https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Fri, 18 Sep 2026 19:29:50 +0700+0700 id-ID Geger...!!!! 38 Pelajar Keracunan MBG di Galang Fri, 18 Sep 2026 18:40:00 +0700+0700 <![CDATA[Geger...!!!! 38 Pelajar Keracunan MBG di Galang]]> MATATELINGA, Deliserdang :Hingga kini situasi di Puskesmas Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang masih ramai dikunjungi orang tua siswa yang mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis ( MBG). Dari data sementara ada 38 orang pelajar yang kini dalam perawatan di Puskesmas. Jumat 18/9/2026 sore.

[adsense]



Sejumlah pelajar atau murid Sekolah Dasar berasal dari empat sekolah yaitu SDN 101976 Bandar Kuala, sebanyak 7 Orang, SDN 106197 Desa Paku 13 Orang,SDN 101961 Timbang Deli sebanyak 17 Orang danSDN 107827 Titi Besi sebanyak 1 Orang.

[adsense]
Baca Juga:

Korban mengalami sakit perut dan muntah untuk kondisi para korban saat ini masih dirawat di Puskesmas Galang, sementara informasi dihimpun untuk MBG yang dikonsumsi para pelajar itu berasal dari SPPG Yayasan Manunggal Kartika Brigrif 7 Rimba Raya.

Asni Pegawai Kecamatan Galang mengatakan parakorban mengalami sakit perut usai menyantap Makanan Bergizi Gratis ( MBG) yang dibagikan pihak sekolah hingga dilarikan ke Puskesmas.

[adsense]

Para orang tua korban kini tampak panik dan masing masing mendampingi anak -anak mereka dirawat di Puskesmas. Hingga kini belum diketahui, makanan apa dari MBG itu yang mengakibatkan sejumlah siswa sakit perut. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang hingga kini masih melakukan pengusutan dan melakukan pemeriksaan pada siswa yang keracunan serta makanan yang dimakan mereka.

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192897/geger-38-pelajar-keracunan-mbg-di-galang/ Polres Pelabuhan Belawan Gerebek Sarang Narkoba di Medan Labuhan Fri, 18 Sep 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polres Pelabuhan Belawan Gerebek Sarang Narkoba di Medan Labuhan]]> MATATELINGA,Belawan : Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerek sarang sarang narkoba di Medan Labuhan 5 pengguna ditangkap.

[adsense]

Penggerebekan sarang narkoba narkob tersebut dikawasan Jalan Pancing 1 Lingkungan 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan dan menangkap 5 orang yang sedang pesta sabu sabu.


Pengerebekan satnarkoba (Satuan Narkoba) pada Selasa (15/09/2026) sore pukul 18.00 wib atas laporan masyarakat setempat karena resah dikampungnya dijadikan tempat peredaran sabu sabu yang membuat wilayahnya tidak aman maraknya aksi berbagai macam tindak kejahatan.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Kelimanya masing-masing berinisial S (55), MS (42), MNZ (44), AJ (43), dan WE (38). merupakan warga di wilayah Medan Labuhan, Medan Marelan dan Binjai Utara.

[adsense]
Baca Juga:
Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP A.R. Riza saat dikonfirmasi pada Jumaat (18/06/2026) mengatakan,awalnya adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas narkotika di kawasan Jalan Pancing.


Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, personel Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan. Setelah informasi dinilai cukup akurat, personel kemudian bergerak ke tempat kejadian perkara dan melakukan penindakan,kata AKP A.R. Riza.

[adsense]

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan lima orang yang sedang pesta menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu batang rokok yang berisi ganja kering, satu buah dompet, satu set bong lengkap dengan kaca pin dan sisa bakar, satu unit handphone Android serta uang tunai sebesar Rp66.000.

[adsense]
Baca Juga:

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring M., SIK., melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, S.H., M.H. menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut kepolisian terhadap informasi masyarakat sekaligus upaya menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.


Dalam pemeriksaan awal, salah satu pengguna berinisial S diketahui pernah terlibat perkara narkotika dan merupakan residivis pada tahun 2010.
Selanjutnya, kelima terduga beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kelimanya kini mengerahkan di tahanan Polres.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192895/polres-pelabuhan-belawan-gerebek-sarang-narkoba-di-medan-labuhan/ Erryl: Humanis Bukan Berarti Lemah, Negara Wajib Lindungi Nyawa Warga di Papua Fri, 18 Sep 2026 17:19:00 +0700+0700 <![CDATA[Erryl: Humanis Bukan Berarti Lemah, Negara Wajib Lindungi Nyawa Warga di Papua]]> MATATELINGA - Palembang : Ketua DPD Gerakan Bela Negara Sumatera Selatan, Dr. Erryl Prima Putera Agoes, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan bersenjata di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis, tetapi tidak boleh kehilangan ketegasan dalam menegakkan hukum dan melindungi hak hidup warga negara.

[adsense]
Pernyataan tersebut disampaikan Erryl, Jumat (18/9/2026) menyikapi rangkaian kekerasan terhadap warga sipil di Papua, termasuk penembakan tiga pegawai Pemkab Jayawijaya yang sedang menjalankan tugas kedinasan.

Dalam pemberitaan detikcom, ketiganya ditembak saat perjalanan menuju lokasi program cetak sawah di Distrik Muliama pada 9 September 2026. Polisi menyatakan penembakan tersebut diduga dilakukan kelompok bersenjata dari wilayah Nduga. Salah satu korban meninggal setelah sempat mendapat perawatan, sementara dua lainnya meninggal di lokasi.

[adsense]
Baca Juga:
"Kita jangan kehilangan perspektif kemanusiaan. Tetapi jangan juga karena alasan kemanusiaan kemudian negara menjadi ragu untuk menegakkan hukum. Dua-duanya harus berjalan. Humanis bukan berarti lemah. Merangkul bukan berarti membiarkan kekerasan," katanya.

Menurut Erryl, persoalannya harus dikembalikan kepada prinsip paling mendasar dalam negara hukum, yaitu perlindungan terhadap manusia dan hak hidup.

[adsense]
"Hak hidup bukan hadiah dari negara. Hak hidup adalah hak yang melekat pada manusia. Ketika seseorang ditembak, dibunuh atau dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang, yang harus hadir pertama kali adalah hukum. Negara wajib melindungi korban, mengungkap pelaku, dan memastikan ada pertanggungjawaban," paparnya.

Ia merujuk Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup, serta Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sementara Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Konstitusi juga menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

[adsense]
Baca Juga:
"Jadi negara tidak boleh absen. Ketika warga negara dihabisi nyawanya, negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi. Ini bukan semata-mata persoalan keamanan, tetapi juga persoalan HAM," tandasnya.

Erryl juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 6 ICCPR, hak untuk hidup diakui sebagai hak fundamental. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 36 bahkan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melakukan langkah yang layak untuk melindungi kehidupan manusia dari ancaman yang berasal dari pihak non-negara, termasuk kelompok bersenjata, serta melakukan pencegahan, penyelidikan dan penindakan terhadap perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

[adsense]
"Artinya jelas. Negara tidak cukup hanya mengatakan ini konflik atau gangguan keamanan. Kalau ada warga negara yang kehilangan nyawa karena kekerasan, harus ada tindakan nyata. Pelakunya harus dikejar, bukti harus dikumpulkan, perkara harus diproses, dan korban harus mendapatkan keadilan," tegas Erryl.

Namun demikian, Erryl menekankan pentingnya tetap menggunakan pendekatan yang terukur dan tidak membabi buta. Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh ditempatkan sebagai musuh.

[adsense]
Baca Juga:
"Yang kita lawan adalah kekerasannya, bukan rakyatnya. Jangan masyarakat Papua diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus merangkul masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh gereja dan seluruh elemen masyarakat. Kita telaah akar persoalannya. Tetapi terhadap pembunuhan, penyanderaan dan kekerasan terhadap warga sipil, negara tidak boleh kompromi," kata Erryl.

