https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Tue, 23 Jun 2026 09:48:34 +0700+0700 id-ID Pelindo Regional 1 Hadiri Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir di Belawan Tue, 23 Jun 2026 09:14:00 +0700+0700 <![CDATA[Pelindo Regional 1 Hadiri Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir di Belawan]]> MATATELINGA, Medan :PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menghadiri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan bersama Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif.
Kehadiran Pelindo Regional 1 dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, khususnya perempuan, dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

[adsense]
[adsense]
Pelatihan ini juga menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses air bersih sebagai bagian dari kualitas hidup dan kesehatan lingkungan.
Kegiatan yang diinisiasi oleh KPPI Kota Medan tersebut turut melibatkan sejumlah organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu air bersih dan sanitasi, di antaranya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perkumpulan Inisiatif, serta International Budget Partnership (IBP).
Regional Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 1, Basri Alam, mengatakan bahwa pengelolaan air bersih merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
"Pelindo Regional 1 menyambut baik pelaksanaan pelatihan ini sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya air bersih secara berkelanjutan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perempuan pesisir sehingga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas," ujar Basri Alam.
Pelindo Regional 1 senantiasa berkomitmen mendukung berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, termasuk program yang mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat di kawasan pesisir.
Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta solusi yang berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat pesisir. (Reza)

]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/190205/pelindo-regional-1-hadiri-pelatihan-pengelolaan-air-bersih-bagi-perempuan-pesisir-di-belawan-2/ Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP Tue, 23 Jun 2026 08:05:00 +0700+0700 <![CDATA[Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP]]>

[adsense]

MATATELINGA - Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

[adsense]
Baca Juga:
Gugatan dilayangkan oleh terdakwa kasus dugaan korupsi satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu untuk menguji turunan Pasal 603 KUHP terkait lembaga mana yang berwenang mendeklarasikan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Senin (22/6/2026), Leonardi melalui tim kuasa hukumnya memohon agar MK menguji frasa lembaga negara audit keuangan yang tertuang pada penjelasan Pasal 603 KUHP. Mereka menilai frasa tersebut kabur, multitafsir, dan tidak memenuhi syarat konstitusional.

[adsense]

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU KUHP menguatkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang secara konstitusional berwenang melakukan audit, serta menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Namun kenapa pada praktiknya Kejaksaan Agung justru menggunakan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar atau bukti untuk menetapkan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

[adsense]
Baca Juga:

"Tentunya ada sesuatu yang memang kami lihat memang harus kami ke sini. Karena perkara yang sedang kami jalani, proses Pak Leonardi sebagai terdakwa itu menggunakan audit BPKP. Di dalamnya itu muatan atau konten dalam audit BPKP itu potential loss," kata Rinto Maha sebagai penasihat hukum Leonardi.

Sebagai mantan kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan, Leonardi didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar USD 21 juta atau lebih dari Rp 306 miliar. Selain Leonardi ada nama Thomas Van der Heyden dan CEO Navayo Internasional Gabor Kuti yang juga didakwa dalam kasus yang sama.

[adsense]

Namun, Rinto Maha memastikan bahwa gugatan yang dilayangkan kepada MK oleh kliennya bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut dia, permohonan tersebut merupakan ikhtiar konstitusional. Tujuannya memastikan tidak ada seorang pun warga Indonesia menjadi tersangka dan terdakwa atas norma pidana yang kabur.

Leonardi sebagai salah seorang purnawirawan TNI, menjadi tersangka dan didakwa dalam kasus tersebut atas dasar audit keuangan yang menyebut potential loss, bukan actual loss. Bahkan dalam proses persidangan yang masih bergulir, tidak ada fakta kerugian negara. Sebab, negara belum keluar uang.

[adsense]
Baca Juga:

"Sampai kemarin, minggu kemarin, persidangan itu masih terus menggali soal kontrak-kontrak tapi tidak ada pembayaran. Serupiah pun negara tidak ada pembayaran kepada pihak penyedia. Tapi, masih dibilang ada kerugian negara," imbuhnya.

Untuk itu, Leonardi datang ke MK dan mengajukan gugatan. Menurut Rinto Maha, fraas lembaga negara audit keuangan harus dimaknai sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[adsense]

Frasa lembaga negara audit keuangan dalam penjelasan Pasal 603 KUHP, lanjut Rinto Maha, harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai BPK. Sehingga tidak ada lagi lembaga lain yang berwenang.

[adsense]
Baca Juga:

"Kami ke sini untuk menguji masalah lembaga mana yang berwenang untuk menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara. Kan sudah dibilang BPK, bukan BPKP," ujarnya.

Terpisah, MK dalam keterangannya menyatakan bahwa Leonardi sebagai pemohon menyebut, objek permohonan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 1 Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

[adsense]

Oleh MK, permohonan itu disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Arsul menyatakan bahwa pemohon seharusnya menguraikan argumentasi yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya norma a quo dan pertentangannya dengan pasal dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian seperti Pasal 1 Ayat (3).

[adsense]
Baca Juga:

"Intinya Anda (pemohon) harus menjelaskan dimana letak pertentangannya antara frasa merugikan keuangan negara dan penjelasan 603 itu dengan prinsip negara hukum, dimana letak pertentangannya," ucap Arsul.

Dalam persidangan yang sama Enny menyampaikan bahwa pemohon memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan baik softcopy maupun hardcopy harus diterima oleh MK paling lambat Senin, 6 Juli 2026 pukul 12.00 WIB.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190204/terdakwa-leonardi-gugat-ke-mk-uji-bukti-pasal-603-kuhp-pakai-audit-bpk-atau-bpkp/ Kanit Gakkum Lantas Polres Simalungun Jadi Irup, Ajarkan Keselamatan Berlalu Lintas ke Siswa SD Tue, 23 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Kanit Gakkum Lantas Polres Simalungun Jadi Irup, Ajarkan Keselamatan Berlalu Lintas ke Siswa SD]]> MATATELINGA,Simalungun : Menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengedukasi generasi muda, Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun IPDA Yancen Hutabarat SH menggelar kegiatan Police Goes to School di SD Plus Raya, Jalan Sutomo, Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan tersebut, IPDA Yancen bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) sekaligus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa pada Senin (22/6/2026).
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada hari Senin, 22 Juni 2026 sekitar pukul 19.36 WIB menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, khususnya dalam membentuk kesadaran berlalu lintas sejak usia dini.

