Danantara berperan penting dalam memberikan arahan strategis agar BTN mampu bertransformasi menjadi bank modern yang lebih lincah, dengan memperkuat struktur permodalan serta menyelaraskan kebijakan bisnis dengan agenda pembangunan nasional yang lebih terintegrasi.

Baca Juga:

• Perluas Akses Kepemilikan Rumah, BTN dan BPS Berkolaborasi Hadirkan Solusi Berbasis Data

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan transformasi Perseroan mampu memperkuat fundamental bisnis sekaligus menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan industri perbankan.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi Perseroan hingga Mei 2026, BTN membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,85 triliun atau meningkat 54,37% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,19 triliun.

Baca Juga:

• BTN Borong Lima Penghargaan di Singapura, Bukti Transformasi Beyond Mortgage on Track dalam Ekosistem Danantara

Ekspansi bisnis Perseroan juga tetap terjaga dengan kualitas yang baik. Hingga Mei 2026, total kredit dan pembiayaan konsolidasi mencapai Rp403,06 triliun atau meningkat 9,97% yoy dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp366,52 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) konsolidasi tercatat sebesar Rp433,95 triliun atau tumbuh 9,09% yoy dibandingkan Rp397,78 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut melampaui rata-rata industri perbankan nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba bersih bank umum nasional hingga Mei 2026 tumbuh 4,96% yoy, sedangkan laba bersih konsolidasi BTN meningkat 54,37% yoy. Pertumbuhan kredit BTN sebesar 9,97% yoy juga berada di atas pertumbuhan kredit industri yang mencapai 8,62% yoy, sementara pertumbuhan DPK BTN sebesar 9,09% yoy melampaui rata-rata industri sebesar 4,29% yoy.

Baca Juga:

• BTN Indonesia Fashion Week 2026 Usung Tema 'Ulos Simetria'

Menurut Nixon, transformasi BTN sebagai bank *beyond mortgage* menjadi langkah strategis Perseroan untuk memperluas sumber pertumbuhan sekaligus menghadirkan layanan keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Dukung Pertumbuhan Berkelanjutan di Segmen Bisnis Pensiun, BTN Bersama SMBC Indonesia Resmikan Pengalihan Portofolio Kredit Pensiun

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap pengunjung yang datang ke stand mereka, dari hasil pemeriksasan yang dilakukan, beberapa pengunjung mengalami gangguan pada kadar gula dan kolesterol yang tinggi, Tidak memandang umur, tua dan muda bisa terkena dengan gangguan kesehatan,

Baca Juga:

• Meriahkan PRSU 2026, SMAN 12 Medan Tampilkan Karya Kokurikuler Pupuk Kompos, Baju Rompi dan Tanaman Hidroponik

Memang, di setiap aksi sosial Balai K3 seperti pemeriksaan gula, kolesterol dan asam urat, ada variasi pemeriksaan. "Kita beri alternatif, boleh pilih periksa gula, atau kolesterol atau asam urat. Jadi hanya satu pilihan tidak sistem paket tapi sesuai dengan kebutuhan pengunjung," paparnya.

Seorang pengunjung dari Kota Padangsidimpuan Julpan sedikit menyayangkan terbatasnya kuota pelayanan pemeriksaan kesehatan tersesbut. Namun, karena menerapkan sistem paket, banyak pengunjung memakluminya..

Baca Juga:

• Sutarto Harapkan PRSU Meningkatkan Daya Saing UMKM Sumut

Kisah itu disampaikan kepada Wa Ode Nurhayati, Presidium Nasional FORHATI dan mantan anggota Komisi II DPR RI. Menurut Wa Ode, pengalaman nyata masyarakat seperti itulah yang menunjukkan bahwa MBG merupakan investasi sosial yang sangat besar bagi masa depan Indonesia.

