PDIP Pertanyakan Selisih Penurunan Pendapatan dalam RAPBD Medan 2027

putra — Tue, 06 Oct 2026 20:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mempertanyakan selisih penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Medan 2027. Fraksi menilai ada perbedaan antara penurunan total pendapatan daerah dan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang perlu dijelaskan Pemko Medan.

[adsense]

Hal itu disampaikan Roby Barus saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i*

Roby menyebut pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan Rp6,98 triliun lebih, turun sekitar Rp151,6 miliar dibandingkan pendapatan setelah perubahan APBD 2026 sebesar Rp7,13 triliun lebih.

[adsense]

Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat turun dari sekitar Rp3,26 triliun pada APBD 2026 setelah perubahan menjadi Rp2,81 triliun dalam RAPBD 2027. Penurunannya mencapai sekitar Rp440,8 miliar.

[adsense]

"Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah, angka penurunan pendapatan daerah dari pos transfer pemerintah pusat saja sudah Rp440,8 miliar lebih. Kenapa total pendapatan daerah hanya sebesar Rp151,6 miliar lebih? Di mana logika perhitungannya ini?" ujar Roby.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan menjelaskan dasar perhitungan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kesalahan pencatatan atau faktor lain.
"Apakah hal ini terjadi karena kesalahan pengetikan atau ada faktor lain? Mohon penjelasan," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i*

Selain pendapatan, fraksi mempertanyakan proyeksi belanja daerah 2027 yang mencapai sekitar Rp7,16 triliun. Roby meminta penjelasan mengenai alasan penurunan belanja serta dampaknya terhadap program prioritas pemerintah daerah dan DPRD.
Fraksi juga menyoroti kebijakan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemko Medan diminta menjelaskan apakah kebijakan tersebut telah disampaikan pemerintah pusat sebelum penyusunan RAPBD 2027 serta jumlah guru dan tenaga kesehatan yang terdampak.

[adsense]

Roby juga meminta Pemko Medan segera menetapkan pejabat definitif pada sejumlah jabatan strategis, termasuk Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Medan. Menurut fraksi, pejabat yang dinilai berkinerja buruk perlu dievaluasi dan diganti dengan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas.

[adsense]

Di bidang pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan air bersih, banjir, kemacetan, dan kualitas pelayanan UHC. Khusus UHC, fraksi meminta program tersebut tetap dilanjutkan dengan peningkatan kualitas layanan serta memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Untuk penanganan banjir, fraksi meminta Pemko Medan mempercepat penyelesaian persoalan drainase, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta menjelaskan penanganan banjir rob di kawasan pesisir Belawan.
Fraksi juga meminta anggaran pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur diprioritaskan untuk kawasan rawan banjir, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan drainase yang mendesak. Pengawasan proyek juga diminta diperketat agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan tidak terjadi penyimpangan anggaran.

[adsense]

Baca Juga:

Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i*

Roby menegaskan pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif, bukan sekadar mengejar target waktu.
"APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, dalam penggunaannya harus dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat," tegasnya.

[adsense]

Minta Terlapor Dijadikan Tersangka, Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pengrusakan Kecewa Dengan Kinerja Polsek Medan Area

putra — Tue, 06 Oct 2026 18:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Sabar Manalu, korban dugaan pengeroyokan (penganiayaan bersama-sama) dan pengrusakan kecewa dengan kinerja Polsek Medan Area.

[adsense]

Pasalnya, 10 bulan telah berlalu, laporan atas nama terlapor Jefri Situmorang, Dermawan Situmorang, Maruba Sihombing, dan Doal Sirumorang masih jalan di tempat.
Kepada wartawan, Sabar Manalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Pada tanggal 31 Desember 2025, korban sedang berjalan mau pulang ke rumah tapi bertemu dengan Jefri Situmorang dan Maruba Sihombing.

[adsense]

Baca Juga:

AKP M Ainul Yaqin Jadi Kapolsek Medan Sunggal

"Disitu saya dianiaya hingga memar di punggung saya. Saya sudah visum," ujar Sabar, Selasa (6/10/2026).

[adsense]

Karena hal tersebut, korban langsung berlari pulang ke rumahnya di Jalan Trikora Gang Bersatu No.50, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Sesampainya di rumah, korban kembali diserang Jefri Situmorang Cs (termasuk para terlapor) hingga merusak pagar rumahnya.

[adsense]

Baca Juga:

AKP M Ainul Yaqin Jadi Kapolsek Medan Sunggal

"Saya juga dikejar pakai kelewang. Syukur saya ditarik anak saya kembali masuk ke rumah. Sehingga enggak dibacok," pungkas pria 50 tahun ini.
Peristiwa penyerangan ke rumahnya terekam kamera CCTV tetangga. Atas kejadian ini, Sabar Manalu resmi membuat laporan ke Polsek Medan Area dengan Nomor:/1/1/2026/SPKT/POLSEK MEDAN AREA/POLRESTABES MEDAN /POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 01 Januari 2026 pukul 00.01 WIB.

Para terlapor diduga melakukan Tindak Pidana Penganiayaan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352.

[adsense]

Namun hingga saat in, korban belum mendapat kepastian hukum. Padahal, menurut korban, alat bukti dan saksi sudah diperiksa oleh penyidik Polsek Medan Area.

"Saya hanya menerima amplop berisi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) setiap bulannya. Saya juga sudah sering ke polsek untuk menanyakan kasus yang saya alami, tapi belum ada kepastian penetapan tersangka," tandas Sabar.

[adsense]

Baca Juga:

Polsek Hamparan Perak Bekuk Maling Hp, Ini Tampangnya

Sabar yang mengaku trauma dengan kejadian itu malah sering melihat terlapor melintas di depan matanya. "Apa saya harus dibacok dulu baru polisi menetapkan tersangka dan menahan terlapor? Saya trauma karena terlapor sering lewat depan mata saya," jelas Sabar.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri Lubis mengaku kasus ini tinggal menunggu gelar perkara. "Pelapor kita harap bersabar, tinggal menunggu gelar perkara," singkat Fajri. (Reza)

[adsense]

Mariani Bulolo Sampaikan Pengakuan Korban Winda Lorenza Gowasa ke Penyidik

putra — Tue, 06 Oct 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Mariani Bulolo, wanita dalam video yang viral menyebut almarhumah Winda Lorenza Gowasa telah dijual ke Wakapolda Sumut telah memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut.

[adsense]

"Si (Mariani) Bulolo sudah hadir. Dia memberikan keterangan kepada penyidik, apa yang telah didengar dari almarhumah Winda Lorenza Gowasa," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (6/10/2026).
Dijelaskannya, keterangan itu disampaikan Mariani Bulolo pada Jumat pekan lalu. Saat ini, kasus dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah itu sudah naik ke tahap penyidikan.

[adsense]

Baca Juga:

Mencuat, Video Viral Pengisian BBM Tangki Modifikasi Over Kapasitas di SPBU Simangambat Siabu

[adsense]

Penyidik telah memintai keterangan tujuh orang saksi, termasuk pemilik akun media sosial (medsos).
"Kasusnya sudah naik sidik, sudah 7 saksi yang kita periksa," jelasnya.

Sebelumnya, Brigadir Iman Harefa melaporkan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah terkait video yang menyebut mantan istrinya almarhumah Winda Lorenza Gowasa pernah dijual ke Waka Polda Sumut.

