Baca Juga:

• ASN di Nias Tewas Diduga Jatuh dari Apartemen Skyview

Baca Juga:

• ASN di Nias Tewas Diduga Jatuh dari Apartemen Skyview

Hal ini terungkap dalam pemeriksaan saksi ahli keuangan negara Dr Cynthia Hadita dalam persidangan terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dan Thomas Van Der Heyden di Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Awalnya Rinto Maha, penasehat hukum Leonardi menanyakan Cynthia soal lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun kenapa pada praktiknya kenapa BPKP bisa mengambil kewenangan tersebut hingga jadi bukti menjadikan Leonardi sebagai tersangka lalu melakukan dakwaan kasus satelit slot orbit 123 BT.

Baca Juga:

• Kerugian Keuangan Negara Cuma Potensi, Dakwaan Oditur Perkara Satelit Orbit 123 BT Mulai Runtuh

"Secara kewenangan, apakah selain BPK dalam menghitung atau men-declare kerugian keuangan negara itu diperbolehkan? contoh BPKP lalu ada majelis hakim?" tanya Rinto ke Cynthia.

"Saya konsisten berpendapat bahwa apabila suatu kewenangan dijalankan tanpa dasar kewenangan, maka itu kategori bertindak sewenang-wenang. Memang tindakan pemerintah ini harus ada dulu dasar kewenangannya," kata ahli Cynthia.

Diketahui Leonardi didakwa oleh didakwa merugikan keuangan negara senilai US$ 21 juta atau Rp 306 miliar dalam proyek pengadaan user terminal dengan Navayo International AG bagian dari Ground Segment satelit slot orbit 123 BT periode 2012–2021.

Perhitungan tersebut berdasarkan audit BPKP yang menilai terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 BT, berdasarkan kewajiban pokok dan denda per tanggal 15 Desember 2021 dari hasil putusan ICC Arbitrase di Singapura.

Baca Juga:

• Ahli LHPP: Kasus Satelit Orbit 123 BT Tanggung Jawab Kolektif Kemhan Bukan Leonardi Sendirian

Cynthia mengatakan audit BPKP tidak bisa dijadikan landasan menggunakan Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung, pasalnya ada BPK yang lebih berwenang karena memiliki mandat langsung dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai lembaga yang menetapkan kerugian keuangan negara.

Penegasan tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2026 dengan memandang perhitungan kerugian negara oleh BPK memperkuat kepastian hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa harusnya kasus satelit slot orbit 123 BT tidak layak masuk ranah pidana, karena sudah bergulir di pengadilan ICC arbitrase Singapura. Faktanya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung yang menjadi orkestra dalam kasus itu.

Harusnya hasil dari putusan ICC arbitrase tersebut didaftarkan ke Pengadilan Jakarta Pusat khusus untuk memutuskan sengketa internasional. Ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Baca Juga:

• BAP Dicabut usai Tim Hukum Leonardi Cecar Saksi, Tuduhan Barang Navayo Pasaran Tak Terbukti

Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, ahli hukum perdata yang diperiksa berpendapat bahwa sengketa dalam proyek pengadaan satelit lebih tepat ditempatkan sebagai persoalan keperdataan karena berlandaskan hubungan kontraktual antara para pihak.

Setelah mempelajari penjelasan penasihat hukum serta dokumen kontrak pengadaan slot orbit 123° BT, Andi menyimpulkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme perdata seharusnya didahulukan sebelum menggunakan instrumen hukum pidana.

"Kami menilai ini merupakan ranah perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pidana adalah bagian dari ultimum remedium setelah penyelesaian perdata dilakukan," jelasnya.

Ia pun merekomendasikan agar sengketa kontrak tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata sebelum dipertimbangkan adanya pertanggungjawaban pidana.

Baca Juga:

• Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP

Keterangan ketiga saksi ahli tersebut menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT di Kementerian Pertahanan. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, ahli, serta alat bukti lain sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Saksi Sidang Kasus Satelit Orbit 123 BT Emosional: Demi Allah, Leonardi Gak Layak Dihukum

"Faktanya orang BPKP yang dihadirkan jaksa, ahli BPKP menyatakan benar bahwa kontrak ditandatangani 12 Oktober bukan 1 Juli 2016. Jadi tidak ada yang dilanggar secara hukum oleh terdakwa," ujar Rinto Maha kuasa hukum Leonardi melalui konferensi persnya, Kamis (9/7/2026).

Ketua Majelis Hakim Mayjen TNI Arwin Makal juga secara tegas mengatakan bahwa perjanjian kontrak pengadaan secara de jure tertanggal 1 Juli, namun secara de facto diteken 12 oktober 2016.

Baca Juga:

• Ahli LHPP: Kasus Satelit Orbit 123 BT Tanggung Jawab Kolektif Kemhan Bukan Leonardi Sendirian

Sebelumnya persidangan dengan terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn.) Leonardi dan Thomas Van Der Heyden kembali digelar Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Dalam persidangan itu dilakukan pemeriksaan Dedy Nurmawan Susilo sebagai Ketua Tim audit BPKP yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT pada Kemhan tahun 2012-2021.