Baca Juga:

• Ribuan siswa SD Di Desa Sampali Percut Seituan Minta Program MBG Di Lanjutkan

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program pemerintah yang benar-benar menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.

"Di setiap dapur, ekonomi tumbuh karena lapangan pekerjaan tercipta. Banyak masyarakat memperoleh penghasilan baru. Ini bukan hanya soal memberi makan anak sekolah, tetapi juga menghidupkan ekonomi keluarga," katanya.

Baca Juga:

• 6 Fakta MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, Hemat Anggaran Rp3 Triliun hingga Diprotes Pengusaha

"Yang menarik, pemasoknya berasal dari kecamatan yang sama. Jadi hasil pertanian, peternakan, dan usaha masyarakat sekitar benar-benar menjadi bagian dari program ini. Pasar hidup, ekonomi tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya," jelasnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah terus menyempurnakan implementasi program, terutama dalam komunikasi publik dan penguatan pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, fokus utama harus tetap pada keberhasilan menghadirkan makanan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

Baca Juga:

• Terima Aspirasi Pendukung MBG, Bobby Nasution Siap Teruskan Petisi Masyarakat Sumut ke Presiden Prabowo

Baca Juga:

• Kepala Inspektorat Wallen Hutahaean Pensiun Terhormat

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penyediaan data dan/atau informasi statistik serta pemanfaatan jasa layanan perbankan yang ditandatangani Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan sektor perumahan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional karena memiliki efek berganda terhadap lebih dari 185 subsektor ekonomi. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan rumah baru mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun. Kondisi tersebut menjadikan pembiayaan yang tepat sasaran sebagai salah satu kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Melalui kerja sama ini, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan perumahan masyarakat berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• BTN Borong Lima Penghargaan di Singapura, Bukti Transformasi Beyond Mortgage on Track dalam Ekosistem Danantara

Nixon menambahkan, kebutuhan terhadap data yang berkualitas akan semakin penting seiring transformasi industri perbankan yang semakin mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data.

Selain pemanfaatan data statistik, kerja sama BTN dan BPS juga mencakup dukungan pelaksanaan sensus dan survei, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, knowledge sharing, program magang, hingga kolaborasi pengembangan kompetensi di bidang statistik, data science, dan analisis data.

Baca Juga:

• BTN Indonesia Fashion Week 2026 Usung Tema 'Ulos Simetria'

Nixon berharap kolaborasi berbasis data tersebut menjadi fondasi yang semakin memperkuat dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah dan pembangunan sektor perumahan nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Nota Kesepahaman tersebut menjadi landasan untuk memperkuat sinergi kedua institusi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Baca Juga:

• Dukung Pertumbuhan Berkelanjutan di Segmen Bisnis Pensiun, BTN Bersama SMBC Indonesia Resmikan Pengalihan Portofolio Kredit Pensiun

Amalia juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyelesaikan pengisian sensus hingga seluruh kantor cabang di Indonesia. Menurutnya, hasil sensus tersebut akan menjadi referensi penting dalam memahami karakteristik aktivitas ekonomi nasional, termasuk untuk mendukung penyusunan strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi.

Baca Juga:

• Terima Penempatan Dana SAL, BTN Tancap Gas Genjot Penyaluran Kredit

Yos Tarigan membagikan tiga "rahasia penting" kepada para siswa agar tumbuh menjadi generasi yang sukses dan aman. Poin pertama menekankan hukum kejujuran dengan ajakan tegas untuk tidak menyontek dan menghentikan segala bentuk perundungan (stop bullying). Poin kedua, ia mengingatkan siswa untuk bijak menggunakan gawai (HP), menghindari obrolan dengan orang asing di media sosial, serta membatasi waktu layar.

Baca Juga:

• Kajari Poso Kagum Dengan Keunikan Rumah Adat Lobo Modern Serta Kantor Desa Pandiri

Ia juga mengedukasi cara evakuasi yang benar menuju lapangan terbuka tanpa saling mendorong, serta menggunakan tas untuk melindungi kepala dari reruntuhan. "Keselamatan nyawa nomor satu, HP nomor sekian!" tegasnya.

