Adapun tersangka yang diamankan, Syafrul Bahri (43), warga Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.
Bersama tersangka diamankan, 4 paket plastik klip sedang dan 2 paket plastik klip kecil berisi sabu seberat 20 plastik klip kosong, uang hasil penjualan narkoba Rp 55.000,- dan 2 pipet skop.

Baca Juga:

• Sabu seberat 9,36 gram bersama pemiliknya diamankan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

"Dalam kegiatan itu kita terlebih dahulu melakukan transaksi dengan seorang laki-laki," kata Iptu Poltak Tambunan.
Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sudah dua pekan menjual sabu-sabu.
"Tersangka mengaku membeli sabu dari pria yang tidak dikenal di Sei Mati dengan harga Rp 340.000 per gram," pungkasnya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti secara tajam perbedaan frasa dalam konstitusi yang mengatur tentang lembaga audit keuangan. Ia menyebut, Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri" .

Baca Juga:

• BAP Dua Saksi Identik, Terungkap Kejanggalan Sidang Perkara Satelit Orbit 123 BT

Menurut Saldi, penggunaan kata "satu" dalam pasal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kata "suatu" yang digunakan dalam pengaturan tentang lembaga penyelenggara pemilu.

"Kata 'suatu' komisi pemilihan umum, itu dikatakan 'suatu' bukan 'satu'. Lalu ada komisi pemilihan umum. Hurufnya pun huruf kecil, jadi lebih kepada fungsi. Konstitusinya tidak menyebut satu, konstitusinya menyebut suatu," jelas Saldi dalam persidangan.

Sebaliknya, dasar hukum BPK menggunakan huruf kapital dan kata "satu" yang bersifat tegas dan eksklusif.

"Dalam konteks ini kami berharap para pemberi keterangan mampu memberikan pengayaan kepada kami. Mengapa tidak boleh satu untuk melakukan audit ini. Harus bisa ada ruang lebih dari satu. Ini kalau kita letak dalam konteks konstitusinya," ujarnya.

Baca Juga:

• Perkara Satelit 123 BT: Dakwaan Harusnya Batal Demi Hukum, Tiga Ahli Kompak Sebut Tak Ada Kerugian Nyata

Putusan MK Terbaru Tegaskan Kewenangan BPK

Saldi mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit dan menetapkan besaran kerugian keuangan negara . Putusan ini memperkuat kepastian hukum dalam penegakan perkara korupsi di Indonesia.

"Ketika bicara rujukan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika bicara audit keuangan negara, rujukannya pasal 23E ayat 1. Dan memang tidak ada yang lain di luar itu, BPK satu Badan Pemeriksa Keuangan," tegas Saldi Isra.

Ia juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian, masih sering menggunakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, atau akuntan publik sebagai dasar penetapan kerugian negara. Padahal, menurut Saldi, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kenapa jadi penting untuk menentukan dan membahas ini. Karena sebagian dari penyidik, sebagian besar bahkan seluruhnya itu menetapkan menyangkut kerugian keuangan negara pasti ada hasil auditnya yang dalam kondisi tertentu bisa ada perbedaan dari pemeriksaan lembaga itu," katanya.

Baca Juga:

• Perkara Satelit 123 BT, Ahli: BPKP Hitung Kerugian Negara Bentuk Kesewenang-wenangan

Kompleksitas dan Ketidakpastian Hukum

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi dilema karena selama ini telah mengandalkan audit dari berbagai lembaga dalam proses penyidikan. Di sisi lain, Putusan MK terbaru menuntut kepastian bahwa hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara .

Saldi juga menyoroti adanya perbedaan pandangan antara lembaga seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung yang cenderung memaknai putusan MK secara berbeda. Menurut Saldi, perbedaan ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pemberantasan korupsi dan menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa.

"Untuk kepastian hukum, karena itu kunci di konstitusi. Semuanya harus urun rembukan untuk soal-soal seperti ini. Harus ada titik temu, bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak, ini akan jadi persoalan yang tidak akan pernah terselesaikan," pungkasnya.

Saldi bahkan membuka kemungkinan agar Mahkamah meminta BPK, Mahkamah Agung, KPK, kepolisian, dan kejaksaan menggelar pertemuan untuk menyepakati standar audit kerugian negara.

Baca Juga:

• Kerugian Keuangan Negara Cuma Potensi, Dakwaan Oditur Perkara Satelit Orbit 123 BT Mulai Runtuh

Kasus Leonardi Jadi Sorotan

Permohonan uji materi ini diajukan langsung oleh Leonardi setelah ia dituntut 8 tahun penjara oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP . Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan user terminal satelit slot orbit 123 derajat BT, Leonardi dinilai merugikan negara hingga Rp306,8 miliar.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan bahwa penggunaan hasil audit BPKP dalam kasus kliennya bertentangan dengan amanat konstitusi dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

"Rumusan tersebut mengandung kesimpangsiuran yang harus dibuat penafsiran yang tidak terbantahkan," ujar Rinto dalam sidang pendahuluan permohonan tersebut pada Juni lalu.

Rinto menambahkan secara gramatikal, kata "satu" dalam frasa "diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan" merupakan kuantifikasi definitif (numerus clausus), bukan sekadar penyebutan deskriptif. Perumus UUD NRI Tahun 1945 secara sengaja menegaskan tunggalnya lembaga ini, sehingga tidak terbuka ruang penafsiran bagi keberadaan lembaga audit keuangan negara yang kedua "Banyak multitafsir lembaga yang melakukan audit maka timbul audit-audit yang dilakukan bukan secara independent dan mandiri seperti yang dialami klien kami, pak Leonardi. Audit BPKP di kasus Satelit Kemhan itu audit pesanan oleh penyidik. Bukan audit yang mandiri atau independen, tapi berdasarkan pesanan," katanya.

Baca Juga:

• Kodaeral I Tutup Audit dengan Optimisme

Rinto membeberkan dasar audit pesanan untuk menetapkan Leonardi sebagai tersangka berdasarkan fakta persidangan yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.

"Fakta persidangan di LHP BPKP kerugian negara Rp306 miliar, sedangkan di surat tuntutan Leonardi dituntut 8 tahun penjara dengan kerugian negara bertambah menjadi Rp349 miliar, jelas bertentangan dengan putusan MK No 25 Tahun 2016 tapi bagi Kejagung semua bisa ditabrak atas nama kewenangan" katanya.

Faktanya negara belum melakukan pembayaran sementara itu ada yang mengaku terjadi kerugian. "motifnya ya untuk menghentikan penyedia barang (Navayo International AG) secara perdata," katanya.

Baca Juga:

• Ahli LHPP: Kasus Satelit Orbit 123 BT Tanggung Jawab Kolektif Kemhan Bukan Leonardi Sendirian

Cacat metodologis yang terjadi dalam perkara Leonardi sehingga mengajukan PUU ke MK bahwa basis data LHAP BPKP hanya bersumber dari Putusan Arbitrase ICC dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, dia menambahkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagai dasar hukum BPKP merupakan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi pengawasan internal jadi contoh kalau ada indikasi penyimpangan seharusnya tidak langsung di proses penegakkan hukum ada istilah penegakkan administrasi secara intern terlebih dahulu, contoh jika ada kerugian negara maka muncul TGR atau tuntutan ganti rugi kepada siapa-siapa yang dibebankan pertanggungjawaban secara perdata, jika tidak melaksanakan TGR baru muncul proses hukum pidanannya diserahkan kepada APH.

"Yang menyimpang dari fungsi BPKP adalah wewenangnya di modifikasi menjadi lembaga yang mendeclare kerugian Negara atas pesanan Aparat penegak hukum jadi sifatnya tidaklah independent atau mandiri bisa bergerak berdasarkan pesanan penyidik, dalam perkara pemohon Leonardi audit yang dilakukan BPKP jelas bertentangan dengan standar audit pemerintahan," katanya.

Sebagai informasi Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil KUHP ini diajukan Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Leonardi.

Dia menguji frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP karena tidak secara tegas menyebut BPK sebagai lembaga negara audit keuangan yang berwenang, yang telah menimbulkan keragu-raguan, ketidakjelasan norma, dan ruang multitafsir dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam menentukan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara.

Baca Juga:

• BAP Dicabut usai Tim Hukum Leonardi Cecar Saksi, Tuduhan Barang Navayo Pasaran Tak Terbukti

Pemohon mengatakan ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, mandat konstitusional BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri, prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dari perlakuan diskriminatif dan proses hukum yang sewenang-wenang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Ketidakjelasan frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP telah membuka ruang perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara.

Dalam praktiknya seseorang dapat diproses pidana berdasarkan hasil audit BPKP, sedangkan dalam perkara lain penentuan kerugian negara dapat bertumpu pada BPK, Inspektorat, atau lembaga pemeriksa lainnya.

Menurut Pemohon, keadaan demikian menimbulkan standar ganda dalam pembuktian unsur kerugian negara, padahal setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Baca Juga:

• Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP

Selama 36 tahun pengabdiannya, Pemohon mengaku aktif berperan dalam pembinaan dan pengembangan institusi TNI Angkatan Laut serta lingkungan purnawirawan, termasuk peran dalam organisasi kedinasan dan sosial kemasyarakatan yang menjadi bagian dari perwujudan hak Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Akibat status Pemohon sebagai tersangka dan selanjutnya terdakwa yang bertumpu pada hasil audit BPKP yang tidak memiliki mandat konstitusional, Pemohon pada masa pensiun dan usia lanjutnya kehilangan kapasitas dan kepercayaan diri untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut.

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 603 KUHP sepanjang frasa, "...lembaga negara audit keuangan..." bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia".

Baca Juga:

• Tim Inspektorat Audit Kinerja dan Ketaatan Kodaeral I

Kasus mantan agen FBI curi kripto ini terungkap setelah otoritas melakukan penyelidikan terhadap aktivitas Yaroch. Ia diduga memanfaatkan akses ke sistem internal pemerintah untuk menguras dana dari dompet kripto yang berkaitan dengan pihak asing, khususnya Rusia.

Baca Juga:

• Metaplanet Siapkan Obligasi Berbasis Bitcoin dengan Imbal Hasil 4–6 Persen

Dilansir dari Investor Daily pada Selasa (4/8/2026), Yaroch diduga membuat dompet kripto pribadi pada akhir 2024. Ia kemudian menggunakan informasi internal FBI untuk memperoleh frasa sandi akun kripto yang menjadi target.

Dana tersebut selanjutnya dipindahkan melalui sekitar 10 hingga 12 transaksi terpisah.

Baca Juga:

• Warga Laporkan Ruko Jadi Tenpat Tambang Bitcoin di Namorambe

Otoritas Sita Kripto Senilai US$925.426

Baca Juga:

• Wacana Polemik Bitcoin Kembali Mencuat dan Menjadi Sorotan Publik

Baca Juga:

• Pencurian Arus Listrik, Polda Sumut Serahkan 2 Tersangka Tambang Bitcoin ke Kejaksaan

FBI Langsung Bertindak Setelah Mengetahui Dugaan Pencurian

Juru bicara FBI mengatakan lembaga tersebut langsung mengambil tindakan setelah mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan Yaroch.

"Begitu mengetahui tuduhan ini, FBI langsung mengambil tindakan tegas, memulai investigasi, dan akhirnya mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan minggu lalu," ujar juru bicara FBI.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Bitcoin

FBI juga menegaskan bahwa seluruh pegawainya dituntut untuk menjaga standar etika yang tinggi.

"Perilaku seperti ini sama sekali tidak ditoleransi di lingkungan FBI. Kami tengah melakukan penyelidikan menyeluruh, dan karena proses hukum masih berjalan, kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut," tambahnya.

Baca Juga:

• Digerebek Tim Polda Sumut, Ruko Tambang Bitcoin di Medan Sunggal Rugikan Negara Sebesar Rp14,4 Miliar

Riwayat ChatGPT Yaroch Ikut Diselidiki

Baca Juga:

• 26 Terduga Penambang Bitcoin Diamankan Polda Sumut

Baca Juga:

• Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan terhadap dampak pencurian listrik illegal perusahaan bitcoin

Mantan Agen FBI Akui Perbuatannya

Yaroch disebut telah mengakui perbuatannya kepada seorang rekan kerja. Setelah itu, ia melaporkan tindakannya kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Yaroch kemudian dipecat dari FBI dan ditangkap pada hari yang sama ketika penggeledahan dilakukan.

Baca Juga:

• Diduga Sebagai Penyebab Listrik Padam, Kapolda Sumut Diminta Tangkap Penambang Bitcoin di Delitua

Kasus ini sekaligus menyoroti tantangan pengawasan aset digital yang berkaitan dengan operasi kontra-intelijen dan kejahatan lintas negara.

Aset kripto dapat dipindahkan melalui berbagai transaksi digital, sementara penanganan aset yang berkaitan dengan kasus intelijen atau pihak asing sering kali dilakukan dalam kondisi tertutup.

Baca Juga:

• Dolar AS Naik Terhadap Sekeranjang Mata Uang, Bitcoin Naik Hingga 6,27%

Meski demikian, dugaan terhadap Yaroch masih berada dalam proses hukum. Seluruh tuduhan terhadapnya perlu dipandang sebagai dugaan sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Saat ini, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang masih terus mendalami kasus tersebut dengan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, menggelar perkara, serta melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang terkait.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS...!!! Polisi Muda Sabhara Deliserdang Bunuh Lansia, Tewas dengan Luka Tikam

"Tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan setiap kasus yang berhasil diungkap akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Kepada seluruh masyarakat kami juga

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti informasi itu, tim 12 Unit III Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan penyelidikan.

Baca Juga:

• DOR...!!! Mantan Istri Polisi Bunuh Diri Gunakan Senpi

"Ada 64 paket ganja yang beratnya mencapai 121,40 gram yang kami sita dari pelaku. Kami juga menyita 1 unit handphone," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (4/8/2026) pagi.

Baca Juga:

• DOR...!!! Mantan Istri Polisi Bunuh Diri Gunakan Senpi

Pengejaran terhadap M dipastikan akan diprioritaskan, untuk mengungkap jaringan pelaku yang lain, yang diduga merupakan sindikat narkoba jaringan lintas provinsi.
"Pemasok narkoba berinisial M, kami sedang kejar karena ini jadi pintu masuk kami untuk mengungkap jaringan pelaku yang lebih besar," pungkas Rafli.

Baca Juga:

• Mayat Misterius di Aceh Selatan Belum Terungkap, Polisi Masih Cari Identitas Korban

Pasalnya, Candra dinilai dan diduga sudah melanggar aturan serta kepatutan jabatan. Sehingga terindikasi.bisa saja menyalahgunakan wewenang dan peruntukan angggaran dana Desa Sei Beras Sekata.

Baca Juga:

• Peringati Tahun Baru Islam, Pemdes Medan Estate Perkuat Semangat

Menurut Lazuardi, pihaknya merasa heran dengan keputusan aparatur pemerintahan di Kecamatan Sunggal."Warga resah dengan kedudukan Candra, yang dinilai dan diduga melanggar aturan terkait rangkap jabatannya sebagai Pj.Kades Sei Beras Sekata."Bahkan Camat Sunggal pun terkesan melakukan pembiaran. Ini patut kita pertanyakan sebagai masyarakat, yang menyoroti hal tersebut. Jangan-jangan sudah ada kongkalikong diantara mereka ataupun oknum-oknum diatasnya. Bisa saja anggaran dana desa yang mau menjadi bancakan dan dikutak-katik," kata Lazuardi.

Baca Juga:

• Peringati Tahun Baru Islam, Pemdes Medan Estate Perkuat Semangat

Baca Juga:

• Wujudkan Ketahanan Wilayah dan Semangat Bela Negara : Sertu Harun Ginting Bangkitkan Semangat Gotong Royong dan Jaga Kamtibmas

"Kami menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antara Polsek jajaran dengan fungsi Reskrim Polres Simalungun, khususnya Jatanras dan Inafis, agar setiap penanganan kejadian di lapangan dapat dilakukan secara cepat, cermat, dan profesional," ujar AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Sadis..!!! Nenek Tewas Ditikam Perampok Rumah

"Korban pada saat itu sedang berjalan bersama neneknya menuju lokasi perkuburan. Saat melintas di dekat mobil pick up L300 warna hitam yang sedang menurunkan bahan bangunan, satu ikat kayu broti ukuran 2x2 sebanyak empat batang terjatuh dari atas mobil dan menimpa bagian kepala korban," ucap AKP Verry Purba.

Baca Juga:

• Sadis..!!! Nenek Tewas Ditikam Perampok Rumah

Menindaklanjuti kejadian tersebut, AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa personel gabungan langsung bergerak cepat melakukan olah TKP pada hari yang sama sekira pukul 15.38 WIB hingga selesai. "Giat identifikasi dilaksanakan bersama antara Kanit Jatanras Polres Simalungun dan Kanit Reskrim Polsek Jorlang Hataran, didukung penuh oleh Tim Inafis Polres Simalungun," ungkapnya.

Baca Juga:

• Geger, Menantu Pejabat Tewas di Bumi Asri

Kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang datang ke sebuah rumah di Jalan Pimpinan Gang Mawar, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis (30/7/2026), untuk menemui seseorang yang dikenalnya melalui aplikasi Grindr.

Baca Juga:

• Kantor Imigrasi Labuan Bajo Hibahkan Motor Operasional ke Lima Desa di Manggarai, Perkuat Pencegahan TPPO

Dalam kondisi tertekan, korban diduga dianiaya hingga mengalami sejumlah luka. Para tersangka kemudian merampas satu unit iPhone 15 serta uang tunai Rp350 ribu milik korban.

Baca Juga:

• Aksi Curanmor Digagalkan Pengemudi Ojol dan Personel Polsek Medan Kota

Tak disangka pelaku yang tertangkap adalah tetangga korban sendiri berinisial RF (23) dan merupakan anggota polisi berpangkat Bripda yang bertugas di Sabhara Polresta Deli Serdang. Ia merupakan lulusan Bintara angkatan 2021. Di Januari 2027 rencananya ia akan diusulkan untuk naik pangkat menjadi Briptu.

Baca Juga:

• Sadis..!!! Nenek Tewas Ditikam Perampok Rumah

Terkait hal ini, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Isral yang dikonfirmasi wartawan membenarkan soal penangkapan RF ini. Namun demikian dirinya belum bersedia berkomentar banyak