Dirikan 52 Posbankum, Wesly Terima Penghargaan dari Menteri Hukum RI

putra — Thu, 11 Jun 2026 09:00:00 +0700+0700

ps://www.matatelinga.com">MATATELINGA,Pematangsiantar - Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (RI) Supratman Andi Agtas, atas komitmen mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Rabu (10/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM bersama Kementerian Hukum (Kemenhum) meresmikan 6.110 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sumut.
Kehadiran Posbankum diharapkan mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dalam mengakses layanan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau.p>

[adsense]

Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumut. Dengan demikian, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memeroleh pendampingan hukum dan memperjuangkan keadilan.
Usai menerima penghargaan, Wali Kota Wesly menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan. Wesly juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.
"Saat ini Kota Pematangsiantar sudah memiliki 52 Posbankum yang berada di seluruh kelurahan. Artinya, Kota Pematangsiantar telah mencapai 100 persen mempunyai layanan bantuan hukum," terang Wesly.
Ia juga menyebutkan, keberadaan Posbankum sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pematangsiantar, terutama yang memiliki permasalahan terkait sengketa hukum.
"Posbankum di desa/kelurahan memberikan manfaat besar berupa akses keadilan yang mudah, cepat, dan gratis bagi masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan. Layanan ini meningkatkan kesadaran hukum, membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi (non-litigasi), serta memberikan pendampingan dalam dokumen hukum, sehingga mengurangi potensi konflik di tingkat desa," terangnya.
Secara keseluruhan, Posbankum desa/kelurahan berperan vital dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan meningkatkan keadilan yang merata.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan, hingga saat ini Posbankum di Sumut telah membantu menyelesaikan 408 kasus.
Menurutnya, angka tersebut berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Meski demikian, ia berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan pendampingan di Posbankum tanpa harus berujung pada proses persidangan.
"Teknologi, perekonomian, di daerah kita begitu dinamis dan bergerak cepat, gesekan antar masyarakat atau dengan korporasi hampir tidak bisa dihindarkan. Tetapi dalam hati yang terdalam, saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan, dan berlarut-larut," kata Bobby.
Ia juga berharap Posbankum dapat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Untuk itu, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice di daerah masing-masing.
"PR-nya tinggal satu, bupati/wali kota perlu menetapkan hukumannya, misal membersihkan tempat ibadah, jalan, atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum," ujar Bobby.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menegaskan, pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah yang tepat untuk dikedepankan.
"Bisa dilakukan (penyelesaian masalah hukum) melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa (program kejaksaan), atau Babinsa TNI. Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," kata Supratman.
Pada kesempatan tersebut, seluruh kabupaten/kota di Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Hukum atas komitmen mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing. Supratman berharap keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum, dan ini menjadi salah satu indikator saya apakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak. Kami sangat berharap ini benar-benar terlaksana karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo," kata Supratman.(sip)p>

Walikota Tebingtinggi Terima Penghargaan Dari KemenKum RI

putra — Thu, 11 Jun 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Jakarta :"Pos Bantuan Hukum bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Kita harus memperkuat sistem hukum, melatih para legal, dan memastikan regulasi berjalan cepat serta efektif."

[adsense]

Ucapan inilah yang di sampaikan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H aaat memberikan piagam penghargaan kepada Walikota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, atas komitmen tinggi dalam mendukung kemudahan akses pelayanan hukum bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Ungguli Dua Rival Petahana, Cakades No. 03 Horahman Saragih Kembali Terpilih

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Momentum ini berlangsung dalam rangkaian acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/06/2026).

[adsense]

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesetaraan di mata hukum.

[adsense]

Baca Juga:

Ungguli Dua Rival Petahana, Cakades No. 03 Horahman Saragih Kembali Terpilih

"Pos Bantuan Hukum bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Kita harus memperkuat sistem hukum, melatih para legal, dan memastikan regulasi berjalan cepat serta efektif," tegas Menkum RI.

[adsense]

Lebih lanjut, Menkum RI menggarisbawahi bahwa arah hukum modern saat ini lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Menurutnya, esensi utama hukum bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan situasi sosial masyarakat dan merajut kembali tali persaudaraan di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Kejari Gunungsitoli Pastikan Kabar Kasi Pidsus Diamankan Kejagung Adalah Hoaks

"Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," ujarnya.

[adsense]

Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan kesiapan seluruh desa di Sumatera Utara untuk mengadopsi teknologi guna mengoptimalkan program ini.

[adsense]

Baca Juga:

Ketika Proyek Publik 'Disoroti' Wartawan, Kontraktor Justru Menantang Media

"Kita menghadapi tantangan hukum dan ekonomi yang kompleks. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting. Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah di tingkat desa demi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama," ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution.

[adsense]

Merespons penghargaan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemko Tebingtinggi dan menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung program strategis pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

[adsense]

Baca Juga:

Wali Kota Tebing Tinggi Mengambil Sumpah 1.070 Pegawai Pemerintah

"Kami di Tebingtinggi siap bersinergi penuh dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kehadiran Posbankum ini akan menjadi sarana strategis bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan transparan. Ini bukti keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Wali Kota Iman Irdian Saragih.

[adsense]

Wali Kota berharap, lewat optimalisasi Posbankum, kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan kehadiran pemerintah dapat semakin diperkuat.

[adsense]

Baca Juga:

Teken Pengembangan Geopark, Bupati Terima Piagam Apresiasi Toba Caldera Unesco Global Geopark

Pada kesempatan tersebut, penghargaan serupa juga diserahkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang telah menunjukkan komitmen serupa dalam mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing.

[adsense]

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati/wali kota se-Sumut, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut Ignatius Silalahi.

[adsense]

Baca Juga:

Banjir Tebingtinggi Belum Usai, Air Masih Genangi Pemukiman Dan Jalan Raya

Sementara dari jajaran Pemko Tebingtinggi, tampak hadir mendampingi Wali Kota di antaranya Kepala Dinas P3APM Syah Irwan, Kepala Bagian Hukum Moch. Ilham, Kepala Bagian Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebingtinggi.