[adsense]

Baca Juga:

Mencuat, Video Viral Pengisian BBM Tangki Modifikasi Over Kapasitas di SPBU Simangambat Siabu

Penyidik Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut telah menemukan adanya indikasi tindak pidana dalam penyebaran video yang viral tersebut.
Sebelumnya, Brigadir Iman Harefa melaporkan akun medsos karena menyebar berita fitnah dan bohong ke SPKT Mapolda Sumut, Kamis (3/9/2026).

[adsense]

Pemko Medan Didesak Benahi RSUD Bachtiar Djafar dan Atasi Keterbatasan Kamar Rawat Inap

putra — Tue, 06 Oct 2026 17:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta serius menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat optimalisasi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar.

[adsense]

Rumah sakit milik Pemko Medan yang berada di wilayah Medan bagian utara itu dinilai memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga di kawasan Medan Utara. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, H. Doli Indra Rangkuti, SE, kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).

Menurut Doli, RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, terjangkau, dan berkualitas.

[adsense]

Baca Juga:

Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

"Karena itu, berbagai persoalan yang terjadi, baik terkait sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan medis, maupun kualitas pelayanan, harus segera dibenahi secara terukur," ujar Doli.
Ia mengatakan, pembenahan RSUD Bachtiar Djafar harus disertai indikator yang jelas sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara berkala.

[adsense]

Indikator tersebut, antara lain peningkatan kepuasan masyarakat, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas serta kelayakan sarana dan prasarana, penurunan angka keluhan pasien, serta peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan.

Doli mengungkapkan, Fraksi PKS juga menerima banyak aspirasi masyarakat terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di Kota Medan.

[adsense]

Baca Juga:

Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

Menurutnya, jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara daya tampung sejumlah rumah sakit masih terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap menghadapi kendala ketika membutuhkan pelayanan rawat inap.
"Pasien sering menghadapi kondisi kamar rumah sakit penuh. Akibatnya, mereka harus menunggu, berpindah fasilitas kesehatan, atau mencari rumah sakit lain," katanya.

Doli menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemko Medan, terlebih masyarakat telah mendapatkan jaminan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, kepesertaan dan cakupan UHC harus diikuti dengan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.

[adsense]

"Jangan sampai program UHC yang sudah dimiliki masyarakat tidak bisa dimanfaatkan secara optimal hanya karena persoalan ketersediaan kamar rawat inap. Pemerintah harus memastikan warga mendapatkan akses pelayanan medis secara prima dan tepat waktu ketika membutuhkan," tegasnya.

[adsense]

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong Pemko Medan segera melakukan pemetaan kebutuhan tempat tidur rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk dan tren penyakit yang berkembang.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebutuhan kapasitas pelayanan kesehatan di setiap wilayah.

Selain itu, Pemko Medan diminta membangun sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap secara real-time dan terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pasien maupun fasilitas kesehatan dapat mengetahui rumah sakit yang masih memiliki ruang rawat inap tanpa harus mencari informasi secara manual dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

Fraksi PKS Kritisi Penurunan Pendapatan Hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir di R-APBD 2027

"Informasi ketersediaan kamar harus bisa diakses secara cepat oleh fasilitas kesehatan maupun masyarakat. Ini akan membantu proses rujukan dan mengurangi waktu tunggu pasien," jelas Doli.
Pihaknya juga meminta penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, RSUD, rumah sakit swasta, dan BPJS Kesehatan dalam sistem rujukan.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi distribusi pasien sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tertentu, sementara rumah sakit lainnya masih memiliki kapasitas pelayanan.

[adsense]

Doli menambahkan, apabila berdasarkan pemetaan kebutuhan kapasitas tempat tidur rumah sakit di Kota Medan masih mengalami kekurangan, Pemko Medan harus menambah kapasitas secara bertahap.

Penambahan tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan anggaran daerah.
"Yang paling penting adalah pemerintah memiliki data yang jelas, target yang terukur, dan langkah yang berkelanjutan. Dengan begitu, persoalan akses pelayanan kesehatan tidak hanya ditangani ketika muncul keluhan, tetapi bisa diantisipasi sejak awal," pungkasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Di Balik Tembok Lapas Indramayu, Warga Binaan Menanam Sayur, Menanam Harapan

Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga

putra — Tue, 06 Oct 2026 16:51:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Kerusuhan terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).Sebanyak tiga unit alat berat (ekskavator) dibakar warga, Minggu (4/10/2026) dinihari.

[adsense]

Warga merusak dan membakar alat berat tersebut karena diduga digunakan akan digunakan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menurunkan personel untuk menyelidiki peristiwa pembakaran alat berat tersebut

[adsense]

Baca Juga:

Elemen Masyarakat Madina Kecam Statemen Wabup Atika Soal PETI Kotanopan: “Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

[adsense]

"Awalnya kelompok masyarakat sekitar berkumpul menghentikan aktivitas tiga unit ekskavator yang disebut milik seseorang bernama Pawang. Lalu warga melakukan pembakaran tiga unit alat berat di TKP," sebut Kombes Pol Ferry, Selasa (6/10/2026).

Ferry menerangkan, aksi pembakaran itu diduga dipicu aktivitas ekskavator yang melakukan pengerukan material ke arah pertapakan Masjid Al Muhtadin sejauh 40 meter.

[adsense]

Baca Juga:

Elemen Masyarakat Madina Kecam Statemen Wabup Atika Soal PETI Kotanopan: “Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

"Pengelola ekskavator diduga melanggar kesepakatan dengan pengurus Masjid Al Muhtadin untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas dengan radius 40 meter dari pertapakan masjid," terangnya.
"Jadi aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan diduga ilegal itu menggunakan ekskavator sudah berulang terjadi. Alasannya si pemilik ekskavator melakukan kegiatan karena merasa lokasi itu merupakan miliknya," tambah juru bicara Polda Sumut tersebut.

Dia menerangkan, kasus pembakaran alat berat eskavator yang terjadi Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, masih dalam penyelidikan.
"Kita tunggu saja hasilnya ya. Penyidik masih berada di TKP melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pembakaran alat berat tersebut," pungkasnya.

[adsense]

Elemen Masyarakat Madina Kecam Statemen Wabup Atika Soal PETI Kotanopan: “Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

putra — Tue, 06 Oct 2026 16:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Panyabungan :Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, yang menyebut aksi pembakaran tiga unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kelurahan Pasar Kotanopan sebagai "peringatan keras dari masyarakat untuk pelaku PETI", menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat.

[adsense]

Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat menilai pernyataan tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pemilik alat berat, pengendali aktivitas tambang, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan PETI.

Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH) Kabupaten Madina, Ahmad Rifai Nasution, dalam keterangan pers di Panyabungan, Senin (6/10/2026), mempertanyakan efektivitas pengawasan Pemerintah Kabupaten Madina dan Satgas PETI dalam mengantisipasi aktivitas pertambangan ilegal di Kotanopan.

[adsense]

Baca Juga:

Aktivis Madina: Pembakaran Tiga Ekskavator PETI Dinilai Simbol Runtuhnya Wibawa Satgas

[adsense]

"Kita mempertanyakan tupoksi dan peran nyata pemerintah kabupaten. Sejauh mana efektivitas pengawasan Pemkab Madina dan Satgas PETI terhadap maraknya aktivitas PETI ini? Apakah pemerintah baru bertindak setelah masyarakat marah? Logika berpikir seperti ini sangat keliru," ujar Ahmad Rifai.

Menurutnya, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak cukup hanya mengimbau masyarakat melaporkan aktivitas PETI. Ia meminta mekanisme pengawasan dan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Satgas PETI, dan aparat penegak hukum diperjelas kepada publik.
Kritik juga diarahkan terhadap imbauan agar masyarakat melapor apabila menemukan aktivitas PETI.