Setelah apel, kegiatan berlanjut dengan sesi dialog yang sangat interaktif. Kajari Poso membagikan cokelat kepada para siswa yang aktif bertanya dan menjawab. Pihak Kejari Poso juga mengenalkan Mobil Penyuluhan Hukum (Penkum) kepada para murid. Anak-anak berkesempatan melihat langsung berbagai alat peraga kedinasan, seperti borgol, dan secara bergantian menebak serta menyebutkan fungsinya dengan gembira.

Baca Juga:

• Kajari Poso Beri Kejutan Manis di Hari Bhayangkara ke-80, Sinergi Persahabatan Antara Jaksa dan Polisi

Kepala SD Negeri 7 Poso, Sudar Suripto, S.Pd., mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Kajari Poso beserta tim. Kunjungan ini dinilai memberikan pencerahan yang sangat berharga bagi murid-murid serta mempererat kedekatan antara aparat penegak hukum dan anak-anak. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan sangat interaktif, tertib, dan memancarkan rona bahagia di wajah para siswa.

Baca Juga:

• Kunjungan Kerja ke Kejari Poso, Kajati Sulteng Zullikar Tanjung Berikan Apresiasi Luar Biasa Terhadap Kebersihan dan Kekompakan Jajaran

Baca Juga:

• Perawatan/Perbaikan JDU Perumda Tirtanadi di Jalan Purwo Gang Family Delitua, Berdampak di Beberapa Wilayah

MATATELINGA,Medan: Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan dugaan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum anggota Unit Ekonomi Satreskrim Polres Batubara.
Mereka menilai penanganan perkara oleh Bidpropam Polda Sumut berjalan lambat dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan penyalahgunaan wewenang.
Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH selaku kuasa hukum mengatakan pihaknya baru saja mendampingi kliennya, AKP Fadlun Al Fitri, SS, dalam memberikan keterangan sebagai saksi.

Baca Juga:

• Ketika Kejelian Petugas Menghentikan Narkoba di Gerbang Lapas Surabaya di Porong

"Klien kami dapat dikatakan sebagai whistleblower yang membantu mengungkap dugaan praktik pungli tersebut. Namun ironisnya, justru beliau diadukan balik oleh AIPDA HG dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar di Bidpropam Polda Sumut. Akibat proses tersebut, klien kami juga tidak memperoleh kenaikan pangkat pada 1 Juli 2026," ujar Paul saat di Bidpropam Polda Sumut, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, pengaduan yang diajukan AKP Fadlun terhadap AIPDA HG terkait dugaan fitnah maupun laporan di Subdit I Kamneg disebut belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, menurutnya, terdapat dua laporan yang saling berkaitan antara seorang perwira dan bintara Polri sehingga seharusnya dilakukan gelar perkara secara menyeluruh dengan memanggil seluruh pihak, termasuk masyarakat yang diduga menjadi korban permintaan uang.

Baca Juga:

• Ketika Kejelian Petugas Menghentikan Narkoba di Gerbang Lapas Surabaya di Porong