Pentingnya membedakan secara jernih mana perbuatan yang merupakan tindak pidana dan mana persoalan yang memiliki dimensi pelanggaran HAM, termasuk membedakan pelanggaran HAM biasa dengan dugaan pelanggaran HAM yang berat. Menurutnya, semua tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa pandang bulu. Sementara untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat, harus dilihat unsur, pola, konteks, korban dan pembuktiannya sesuai ketentuan hukum. 2 "Jangan semua persoalan kita campur menjadi satu. Kalau itu tindak pidana, proses sebagai tindak pidana dan pertanggungjawabkan pelakunya tanpa pandang bulu. Tetapi kalau ada dimensi HAM, kita juga harus melihatnya secara utuh dan persuasif. Jangan melihat hanya dari satu sisi. Kita harus melihat korban, masyarakat, latar belakang persoalan, pola kekerasannya dan bagaimana negara memberikan perlindungan." Ia menegaskan, memberikan batasan bahwa pembunuhan dapat menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena itu, menurut Erryl, ketegasan hukum justru harus berjalan beriringan dengan kecermatan dalam menentukan konstruksi hukumnya.

[adsense]
"Hukum harus tajam, tetapi tetap harus tepat. Jangan sampai kita gagal menghukum karena pembuktiannya lemah, tetapi jangan juga kita memberi label hukum secara sembarangan. Dalam persoalan HAM, kebenaran harus dicari secara utuh, bukan dari satu sudut pandang saja," tandasnya.

Ia menunjuk pengalaman pembebasan pilot Susi Air sebagai salah satu pelajaran bahwa pendekatan persuasif dapat digunakan ketika tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa. Pilot Philip Mark Mehrtens dibebaskan setelah lebih dari 19 bulan disandera; pemberitaan Kompas mencatat proses tersebut melibatkan pendekatan persuasif dan unsur tokoh masyarakat, sedangkan pemerintah saat itu menempatkan keselamatan sandera sebagai prioritas.

[adsense]
Baca Juga:
"Pendekatan humanis itu harus menjadi instrumen untuk menyelamatkan manusia dan membuka jalan perdamaian. Tetapi setelah itu, proses hukumnya tetap berjalan. Jangan kemudian pendekatan humanis dimaknai sebagai pengampunan terhadap kekerasan. Tidak!" tegasnya.

Sebagai mantan pejabat penegak hukum yang pernah memimpin tim penuntutan dalam perkara Paniai, Erryl mengatakan pengalaman penanganan perkara HAM menunjukkan bahwa hukum harus bekerja secara cermat, berbasis bukti dan tidak boleh tunduk pada tekanan apa pun. Dalam perkara Paniai, ia tercatat sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus dan jaksa penuntut umum yang memimpin tim dalam persidangan perkara tersebut.

[adsense]
"Saya belajar satu hal: perkara HAM tidak boleh ditangani dengan emosi. Tetapi bukan berarti ketegasan harus hilang. Justru semakin berat persoalannya, semakin kita harus disiplin menggunakan hukum. Siapa pelakunya, apa perbuatannya, apa buktinya, apa unsur pasalnya semuanya harus terang," tuturnya.

Erryl menjelaskan, secara hukum perlu dibedakan antara pelanggaran HAM, tindak pidana kekerasan, dan pelanggaran HAM yang berat. Menurut Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000, pembunuhan dapat masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melakukan penghakiman hukum hanya berdasarkan pemberitaan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap fakta kekerasan yang terjadi.

[adsense]
Baca Juga:
"Hukum harus tajam, tetapi tetap harus tepat. Jangan semua peristiwa langsung diberi label tanpa pembuktian, tetapi jangan pula fakta pembunuhan dikecilkan. Di situlah negara hukum diuji," tandasnya.

Menurutnya, prinsip tersebut justru merupakan bentuk nyata bela negara.

[adsense]
Bela negara bukan hanya berdiri membawa senjata, lanjutnya. Membela negara berarti menjaga keutuhan NKRI, melindungi rakyat, menghormati HAM dan memastikan hukum tidak kalah oleh kekerasan. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terpecah dalam melihat persoalan Papua.

[adsense]
Baca Juga:
"NKRI harga mati. Tetapi NKRI yang kita pertahankan adalah NKRI yang melindungi rakyatnya. Karena itu kita harus bersatu, tidak boleh takut terhadap kekerasan, tetapi juga tidak boleh kehilangan akal sehat dan kemanusiaan," katanya.

Mengutip semangat lagu perjuangan Maju Tak Gentar, Erryl menutup pernyataannya dengan pesan bahwa keberanian mempertahankan negara harus selalu berada di atas dasar kebenaran dan hukum.

[adsense]
"Maju tak gentar, membela yang benar. Serentak rakyatmu membela. Semangat itu jangan hanya menjadi lirik lagu. Dalam kehidupan berbangsa, ketika hukum, HAM, keselamatan rakyat dan kedaulatan negara menghadapi ancaman, seluruh elemen bangsa harus berdiri bersama. Bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk memastikan bahwa kekerasan tidak menjadi hukum dan negara tidak kehilangan kewibawaannya," tandasnya.

Bagi Erryl, penyelesaian Papua pada akhirnya bukan sekadar persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

[adsense]
Baca Juga:
Lebih lanjut Erryl menyampaikan, bahwa ukuran keberhasilannya sederhana: tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban, tidak ada lagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai karena kekerasan, masyarakat dapat hidup aman, dan hukum benar-benar hadir. Itulah negara yang kuat—tegas terhadap kekerasan, tetapi tetap manusiawi dalam menyelesaikan persoalan.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192896/erryl-humanis-bukan-berarti-lemah-negara-wajib-lindungi-nyawa-warga-di-papua/ Bersama KTNA, Petani Sejahtera: Rembug KTNA Digelar di Kota Batu, 19–20 September 2026 Fri, 18 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Bersama KTNA, Petani Sejahtera: Rembug KTNA Digelar di Kota Batu, 19–20 September 2026]]> MATATELINGA - Batu, Malang : Kota Batu, Jawa Timur, menjadi tempat berkumpulnya para petani, nelayan, pekebun, peternak, dan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dari seluruh daerah dalam Rembug KTNA yang digelar pada 19–20 September 2026.

[adsense]
Mengusung semangat "Bersama KTNA, Petani Sejahtera", rembug ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar KTNA untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan langkah menghadapi tantangan pertanian yang terus berubah.

Ketua Umum KTNA Nasional, HM Yadi Sofyan Noor, mengatakan Rembug KTNA merupakan hajatan lima tahunan yang dalam tradisi organisasi disebut sebagai rembug paripurna. Forum ini tidak hanya membahas agenda organisasi, termasuk pemilihan ketua umum serta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tetapi juga menjadi ruang untuk membicarakan berbagai persoalan dan masa depan sektor pertanian.

[adsense]
Baca Juga:
"Sebetulnya dalam rembug itu ada pemilihan ketua umum, kemudian kita membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi juga di dalamnya kita menggelar ekspo pertanian," ujar Sofyan dalam program Bincang Tipis-Tipis bersama Erman Tale Daulay di Kota Batu Jumat (18/9).

Menurutnya, Rembug KTNA 2026 memiliki suasana dan tantangan yang berbeda dibandingkan rembug lima tahun sebelumnya. Perubahan teknologi pertanian, kondisi musim dan cuaca, hingga perkembangan mekanisasi pertanian membuat petani harus terus beradaptasi.

[adsense]
Lima tahun lalu, aktivitas pertanian berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga berbagai kegiatan belum dapat berjalan secara maksimal. Kini tantangan bergeser, antara lain menghadapi kondisi cuaca yang semakin berat serta kebutuhan air yang menjadi salah satu persoalan utama pertanian.

"Antisipasi, adaptasi itu kita lakukan. Jadi penggunaan alat-alat pertanian tetap bisa maksimal. Cuma memang masalah utama kita di air," kata Sofyan.

