https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Fri, 26 Jun 2026 11:53:25 +0700+0700 id-ID Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia Fri, 26 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia]]> MATATELINGA - Di tengah krisis iklim global, Indonesia kembali menyampaikan pesan penting di panggung internasional: pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, pada 23 Juni 2026.

[adsense]

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

[adsense]
Baca Juga:

Sekilas, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai komitmen diplomatik biasa. Namun, jika dilihat lebih dalam, pesan itu menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara mengelola pembangunan dalam era krisis iklim, transisi energi, dan kompetisi ekonomi hijau global.

[adsense]
Indonesia menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perpindahan dari energi fosil menuju energi bersih. Transisi energi bukan sekadar mengganti batu bara dengan panel surya, minyak dengan baterai, atau pembangkit lama dengan teknologi baru. Transisi energi adalah transformasi sistem pembangunan. Ia menyangkut arah ekonomi, perlindungan lingkungan, nasib pekerja, masa depan industri, tata kelola sumber daya alam, serta legitimasi negara di hadapan rakyat dan dunia.

Di sinilah letak penting pernyataan Menteri Jumhur. Ia menegaskan bahwa transformasi energi harus berjalan secara bertanggung jawab, inklusif, dan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi maupun hak-hak dasar kelompok pekerja domestik. Dengan kata lain, transisi energi tidak boleh menciptakan korban baru atas nama masa depan hijau.

[adsense]
Baca Juga:
Masa depan hijau akan kehilangan makna apabila dibangun dengan cara yang merusak alam. Ia juga akan kehilangan legitimasi apabila meninggalkan pekerja, masyarakat lokal, petani, nelayan, masyarakat adat, dan komunitas yang selama ini hidup di sekitar kawasan industri, tambang, hutan, pesisir, dan sumber daya energi.

Karena itu, transisi energi harus diletakkan sebagai agenda pemerintahan, bukan hanya agenda teknologi. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, inti persoalannya bukan semata apakah negara memiliki target penurunan emisi, tetapi apakah negara memiliki kapasitas untuk mengelola perubahan besar itu secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

[adsense]
Negara bukan hanya pembuat janji. Negara adalah pengelola perubahan.

Transisi Energi sebagai Persoalan Pemerintahan

[adsense]
Baca Juga:
Ilmu Pemerintahan mengajarkan bahwa pemerintahan tidak hanya berbicara tentang lembaga, jabatan, atau prosedur administrasi. Pemerintahan adalah seni dan kapasitas negara dalam mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, melindungi warga, mengelola sumber daya, dan mengarahkan pembangunan menuju tujuan publik.

Dalam konteks transisi energi, negara menghadapi tantangan yang kompleks. Ia harus menurunkan emisi, tetapi tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia harus mendorong investasi energi bersih, tetapi tetap melindungi lingkungan. Ia harus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tidak boleh membiarkan pencemaran dan konflik lahan. Ia harus menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga harus melindungi pekerja lama yang terdampak perubahan struktur ekonomi.

[adsense]
Di sinilah transisi energi menjadi ujian kapasitas pemerintahan. Apakah negara mampu mengintegrasikan kebijakan energi, lingkungan, industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, dan pemerintah daerah dalam satu arah yang sama? Apakah negara mampu memastikan bahwa standar lingkungan tidak hanya kuat dalam dokumen, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan? Apakah negara mampu menindak pelanggaran lingkungan, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh aktor ekonomi besar?

Tanpa kapasitas pemerintahan yang kuat, transisi energi dapat berubah menjadi paradoks. Atas nama energi hijau, eksploitasi sumber daya alam bisa berjalan dengan wajah baru. Atas nama hilirisasi, kerusakan ekologis bisa tetap terjadi. Atas nama investasi, masyarakat lokal bisa tersingkir. Atas nama pertumbuhan, hak pekerja bisa diabaikan.

[adsense]
Baca Juga:
Indonesia tidak boleh masuk ke dalam jebakan itu.

Transisi energi yang benar bukan hanya menghasilkan listrik bersih. Ia juga harus menghasilkan tata kelola yang bersih. Bukan hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menurunkan ketimpangan. Bukan hanya membangun industri hijau, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.

[adsense]
Asta Cita dan Arah Baru Pembangunan

Pesan Indonesia di GETES 2026 sangat relevan dengan Asta Cita pemerintahan nasional. Asta Cita bukan hanya daftar program politik. Ia dapat dibaca sebagai kerangka pembangunan negara dalam menghadapi tantangan baru: kedaulatan energi, ketahanan pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, lapangan kerja, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi, serta harmoni dengan lingkungan dan budaya.

[adsense]
Baca Juga:
Asta Cita kedua menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam konteks ini, kemandirian energi tidak boleh dimaknai semata sebagai kemampuan menyediakan energi dalam jumlah besar. Kemandirian energi harus berarti kemampuan negara menyediakan energi yang bersih, aman, terjangkau, berkeadilan, dan tidak merusak masa depan.

Asta Cita ketiga berbicara tentang peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Maka, transisi energi harus menjadi jalan lahirnya green jobs: pekerjaan hijau yang layak, produktif, dan memberi masa depan bagi rakyat. Pekerja di sektor batu bara, migas, industri ekstraktif, transportasi, dan rantai pasok energi fosil tidak boleh dipandang sebagai angka statistik dalam proses dekarbonisasi. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi, dilatih ulang, dan diberi akses menuju ekonomi baru.

[adsense]
Asta Cita kelima menekankan hilirisasi dan industrialisasi. Namun, hilirisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ekologi. Hilirisasi harus naik kelas menjadi hilirisasi hijau: menciptakan nilai tambah nasional, tetapi tetap tunduk pada standar lingkungan, efisiensi energi, tata kelola limbah, perlindungan masyarakat lokal, dan transparansi perizinan.

Asta Cita keenam menegaskan pembangunan dari desa dan dari bawah. Artinya, transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda kota besar, kawasan industri, atau elite teknokratik. Desa, pesisir, kawasan sekitar hutan, wilayah tambang, dan daerah penghasil energi harus menjadi subjek pembangunan. Rakyat daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya mereka dikelola. Mereka harus menjadi penerima manfaat dan bagian dari rantai nilai ekonomi hijau.

[adsense]
Baca Juga:
Asta Cita ketujuh menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam agenda transisi energi, reformasi birokrasi berarti memperkuat pengawasan lingkungan, memperbaiki perizinan, menutup celah rente, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan tidak dibajak oleh kepentingan sempit. Birokrasi tidak boleh hanya menjadi mesin percepatan investasi. Birokrasi harus menjadi penjaga kepentingan publik.

Asta Cita kedelapan menegaskan harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya. Inilah fondasi moral transisi energi. Pembangunan yang tercerabut dari alam pada akhirnya akan kehilangan arah. Pembangunan yang mengabaikan budaya lokal akan kehilangan legitimasi. Pembangunan yang merusak ruang hidup rakyat akan kehilangan makna.

[adsense]
Karena itu, transisi energi berkeadilan adalah salah satu bentuk konkret dari Asta Cita jika dijalankan dengan konsisten. Ia menghubungkan kedaulatan energi, keadilan sosial, penciptaan kerja, perlindungan lingkungan, pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan masa depan Indonesia Emas 2045.

Lingkungan sebagai Aset Strategis Negara

[adsense]
Baca Juga:
Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan tropis, gambut, mangrove, laut, sungai, kawasan pesisir, biodiversitas, dan jasa ekosistem Nusantara bukan hanya kekayaan alam. Semua itu adalah aset strategis negara.

Di sinilah gagasan Environmental Asset Economy menjadi relevan. Lingkungan hidup tidak cukup hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau objek pengendalian. Lingkungan hidup harus dipahami sebagai aset pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, ekologis, energi, dan fiskal.

[adsense]
Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyerap karbon, penjaga air, penyangga biodiversitas, pengendali iklim, sumber kehidupan masyarakat, dan modal pembangunan masa depan. Mangrove bukan hanya tanaman pesisir. Ia adalah pelindung garis pantai, rumah ekosistem laut, penyangga ekonomi nelayan, dan aset karbon biru. Sampah bukan hanya residu. Dalam tata kelola yang tepat, ia dapat menjadi sumber ekonomi sirkular dan energi. Karbon bukan hanya beban emisi. Dalam sistem yang kredibel, ia dapat menjadi instrumen pembiayaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon.

Namun, melihat lingkungan sebagai aset tidak boleh diartikan sebagai mengkomersialisasikan alam tanpa batas. Sebaliknya, pendekatan ini harus menjadi cara baru untuk memastikan bahwa lingkungan lebih dihargai, lebih dijaga, dan lebih dikelola secara profesional. Alam akan lebih mudah dirusak ketika ia dianggap tidak bernilai. Sebaliknya, ketika nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan fiskalnya diakui secara benar, negara memiliki alasan yang lebih kuat untuk menjaganya.

[adsense]
Baca Juga:
Di sinilah pemerintahan ekologis diperlukan.

Pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang menempatkan daya dukung alam sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Ia tidak anti-pertumbuhan, tetapi menolak pertumbuhan yang merusak. Ia tidak anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang bertanggung jawab. Ia tidak anti-industri, tetapi menghendaki industri yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

[adsense]
Pemerintahan ekologis tidak melihat lingkungan sebagai hambatan pembangunan. Ia melihat lingkungan sebagai fondasi pembangunan.

Dari Komitmen Global ke Kapasitas Nasional

[adsense]
Baca Juga:
Pertemuan Menteri Jumhur dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperkuat pesan bahwa Indonesia tidak sedang berbicara sendirian. Dunia sedang bergerak menuju transisi energi yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih adil. Namun, Indonesia harus memastikan bahwa transisi ini tidak membuat bangsa hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri hijau global.