[adsense]

Baca Juga:

Aktivis Madina: Pembakaran Tiga Ekskavator PETI Dinilai Simbol Runtuhnya Wibawa Satgas

"Tidak masuk akal jika masyarakat terus diminta melapor, sementara pemerintah memiliki struktur pemerintahan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Wakil Bupati, camat dan kepala desa? Ini yang harus dijelaskan kepada publik," tegasnya.

Minta Aktor di Balik PETI Diungkap
Sorotan masyarakat tidak hanya tertuju kepada pekerja di lokasi tambang. Mereka meminta aparat menelusuri pihak yang diduga menjadi pemilik modal, pemilik alat berat, maupun pengendali kegiatan.
Berdasarkan informasi warga yang diterima sejumlah elemen masyarakat, aktivitas PETI di Kotanopan diduga masih melibatkan pemain lama. Nama pengusaha berinisial PW dan kepala desa berinisial GD kembali disebut dalam informasi tersebut.
Namun, tudingan tersebut masih merupakan informasi masyarakat dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum. Karena itu, aparat penegak hukum didesak melakukan verifikasi dan penyelidikan secara profesional.

[adsense]

"Pemainnya diduga masih orang lama. Ada dugaan alat berat dipinjamkan kepada kerabat atau pihak lain sehingga pemilik sebenarnya tidak terlihat. Kami meminta aparat tidak hanya memproses pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri kepemilikan alat dan aliran dana apabila memang ditemukan indikasi pidana," ungkap Lubis, warga Kotanopan.
Ia juga meminta seluruh pihak yang namanya disebut dalam informasi masyarakat diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

[adsense]

Baca Juga:

Warga Mengamuk di Kotanopan, Alat Berat PETI Diduga Dibakar, Satgas Madina Disorot, Kapoldasu Didesak Ambil Alih

[adsense]

Sorotan Lokasi yang Disebut Dekat Permukiman
Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Pantau Pemerintahan/Parlemen (MP4), Arif Azka Batubara, turut mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas PETI di Kotanopan.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung apabila lokasinya berada relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas publik.
"Tidak mungkin aktivitas yang berlangsung lama tidak menjadi perhatian pemerintah. Terlebih jika lokasinya berada di kawasan yang relatif dekat dengan fasilitas pemerintahan. Kami meminta pemerintah menjelaskan langkah pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan," ujar Arif.

[adsense]

Baca Juga:

Aktivis Madina: Pembakaran Tiga Ekskavator PETI Dinilai Simbol Runtuhnya Wibawa Satgas

Ia juga meminta Wakil Bupati Atika Azmi memberikan klarifikasi terbuka terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk tudingan mengenai dugaan keterkaitan pihak-pihak tertentu dengan aktivitas PETI.
Klarifikasi tersebut dinilai penting agar isu yang beredar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Persoalkan Status Lahan Reklamasi
Selain aktivitas PETI, sejumlah elemen masyarakat juga menyoroti status lahan yang disebut sebagai lokasi reklamasi eks-PETI dan kemudian digunakan untuk kegiatan turnamen Maraginda Hakim Nasution Cup I.

Ketua Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL), Dahler Lubis, meminta Pemkab Madina melakukan pemeriksaan terhadap status hukum, kepemilikan, serta dokumen perizinan lahan tersebut.
"Pemkab Madina dan Satgas PETI harus memeriksa dokumen dan legalitas lahan reklamasi tersebut. Jika memang tidak memiliki izin atau dokumen yang dipersyaratkan, maka harus ada langkah hukum sesuai ketentuan," katanya.

[adsense]

Menurut Dahler, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penertiban aktivitas PETI di lapangan, tetapi juga harus memastikan proses reklamasi dan pemanfaatan lahan eks-tambang memiliki dasar hukum yang jelas.
"Kita meminta pemerintah membuktikan komitmennya melalui tindakan yang transparan. Kalau memang ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan sesuai aturan dan jangan tebang pilih," tegasnya.

Satgas PETI Diminta Terbuka
Sejumlah elemen masyarakat juga meminta Satgas PETI Madina membuka kepada publik hasil pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan di Kotanopan.

[adsense]

Baca Juga:

Warga Mengamuk di Kotanopan, Alat Berat PETI Diduga Dibakar, Satgas Madina Disorot, Kapoldasu Didesak Ambil Alih

Mereka meminta pemerintah menjelaskan jumlah lokasi yang telah ditertibkan, alat berat yang telah diamankan, proses hukum yang berjalan, serta tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan pemilik modal dan pengendali aktivitas PETI.

[adsense]

Publik juga menuntut agar setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan individu, termasuk PW maupun GD, diverifikasi melalui proses hukum dan tidak berhenti pada tudingan di ruang publik.

"Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai, bukan hanya pekerja di lapangan. Kalau ditemukan bukti adanya pemodal, pemilik alat, atau pihak yang mengendalikan operasi, silakan diproses sesuai hukum," pungkas Dahler.
Hingga berita ini disusun, pernyataan para aktivis dan warga tersebut merupakan bentuk kritik serta tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas PETI masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan proses hukum.

[adsense]

Baca Juga:

Aktivis Madina: Pembakaran Tiga Ekskavator PETI Dinilai Simbol Runtuhnya Wibawa Satgas

[adsense]

Viral, Tangki Siluman di SPBU Simangambat Siabu. Aktivis Desak Polres Madina Tindak Tegas Pelaku dan Pengelola SPBU.

putra — Tue, 06 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Panyabungan : Praktik dugaan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menampar wajah penegakan hukum di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sebuah video viral yang diunggah oleh akun Magrifat Lubis, Fakta Mandailing, Ruang Dialektika Mandailing, serta sejumlah akun media sosial lainnya pada Senin (05/10) pukul 10.21 WIB memperlihatkan aksi arogan sebuah mobil Chevrolet tangki siluman (modifikasi) yang dengan leluasa menyedot solar subsidi skala besar di SPBU No 14.229.323 Simangambat Kecamatan Siabu yang dikelola oleh CV Hj. Riadoh R.

[adsense]

Ironisnya, alih-alih melarang, petugas SPBU justru terkesan melakukan pembiaran dan memfasilitasi tindakan ilegal tersebut. Aksi ini pun langsung memantik gelombang kemarahan publik yang menilai hak rakyat kecil telah dirampok secara terang-terangan.

[adsense]

Baca Juga:

Mencuat, Video Viral Pengisian BBM Tangki Modifikasi Over Kapasitas di SPBU Simangambat Siabu

Menyikapi hal itu, Ketua Madina Corruption Watch (MCW), Jupriadi Batubara, langsung angkat bicara dalam keterangan persnya di Panyabungan, Selasa (06/10). Dengan nada tajam, ia mempertanyakan taji supremasi hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir ini.

[adsense]

"Kapolres Madina jangan tinggal diam, Kita minta agar kasus ini segera diusut tuntas. Periksa CCTV SPBU, tangkap pelaku dan pemilik kendaraan, operator yang melayani, hingga pengelola SPBU. Ini jelas pembiaran sistematis. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera menetapkan mereka sebagai tersangka bila terbukti. Hukum harus tegak, tidak boleh ada yang diistimewakan!" cetus Jupriadi berang.

[adsense]

Jupriadi sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat masyarakat kecil merasa kesulitan dan antre panjang demi mendapatkan solar subsidi, justru mafia dan oknum SPBU justru mengeruk keuntungan ilegal.