Paul menegaskan bahwa komunikasi antara AKP Fadlun dengan AIPDA HG hanya berupa pengingat agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai institusi Polri. Namun komunikasi tersebut justru dijadikan dasar pengaduan dengan tuduhan mengintervensi penyidikan.
"Kondisi ini menjadi preseden buruk. Anggota Polri yang berupaya menjaga nama baik institusi dengan menyampaikan informasi dugaan penyimpangan justru berujung mendapatkan tekanan dan tidak memperoleh hak kenaikan pangkat," katanya.
Menurut Paul, AIPDA HG sendiri telah menjadi terlapor dalam dua laporan dugaan permintaan dan penerimaan uang kepada dua dokter PNS spesialis serta dugaan permintaan barang kepada seorang pengusaha toko pakaian di Indrapura. Laporan tersebut masing-masing teregister dengan Nomor LP-A/336/V/2026/Bidpropam dan LP-A/407/V/2026/Bidpropam yang ditangani Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sumut.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya pengaduan serupa terhadap oknum tersebut pada April 2025 sebagaimana tercatat dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/75/IV/2025/SUBBAGYANDUAN tanggal 28 April 2025.
"Jika benar oknum yang sama pernah dilaporkan atas dugaan serupa pada tahun 2025 dan kini kembali dilaporkan pada 2026, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai praktik penyalahgunaan wewenang terus berulang," ujarnya.
Paul mengaku pihaknya telah menyampaikan kronologi dan sejumlah bukti kepada Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kadiv Propam Polri serta Karopaminal Polri melalui surat maupun WhatsApp. Mereka juga telah mengajukan permohonan audiensi, namun hingga kini belum memperoleh jadwal pertemuan.
Ia menilai penanganan perkara sejak April 2026 berjalan lambat, bahkan berbeda dengan beberapa kasus lain yang menurutnya dapat ditindak secara cepat melalui penempatan khusus (Patsus) terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Daniel S. Sihotang, SH selaku kuasa hukum pemilik salah satu kafe di Kabupaten Batubara mengatakan pihaknya menyayangkan hasil penanganan Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumut yang menyatakan belum ditemukan cukup bukti.
Menurut Daniel, apabila melihat pola dugaan permintaan uang dengan metode yang sama terhadap beberapa korban, semestinya penanganan dilakukan secara profesional dan objektif.
Daniel juga berharap agar Biro Paminal Mabes Polri yang ditangani oleh Kompol Arya Nusa Hindrawan dari Unit I Den B Biro Paminal Divpropam Polri agar profesional dan objektif dan memberikan kepastian hukum terhadap pelapor.
"Kami telah mengajukan keberatan atas hasil penanganan tersebut. Saat ini pengaduan klien kami sudah ditangani Biro Paminal Mabes Polri sejak 25 Mei 2026. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum, padahal perkara ini menyangkut dugaan permintaan uang maupun dugaan pemerasan," katanya.
Hal senada disampaikan Marudut Hasiholan Gultom, SH., MH yang mendampingi pemilik toko pakaian di Batubara. Ia meminta Bidpropam Polda Sumut segera mengambil langkah tegas dan responsif terhadap dugaan praktik pungli tersebut.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan kuat penyalahgunaan wewenang, maka sudah selayaknya dilakukan langkah-langkah pengawasan, termasuk mempertimbangkan penempatan khusus sementara terhadap anggota yang diduga terlibat guna menjaga objektivitas pemeriksaan.
"Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," tutupnya. (Reza)

Baca Juga:

• 359 Personel Naik Pangkat, Pesan Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, dan Tingkatkan Pengabdian

Lebih dari Sekadar Organisasi Ekonomi

Baca Juga:

• 359 Personel Naik Pangkat, Pesan Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, dan Tingkatkan Pengabdian