Indonesia memiliki posisi strategis. Kita memiliki biodiversitas besar, cadangan karbon, sumber energi terbarukan, mineral penting, pasar domestik yang luas, dan tenaga kerja produktif. Tetapi posisi strategis itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola dengan tata kelola yang kuat.

[adsense]
Tanpa tata kelola, kekayaan alam mudah berubah menjadi kutukan. Tanpa pengawasan, investasi hijau bisa berubah menjadi eksploitasi baru. Tanpa perlindungan sosial, transisi energi bisa menimbulkan resistensi. Tanpa partisipasi publik, kebijakan bisa kehilangan legitimasi.

Karena itu, komitmen global harus diterjemahkan menjadi kapasitas nasional. Diplomasi lingkungan di London harus berlanjut menjadi kebijakan yang nyata di Jakarta, provinsi, kabupaten, desa, kawasan industri, wilayah tambang, hutan, dan pesisir.

[adsense]
Baca Juga:
Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor. Transisi energi tidak bisa hanya menjadi urusan kementerian energi atau lingkungan hidup. Ia harus melibatkan kementerian industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil.

Kedua, pemerintah perlu membangun data transisi energi yang kuat. Negara harus tahu wilayah mana yang paling rentan, pekerja mana yang terdampak, industri mana yang perlu dialihkan, keterampilan apa yang dibutuhkan, ekosistem mana yang harus dipulihkan, dan investasi apa yang benar-benar berkelanjutan.

[adsense]
Ketiga, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak harus disiapkan sejak awal. Just transition tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam forum internasional. Ia harus menjadi program nyata: pelatihan ulang, sertifikasi keterampilan, jaminan pendapatan sementara, penempatan kerja baru, dukungan UMKM hijau, dan penciptaan lapangan kerja di daerah terdampak.

Keempat, pengawasan lingkungan harus diperkuat. Standar lingkungan yang ketat tidak boleh hanya menjadi bahasa perizinan. Ia harus menjadi praktik pemerintahan. AMDAL, pengelolaan limbah, pemulihan lahan, perlindungan kawasan ekologis, dan pengendalian emisi harus diawasi secara transparan dan tegas.

[adsense]
Baca Juga:
Kelima, masyarakat harus dilibatkan. Transisi energi akan gagal jika dirancang secara elitis. Kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang harus membuka ruang partisipasi. Masyarakat lokal, pekerja, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal, bukan sekadar diajak bicara setelah konflik muncul.

Ujian Legitimasi Negara

[adsense]
Pada akhirnya, transisi energi adalah ujian legitimasi negara. Rakyat akan menerima perubahan besar apabila mereka melihat bahwa negara hadir secara adil. Mereka akan mendukung agenda hijau apabila mereka tidak merasa ditinggalkan. Mereka akan percaya pada transformasi apabila manfaatnya terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari turunnya grafik emisi. Ia juga harus diukur dari jumlah pekerjaan hijau yang tercipta, pekerja yang terlindungi, desa yang diberdayakan, konflik lingkungan yang menurun, kualitas udara yang membaik, hutan yang terjaga, mangrove yang pulih, dan masyarakat yang hidup lebih sejahtera.

[adsense]
Baca Juga:
Di sinilah pembangunan menemukan ukuran moralnya. Pembangunan bukan hanya tentang berapa besar ekonomi tumbuh, tetapi tentang apakah hidup manusia menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang berapa banyak proyek selesai, tetapi tentang apakah alam tetap mampu menopang kehidupan. Bukan hanya tentang seberapa kuat negara menarik investasi, tetapi tentang seberapa adil negara membagi manfaat pembangunan.

Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibangun di atas alam yang rusak dan rakyat yang tertinggal. Indonesia Emas harus dibangun di atas energi yang bersih, ekologi yang terjaga, industri yang bertanggung jawab, pekerja yang terlindungi, desa yang berdaya, dan pemerintahan yang mampu bekerja secara terintegrasi.

[adsense]
Itulah hakikat transisi energi berkeadilan. Bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan mengganti cara negara memandang pembangunan.

Dari pembangunan yang menaklukkan alam menuju pembangunan yang hidup bersama alam. Dari pertumbuhan yang meninggalkan rakyat menuju pertumbuhan yang memuliakan manusia. Dari kebijakan sektoral yang terpecah menuju pemerintahan ekologis yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, energi, dan keadilan sosial.

[adsense]
Baca Juga:
Pesan Indonesia di London harus menjadi momentum. Pemerintah telah menyampaikan arah yang benar: pembangunan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Kini tantangannya adalah memastikan arah itu menjadi kebijakan, kebijakan menjadi kapasitas, dan kapasitas menjadi perubahan nyata.

Karena tugas terbesar negara bukan hanya membangun hari ini. Tugas terbesar negara adalah memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak merampas masa depan.

[adsense]
Indonesia tidak boleh memilih antara maju atau menjaga alam. Indonesia harus membuktikan bahwa kemajuan sejati justru lahir ketika negara mampu menjaga alam, melindungi manusia, dan mengelola pembangunan dengan akal sehat pemerintahan.

Di situlah transisi energi menjadi lebih dari agenda lingkungan. Ia menjadi jalan baru pemerintahan Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan martabat bangsa

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Opini/190336/transisi-energi-dan-ujian-pemerintahan-ekologis-indonesia/ Bobby dan Bupati Deli Serdang Bergerak, Jalan Galang Diperbaiki dan Tambang Ilegal Ditertibkan Fri, 26 Jun 2026 11:19:00 +0700+0700 <![CDATA[Bobby dan Bupati Deli Serdang Bergerak, Jalan Galang Diperbaiki dan Tambang Ilegal Ditertibkan]]> MATATELINGA,Deli Serdang ::Kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan perbaikan jalan yang selama ini rusak akibat tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar, sekaligus menertibkan aktivitas galian C ilegal yang menjadi keluhan warga.
Saat meninjau Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Galang, Kamis (25/6/2026), Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa aktivitas galian C ilegal tidak boleh lagi merusak infrastruktur dan mengganggu masyarakat.
"Tadi saya mendengarkan langsung dari warga, banyak mobil bertonase besar lewat sini. Kita pastikan ditutup. Kita minta mereka mengurus izin," tegas Bobby.

[adsense]
[adsense]
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun mengalokasikan anggaran lebih dari Rp31 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2026 untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan tersebut.
Perbaikan meliputi ruas Lubuk Pakam-Tanah Abang sepanjang 3 kilometer dan ruas Tanah Abang-Galang-batas Serdang Bedagai sepanjang 2,05 kilometer, termasuk pembangunan dan perbaikan sistem drainase.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Gubernur Sumut dalam menertibkan galian C ilegal sekaligus mempercepat pembangunan jalan."Kami mendukung penertiban galian C ilegal. Jika seluruh perizinan telah dipenuhi, Pemkab Deli Serdang siap memperkuat struktur jalan sesuai kebutuhan tonase kendaraan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," ujar Aci, sapaan akrab Bupati.
Menurutnya, pembangunan jalan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menginginkan akses jalan yang lebih baik dan aman.
"Semoga prosesnya berjalan lancar sehingga masyarakat segera menikmati jalan yang nyaman dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kawasan ini," katanya.
Aci juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang siap membantu pendanaan apabila nantinya diperlukan peningkatan jalan kabupaten sebagai akses utama aktivitas usaha yang telah memenuhi aturan perizinan.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ini diharapkan mampu menghadirkan infrastruktur yang lebih baik sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dengan perbaikan jalan dan penertiban tambang ilegal tersebut, masyarakat Galang kini berharap persoalan kerusakan jalan dan debu akibat lalu lalang truk bertonase besar segera menjadi cerita lama.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190335/bobby-dan-bupati-deli-serdang-bergerak-jalan-galang-diperbaiki-dan-tambang-ilegal-ditertibkan/ PWPM Dukung Penuh APEKSI XVIII 2026 di Medan, Siap Publikasikan Potensi dan Prestasi Kota Fri, 26 Jun 2026 11:17:00 +0700+0700 <![CDATA[PWPM Dukung Penuh APEKSI XVIII 2026 di Medan, Siap Publikasikan Potensi dan Prestasi Kota]]> MATATELINGA, Medan :Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 Tahun 2026 yang akan digelar di Kota Medan, dari 29 Juni hingga 4 Juli mendatang.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua PWPM, M. Edison Ginting, di Medan, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Kota Medan sebagai tuan rumah ajang nasional tersebut merupakan sebuah kehormatan, sekaligus momentum strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi, kemajuan pembangunan, serta kekayaan budaya yang dimiliki ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

