa,"tutup Nurleli sambil menangis.

Terkait aduan ini, Kasipenkum Kejatisu Rizaldi SH , menyatakan akan melakukan pengecekan. "Baik bg.. kita cek dulu," ujar Rizaldi.

[adsense]
Baca Juga:


[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193388/diduga-langgar-kode-etik-oknum-jaksa-kejari-labusel-diadukan-ke-ptsp-kejatisu/ Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i* Tue, 06 Oct 2026 15:13:00 +0700+0700 <![CDATA[Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i*]]> MATATELINGA,Medan : Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Medan, Jalan Gurilla, Senin (5/10/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Romo mengenang persahabatannya dengan almarhum H.M. Saleh Harahap, ayah Zakiyuddin.

[adsense]

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Zakiyuddin didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap. Mereka makan siang bersama sembari berbincang mengenai berbagai hal.

[adsense]
Baca Juga:

Romo mengatakan, kunjungannya bagian dari silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan kepada almarhum H.M. Saleh Harahap, ulama dan Bupati Tapanuli Selatan periode 2000–2004 yang telah lama dikenalnya sebagai sahabat.


Ia mengungkapkan, hubungan keduanya telah terjalin sejak lama. Saat itu, Romo kerap menjemput dan mengantar almarhum untuk mengisi pengajian hingga komunikasi keduanya semakin erat.

[adsense]

"Dulu setiap ada penugasan, saya jemput ayah beliau untuk mengisi pengajian. Begitu terus-menerus. Beliau kemudian menjadi Sekretaris Majelis Ulama Indonesia pada 1996," ujar Romo, mengenang almarhum.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193387/zakiyuddin-harahap-terima-kunjungan-wamenag-romo-hr-muhammad-syafirsquoi/ Bangun Sinergitas, Kejati Sulbar Gelar Coffee Morning Ngobras Dengan LSM dan Media Tue, 06 Oct 2026 14:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Bangun Sinergitas, Kejati Sulbar Gelar Coffee Morning Ngobras Dengan LSM dan Media]]> MATATELINGA - Mamuju : Untuk membangun sinergitas dengan masyarakat, khususnya insan media dan LSM, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menggelar Coffee Morning Ngobras (Ngobrol
Santai), Kamis (1 Oktober 2026) lalu di Cafe Ruang Rindu Jln. Andi Makassau, Karema, Pasar baru, Mamuju, Sulawesi Barat.

[adsense]
Menurut Kajati Sulbar Budi Hartawan Panjaitan, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sulbar Aben BM Situmorang, SH,MH, Selasa (6/10/2026) kegiatan Media dan Kehumasan pada Coffee Morning kali ini menjadi sarana untuk Sharing Session dengan Ngobras (Ngobrol Santai) Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sulawesi Barat dan rekan media yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat.

"Dengan adanya kegiatan Coffee Morning berupa Ngobrol Santai dengan rekan media dan LSM, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barar secara strategis membangun penggalangan opini publik positif terhadap institusi Kejaksaan. Harapan kita, kegiatan seperti ini menjadi sarana positif dalam membangun sinergitas dan mendapatkan berbagai masukan dari rekan-rekan media terutama terkait dengan upaya penegakan hukum di Kejati Sulbar," papar Aben Situmorang.

[adsense]
Baca Juga:
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Endi Sulistyo, S.H., MH (Asisten Intelijen); Fatoni Hatam, S.H., M.H (Asisten Tindak Pidana Khusus), Antonius, S.H., M.H. (Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulbar), para Kepala Seksi pada bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat serta staf lainnya.

Aben Situmorang menambahkan, kegiatan Coffee Morning Ngobras Kejati Sulawesi Barat bersama rekan-rekan media memiliki nilai sosial yang signifikan sebagai wadah interaksi dengan masyarakat.

[adsense]
"Forum ini mendorong transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi sarana mendeteksi serta menyelesaikan persoalan sosial secara partisipatif. Jika dikelola dengan konsisten, kegiatan ini berpotensi menjadi model dialog demokratis antara penegak hukum dan masyarakat sipil di tingkat daerah," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/193386/bangun-sinergitas-kejati-sulbar-gelar-coffee-morning-ngobras-dengan-lsm-dan-media/ Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum Dorong Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial melalui Studi Perbandingan Internasional Tue, 06 Oct 2026 13:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum Dorong Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial melalui Studi Perbandingan Internasional]]>

[adsense]
MATATELINGA -Jakarta : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum mendorong penguatan kesiapan implementasi Pidana Kerja Sosial (PKS) sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema "Studi Perbandingan Implementasi Pidana Kerja Sosial di Amerika Serikat, Belanda, dan Thailand dengan di Indonesia.