Harapan yang Tumbuh Bersama

Di situlah Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia meneguhkan perannya—menghimpun kekuatan, merawat solidaritas, memperluas kemitraan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.
Bagi Devis Abuimau Karmoy, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang memperkuat persaudaraan, memperluas kolaborasi, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi insan pers dan keluarganya.
Moto Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia
*"SOLIDARITAS • KEMITRAAN • KESEJAHTERAAN"*
Profil Narasumber:
*Devis Abuimau Karmoy*
_(Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia)_
Devis Abuimau Karmoy merupakan praktisi media sekaligus akademisi komunikasi yang memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, penyiaran, dan pengembangan organisasi.
Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, ia memperdalam kompetensi jurnalistik melalui Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI) Makassar, sebuah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, Yayasan Sekolah Jurnalisme Indonesia dan PWI Pusat untuk memperkuat profesionalisme insan pers.
Karier jurnalistiknya dimulai sejak tahun 2003, hingga pernah sebagai Kontributor TVRI pada periode 2012–2017 dengan liputan yang mencakup berbagai isu sosial, pemerintahan, dan pembangunan. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut sebagai Kontributor iNews TV Biro Medan pada tahun 2019, memperkuat kiprahnya dalam dunia penyiaran televisi nasional.
Komitmennya terhadap pengembangan ilmu komunikasi terus berlanjut melalui pendidikan Magister (S-2) Ilmu Komunikasi di Universitas Darma Agung Medan, yang diselesaikannya pada tahun 2018.
Pada tahun 2021, Devis Abuimau Karmoy terpilih sebagai Penerima Fellowship Jurnalisme dan Trauma, sebuah program penguatan kapasitas jurnalis yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, bekerja sama dengan Deutsche Welle (DW TV) Jerman dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri Jerman di Jakarta. Fellowship tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan jurnalis dalam meliput peristiwa yang berkaitan dengan trauma, konflik, dan isu-isu kemanusiaan dengan pendekatan yang beretika dan berperspektif korban.
Berbekal pengalaman akademik dan profesional tersebut, Devis Abuimau Karmoy dipercaya memimpin Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia, yang resmi berdiri di Medan pada 29 Oktober 2023. Di bawah kepemimpinannya, koperasi mengusung visi memperkuat kemandirian ekonomi keluarga besar pers Indonesia melalui semangat "Solidaritas, Kemitraan, Kesejahteraan."

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Gelar Final Pertandingan Bola Voli Antar Personel

Namun, meskipun penjelasan telah diberikan, situasi tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Pasien tetap menunjukkan sikap emosional dan merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan. Dalam kondisi tersebut, pasien kemudian mengambil tindakan dengan mengunggah video interaksi ke media sosial.
Video yang diunggah tersebut kemudian menyebar dan menimbulkan keributan di media sosial, di mana sebagian masyarakat memberikan komentar dan tanggapan yang beragam. Hal ini membuat pihak Puskesmas perlu segera melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih luas. PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MOMPANG JL. MEDAN-PADANG, KEL. MOMPANG JAE, KEC. PANYABUNGAN UTARA, KODE POS : 22978 E-Mail : pkm.mompang@gmail.com
Tanggapan Terhadap Kutipan Berita Sebelumnya:Langkah klarifikasi ini kami tempuh sebagai respons langsung atas narasi sepihak yang telah ditayangkan sebelumnya oleh rekan-rekan media online, yang memuat poin-poin sebagai berikut:

Baca Juga:

• Suka-suka Tutup Layanan Medis, Warga : COPOT Kepala Puskesmas Mompang Madina

...Warga menyayangkan kebijakan internal yang dinilai tidak populis serta upaya menghentikan pelayanan pasien setelah pukul 12.00 WIB. Pembatasan sepihak ini dinilai bertolak belakang dengan semangat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik..."
"Sudah jamak terjadi di Puskesmas ini diwarnai perang mulut antara warga dan petugas akibat pelayanan yang dinilai buruk. Seharusnya selaku petugas kesehatan mereka bisa lebih sabar, ramah, profesional, melayani dari hati dan lebih "memanusiakan manusia" ungkap seorang warga yang sedang berobat bermarga Borotan kepada pers (07/07)..."Kadis Kesehatan diminta memberikan sanksi hingga mengevaluasi jabatan Kepala Puskesmas Mompang Julu drg. Eldelina Ariani Nasution demi mengembalikan fungsi pelayanan publik yang lebih humanis. Jangan mentang mentang dia keluarga dekat Ibu Wakil Bupati akhirnya pengelolaan puskesmas ini tidak tertib, terkesan amburadul dan tidak ada manajemen yang baik" terang warga bermarga Pane..."