[adsense]

TK Islam Terpadu Yayasan Pendidikan Qur'an Kisaran Dikunjungi Ketua TP.PKK Asahan

putra — Thu, 11 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Asahan :TK Islam Terpadu Yayasan Pendidikan Qur'an Kisaran dikunjungi ketua TP PKK dan staf ahli TP.PKK Asahan , Rabu (10/06/2026).
Ketua TP PKK Asahan Ny.Yusnila Indriati Taufik yang didampingi staf ahli TP PKK Ny.Juni Rianto dalam keterangannya mengatakan kunjungan kami ke yayasan Pendidikan Qur'an TK Islam Terpadu yang berada di Kisaran ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran serta perkembangan pendidikan anak usia dini, ujarnya.
Lebih lanjut Ketua TP PKK Asahan Ny.Yusnila Indriati Taufik juga mengatakan Bunda PAUD mengajak masyarakat untuk memberikan pendidikan PAUD kepada anak-anak sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

[adsense]

Selain itu dalam kunjungan tersebut, kami juga mengunjungi Galeri UP2K PKK dan Rumah Produksi Selasih milik Bapak Slamet dan Ibu Sari Asih.
Usaha yang berdiri sejak tahun 1994 tersebut telah berkembang dari industri rumah tangga sederhana menjadi usaha yang mampu memasarkan berbagai produk olahan pangan ke sejumlah daerah di luar Kabupaten Asahan.Dan usaha yang dikelola milik Bapak Slamet dan Ibu Sari Asih ini juga pernah meraih Juara I mendapat Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 pada kategori Pengguna Kreatif Teknologi Ketahanan Pangan Kelompok Pengembangan Pangan Lokal.Aneka produk yang telah dihasilkan oleh pengusaha ini diantaranya Tepung Mocaf, Tepung Tiwul, Tepung Kanji, keripik singkong, sambal asin, opak asin, opak sambal, kue bawang, serta berbagai jenis keripik lainnya.
Ny.Yusnila Indriati Taufik juga mengatakan kami melihat secara langsung proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga tahap pengemasan produk, usaha tersebut mampu menyerap sekitar 25 tenaga kerja dan telah meraih berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional, ini yang patut untuk dicontoh oleh para kader TP.PKK lainnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, ungkapnya.

[adsense]

Bupati Asahan Mendapat Penghargaan Dari Menteri Hukum RI

putra — Thu, 11 Jun 2026 07:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Asahan :Bupati Asahan mendapat piagam penghargaan dari Menteri Hukum RI dan juga bupati menghadiri kegiatan bantuan penguatan hukum, kegiatan penguatan akses bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, Rabu (10/06/2026) di aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dalam keterangannya yang disampaikan Plt.Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung mengatakan siang tadi bupati Asahan telah mengikuti kegiatan bantuan penguatan hukum, kegiatan penguatan akses bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, dan juga bupati Asahan mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Hukum RI, ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut Plt.Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung juga mengatakan maksudna dan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) mulai dari tingkat desa maupun kelurahan.Serta untuk meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam mendukung pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat , serta mendorong penyelesaian persoalan hukum secara damai melalui pendekatan atau yang dikenal dengan sebutan restorative justice (RJ).
Sementara Kakanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara Ignatius Mangantar Tua Silalahi dalam pidatonya juga mengatakan bahwa di Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh Kepala Daerah di Sumatera Utara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.Arbin Ariadi Tanjung juga menuturkan berbagai kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan di desa dan kelurahan guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam pidatonya juga mengatakan sangat mengapresiasi Kementerian Hukum Republik Indonesia atas terselenggaranya program penguatan bantuan hukum di Sumatera Utara, dan dalam pidato tersebut Gubernur Sumatera Utara juga menegaskan bahwa peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa maupun Kelurahan se-Sumatera Utara merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan akses keadilan yang mudah, cepat, dan merata kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.Melalui Posbankum, penyelesaian dapat dilakukan secara damai melalui musyawarah dan pendekatan guna menghindari konflik berkepanjangan serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat, ungkap Plt Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung

[adsense]

Baca Juga:

Digedung Tahfiz Masjid Agung Bupati Sambut Kedatangan Jamaah Haji Asahan

Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Percepat Program Hasil Terbaik Cepat

admin — Thu, 11 Jun 2026 07:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini menjadi prioritas guna menghadirkan hasil pembangunan yang nyata dalam waktu relatif singkat pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) utama bersama perangkat daerah pendamping melalui 141 kegiatan. "Realisasinya untuk PHTC di triwulan I ini untuk kontrak sudah mencapai Rp539 miliar, realisasi keuangan Rp115 miliar atau 10,7%, dengan realisasi fisik 10,24%," ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution pada Konferensi Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (10/6/2026).
Anggaran PHTC dialokasikan untuk enam program prioritas, yakni Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (Probis) melalui Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).
Berdasarkan data Progres Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut Triwulan I Tahun 2026, Faisal menjelaskan pembangunan Sumut saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didominasi kegiatan fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Jika dilihat capaian fisik masih rendah karena di TW I ini masih fase persiapan dan kontraktual. Setelah bulan April-Mei sudah banyak progres dibandingkan TW I. Dari data yang kami lihat juga sebagian besar di TW I yang belum kontrak, di Juni ini sudah kontrak terutama untuk kegiatan infrastruktur," kata Faisal.
Menurutnya, terdapat beberapa program PHTC yang belum memasuki tahap realisasi, salah satunya Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG) yang baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, Juli 2026.
"Seperti program PUBG sudah ada pagu anggarannya, tapi memang belum bisa dilaksanakan sekarang menunggu tahun ajaran baru, meski pun target program ini besar rencananya untuk 103.590 siswa yang tersebar di Nias juga daerah terdampak bencana yakni Tapteng, Sibolga, Tapsel, Taput dan Langkat," jelas Faisal.
Sementara itu, program PHTC lainnya telah berjalan sesuai tahapan. Program Berobat Gratis (Probis) sudah direalisasikan, begitu pula Program Jaskop yang saat ini telah memasuki tahap survei pengadaan Solar Dryer Dome.
Fasilitas tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditas saat panen melimpah guna menjaga kestabilan harga, sehingga petani cabai tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga di tingkat pasar. "Progresnya di bulan ini sudah selesai sesuai jadwal," kata Faisal.
Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, saat ini sebagian masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut turut dipengaruhi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang terjadi pada April 2026.
Meski demikian, Pemprov Sumut menargetkan seluruh proyek infrastruktur telah berkontrak pada Juni 2026 dan selanjutnya dilakukan percepatan pelaksanaan agar seluruh pekerjaan dapat tuntas pada akhir tahun.