[adsense]
[adsense]
"Eksistensi Kota Medan yang dipimpin bapak Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai tuan rumah APEKSI XVIII harus didukung seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers. Kegiatan ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan wajah Kota Medan yang maju, inklusif, dan terus berkembang kepada seluruh kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia," ujar Edison.
Wartawan senior yang akrab disapa Ginting 'Cobra' ini juga menegaskan, PWPM siap berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan APEKSI melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan berimbang.
"Peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi terkait rangkaian kegiatan APEKSI, sekaligus mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat luas," ujarnya.
Edison juga mengajak seluruh anggota PWPM untuk turut mendukung terciptanya suasana yang kondusif selama penyelenggaraan kegiatan berlangsung. Dengan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, pelaksanaan APEKSI diyakini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi Kota Medan.
"Kami berharap seluruh insan pers yang tergabung dalam PWPM dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Medan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun. Kesuksesan APEKSI bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Kota Medan, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kota Medan," katanya.
Lebih lanjut, Edison menilai pelaksanaan APEKSI akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Kehadiran para wali kota, delegasi, pelaku usaha, dan tamu dari berbagai daerah diperkirakan akan meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kota Medan, mulai dari sektor pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, hingga investasi," tambahnya.
PWPM berharap penyelenggaraan APEKSI XVIII Tahun 2026 di Kota Medan dapat berlangsung sukses, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta semakin memperkuat posisi Medan sebagai salah satu kota metropolitan yang maju dan berdaya saing di Indonesia.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190334/pwpm-dukung-penuh-apeksi-xviii-2026-di-medan-siap-publikasikan-potensi-dan-prestasi-kota/ Tingkatkan Pelayanan, Kemenhaj Sumut dan DPR RI Sosialisasikan Persiapkan Penyelengaraan Ibadah Haji Tahun 2027 Fri, 26 Jun 2026 10:27:00 +0700+0700 <![CDATA[Tingkatkan Pelayanan, Kemenhaj Sumut dan DPR RI Sosialisasikan Persiapkan Penyelengaraan Ibadah Haji Tahun 2027]]> MATATELINGA, Medan :Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji, Kementrian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumut melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, di Hotel Syariah Grand Jamee, Jl. Gagak Hitam, Sei Sikambing, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, pada Kamis (25/06/26).
Tanpak hadir pada kegiatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, H.M Husni, Kepala Kasubdit Bina Manasik Haji dan Umrah Kemenhaj RI, H. Abdilah, Dr. H. Torang Rambe, Kapala Kantor Kemenhaj Medan H. Mhd Bambang Irawan dan Pimpinan KBIHU Kota Medan KH Zulfiqar,LC dan Hj. Sitimaduroh, LC dari KBIHU Jabal Noor, serta tamu undangan yang turut hadir.

[adsense]
[adsense]
Pada kesempatan itu Anggota Komisi VIII DPR RI, H.M Husni, menyebutkan penyelengaraan ibadah haji tahun 2026 yang telah terlaksana dinyatakan sukses dan baik.
"Semua pelaksanaan pemberangkatan sampai di tanah suci hingga penyambutan pemulangan jamaah haji Sumatra Utara dibawah Kemenhaj Sumut terlaksana dengan baik," ucap Husni sembari mengatakan bahwa Kemenhaj di bawah pengawasannya akan terus berbenah meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.
Sambung Husni, kejadian ke kurang nyamanan jamaah yang terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya di tanah suci sejak di tahun 2026 ini menjadi lebih minim dan bisa hampir tidak ada.
"Kejadian ukup seperti tahun-tahun lalu di Arofah pada tahun ini tidak ada, terjadinya melubernya jamaah di Musdalifah pun pada tahun ini tidak ada, walaupun untuk masalah pemondokan masih ada yang perlu di tingkatkan namun masalah air dan toilet pada tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya," terang Husni.
Kemudian saat ditanyakan harapan kedepannya, Husni berharap kepada seluruh calon jamaah haji agar lebih mempersiapkan kesehatan dan adanya penambahan tenaga medis di tanah suci.
"Saya berharap kepada calon jamaah haji tahun 2027 lebih mempersiapkan kesehatan agar lebih maksimal lagi walaupun pada tahun 2026 sudah baik dari tahun sebelumnya. Selain itu kita juga ingin tenaga medis di tanah suci pada tahun depan di tambah lagi," harapnya menutup wawancara.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita/190333/tingkatkan-pelayanan-kemenhaj-sumut-dan-dpr-ri-sosialisasikan-persiapkan-penyelengaraan-ibadah-haji-tahun-2027/ PT BPR Prima Madani Dituding Tidak Kooperatif Kepada Nasabah Fri, 26 Jun 2026 08:56:00 +0700+0700 <![CDATA[PT BPR Prima Madani Dituding Tidak Kooperatif Kepada Nasabah]]> MATATELINGA,Lubuk Pakam : Sidang ketiga tergugat PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Madani di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam kembali digelar, Kamis (25/6/).
Kali ini Dirut dari PT BPR Prima Madani datang memenui panggilan seorang diri ke PN Lubuk Pakam untuk mengikuti persidangan dalam perkara nomor 221/pdt.G/2026/PN Lbp.
Sidang ketiga itu pun masuk dalam tahap mediasi antara penggugat seorang nasabah Susianwati (50) warga Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan tergugat PT BPR Prima Madani yang beralamat di Jl Dr FL Tobing Kel Pusat Pasar Kec Medan Kota, Kota Medan. Namun keduanya (Penggugat/Tergugat) belum menemukan kesepakatan bersama.

[adsense]
[adsense]
Melalui kuasa hukum penggugat Irwansyah SH mengatakan, kalau kliennya (Susianwati) sudah ada itikat baik untuk melunasi sisa hutangnya, namun pihak PT BPR Prima Madani tidak kooperatif kepada nasabahnya dan mereka menolak untuk dilakukan pelunasan hutang.
"Klien saya ada itikat baik untuk membayar sisa hutangnya tapi anehnya, pihak PT BPR Prima Madani menolak dan memberikan rincian sisa hutang yang gak masuk logika dan tiba tiba hutang klien sayamembengkak", cetus Irwansyah SH.
Irwansyah pun berharap pihak tergugat harus kooperatif yang mana penggugat akan melunasi sisa tunggakan hutangnya harus diterima sesuai nilai hutangnya yang ada.
Seperti diwartakansebelumnya penggugat mengajukan pijaman uang ke BPR Prima Madani sebesar Rp 200 juta pada 21 Maret 2023 lalu dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 5.083.333, dengan tenor pembayaran selama 96 bulan dengan jaminan sertifikat tanah.
Namun saat pembayaran angsuran ke 26 dengan total uang yang sudah di bayar sebesar Rp. 132.158.000, kondisi kesehatan penggugat mengalami sakit dan sehingga pendapatan keuangan mengalami penurunan karena omset dari usahanya terganggu sehingga terjadi keterlambatan membayar angsuran ke BPR Prima Madani.
Namun di saat pihak penggugat mempunyai itikad baik dan memiliki uang serta ingin melunasi sisa pijaman pokok hutang di BPR PM sebesar RP 181.991.376,86 pada 13 Maret 2026 lalu, betapa terkejutnya penggugat hutang yang harus di bayarnya beruba menjadi Rp.378.858.753,12.
Adapun perincian biaya hutang penggugat antara lain, sisa hutang pokok Rp.181.991.376,86., bunga Rp.42.700.293,30., denda Rp.40.000.416.96., pinalti RP. 10.166.666.00 dan penyelamatan kredit Rp.104.000.000,.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190332/pt-bpr-prima-madani-dituding-tidak-kooperatif-kepada-nasabah/ Luncurkan Digitalisasi Pasar Petisah, Wali Kota Medan Wujudkan Pasar Tradisional Lebih Modern, Transparan dan Bebas Dari Kebocoran Anggaran Fri, 26 Jun 2026 08:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Luncurkan Digitalisasi Pasar Petisah, Wali Kota Medan Wujudkan Pasar Tradisional Lebih Modern, Transparan dan Bebas Dari Kebocoran Anggaran]]> MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi meluncurkan Sistem Pembayaran Kontribusi dan Digitalisasi Pasar, Kamis (25/6/2026), bertempat di Pasar Tradisional Petisah.
Inovasi visioner ini bertujuan untuk merombak total manajemen pasar tradisional agar lebih modern, profesional, transparan, dan bebas dari kebocoran anggaran.
Dalam sambutannya, Wali Kota Rico Waas tidak menampik adanya keluhan dari masyarakat yang mulai enggan datang ke pasar tradisional karena dinilai stagnan dan kurang nyaman dibandingkan pasar modern. ​Apalagi di masa zaman sekarang, semuanya dilihat lewat visual, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan lainnya.