Oleh karena itu, MCW mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk mengambil tindakan sesuai prosedur. "Segel SPBU Simangambat Siabu sekarang jugaHentikan pasokan BBM ke sana sampai proses hukum selesai, dan lakukan audit investigatif menyeluruh," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Mencuat, Video Viral Pengisian BBM Tangki Modifikasi Over Kapasitas di SPBU Simangambat Siabu

Ketegasan serupa disuarakan oleh Ketua Forum MP4 (Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Pemerintah dan Pelayanan Publik) Arif Azka. Dia membeberkan secara sistematis sederet regulasi berat yang telah dikangkangi oleh para pelaku dan pihak SPBU, di antaranya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diubah lewat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) Pasal 55: Pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 Miliar. Ini adalah pasal primer untuk menyeret mafia solar ke jeruji besi. Selanjutnya Pasal 53 huruf c dan d: Terkait operasional pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin usaha resmi. Kemudian Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM

[adsense]

menegaskan bahwa solar subsidi mutlak hanya untuk kendaraan tertentu, nelayan, serta UMKM—bukan untuk industri, apalagi kendaraan modifikasi tangki siluman. SPBU yang melanggar SOP ini mutlak menyalahi aturan distribusi.

[adsense]

Ditambahkan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan (Deelneming) Pengelola dan operator SPBU yang sengaja membiarkan atau membantu memfasilitasi pengisian ilegal ini dapat dijerat sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana kejahatan. Selanjutnya Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 & Aturan Internal PertaminaMelarang keras SPBU melayani tangki modifikasi atau jerigen tanpa surat rekomendasi resmi.

[adsense]

Baca Juga:

Mencuat, Video Viral Pengisian BBM Tangki Modifikasi Over Kapasitas di SPBU Simangambat Siabu

"Pelanggaran terhadap aturan ini berkonsekuensi pada sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha."Bersihkan semua SPBU nakal di Mandailing Natal! Jangan tebang pilih. Lakukan sidak menyeluruh karena jatah BBM subsidi adalah hak rakyat miskin, bukan komoditas untuk dikorupsi oknum serakah," desak Arif Azka.

Di akhir pernyataannya, MP4 mendesak sinergi tiga pilar: DPRD Madina, Pemkab Madina, dan Polres Madina untuk segera memperketat pengawasan di lapangan. Mereka menuntut dibentuknya Satgas Pengendalian/ Distribusi BBM bersubsidi guna melakukan inspeksi mendadak secara berkala.

[adsense]

Kini, bola panas berada di tangan Polres Madina dan Pertamina. Publik menunggu, apakah hukum akan bertaji menyeret para pelaku ke penjara, ataukah kasus ini akan menguap begitu saja.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola dan manager SPBU Simangambat dan Polres Madina.

[adsense]

Baca Juga:

Terbukti Salah Angkut Solar Subsidi, Sopir Truk Tangki Dihukum 7 Bulan

Diduga Langgar Kode Etik, Oknum Jaksa Kejari Labusel Diadukan ke PTSP Kejatisu

putra — Tue, 06 Oct 2026 15:21:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Rahmansyah Siregar SH memdatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (6/10) pagi.

[adsense]

Baca Juga:

Aset Dijual Tanpa Pemberitahuan, Debitur Laporkan Pimpinan BRI Kota Pinang ke Polda Sumut

Kepada wartawan, Rahmansyah mengaku kehadirannya bersama tim dan kliennya, Nurleli, warga Jl.Sudirman, Baganbatu, Rohil, Riau untuk mengadukan oknum jaksa di Kejari Labuhanbatu Selatan (Labusel) atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalgunaan wewenang.

[adsense]

Baca Juga:

Diduga Sebagai Pengedar Narkoba, Ogek Dan Een Diamankan Di Polres Labuhanbatu Selatan

Menurut Rahmansyah, kliennya merasa dikriminalisasi oleh oknum jaksa pasca bergulir kasus ahli waris, dan menahan Fransthio Johan dengan tuduhan pencurian buah sawit sebanyak 3 ton sekira Rp9 juta, di Desa Boom Sisumut Labuhanbatu Selatan.

[adsense]

Bahwa oknum (penyidik) jaksa dugaan pelanggaran profesionalisme, rekayasa perkara, yang didasarkan pada dokumen kepemilikan yang diduga kuat direkayasa.

[adsense]

Baca Juga:

Aset Dijual Tanpa Pemberitahuan, Debitur Laporkan Pimpinan BRI Kota Pinang ke Polda Sumut

Tindakan oknum (penyidik) jaksa bertentangan dengan pasal 8 huruf e PERJA No. 4 Tahun 2024 tentang kode prilaku jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode prilaku jaksa, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan sumpah jabatan dalam pasal 10 ayat (2) uu no 11 tahun 2021 perubahan atas uu no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia, karena menerima perpanjangan menahan (merampas kemerdekaan orang) tanpa akurasi alat bukti yang sah jo pasal 532 ayat 1 huruf b uu no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. melanggar pasal :

[adsense]

pasal 8 huruf e PERJA No. 4 Tahun 2024 tentang kode prilaku jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode prilaku jaksa"menolak perintah atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik jaksa dan kode prilaku jaksa".

Akibat :Dalam hal ini penyidik pengetahui dasar surat masih atas nama kakek fransthio johan yaitu alfian.Sertifikat no. 576 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 577 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 578 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 579 berdasarkan dari hibah ayah korbanSertifikat no. 580 berdasarkan dari hibah ayah korbanTerkait Pemindahan hak Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

[adsense]

Baca Juga:

Diduga Sebagai Pengedar Narkoba, Ogek Dan Een Diamankan Di Polres Labuhanbatu Selatan

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

[adsense]

Baca Juga:

AMPH Sumut Kecewa Kejagung Tak Berani Menahan Mantan Jampidsus

[adsense]

Keanehan lainnya ditambahkan Rahman,"Ini saya yakini sebagai dugaan pelanggaran berat oknum jaksa, terhadap anak klien kami, Fransthio. Karena buah sawit yang diambil ada di atas tanah kakeknya, secara historis milik ayahnya. Pengakuan pelapor, bahwa tanah tersebut sudah dijual 2018 sewaktu kakek pelaku masih hidup, tetapi di tahun 2026 surat -surat masih atas nama Alfian (kakek pelaku). Hal ini berdasarkan keterangan saksi (pelapor), atas nama Sofyan Tanjung di Pengadilan Perdata Rokan Hilir perkara ,No.1/PDT.G/2026/PN RHL , " tutur Rahman

[adsense]

Baca Juga:

Aset Dijual Tanpa Pemberitahuan, Debitur Laporkan Pimpinan BRI Kota Pinang ke Polda Sumut

[adsense]

Namun penyidik tetap merampas kemerdekaan FRANSTHIO JOHAN BIN ALM JOHAN alias TIO.

[adsense]

Baca Juga:

Diduga Sebagai Pengedar Narkoba, Ogek Dan Een Diamankan Di Polres Labuhanbatu Selatan

Sambung Rahman lagi, pihaknya meminta agar Kejatisu memproses pengaduannya dan menindak dugaan oknum jaksa nakal di Labusel, yang terkesan memaksakan kasus untuk terus.berjalan di Pengadilan, sembari menunjukkan bukti lapor ke PTSP, diterima staff Kejatisu atas nama Fitri. Selasa (6/10) pagi.