[adsense]

Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Kenalkan Peran Strategis Pelabuhan kepada Mahasiswa Binus

putra — Thu, 11 Jun 2026 07:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan menerima kunjungan perusahaan ( _company visit_ ) mahasiswa Program Studi Perdagangan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus) pada Rabu, 10 Juni 2026.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman langsung mengenai peran pelabuhan dalam mendukung perdagangan internasional, rantai pasok, dan aktivitas logistik nasional.

[adsense]

Kegiatan diawali dengan sesi pemaparan dan diskusi mengenai bisnis kepelabuhanan, layanan yang diberikan Pelindo, serta peran Pelabuhan sebagai salah satu gerbang perdagangan dan distribusi barang di Indonesia.
Selain mendapatkan materi di dalam ruangan, para mahasiswa juga berkesempatan mengunjungi langsung area operasional pelabuhan untuk melihat aktivitas kepelabuhanan secara nyata.
Melalui kunjungan lapangan tersebut, peserta dapat memperoleh gambaran mengenai proses pelayanan kapal, kegiatan bongkar muat, serta berbagai aktivitas yang mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan internasional.
Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa kegiatan company visit menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pengembangan wawasan generasi muda terhadap sektor maritim, logistik, dan perdagangan.
"Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa mengenai peran pelabuhan dalam mendukung perdagangan internasional dan perekonomian nasional, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai operasional pelabuhan di lapangan," ujarnya.
Pelindo Regional 1 Cabang Belawan menyambut baik kegiatan kunjungan industri dari kalangan akademisi sebagai sarana memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi mahasiswa. (Reza)

"Komeng dan Ipan" Pembobol Mesin ATM, Meringis Kesakitan

admin — Thu, 11 Jun 2026 06:45:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan: Dua pria yang tega menguras kering tabungan nasabah, kini hanya bisa meringis kesakitan setelah kakinya ditembus timah panas Tim Jatanras Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan.Tamat sudah petualangan haram komplotan bandit spesialis ganjal ATM yang selama ini bikin resah warga Medan.
Masing masing kedua tersangka berinisial Mua alias Komeng (40) dan IS alias Ipan (34), hanya menahan kesakitan luka tembak dibagian betis, saat berada di RS Bhayangkara Poldasu. Mereka diringkus dalam operasi senyap terpisah pada Rabu (3/6/2026) dan Senin (8/6/2026).
Saat hendak diciduk keduanya malah nekat melawan petugas. Alhasil, polisi tanpa ampun langsung memberikan "hadiah" tindakan tegas dan terukur, hingga Komeng dan Ipan tak berdaya.
Usut punya usut, kedua pelaku ini ternyata bukan pemain baru alias stok lama dunia kriminal.
"Berdasarkan catatan kepolisian, salah satu pelaku merupakan residivis kasus ganjal ATM, sementara satu lainnya pernah terlibat perkara narkoba," bisik sumber di lingkungan Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu (10/6/2026).
Modus yang dimainkan komplotan ini terbilang licik dan tega luar biasa. Mereka sengaja mengincar korban yang lemah, mulai dari orang tua (lansia), pensiunan, hingga warga gagap teknologi (gaptek) yang kebingungan di mesin ATM.
Aksi mereka terbilang rapi.Komeng diciduk lebih dulu di kawasan Tebingtinggi. Ogah masuk bui sendirian, Komeng "bernyanyi" hingga polisi bergerak cepat mencengkeram Ipan di sebuah rumah kos di kawasan Medan Petisah.
Dari hasil interogasi, sepak terjang kedua penjahat ini bikin elus dada. Mereka mengaku sudah mengacak-ngacak sedikitnya 23 titik ATM di wilayah Medan, Binjai, hingga Tebing Tinggi. Pandainya, mereka sengaja memilih ATM yang ramai pengunjung agar aksi liciknya tak dicurigai warga.
Beberapa lokasi yang menjadi "ladang duit" haram mereka antara lain ATM BNI Gaperta, ATM Center Marelan, kawasan Padang Bulan, Selayang, Simalingkar, Kampus Haji Anif, hingga sejumlah SPBU dan minimarket.
"ATM BNI Gaperta diduga menjadi salah satu lokasi favorit pelaku. Dari penyelidikan sementara, lokasi itu beberapa kali disebut menjadi sasaran," tambah sumber.
Pelaku mengganjal slot kartu ATM dengan alat khusus hingga kartu korban tersangkut. Saat korban mulai panik, salah satu pelaku berpura-pura menjadi "malaikat penolong" yang sok baik, padahal matanya melirik tajam mengintai PIN yang ditekan korban.
Begitu korban pergi dengan tangan kosong, giliran pelaku yang tertawa lebar. Kartu ATM yang tersangkut langsung dicungkil, dan dalam hitungan jam, isi rekening korban dikuras habis tanpa sisa! Tak main-main, kerugian korban mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

[adsense]

Operasi Saber Bersinar 2026, BNNK Sergai Ungkap Penyalahgunaan Narkotika di Sejumlah Lokasi Rawan

putra — Thu, 11 Jun 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Sergai :Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai bersama unsur TNI dan Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui pelaksanaan Operasi Saber Bersinar 2026 yang digelar di sejumlah titik rawan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (9/6/2026).
Operasi yang dipimpin langsung Kepala BNNK Serdang Bedagai AKBP Siti Rohani Tampubolon, S.E., M.H. tersebut melibatkan personel BNNK Serdang Bedagai, Subdenpom Tebing Tinggi, dan Polres Serdang Bedagai.