Dedy yang dihadirkan dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli BPKP, mengungkap bahwa Leonardi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang sah. Sehingga Rinto yakin bahwa dakwaan yang disampaikan oditur militer sudah runtuh.

"Saya mencecar apa kewenangan BPKP dalam mengaudit dan menghitung kerugian keuangan negara, ternyata itu merupakan pendapat dan digunakan untuk internal. Bukan men-declare kerugian negara," katanya.

Baca Juga:

• BAP Dicabut usai Tim Hukum Leonardi Cecar Saksi, Tuduhan Barang Navayo Pasaran Tak Terbukti

Pada persidangan itu Rinto bertanya ke Dedy soal kerugian negara. Soal putusan pengadilan arbitrase Singapura yang mewajibkan pemerintah untuk membayar hak tagih dari Navayo International AG.

"Apakah Kemhan sudah mengakui putusan itu sebagai utang? Penting dong. Ini kan pemerintah. Ini utang Kemhan, bukan utang kami. Kerugian sudah ada? BPKP sudah pegang putusannya? Orang yang membayar itu mengaku nggak mempunyai kewajiban, pernah diperiksa nggak pihak Kemhan mengenai itu?" tanya Rinto.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dedy mengatakan tidak tahu. Namun malah berbelit mengatakan dari sudut pandang auditor, bahwa muncul kewajiban hukum akibat putusan arbitrase telah menjadi dasar untuk menilai adanya potensi kerugian negara.Menurutnya, ada atau tidaknya pengakuan utang oleh Kementerian Pertahanan bukan merupakan aspek yang menentukan dalam proses audit yang dilakukan BPKP.

"Saya tidak tahu apakah Kemhan sudah mengakui atau tidak. Bagi kami itu tidak menjadi hal yang krusial. Dalam lingkup keuangan negara, tidak menjadi masalah diakui atau tidak. Yang jelas kewajibannya sudah ada sehingga kerugiannya sudah ada. Salinannya ada," jawab Dedy.

Baca Juga:

• Terdakwa Leonardi Gugat ke MK, Uji Bukti Pasal 603 KUHP Pakai Audit BPK atau BPKP

Sementara itu terkait dengan proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP, Rinto mempertanyakan apakah auditor telah memperoleh konfirmasi langsung dari pejabat Kemhan mengenai status kewajiban pembayaran tersebut.

Sementara itu kesimpulan mengenai kerugian negara seharusnya didasarkan pada fakta administratif yang lengkap, termasuk pengakuan dari instansi yang akan menanggung pembayaran.

"Berarti Anda belum pernah memeriksa satu pun orang Kemhan yang mengklarifikasi bahwa ini merupakan utang atau kewajiban? Yang bayar siapa? Pemerintah yang mana? Kalau pemerintah nanti membayar, prosedurnya kan harus diakui dulu sebagai kewajiban, betul? Berarti pertama diakui, kemudian dicatat, baru dibayar? Kalau putusan arbitrase itu mau dibayar harus diakui dulu kan? Kalau tidak diakui?" ujar Rinto.

Dedy Nurmawan menjelaskan bahwa pihaknya memang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan.

Baca Juga:

• Saksi Sidang Kasus Satelit Orbit 123 BT Emosional: Demi Allah, Leonardi Gak Layak Dihukum

Namun, Dedy menegaskan bahwa pertanyaan mengenai pengakuan utang tidak menjadi fokus audit karena auditor lebih menitikberatkan pada aspek pencatatan kewajiban dalam sistem akuntansi pemerintahan.

"Saya periksa beberapa orang Kemhan. Tetapi terkait apakah saya menanyakan hal itu, memang tidak menjadi perhatian kami karena menurut kami tidak penting diakui atau tidak. Saya jelaskan dari sisi akuntansi. Pencatatan mengenai biaya itu diakui oleh Kemhan, kemudian dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Secara akuntansi memang seperti itu. Tetapi pencatatan dan pembayaran bisa tidak dilakukan pada waktu yang sama. Kalau dibayar berarti sudah diakui. Kalau tidak diakui ya tidak dibayar. Secara akuntansi memang seperti itu," terang Dedy Nurmawan.

Baca Juga:

• Fakta Persidangan Ungkap Peran Jokowi dalam Kasus Satelit Slot Orbit 123 BT

Hal itu disampaikan Wali Kota saat meninjau langsung lokasi kebakaran serta bertemu dengan para korban Minggu (12/7/2026) pagi. Syukri menegaskan, semua korban kebakaran akan direlokasi dan disiapkan lokasi jualan. Demikian juga bantuan bagi kios dan jualan yang habis terbakar akan diberikan bantuan stimulus.

Baca Juga:

• Sebanyak 28 Warga China Tewas , Ini Penyebabnya

"Pemerintah Kota Sibolga hadir dan bersama dengan masyarakat yang menjadi korban kebakaran pasar ini. Saya sudah perintah instansi terkait agar segera dibuka Posko untuk melakukan pendataan korban serta barang-barang yang rusak atau terbakar. Dan saya akan berkantor di Dinas Perhubungan Sibolga yang jaraknya bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli," ujar Wali Kota.