[adsense]

Sementara itu, Nurleli, ibu kandung Fransthio kepada wartawan menyampaikan bermohon kejatisu, kejaksaan agung , Presiden RI, Komisi III DPR RI ,ombudsman memberikan rasa keadilan kepada kami rakyat kecil, oleh aparat penegak hukum. Yang terkesan memihak dan tidak profesional yang sudah merampas kemerdekaan anak saya, Frans, dengan cara memenjarakannya. Kami minta keadilan seadil adilnya, saya cuma seorang ibu , tidak berdaya menghadapi penguasa,"tutup Nurleli sambil menangis.

Terkait aduan ini, Kasipenkum Kejatisu Rizaldi SH , menyatakan akan melakukan pengecekan. "Baik bg.. kita cek dulu," ujar Rizaldi.

[adsense]

Baca Juga:

AMPH Sumut Kecewa Kejagung Tak Berani Menahan Mantan Jampidsus

[adsense]

Baca Juga:

Aksi Damai di Kejati Sumut, Massa Apresiasi Kejaksaan RI Berantas Korupsi

Zakiyuddin Harahap Terima Kunjungan Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i*

putra — Tue, 06 Oct 2026 15:13:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Medan, Jalan Gurilla, Senin (5/10/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Romo mengenang persahabatannya dengan almarhum H.M. Saleh Harahap, ayah Zakiyuddin.

[adsense]

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Zakiyuddin didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap. Mereka makan siang bersama sembari berbincang mengenai berbagai hal.

[adsense]

Baca Juga:

Fraksi PKS DPRD Medan Soroti Kemiskinan : Tanggungjawab Kita untuk Berdayakan Ekonomi

Romo mengatakan, kunjungannya bagian dari silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan kepada almarhum H.M. Saleh Harahap, ulama dan Bupati Tapanuli Selatan periode 2000–2004 yang telah lama dikenalnya sebagai sahabat.

Ia mengungkapkan, hubungan keduanya telah terjalin sejak lama. Saat itu, Romo kerap menjemput dan mengantar almarhum untuk mengisi pengajian hingga komunikasi keduanya semakin erat.

[adsense]

"Dulu setiap ada penugasan, saya jemput ayah beliau untuk mengisi pengajian. Begitu terus-menerus. Beliau kemudian menjadi Sekretaris Majelis Ulama Indonesia pada 1996," ujar Romo, mengenang almarhum.

[adsense]

Baca Juga:

Paripurna DPRD: Perda Penanggulangan Kemiskinan Direvisi

Bangun Sinergitas, Kejati Sulbar Gelar Coffee Morning Ngobras Dengan LSM dan Media

admin — Tue, 06 Oct 2026 14:00:00 +0700+0700

MATATELINGA - Mamuju : Untuk membangun sinergitas dengan masyarakat, khususnya insan media dan LSM, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menggelar Coffee Morning Ngobras (Ngobrol
Santai), Kamis (1 Oktober 2026) lalu di Cafe Ruang Rindu Jln. Andi Makassau, Karema, Pasar baru, Mamuju, Sulawesi Barat.

[adsense]

Menurut Kajati Sulbar Budi Hartawan Panjaitan, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sulbar Aben BM Situmorang, SH,MH, Selasa (6/10/2026) kegiatan Media dan Kehumasan pada Coffee Morning kali ini menjadi sarana untuk Sharing Session dengan Ngobras (Ngobrol Santai) Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sulawesi Barat dan rekan media yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat.

"Dengan adanya kegiatan Coffee Morning berupa Ngobrol Santai dengan rekan media dan LSM, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barar secara strategis membangun penggalangan opini publik positif terhadap institusi Kejaksaan. Harapan kita, kegiatan seperti ini menjadi sarana positif dalam membangun sinergitas dan mendapatkan berbagai masukan dari rekan-rekan media terutama terkait dengan upaya penegakan hukum di Kejati Sulbar," papar Aben Situmorang.

[adsense]

Baca Juga:

Kajati Sulbar Budi Hartawan Panjaitan Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kejaksaan RI

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Endi Sulistyo, S.H., MH (Asisten Intelijen); Fatoni Hatam, S.H., M.H (Asisten Tindak Pidana Khusus), Antonius, S.H., M.H. (Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulbar), para Kepala Seksi pada bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat serta staf lainnya.

Aben Situmorang menambahkan, kegiatan Coffee Morning Ngobras Kejati Sulawesi Barat bersama rekan-rekan media memiliki nilai sosial yang signifikan sebagai wadah interaksi dengan masyarakat.

[adsense]

"Forum ini mendorong transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi sarana mendeteksi serta menyelesaikan persoalan sosial secara partisipatif. Jika dikelola dengan konsisten, kegiatan ini berpotensi menjadi model dialog demokratis antara penegak hukum dan masyarakat sipil di tingkat daerah," tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Peringati Harlah Kejaksaan RI yang ke-81, Kejati Sulbar Gelar Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum Dorong Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial melalui Studi Perbandingan Internasional

admin — Tue, 06 Oct 2026 13:30:00 +0700+0700

[adsense]

MATATELINGA -Jakarta : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum mendorong penguatan kesiapan implementasi Pidana Kerja Sosial (PKS) sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema "Studi Perbandingan Implementasi Pidana Kerja Sosial di Amerika Serikat, Belanda, dan Thailand dengan di Indonesia.

FGD dilaksanakan, Senin, 28 September 2026 secara hybrid, luring dan daring. Kegiatan ini menjadi forum untuk memperdalam pemahaman sekaligus membangun kesiapan menghadapi implementasi PKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

[adsense]

Baca Juga:

Dra Happy Buka FGD Draft Perwa Siantar Tentang PSU, Kadis PKP; Kepastian Hukum Atas PSU Perumahan

Melalui studi perbandingan, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. melihat pengalaman negara-negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial sebagai bahan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

Dalam FGD tersebut hadir tiga narasumber internasional yang memberikan perspektif dari masing-masing negara, yaitu Tomika N.S. Patterson, Resident Legal Advisor, U.S. Department of Justice (OPDAT); Linda Biesot, Team Leader Alternative Sanctions, Reclassering Nederland; serta Jessada Phoomjun, Director of Probation Development Division, Ministry of Justice Thailand.

[adsense]

Dari Amerika Serikat, Tomika N.S. Patterson, Resident Legal Advisor, U.S. Department of Justice (OPDAT), memaparkan community service sebagai bagian dari sanksi pidana serta pentingnya tahapan yang jelas dalam pelaksanaannya.

Mulai dari penetapan oleh pengadilan, penempatan, verifikasi, hingga penegakan, setiap tahapan membutuhkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Penempatan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan kewajiban yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan.

[adsense]

Baca Juga:

USU Perkuat Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di Sumut Melalui Pembentukan Center of Excellence PRKBI

[adsense]

Sementara itu, Linda Biesot, Team Leader Alternative Sanctions, Reclassering Nederland, menjelaskan pengalaman Belanda dalam menerapkan kerja sosial sebagai salah satu alternatif terhadap pidana penjara. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi juga mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaannya membutuhkan kerja sama antara probation, aparat penegak hukum, serta organisasi dan pihak-pihak di masyarakat.

Adapun Jessada Phoomjun, Director of Probation Development Division, Ministry of Justice Thailand, memberikan gambaran mengenai penerapan community service di Thailand. Pembahasannya mencakup asesmen, penentuan jenis dan lokasi kegiatan berdasarkan kemampuan serta karakteristik pelaku, pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat, pengawasan, monitoring, hingga evaluasi.