FGD dilaksanakan, Senin, 28 September 2026 secara hybrid, luring dan daring. Kegiatan ini menjadi forum untuk memperdalam pemahaman sekaligus membangun kesiapan menghadapi implementasi PKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

[adsense]
Baca Juga:
Melalui studi perbandingan, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. melihat pengalaman negara-negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial sebagai bahan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

Dalam FGD tersebut hadir tiga narasumber internasional yang memberikan perspektif dari masing-masing negara, yaitu Tomika N.S. Patterson, Resident Legal Advisor, U.S. Department of Justice (OPDAT); Linda Biesot, Team Leader Alternative Sanctions, Reclassering Nederland; serta Jessada Phoomjun, Director of Probation Development Division, Ministry of Justice Thailand.

[adsense]
Dari Amerika Serikat, Tomika N.S. Patterson, Resident Legal Advisor, U.S. Department of Justice (OPDAT), memaparkan community service sebagai bagian dari sanksi pidana serta pentingnya tahapan yang jelas dalam pelaksanaannya.

Mulai dari penetapan oleh pengadilan, penempatan, verifikasi, hingga penegakan, setiap tahapan membutuhkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Penempatan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan kewajiban yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

Sementara itu, Linda Biesot, Team Leader Alternative Sanctions, Reclassering Nederland, menjelaskan pengalaman Belanda dalam menerapkan kerja sosial sebagai salah satu alternatif terhadap pidana penjara. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi juga mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaannya membutuhkan kerja sama antara probation, aparat penegak hukum, serta organisasi dan pihak-pihak di masyarakat.

Adapun Jessada Phoomjun, Director of Probation Development Division, Ministry of Justice Thailand, memberikan gambaran mengenai penerapan community service di Thailand. Pembahasannya mencakup asesmen, penentuan jenis dan lokasi kegiatan berdasarkan kemampuan serta karakteristik pelaku, pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat, pengawasan, monitoring, hingga evaluasi.

[adsense]
Baca Juga:
Pendekatan tersebut menekankan prinsip "Right Person, Right Work, Right Place." Berbagai pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. dalam melihat kesiapan pelaksanaan PKS di Indonesia.

Menurutnya, implementasi PKS tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan, mulai dari asesmen, penempatan, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pengawasan, monitoring, hingga evaluasi.

[adsense]
Dalam kerangka KUHP Nasional, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Karena itu, diperlukan pemahaman yang sama serta pembagian peran yang jelas antara aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan terkait.

Kesiapan tersebut juga mencakup ketersediaan tempat pelaksanaan kerja sosial, mekanisme pengawasan dan pelaporan, serta keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi nirlaba, dan mitra lainnya.

[adsense]
Baca Juga:
Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. mendorong agar berbagai kebutuhan, kendala, dan tantangan tersebut dapat diidentifikasi sejak awal sehingga pelaksanaan PKS nantinya dapat berjalan secara efektif dan terukur.

FGD ini turut melibatkan jajaran Kejaksaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Biro Kerja Sama, organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah kota administrasi, stakeholder pendukung, serta akademisi. Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman dan koordinasi lintas stakeholder dalam mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial.

[adsense]
Melalui forum tersebut, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. mendorong agar hasil studi perbandingan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Hal tersebut mencakup pemetaan peran masing-masing stakeholder serta penguatan kesiapan Kejaksaan dan pihak terkait dalam menghadapi implementasi PKS.

Pada akhirnya, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. mendorong agar implementasi pidana kerja sosial dapat berjalan secara efektif, terukur, akuntabel, dan humanis, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. PKS diharapkan tidak hanya menjadi alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga menjadi instrumen pemidanaan yang mendorong pertanggungjawaban pelaku, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/193385/dr-neva-sari-susanti-sh-mhum-dorong-kesiapan-implementasi-pidana-kerja-sosial-melalui-studi-perbandingan-internasional/ Kapolres Didampingi Bupati,Dandim 0208/Asahan Serta Ketua DPRD Asahan ,Gelar Inspeksi Kesiapan Personil PAM TPS Pilkades Serentak 2026 Tue, 06 Oct 2026 13:06:00 +0700+0700 <![CDATA[Kapolres Didampingi Bupati,Dandim 0208/Asahan Serta Ketua DPRD Asahan ,Gelar Inspeksi Kesiapan Personil PAM TPS Pilkades Serentak 2026]]> MATATELINGA,Asahan :Kapolres Asahan AKBP.Adi Dharma Pramudhita didampingi Bupati Asahan Taufik ZA Siregar, Dandim 0208/Asahan Letkol (Inf) Edy Syahputra serta ketua DPRD Asahan H.Efi Irwansyah Pane melaksanakan inspeksi dalam rangka pengecekan kesiapan personil PAM TPS Pilkades serentak akan dilaksanakan Rabu 07 Oktober 2026 , Senin (05/10/2026) di halaman Mapolres Asahan.