[adsense]

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di daerah yang dinilai rawan dan meresahkan masyarakat.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan menyasar sejumlah lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Lokasi pertama yang menjadi sasaran adalah sebuah gardu di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban. Saat penggerebekan dilakukan, petugas mengamankan enam orang laki-laki yang berada di lokasi. Dari salah seorang yang diamankan, petugas menemukan tiga bungkus plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu, sebuah skop yang terbuat dari pipet plastik, serta uang tunai sebesar Rp765.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.
Keenam orang tersebut kemudian dibawa ke Kantor BNNK Serdang Bedagai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil tes urine, seluruhnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis metamfetamin.
Tim kemudian bergerak ke wilayah Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi. Di lokasi tersebut, petugas menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika. Namun saat dilakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan aktivitas maupun barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
Operasi berlanjut ke kawasan Pajak Desa Pon. Di lokasi ini, tim gabungan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat peredaran gelap narkotika. Petugas mengamankan tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu.
Selain itu, petugas juga menemukan tiga bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang diduga milik seorang bandar berinisial A, yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan berlangsung dan kini masih dalam pencarian.
Selanjutnya, terhadap empat orang yang diamankan dilakukan pemeriksaan urine. Hasilnya, dua orang dinyatakan negatif dan dipulangkan kepada pihak keluarga. Sementara dua lainnya yang hasil pemeriksaannya positif narkotika masih menjalani proses lebih lanjut.
Kepala BNNK Serdang Bedagai AKBP Siti Rohani Tampubolon, S.E., M.H. mengatakan Operasi Saber Bersinar 2026 merupakan langkah nyata dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Serdang Bedagai yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius berbagai pihak.
"Operasi ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kami terus bersinergi dengan TNI dan Polri untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkoba," ujar AKBP Siti Rohani Tampubolon saat ditemui di Kantor BNNK Serdang Bedagai, Rabu (10/6/2026).
Ia menegaskan, seluruh pihak yang hasil pemeriksaannya dinyatakan positif menggunakan narkotika maupun yang kedapatan menguasai atau memiliki barang bukti narkotika akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Terhadap seluruh pihak yang terbukti positif menggunakan narkotika serta yang kedapatan memiliki atau menguasai barang bukti narkotika, selanjutnya akan kami serahkan kepada Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Serdang Bedagai," tegasnya.
AKBP Siti Rohani juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan Operasi Saber Bersinar 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antara BNN, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan Operasi Saber Bersinar 2026 berlangsung dalam keadaan aman dan tertib, serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BNNK Serdang Bedagai dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Api " Berkobar" di Bangunan Sekolah Tarbiyah Islamiyah Di Hamparan Perak

admin — Thu, 11 Jun 2026 06:15:00 +0700+0700

MATATELINGA, Hamparan Perak:Kebakaran hebat melanda beberapa ruangan bangunan sekolah Yayasan Tarbiyah Islamiyah tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 21.30 wib.
Kebakaran tersebut sempat diabadikan oleh salah satu warga bernama syafwan Afarizik yang melintas dan menyaksikan insident itu. Dalam vidio yang direkam melalui ponsel miliknya tampak kepulan asap hitam membumbung tinggi di awan Belum diketahui pasti sebab kejadian, tampak tiga mobil pemadam kebakaran dari pos Kecamatan Hamparan Perak berada di lokasi kejadian.
Atas Insident itu jalan lintas Hamparan Perak yang menuju ke arah Medan Marelan macat total. Kerumunan warga yang melihat kejadian kebakaran memastikan areal jalan. Sebaliknya dari arah Medan Marelan menuju Hamparan Perak juga sama.
Belum diketahui secara pasti terkait sebab kebakaran, dan korban jiwa, namun kerugian ditaksir sekitar ratusan juta rupiah.

[adsense]

Pengungkapan Kasus Narkoba di Medan Melonjak 117 Persen, Polrestabes Sita 231 Kg Sabu

putra — Thu, 11 Jun 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Polrestabes Medan mencatat lonjakan signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika sepanjang tahun 2026. Sebanyak 997 kasus berhasil diungkap dengan total 1.211 tersangka diamankan.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, capaian tersebut menunjukkan peningkatan drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Ada 997 kasus dengan 1.211 tersangka yang berhasil kami ungkap. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pengungkapan kasus mengalami peningkatan sebesar 117 persen atau bertambah 538 kasus," sebut Calvijn.

[adsense]

Dari ratusan kasus tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Di antaranya 231 kilogram sabu, 54 kilogram ganja, 93 ribu butir ekstasi, 2.200 butir Happy Five, dan sekitar 3.000 pot vaping liquid yang mengandung zat berbahaya.
Menurut Calvijn, peningkatan pengungkapan juga terjadi pada jumlah barang bukti yang disita. Barang bukti sabu meningkat 79 persen atau bertambah 102 kilogram dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara ganja meningkat 15 persen atau sekitar 7 kilogram.
"Happy Five juga mengalami peningkatan pengungkapan sebesar 24 persen atau sekitar 5.000 butir. Sedangkan vaping liquid menjadi perhatian khusus karena pada periode yang sama tahun lalu tidak ada pengungkapan, namun tahun ini berhasil diungkap sekitar 3.000 pot," ujarnya.
Selain penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, Polrestabes Medan juga gencar melakukan operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN). Tercatat sedikitnya 102 kali kegiatan penindakan dilakukan, dengan fokus utama di kawasan Jalan Jermal.
Di kawasan tersebut, polisi telah melakukan 14 kali operasi dan menghancurkan 23 barak yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan serta transaksi narkoba.
"Dari 23 barak narkoba yang dihancurkan, ternyata ada yang kembali dibangun. Tiga barak dibangun lagi di lokasi yang sama dan dua barak lainnya dibangun di lokasi berbeda, namun masih berada di kawasan Jermal," ungkapnya.
Calvijn menjelaskan, 23 bangunan yang dihancurkan terdiri dari enam barak semi permanen dan 17 gubuk yang digunakan sebagai sarang narkoba.
Tak hanya itu, jajaran Polrestabes Medan juga melakukan penindakan terhadap tempat hiburan malam yang diduga terkait peredaran narkotika. Salah satunya di Phantom KTV yang saat ini masih dalam proses pendalaman oleh Satresnarkoba.
Sementara, dalam pelaksanaan Operasi Antik selama 21 hari, Polrestabes Medan berhasil mengungkap 164 kasus dengan 195 tersangka.
Dari operasi tersebut, polisi menyita sekitar 20 kilogram sabu, 3 ons ganja, 10.500 butir ekstasi, dan sekitar 1.900 pot vaping liquid yang mengandung etil metil.
"Hasil Operasi Antik tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pengungkapan kasus meningkat 95 persen atau bertambah sekitar 80 kasus," kata Calvijn.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba, termasuk menindak tegas jaringan pengedar dan menutup lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kota Medan.