[adsense]
[adsense]
​"Masyarakat bilang, 'Kami kurang nyaman.', bentuknya kurang ada perubahan. Apalagi zaman sekarang, semua dilihat lewat visual dan masyarakat punya banyak pilihan, bahkan bisa belanja sambil scrolling dari HP," kata Rico Waas.
Menurut Rico Waas, disrupsi teknologi sudah tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, PUD Pasar Kota Medan tidak boleh berjalan di tempat, melainkan harus bergerak masif dan melahirkan terobosan baru.
"kita harus beradaptasi untuk bisa masuk dalam dunia teknologi tersebut. Agar cara kerja kita semakin profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat juga bisa semakin nyaman,"ujar Rico Waas.
Salah satu yang menjadi poin penting dari digitalisasi ini ialah pembenahan sistem pembayaran kontribusi pedagang. Selama ini, bilang Rico Waas, sektor tersebut kerap menjadi sorotan DPRD Kota Medan karena rentan mengalami kebocoran akibat pengelolaan yang belum maksimal.
​Dengan sistem digitalisasi dengan menggandeng Bank Mandiri ini, Rico Waas menjamin seluruh aliran dana dari pedagang akan langsung masuk ke rekening PUD Pasar tanpa ada perantara.
​"Hari ini adalah langkah yang berani. Agar nantinya semua pembayaran kontribusi oleh pedagang itu clear, tidak ada yang aneh-aneh di tengah. Tidak ada lagi istilah 'potong tengah'. Semuanya direct dan bisa dikontrol secara real time setiap harinya," tegas Rico Waas.
Diakhir sambutannya, Rico Waas memberikan apresiasi kepada Dirut PUD Pasar beserta seluruh jajarannya, Rico Waas menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki sistem ini adalah demi masa depan para pedagang dan masyarakat kota Medan.
​"Ini adalah sebuah langkah awal. Perubahan memang tidak mudah, tapi jangan takut dan jangan ragu untuk berubah karena ini untuk kebaikan kita semua. Pasar Petisah dan pasar-pasar lainnya adalah milik masyarakat Kota Medan yang harus kita perjuangkan," pungkasnya.
Sementara itu, Dirut PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan sebuah pondasi awal dari reformasi tata kelola pasar yang lebih besar. Langkah ini juga turut menegaskan komitmen PUD Pasar untuk mengubah sistem pembayaran yang selama ini berbasis tunai menjadi nontunai.
​"Ini adalah langkah awal reformasi tata kelola pasar menuju sistem yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan profesional. Ini juga menjadi semangat Bapak Wali Kota Medan dalam mewujudkan pemerintahan serta BUMD yang bersih," ujarnya.
Lebih lanjut Anggia mengatakan, transformasi digital ini lahir sebagai respons nyata terhadap tantangan berat yang dihadapi para pedagang pasar tradisional saat ini. Perubahan pola belanja masyarakat yang cepat, pesatnya perkembangan teknologi digital, hingga menjamurnya ritel modern dan e-commerce menuntut pasar tradisional untuk segera beradaptasi.
"Jika para pedagang tidak mampu mengimbangi tuntutan pelayanan yang cepat dan berkualitas, dikhawatirkan pasar tradisional akan kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu, PD Pasar menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi membangun lingkungan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman.,"tambahnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190331/luncurkan-digitalisasi-pasar-petisah-wali-kota-medan-wujudkan-pasar-tradisional-lebih-modern-transparan-dan-bebas-dari-kebocoran-anggaran/ Dedikasi dan Pengabdian Brimob Sumut Tuai Apresiasi, Wakapolda Tegaskan: Selalu Hadir dan Terdepan untuk Masyarakat Fri, 26 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Dedikasi dan Pengabdian Brimob Sumut Tuai Apresiasi, Wakapolda Tegaskan: Selalu Hadir dan Terdepan untuk Masyarakat]]> MATATELINGA,Medan : Semangat pengabdian, loyalitas, dan kesiapsiagaan personel menjadi warna utama dalam kunjungan kerja Wakapolda Sumatera Utara bersama jajaran pejabat utama Polda Sumut ke Markas Satuan Brimob Polda Sumut, Jalan Bhayangkara, Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (25/06/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., didampingi Danpas Brimob 1 Brigjen Pol. Anang Sumpena, S.H., serta turut dihadiri Irwasda Polda Sumut, Karo Ops, Karolog, Karorena, Dirreskrimum, Dir Pam Obvit, Kabid TIK, Kabid Humas, Kapolrestabes Medan, dan para Pejabat Utama Polda Sumut lainnya.

[adsense]
[adsense]
Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Hanyaken Musuh Satuan Brimob Polda Sumut sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel sekaligus penguatan semangat pengabdian dalam menjawab setiap tantangan tugas di lapangan.
Suasana semakin penuh energi saat seluruh personel menampilkan yel-yel kebanggaan Korps Brimob yang menggambarkan kekompakan, loyalitas, dan semangat yang terus terjaga dalam mengemban amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh personel sebagai simbol kedekatan dan kebersamaan antara pimpinan dan anggota. Momentum tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi, membangun semangat kolektif, serta menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas lahir dari soliditas yang terus terpelihara.
Kebersamaan semakin terasa melalui lomba menembak bertajuk "Happy Trigger" yang berlangsung penuh semangat, sportivitas, dan keakraban.
Dalam arahannya, Wakapolda Sumut menyampaikan permohonan maaf karena kegiatan yang sebelumnya direncanakan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut belum dapat terlaksana. Meski demikian, beliau menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel jajaran Satuan Brimob Polda Sumut atas dedikasi dan pengabdian yang selama ini telah ditunjukkan.
Wakapolda menegaskan bahwa Brimob Polda Sumut selama ini telah menunjukkan kinerja yang membanggakan melalui kecepatan respons, kesiapan operasional, serta kehadiran nyata di tengah masyarakat.
Beliau menyampaikan bahwa saat masyarakat membutuhkan perlindungan, bantuan, dan rasa aman, personel Brimob selalu hadir, bergerak cepat, dan tampil di garis terdepan dengan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han. menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda kunjungan, namun menjadi momentum penting untuk melihat langsung kesiapan personel sekaligus memperkuat soliditas internal.
Menurutnya, kekuatan Brimob tidak hanya terletak pada kemampuan dan perlengkapan, tetapi juga pada kebersamaan, disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian yang terus dijaga oleh seluruh personel.
Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi satuan yang profesional, responsif, dan selalu siap hadir memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190328/dedikasi-dan-pengabdian-brimob-sumut-tuai-apresiasi-wakapolda-tegaskan-selalu-hadir-dan-terdepan-untuk-masyarakat/ Hampir Sepekan Padam Listrik Bergilir di Kalimantan, Tapi PLN Tidak Transparan Fri, 26 Jun 2026 07:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Hampir Sepekan Padam Listrik Bergilir di Kalimantan, Tapi PLN Tidak Transparan]]> MATATELINGA, Jakarta:Pemadaman listrik di tanah air terus meluas. Setelah Pulau Jawa yang hingga kini belum normal total, sekarang situasi serupa juga melanda Pulau Kalimantan. Bahkan menurut informasi, keresahan warga akibat padam listrik bergilir sudah terjadi hampir sepekan atau persisnya sejak Senin, 22 Juni 2026.
Menurut informasi, sejumlah wilayah di Kalimantan yang terdampak pemadaman listrik meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (seperti Palangka Raya), serta kawasan Kalimantan Timur.

[adsense]
[adsense]
Isunya, Versi PT PLN (Persero) yang disebar ke masyarakat, penyebab utamanya adalah kendala operasional dan menurunnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan akibat adanya gangguan pada salah satu pembangkit listrik.
Misalnya seperti pengumuman yang disampaikan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin bahwa pemadaman listrik bergilir ini sehubungan dengan adanya kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan.
Akibatnya terjadi penurunan pasokan daya, sehingga petugas PLN saat ini melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
Oleh sebab itu sebagian wilayah di Kota Banjarmasin kembali terkena pemadaman bergilir pada Kamis, 25 Juni 2026, hari ini.
Kordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira pun kembali buka suara. Ia bahkan mendesak agar PLN transparan atau terbuka kepada masyarakat bagaimana fakta yang terjadi sehingga memicu keresahan masyarakat.
"Karena dari data yang kami himpun, banyak permasalahan yang menjadi pemicu pemadaman listrik di Kalimantan ini, termasuk masalah batubara,"" beber Yudhistira.
Menurut Yudhis, transformasi energi yang selalu digaungkan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yakni energi baru terbarukan (EBT) cenderung isapan jempol belaka.
"Karena faktanya, untuk sistem kelistrikan PLN masih ketergantungan dengan PLTU yang menggunakan batubara. Nah persoalan di Kalimantan ini juga salah satunya tidak terlepas dari batubara dan disamping masalah lainnya," ungkapnya.
Berikut daftar permasalahan yang berdampak pemadaman Interkoneksi Kalimantan:
-*Ketidaksiapan Pembangkit** FD PLTU CFK #1,2 Total 40 MW (Kendala Batu Bara basah & Batu Bara Gantung, DMN 45 MW)* FD PLTU Muara Jawa #1 21 MW (Kendala Bearing Turbin, DMN 27.5 MW)* FD PLTU Muara Jawa #2 5 MW (Kendala Bearing Turbin, DMN 27.5 MW)* FD PLTGU Senipah#2 27 MW (Dalam pemantauan pasca gangguan cooling LPT setelah masuk system Kembali, DMN 46 MW)* FD PLTGU Senipah STG 9 MW (Kendala Operasi 1 unit HRSG beban tidak maksimal, DMN 25 MW)* FO PLTGU Senipah#1 46 MW (Gangguan Alarm Firing sisi LPT, Estimasi 20 Feb 2026 s.d M1 Sep 2026)* FO PLTU Indoeka#1 100 MW (Gangguan MFT Boiler Trip, DMN 100 MW)* FO PLTU Indoeka#2 100 MW (Gangguan MOP, Estimasi 13 Jun 2026 sampai dengan 04 Agustus 2026)* FO PLTU ITP 45 MW ( Kendala Ketersediaan Batubara 11 Mar 2026 sampai 31 Juli 2026)* FO PLTU Asam2#4 54 MW (Perbaikan Turbine Generator 20 Sep 2025 s.d 01 Agustus 2027)* PO PLTU Pulpis 45 MW (Simple Isnpection 01 Jun 2026 s.d 26 Jun 2026)* PO PLTU TPI #2 100 MW (Seriously Inspection 17 Jun 2026 s.d 13 Jul 2026)* FD PLTMG Bengkanai 70 MW (Kendala Supplay Gas Medco, Menggunakan Tube Skid CNG, DMN 185 MW )Transfer Komam - Tanjung : 64.6 MW (Kaltim kirim ke Kalsel)
"Akibat situasi itu, manual load shedding (MLS) atau pemadaman terus terjadi. TotalMLS untuk Kaltimra sebesar 83.3 MW . Rinciannya, Padam Umum 83.3 MW, Padam Captive 0 MW. Sedangkan untukMLS Kalselteng totalnya 113.45 MW, dengan rincian Padam Umum 100.65 MW dan Padam Captive 12.80 MW," sebutnya.
Lebih jauh Yudhistira mengatakan, kebohongan atas fakta yang terjadi, jelas membuktikan rusaknya manajemen korporasi di tubuh manajemen PLN saat ini. Hal sekaligus menambah daftar kebohongan PLN sejak era Darmawan Prasodjo.
"Ya informasi nya itu, ada arahan dari Divisi Komunikasi PLN untuk tidak terbuka ke masyarakat tentang pemadaman. Dan pastinya akibat situasi ini, kepercayaan publik terhadap PLN. Tentunya presiden Prabowo tidak bisa diam. Harus ada sikap tegas, mengambil tindakan mencopot seluruh Direksi PLN khususnya Dirut yang membawa aura negatif bagi pemerintahan Prabowo," pungkasnya.