[adsense]
Kapolres Asahan AKBP.Adi Dharma Pramudhita yang didampingi bupati, Dandim 0208/Asahan serta ketua DPRD Asahan saat usai melaksanakan inspeksi dalam rangka pengecekan kesiapan personil PAM TPS Pilkades serentak 2026 di kabupaten Asahan mengatakan kegiatan pengecekan kesiapan personil pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka pelaksanaan Pilkades serentak di Asahan tahun 2026, dan untuk pelaksanaan pemilihannya akan dilaksanakan pada Rabu 07 Oktober 2026 ,dan desa yang mengikuti pemilihan ini sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan, dan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 127.716 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ,dan pemilih yang telah masuk dalam DPT ini akan menggunakan hak pilihnya pada 152 lokasi TPS yang telah ditentukan, ujarnya.

[adsense]
Lebih lanjut Kapolres Asahan AKBP.Adi Dharma Pramudhita juga mengatakan Pilkades Serentak tahun 2026 diikuti sebanyak 128 calon Kepala Desa, terdiri dari 21 calon petahana dan 107 calon non petahana, dan berdasarkan hasil perkiraan intelijen Polres Asahan, tingkat potensi kerawanan pada 43 desa penyelenggara Pilkades telah dipetakan menjadi tiga kategori.Sebanyak 25 desa masuk kategori kurang rawan, 14 desa kategori rawan, dan 4 desa masuk kategori sangat rawan.


Namun untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, Polres Asahan telah menyiapkan kekuatan pengamanan sebanyak 457 personel.Dari jumlah tersebut terdiri dari 377 personel organik Polres Asahan dan 80 personel BKO PHH Sat Brimob Polda Sumatera Utara, serta kesiapan personel menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkades, khususnya di TPS-TPS yang memiliki potensi kerawanan.Mengingat pentingnya kegiatan pengamanan ini, diharapkan seluruh komponen maupun stakeholder terkait yang terlibat dapat berpartisipasi penuh mendukung suksesnya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Asahan tahun 2026, mengingatkan seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, humanis, netral dan bertanggung jawab, serta mengedepankan langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

[adsense]
Baca Juga:

Sementara bupati Asahan Taufik ZA Siregar usai melaksanakan inspeksi PAM pengamanan TPS Pilkades serentak 2026 juga mengatakan diharapkan pelaksanaan Pilkades di kabupaten Asahan dapat berlangsung dengan tertib serta aman, demokratis serta diharapkan warga masyarakat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ini tidak mudah terpengaruh oleh issue issue yang sengaja ditebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, TNI dan Polri serta panitia penyelenggara Pilkades ini untuk bahu membahu dalam pengamanan pelaksanaan Pilkades tersebut agar berlangsung aman, tertib, demokratis dan kondusif, ungkapnya

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/193384/kapolres-didampingi-bupatidandim-0208asahan-serta-ketua-dprd-asahan-gelar-inspeksi-kesiapan-personil-pam-tps-pilkades-serentak-2026/ Dua Hari Jelang Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Asahan, Pemerintah Kabupaten Distribusikan Kebutuhan Logistik Tue, 06 Oct 2026 12:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Dua Hari Jelang Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Asahan, Pemerintah Kabupaten Distribusikan Kebutuhan Logistik]]> MATATELINGA,Asahan :Dua hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Asahan, Pemerintah kabupaten Asahan melalui Assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan telah mendistribusikan sarana kelengkapan administrasi dimaksud untuk kebutuhan di desa desa , Selasa (06/10/2026).

[adsense]

Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dalam keterangannya yang disampaikan Mohammad Azmy Ismail selaku assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan mengatakan sejak hari Senin 05 Oktober 2026, Pemerintah kabupaten Asahan telah mulai melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan logistik Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026 menuju desa desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepada desa dimaksud.

Pelepasan logistik tersebut dilaksanakan di halaman kantor bupati Asahan pada Senin 05 Oktober 2026, ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Lebih lanjut Assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan Mohammad Azmy Ismail juga mengatakan dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut bupati Asahan juga mengatakan dan berpesan Pemerintah Kabupaten hari ini telah melaksanakan pendistribusian logistik dan distribusi logistik tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak dapat berjalan lancar, aman dan tertib.