[adsense]
Baca Juga:
Sofyan membanggakan Mentan Andi Amran Sulaiman yang sigap mengatasi persoalan petani.

Rembug KTNA menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pengalaman petani dari berbagai wilayah dengan perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan pertanian ke depan.

[adsense]
KTNA sendiri merupakan organisasi profesi yang telah berdiri sejak 1971 dan memiliki jaringan kepengurusan mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Dalam Rembug KTNA kali ini, sekitar 2.100 peserta tercatat akan hadir, terdiri atas jajaran pengurus KTNA dari berbagai tingkatan serta pembina dari daerah.

Sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait sektor pertanian juga dijadwalkan hadir. Pada pembukaan, agenda rembug juga direncanakan menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebagai pembicara.

[adsense]
Baca Juga:
Bagi KTNA, kehadiran para pemangku kebijakan tersebut penting untuk mempertemukan kebutuhan nyata petani dengan arah pembangunan pertanian nasional.

Sofyan menegaskan, berbagai arahan dan hasil pembahasan dalam rembug nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan program kerja KTNA Nasional.

[adsense]
Di sisi lain, Rembug KTNA juga menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperlihatkan bagaimana proses kaderisasi kepemimpinan berjalan di tubuh KTNA.

Sofyan menjelaskan, proses pergantian kepemimpinan di KTNA dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan kaderisasi. Seseorang tidak bisa tiba-tiba muncul dan langsung menjadi ketua umum tanpa melalui proses organisasi.

[adsense]
Baca Juga:
"Untuk jadi ketua umum di KTNA itu, minimal dia satu periode lima tahun pengurus. Nggak bisa orang datang langsung jadi ketua, jadi pengurus dulu," tegasnya.

Karakteristik KTNA sebagai organisasi profesi juga membuat kepemimpinannya memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan petani dan nelayan. Anggota KTNA berasal dari kalangan petani, pekebun, peternak dan nelayan yang sehari-hari bersentuhan dengan persoalan produksi pangan.

[adsense]
Dengan demikian, Rembug KTNA di Kota Batu bukan sekadar forum lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menyatukan pengalaman, memperkuat kaderisasi, membaca perubahan zaman dan merumuskan langkah bersama agar sektor pertanian semakin tangguh dan kesejahteraan petani terus meningkat.

Dari Kota Batu, semangat itu dirajut dalam satu pesan sederhana: Bersama KTNA, Petani Sejahtera.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192898/bersama-ktna-petani-sejahtera-rembug-ktna-digelar-di-kota-batu-19ndash20-september-2026/ Wawako Sibolga dan Ketua DPRD Teken Komitmen di Hadapan KPK dan Kemendagri Fri, 18 Sep 2026 16:53:00 +0700+0700 <![CDATA[Wawako Sibolga dan Ketua DPRD Teken Komitmen di Hadapan KPK dan Kemendagri]]> MATATELINGA -Medan: Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Rakor tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Kamis (17/9/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, bersama Ketua DPRD Kota Sibolga, Ansyar Afandi Paranginangin, dan Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., serta jajaran.

[adsense]

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Wali Kota Sibolga bersama Ketua DPRD Kota Sibolga bersama denga seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sumatera Uara yang disaksikan oleh Kemendagri dan KPK RI.

Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution didampingi Ketua DPRD Sumatera Utara Eri Ariyanti Sitorus, memimpin pembacaan komitmen bersama yang diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Rangkaian tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD.

[adsense]
Baca Juga:

Hadir dai pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, serta pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam kegiatan tersebut.

Komitmen bersama tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan nepotisme.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyampaikan pentingnya penanganan dan pencegahan korupsi secara komprehensif dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Bersama kepala daerah lainnya dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi, dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas dalam membangun daerah," ujar Gubernur Sumut.

[adsense]
Baca Juga:

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut adalah penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pimpinan KPK, Johanis Tanak, menekankan pentingnya penguatan legalitas dan payung hukum bagi APIP agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai sistem peringatan dini (early warning) bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN), tanpa intervensi dari pihak lain.

[adsense]

Sementara itu, Wamendagri, Akhmad Wiyagus, menambahkan pentingnya keberadaan APIP yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. APIP berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan mendorong penyelesaiannya sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Pemkot Sibolga menyambut baik arahan dan penguatan yang disampaikan dalam rakor tersebut. Komitmen yang telah ditandatangani menjadi bagian dari upaya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemko Sibolga, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang optimal dan berintegritas. (Jas)

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192894/wawako-sibolga-dan-ketua-dprd-teken-komitmen-di-hadapan-kpk-dan-kemendagri/ Polisi Masih Lidik Kasus Pemberian Proyek Fiktif Yang Mencatut Nama Bupati Oloan Hingga Tertipu Rp 200 Juta Fri, 18 Sep 2026 16:01:00 +0700+0700 <![CDATA[Polisi Masih Lidik Kasus Pemberian Proyek Fiktif Yang Mencatut Nama Bupati Oloan Hingga Tertipu Rp 200 Juta]]> MATATELINGA, Humbahas :Apes nasib, Bingkas Samosir, 56, Warga Kelurahan Binjai Kecamatan Denai. Pasalnya, Bingkas berharap mendapatkan proyek di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2025, namun pupus.

[adsense]
Bingkas , termakan janji pemberian proyek oleh seseorang berinisial TN yang mengatasnamakan orang dekat Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan.

Proyek tidak didapat, uang Rp 200 juta diduga sebagai pelicin , justru lenyap. Kasus ini pun sudah dilaporkan, oleh Bingkas , pada 16 Juni 2026 dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Polres Humbahas.
Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho melalui Kasi Humas Bripka Jafar Simanjuntak membenarkan pengaduan tersebut.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
" Benar, laporan tersebut masih berstatus Dumas dan telah diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Juni 2026," kata Jafar via WhatsApp.
Dikatakannya, laporan korban masih dalam tahap penyelidikan. " Pihak kepolisian telah melakukan klarifikasi dengan mengambil keterangan terhadap 4 (empat) orang saksi, termasuk pelapor," ungkapnya.

* Identitas KN Lagi Lidik
Masih dikatakan Jafar, bahwa indentitas TN yang mengaku orang dekat Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan yang menjanjikan proyek ke Bingkas, belum dapat dilakukan pemanggilan.

[adsense]
Baca Juga:
Jafar mengatakan, hal itu dikarenakan bahwa pihak yang dilaporkan dalam Dumas tersebut, alamat lengkap TN tidak diketahui.
" Yang bersangkutan belum dapat dilakukan pemanggilan karena identitas lengkap serta alamat yang bersangkutan belum diketahui, mengingat pelapor maupun saksi-saksi juga tidak mengetahui secara pasti," katanya.

Ditanya, bahwa proyek yang dijanjikan itu, dan uang Rp 200 juta diduga sebagai pelicin diberikan oleh korban dirumah Dinas Bupati Humbahas, apakah akan mengarah kepada Bupati Oloan, Jafar mengaku masih tahap penyelidikan.
" Seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Kepolisian akan mendalami setiap fakta yang ditemukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujarnya.

[adsense]

• Pemkab Humbahas, Bungkam
Sementara itu, Kepala Dinas Konfirmasi Andrianus Mahulae dikonfirmasi seputar laporan dugaan yang dijanjikan proyek dengan uang pelicin Rp 200 juta, enggan berkomentar.

[adsense]
" Pagi Amang. Hupelajari jo Amang. Mauliate," ujarnya via Whats@app.
• Proyek Dijanjikan Saat di Rumdis Bupati
Dikutip dari laporan, dugaan dijanjikan proyek hingga uang raib Rp 200 juta diduga sebagai pelicin, terjadi pada 9 Juli 2025 lalu, tepatnya di Rumah Dinas Bupati Humbahas, Jalan Bukit Inspirasi.

Kejadian itu bermula, Bingkas, bersama tiga orang rekannya kerumah dinas Bupati Humbahas, pada 9 Juli.
Lalu, sesampainya dirumah dinas, mereka ketemu dengan Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan dan membicarakan soal proyek.
Adapun proyek yang dibicarakan itu pun, akhirnya berlangsung di keesokan harinya, pada 10 Juli 2025.

[adsense]
Baca Juga:

Setelah itu, Bingkas menyerahkan sejumlah uang senilai Rp 200 juta kepada TN yang mengaku dekat dengan Bupati.
Lalu, Bingkas bersama ketiga orang rekannya pulang ke Medan.ds


[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192893/polisi-masih-lidik-kasus-pemberian-proyek-fiktif-yang-mencatut-nama-bupati-oloan-hingga-tertipu-rp-200-juta/ Menyambut Dirgahayu TNI, Kodim 0203/Langkat Syukuran Dengan Jurnalis Fri, 18 Sep 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Menyambut Dirgahayu TNI, Kodim 0203/Langkat Syukuran Dengan Jurnalis]]> MATATELINGA, Binjai : Kodim 0203/Langkat menggelar Makan Bersama Masyarakat dan Insan Pers dalam rangka Syukuran Menyambut Dirgahayu TNI ke-81/2026, dalam resepsi yang berlangsung di Aula Wiradharma Makodim 0203/Langkat, Jumat (18/09/2026).

[adsense]
Kegiatan ini walau sederhana dengan pemotongan nasi tumpang untuk diserahkan kepada perwakilan wartawan dan prajurit TNI AD Kodim 0203/Langkat. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan serah-terima bingkisan untuk insan pers dan makan bersama.

Dandim 0203/Langkat, Letkol Inf Medwin Sangkalala, dalam amanat tertulisnya dibacakan Kasdim 0203/Langkat, Mayor Inf Hasanuddin Batubara, mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wadah memperkuat kebersamaan dan sinergi antara TNI dengan masyarakat dan insan pers.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Selain menggelar syukuran, diakuinya, berbagai kegiatan akan kembali dilaksanakan Kodim 0203/Langkat menjelang puncak peringatan Dirgahayu TNI ke-81, pada 5 Oktober 2026 mendatang. Di antaranya, bakti sosial kemanusiaan, gerakan peduli sampah, penghijauan, dan peduli mangrove.

Atas dasar itu, Medwin pun mengharapkan hubungan kerjasama yang selama ini telah terbina dengan baik antara TNI dengan masyarakat dan insan pers dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. Dia juga memohon maaf, apabila kinerja dan hasil tugas TNI dinilai masyarakat belum maksimal.

[adsense]
Baca Juga:
"Kepada seluruh prajurit Kodim 0203/Langkat saya minta agar menjalankan tugas dengan maksimal, senantiasa menjunjung tinggi kemanunggalan TNI untuk rakyat, serta memperkuat sinergitas lintas sektoral dalam menjaga kedaulatan NKRI," serunya.
Dalam acara ini dihadiri seluruh keluarga besar Kodim, juga Pabung Kodim 0203/Langkat, Mayor Arh HE Sihombing, Sekretaris PWI Kota Binjai, Wardika Aryandi, serta jajaran perwira staf dan para prajurit TNI Kodim 0203/Langkat, sejumlah wartawan dari berbagai media massa, serta sejumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kota Binjai. (Irpan)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192892/menyambut-dirgahayu-tni-kodim-0203langkat-syukuran-dengan-jurnalis/ Perkuat Keamanan, Lapas Sibolga Gandeng APH Laksanakan Razia Gabungan Kamar Hunian* Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Keamanan, Lapas Sibolga Gandeng APH Laksanakan Razia Gabungan Kamar Hunian*]]> MATATELINGA,Sibolga : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sibolga bersama Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan razia gabungan kamar hunian warga binaan sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban serta mencegah peredaran barang terlarang di lingkungan Lapas, Rabu (16/9).

[adsense]

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Lapas Kelas IIA Sibolga, Tri Purnomo, dan diikuti jajaran pejabat struktural, staf, serta Regu Pengamanan. Razia turut melibatkan jajaran Polres Tapanuli Tengah dan Denpom I/2 Sibolga.


Dalam arahannya, Kalapas Tri Purnomo menegaskan bahwa razia gabungan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Sibolga dalam memastikan situasi dan kondisi Lapas tetap aman dan kondusif. Ia juga menekankan penerapan zero tolerance terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta keberadaan barang-barang terlarang lainnya.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Menurutnya, pelaksanaan razia tersebut sejalan dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat pengamanan, mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.

"Razia ini merupakan bentuk komitmen penuh Lapas Sibolga untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari pelanggaran. Kami tidak memberikan ruang terhadap peredaran narkoba, handphone ilegal, maupun barang terlarang lainnya," tegas Tri Purnomo.
Pelaksanaan razia diawali dengan apel personel dan pembagian regu yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), Ibnu Taqwim. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 31 kamar hunian.

[adsense]
Baca Juga:

Penggeledahan meliputi pemeriksaan badan, barang bawaan, serta isi kamar hunian. Seluruh proses dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, tertib, dan tetap memperhatikan hak serta martabat warga binaan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib dan dilarang berada di dalam Lapas. Petugas tidak menemukan narkoba maupun handphone ilegal dalam razia tersebut.


Selain penggeledahan kamar hunian, Lapas Sibolga juga melaksanakan pemeriksaan urine secara acak terhadap warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh peserta yang menjalani tes dinyatakan negatif narkoba dan zat lainnya.
Barang-barang hasil penggeledahan selanjutnya dilakukan pendataan dan akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tindak lanjut pengamanan.
"Pelaksanaan razia gabungan bersama APH telah berjalan dengan baik dan lancar. Dari hasil penyisiran pada kamar hunian, petugas mengamankan barang-barang yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Namun, dalam kegiatan ini petugas tidak menemukan narkoba maupun handphone ilegal. Pemeriksaan urine secara acak terhadap warga binaan juga menunjukkan hasil negatif narkoba dan zat lainnya," ujar Kalapas.

[adsense]
Tri Purnomo menambahkan bahwa Lapas Sibolga akan terus memperkuat pengawasan dan melaksanakan razia secara rutin maupun insidentil. Ia juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan maupun petugas akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


"Jika ditemukan warga binaan atau petugas yang melakukan pelanggaran, tentu akan ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan Lapas Sibolga tetap aman, kondusif, dan bersih dari pelanggaran," tegasnya.
Melalui pelaksanaan razia dan pemeriksaan urine secara rutin maupun insidentil, Lapas Kelas IIA Sibolga berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, memperkuat sinergi bersama APH, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung keberhasilan program pembinaan warga binaan. (AVID/Tim Humas Lasiga)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192888/perkuat-keamanan-lapas-sibolga-gandeng-aph-laksanakan-razia-gabungan-kamar-hunian/ Pengedar Narkoba di Patumbak Diciduk Polrestabes Medan Fri, 18 Sep 2026 14:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Pengedar Narkoba di Patumbak Diciduk Polrestabes Medan]]> MATATELINGA, Medan :Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menciduk seorang pemuda 25 tahun karena mengedarkan narkotika jenis sabu di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (12/9/2026) dini hari kemarin. Polisi menyita 8 paket sabu siap edar.

[adsense]

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Jumat (18/9/2026) menjelaskan, tersangka AO (25), warga Jalan Sari, Desa Marindal II, Patumbak, Deli Serdang ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:

Polisi melakukan penyelidikan beberapa hari hingga akhirnya menciduk AO di Jalan Sejati, Desa Marindal I, Patumbak, Kab.Deli Serdang, saat diduga akan melakukan transaksi narkoba.

[adsense]

"Kami menyita 8 paket sabu siap edar, sejumlah uang, 6 plastik klip pembungkus narkoba, dan satu unit handphone dari pelaku," ungkap Rafli.

[adsense]

Tersangka diduga baru menjalankan bisnis haramnya dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Dia dipasok dari seorang berinisial B yang kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.
"Kami masih mengejar satu pelaku lagi, yang berperan sebagai pemasok narkoba." pungkas Rafli.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita/192887/pengedar-narkoba-di-patumbak-diciduk-polrestabes-medan/ Polrestabes Medan Gulung Sindikat Curanmor Libatkan Pecatan TNI, 2 Ditembak Fri, 18 Sep 2026 13:46:00 +0700+0700 <![CDATA[Polrestabes Medan Gulung Sindikat Curanmor Libatkan Pecatan TNI, 2 Ditembak]]> MATATELINGA, Medan : Jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diduga beraksi di sejumlah wilayah Kota Medan hingga Tebing Tinggi diungkap Polrestabes Medan.

[adsense]

Lima orang diamankan, salah satunya merupakan pecatan TNI berinisial Gandi (39), disebut pangkat terakhir Sertu.


Selain mengungkap dugaan keterlibatan mantan anggota TNI, polisi juga terpaksa menembak dua terduga pelaku karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat pengembangan kasus.

[adsense]
Baca Juga:

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Rizky Lubis menjelaskan, lima yang diamankan yakni Muhammad Teguh Fadilla (33), Jerry (38), Arjunaidi Siregar (48), Gandi (39), serta Afner Harahap (35).
Afner diduga berperan sebagai penadah kendaraan hasil curian.

[adsense]
"Pengungkapan ini berawal dari kasus pencurian sepeda motor di Jalan PWS, Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah pada 15 September 2026 sekitar pukul 06.48 WIB," jelas Adrian, Jumat (18/9/2026).
Kasus tersebut terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang memperlihatkan dua pelaku diduga mengambil satu unit Honda Vario 125 merah milik korban. Sepeda motor tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp20 juta.


Dari laporan itu, personel Tim Khusus JCS bersama Opsnal Resmob Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan.
Beberapa jam kemudian, petugas berhasil mengamankan Muhammad Teguh Fadilla, Jerry, Arjunaidi Siregar dan Gandi di kawasan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]
Baca Juga:

Pengembangan kemudian berlanjut hingga polisi menangkap Afner Harahap yang diduga menjadi penadah.
Pecatan TNI
Keterlibatan Gandi menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam kasus tersebut.
Adrian menyebut, Gandi merupakan mantan anggota TNI dengan pangkat terakhir Sertu. Dia sebelumnya bertugas di Denmadam Kodam Iskandar Muda.

[adsense]
Gandi kemudian diberhentikan dari dinas militer karena kasus disersi selama satu bulan.
Dalam pemeriksaan awal, Gandi disebut mengakui terlibat dalam sejumlah aksi pencurian sepeda motor bersama Jerry.

Dari keterangan para terduga pelaku, penyidik kemudian menemukan dugaan adanya aksi curanmor di berbagai lokasi, bukan hanya di Medan, tetapi juga hingga wilayah Tebing Tinggi.
"Dari hasil pemeriksaan, para terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di sejumlah lokasi," ujar Adrian.

[adsense]
Baca Juga:

15 TKP
Polisi menyebut jaringan ini diduga berkaitan dengan 15 TKP. Sebanyak 10 lokasi berada di wilayah hukum Polrestabes Medan, sementara lima lainnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.
Di Medan, sejumlah lokasi dalam pemeriksaan antara lain kawasan kompleks Fakultas USU, Jalan Sei Serayu, Puskesmas Gaperta, Klambir V Gaperta hingga kawasan Helvetia menuju Belawan.

[adsense]
Sementara di Tebing Tinggi, dugaan aksi curanmor antara lain terjadi di sekitar Kampung Rambutan, kawasan perkantoran Dinas Sosial, Simpang Medan, Gedung Serba Guna hingga wilayah Galang.
Dalam menjalankan aksinya, masing-masing orang diduga memiliki peran berbeda.


Muhammad Teguh Fadilla sebagai pemetik atau eksekutor pencurian. Sementara Jerry diduga bertindak sebagai joki atau pengawas.
Kendaraan yang berhasil dicuri kemudian dijual melalui jaringan penadah.Ditembak
Pengungkapan sindikat tersebut berlangsung pada Selasa (15/9/2026). Setelah menangkap sejumlah terduga pelaku, polisi melanjutkan penyelidikan untuk membongkar jaringan serta menelusuri kendaraan hasil curian.
Namun, dalam proses pengembangan, Muhammad Teguh Fadilla dan Jerry melakukan perlawanan serta berusaha melarikan diri.

[adsense]
Baca Juga:

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki kedua terduga pelaku.


"Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut untuk mendapatkan perawatan medis," kata Adrian.

[adsense]

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya beberapa unit sepeda motor, kunci T, kunci L, telepon seluler, STNK, kunci sepeda motor, pakaian serta sejumlah barang lainnya.
Polrestabes Medan masih melakukan penyidikan untuk mendalami dugaan keterlibatan kelima orang tersebut dalam 15 TKP curanmor sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan tersebut.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita/192889/polrestabes-medan-gulung-sindikat-curanmor-libatkan-pecatan-tni-2-ditembak/ Video Viral Soal Dugaan Setoran Bandar Sabu, Polres Langkat Bergerak Lakukan Penelusuran Fri, 18 Sep 2026 13:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Video Viral Soal Dugaan Setoran Bandar Sabu, Polres Langkat Bergerak Lakukan Penelusuran]]> MATATELINGA,Langkat : Polres Langkat merespons cepat beredarnya video di media sosial TikTok yang menampilkan wawancara terhadap seorang tahanan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Langkat. Video berdurasi sekitar tiga menit tersebut diunggah melalui akun TikTok @ABDUL TAMBA LATAM dan kemudian menjadi perhatian masyarakat.

[adsense]

Video yang beredar pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 12.00 WIB itu memuat narasi mengenai dugaan adanya anggota Polri berinisial Brigadir E yang disebut menerima setoran uang dari bandar narkotika jenis sabu.

[adsense]
Baca Juga:
Menanggapi informasi tersebut, Polres Langkat langsung melakukan klarifikasi dan penelusuran untuk memastikan konteks serta kebenaran informasi yang disampaikan dalam video.

[adsense]

[adsense]
Ps. Kasi Propam Polres Langkat Iptu Ferry Irmawan, S.H., M.H., saat memberikan penjelasan, Senin (14/9/2026), mengatakan bahwa video tersebut direkam ketika Abdul Tamba masih aktif sebagai anggota Polri dan bertugas sebagai penjaga RTP Polres Langkat.


"Dari keterangan Abdul Tamba, video tersebut direkam saat yang bersangkutan masih aktif berdinas di Samapta Polres Langkat," jelas Iptu Ferry.

[adsense]
Baca Juga:

Menurut keterangan yang diperoleh Propam, Abdul Tamba sebelumnya tidak mengenal tahanan yang diwawancarainya. Saat melakukan pengecekan ruang tahanan, ia bertemu dengan seorang tahanan bermarga Sitanggang yang ketika itu menempati sel nomor 6.
Tahanan tersebut diketahui sedang menjalani proses hukum terkait perkara pencurian sepeda motor yang ditangani Polsek Padang Tualang.


Peristiwa wawancara itu disebut terjadi sekitar November 2025, saat Abdul Tamba masih bertugas sebagai penjaga RTP. Dalam percakapan tersebut, Abdul Tamba menanyakan perkara yang menjerat tahanan tersebut.
Berdasarkan hasil klarifikasi Propam, percakapan kemudian berkembang ke pernyataan mengenai narkotika dan dugaan adanya setoran uang kepada anggota berinisial Brigadir E. Abdul Tamba disebut meminta tahanan tersebut memberikan keterangan seolah-olah uang yang ditransfer merupakan setoran kepada Brigadir E dengan nominal tertentu, dengan iming-iming akan membantu meringankan hukuman.

[adsense]

Polres Langkat menegaskan, informasi dalam video tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan anggota sebagaimana tuduhan yang beredar. Setiap informasi akan diverifikasi berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan yang berlaku.
Ps. Kasi Humas Polres Langkat Iptu M. Siregar, menegaskan bahwa setiap informasi yang menyangkut anggota Polri harus ditangani secara objektif dan profesional.
"Kami merespons setiap informasi yang berkembang di masyarakat secara serius. Klarifikasi dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi."
Iptu M. Siregar, juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga informasi yang belum jelas kebenarannya dapat dengan cepat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Percayakan proses klarifikasi kepada pihak yang berwenang," ujar Iptu M. Siregar.
Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Langkat dalam menjaga profesionalitas, transparansi, sekaligus membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192886/video-viral-soal-dugaan-setoran-bandar-sabu-polres-langkat-bergerak-lakukan-penelusuran/ Peringatan HAN ke-42, Momentum Kuat Kepedulian dan Perlindungan Bagi Anak Fri, 18 Sep 2026 13:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Peringatan HAN ke-42, Momentum Kuat Kepedulian dan Perlindungan Bagi Anak]]> MATATELINGA,Simalungun : Pemkab Simalungun menggelar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Kabupaten Simalungun Tahun 2026 di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, penuh semangat dan kehangatan, Rabu (16/9/2026).

[adsense]
Mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pemenuhan hak, perlindungan, serta tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.
Momen tersebut dihadiri Bupati Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Ny Hj Darmawati Anton Achmad Saragih. Kehadiran beliau menambah suasana ceria bagi sekitar 250 anak-anak yang hadir dari berbagai penjuru kecamatan di wilayah Simalungun.

[adsense]
Baca Juga:

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan, Staf Ahli Bupati, Asisten, para pimpinan perangkat daerah, pimpinan PT Bank Sumut, PT Japfa, PT Kinra, tenaga pendidik, pendamping anak, serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini memberikan ruang luas bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, berprestasi, sekaligus membangun rasa percaya diri melalui berbagai perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

[adsense]
Di antaranya hiburan khusus anak PAUD/TK, lomba tradisional, lomba pecah piring putri tingkat SD, hingga lomba tradisional maraga burtu untuk tingkat SMP. Seluruh peserta berasal dari sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun.

[adsense]
Baca Juga:

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Simalungun, Sriwahyuni, dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan HAN bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan panggilan untuk memperteguh komitmen bersama."Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa," ujar Sriwahyuni.

[adsense]
Sriwahyuni juga mengapresiasi Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Simalungun, dunia usaha, para pendidik, orang tua, serta semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar."Kami berharap peringatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen kita bersama dalam memenuhi hak anak, memberikan perlindungan, serta mempersiapkan generasi Simalungun yang sehat, cerdas, tangguh, berkarakter, dan berdaya saing," tambahnya.

Ketua TP PKK, Ny, Darmawati Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa keluarga memegang peran paling mendasar dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Anak, ujarnya, membutuhkan kasih sayang, perhatian, pendampingan, serta lingkungan yang memberi rasa aman agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.Ny Darmawati mengajak seluruh orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, serta memberi kesempatan bagi mereka mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi yang dimiliki."Anak-anak adalah generasi penerus yang harus kita jaga dan kita persiapkan. Mari berikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kepada mereka, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki masa depan yang baik," pesannya.

[adsense]
Baca Juga:
Dalam arahannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengajak seluruh orang tua untuk memberikan perhatian dan pendampingan yang cukup kepada anak. Menurut Bupati, keberhasilan anak adalah kebanggaan setiap orang tua, sehingga pembinaan harus dilakukan sejak dini dengan penuh kasih sayang.Bupati juga mengingatkan agar orang tua tidak memarahi atau mempermalukan anak di hadapan orang banyak, karena perlakuan demikian dapat membekas dalam ingatan anak."Jangan anak dikumpulkan di depan umum lalu dimarahi. Hal seperti itu bisa membekas dalam ingatan anak. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua," tegas Bupati.

[adsense]

Bupati juga mengajak para ayah dan ibu untuk menyisihkan waktu bagi anak-anak, bahwa pendampingan bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan juga keterlibatan penuh para ayah."Cobalah sisakan waktu, berikan waktu kepada anak-anak kita. Bukan hanya ibu, tetapi bapak-bapak juga. Anak-anak ini perlu sekali dibimbing dan didampingi, karena merekalah generasi penerus kita," ujarnya.Bupati berharap peringatan HAN ke-42 ini menjadi titik tolak kesadaran bersama bahwa perlindungan dan masa depan anak adalah tanggung jawab seluruh pihak, pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, hingga masyarakat luas.(sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192885/peringatan-han-ke42-momentum-kuat-kepedulian-dan-perlindungan-bagi-anak/ Tim Intel Kejari Depok Amankan DPO Terpidana Penipuan Atas Nama Dwi Febriaji Nugroho Fri, 18 Sep 2026 12:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Tim Intel Kejari Depok Amankan DPO Terpidana Penipuan Atas Nama Dwi Febriaji Nugroho]]> MATATELINGA - Depok : Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok berhasil mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) Terpidana atas nama Dwi Febriaji Nugroho untuk selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Jaksa Eksekutor berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 260/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 05 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 September 2022, dengan amar putusan menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

[adsense]
Menurut Kasi Intel Kejari Depok Barkah Dwi Hatmoko, SH, MH, Terpidana Dwi Febriaji Nugroho didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehubungan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan tanggal 16 April 2018 tentang pembangunan rumah Type 160 sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 305.000.000 antara Terpidana dengan saksi Imam, di mana Terpidana menyerahkan lembar cek Bank BTN sebagai jaminan pembayaran yang ternyata tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN tanggal 05 Juli 2018.

Sehingga, lanjut Kasi Intel saksi Imam mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000.

[adsense]
Baca Juga:
"Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 260/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 05 September 2022, Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun," tandasnya.

Dengan adanya putusan tersebut, kata Kasi Intel, Jaksa Eksekutor sudah menyurati dan memanggil terpidana secara patut sebanyak 4 kali dan tidak digubris, hingga akhirnya diterbitkan surat penetapan DPO, tim Intelijen Kejari Depok langsung melakukan pelacakan keberadaan terpidana.

[adsense]
"Terpidana berhasil diamankan di sekitar wilayah Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2026 sekira pukul 05.11 WIB," paparnya.

Saat dilakukan pengamanan, Terpidana kooperatif dan proses pengamanan juga berjalan aman dan lancar. Selanjutnya Terpidana dibawa ke Kejari Depok untuk pemeriksaan administrasi untuk dieksekusi. Adapun jaksa yang mengeksekusi adalah Lira Apriyanti, SH, Karina Tri Agustina, SH, dan Chandra Pradipta Ramadhan, SH, M.Kn ke Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan Depok untuk menjalani pidana penjara sebagaimana amar putusan PN Depok.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/192891/tim-intel-kejari-depok-amankan-dpo-terpidana-penipuan-atas-nama-dwi-febriaji-nugroho/ SMS Finance Laporkan Demitur ke Polres Langkat Atas Dugaan Pengalihan Truk yang Masih Jadi Jaminan Fidusia Fri, 18 Sep 2026 12:00:00 +0700+0700 <![CDATA[SMS Finance Laporkan Demitur ke Polres Langkat Atas Dugaan Pengalihan Truk yang Masih Jadi Jaminan Fidusia]]> MATATELINGA - Langkat : PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Binjai, Sumatera Utara, melaporkan seorang debitur berinisial AS ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Langkat atas dugaan pengalihan objek jaminan fidusia berupa satu unit truk yang masih terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan PT SMS Finance. Unit kendaraan tersebut diduga sudah tidak lagi berada dalam penguasaan debitur dan telah dialihkan kepada pihak lain.

[adsense]
Dalam membuat laporan kepolisian tersebut, PT SMS Finance Cabang Binjai diwakili Kepala Cabang Binjai, Sarah Situmeang, didampingi tim hukum dari Kantor Advokat Rion Arios (KARA) & Rekan, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Managing Partner KARA Lawyers & Rekan, Rion Arios, SH, MH, dalam siaran persnya, Kamis (17/9/2026) mengatakan pihaknya mendampingi Sarah Situmeang selaku Kepala Cabang Binjai yang mewakili PT SMS Finance dalam menempuh langkah hukum tersebut di SPKT Polres Langkat, 16 September 2026 kemarin.

[adsense]
Baca Juga:
Menurut Rion, sebelum membuat laporan polisi, pihak PT SMS Finance telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara persuasif, termasuk memberikan peringatan dan somasi kepada debitur.

"Pihak leasing sudah melakukan upaya pendekatan dan memberikan peringatan serta somasi kepada debitur. Namun, sejak tahun 2025, debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit truk yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut," ujar Rion.

[adsense]
Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan karena objek kendaraan yang masih menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan diduga telah dialihkan tanpa penyelesaian kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

"Setelah dilakukan berbagai upaya penyelesaian dan berdasarkan fakta bahwa objek jaminan fidusia tersebut tidak lagi berada pada debitur, maka pihak SMS Finance, yang dalam hal ini diwakili Kepala Cabang Binjai, Ibu Sarah Situmeang, dengan didampingi KARA Lawyers, mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada Polres Langkat," jelas Rion.

[adsense]
Baca Juga:
Rion menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polres Langkat. KARA Lawyers bersama pihak SMS Finance juga siap memberikan dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan maupun penyidikan.

"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Seluruh dokumen terkait perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, serta bukti-bukti upaya penagihan dan somasi akan kami serahkan sesuai kebutuhan penyidik," katanya.

[adsense]
Menurut Rion, laporan tersebut merupakan langkah hukum yang ditempuh perusahaan setelah berbagai upaya penyelesaian secara persuasif tidak membuahkan penyelesaian atas keberadaan objek jaminan fidusia.

"Prinsipnya, kami tidak serta-merta membawa persoalan ini ke ranah pidana. Ada proses dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Karena objek jaminan fidusia tidak dapat ditemukan atau ditunjukkan keberadaannya, maka perusahaan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan tersebut guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192890/sms-finance-laporkan-demitur-ke-polres-langkat-atas-dugaan-pengalihan-truk-yang-masih-jadi-jaminan-fidusia/ Bantu Anak Sakit Turun dari Mobil, Jukir Sikat Tas IRT, Untuk Main Judi dan Beli Narkoba Fri, 18 Sep 2026 11:33:00 +0700+0700 <![CDATA[Bantu Anak Sakit Turun dari Mobil, Jukir Sikat Tas IRT, Untuk Main Judi dan Beli Narkoba]]> MATATELINGA, Medan :Berbagai cara kejahatan dilakukan pelaku kejahatan untuk memperdaya korbannya. Salah satunya adalah pura-pura membantu lalu mencuri harta benda korbannya.

[adsense]

Itulah salah satu modus operandi tersangka, Ari Zumarwan alias Ari (39). Warga Pasar III Jalan Datuk Kabu Gang Satria Tembung itu nekat mencuri tas milik Ibu Rumah Tangga (IRT), Linda Wijaya (38), warga Jalan Amplas Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan Area.


Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH menjelaskan, pencurian tas berisi handphone, ATM dan uang tunai sekitar Rp 1 juta itu berawal dari korban mendatangi Apotek Perdana di Jalan AR Hakim Kelurahan Pasar Merah II pada Kamis (30/7/2026), pukul 21.30 WIB.
"Korban mendatangi apotek untuk mengobarkan anaknya yang sedang sakit," jelas AKP M Ainul Yaqin didampingi Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri, Jumat (18/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Ketika itu, korban yang datang menaiki mobil parkir di depan apotek dan meminta tersangka untuk membantu menurunkan anaknya.
Setelah menolong korban, tersangka yang bertugas sebagai juru parkir di Tempat Kejadian Perkara (TKP) malah balik ke mobil dan mencuri tas korban.
Sedangkan korban yang selesai feri apotek lanjut bergegas ke Rumah Sakit Rosiva di Jalan Bangka Medan Timur. Dia baru tersadar kalau tas miliknya telah raib.
"Korban mendatangi kembali apotek, namun sudah tutup dan tersangka sudah tidak berada di lokasi parkir," terang Yaqin.

[adsense]

Peristiwa itu kemudian dilaporkan korban ke Mapolsek Medan Area dan petugas langsung mendatangi TKP melakukan penyelidikan.
Setelah sekitar satu bulan lebih dalam pencarian akhirnya Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggota menerima informasi tempat persembunyian tersangka di Jalan Datuk Kabu Tembung, Selasa (15/9/2026).


Dalam proses penyidikan terungkap, tersangka merupakan residivis kasus pencurian tiang lampu pada 2024 dihukum selama 2 tahun.
"Tersangka mengakui perbuatannya. Handphone korban dijual 400 ribu rupiah dan uangnya digunakan untuk bermain judi dan membeli narkoba,"

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192884/bantu-anak-sakit-turun-dari-mobil-jukir-sikat-tas-irt-untuk-main-judi-dan-beli-narkoba/ Bekerjasama dengan Dewan Pers, PWI Sumut akan Gelar UKW 8 Oktober Fri, 18 Sep 2026 11:11:00 +0700+0700 <![CDATA[Bekerjasama dengan Dewan Pers, PWI Sumut akan Gelar UKW 8 Oktober]]> MATATELINGA,, Medan :Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara bekerjasama dengan Dewan Pers akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 8-9 Oktober 2026 di Medan.

[adsense]
Ketua PWI Sumut, H. Farianda Putra Sinik didampingi Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Sugiatmo, Jumat (18/9) mengatakan, UKW yang difasilitasi Dewan Pers tersebut akan didahului dengan kegiatan Pra-UKW pada tanggal 1 Oktober 2026.

"UKW fasilitasi Dewan Pers di Medan ini akan dilaksanakan oleh dua Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, yakni LUKW PWI dan LUKW Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)," ujar Farianda di Medan.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Dijelaskannya, untuk pagu peserta, LUKW PWI mendapat jatah 30 peserta atau 5 kelas, sedangkan LUKW Prof. Dr. Moestopo mendapat 24 peserta atau 4 kelas.

"Jadi total UKW yang difasilitasi Dewan Pers di Medan yang digelar 8-9 Oktober 2026 nanti akan ada 9 kelas," katanya.
Adapun untuk jenjang kelas yang dibuka, untuk LUKW PWI terdiri dari Muda 2 kelas, Madya 2 kelas dan Utama 1 kelas. Farianda menegaskan, khusus untuk jenjang Madya dan Utama diprioritaskan bagi anggota PWI.

[adsense]
Baca Juga:

Pendaftaran peserta UKW sendiri akan dibuka pada tanggal 21 hingga 25 September 2026.
Bagi wartawan yang berminat mengikuti UKW tersebut, informasi lebih lanjut bisa diperoleh langsung di Sekretariat PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192883/bekerjasama-dengan-dewan-pers-pwi-sumut-akan-gelar-ukw-8-oktober/ Jaga Layanan Publik Tetap Aman, Pemko Medan Perkuat Kesadaran Keamanan SPBE Fri, 18 Sep 2026 10:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Jaga Layanan Publik Tetap Aman, Pemko Medan Perkuat Kesadaran Keamanan SPBE]]> MATATELINGA, Medan :Ketika pelayanan pemerintahan semakin bergantung pada teknologi, celah keamanan digital juga menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan. Satu kelalaian dalam menjaga akun, membuka tautan, maupun mengelola informasi dapat berdampak pada keamanan sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

Menyadari hal tersebut, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Upaya itu dilakukan melalui Kegiatan Sosialisasi Terkait Edukasi Kesadaran Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang digelar di Aula Kantor Dinas Kominfo, Kamis (17/9/26)

[adsense]
Baca Juga:
Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane yang diwakili Sekretaris Dinas Budi Hariono. Sosialisasi diikuti para pejabat serta pengelola teknologi informasi dari perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dua pemateri dihadirkan untuk memberikan penguatan terkait keamanan informasi. Pemateri pertama, Dr. Budi Triandi, M.Kom., akademisi Universitas Potensi Utama, dan pemateri kedua Vita Monica Sari, Chief Operating Officer (COO) Mitra Multi Manajemen.
Keduanya menekankan bahwa membangun sistem pemerintahan digital yang aman tidak cukup hanya dengan mengandalkan perangkat teknologi. Faktor manusia juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi.
Karena itu, keamanan SPBE bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dan ASN memiliki peran penting sebagai pengguna sistem sekaligus pengelola informasi pemerintahan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192881/jaga-layanan-publik-tetap-aman-pemko-medan-perkuat-kesadaran-keamanan-spbe/ Polres Aceh Selatan Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Segitiga dalam Transaksi Jual Beli Fri, 18 Sep 2026 10:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polres Aceh Selatan Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Segitiga dalam Transaksi Jual Beli]]> MATATELINGA,Tapaktuan :Polres Aceh Selatan Polda Aceh mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan segitiga yang belakangan ini kembali terjadi dalam berbagai transaksi jual beli. Modus tersebut dilakukan dengan cara pelaku menghubungkan dua orang untuk melakukan transaksi, sementara pelaku berada di tengah-tengah transaksi dan mengatur komunikasi maupun pembayaran seolah-olah dirinya merupakan bagian dari transaksi yang sebenarnya, Kamis, 17 September 2026.

[adsense]

Dalam modus tersebut, pelaku biasanya menghubungi calon korban dan menawarkan barang atau transaksi dengan harga tertentu. Pada saat yang sama, pelaku juga menghubungi pihak lain untuk melakukan transaksi, sehingga kedua korban tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya sedang berhubungan dengan orang yang sama. Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah transaksi jual beli gula sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Trumon, Aceh Selatan, maupun transaksi jual beli barang lainnya.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
Polres Aceh Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi maupun arahan dari nomor telepon yang tidak dikenal, khususnya apabila berkaitan dengan transaksi dan pembayaran. Masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan memastikan identitas pihak yang bertransaksi, keberadaan barang, serta tujuan dan rekening pembayaran sebelum menyerahkan uang atau melakukan transaksi.


Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., M.H. didampingi oleh Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi, S.H, M.H. mengatakan masyarakat harus lebih waspada dan tidak terburu-buru mempercayai informasi yang diterima, terutama dari pihak yang belum dikenal. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya apabila menerima telepon atau pesan yang mengarahkan untuk melakukan transaksi. Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi pihak terkait secara langsung. Apabila masih ragu atau menemukan hal yang mencurigakan, segera tanyakan kepada petugas kepolisian atau orang terdekat sebelum mengambil keputusan," ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Polres Aceh Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan lebih teliti dalam setiap transaksi, baik secara langsung maupun melalui komunikasi telepon dan media sosial. Dengan melakukan verifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu, masyarakat dapat meminimalisir risiko menjadi korban penipuan. Apabila menemukan adanya dugaan penipuan atau aktivitas mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/berita-aceh/192882/polres-aceh-selatan-imbau-masyarakat-waspadai-modus-penipuan-segitiga-dalam-transaksi-jual-beli/ Estafet Kepemimpinan Polres Simalungun, AKBP Hendri Nupia Dinka Barus Resmi Gantikan AKBP Marganda Aritonang Fri, 18 Sep 2026 09:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Estafet Kepemimpinan Polres Simalungun, AKBP Hendri Nupia Dinka Barus Resmi Gantikan AKBP Marganda Aritonang]]> MATATELINGA,Simalungun :Polres Simalungun Polda Sumatera Utara resmi memiliki nakhoda baru menyusul digelarnya upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Simalungun di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara, Medan, pada Kamis, 17 September 2026. Jabatan Kapolres Simalungun yang sebelumnya diemban oleh AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., kini resmi diserahterimakan kepada AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi awak media pada hari Kamis, 17 September 2026, sekira pukul 21.34 WIB.


"Kami ingin menyampaikan bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan sertijab Kapolres Simalungun yang baru saja digelar di Polda Sumatera Utara," ujar AKP Verry Purba mengawali keterangannya.

[adsense]

Ia menjelaskan, prosesi sertijab tersebut merupakan bagian dari rangkaian upacara serah terima jabatan pejabat utama dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, AKBP Marganda Aritonang yang sebelumnya menjabat Kapolres Simalungun kini dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Wadir Samapta Polda Sumatera Utara.


[adsense]
Baca Juga:

"Bapak AKBP Marganda Aritonang selama menjabat sebagai Kapolres Simalungun telah banyak memberikan dedikasi dan kontribusi bagi kemajuan Polres Simalungun. Kini beliau mendapat amanah baru sebagai Wadir Samapta Polda Sumut," ucap Kasi Humas.

[adsense]

Sementara itu, tongkat kepemimpinan Polres Simalungun selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., yang sebelumnya bertugas di lingkungan Polda Sumatera Utara.

"Kami menyambut baik kehadiran Bapak AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus sebagai Kapolres Simalungun yang baru. Seluruh jajaran Polres Simalungun siap mendukung penuh setiap program dan kebijakan yang akan diterapkan oleh pimpinan baru demi kemajuan pelayanan kepada masyarakat," ungkap AKP Verry Purba.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192879/estafet-kepemimpinan-polres-simalungun-akbp-hendri-nupia-dinka-barus-resmi-gantikan-akbp-marganda-aritonang/ Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, Bupati Asahan Bubuhkan Tanda Tangan Komitmen Bersama Fri, 18 Sep 2026 09:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, Bupati Asahan Bubuhkan Tanda Tangan Komitmen Bersama]]> MATATELINGA,Asahan :Penanda tanganan komitmen bersama perbaikan tata kelola perencanaan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tanda tangani bupati Asahan, Kamis (17/09/2026) di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
Bupati Asahan Taufik ZA Siregar yang disampaikan Plt.Kepala Dinas Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung dalam keterangannya mengatakan sebagaimana yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat dalam Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi telah dikatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

[adsense]

[adsense]
Dalam pertemuan tersebut hampir seluruh Kepala Daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kehadiran para Kepala Daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menerima pembekalan sekaligus melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan masing-masing, dan diharapkan penanganan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara komprehensif, mengingat Sumatera Utara dan daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder yang saling berkaitan, ujarnya.


Plt.Kepala Dinas Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung juga mengatakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain, serta memastikan Pemprov Sumatera Utara serta 33 Kepala Daerah di Sumatera Utara berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

[adsense]
Baca Juga:
Kehadiran KPK di Sumatera Utara menjadi salah satu pengingat kepada pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam membangun daerah, ujarnya.
Lebih lanjut bupati Asahan melalui Plt.Kadis Kominfo Asahan juga mengatakan para Kepala daerah bersama DPRD berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas, serta menegaskan Pemprov Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara siap menerima pembekalan dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.


Sementara Pimpinan KPK Johanis Tanak juga mengatakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu unsur yang penting. Ia berharap Kemendagri memperkuat posisi APIP di daerah sehingga dapat menjadi early warning system bagi Kepala Daerah dan ASN.Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres

[adsense]

Demikian juga seperti yang disampaikan Wamendagri Akhmad Wiyagus , APIP sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah sangat penting. Penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum, bila APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari, tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192878/rakor-penguatan-tata-kelola-pemerintahan-daerah-dan-pencegahan-korupsi-bupati-asahan-bubuhkan-tanda-tangan-komitmen-bersama/