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190325/hampir-sepekan-padam-listrik-bergilir-di-kalimantan-tapi-pln-tidak-transparan/ Kenapa Primadona Honda Team Asia Merendah Dulu Fri, 26 Jun 2026 07:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Kenapa Primadona Honda Team Asia Merendah Dulu]]> MATATELINGA, Jakarta:Moto3 Belanda 2026 yang bergulir di Sirkuit Assen pada 26-28 Juni ini akan menjadi panggung berikutnya untuk seorang Veda Ega Pratama.Bakat muda paling potensial milik Indonesia saat ini tersebut sedang berada dalam rasa percaya diri yang tinggi dari performa seri sebelumnya.

[adsense]

Ya, di GP Ceko, Veda tampil menggila dengan menjadi pembalap yang paling banyak melakukan manuver dengan menyalip 15 rival. Start dari posisi ke-20 atau turun 12 tingkat dari posisi sebenarnya karena hukuman saat kualifikasi, andalan Honda Team Asia itu melejit.

Veda bahkan sempat bersaing di zona podium dan mengacak-acak dominasi KTM sebelum akhinya meraih finis di posisi ke-5.
Dari hasil tersebut, motivasi tinggi diungkapkan oleh pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta itu menghadapi seri ke-10 Moto3 2026 ini.

[adsense]
Baca Juga:

Nuansa sangat positif mengiringi langkah Veda untuk bisa melanjutkan trennya di lintasan sepanjang 4,5 kilometer tersebut.
"Setelah balapan Brno, saya merasa sangat termotivasi karena balapan tersebut berjalan sangat positif," kata Veda, melalui siaran Honda Team Asia.

Veda Ega Pratama membeberkan kesiapannya menjelang turun mengaspal pada seri Moto3 Belanda 2026 yang bergulir akhir pekan ini.

[adsense]

Meski sedang berada dalam rasa percaya diri yang tinggi, rider berusia 17 tahun itu tidak ingin jemawa dan memilih merendah.
Percaya proses masih menjadi pedoman bagi Veda setelah apa yang dia lalui pada GP Ceko lalu di mana dia mengawali kiprahnya dengan kesulitan, dikutip.

Dengan progres dari sesi ke sesi, Veda akhirnya bisa merampungkan aksinya dengan baik walau gagal mengamankan podium. "Kami sempat mengalami akhir pekan yang sulit pada hari Jumat dan Sabtu, namun pada hari Minggu kami berhasil menunjukkan potensi kami," kata Veda.

[adsense]
Baca Juga:

"Memulai balapan dari posisi ke-20 dan finis di posisi ke-5 memberikan perasaan yang luar biasa," imbuhnya.

Berkaca dari penampilannya di Sirkuit Brno, Veda banyak mengambil pelajaran ketika menjalani persaingan di grup depan melawan 5 rider lainnya yang semuanya memakai motor KTM.

[adsense]

Adalah rider Malaysia Hakim Danish yang keluar sebagai pemenang, Brian Uriarte yang finis di tempat kedua dan Maximo Quiles yang finis di urutan ketiga.

Selain itu, Veda juga bersaing dengan David Almansa yang merebut tempat keempat dan Alvaro Carpe, rekan setim Uriarte yang berhasil dia susul di lap terakhir.

[adsense]
Baca Juga:

"Hal itu terutama karena saya bisa bersaing dengan kelompok pembalap terdepan dan memahami banyak hal selama balapan berlangsung," kata Veda.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/otomotif/190329/kenapa-primadona-honda-team-asia-merendah-dulu/ Rakerda Kadin Tebingtinggi Walikota : " Tekankan Kolaborasi Atasi Tantangan Ekonomi Daerah " Fri, 26 Jun 2026 07:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Rakerda Kadin Tebingtinggi Walikota : " Tekankan Kolaborasi Atasi Tantangan Ekonomi Daerah "]]> MATATELINGA, T.Tinggi :"Rakerda merupakan forum penting untuk merumuskan program kerja, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."
Jal inilah ya g di katakan Walikota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tebingtinggi Tahun 2026 yang digelar di Pondok Bagelen, Jalan Deblod Sundoro, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan strategis ini sebagai wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memacu pertumbuhan ekonomi."Rakerda merupakan forum penting untuk merumuskan program kerja, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.Walikota mengatakan bahwa KADIN memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid antara pemerintah dan para pelaku usaha menjadi kunci utama."Pemerintah Kota Tebingtinggi berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kemudahan berusaha, serta mendorong pengembangan sektor unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah," tambah Walikota.

[adsense]


Lebih lanjut, Walikota juga mengajak seluruh pelaku usaha di Tebingtinggi untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memanfaatkan teknologi digital, memperluas jejaring usaha, serta mendukung pengembangan UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Walikota berharap melalui Rakerda ini lahir gagasan dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia usaha dan pembangunan Kota Tebingtinggi."Mari kita perkuat semangat kebersamaan, kolaborasi, dan gotong royong untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan," tegas Wali Kota.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara, Firsal Dida Mutyara, mengingatkan peran besar KADIN sebagai organisasi induk wirausaha di Indonesia. Menyoroti dinamika ekonomi saat ini, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan perputaran uang di Kota Tebingtinggi sekitar 10 persen dibanding tahun lalu. Oleh karena itu, Firsal mendorong KADIN daerah untuk aktif membantu Pemerintah Kota dalam mengidentifikasi sektor bisnis potensial yang perlu ditingkatkan.Menurut Firsal, Kota Tebingtinggi memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat logistik dan industri, di samping penguatan pada sektor jasa pendidikan serta kesehatan. Ia juga mengusulkan adanya kolaborasi erat dengan sektor perbankan guna mengoptimalkan potensi ekonomi syariah demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Mari kita saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama," serunya.Sementara itu, Ketua KADIN Kota Tebingtinggi Muhamad Iqbal, mengakui tantangan ekonomi lokal saat ini cukup kompleks, terutama di Kota Tebingtinggi yang mengalami penutupan beberapa industri dan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

[adsense]


Sebagai langkah konkret, KADIN Kota Tebingtinggi berfokus pada peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap digitalisasi serta kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk mendukung transformasi digital, literasi keuangan, dan peningkatan kualitas SDM."Selain itu, kami juga berencana untuk mengadakan acara Car Free Night sebagai upaya menjadikan Kota Tebingtinggi sebagai destinasi yang menarik, bukan hanya tempat persinggahan," ungkapnya.
Acara ini juga dirangkai dengan prosesi penandatanganan kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.Acara strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi, perwakilan Polres Tebingtinggi, perwakilan sektor perbankan, Ketua MUI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebingtinggi Zahidin, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Marimbun Marpaung, Kepala Dinas Pertanian Iboy Hutapea, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, serta Kabag Protokol Faisal Ahmad.(agus)

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/190324/rakerda-kadin-tebingtinggi-walikota-quot-tekankan-kolaborasi-atasi-tantangan-ekonomi-daerah-quot/ Rico Waas Tawarkan Kerja Sama Pendidikan dan Pengolahan Sampah Jadi Energi kepada Qingyuan Fri, 26 Jun 2026 06:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Rico Waas Tawarkan Kerja Sama Pendidikan dan Pengolahan Sampah Jadi Energi kepada Qingyuan]]> MATATELINGA, Medan: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menawarkan peluang kerja sama di bidang pendidikan hingga pengelolaan sampah menjadi energi saat menerima kunjungan Wakil Wali Kota Pemko Qingyuan, Provinsi Guangdong, Mr. Min Fei beserta rombongan di Ruang Rapat I Balai Kota Medan, Kamis (25/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus gerbang wilayah barat Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, Medan menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Rico Waas menjelaskan, keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama Kota Medan. Berbagai suku dan etnis hidup berdampingan secara harmonis serta turut berkontribusi dalam pembangunan kota. Kondisi ini menjadikan Medan sebagai kota yang terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai daerah maupun negara.
"Kota Medan merupakan kota yang terbuka dan menerima keberagaman. Masyarakat kami terdiri dari berbagai suku dan etnis yang hidup berdampingan dengan harmonis. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan Kota Medan," katanya.
Selain dikenal sebagai kota multikultural, lanjutnya, Medan juga memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, jasa, industri hingga kuliner. Keberagaman budaya yang dimiliki turut melahirkan ragam kuliner khas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Wali Kota juga menjelaskan bahwa Medan merupakan pintu gerbang menuju sejumlah destinasi unggulan di Sumatera Utara, termasuk Danau Toba. Karena itu, Kota Medan memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.
Rico Waas mengungkapkan Pemko Medan saat ini tengah mengembangkan sejumlah program strategis, salah satunya pengolahan sampah menjadi energi. Program tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu bidang kerja sama yang dapat dikembangkan bersama Pemko Qingyuan.
Dengan harapan hubungan kedua kota dapat berkembang menjadi kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Rico menyambut baik peluang kolaborasi yang terbangun melalui kunjungan tersebut.
"Kami berharap kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua kota, terutama di bidang pendidikan, lingkungan, dan berbagai sektor strategis lainnya yang dapat mendukung pembangunan kedua daerah di masa mendatang," ujarnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190327/rico-waas-tawarkan-kerja-sama-pendidikan-dan-pengolahan-sampah-jadi-energi-kepada-qingyuan/ Asahan Masih Ada Daerah Belum Teraliri Listrik, Bupati Dan Kapolres Chek Daerah Terisolir Fri, 26 Jun 2026 06:34:00 +0700+0700 <![CDATA[Asahan Masih Ada Daerah Belum Teraliri Listrik, Bupati Dan Kapolres Chek Daerah Terisolir]]> MATATELINGA,Asahan : Asahan masih terdapat warga penduduk yang tidak memiliki atau mendapat aliran listrik , bupati bersama Kapolres Asahan ,Kamis (25/05/2026) melaksanakan kunjungan ke dusun VIII, desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang Asahan.
Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dalam keterangannya mengatakan beberapa desa dikecamatan Sei Kepayang Asahan diantaranya dusun VIII, desa Pertahanan, hingga saat ini masih belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga masyarakat belum dapat menikmati penerangan secara optimal.

[adsense]
[adsense]
Pemerintah Kabupaten Asahan bersama Forkopimda telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN, khususnya Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang berada di wilayah Kabupaten Asahan, serta telah mengusulkan agar dusun VIII dapat segera dialiri listrik, dan masyarakat dapat menikmati terangnya desa tersebut , dan bupati juga menyampaikan bahwa pihak PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dusun VIII dapat masuk dalam program penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan kelistrikan, ujarnya.
Lebih lanjut bupati mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar proses tersebut dapat segera terealisasi sehingga masyarakat dusun VIII dapat menikmati penerangan listrik dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan seperti warga masyarakatdidesa lainnya.Sungguh ironis memang kita sudah merdeka puluhan tahun, namun hingga kini masih terdapat daerah yang ada penduduknya belum mendapatkan aliran listrik , Pemerintah Kabupaten Asahan berjanji akan segera merealisasikan keberadaan aliran listrik didesa ini.
Sementara Kapolres Asahan AKBP.Revi Nurvelani dalam keterangannya saat turun ke dusun VIII desa Pertahanan kecamatan Sei Kepayang Asahan mengatakan sungguh ironis di Asahan masih terdapat warga penduduknya di zaman yang sudah merdeka ini,ada warga masyarakatnya belum bisa menikmati penerangan sebagaimana mestinya, kunjungan kami bersama bupati Asahan ini ke dusun VIII desa Pertahanan ini juga sekaligus dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-80 ,sekaligus melihat dari dekat kondisi desa ini yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik yang dipasok PLN , dan untuk membantu warga masyarakat terisolir ini , Polres Asahan yang hari ini memperingati HUT Bhayangkara ke 80 memberikan bantuan berupa mesin genset dan tas sekolah bagi anak anak di desa ini.
Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta para pemangku kepentingan dalam membantu masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga, dan bupati Asahan juga sudah menyampaikan bahwa pihak PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dusun VIII dapat masuk dalam program penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan kelistrikan, ungkapnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190322/asahan-masih-ada-daerah-belum-teraliri-listrik-bupati-dan-kapolres-chek-daerah-terisolir/ Usai Bertanding Khalifah Bawa Hadiah Disambut Wakil Bupati Fri, 26 Jun 2026 06:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Usai Bertanding Khalifah Bawa Hadiah Disambut Wakil Bupati]]> MATATELINGA, Asahan:Usai melaksanakan tanding dalam rangka mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 40 tingkat Propinsi Sumatera Utara, kontingen MTQ tersebut membawa pulang 24 piala serta mendapat predikat juara umum V, Kamis (25/06/2026), di pendopo rumah Dinas bupati Asahan
Wakil bupati Asahan Rianto dalam keterangannya mengatakan puja dan puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, dan rasa bangga atas prestasi yang berhasil diraih Kafilah Kabupaten Asahan pada MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, ini keberhasilan dari kerja keras, kedisiplinan, semangat para peserta, serta pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pihak terkait, sehingga pada MTQ kali ini, Kafilah Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V, dan membawa pulang 24 piala, serta memperoleh hadiah umrah melalui prestasi Terbaik I Cabang Tafsir Al-Qur'an Bahasa Inggris Putra, ujarnya.
Lebih lanjut Rianto mengatakan terdapat 13 peserta asal Kabupaten Asahan yang masuk dalam kandidat seleksi untuk mewakili Provinsi Sumatera Utara pada MTQ Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan di Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, empat peserta telah dipastikan menjadi wakil Provinsi Sumatera Utara pada ajang nasional.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada LPTQ Kabupaten Asahan yang telah memfasilitasi seluruh kebutuhan kafilah, mulai dari pemusatan latihan (Training Center/TC), proses keberangkatan, hingga pendampingan selama pelaksanaan MTQ.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Kafilah Kabupaten Asahan mampu meraih prestasi yang membanggakan.
Wakil bupati Asahan Rianto juga mengatakan diharapkan prestasi yang telah diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk terus meningkatkan semangat belajar, memperdalam pemahaman Al-Qur'an, mengasah kemampuan, serta mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ajang MTQ berikutnya, dan rasa bangga kepada seluruh peserta di harapkan prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan sehingga Kabupaten Asahan mampu meraih hasil yang lebih baik pada MTQ mendatang, ungkapnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190326/usai-bertanding-khalifah-bawa-hadiah-disambut-wakil-bupati/ Turnamen Bola Antar Instansi dan Warga Belawan Segera Digelar Fri, 26 Jun 2026 06:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Turnamen Bola Antar Instansi dan Warga Belawan Segera Digelar]]> MATATELINGA, Belawan :ebersamaan dan sinergi antarinstansi mewarnai kegiatan silaturahmi Stakeholder Maritim Belawan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban,Kamis ( 25/06/2026.)
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Komandan Kodaeral I, Kapolsek Belawan, Camat Belawan, Kepala Pelindo Belawan, Kepala Bea Cukai Belawan, serta sejumlah pemangku kepentingan maritim lainnya. Agenda pertemuan membahas berbagai isu strategis yang menyentuh aspek sosial, pembangunan, olahraga, hingga keamanan wilayah perairan. Belawan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah rencana penyelenggaraan turnamen sepak bola antarinstansi dan masyarakat maritim Belawan. Kegiatan olahraga tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat pesisir. Para peserta pertemuan sepakat bahwa olahraga merupakan media efektif untuk memperkuat hubungan harmonis antara unsur pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat.
Selain sektor olahraga, forum juga membahas rencana pembangunan pondok pesantren sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Keberadaan pondok pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga wadah pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai kebangsaan bagi anak-anak di kawasan pesisir Belawan.
Dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting untuk merealisasikan pembangunan tersebut demi kemajuan masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, perhatian juga diarahkan pada isu keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Belawan serta jalur strategis Selat Malaka. Para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan laut, mencegah tindak kejahatan maritim, serta memastikan kelancaran aktivitas perdagangan dan pelayaran nasional. Kolaborasi antara aparat keamanan, otoritas pelabuhan, dan instansi terkait dinilai menjadi kunci dalam menjaga kawasan perairan tetap aman dan kondusif.
Silaturahmi tersebut menjadi bukti nyata bahwa kekuatan maritim tidak hanya dibangun melalui infrastruktur dan teknologi, tetapi juga melalui komunikasi, kebersamaan, dan komitmen bersama. Dengan semangat gotong royong yang terjalin erat, para stakeholder maritim Belawan optimistis dapat mewujudkan lingkungan yang aman, maju, dan sejahtera, sekaligus menjadikan Belawan sebagai kawasan maritim yang semakin berdaya saing dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. ( Dispen Kodaeral I ).

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Bola/190323/turnamen-bola-antar-instansi-dan-warga-belawan-segera-digelar/ Wisuda Periode I TA 2025/2026 USM Indonesia, Rektor : Segera Beradaptasi Dengan Perubahan dan Hadirkan Solusi di Berbagai Tantangan Thu, 25 Jun 2026 22:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Wisuda Periode I TA 2025/2026 USM Indonesia, Rektor : Segera Beradaptasi Dengan Perubahan dan Hadirkan Solusi di Berbagai Tantangan]]> MATATELINGA - Medan : Gelar akademik yang diraih tidak hanya merepresentasikan capaian akademik, tetapi juga mencerminkan tanggungjawab intelektual dan moral untuk terus mengembangkan kompetensi, menghasilkan inovasi serta memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masyarakat, bangsa dan kemajuan peradaban.

[adsense]
Demikian disampaikan Rektor Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia Prof. Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, SH, M.Kes pada acara wisuda magister, sarjana dan ahli madya USM Indonesia Periode I Tahun Akademik 2025/2026 di Griya Benn Convention Hall, Kamis (25/6/2026).

"Pengalaman dan pendidikan yang saudara terima di USM Indonesia telah membentuk saudara menjadi insan yang siap berkarya, memberi manfaat dan berkontribusi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Tetaplah bersyukur, menghormati orang tua, jujur, disiplin, cinta almamater, bangsa dan negara kita," katanya.

[adsense]
Baca Juga:
Lebih lanjut Ivan E Purba menyampaikan, USM Indonesia lahir dari cita-cita mulia untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Berawal dari semangat dan dedikasi Ibunda Bidan Sauria Sitanggang bersama ayahanda Drs. W Purba, institusi ini dirintis dari Sekolah Perawat Kesehatan pada tahun 1982 dan terus berkembang hingga pada 2013 dipercaya menjadi Universitas .

"Perjalanan panjang tersebut mengajarkan bahwa setiap keberhasilan besar selalu berawal dari visi, kerja keras dan ketekunan. Semangat yang sama pula yang kami wariskan kepada para lulusan hari ini, menjadi pondasi lahirnya lulusan yang cerdas, unggul dan berkarakter, serta siap berkontribusi bagi masa depan bangsa," tandasnya.

[adsense]
Sejalan dengan visi USM Indonesia, lanjut Ivan E Purba unggul, berkarakter dan berdaya saing global. USM Indonesia berkomitmen melahirkan lulusan yang tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan dan profesinya, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

"Saya berharap para wisudawan dapat menjadi agen perubahan, pemimpin yang berintegritas serta pembelajar sepanjang hayat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan menjadikan nilai spritualisme, intelektualisme, profesionalisme, nasionalisme dan globalisme (STRONG) sebagai pedoman dalam setiap langkah dan pengabdian kepada masyarakat," tegasnya.

[adsense]
Baca Juga:
Kepada para wisudawan, Rektor USM Indonesia berpesan untuk terus belajar karena dunia membutuhkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kritis, beradaptasi terhadap perubahan dan menghadirkan solusi di berbagai tantangan.

"Milikilah karakter berintegritas, kerendahan hati, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bekal yang sama pentingnya dengan ilmu yang telah saudara peroleh," kata Ivan E Purba.

[adsense]
USM Indonesia, tambah Ivan E Purba telah terakreditasi BAIK SEKALI dan saat ini menyelenggarakan 25 Program Studi mulai dari jenjang diploma, sarjana, profesi dan jenjang S-2, dimana 3 Prodi telah memperoleh akreditasi UNGGUL dari LAMPTKES (S2 Kesmas S1 Kesmas) serta BAN-PT untuk S1 Komunikasi.

"USM Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, BUMN, lulusannya sudah banyak yang bekerja di Korea Selatan, Jepang, Jerman serta negara lainnya. USM Indonesia telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 120 institusi di dalam dan luar negeri. Dan, sejak TA 2024/2025 USM Indonesia menerima mahasiswa asing dari Timor Leste sebanyak 25 orang untuk pendidikan program sarjana dan magister, dan hari ini ini diwisuda sebanyak 8 orang," paparnya.

[adsense]
Baca Juga:
Secara khusus, Rektor menyampaikan bahwa 30 persen lulusan periode I Tahun Akademik 2025/2026 telah bekerja sesuai bidang kompetensinya bahkan sebelum diwisuda. Hingga tahun ini, jumlah alumni USM-Indonesia sudah mencapai 17.549 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Pekanbaru, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, hingga Banten serta luar negeri.

Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr. Parlindungan Purba,SH, MM yang juga Konsul Kehormatan Korea Selatan untuk wilayah Sumatera menyampaikan bahwa lulusan USM Indonesia sudah banyak yang bekerja di Jepang, Korea Selatan, Jerman serta negara lainnya.

[adsense]
"Mahasiswa USM Indonesia dipersiapkan tidak hanya cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah, tapi juga kemampuan dalam berbahasa, dan memiliki skill yang mumpuni serta siap bersaing di pasar global," tandasnya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, MA, Ph.D juga memberikan sambutan dan menyemangati para wisudawan agar terus belajar dan belajar sepanjang hayat.

[adsense]
Baca Juga:
Acara wisuda yang digelar dua sesi, melepas 428 orang. Dan dihadiri 4 guru besar yang saat ini berkarya di USM Indonesia, yaitu Prof. Dr. Azhar, M.Ec., Ak (Akuntansi), Prof. Dr. Harry Agusnar, M.Sc (Kimia), Prof. Hakim Bangun, Ph.D (Farmasi) dan Prof. Anayanti Arianto, M.Si (Farmasi).

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190330/wisuda-periode-i-ta-20252026-usm-indonesia-rektor-segera-beradaptasi-dengan-perubahan-dan-hadirkan-solusi-di-berbagai-tantangan/ PT Mamuju Kabulkan Upaya Hukum Banding Kejari Mamuju, Dua Terdakwa Terbukti Bersalah dan Dihukum 2 Tahun Penjara Thu, 25 Jun 2026 21:15:00 +0700+0700 <![CDATA[PT Mamuju Kabulkan Upaya Hukum Banding Kejari Mamuju, Dua Terdakwa Terbukti Bersalah dan Dihukum 2 Tahun Penjara]]> MATATELINGA - Mamuju : Terhadap putusan bebas perkara tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju atas nama terdakwa Husni Mubarak, A. Md. KL dan Nur Ikhsan Habir, S.Kep, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan upaya hukum banding. dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Mamuju.

[adsense]
Era baru pasca diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, Pengadilan Tinggi (PT) Mamuju mengadili sendiri perkara tersebut. Dimana, Hakim Ketua Majelis, Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M dan Hakim Anggota H. Juli Astra, S.H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H., M.H. dalam petikan putusannya membatalkan putusan PN Mamuju dan menyatakan Terdakwa Husni Mubarak dan Nur Ikhsan Habir terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Saat dikonfirmasi kepada Kasi Intel Kejari Mamuju Antonius, SH,MH, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa PT Mamuju menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Husni Mubarak dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 hari dan membayar uang pengganti Rp30.000.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut atau pidana penjara selama 1 bulan.

[adsense]
Baca Juga:
Sementara untuk terdakwa Nur Ikhsan Habir pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp10.000.000 atau jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 10 hari; membayar uang pengganti Rp48.000.000 jika tidak dibayar harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang atau diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi, menurut Kasi Intel didampingi JPU Aben Situmorang, SH,MH bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan konsep mens rea dengan memaknainya sebagai niat jahat semata.

[adsense]
Menurut Pengadilan Tinggi, sistem hukum Indonesia yang menganut civil law lebih mengenal konsep kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP.

"Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur kesalahan Terdakwa harus didasarkan pada teori dolus dan culpa, bukan pada konsep mens rea sebagaimana dikenal dalam sistem common law yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya," paparnya.

[adsense]
Baca Juga:
Selain itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pekerjaan pengadaan bibit yang dilaksanakan Terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum meskipun kontrak tidak mensyaratkan adanya sertifikasi bibit.

"Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Pesanan tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai adanya causa yang halal, karena tidak mencantumkan persyaratan sertifikasi bibit yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan," tegasnya.

[adsense]
Dengan demikian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat hukum dan batal demi hukum, yang dalam perkara a quo tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata, tetapi juga pertanggungjawaban pidana karena menggunakan keuangan negara.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan menerima risiko atas perbuatannya, yaitu menggunakan perusahaan pinjaman (pinjam bendera) dan tetap mengikuti proses pengadaan meskipun mengetahui bahwa dirinya maupun perusahaan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan pengalaman di bidang pengadaan bibit.

[adsense]
Baca Juga:
"Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam bentuk dolus eventualis, yakni Terdakwa menyadari kemungkinan terjadinya perbuatan yang melawan hukum namun tetap melaksanakannya," pungkas Antonius.

Oleh karena itu, ketidaktahuan Terdakwa mengenai kewajiban sertifikasi bibit tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena berlaku asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum (ignorantia juris non excusat).

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Nasional/190321/pt-mamuju-kabulkan-upaya-hukum-banding-kejari-mamuju-dua-terdakwa-terbukti-bersalah-dan-dihukum-2-tahun-penjara/ Lapas Kelas I Medan Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan Asam Urat bagi Warga Binaan Thu, 25 Jun 2026 20:49:00 +0700+0700 <![CDATA[Lapas Kelas I Medan Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan Asam Urat bagi Warga Binaan]]> MATATELINGA, Medan :Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan melalui Tim Kesehatan Klinik Pratama menggelar kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular Asam Urat (Arthritis Gout) bagi warga binaan, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Blok T3 Lantai 2 tersebut diikuti oleh 30 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan turut dihadiri Kepala Seksi Perawatan beserta Tim Kesehatan Klinik Lapas Kelas I Medan.

[adsense]
[adsense]
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim dokter Klinik Pratama Lapas Kelas I Medan. Dalam penyuluhan tersebut, warga binaan diberikan pemahaman mengenai penyakit Asam Urat (Arthritis Gout), mulai dari penyebab, faktor risiko, gejala yang sering muncul, hingga langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.
Tim dokter menjelaskan bahwa asam urat merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat terjadi akibat tingginya kadar asam urat dalam darah. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan rasa tidak nyaman pada persendian apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, warga binaan diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para warga binaan tampak antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait gejala, pencegahan, hingga pola konsumsi makanan yang dianjurkan bagi penderita asam urat. Tim dokter memberikan penjelasan secara rinci guna meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap penyakit tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan, tim kesehatan juga melaksanakan pemeriksaan kadar asam urat kepada tiga orang warga binaan yang dipilih secara acak berdasarkan usia dan keluhan kesehatan yang disampaikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, satu orang warga binaan menunjukkan kadar asam urat dalam batas normal, sementara dua orang lainnya memiliki kadar asam urat yang berada di atas batas normal.
Menanggapi hasil tersebut, tim kesehatan memberikan edukasi dan anjuran kepada warga binaan yang memiliki kadar asam urat tinggi untuk menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin serta mengonsumsi obat-obatan penurun kadar asam urat sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan kadar asam urat dan mencegah terjadinya komplikasi di kemudian hari.
Kepala Seksi Perawatan Lapas Kelas Medan menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kesehatan warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Menurutnya, peningkatan pengetahuan mengenai penyakit tidak menular sangat penting agar warga binaan mampu menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat respons positif dari para peserta. Melalui penyuluhan ini, Lapas Kelas I Medan berharap kesadaran warga binaan terhadap pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, serta melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif. (Reza)

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190320/lapas-kelas-i-medan-gelar-penyuluhan-dan-pemeriksaan-asam-urat-bagi-warga-binaan/ Dakwaan JPU Terhadap Eks Kadis PMD Samosir Dinilai Cacat Hukum, PH Ajukan Perlawanan Thu, 25 Jun 2026 20:47:00 +0700+0700 <![CDATA[Dakwaan JPU Terhadap Eks Kadis PMD Samosir Dinilai Cacat Hukum, PH Ajukan Perlawanan]]> MATATELINGA,Medan: Tim penasihat hukum (PH) eks Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karokaro, menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dalam perkara dugaan korupsi bantuan korban banjir bandang tahun 2024 mengandung sejumlah kelemahan hukum dan akan mengajukan perlawanan pada persidangan berikutnya.
Hal itu disampaikan tim PH Fitri Agust Karokaro, yakni Rudi Zainal Sihombing, SH, MH, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, Benri Pakpahan, SH, MH, dan Sultan Hermanto Sihombing, SH, usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, (25/6).