Bupati Asahan melalui Assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan juga meminta kepada seluruh jajaran Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa serta seluruh petugas yang terlibat agar memastikan setiap logistik sampai ke tujuan dengan jumlah yang tepat, dalam kondisi baik, aman dan tepat waktu dan diharapkan jangan sampai terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami kekurangan logistik saat pelaksanaan pemungutan suara.
Untuk itu, proses distribusi, penerimaan, pemeriksaan dan pengamanan logistik diminta dilakukan secara tertib, teliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.Setiap proses serah terima juga harus dilakukan dengan baik dan dituangkan dalam dokumen administrasi yang telah disiapkan.

[adsense]

Serta untuk aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian, diharapkan kepada jajaran TNI dan Polri serta seluruh unsur pengamanan, disampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam memastikan distribusi logistik sampai ke desa tujuan dengan aman dan diharapkan adanya koordinasi antara penyelenggara, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan aparat keamanan harus terus dijaga sampai seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai.
Pelaksanaan Pilkades ini bukan hanya proses memilih seorang kepala desa, namun merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa yang harus dijaga bersama agar berlangsung aman, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.


Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Asahan Darwinsyah Lubis, juga mengatakan pelaksanaan Pilkades serentak 2026 di Asahan ini dilaksanakan di 43 desa yang tersebar pada 18 kecamatan, dengan jumlah 152 TPS dan 128.133 pemilih.
Dan pada Rabu 07 Oktober 2026 pelaksanaan pemungutan suara , Panitia Pemilihan Kabupaten bersama seluruh pihak terkait telah melakukan pendribusian logistik terhadap kebutuhan sarana dan prasananya yang akan digunakan pada masing-masing TPS, dan setiap armada yang melakukan oenghantarsn logistik tersebut didampingi petugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan personel kepolisian.Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan logistik selama perjalanan sekaligus memastikan seluruh logistik diterima oleh pihak yang berwenang di desa tujuan, tukasnya

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita/193383/dua-hari-jelang-pelaksanaan-pilkades-serentak-di-asahan-pemerintah-kabupaten-distribusikan-kebutuhan-logistik/ BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan Tue, 06 Oct 2026 12:09:00 +0700+0700 <![CDATA[BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan]]> MATATELINGA, Aceh Selatan :Pelaksanaan program BASAGA (Bajak Sawah Gratis) di Kabupaten Aceh Selatan mulai dipertanyakan masyarakat. Program yang merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut ditujukan untuk membantu petani melalui pembiayaan pengolahan lahan sawah secara gratis.

[adsense]

Program BASAGA merupakan salah satu program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dengan tujuan meringankan biaya produksi petani sekaligus mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.

[adsense]
Baca Juga:

Namun, sejauh mana program tersebut telah direalisasikan di lapangan masih menjadi pertanyaan. Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program tersebut, Media ini berupaya meminta konfirmasi kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, Zulkifli Nur, S.Pt.

[adsense]

Sekitar pukul 09.45 WIB, Zulkifli Nur diketahui tidak berada di kantornya saat wartawan Bersuarakita.ID mendatangi Kantor Dinas Pertanian Aceh Selatan untuk meminta keterangan terkait program tersebut.

[adsense]
Salah seorang staf yang ditemui di kantor tersebut mengatakan kepala dinas belum masuk kantor. Ketika ditanya apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas di luar kantor, staf tersebut mengaku tidak mengetahui.

"Bapak belum masuk kantor," ujar staf tersebut. Saat ditanya apakah sedang melaksanakan tugas luar, ia menjawab, "Kami tidak tahu." Selasa (6/10/2026)
Media ini kemudian berupaya menghubungi Zulkifli Nur melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program BASAGA, termasuk cakupan penerima manfaat, realisasi pengolahan lahan, serta mekanisme pelaksanaannya.

[adsense]
Baca Juga:

Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.Pertanyaan mengenai pelaksanaan BASAGA menjadi penting mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan petani dan penggunaan anggaran maupun sumber daya pemerintah daerah.

[adsense]

Masyarakat tentu membutuhkan informasi yang jelas mengenai berapa luas lahan yang telah dibajak melalui program tersebut, berapa jumlah petani yang telah menerima manfaat, serta wilayah mana saja yang telah mendapatkan layanan bajak sawah gratis.

Selain itu, transparansi mengenai mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat juga diperlukan agar program benar-benar menjangkau petani yang menjadi sasaran.

[adsense]
Baca Juga:

Hingga kini, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Aceh Selatan mengenai capaian program BASAGA secara keseluruhan.

Media ini tetap membuka ruang bagi Dinas Pertanian Aceh Selatan, Plt. Kepala Dinas Pertanian Zulkifli Nur, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memberikan penjelasan dan data terkait pelaksanaan program tersebut.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/berita-aceh/193382/basaga-aceh-selatan-dipertanyakan-dinas-pertanian-belum-beri-penjelasan/