[adsense]

Baca Juga:

Pemko Binjai Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Karya Masyarakat.

Pendekatan tersebut menekankan prinsip "Right Person, Right Work, Right Place." Berbagai pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. dalam melihat kesiapan pelaksanaan PKS di Indonesia.

Menurutnya, implementasi PKS tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan, mulai dari asesmen, penempatan, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pengawasan, monitoring, hingga evaluasi.

[adsense]

Dalam kerangka KUHP Nasional, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Karena itu, diperlukan pemahaman yang sama serta pembagian peran yang jelas antara aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan terkait.

Kesiapan tersebut juga mencakup ketersediaan tempat pelaksanaan kerja sosial, mekanisme pengawasan dan pelaporan, serta keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi nirlaba, dan mitra lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

Pelindo Gandeng Pengguna Jasa Wujudkan Ekosistem Logistik Nasional yang Terintegrasi

Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. mendorong agar berbagai kebutuhan, kendala, dan tantangan tersebut dapat diidentifikasi sejak awal sehingga pelaksanaan PKS nantinya dapat berjalan secara efektif dan terukur.

FGD ini turut melibatkan jajaran Kejaksaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Biro Kerja Sama, organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah kota administrasi, stakeholder pendukung, serta akademisi. Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman dan koordinasi lintas stakeholder dalam mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial.

[adsense]

Melalui forum tersebut, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. mendorong agar hasil studi perbandingan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Hal tersebut mencakup pemetaan peran masing-masing stakeholder serta penguatan kesiapan Kejaksaan dan pihak terkait dalam menghadapi implementasi PKS.

Pada akhirnya, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. mendorong agar implementasi pidana kerja sosial dapat berjalan secara efektif, terukur, akuntabel, dan humanis, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. PKS diharapkan tidak hanya menjadi alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga menjadi instrumen pemidanaan yang mendorong pertanggungjawaban pelaku, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Kajari Sambut Hangat Kehadiran Kapolres: Kejaksaan dan Kepolisian Gagas FGD Bulanan Demi Penegakan Hukum di Poso

Kapolres Didampingi Bupati,Dandim 0208/Asahan Serta Ketua DPRD Asahan ,Gelar Inspeksi Kesiapan Personil PAM TPS Pilkades Serentak 2026

putra — Tue, 06 Oct 2026 13:06:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Kapolres Asahan AKBP.Adi Dharma Pramudhita didampingi Bupati Asahan Taufik ZA Siregar, Dandim 0208/Asahan Letkol (Inf) Edy Syahputra serta ketua DPRD Asahan H.Efi Irwansyah Pane melaksanakan inspeksi dalam rangka pengecekan kesiapan personil PAM TPS Pilkades serentak akan dilaksanakan Rabu 07 Oktober 2026 , Senin (05/10/2026) di halaman Mapolres Asahan.

[adsense]

Kapolres Asahan AKBP.Adi Dharma Pramudhita yang didampingi bupati, Dandim 0208/Asahan serta ketua DPRD Asahan saat usai melaksanakan inspeksi dalam rangka pengecekan kesiapan personil PAM TPS Pilkades serentak 2026 di kabupaten Asahan mengatakan kegiatan pengecekan kesiapan personil pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka pelaksanaan Pilkades serentak di Asahan tahun 2026, dan untuk pelaksanaan pemilihannya akan dilaksanakan pada Rabu 07 Oktober 2026 ,dan desa yang mengikuti pemilihan ini sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan, dan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 127.716 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ,dan pemilih yang telah masuk dalam DPT ini akan menggunakan hak pilihnya pada 152 lokasi TPS yang telah ditentukan, ujarnya.

[adsense]

Lebih lanjut Kapolres Asahan AKBP.Adi Dharma Pramudhita juga mengatakan Pilkades Serentak tahun 2026 diikuti sebanyak 128 calon Kepala Desa, terdiri dari 21 calon petahana dan 107 calon non petahana, dan berdasarkan hasil perkiraan intelijen Polres Asahan, tingkat potensi kerawanan pada 43 desa penyelenggara Pilkades telah dipetakan menjadi tiga kategori.Sebanyak 25 desa masuk kategori kurang rawan, 14 desa kategori rawan, dan 4 desa masuk kategori sangat rawan.

Namun untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, Polres Asahan telah menyiapkan kekuatan pengamanan sebanyak 457 personel.Dari jumlah tersebut terdiri dari 377 personel organik Polres Asahan dan 80 personel BKO PHH Sat Brimob Polda Sumatera Utara, serta kesiapan personel menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkades, khususnya di TPS-TPS yang memiliki potensi kerawanan.Mengingat pentingnya kegiatan pengamanan ini, diharapkan seluruh komponen maupun stakeholder terkait yang terlibat dapat berpartisipasi penuh mendukung suksesnya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Asahan tahun 2026, mengingatkan seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, humanis, netral dan bertanggung jawab, serta mengedepankan langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

[adsense]

Baca Juga:

Dua Hari Jelang Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Asahan, Pemerintah Kabupaten Distribusikan Kebutuhan Logistik

Sementara bupati Asahan Taufik ZA Siregar usai melaksanakan inspeksi PAM pengamanan TPS Pilkades serentak 2026 juga mengatakan diharapkan pelaksanaan Pilkades di kabupaten Asahan dapat berlangsung dengan tertib serta aman, demokratis serta diharapkan warga masyarakat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ini tidak mudah terpengaruh oleh issue issue yang sengaja ditebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, TNI dan Polri serta panitia penyelenggara Pilkades ini untuk bahu membahu dalam pengamanan pelaksanaan Pilkades tersebut agar berlangsung aman, tertib, demokratis dan kondusif, ungkapnya

Dua Hari Jelang Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Asahan, Pemerintah Kabupaten Distribusikan Kebutuhan Logistik

putra — Tue, 06 Oct 2026 12:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Dua hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Asahan, Pemerintah kabupaten Asahan melalui Assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan telah mendistribusikan sarana kelengkapan administrasi dimaksud untuk kebutuhan di desa desa , Selasa (06/10/2026).

[adsense]

Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dalam keterangannya yang disampaikan Mohammad Azmy Ismail selaku assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan mengatakan sejak hari Senin 05 Oktober 2026, Pemerintah kabupaten Asahan telah mulai melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan logistik Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026 menuju desa desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepada desa dimaksud.

Pelepasan logistik tersebut dilaksanakan di halaman kantor bupati Asahan pada Senin 05 Oktober 2026, ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

Lebih lanjut Assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan Mohammad Azmy Ismail juga mengatakan dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut bupati Asahan juga mengatakan dan berpesan Pemerintah Kabupaten hari ini telah melaksanakan pendistribusian logistik dan distribusi logistik tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak dapat berjalan lancar, aman dan tertib.

Bupati Asahan melalui Assisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan juga meminta kepada seluruh jajaran Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa serta seluruh petugas yang terlibat agar memastikan setiap logistik sampai ke tujuan dengan jumlah yang tepat, dalam kondisi baik, aman dan tepat waktu dan diharapkan jangan sampai terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami kekurangan logistik saat pelaksanaan pemungutan suara.
Untuk itu, proses distribusi, penerimaan, pemeriksaan dan pengamanan logistik diminta dilakukan secara tertib, teliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.Setiap proses serah terima juga harus dilakukan dengan baik dan dituangkan dalam dokumen administrasi yang telah disiapkan.