[adsense]

Sindikat Ganjal ATM Kuras Uang Lansia dan Pensiunan, Hasil Kejahatan untuk Sewa Perempuan

putra — Wed, 10 Jun 2026 21:29:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Dua pelaku spesialis ganjal ATM yang ditangkap Satreskrim Polrestabes Medan diketahui mengincar korban dari kalangan lansia dan pensiunan. Setiap kali berhasil, keduanya dapat meraup uang puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Mirisnya, uang hasil kejahatan digunakan para pelaku untuk menyewa pekerja seks komersial (PSK), bermain judi dan pesta sabu.

[adsense]

Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu M Hafizullah menyebutkan, kedua pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura membantu korban yang mengalami kesulitan saat bertransaksi di mesin ATM.
"Modusnya mereka terlebih dulu mengganjal slot ATM menggunakan tusuk gigi. Saat korban kesulitan memasukkan kartu, pelaku datang berpura-pura membantu," ucap Hafiz, Rabu (10/6/2026).
Saat membantu korban, pelaku mengintip PIN yang dimasukkan. Setelah itu, kartu ATM korban ditukar dengan kartu lain yang telah disiapkan pelaku. Pelaku kabur meninggalkan lokasi dan menguras isi tabungan korban di ATM lain.
Masih kata Hafiz, sasaran utama pelaku adalah lansia dan pensiunan yang dinilai lebih mudah diperdaya. Salah satu korban yang sudah melapor adalah seorang pensiunan.
"Kerugiannya bervariasi, ada yang di atas Rp200 juta. Ada juga korban yang mengalami kerugian puluhan juta rupiah," tuturnya.
Hafiz juga mengungkap kedua pelaku merupakan residivis. Mereka diketahui saling mengenal saat menjalani hukuman di penjara. Pelaku Muammar pernah terlibat kasus ganjal ATM, sementara Ilham tersangkut perkara narkoba.
Selain itu, hasil interogasi, uang hasil kejahatan digunakan para pelaku untuk memenuhi gaya hidup. Termasuk menyewa perempuan, bermain judi online, dan membeli narkoba.
"Pengakuannya untuk nyewa perempuan, judi dan sabu," ujarnya.
Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pencurian uang nasabah dengan modus ganjal ATM yang belakangan mulai marak di kota Medan.
Dua pria yang terlibat dalam aksi tersebut telah diamankan petugas masing-masing bernama Muammar (40), dan Ilham Syahputra (34).

[adsense]

Baca Juga:

Baru Sebulan Menjabat, Kajari Nias Selatan Buka Ruang Kemitraan dengan FORWAKA

Upaya Peningkatan Kualitas Kerja, LAN Diagnosa Layanan di Sekretariat DPRD Medan

putra — Wed, 10 Jun 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Setelah DPRD Medan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan DPRD Medan. Pihak LAN telah turun ke kantor DPRD Medan selama dua hari, Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Selama dua hari, tim LAN menjalankan tugasnya melakukan wawancara dan kuisioner terhadap pimpinan maupun anggota DPRD Medan. Bukan hanya itu, pihak LAN juga melakukan peninjauan seluruh ruangan kantor dan halaman gedung DPRD Medan terkait sarana dan prasarana fasilitas.

[adsense]

Sementara itu Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen kepada wartawan mengaku sangat mengapresiasi kedatangan pihak LAN yang melakukan wawancara kepada anggota dan pimpinan DPRD Medan terkait kebutuhan guna menunjang dan memaksimalkan kinerja dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
"Saya sendiri sudah diwawancarai mereka (Red-LAN). Terkait kebutuhan dan pelayanan sekretariat DPRD Medan selama ini, dan tentu keperluan ke depan agar pelayanan lebih maksimal. Sudah kita sampaikan, begitu juga dengan dewan lain sudah mendapat hal yang sama," terang Wong Cun Sen.
Untuk itu kata Wong Cun Sen, sangat berharap pihak LAN secepatnya mengeluarkan rekomendasi hasil survey dan wawancara kepada Sekretariat. Sehingga pihak sekretariat DPRD Medan dapat menjalankan dan melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja dewan.
"Hasil wawancara itu nantinya diperbaiki dan dievaluasi guna peningkatan pelayanan. Baik itu masalah kerusakan dan sistem administrasi," harapnya.
Ditambahkan Wong, untuk kebutuhan menunjang kinerja pimpinan DPRD Medan. Dianya juga mengajukan agar dibuatkan aplikasi sistem digital di Android. "Jadi melalui HP Android kita bisa memantau kinerja staf kita," terangnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit kepada wartawan menyampaikan, pihaknya menunggu hasil dari LAN. Dan nantinya hasil wawancara akan direalisasikan guna perbaikan untuk peningkatan kinerja anggota DPRD Medan.
"Tentu melalui perbaikan kinerja kita yakin sekretariat dapat menciptakan hasil kerja yang profesional dan responsif. Sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja DPRD demi pelayanan publik yang lebih baik," imbuhnya.