[adsense]
[adsense]
"Dakwaan yang disusun JPU menurut kami terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati dan mengandung sejumlah kelemahan hukum sehingga akan kami uji melalui perlawanan pada persidangan berikutnya," kata Rudi Zainal Sihombing.
Menurut dia, salah satu hal yang dipersoalkan adalah kliennya didakwa turut serta melakukan tindak pidana bersama pihak lain, namun hingga saat ini hanya Fitri Agust Karokaro yang ditetapkan sebagai terdakwa.
"Dalam dakwaan disebut klien kami turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Jonni Ronal Simanjuntak. Namun sampai saat ini hanya klien kami yang menjadi terdakwa," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Menurut mereka, dana bantuan yang menjadi objek perkara sebelumnya telah diaudit oleh lembaga pengawasan pemerintah.
Rudi juga menilai surat dakwaan JPU masih kabur karena tidak menjelaskan secara rinci waktu terjadinya tindak pidana yang didakwakan.
Menurut dia, dalam surat dakwaan JPU hanya menyebut dugaan tindak pidana terjadi pada rentang Januari hingga Desember 2024 tanpa menjelaskan secara pasti kapan perbuatan tersebut dilakukan.
"Penuntut umum menyebutkan tempus delicti dalam kurun waktu satu tahun penuh. Hal itu menunjukkan tidak adanya kepastian mengenai kapan perbuatan yang didakwakan tersebut terjadi," katanya.
Selain itu, ia menilai uraian mengenai modus operandi dalam dakwaan juga belum menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara yang didalilkan.
"JPU menyebut terdakwa menerima penyisihan sebesar 15 persen dari nilai bantuan. Namun kami tidak menemukan uraian yang menjelaskan secara jelas dasar perhitungan maupun transaksi yang menjadi dasar tuduhan tersebut," ujarnya.
Rudi juga mempertanyakan kaitan antara kerugian negara sebesar Rp516 juta sebagaimana hasil perhitungan yang digunakan JPU dengan perbuatan yang didakwakan kepada kliennya.
"Kapan kerugian negara itu terjadi, siapa yang menyebabkan, dan apa hubungan langsungnya dengan terdakwa masih belum diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan," katanya.
Selain itu, ia menilai JPU belum membedakan secara tepat kewenangan pihak perbankan dengan kewenangan Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir dalam mekanisme penyaluran bantuan.
Menurut dia, apabila terdakwa memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program tersebut, maka produk hukum yang diterbitkan seharusnya berupa perintah, bukan sekadar surat permohonan.
Rudi juga mempertanyakan dasar JPU mengaitkan pemindahbukuan dana bantuan dengan tindak pidana korupsi.
"Pada saat dana bantuan dipindahbukukan oleh pihak bank berdasarkan permohonan terdakwa, saat itu belum ada kerugian negara yang ditetapkan. Karena itu kami mempertanyakan kapan sebenarnya tindak pidana tersebut terjadi dan kapan kerugian negara itu timbul. Hal tersebut menurut kami belum diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan," ujarnya.
Menurut dia, pemindahbukuan dana bantuan merupakan mekanisme transaksi perbankan yang harus dibuktikan keterkaitannya dengan unsur kerugian negara maupun keuntungan pribadi sebagaimana yang disyaratkan dalam tindak pidana korupsi.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Dwi Ngai Sinaga, menilai perkara tersebut tidak menunjukkan adanya unsur niat jahat (mens rea) dari kliennya.
"Klien kami bukan KPA, bukan PA, dan bukan PPK. Lalu di mana letak niat jahatnya?" kata Dwi.
Ia juga mengkritisi perhitungan kerugian negara yang menurutnya seharusnya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Dwi, perlawanan yang akan diajukan tidak hanya menyangkut aspek formil, tetapi juga materiil, termasuk konstruksi peristiwa pidana, penentuan kerugian negara, serta pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
"Kami meyakini masih terdapat banyak fakta dan aspek hukum yang belum diuraikan secara utuh dalam surat dakwaan. Seluruh keberatan itu akan kami sampaikan secara resmi dalam nota perlawanan pada persidangan berikutnya," katanya.
Benri Pakpahan menambahkan pihaknya akan meminta majelis hakim menilai kembali keabsahan surat dakwaan yang disusun JPU Kejari Samosir.
"Kami akan mengajukan perlawanan karena menilai dakwaan JPU cacat hukum. Dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Karena itu, seluruh keberatan kami akan kami sampaikan dalam persidangan berikutnya," kata Benri.
Sebelumnya, JPU Kejari Samosir Modana Hutajulu mendakwa Fitri Agust Karokaro turut serta bersama Jonni Ronal Simanjuntak selaku pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial korban banjir bandang tahun 2024 di Kabupaten Samosir.
Perkara tersebut berkaitan dengan penyaluran bantuan senilai Rp1,5 miliar yang diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga terdampak banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
Dalam surat dakwaan, JPU menyebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516 juta.
Setelah mendengarkan dakwaan, Hakim Ketua Hendra Hutabarat menunda persidangan dan dilanjutkan dengan agenda penyampaian perlawanan dari pihak terdakwa melalui tim penasehat hukumnya pada pekan depan.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (2/7), dengan agenda perlawanan atas dakwaan penuntut umum," kata Hendra. (Reza)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190319/dakwaan-jpu-terhadap-eks-kadis-pmd-samosir-dinilai-cacat-hukum-ph-ajukan-perlawanan/ Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Apresiasi Peran Pelaut pada Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026 Thu, 25 Jun 2026 20:43:00 +0700+0700 <![CDATA[Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Apresiasi Peran Pelaut pada Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026]]> MATATELINGA,Belawan: Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, menghadiri rangkaian peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 yang diselenggarakan di Pelabuhan Belawan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembunyian suling kapal di atas MT. Gui Heng An Hang, kemudian dilanjutkan dengan peresmian layanan shuttle service bagi pelaut di Pelabuhan Belawan sebagai fasilitas untuk mendukung mobilitas awak kapal selama berada di kawasan pelabuhan.
Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, mengatakan bahwa Hari Pelaut Sedunia menjadi pengingat akan pentingnya peran pelaut dalam mendukung transportasi laut.
"Kami menyambut baik penyelenggaraan Hari Pelaut Sedunia sebagai bentuk penghargaan kepada para pelaut yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran logistik," ujar Yusrizal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur KSOP Utama Belawan, perusahaan pelayaran, serta para pemangku kepentingan sektor maritim di wilayah Belawan. (Reza)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/190317/pelindo-regional-1-cabang-belawan-apresiasi-peran-pelaut-pada-peringatan-hari-pelaut-sedunia-2026/ Monitoring IVA Test di Nias Barat, Kahiyang Ayu Dorong Perempuan Rutin Periksa Kesehatan Thu, 25 Jun 2026 20:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Monitoring IVA Test di Nias Barat, Kahiyang Ayu Dorong Perempuan Rutin Periksa Kesehatan]]> MATATELINGA - Nias Barat : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Ajakan tersebut disampaikannya saat memimpin Monitoring Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Selasa (23/6/2026).

[adsense]
"Kanker serviks merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan perempuan. Namun, hal ini sebenarnya bisa dicegah dan ditangani dengan baik jika ditemukan sejak dini," ujar Kahiyang Ayu.

Menurut Kahiyang, kegiatan monitoring tersebut merupakan langkah nyata untuk mendeteksi dini kanker leher rahim sekaligus memperkuat pembinaan kader PKK mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui peninjauan langsung, TP PKK Sumut ingin memastikan cakupan pelayanan berjalan optimal, sosialisasi tepat sasaran, serta fasilitas kesehatan setempat siap melayani pemeriksaan bagi Wanita Usia Subur (WUS).

[adsense]
Baca Juga:
Pada kesempatan itu, Kahiyang Ayu juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Lahomi yang dinilai berhasil mengedukasi masyarakat hingga mendorong partisipasi WUS dalam pemeriksaan IVA Test. Cakupan pemeriksaan di wilayah tersebut kini telah mencapai 58 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat kader PKK cepat berpuas diri. Upaya sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat.

[adsense]
"Diharapkan para kader PKK terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar para perempuan menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Ketua TP PKK Nias Barat Evita Eliyunus Waruwu, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/190312/monitoring-iva-test-di-nias-barat-kahiyang-ayu-dorong-perempuan-rutin-periksa-kesehatan/