[adsense]

Serta untuk aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian, diharapkan kepada jajaran TNI dan Polri serta seluruh unsur pengamanan, disampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam memastikan distribusi logistik sampai ke desa tujuan dengan aman dan diharapkan adanya koordinasi antara penyelenggara, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan aparat keamanan harus terus dijaga sampai seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai.
Pelaksanaan Pilkades ini bukan hanya proses memilih seorang kepala desa, namun merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa yang harus dijaga bersama agar berlangsung aman, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Asahan Darwinsyah Lubis, juga mengatakan pelaksanaan Pilkades serentak 2026 di Asahan ini dilaksanakan di 43 desa yang tersebar pada 18 kecamatan, dengan jumlah 152 TPS dan 128.133 pemilih.
Dan pada Rabu 07 Oktober 2026 pelaksanaan pemungutan suara , Panitia Pemilihan Kabupaten bersama seluruh pihak terkait telah melakukan pendribusian logistik terhadap kebutuhan sarana dan prasananya yang akan digunakan pada masing-masing TPS, dan setiap armada yang melakukan oenghantarsn logistik tersebut didampingi petugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan personel kepolisian.Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan logistik selama perjalanan sekaligus memastikan seluruh logistik diterima oleh pihak yang berwenang di desa tujuan, tukasnya

[adsense]

Baca Juga:

BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

BASAGA Aceh Selatan Dipertanyakan, Dinas Pertanian Belum Beri Penjelasan

putra — Tue, 06 Oct 2026 12:09:00 +0700+0700

MATATELINGA, Aceh Selatan :Pelaksanaan program BASAGA (Bajak Sawah Gratis) di Kabupaten Aceh Selatan mulai dipertanyakan masyarakat. Program yang merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut ditujukan untuk membantu petani melalui pembiayaan pengolahan lahan sawah secara gratis.

[adsense]

Program BASAGA merupakan salah satu program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dengan tujuan meringankan biaya produksi petani sekaligus mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.

[adsense]

Baca Juga:

Setelah Karo, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Pemberian Tali Asih untuk Siswa Terdampak MBG di Kisaran

Namun, sejauh mana program tersebut telah direalisasikan di lapangan masih menjadi pertanyaan. Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program tersebut, Media ini berupaya meminta konfirmasi kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, Zulkifli Nur, S.Pt.

[adsense]

Sekitar pukul 09.45 WIB, Zulkifli Nur diketahui tidak berada di kantornya saat wartawan Bersuarakita.ID mendatangi Kantor Dinas Pertanian Aceh Selatan untuk meminta keterangan terkait program tersebut.

[adsense]

Salah seorang staf yang ditemui di kantor tersebut mengatakan kepala dinas belum masuk kantor. Ketika ditanya apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas di luar kantor, staf tersebut mengaku tidak mengetahui.

"Bapak belum masuk kantor," ujar staf tersebut. Saat ditanya apakah sedang melaksanakan tugas luar, ia menjawab, "Kami tidak tahu." Selasa (6/10/2026)
Media ini kemudian berupaya menghubungi Zulkifli Nur melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program BASAGA, termasuk cakupan penerima manfaat, realisasi pengolahan lahan, serta mekanisme pelaksanaannya.

[adsense]

Baca Juga:

Setelah Karo, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Pemberian Tali Asih untuk Siswa Terdampak MBG di Kisaran

Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.Pertanyaan mengenai pelaksanaan BASAGA menjadi penting mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan petani dan penggunaan anggaran maupun sumber daya pemerintah daerah.

[adsense]

Masyarakat tentu membutuhkan informasi yang jelas mengenai berapa luas lahan yang telah dibajak melalui program tersebut, berapa jumlah petani yang telah menerima manfaat, serta wilayah mana saja yang telah mendapatkan layanan bajak sawah gratis.

Selain itu, transparansi mengenai mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat juga diperlukan agar program benar-benar menjangkau petani yang menjadi sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

Setelah Karo, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Pemberian Tali Asih untuk Siswa Terdampak MBG di Kisaran

Hingga kini, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Aceh Selatan mengenai capaian program BASAGA secara keseluruhan.

Media ini tetap membuka ruang bagi Dinas Pertanian Aceh Selatan, Plt. Kepala Dinas Pertanian Zulkifli Nur, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memberikan penjelasan dan data terkait pelaksanaan program tersebut.

[adsense]

Komisi 4 DPRD Medan : Pemko Medan Harus Sanksi Tegas Manajemen GMP di Jl Putri Hijau

putra — Tue, 06 Oct 2026 12:01:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengaku sangat menyayangkan pihak manajemen Gedung Merah Putih (GMP) sebagai kantor Telkom Property Medan di jalan Putri Hijau abaikan sejumlah ketentuan perizinan. Seiring dengan itu DPRD Medan desak OPD Pemko Medan supaya memberikan sanksi tegas kepada pihak manajemen guna memberi efek jera.

[adsense]

Penegasan itu disampaikan Paul Mei Anton Siamanjuntak didampingi anggota Komisi Lailatul Badri saat melakukan kunjungan kerja ke GMP, Senin (5/10/2026). Kunjungan tersebut juga dihadiri pihak DLH Medan yang diwakili Endar, Dinas Perkimcikataru yang diwakili Salman Alfarisi, pihak Dishub yang diwakili Diky, Satpol PP, Dinas Damkarmat, Kecamatan dan Kelurahan.

[adsense]

"Kita minta Dinas terkait agar memberikan sanski tegas atas kelalaian pemilik gedung. Akibat kelalain itu, dampaknya sangat berisiko tinggi," tegas Paul yang ditimpali Lailatul Badri yang akrab disapa Lela itu.
Disampaikan Paul dan Lela, hendaknya pihak Telkomsel Property mematuhi ketentuan yang ada. "Kita tidak anti investasi, kita sangat berharap pihak investor datang ke Medan. Namun hemdaknya mengikuti sehala aturan yang berlaku," ujar Lela.

Disambung Paul lagi, dengan kelalaian tidak memenuhi aturan sangat berdampak kehilangan PAD kota Medan. "Pada hal, PAD itu sangat dibutuhkan menunjang pembangunan kota Medan," sebut Paul.
Terkait hal itu, Paul dan Lela minta Pemko Medan melalui OPD Pemko Medan seperti DLH, Perkimcikataru, Dishub, Damkarmat supaya tegas menjalankan aturan. "Pihak manajemen GMP juga diharapkan kooperatif melaksanakan kewajibannya," satan Paul.

[adsense]

Baca Juga:

Fraksi PKS DPRD Medan Soroti Kemiskinan : Tanggungjawab Kita untuk Berdayakan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, saat dilakukan pertemuan, pihak manajemen GMP tidak dapat menunjukkan sejumlah perizinan seperti izin SLF, SLO, Andalalin, pengelolaan limbah, proteksi emisi kebakaran.
Sementara itu, pihak Building manajemen Gedung Merah Putih Niva Hendri menyampaikan akan berupaya mengurus segala perizinan memenuhi ketentuan.