Paul MA Simanjuntak: Bangunan Non PBG Segel Saja!!

putra — Wed, 10 Jun 2026 19:32:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Komisi IV DPRD Kota Medan akan memanggil sejumlah pemilik bangunan dan bila diketahui bangunan tersebut tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebaiknya Satpol PP menyegelnya saja.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap pemilik bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT) di Ruang Rapat Komisi IV, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

"Bangunan tanpa persetujuan bangunan gedung sebaiknya disegel saja", tegas Paul MA Simanjuntak yang memimpin RDP tersebut dan dihadiri Kasatpol PP diwakili salah seorang kabid, Akbar AR Pohan dan sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kota Medan.
Paul menyebutkan, bangunan di Jalan Kelapa Gang Kweni Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur, PBG tidak kelihatan namun pekerjaan tetap berjalan ternyata sampai juga pengaduannya oleh warga ke anggota dewan.
Dilaporkan, terdapat bangunan RTT di lokasi tersebut berjumlah tiga unit berlantai dua, ternyata bangunan tersebut sama sekali belum memiliki izin PBG.
"Bila bangunan RTT tersebut sama sekali tidak ada izin PBG, maka harus ada tindakan tegas kepada pemiliknya, Satpol PP harus bertindak menyegel bangunan tersebut", ujar Paul.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan ini sebagai langkah guna mengetahui kenapa pemilik bangunan tidak mengurus izin PBG, ungkapnya.

Pelantikan Kepengurusan Forwakum Asahan-Tanjungbalai "Siap Perkuat Profesionalisme Wartawan Hukum"

putra — Wed, 10 Jun 2026 19:07:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan : Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai memasuki babak baru setelah kepengurusan periode 2026-2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung di Kisaran, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Pelantikan tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Nomor 003/SK/FORWAKUM-SU/IV/2026 yang menetapkan susunan kepengurusan baru untuk masa bakti tiga tahun ke depan.

Mengusung tema "Profesional, Humanis dan Kolaborasi", kegiatan ini menjadi momentum untuk mempertegas komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya wartawan hukum sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dan institusi Pemerintahan maupun lainnya.
Ketua panitia pelaksana, Agus Salim, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya acara pelantikan tersebut.Agus juga menegaskan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana berkat kontribusi dan partisipasi dari berbagai mitra serta lembaga yang selama ini menjalin hubungan baik dengan Forwakum.
Sementara itu, Ketua Forwakum Asahan-Tanjungbalai, Ulil Amri, menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepada kepengurusan baru harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Organisasi wartawan hukum memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
Ulil Amri juga menilai perkembangan dunia informasi saat ini menuntut insan pers untuk terus meningkatkan kompetensi serta menjaga independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik."FORWAKUM harus menjadi rumah besar bagi wartawan hukum yang menjunjung tinggi profesionalisme, etika jurnalistik, dan semangat kebersamaan. Kami ingin organisasi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pers.Dan pada acara pelantikan ini juga dihadiri unsur Forkopimda serta assisten Pemerintahan dan Kesra Asahan, ujar Ulil .
Sementara di sisi lain, Ketua Forwakum Sumatera Utara, Aris Rinaldi Nasution, berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat memperkuat eksistensi organisasi di daerah sekaligus menjaga marwah profesi wartawan.Wartawan yang bertugas meliput isu-isu hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.Organisasi ini harus menjadi wadah yang mampu melahirkan wartawan hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers.
Dalam sambutan bupati Asahan yang disampaikan Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Azmi Ismail juga mengatakan Pers memiliki tanggung jawab besar menyajikan informasi yang objektif, edukatif, dan berimbang, diharapkan Forwakum menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya hukum, meningkatkan literasi masyarakat, dan menangkal hoaks di tengah derasnya arus informasi digital
Dan pesan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Forwakum agar pengurus baru senantiasa menjaga integritas, soliditas, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah melalui pemberitaan yang membangun, ungkapnya.

[adsense]

Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Percepat Program Hasil Terbaik Cepat

admin — Wed, 10 Jun 2026 17:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini menjadi prioritas guna menghadirkan hasil pembangunan yang nyata dalam waktu relatif singkat pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

[adsense]

Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) utama bersama perangkat daerah pendamping melalui 141 kegiatan. "Realisasinya untuk PHTC di triwulan I ini untuk kontrak sudah mencapai Rp539 miliar, realisasi keuangan Rp115 miliar atau 10,7%, dengan realisasi fisik 10,24%," ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution pada Konferensi Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (10/6/2026).

Anggaran PHTC dialokasikan untuk enam program prioritas, yakni Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (Probis) melalui Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Kebut Realisasi 4.432 Kegiatan Pembangunan, Rp1,5 Triliun Sudah Berkontrak

Berdasarkan data Progres Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut Triwulan I Tahun 2026, Faisal menjelaskan pembangunan Sumut saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didominasi kegiatan fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Jika dilihat capaian fisik masih rendah karena di TW I ini masih fase persiapan dan kontraktual. Setelah bulan April-Mei sudah banyak progres dibandingkan TW I. Dari data yang kami lihat juga sebagian besar di TW I yang belum kontrak, di Juni ini sudah kontrak terutama untuk kegiatan infrastruktur," kata Faisal.

[adsense]

Menurutnya, terdapat beberapa program PHTC yang belum memasuki tahap realisasi, salah satunya Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG) yang baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, Juli 2026.

"Seperti program PUBG sudah ada pagu anggarannya, tapi memang belum bisa dilaksanakan sekarang menunggu tahun ajaran baru, meski pun target program ini besar rencananya untuk 103.590 siswa yang tersebar di Nias juga daerah terdampak bencana yakni Tapteng, Sibolga, Tapsel, Taput dan Langkat," jelas Faisal.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut dan Pemko Tanjungbalai Perkuat Sinergi Jaga Pintu Masuk Darat-Laut dari Ancaman Narkoba

Sementara itu, program PHTC lainnya telah berjalan sesuai tahapan. Program Berobat Gratis (Probis) sudah direalisasikan, begitu pula Program Jaskop yang saat ini telah memasuki tahap survei pengadaan Solar Dryer Dome.

Fasilitas tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditas saat panen melimpah guna menjaga kestabilan harga, sehingga petani cabai tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga di tingkat pasar. "Progresnya di bulan ini sudah selesai sesuai jadwal," kata Faisal.

[adsense]

Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, saat ini sebagian masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut turut dipengaruhi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang terjadi pada April 2026.

Meski demikian, Pemprov Sumut menargetkan seluruh proyek infrastruktur telah berkontrak pada Juni 2026 dan selanjutnya dilakukan percepatan pelaksanaan agar seluruh pekerjaan dapat tuntas pada akhir tahun.**

[adsense]

Baca Juga:

Hari Ke-5 ASEAN U-19 Boys Championship 2026, Polda Sumut Kerahkan 905 Personel Gabungan untuk Pengamanan

[adsense]

Solar Ilegal Ditimbun dalam Gudang Kayu si Desa Saba Purba

putra — Wed, 10 Jun 2026 17:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Dugaan aktivitas penimbunan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal di Kabupaten Mandailing Natal kembali mencuat. Sebuah gudang yang berkedok pengolahan kayu di desa Saba Purba disebut-sebut aktif beroperasi dan diduga menjadi lokasi penyimpanan sekaligus penjualan solar ilegal dalam jumlah besar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gudang tersebut diduga milik seorang pengusaha bernama Dayat yang disebut telah lama menjalankan bisnis BBM ilegal di wilayah Kabupaten Madina.

[adsense]

Pantauan dilapangan menunjukkan gudang tersebut berkedok pengolahan kayu itu diduga digunakan sebagai tempat penimbunan puluhan ton solar. Didalam area terlihat sejumlah fasilitas penampungan seperti tangki besar, tandon berkapasitas sekitar satu ton, drum, hingga tangki rakitan yang di perkirakan mampu menampung antara 5 hingga 10 ton BBM.
Seorang warga Nasution yang tinggal disekitar lokasi mengaku aktivitas di gudang tersebut sudah berlangsung cukup lama. Ia menyebut kendaraan pengangkut BBM hampir setiap hari keluar masuk area gudang.
"Gudang minyak itu milik pak Dayat, sudah cukup lama beroperasi disini " Ujar Nasution saat dikonfirmasi, Rabu(10/06/2026).
Selain warga sekitar, awak media juga mendapati sejumlah kendaraan yang diduga tengah melakukan pengisian solar di lokasi SPBU Tano Ponggol yang berhadapan dengan gudang penyimpanan BBM milik Dayat.
"Setiap hari banyak Mobil Koldt Disel Jenis Dumtruk yang antri di SPBU Tano Ponggol dan melanggsirnya ke gudang milik dayat tersebut" Jelas Nasution.
Tak hanya itu, informasi lain yang diperoleh menyebutkan solar tersebut diduga turut dipasok ke sejumlah wilayah lain, termasuk Batang Natal, Pantai Barat, bahkan Kota Nopan. BBM itu diduga digunakan untuk mendukung aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin(PETI).
Keberadaan gudang tersebut menjadi pilihan bagi sebagian pelaku usaha ilegal lantaran harga solar yang ditawarkan lebih murah dibanding harga di pasaran ilegal lainnya. Solar diduga dijual sekitar Rp15ribu perliter atau Rp 500 per Galon Derigen.

Aktivitas yang diduga berlangsung secara terbuka itu pun memunculkan tanda tanya ditengah masyarakat terkait pengawasan aparat penegak hukum terhadap peredaran BBM ilegal di Kabupaten Mandailing Natal.
Warga berharap aparat terkait, khususnya jajaran Polres Madina segera turun tangan melakukan penyelidikan serta penindakan tegas terhadap dugaan praktik penimbunan dan distribusi solar ilegal tersebut.

[adsense]

Baca Juga:

Polda Sumut Tinjau SPBU Sekitar Medan, Pastikan Stok BBM Aman Saat Blackout

Warga Percut Sei Tuan Gagal Edarkan Sabu di Lubuk Pakam

putra — Wed, 10 Jun 2026 16:41:00 +0700+0700

MATATELINGA, Deluserdang :Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang meringkus HAP (26), warga Dusun XII Melati, Jalan M Saman Gang Madura, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Sebab, dia berniat mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang.
Kasat Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Fery Kusnadi, Rabu (10/6/2026) menyebutkan, penangkapan tersangka dilakukan setelah pihaknya menerima informasi masyarakat.
"Warga Lubuk Pakam resah karena tersangka ingin mengedarkan sabu-sabu di sekitar tempat tinggal mereka," sebut Kompol Fery Kusnadi didampingi Kanit Idik II Iptu Suyadi.
Atas dasar informasi berharga tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di Jalan Dokter Cokroaminoto, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam Deli Serdang pada Selasa (9/6/2026) malam
Dari penggeledahan petugas ditemukan sejumlah paket narkotika yang disembunyikan tersangka dalam balutan tisu, berupa 1 plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 0,77 gram, 15 plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan total berat bruto 1,98 gram, 1 blok plastik klip transparan ukuran kecil kosong, plastik klip transparan ukuran sedang kosong dan 1 masker warna hitam.
"Dengan total keseluruhan barang bukti sabu yang diamankan mencapai 2,75 gram bruto," jelas Kompol Fery Kusnadi.
Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti digelandang ke Mako Satresnarkoba Polresta Deli Serdang guna menjalani proses hukum.
"Kita mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan wilayah yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika," pungkas Kompol Fery Kusnadi.

[adsense]

Gubernur Sumut Tinjau Progres Pemulihan Kelistrikan, PLN Maksimalkan Percepatan Perbaikan Tower Transmisi

putra — Wed, 10 Jun 2026 16:07:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau perkembangan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Utara di Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut), Medan.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi terkini sistem kelistrikan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai progres penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang pada Kamis (4/6) malam.

[adsense]

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sumatera Utara memperoleh pemaparan mengenai pengaturan operasi sistem, perkembangan pekerjaan di lapangan, mobilisasi material, serta langkah-langkah percepatan yang dilakukan PLN untuk memulihkan pasokan listrik kepada masyarakat.

[adsense]

Bobby Nasution mendorong agar proses pemulihan dilaksanakan secara maksimal serta perkembangan pekerjaan disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas dan terukur diperlukan agar pelanggan mengetahui kondisi sistem kelistrikan serta tahapan penanganan yang sedang berlangsung.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Gandeng UNICEF Perluas Akses Sanitasi dan Percepat Penurunan Stunting

"Kami mengapresiasi perhatian Bapak Gubernur Sumatera Utara terhadap proses pemulihan kelistrikan. Arahan dan dukungan tersebut menjadi penguatan bagi seluruh tim PLN yang terus bekerja secara intensif untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan," ujar Mundhakir.

Mundhakir menjelaskan, PLN terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Pekerjaan dilakukan secara paralel dengan melibatkan personel PLN dan mitra kerja, didukung mobilisasi material serta pembangunan Tower Emergency pada jalur transmisi yang terdampak.

[adsense]

Selain mempercepat pekerjaan fisik di lapangan, PLN terus melakukan pengaturan operasi sistem secara terukur untuk menjaga kestabilan jaringan dan mencegah dampak yang lebih luas. Selama proses pemulihan berlangsung, manajemen beban masih dapat diterapkan secara bergantian pada sebagian pelanggan. Waktu dan wilayah penerapannya bersifat dinamis mengikuti kondisi sistem kelistrikan.

"Berdasarkan perhitungan teknis, skenario terburuk penerapan manajemen beban diperkirakan berlangsung hingga 14 Juni 2026. Namun, seluruh tim terus bekerja maksimal agar proses pemulihan dapat diselesaikan lebih cepat," jelas Mundhakir.

[adsense]

Baca Juga:

Tak Beri Izin Walikota Medan ke Chengdu, Wong Chun Sen Sayangkan Sikap Gubsu

[adsense]

Pemprov Sumut Kebut Realisasi 4.432 Kegiatan Pembangunan, Rp1,5 Triliun Sudah Berkontrak

admin — Wed, 10 Jun 2026 15:45:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengakselerasi realisasi 4.432 kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan pada tahun 2026. Dari total pagu anggaran Rp3,4 triliun, sebanyak Rp1,5 triliun di antaranya telah memasuki tahap kontrak.

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (10/6/2026).

Faisal menjelaskan, dari total 4.432 kegiatan yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 723 kegiatan merupakan pembangunan infrastruktur dan 3.709 kegiatan lainnya merupakan kegiatan noninfrastruktur. "Dari total pagu tersebut, sebanyak Rp1,5 triliun sudah berkontrak," kata Faisal.

[adsense]

Baca Juga:

Bobby Nasution Bersama Menhum Resmikan 6.110 Posbankum, Akses Bantuan Hukum Kini Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

Menurut Faisal, Pemprov Sumut akan terus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ribuan kegiatan yang dijalankan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah.

"Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus berupaya merealisasikan program pembangunan sehingga bisa cepat dirasakan masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengakselerasi pelaksanaan tiga kelompok program pembangunan prioritas. Pertama, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup 141 kegiatan dengan pagu anggaran Rp1,1 triliun. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh sembilan OPD utama bersama perangkat daerah pendamping.

Beberapa program yang masuk dalam PHTC antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis, Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal dan Solutif (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice.

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Gandeng UNICEF Perluas Akses Sanitasi dan Percepat Penurunan Stunting

Kedua, Proyek Strategis Daerah (PSD) yang mengakomodasi 322 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp856 miliar. Ketiga, Pemprov Sumut juga terus mengawal dua proyek berskala nasional yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp986 juta.

"Diharapkan pembangunan-pembangunan ini dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Sumut, karena program-program ini mencakup seluruh bidang dan sektor," kata Faisal.

[adsense]

Baca Juga:

Pemko T.Tinggi dan Bank Sumut Siap Luncurkan QRIS Dinamis

Bobby Nasution Bersama Menhum Resmikan 6.110 Posbankum, Akses Bantuan Hukum Kini Hadir di Seluruh Desa dan Kelurahan

admin — Wed, 10 Jun 2026 15:30:00 +0700+0700

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Kementerian Hukum (Kemenhum) meresmikan 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumut. Kehadiran Posbankum diharapkan mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dalam mengakses layanan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau.

[adsense]

Jumlah Posbankum yang diresmikan tersebut sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumut. Dengan demikian, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendampingan hukum dan memperjuangkan keadilan.

"Kami yakin setelah Posbankum 100% di Sumut masyarakat desa dan kota tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mendapat bantuan hukum, tidak perlu lagi melalui jalur yang kompleks untuk mendapatkan keadilan," kata Bobby Nasution usai peresmian Posbankum di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

6.110 Posbankum Telah Terbentuk di Sumut, Program PRESTICE Dukung Penyelesaian Perkara Secara Damai

Bobby Nasution menyampaikan, hingga saat ini Posbankum di Sumut telah membantu menyelesaikan 408 kasus. Menurutnya, angka tersebut berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Meski demikian, ia berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan pendampingan di Posbankum tanpa harus berujung pada proses persidangan.

"Teknologi, perekonomian di daerah kita begitu dinamis dan bergerak cepat, gesekan antar masyarakat atau dengan korporasi hampir tidak bisa dihindarkan, tetapi dalam hati yang terdalam Saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan dan berlarut-larut," kata Bobby Nasution.

[adsense]

Ia juga berharap Posbankum dapat bersinergi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumut. Untuk itu, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice di daerah masing-masing.

"PR-nya tinggal satu, bupati/walikota perlu menetapkan hukumannya misal membersihkan tempat ibadah, jalan atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum," ujar Bobby Nasution.

[adsense]

Baca Juga:

Tingkatkan Layanan Kesehatan Mata, Gubernur Bobby Nasution Gandeng RS Mata Cicendo

Sementara itu, Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, pendekatan restorative justice dinilai sebagai langkah yang tepat untuk dikedepankan.

"Bisa dilakukan (penyelesaian masalah hukum) melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa (program Kejaksaan) atau Babinsa TNI, yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan," kata Supratman Andi Agtas.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, seluruh kabupaten/kota di Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Hukum atas komitmen mendirikan Posbankum di wilayah masing-masing. Supratman berharap keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum dan ini menjadi salah satu indikator Saya apakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak, kami sangat berharap ini benar-benar terlaksana karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo," kata Supratman.

[adsense]

Baca Juga:

Ikuti Instruksi Gubernur Bobby Nasution, Pemprov Sumut Gelar Apel Kendaraan Dinas dan Pastikan Taat Pajak

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati dan wali kota se-Sumut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut Ignatius Silalahi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sumut.

[adsense]