[adsense]
[adsense]
"Kegiatan Police Goes to School yang digelar IPDA Yancen Hutabarat ini menunjukkan dedikasi tinggi seorang anggota Polri dalam mengedukasi generasi muda. Beliau hadir sejak pagi pukul 07.00 WIB untuk menjadi Inspektur Upacara sekaligus memberikan materi keselamatan berlalu lintas kepada adik-adik siswa SD Plus Raya," ujar AKP Verry Purba.
Menurutnya, Police Goes to School merupakan program edukasi resmi dari Kepolisian Republik Indonesia. "Program ini menugaskan anggota polisi untuk datang langsung ke lingkungan sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Ini adalah salah satu wujud dari semangat 80 Tahun Polri Untuk Masyarakat yang terus kami gaungkan," ungkap Kasi Humas.
IPDA Yancen Hutabarat dalam sambutannya sebagai Irup menyampaikan perkenalan diri kepada seluruh civitas sekolah. "Perkenalkan, saya IPDA Yancen, Kanit Penegakan Hukum Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun. Hari ini saya hadir di sini untuk berbagi pengetahuan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas, agar adik-adik bisa melindungi diri sendiri dan orang lain setiap hari berangkat dan pulang sekolah," ujar IPDA Yancen Hutabarat.
IPDA Yancen menjelaskan pengertian dasar keselamatan berlalu lintas kepada para siswa. "Keselamatan berlalu lintas adalah cara kita berperilaku di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan, cedera, maupun kerugian. Setiap orang yang berada di jalan, baik berjalan kaki, naik sepeda, maupun naik kendaraan, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi," ucap IPDA Yancen.
Lebih lanjut, IPDA Yancen memberikan panduan praktis tentang aturan berjalan kaki yang benar. "Saya berpesan kepada adik-adik untuk berjalan di trotoar atau jalur pejalan kaki, dan jika tidak ada trotoar agar berjalan di sisi kiri jalan menghadap arah datangnya kendaraan. Sebelum menyeberang, berhentilah sejenak, lihat ke kiri-kanan-kiri lagi, dan pastikan jalan benar-benar aman," ungkap IPDA Yancen Hutabarat.
IPDA Yancen juga menyampaikan aturan bersepeda yang aman bagi siswa. "Bagi adik-adik yang membawa sepeda, gunakan jalur sepeda jika tersedia, patuhi rambu lalu lintas, jangan berboncengan lebih dari satu orang, dan pastikan sepeda dalam kondisi baik. Yang paling penting, pakai pelindung kepala atau helm agar aman jika terjatuh," tegas Kanit Gakkum Sat Lantas.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190203/kanit-gakkum-lantas-polres-simalungun-jadi-irup-ajarkan-keselamatan-berlalu-lintas-ke-siswa-sd/ Wesly Silalahi Apresiasi Konser Bertabur Bintang DPD PASU Sumut di Nomesen Tue, 23 Jun 2026 07:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Wesly Silalahi Apresiasi Konser Bertabur Bintang DPD PASU Sumut di Nomesen]]> MATATELINGA,Pematangsiantar : Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn bersama Ketua PKK Ny Liswati Wesly Silalahi hadiri Konser Bertabur Bintang yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Artis Sumatera Utara (PASU) Kota Pematangsiantar, di Gedung Hall Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Jalan Sang Naualuh Damanik, Minggu (21/06/2026) malam.
Wali Kota Wesly mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Berbagai penampilan tarik suara dipertunjukkan memeriahkan acara.
"Atas nama Pemko Pematangsiantar, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPD PASU Kota Pemataangsiantar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Acara seperti ini bukan hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat persatuan, mengembangkan kreativitas, serta melestarikan seni dan budaya daerah," kata Wesly dalam sambutannya.

[adsense]
[adsense]
Menurut Wesly, seni memiliki peran penting dalam membangun karakter masyarakat yang berbudaya, harmonis, dan kreatif. Ia berharap para seniman dapat terus berkarya, memberikan inspirasi, dan menjadi bagian dari pembangunan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
"Pemko Pematangsiantar senantiasa mendukung berbagai kegiatan positif yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kebersamaan, dan mempromosikan potensi daerah. Semoga melalui konser ini, semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap seni budaya semakin tumbuh di tengah masyarakat," sebutnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PASU Siska Herly Juliana Sianturi didampingi Ketua DPD PASU Kota Pematangsiantar Agus Sihotang menyampaikan rasa syukur atas acara yang berlangsung luar biasa.
"Tepuk tangan kepada Ketua DPD PASU Pematangsiantar yang telah membuat megah acara ini. Terima kasih untuk eventnya hari ini. Yang pasti event hari ini membuat saya selaku Ketua Umum DPP PASU semakin bangga dan semakin semangat untuk mengibarkan PASU. Bukan hanya di Kota Medan, yang pasti Siantar ini membuat terobosan-terobosan yang dahsyat luar biasa," katanya.
Siska juga mengapresiasi dukungan penuh dari Wali Kota Wesly Silalahi dan Forkopimda yang hadir di acara tersebut.
"Saya bermohon kepada Bapak Wali Kota Wesly Silalahi untuk mendukung kami, keluarga besar Persatuan Artis Sumatera Utara agar lebih menyala. Karena katanya, satu peluru hanya menembus satu kepala, tapi satu kata dan satu lagu dapat menembus triliun hati dan jiwa. Maka kita percaya, melalui lagu-lagu yang dibawakan oleh Persatuan Artis Sumatera Utara, maka akan banyak jiwa-jiwa yang tertembus untuk menjadi Siantar yang lebih dahsyat," pungkasnya.(sip)

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190202/wesly-silalahi-apresiasi-konser-bertabur-bintang-dpd-pasu-sumut-di-nomesen/ Tim Inspektorat Audit Kinerja dan Ketaatan Kodaeral I Tue, 23 Jun 2026 07:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Tim Inspektorat Audit Kinerja dan Ketaatan Kodaeral I]]> MATATELINGA, Belawan :Kodaeral I menerima kunjungan Inspektorat Jenderal Angkatan Laut (Irjenal) dalam rangka pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Jos Sudarso. Kegiatan ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal TNI Angkatan Laut untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.Senin (22/06)
Kedatangan Tim Irjenal disambut langsung oleh Komandan Kodaeral I beserta Wakil Komandan Kodaeral I serta para Pejabat Utama (PJU) Kodaeral I. Penyambutan berlangsung dalam suasana formal dan penuh koordinasi, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

[adsense]
[adsense]
Dalam pelaksanaan audit tersebut, Tim Irjenal melakukan peninjauan serta pendalaman terhadap aspek kinerja dan kepatuhan administrasi di lingkungan Kodaeral I. Audit Kinerja difokuskan pada capaian program kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas, sedangkan Audit Ketaatan menitikberatkan pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan regulasi, prosedur, serta kebijakan yang telah ditetapkan.
Komandan Kodaeral I menegaskan bahwa kegiatan audit merupakan instrumen penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan organisasi. Seluruh jajaran diminta untuk memberikan data dan informasi secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran proses audit serta menghasilkan evaluasi yang objektif.
Melalui pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Tahun 2026 ini, Kodaeral I menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas tata kelola organisasi. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pengawasan internal dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut secara optimal

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190198/tim-inspektorat-audit-kinerja-dan-ketaatan-kodaeral-i/ Ini Alasan Investor Otomotif Mulai Tinggalkan Indonesia, Pindah ke Negara Lain Tue, 23 Jun 2026 06:50:00 +0700+0700 <![CDATA[Ini Alasan Investor Otomotif Mulai Tinggalkan Indonesia, Pindah ke Negara Lain]]> MATATELINGA, Jakarta: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, sebelumnya mengungkapkan ada dua perusahaan besar di Pasuruan dan Mojokerto yang berpotensi memindahkan sebagian aktivitas produksinya ke Vietnam.
Langkah tersebut dikhawatirkan berdampak pada ribuan tenaga kerja di tengah percepatan transisi menuju kendaraan listrik atau electric vehicle.
Kabar mengenai pemindahan sebagian produksi industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam sedang menjadi perbincangan.
Wacana tersebut muncul setelah adanya indikasi pergeseran strategi produksi di sejumlah pabrik komponen di Jawa Timur, seiring perubahan lanskap industri otomotif global dan faktor geopolitik.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), Rachmat Basuki, mengatakan perpindahan investasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan rantai pasok global, kondisi pasar otomotif nasional, serta persaingan daya tarik investasi antarnegara.
Menurut Rachmat, berdasarkan informasi yang diterimanya, dua perusahaan yang dimaksud merupakan produsen wiring harness yang berada di bawah grup Yazaki dan memiliki fasilitas produksi di Jawa Timur.
Ia menilai salah satu faktor utama yang membuat Vietnam lebih menarik adalah kesiapan ekosistem kendaraan listrik yang sudah lebih dahulu berkembang.
"Di Vietnam kan ada VinFast yang sudah berproduksi tiga tahun lalu, sehingga supplier bisa masuk ke VinFast tersebut," ujar Rachmat menukil Kompas.com.
Di sisi lain, Indonesia memang memiliki pasar otomotif yang besar, tetapi produksi kendaraan listrik secara massal dinilai belum terbentuk.
Sebagian besar model yang dipasarkan masih mengandalkan sistem completely knocked down (CKD) atau perakitan, sehingga keterlibatan industri pemasok lokal belum maksimal.
"Sementara di Indonesia pasar memang besar, tetapi sampai sekarang belum ada produksi kendaraan listrik secara massal. Kalau pun ada masih CKD atau hanya assembly, dan itu pun belum menyerap supplier lokal," katanya.
Rachmat juga menyoroti kondisi industri komponen otomotif nasional yang saat ini menghadapi tekanan akibat melemahnya pasar kendaraan roda empat.
Akibatnya, banyak perusahaan pemasok beroperasi di bawah kapasitas ideal.
Menurut dia, sebagian pelaku industri masih dapat bertahan berkat permintaan dari sektor kendaraan roda dua yang relatif stabil, meski tidak semua perusahaan memiliki pelanggan di segmen tersebut.
"Untuk kondisi supplier saat ini memang under capacity karena terus menurunnya pasar domestik R4. Supplier masih bisa bertahan karena pasar R2 yang masih stabil, itu pun tidak semua supplier supply ke R2," ujarnya.
GIAMM menilai Indonesia masih memiliki banyak pabrik wiring harness.
Namun, sebagian besar perusahaan tersebut berada di bawah grup usaha besar seperti Yazaki.
Meski perpindahan produksi berpotensi memengaruhi rantai pasok, Rachmat menilai persoalan yang lebih penting adalah mengapa investor lebih memilih Vietnam.
"Mungkin dampak kelangsungan supply chain sedikit terganggu, namun yang lebih dicermati adalah kenapa investor merelokasikan industrinya ke Vietnam. Bisa jadi investasi otomotif di Indonesia tidak semenarik Vietnam," ujarnya, dikutip.
Ia menambahkan, kecenderungan serupa juga terlihat di sejumlah sektor lain. Industri elektronik, teknologi informasi, hingga tekstil disebut mengalami kondisi yang sama, di mana sejumlah merek global lebih memilih menjadikan Vietnam sebagai basis produksi mereka.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/otomotif/190201/ini-alasan-investor-otomotif-mulai-tinggalkan-indonesia-pindah-ke-negara-lain/ Bupati Humbahas Oloan di Somasi oleh Wabup, Pemkab Belum Menjawab Tue, 23 Jun 2026 06:40:00 +0700+0700 <![CDATA[Bupati Humbahas Oloan di Somasi oleh Wabup, Pemkab Belum Menjawab]]> MATATELINGA, Humbahas :Konflik antara Wakil Bupati Humbahas Yunita Rebeka Marbun, dan Bupatinya Oloan Paniaran Nababan, ternyata tetap berlanjut. Kini, perseteruan antara mereka, berbuntut somasi.
Rebeka, ternyata telah mensomasi Oloan, dengan surat yang keduanya tertanggal 2 Juni 2026., perihal penegasan pembagian tugas secara tertulis dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Isinya, Rebeka mengungkapkan, karena belum adanya penegasan pembagian tugas secara tertulis dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

[adsense]
Selain itu, Rebeka mengaku keterbatasanya koordinasi dengan perangkat daerah, hingga dirinya tidak dilibatkan dalam agenda Pemerintah Daerah.
Rebeka juga, menyinggung, terbatasnya dukungan administratif dan operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, semisal pengosongan ajudan Wakil Bupati sejak bulan Desember 2025.
Untuk itu, Rebeka meminta memberikan tanggapan tertulis atas suratnya ditanggal 6 Mei 2026 menetapkan dan menyampaikan pembagian tugas Wakil Bupati secara tertulis.
Kemudian, melakukan penegasan kepada seluruh perangkat daerah agar menjalankan komunikasi, kordinasi, konsultasi dan pelaporan kepada Wakil Bupati sesuai kedudukan dan fungsi Wakil Kepala Daerah yang selama ini tidak pernah dijalankan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, Rebeka meminta agar mematikan tersedianya dukungan administratif, operasional, dan kelembagaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Wakil Bupati.
Berdasarkan suratnya yang kedua ini, Rebeka menambahkan sehubungan dengan suratnya nomor 176/HH/VI/2026 tanggal 6 Mei 2026 yang belum ditanggapi, Bupati Oloan apabila dalam waktu tiga hari kerja sejak diterimanya surat kedua belum diperoleh tanggapan atau penyelesaian administratif yang diperlukan,
Maka sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab jabatan, serta untuk memperoleh kepastian hukum dan adminitrasi pemerintahaan, dirinya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada instansi pembina dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Saat dikonfirmasi, terkait surat somasinya, Wakil Bupati Yunita membenarkan. Sayangnya, surat itu yang ditujukan pada tanggal 2 Juni 2026, belum dibalas.
" Gak ada ito, dan kita akan meneruskan surat ini," ucapnya via WhatsApp belum lama ini.
Sementara, Kepala Diana Kominfo Andrianus Mahulae, seputar surat Wakil Bupati Yunita Rebeka Marbun, hingga berita ini diturunkan belum menanggapi.
Laporan Wartawan: Efendi Simbolon

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190197/bupati-humbahas-oloan-di-somasi-oleh-wabup-pemkab-belum-menjawab/ Polantas Humbahas Enggan Beberkan Polisi Bersertifikat yang Boleh Tilang Manual Tue, 23 Jun 2026 06:25:00 +0700+0700 <![CDATA[Polantas Humbahas Enggan Beberkan Polisi Bersertifikat yang Boleh Tilang Manual]]>

[adsense]

MATATELINGA, Humbahas:Kepolisian Republik Indonesia, belum lama ini telah memberlakukan tilang manual setelah sebelumnya hanya menggunakan tilang elektronik.

Namun, Kepala Satuan (Kasat) Lalulintas (Lantas) Polres Humbahas melalui Kasi Humas Bripka Jafar Simanjuntak, enggan mengungkap penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja petugas bersertifikat yang bisa melakukan tilang manual.

[adsense]
Baca Juga:

Saat ditanya, soal berapa petugas yang bersertifikat yang boleh melakukan tilang manual, Jafar hanya menjawab dalam penindakan pelanggaran lalulintas dilapangan, sudah ada pihaknya yang telah memiliki kewenangan.

" Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan, yaitu anggota Polri minimal berpangkat perwira atau petugas yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Jafar.

[adsense]

Sebelumnya, Jafar mengatakan, bahwa tilang manual telah diberlakukan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalulintas di wilayah hukumnya.

Dengan tetap menggunakan sistem tilang yang berlaku (tilang manual), termasuk melalui aplikasi BRIVA.Penindakan itu, lanjut dia, dilakukan secara profesional dan situasional di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Adapun proses pelanggaran yang di tilang manual, Jafar menyebut yang menjadi prioritas bisa ditindak langsung dengantilang manual, misalnya knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.

[adsense]
Baca Juga:

" Pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan antara lain, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari dua orang pada sepeda motor, pengendara yang belum cukup umur," kata Jafar.

Namun, saat ditanya seputar masih adanya pengendara yang belum cukup umur, dan memakai knalpot brong, yang sering melintasi Jalan Merdeka, Jalan Letkol GA Manullang, dan Jalan Siliwangi maupun jalan kecil, Jafar mengaku ditindaklanjuti." Terimakasih informasinya, pasti kita akan tinda lanjuti," kata Jafar.

[adsense]


Laporan Wartawan: Efendi Simbolon

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190196/polantas-humbahas-enggan-beberkan-polisi-bersertifikat-yang-boleh-tilang-manual/ Isu Boikot hingga Kepemilikan Rumah, 'Perseteruan Antara Ruben dengan Sarwendah' Tue, 23 Jun 2026 06:10:00 +0700+0700 <![CDATA[Isu Boikot hingga Kepemilikan Rumah, 'Perseteruan Antara Ruben dengan Sarwendah']]> MATATELINGA, Jakarta: Dari persoalan sulit bertemu anak, keberatan Ruben soal anak dilibatkan dalam Live streaming jualan, hingga sindiran sang presenter terkait rumah yang digunakan kekasih Sarwendah untuk syuting.

[adsense]
Sarwendah Tan akhirnya buka suara terkait konfliknya dengan sang mantan suami, Ruben Onsu. Lewat kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, ibu dua anak tersebut mengklarifikasi beberapa hal yang sempat menjadi keberatan Ruben.

Chris Sam Siwu tegas membantah anggapan pihak Ruben Onsu yang menyebut Sarwendah mempersulit sang presenter bertemu anak-anaknya. Chris menyebut, komunikasi terakhir kliennya dengan Ruben soal anak terjadi pada akhir tahun 2025.

[adsense]
Baca Juga:
Sejak itu, Ruben nyaris tak pernah menghubungi Sarwendah untuk merencanakan pertemuan dengan anak-anaknya. Sedangkan komunikasi terakhir Ruben dengan kedua putrinya terjadi pada April 2026.

"Sarwendah baru bisa dibilang mempersulit jika dia dengan sengaja menutup akses RO bertemu anak-anaknya selaku ayah kandung. Faktanya, sejauh ini tak pernah ada permintaan pertemuan dari Ruben yang ditolak klien kami," ujarnya.

[adsense]
Chris Sam Siwu juga turut menanggapi dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah karena membiarkan anak-anaknya tampil di depan kamera saat dia Live bersama sang kekasih, Giorgio Antonio.

Dia menegaskan, keberadaan Thalia dan Thania saat Live bersama Sarwendah dan Giorgio bukan bagian dari strategi konten. Sarwendah tidak pernah menggunakan anak untuk mendongkrak popularitasnya.

[adsense]
Baca Juga:
"Jangan dipelintir seakan-akan anak itu dijadikan senjata untuk menaikkan rating. Tidak! Menurut Sarwendah, anak-anak itu melebihi manajernya, melebihi siapa pun. Jadi tidak ada yang bisa melarang mereka di rumah itu."

Chris Sam Siwu juga membantah rumor yang mengatakan, Sarwendah rugi hingga Rp20 miliar akibat vakum berjualan online imbas respons negatif warganet terhadap video permintaan maafnya.

[adsense]

"Saya pikir, soal kerugian sebesar Rp20 miliar itu hoaks ya. Pastilah ada kerugian. Biasanya jualan setiap hari, sekarang tidak. Tapi sekalipun ada kerugian, klien kami menegaskan tidak sebesar yang diberitakan," sebutnya.

[adsense]
Baca Juga:
Selain masalah kerugian, rumor lain yang dibantah kuasa hukum Sarwendah adalah isu kliennya diboikot berbagai brand. Chris Sam Siwu menegaskan, sampai sekarang masih banyak brand yang menawarkan kerjasama dengan pelantun Melangkah Lagi tersebut.

"Enggak ada. Masih banyak kok brand yang menawarkan kerjasama dengan Sarwendah. Cuma memang klien kami memutuskan untuk menghold dulu sampai masalahnya dengan RO ini selesai," tutur Chris.

[adsense]
Terakhir, Chris Sam Siwu menegaskan, rumah yang ditempati Sarwendah dan sempat dijadikan lokasi syuting iklan Giorgio Antonio bukanlah milik Ruben Onsu. Hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara Ruben Onsu dan Sarwendah saat akan bercerai.

"Jadi dalam kesepakatan itu, sudah ditentukan aset mana yang untuk Sarwendah dan mana yang menjadi bagian RO. Rumah itu untuk Sarwendah dan pembagian tersebut sudah clear!" kata kuasa hukumnya.

[adsense]
Baca Juga:
Demikian klarifikasi Sarwendah terkait konflik dengan Ruben Onsu, dikutip Okezone.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190200/isu-boikot-hingga-kepemilikan-rumah-039perseteruan-antara-ruben-dengan-sarwendah039/ Mentalitas Lionel Messi Di Sanjung Pelatih Timnas Argentina Tue, 23 Jun 2026 05:50:00 +0700+0700 <![CDATA[Mentalitas Lionel Messi Di Sanjung Pelatih Timnas Argentina]]> MATATELINGA, Arlington:Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni menyanjung mentalitas Lionel Messi ketika membungkam Austria pada pertandingan Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin (23/6/2026).
Dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa,(24/6/2026) Scaloni menjelaskan jika kegagalan Lionel Messi mengeksekusi tendangan penalti di awal babak pertama sempat mempengaruhi Argentina.

[adsense]
Meskipun begitu, dirinya senang Messi dapat bangkit dan menunjukkan semangat yang sangat berpengaruh kepada rekan-rekannya di lapangan.

"Wajar kalau gagal mencetak gol dari titik penalti itu mengecewakan, tapi tahu bahwa saat Leo mulai bersemangat… ketika dia bersemangat, semua orang juga ikut bersemangat. Dan saya pikir itu juga merupakan kekuatan tim," jelas Scaloni.

[adsense]
Baca Juga:
"Bahkan hari ini ketika tim kesulitan menguasai bola, dia tetap bekerja keras dan berhasil mencetak gol – Anda bisa melihat komitmennya," tambah dia.

Pada pertandingan ini, Argentina berhasil mengemas kemenangan dengan skor 2-0 atas Austria berkat gol yang dicetak oleh Lionel Messi.

[adsense]
Kemenangan ini membuat Argentina menempati peringkat pertama Grup I Piala Dunia 2026 dengan enam poin dari dua laga, sekaligus memastikan diri melaju ke babak 32 besar.

Sementara itu, gelandang Timnas Argentina Alexis Mac Allister mengatakan jika mengatakan apa yang dilakukan Messi di dalam lapangan adalah hal yang luar biasa.

[adsense]
Baca Juga:
Pemain Liverpool tersebut melanjutkan jika dirinya senang dapat melihat La Pulga menunjukkan magisnya di lapangan serta membantu tim mengemas kemenangan.

"Hal-hal yang dia lakukan sungguh luar biasa — cara dia bereaksi di saat-saat terakhir terhadap apa pun yang terjadi. Jadi, ya, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan — senang dia bisa berada di sana menikmati permainan dan mencetak gol," ungkap Mac Allister.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Bola/190199/mentalitas-lionel-messi-di-sanjung-pelatih-timnas-argentina/ Soal Kompensasi Blackout di Medan, DPRD: Jangan Ada Diskriminasi dengan Pulau Jawa! Mon, 22 Jun 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Soal Kompensasi Blackout di Medan, DPRD: Jangan Ada Diskriminasi dengan Pulau Jawa!]]> MATATELINGA, Medan :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak PT PLN (Persero) untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat. Desakan ini menyusul peristiwa pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Kota Medan beberapa waktu lalu.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan bersama manajemen PLN UP3 Medan pada Senin (22/6/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga SE didampingi anggota komisi diantaranya Hj Sri Rezeki, Godfried Lubis, dr Dimas Sofani Lubis, Agus Setyawan dan Eko Afrianta Sitepu.

[adsense]
[adsense]
David menegaskan bahwa aturan mengenai ganti rugi pelanggan sudah jelas. Hal tersebut diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan pembaruan dari Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
Berdasarkan aturan itu, pelanggan berhak mendapatkan pengurangan tagihan listrik. Syaratnya, jika durasi pemadaman melebihi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan.
"Kami meminta kejelasan dari PLN mengenai kompensasi untuk masyarakat. Sebagai wakil rakyat, kami menerima banyak keluhan. Ada pengusaha ayam yang semua dagangannya busuk, kulkas warga rusak, hingga ikan koi seharga jutaan rupiah mati. Bahkan, ada juga korban jiwa," ujar David.Anggota Komisi III lainnya, Godfried Lubis, juga meminta PLN untuk tidak bersikap diskriminatif. Ia membandingkan penanganan blackout di wilayah Jawa yang dinilai lebih cepat dalam memberikan ganti rugi.
"Di Jawa, begitu ada pemadaman, kompensasi langsung cair. Kenapa di sini belum ada? Jangan ada diskriminasi," tegas Godfried.
Soroti Efek Domino dan Kinerja Humas
Selain masalah kompensasi, Godfried mengkritik PLN yang dinilai belum memanfaatkan teknologi komputasi modern untuk mengendalikan pemadaman dari jarak jauh.
Menurutnya, pemadaman ini membawa efek domino yang luas, termasuk macetnya pasokan air bersih dari Perumda Tirtanadi.Ia juga mengkritik keras kinerja Humas PLN yang dinilai memberikan informasi simpang siur dan tidak akurat kepada publik.
"Informasi dari Humas tidak jelas.Katanya padam 5 jam, nyatanya sampai 10 jam. Harusnya Humas PLN direvisi. Jalankan tugas dengan benar dan berikan solusi atau saran kepada masyarakat saat ada gangguan," tambah Godfried.
>> Dampak Cuaca Ekstrem
Merespons kritik tersebut, Manajer PLN UP3 Medan, Hariadi Pulungan, menjelaskan bahwa blackout terjadi akibat cuaca ekstrem. Cuaca buruk tersebut merusak dan memutus jalur utama transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV ruas Muara Bungo – Sungai Rumbai di Jambi.
Hariadi memaparkan, sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung lewat Tol Listrik Trans-Sumatera 275 kV dari Aceh hingga Lampung. Sistem ini dibagi menjadi tiga wilayah: Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng), dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).
Saat kejadian, wilayah Sumbagut sedang mengalami defisit daya sebesar 63 MW. Hal ini terjadi karena beban puncak mencapai 2.878 MW, sedangkan pasokan dari pembangkit hanya 2.815 MW."Urat nadi pasokan listrik kita terputus di Jambi karena cuaca ekstrem. Akibatnya, pembangkit di wilayah kita tidak mampu menahan beban dan terjadilah pemadaman massal," urai Hariadi.Terkait kepastian kompensasi, Hariadi mengaku pihak daerah belum bisa mengambil keputusan sendiri. PLN UP3 Medan saat ini masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian ESDM dan PLN Pusat. Namun, ia memastikan bahwa proses pendataan warga yang terdampak sudah mulai dilakukan.
"Kami di sini adalah operator dan hanya menjalankan tugas. Ketentuan dan formula hitungan kompensasi sepenuhnya diatur oleh pusat," jawab Hariadi.Di akhir rapat, sejumlah anggota Komisi III meminta PLN untuk memberikan kelonggaran biaya rekening listrik bagi rumah ibadah. Mereka juga mengusulkan agar PLN menyediakan bantuan genset darurat di tempat-tempat ibadah tersebut.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190193/soal-kompensasi-blackout-di-medan-dprd-jangan-ada-diskriminasi-dengan-pulau-jawa/ Semangat Baru Mengawal Gerbang Indonesia di NTT, Saroha Manullang resmi dilantik jadi Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT Mon, 22 Jun 2026 20:48:00 +0700+0700 <![CDATA[Semangat Baru Mengawal Gerbang Indonesia di NTT, Saroha Manullang resmi dilantik jadi Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT]]> MATATELINGA,Jakarta : Momentum penting dalam perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi kembali terukir melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung khidmat di Aula Jusuf Adiwinata Lantai 1 Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, 13 Pimpinan Tinggi Pratama dilantik untuk mengemban tugas dan fungsi keimigrasian di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah pergantian kepemimpinan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko dalam kesempatan itu melantik Saroha Manullang menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT. Hendarsam Marantoko dalam kesempatan itu menyampaikan pelantikan ini menjadi penyegaran secara berkala dan berharap semua pejabat yang dilantik akan amanah serta bisa merespons, merebut kembali kepercayaan publik.

[adsense]
[adsense]
Momentum ini menjadi salah satu perjalanan penguatan dan pengawasan keimigrasian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara. Saroha Manullang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi NTT. "Pergantian kepemimpinan bukan hanya tentang estafet jabatan, tetapi tentang melanjutkan pengabdian, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat dengan masyarakat serta semakin kokoh menjaga kedaulatan negara di bagian timur Indonesia. Dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak agar Imigrasi NTT dapat terus berkarya, berbakti dan berdampak kepada masyarakat NTT", ujar Saroha.
Pergantian kepemimpinan bukan sekadar seremonial administratif, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pergantian pucuk pimpinan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap amanah jabatan merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab. Semangat pengabdian yang diwariskan oleh pemimpin sebelumnya akan menjadi fondasi kuat bagi langkah-langkah strategis ke depan.
Dengan kepemimpinan yang baru, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur optimis dapat terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Arvin Gumilang yang sebelumnya menjabat Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT juga dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat.

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190195/semangat-baru-mengawal-gerbang-indonesia-di-ntt-saroha-manullang-resmi-dilantik-jadi-kakanwil-ditjen-imigrasi-ntt/ Satroni Parkiran JNT, Kawanan Curanmor Sikat Motor Ester Mon, 22 Jun 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Satroni Parkiran JNT, Kawanan Curanmor Sikat Motor Ester]]> MATATELINGA, Marelan : Aksi curanmor mengganas di Marelan. Kali ini pelaku menyatroni parkiran kantor ekspedisi JNT di Jalan Platina Raya. Dari TKP, mereka berhasil menggasak motor milik Ester Hasibuan (26).

[adsense]

Kepada awak awak media, orban mengatakan bahwa kejadian bermula pada saat ia bekerja. Mendadak ada teriakan dari rekan kerjanya, menjerit-jerit maling, pada Jumat malam 19 Juni lalu sekira pukn19.00 WIB.
Mendengar teriakan itu, korban langsung keluar dan mendapati sepeda motornya telah hilang.Ia pun mencoba melihat rekaman CCTV ternyata pelaku terlihat jelas mengambil sepeda motor miliknya.
" Kedua pelaku bersepeda motor berhenti di depan kantor, lalu salah satu turun dari boncengan mengenakan baju putih dan topi hitam. Pelaku langsung merusak kunci kontak dan langsung membawa lari sepeda motor ku," ucap Eater.
Katanya lagi, pascai sepeda motor Honda Beat BK 5563AMU miliknya hilang , korban terpaksa menumpang sepeda motor temanya untuk pulang ke daerah Hamparan Perak.
" Sudah banyak korban pencurian di wilayah hukum Polres Belawan ini Bang, tolong lah pihak kepolisian Belawan ini untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya," pungkas korban.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190194/satroni-parkiran-jnt-kawanan-curanmor-sikat-motor-ester/ Antrean Truk Mengular di SPBU Amplas, Sri Rezeki : Itu Sudah Berdampak ke Perekonomian Mon, 22 Jun 2026 19:38:00 +0700+0700 <![CDATA[Antrean Truk Mengular di SPBU Amplas, Sri Rezeki : Itu Sudah Berdampak ke Perekonomian]]> MATATELINGA, Medan :Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Medan mulai berdampak serius pada sektor ekonomi. Antrean panjang kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, memicu kemacetan parah yang melumpuhkan aktivitas distribusi logistik dan usaha masyarakat sekitar.
Masalah ini menjadi perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hj Sri Rezeki. Politisi PKS tersebut mengaku kerap terjebak kemacetan di kawasan itu dalam beberapa hari terakhir.

[adsense]
[adsense]
"Antrean truk logistik dan angkutan umum yang meluber ke bahu jalan ini sangat mengganggu arus transportasi umum serta roda perekonomian masyarakat. Truk bertonase besar mengantre sampai memakan badan jalan, ini yang membuat masalah besar," ujar Sri Rezeki, Senin (22/6/2026).
Ditengarai kelangkaan solar di SPBU ini juga dipicu oleh berkurangnya pasokan atau keterlambatan pengiriman dari pihak penyalur. Selain itu, lonjakan permintaan juga terjadi akibat adanya disparitas harga setelah kenaikan harga Pertamax, yang membuat banyak pengendara beralih ke produk subsidi seperti Pertalite dan Solar. Fenomena panic buying turut memperburuk penumpukan antrean.
"Dampak dari kemacetan ini mengganggu sektor ekonomi. Ada pengiriman barang yang terhambat, ada pekerja atau pebisnis yang terjebak kemacetan sehingga menurunkan produktivitas, biaya operasional juga membengkak," tukas dewan Komisi III ini.
Lebih lanjut, Sri Rezeki mendesak PT Pertamina untuk segera mengevaluasi jalur distribusi dan menambah jaminan pasokan BBM bersubsidi. Legislator Dapil IV ini juga meminta pengelola SPBU lebih disiplin menerapkan sistem pelayanan digital seperti QR Code serta memperpanjang jam layanan guna mengurai penumpukan kendaraan.
"Kita meminta agar masalah ini segera diatasi, jangan dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.
Warga dan pengguna jalan setempat turut berharap pengawasan ketat segera dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190192/antrean-truk-mengular-di-spbu-amplas-sri-rezeki-itu-sudah-berdampak-ke-perekonomian/ Baru Jadi Dirut PLN Lagi, Darmawan Prasodjo Langsung Bohongi Rakyat Soal Kebutuhan Batubara PLTU Mon, 22 Jun 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Baru Jadi Dirut PLN Lagi, Darmawan Prasodjo Langsung Bohongi Rakyat Soal Kebutuhan Batubara PLTU]]> MATATELINGA, Jakarta :Baru sehari terpilih kembali jadi Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo langsung menjalankan skema pembohongan publik terkait krisis batubara yang menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa saat ini
Lewat video yang dirilis oleh PLN pada Sabtu (20/6/2026), Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan alokasi batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal).
Dengan pasokan batubara tersebut, Darmawan menegaskan PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa kembali berjalan lancar.

[adsense]
[adsense]
"Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin mohon maaf karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini," ungkap Darmawan.
Dikatakannya, PLN mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batubara, terutama untuk medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari Pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra kami," imbuh Darmawan.
Darmawan menyebut PLN berkoordinasi secara intens dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sehingga proses penandatangan bisa berjalan dengan cepat. "Saat ini, proses penyaluran medium range coal mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer (IPP)," ungkap Darmawan.
Di Jawa bagian barat, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu. Di Jawa bagian timur, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Selain itu, Darmawan menyampaikan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa. Tanpa merinci dua PLTU yang dimaksud, Darmawan menyebut PLTU tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh swasta alias IPP. Dua PLTU besar tersebut mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
"Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," tandas Darmawan.
Pernyataan Darmawan Prasodjo itu langsung diprotes Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.
"Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang medium rank coal yg gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai low rank coal karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal," kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Seperti diketahui, di tengah protes masyarakat terhadap buruknya pelayanan PT PLN (Persero) terkait sistem kelistrikan di tanah air, publik tiba-tiba terhenyak ketika Darmawan Prasodjo kembali terpilih menjadi Dirut PLN lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor BP BUMN pada Kamis malam (18/6/2026).
*Darmo Sakti atau Terpilih Karena Transaksi*
Kata Yudhis, sebetulnya masalah di PLN ini sangat complicated. Karena faktanya, bila reserve margin dipenuhi PLB sesuai aturan kelistrikan, gak perlu ada pemadaman.
"Memang licin darmo ini. Ironisnya, dia malah bangun narasi seolah ESDM cq Dirjen Minerba yang salah atas situasi ini. Bahkan dia malah minta dirjen minerba diganti. Kacaukan. Dan memang pemegang saham PLN ini entah bodoh atau bego, kok dipilih lagi penipu itu. Apa karena masih bisa ngasih keuntungan ke lingkaran RI1?. Parah memang," pungkasnya.
Sementara itu, proses RUPS PLN yang terkesan sembunyi-sembunyi itu langsung memicu berbagai protes, terlebih terjadi di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatera dan Pulau Jawa.
Bahkan selama era Darmawan Prasodjo, pemadaman listrik bergilir hingga blackout di Sumatera dan Jawa, seolah menjadi masalah klasik yang terus berulang.
Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan terjadinya blackout (padam listrik total) berulangkali di sejumlah wilayah tanah air selama mantan Deputi I KSP era Presiden Jokowi itu memimpin perusahaan setrum nasional tersebut hingga membuat banyak aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh dan merugi dalam jumlah besar.
Menurut Yudhis, langkah pemerintah yang memilih mempertahankan Darmawan Prasodjo dan kroninya seperti Yusuf Didi Setiarto, Suroso Isnandar dan Arsyadani G Akmalaputri, jelas sangat menyakiti hati rakyat.
"Dan tentunya sangat aneh, orang-orang yang jelas-jelas tidak mampu menjaga marwah pemerintahan Prabowo dalam memberikan pelayanan kelistrikan untuk seluruh rakyat Indonesia, masih terus dipertahankan," tudingnya.
Apalagi, sambungnya, sejauh ini, tidak ada langkah taktis yang dilakukan Darmawan Prasodjo dalam mengatasi situasi tersebut, selain menyampaikan permohonan maaf.
Yudhistira juga kembali menegaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa masa kelam PLN dimulai sejak pemerintahan Jokowi memutuskan Darmawan Prasodjo duduk sebagai Dirut PLN.
"Berulang kali sudah saya sampaikan, apa yang sudah diperbuat Darmo (panggilan Darmawan Prasodjo-red) selama lebih dari 5 tahun menjabat Dirut. Semua hanya pencitraan lewat penghargaan yang dibeli dan juga untuk memperkaya diri sendiri. Sudah jadi rahasia umumkan bagaimana lonjakan kekayaan ini orang selama jadi Dirut," beber Yudhis.
Belum lagi mengenai manuver Darmawan Prasodjo yang merusak meritokrasi lewat jalur profesional hire (prohire) yang memasukkan kroni dan koleganya ke dalam PLN dan langsung diberi jabatan empuk, sedangkan pegawai internal yang meniti karir dari bawah dan tidak masuk dalam lingkarannya, karirnya dihambat.
"Kerusakan-kerusakan ini di tubuh PLN ini menjadi bagian dari kebobrokan era Darmo. Tapi kok pemerintah seperti buta dan tuli, tidak mau peduli dengan hal ini. Padahal jelas PLN merupakan perusahaan monopoli yang mengatur denyut nadi perekonomian, penopang perekonomian dan kebutuhan primer paling dibutuhkan masyarakat. Harusnya orang-orang yang memahami bisnis ini ditempatkan sebagai Dirut dan jajarak Direksi, bukan orang yang mencari kekayaan dan memanfaatkan jabatan," sebutnya.
*Pemadaman Listrik Meluas*
Lebih jauh Yudhistira menyampaikankan, bahwa pihaknya baru menerima Tim Investigasi Re-LUN bahwa pemadaman listrik bergilir saat ini meluas hingga ke Kalimantan.
"Barusan kami terima laporan bahwa saat ini pemadaman listrik juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya Indonesia Gelap itu mendekati kenyataan dan ini fatal bagi pemerintahan Prabowo. Harus segera diambil langkah tegas dengan mencopot Darmawan Prasodjo dan mengantinya dengan orang yang tepat," ucapnya.
Tidak itu saja Yudhistira juga terus mendesak aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata atas permasalahan yang terjadi saat ini akibat pemadaman listrik bergilir.
"Pasti ada pidana dibalik kasus ini. Bukan hanya korupsi yang harus diselidiki, tapi ini juga bagian dari kejahatan kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Presiden harusnya juga tegas menyikapi masalah yang sudah memicu keresahan masyarakat luas ini," pungkasnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190190/baru-jadi-dirut-pln-lagi-darmawan-prasodjo-langsung-bohongi-rakyat-soal-kebutuhan-batubara-pltu/ Gubernur Bobby Nasution Minta Realisasi Program Prioritas Daerah Dipercepat Mon, 22 Jun 2026 18:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Gubernur Bobby Nasution Minta Realisasi Program Prioritas Daerah Dipercepat]]> MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). Percepatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat.

[adsense]
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh perangkat daerah di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/6/2026).

"Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres," ujar Bobby.

[adsense]
Baca Juga:
Pada kesempatan tersebut, Bobby meninjau capaian sejumlah OPD yang program kerjanya masuk dalam kategori PHTC dan PSD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung.

Menurutnya, sejumlah program memiliki keterkaitan erat antarsektor, seperti pembangunan irigasi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar-OPD terkait untuk memastikan kebutuhan dan target program dapat terpenuhi.

[adsense]
Selain percepatan pelaksanaan, Bobby juga meminta setiap program yang telah berjalan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia tidak ingin bantuan pemerintah yang diberikan justru tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bobby mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program secara optimal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

[adsense]
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Sumut saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang masuk dalam kategori PHTC, yakni PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), PROBIS (Program Berobat Gratis), JASKOP/JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik), INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).

Untuk program nonfisik, Bobby mendorong perangkat daerah menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

[adsense]
"Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

[adsense]
Baca Juga:
"Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027," ucap Surya.

Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190206/gubernur-bobby-nasution-minta-realisasi-program-prioritas-daerah-dipercepat/ Pemko Sibolga Sambut Mahasiswa KKN-PPM UGM: Dukung Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Mon, 22 Jun 2026 18:26:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemko Sibolga Sambut Mahasiswa KKN-PPM UGM: Dukung Penguatan Pemberdayaan Masyarakat]]> MATATELINGA - Sibolga: Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menyambut kedatangan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) peserta Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), yang berlangsung di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (22/6/2026).

[adsense]

Dalam sambutannya, Sekda Kota Sibolga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program KKN-PPM di Kota Sibolga serta mengucapkan selamat datang kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan seluruh mahasiswa peserta KKN.

"Atas nama Pemerintah Kota Sibolga, kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Selamat datang kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan seluruh mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kota Sibolga," ucap Sekda.

[adsense]
Baca Juga:

Sekda memaparkan kondisi geografis Kota Sibolga yang terdiri dari wilayah perbukitan, pesisir pantai, dan daratan dengan luas wilayah yang relatif terbatas, mencakup empat kecamatan dan 17 kelurahan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Sibolga rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Herman menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dari 17 kelurahan yang ada, sebanyak 13 kelurahan terdampak bencana tersebut, termasuk sejumlah wilayah di Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan yang kini menjadi lokasi pelaksanaan KKN-PPM UGM.

[adsense]

"Terima kasih karena telah memilih Kota Sibolga sebagai lokasi pengabdian. Kami berharap adik-adik mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," tambah Sekda.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Prof. Dr. Ir. Agung Harijoko, S.T., M.Eng., IPM., menjelaskan bahwa program KKN-PPM tahun ini mengusung tema "Optimalisasi Sumber Daya untuk Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Selatan, Kota Sibolga".

[adsense]
Baca Juga:

Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam empat klaster, yaitu medika, sosial-humaniora (soshum), agro, dan sains-teknologi (saintek), akan melaksanakan kegiatan pengabdian yang dibagi ke dalam empat subunit, masing-masing beranggotakan tujuh mahasiswa, yaitu di Kelurahan Angin Nauli, Kelurahan Huta, Tonga-tonga, Kelurahan Aek Manis, dan Kelurahan Aek Parombunan.

Dalam kegiatan penyambutan ini dilakukan pertukaran cenderamata antara mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Kota Sibolga sebagai simbol kerja sama dan sinergi dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

[adsense]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Sibolga, Rahmansyah Siahaan, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Sibolga, Drs. Rudolf S. Butarbutar, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., pimpinan OPD terkait, camat dan lurah wilayah terdampak bencana, serta mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada. (Jas)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190191/pemko-sibolga-sambut-mahasiswa-kknppm-ugm-dukung-penguatan-pemberdayaan-masyarakat/ Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD Mon, 22 Jun 2026 18:10:00 +0700+0700 <![CDATA[Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD]]> MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin (22/6/26).
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan.

[adsense]
[adsense]
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan", kata Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang berhadir.
Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar.
"Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas", jelas Rico Waas.
Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.
Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. "Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," tegas Rico Waas.
Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.
Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif.
" Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak", ujar Rico Waas.
Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya," sebut Rico Waas

Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS.
" Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang", pungkas Rico Waas.

[adsense]
Baca Juga:
Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190189/di-dprd-medan-rico-waas-paparkan-strategi-efisiensi-apbd-2025-tanpa-utang-fokus-banjir-dan-digitalisasi-pad/ Pelindo Regional 1 Hadiri Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir di Belawan Mon, 22 Jun 2026 17:21:00 +0700+0700 <![CDATA[Pelindo Regional 1 Hadiri Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir di Belawan]]> MATATELINGA,Medan : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menghadiri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Air Bersih bagi Perempuan Pesisir yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan bersama Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif.
Kehadiran Pelindo Regional 1 dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, khususnya perempuan, dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Pelatihan ini juga menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses air bersih sebagai bagian dari kualitas hidup dan kesehatan lingkungan.

[adsense]
[adsense]
Kegiatan yang diinisiasi oleh KPPI Kota Medan tersebut turut melibatkan sejumlah organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu air bersih dan sanitasi, di antaranya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perkumpulan Inisiatif, serta International Budget Partnership (IBP).
Regional Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 1, Basri Alam, mengatakan bahwa pengelolaan air bersih merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
"Pelindo Regional 1 menyambut baik pelaksanaan pelatihan ini sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya air bersih secara berkelanjutan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perempuan pesisir sehingga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas," ujar Basri Alam.
Pelindo Regional 1 senantiasa berkomitmen mendukung berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, termasuk program yang mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat di kawasan pesisir.
Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta solusi yang berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat pesisir

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190188/pelindo-regional-1-hadiri-pelatihan-pengelolaan-air-bersih-bagi-perempuan-pesisir-di-belawan/ Geger Temuan Mayat Tergantung di Gedung Kosong Mon, 22 Jun 2026 16:48:00 +0700+0700 <![CDATA[Geger Temuan Mayat Tergantung di Gedung Kosong]]> MATATELINGA, Medan :Sesosok mayat pria ditemukan tergantung di lantai II gedung lantai 3 Jalan KL Yos Sudarso, Medan Barat, Senin (22/6/2026).
Temuan itu membuat geger dan mengundang perhatian warga sekitar.
Namun, belum diketahui identitas pria tersebut (Mr X). Warga hanya menduga, korban tewas beberapa hari sebelum ditemukan karena kondisinya sudah mulai membusuk.

[adsense]

"Kondisinya sudah mulai mau membusuk. Mungkin sudah beberapa hari lalu tewasnya," sebut warga.
Kata dia, korban ditemukan oleh setelah menebar aroma tak sedap. Selanjutnya diberitahukan kepada pihak berwajib.
Personel Polsek Medan Barat bersama tim Inafis mendatang Tempat Kejadian Perkara (TKP) melakukan identifikasi.
"Ditemukan tergantung di lantai II. Belum tahu siapa, karena tidak kenal," aku warga.
Ketika ditemukan, korban mengenakan kemeja motif kotak, dan bagian hidungnya mengeluarkan darah. Jenazah korban telah dievakuasi ke RS Bhayangkara.
Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Senior Sianturi ketika dikonfirmasi mengatakan, penyebab kematian korban masih dalam proses penyelidikan.
"Menunggu hasil identifikasi tim Inafis," tandasnya.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190187/geger-temuan-mayat-tergantung-di-gedung-kosong/