Fraksi PKS DPRD Medan Soroti Kemiskinan : Tanggungjawab Kita untuk Berdayakan Ekonomi

putra — Tue, 06 Oct 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan resmi menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penjelasan ini disampaikan dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, Senin (5/10/2026).
Wakil Ketua DPRD Medan, Hj. Sri Rezeki, AMd., menjelaskan bahwa rancangan perubahan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD Medan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan adalah urusan strategis yang memerlukan kebijakan terarah, terpadu, berkelanjutan, serta didukung basis data yang akurat.
"Penyusunan ranperda tentang Perubahan Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi nasional dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini," ujar Sri Rezeki.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan bahwa penanggulangan kemiskinan saat ini tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar, melainkan harus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian masyarakat.
DPRD Kota Medan menetapkan enam poin utama yang menjadi tujuan dari perubahan regulasi ini, antara lain:1. Menyempurnakan regulasi agar adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan.3. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta sinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sosial.4. Menjamin ketepatan sasaran bantuan melalui pemanfaatan data kemiskinan yang valid dan diperbarui secara berkala.5. Mendorong kesejahteraan warga miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.6. Mewujudkan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang transparan dan akuntabel.
Melalui perubahan hukum ini, pemerintah kota dan DPRD Medan menargetkan terwujudnya kualitas perencanaan dan pengawasan program yang lebih baik. Ketepatan pemberian bantuan sosial juga diharapkan meningkat drastis seiring dengan perbaikan akurasi data kemiskinan.
"Sasaran akhir yang ingin kita capai bersama adalah menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan, serta meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Medan secara berkelanjutan," pungkas Sri Rezeki di hadapan forum paripurna. (*)

[adsense]

Terima Kunjungan Pengurus MUI, Bupati Bahas Hari Santri dan Pengukuhan MUI

putra — Tue, 06 Oct 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun:Bupati Simalungun, Anton A Saragih didampingi sejumlah pimpinan Perangkat Daerah terkait, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Senin (5/10/2026).

[adsense]

Ketua MUI Kabupaten Simalungun, Ustadz H Ikhwanuddin Nasution, Lc, MM menyampaikan, silaturahmi merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan ulama dan umara, serta membangun komunikasi yang semakin baik dalam menjalankan berbagai program keumatan di Kabupaten Simalungun.

"Silaturahmi ini merupakan bagian dari komunikasi dan sinergi antara ulama dan umara. Kita membahas sejumlah agenda penting, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Kabupaten Simalungun," ujarnya.

[adsense]

Baca Juga:

Kepergian Ulama Karismatik Syekh H Zubeir Hasibuan Duka Bagi Masyarakat Padang Lawas

Andapun salah satu pembahasan dalam pertemuan adalah terkait persiapan Peringatan Hari Santri Nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Direncanakan, kegiatan akan dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Simalungun.

Selain itu, terkait persiapan pengukuhan Pengurus MUI Kabupaten Simalungun yang akan segera dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan MUI dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

[adsense]

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton A Saragih menyambut baik kunjungan silaturahmi. Bupati mengapresiasi atas peran MUI dalam membina umat serta menjaga kerukunan dan kehidupan keagamaan di Kabupaten Simalungun.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan para ulama serta seluruh tokoh agama. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan ulama sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan berkarakter.

[adsense]

Baca Juga:

Kepergian Ulama Karismatik Syekh H Zubeir Hasibuan Duka Bagi Masyarakat Padang Lawas

"Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Peran ulama sangat penting dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, menjaga persatuan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral," ujar Bupati.
Hadir Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Simalungun, Puji Rahmad Harahap, serta jajaran MUI Kabupaten Simalungun.(sip)

Hadiri HUT TNI ke-81, Wali Kota Medan: Semoga TNI solid, profesional, dan dekat dengan rakyat

putra — Tue, 06 Oct 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I Belawan, Senin (5/10/2026).

[adsense]

Peringatan HUT TNI tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, serta Kepala BNNP Sumatera Utara Brigadir Jenderal Polisi Tatar Nugroho.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Rico Waas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusi tak terhingga prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan NKRI.

[adsense]

Baca Juga:

Kejutan HUT ke-81 TNI, Kapolres Simalungun Sambangi Kodim 0207 Tingkatkan Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI senantiasa semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat, serta terus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," ujar Rico Waas.

Tak hanya sekadar memberikan ucapan, Rico Waas juga menegaskan pentingnya mempererat kolaborasi antara Pemko Medan dan jajaran TNI.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI harus terus diperkuat. Bersama-sama, mari kita wujudkan Kota Medan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," tegasnya optimis.

[adsense]

Sambut Kapolda Sumut Baru, Polres Simalungun Siap Wujudkan Polri Profesional dan Humanis

putra — Tue, 06 Oct 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Simalungun :Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun beserta staf, jajaran, dan Bhayangkari menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., atas dilantiknya beliau dalam jabatan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara. Ucapan tersebut disampaikan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara pada Senin (5/10/2026).

[adsense]

Baca Juga:

Kapolres Tebingtinggi Pimpin Pergantian Kasat Resnarkoba, Kasat Samapta dan Kasi Hukum

[adsense]

Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Senin (5/10/2026), sekira pukul 21.17 WIB. Ia menjelaskan bahwa ucapan tersebut merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Gema Santri Nusa dan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara Siap Bersinergi dengan Polda Sumut

[adsense]

"Seluruh jajaran Polres Simalungun, bersama Bhayangkari, mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Irjen Pol Sonny Irawan atas dilantiknya sebagai Kapolda Sumatera Utara. Ini adalah wujud kebersamaan dan penghormatan kami kepada pimpinan," ujar AKP Verry Purba.

[adsense]

Baca Juga:

Kapolres Tebingtinggi Pimpin Pergantian Kasat Resnarkoba, Kasat Samapta dan Kasi Hukum

Menurut Verry, ucapan selamat itu datang dari seluruh unsur keluarga besar Polres Simalungun, mulai dari Kapolres, para pejabat utama, personel, hingga Bhayangkari. Hal tersebut, ucapnya, menunjukkan soliditas dan kekompakan keluarga besar Polri di wilayah hukum Polres Simalungun dalam menyambut kepemimpinan baru di tingkat Polda.

[adsense]

"Kami berharap Bapak Kapolda senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam mengemban amanah baru ini," ungkap Verry.

Ia menambahkan, pergantian pucuk pimpinan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi Polri sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Karena itu, seluruh personel Polres Simalungun siap mendukung dan melaksanakan arahan pimpinan demi pelaksanaan tugas yang optimal di tengah masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Gema Santri Nusa dan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara Siap Bersinergi dengan Polda Sumut

[adsense]

Kejutan HUT ke-81 TNI, Kapolres Simalungun Sambangi Kodim 0207 Tingkatkan Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri

putra — Tue, 06 Oct 2026 07:28:00 +0700+0700

MATATELINGA, Simalungun :Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., memberikan kejutan kepada jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0207/Simalungun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan pemberian ucapan selamat tersebut digelar di Mako Kodim 0207/Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih, Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Senin (5/10/2026), mulai pukul 10.00 WIB.

[adsense]

Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Senin (5/10/2026), sekira pukul 20.18 WIB. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kebersamaan Polri dan TNI. Polres Simalungun Polda Sumut berkomitmen untuk terus berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani," ujar AKP Verry Purba.

Menurut Verry, ucapan selamat ulang tahun tersebut diberikan oleh Polres Simalungun bersama Polres Pematang Siantar. Kapolres Simalungun menyerahkan langsung ucapan itu kepada Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf. Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P., beserta jajaran. Sementara itu, Kapolres Pematang Siantar diwakili Kabag Log AKP Juni Hendrianto, S.H., M.H.

[adsense]

Baca Juga:

Kodaeral I Gelar Upacara HUT Ke 81 TNI, Laksda TNI Deny Septiana: Refleksi Untuk Profesionalitas

"Kedatangan Pak Kapolres disambut hangat oleh Pak Dandim beserta jajaran. Suasananya penuh keakraban dan kekeluargaan," ungkap Verry.
Ia menuturkan, kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat sinergitas dan soliditas antara Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun.