Bupati Asahan Taufik ZA Siregar Ikuti Rakor Penggunaan TKD Tambahab 2026 Untuk Percepatan Pembangunan Pasca Bencana

putra — Wed, 15 Jul 2026 11:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Asahan :Bupati Asahan Taufik ZA Siregar menghadiri rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan 2026.Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Raja Inal Siregar Kantor Gubenrnur Sumatera Utara, Selasa (14/07/2026), Rakor tersebut langsung dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Bupati Asahan Taufik ZA Siregar yang disampaikan Plt.Kepala Dinas Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung dalam siaran persnya mengatakan Rakor tersebut secara langsung dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se Sumatera Utara, serta para pimpinan OPD Propinsi, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri Agus Fatoni yang dilakukan secara daring.

[adsense]

Bupati Asahan melalui Plt Kadis Kominfo Asahan dalam siaran persnya juga mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung pemerintah pusat dan kebijakan Presiden RI atas alokasi Tranfer Ke Daerah (TKD) tambahan, dan dalam paparannya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri Agus Fatoni juga mengatakan agar seluruh kepala daerah untuk segera merealisasikan program yang telah disepakati dengan tujuan unuk dapat segera dirasakan manfaatnya dan dirasakan oleh Masyarakat.
Bupati Asahan yang disampaikan Plt.Kepala Dinas Kominfo juga mengatakan paparan yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara dalam Rakot tersebut tentu sangat disambut baik oleh para bupati yang hadir dalam Rakor dimaksud, demikian juga yang disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri Agus Fatoni.Plt.Lepala Dimas Kominfo Asahan juga mengatakan H.Timur Tumanggor kepala BKAD Sumatera Utara juga menjelaskan Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah dalam pengelolaan dana dimaksud, terlebih untuk mempercepat proses Pembangunan yang saat ini masih banyak terdapat kendala, ungkapnya

[adsense]

Kabur Lewat Plafon Toilet Pengadilan, Dua Tahanan PN Tapaktuan Ditangkap Lagi Kurang dari 24 Jam

putra — Wed, 15 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Tapak tuan :Dua tahanan Pengadilan Negeri (PN) Tapak tuan yang sempat melarikan diri saat menunggu persidangan pada Selasa (14/7/2026) akhirnya berhasil diamankan kembali oleh tim gabungan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Polres Aceh Selatan dalam waktu kurang dari 1x24 jam.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan melalui Kepala Seksi Intelijen, Roland Tampubolon, S.H., M.H., mengatakan kedua tahanan tersebut kabur sekitar pukul 12.00 WIB ketika proses persidangan perkara tindak pidana umum sedang berlangsung di PN Tapak tuan.

[adsense]

Menurut Roland, saat itu petugas pengamanan dari Polres Aceh Selatan mendengar suara mencurigakan dari ruang tahanan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan pengawal tahanan dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan untuk melakukan pemeriksaan.
"Dari lima tahanan yang berada di ruang tahanan, dua di antaranya meminta izin menggunakan toilet yang berada di dalam sel. Setelah sekitar 10 menit tidak juga keluar, petugas melakukan pengecekan dan mendapati keduanya sudah tidak berada di dalam kamar mandi. Di lokasi hanya ditemukan sandal milik kedua terdakwa," ujar Roland dalam siaran pers, Rabu (15/7/2026).
Dua tahanan yang melarikan diri tersebut masing-masing Bagas Restu Ananda bin Azirwan dan Supardi bin Syarifuddin.
Bagas merupakan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak yang didakwa melanggar Pasal 34 dan/atau Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Sementara Supardi merupakan terdakwa kasus pencurian yang didakwa melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Begitu menerima informasi pelarian tersebut, tim gabungan yang terdiri atas personel Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Polres Aceh Selatan langsung bergerak melakukan pengejaran dengan membagi personel ke sejumlah titik pencarian.
Operasi pencarian dilakukan secara intensif selama sekitar 11 jam dengan menyisir kawasan Gunung Tapak tuan, perbukitan Lhok Keutapang, hingga sejumlah permukiman warga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kedua tahanan keluar dari kawasan hutan menjelang waktu Maghrib sebelum menuju sebuah rumah milik warga bernama Muazam di kawasan Aek Berudang.
Sekitar pukul 23.30 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan keduanya di lokasi tersebut tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar.
Roland menegaskan, keberhasilan menangkap kembali kedua tahanan dalam waktu singkat merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang solid antara Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Polres Aceh Selatan.
"Kejaksaan Negeri Aceh Selatan menyampaikan apresiasi kepada Polres Aceh Selatan, seluruh personel tim gabungan, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan dan informasi selama proses pencarian berlangsung," kata Roland.
Ia menambahkan, kedua tahanan kini telah diamankan kembali untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkokoh Ketahanan Wilayah, Babinsa Koramil 06/Senayang Kopda Hidayat Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat (KTR) Cegah Dampak Negatif Era Digital

putra — Wed, 15 Jul 2026 10:52:00 +0700+0700

MATATELINGA,Senayang, Lingga: Dalam rangka memelihara dan meningkatkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat (KTR), Babinsa Koramil 06/Senayang Kodim 0315/Tanjungpinang, Kopda Hidayat, melaksanakan kegiatan Babinsa Menyapa Warga di Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan memelihara dan mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, serta keharmonisan antara Babinsa dengan seluruh komponen masyarakat sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan wilayah yang tangguh, Selasa (14/07/2026)
Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kopda Hidayat mengajak masyarakat berdiskusi mengenai berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya dampak negatif era globalisasi terhadap perilaku generasi muda. Pembahasan difokuskan pada meningkatnya potensi kenakalan remaja, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, praktik judi online, serta penyalahgunaan media sosial yang dapat mengancam moral, keamanan, dan ketertiban masyarakat apabila tidak diantisipasi secara bersama-sama sejak dini.

[adsense]

Pada kesempatan tersebut, Kopda Hidayat menegaskan bahwa kenakalan remaja, narkoba, dan judi online merupakan ancaman nyata terhadap masa depan bangsa karena dapat merusak karakter generasi penerus, melemahkan ketahanan keluarga, serta mengganggu stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, Babinsa mengajak para orang tua, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen warga untuk meningkatkan kepedulian, pengawasan, pembinaan, serta memperkuat komunikasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, semangat Bela Negara, serta cinta tanah air.
"Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk saling mengingatkan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba, praktik judi online, maupun bentuk kenakalan remaja yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Pencegahan harus dimulai dari keluarga dan masyarakat, karena menjaga generasi muda merupakan tanggung jawab kita bersama demi terwujudnya ketahanan wilayah yang aman, kondusif, dan sejahtera," ujar Kopda Hidayat.
Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan, dialog yang terbuka, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Penaah. Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Babinsa yang secara konsisten hadir di tengah masyarakat sebagai sahabat, pembina, sekaligus motivator dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara TNI AD dan masyarakat semakin kokoh, sehingga mampu mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai kekuatan utama dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan wilayah, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dan Bela Negara di tengah kehidupan bermasyarakat.

TNI dan Elnusa Petrofin Amankan Distribusi BBM

putra — Wed, 15 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Komando Daerah Angkatan Laut I mendukung upaya pengamanan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengerahkan personel TNI untuk melaksanakan perbantuan sebagai pendamping Awak Mobil Tangki (AMT) PT Elnusa Petrofin, anak perusahaan PT Pertamina. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi PT Elnusa Petrofin sebagai respons terhadap temuan dugaan penyimpangan, pelanggaran operasional, serta tindakan indisipliner yang dilakukan oleh oknum pengemudi mobil tangki di lapangan. Perbantuan tersebut menjadi bagian dari sinergi dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran sebagai bentuk pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI dalam membantu pengamanan objek vital nasional, Medan, Selasa, (14/07/2026).
Sebagai tindak lanjut, pada Selasa (14/7) pukul 15.50 WIB dilaksanakan Pengarahan Teknis Kerja terhadap Personel TNI di Depo Pertamina Medan Labuhan. Kegiatan tersebut dihadiri Manager Area Sumbagut PT Elnusa Petrofin I Wayan Agus Sudana, Manager Area Sumbagut Akhmad Solihin, HO PT Elnusa Petrofin Al Husni, Katim BKO Kodaeral I Lettu Ilham Iskandar, serta jajaran staf PT Elnusa Petrofin. Perbantuan melibatkan 16 personel TNI yang terdiri atas 9 personel Kodaeral I dan 7 personel Bekang Kodam I/Bukit Barisan. Dalam pengarahan, personel menerima pembekalan mengenai standar operasional prosedur (SOP) keselamatan berkendara (_safety driving_), penanganan material BBM, pengenalan kompartemen tangki dan sistem digitalisasi penyaluran BBM, serta penekanan untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan nama baik institusi selama bertugas. Seluruh personel juga menjalani skrining kesehatan sebelum dinyatakan siap melaksanakan pendampingan distribusi.

[adsense]

Personel TNI selanjutnya diplot mendampingi awak mobil tangki pada sektor distribusi utama yang meliputi Medan Kota, Belawan, Deli Serdang, dan sekitarnya guna menjamin keamanan perjalanan armada sekaligus meminimalisasi hambatan distribusi BBM. Bersamaan dengan itu, Pertamina bersama PT Elnusa Petrofin terus memperketat sistem pengawasan melalui digitalisasi pemantauan armada secara _real-time_ serta penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran operasional. Pengarahan teknis yang berakhir pada pukul 16.05 WIB berlangsung tertib, aman, dan lancar, sekaligus menegaskan komitmen sinergi antara TNI, Pertamina, dan PT Elnusa Petrofin dalam menjaga kelancaran distribusi energi demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat ketahanan energi di Sumatera Utara.

Perkuat Sinergitas Kelembagaan, Pelindo Regional 1 Kunjungi Kejati Sumut

putra — Wed, 15 Jul 2026 10:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan: Dalam rangka memperkuat sinergitas kelembagaan serta membangun kolaborasi yang semakin erat dengan aparat penegak hukum, Executive Director 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1, Jonedi Ramli, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Senin (13/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Jonedi Ramli didampingi Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal, Direktur Utama PT Prima Multi Terminal Kuala Tanjung, serta Executive General Manager Cabang Belawan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1.

[adsense]

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H.,M.H didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Eko Adhyaksono, S.H., M.H beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kunjungan ini juga merupakan bentuk komitmen Pelindo Group dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), kepastian hukum, serta kelancaran operasional kepelabuhanan.
Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penguatan hubungan kelembagaan, peningkatan kolaborasi dalam mendukung iklim investasi yang sehat, serta peran strategis sektor kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional.
Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, menyampaikan bahwa sinergi yang baik antara Pelindo Group dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat terus diperkuat. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Group untuk menjalankan proses bisnis yang taat hukum, berintegritas, serta memberikan pelayanan kepelabuhanan yang optimal kepada masyarakat dan para pengguna jasa," ujar Jonedi.
Melalui kunjungan ini, Pelindo Group berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang semakin maju, aman, dan berdaya saing. (Reza)

[adsense]

Kapolres Simalungun Sambangi Tiga Polsek, Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba dari Lingkup Keluarga

putra — Wed, 15 Jul 2026 09:30:00 +0700+0700

MATATELINGA,Simalungun :Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke tiga polsek jajaran, yakni Polsek Dolok Silau, Polsek Silimahuta, dan Polsek Purba, pada Selasa, 14 Juli 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB.
AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

[adsense]

Kapolres Simalungun berangkat dari Mako Polres bersama rombongan pada pukul 08.00 WIB. Turut mendampingi dalam kunjungan ini Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang, Wakapolres Simalungun KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H. beserta Wakil Ketua Bhayangkari Ny. Ennik Imam, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun yang terdiri dari para Kabag, Kasat, dan Kasi.
Rombongan tiba di Mako Polsek Dolok Silau pukul 10.45 WIB dan disambut oleh unsur Forkopimca, meliputi Camat, Danramil, para Pangulu/Kepala Desa se-Kecamatan Dolok Silau, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hingga Pengurus Bhayangkari Ranting setempat. Rangkaian kegiatan diawali laporan situasi oleh Kapolsek, ramah tamah bersama Forkopimca, hingga arahan langsung dari Kapolres Simalungun.
Dalam arahannya, Kapolres Simalungun menyampaikan tiga poin penting. Pertama, komitmen menjaga soliditas antar-instansi, baik TNI, Polri, maupun pemerintah, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, komitmen bersama memberantas narkoba yang harus dimulai dari lini terkecil yaitu keluarga. Ia mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk sama-sama menjaga keluarga masing-masing agar terhindar dari paparan peredaran narkoba. Ketiga, komitmen menjaga kualitas kerja yang baik dengan cara bersyukur serta menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah dalam menghadapi berbagai tantangan tugas demi terus mengabdi kepada masyarakat

PC Himmah Palas Tolak Kehadiran Jen Manurung ke Padang Lawas

putra — Wed, 15 Jul 2026 09:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Palas ; Merayakan Ulang Tahun Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas yang ke-19 pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan menghadirkan penyanyi, Jen Manurung.

[adsense]

Sementara agenda yang dianggap menghamburkan uang pemerintah Kabupaten Pqdang Lawas mendapat penolakan tegas dari, Sukur Halomoan Harahap, Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (PC. HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas. Demikian disampaikan kepada MATATELINGA, Selasa (14/07-2026) di Pasar Sibuhuan.

[adsense]

Baca Juga:

Simbol Soliditas dan Sinergitas Antarlembaga Penegak Hukum di Indonesia

Kondisi defisit anggaran keuangan seharusnya pihak Pemda Padang Lawas dalam merayakan hari jadi Padang Lawas sesuai visi Mandiri, Amanah, Jaya, dan Unggul (MAJU) dan misi meningkatkan kualitas kehidupan beragama mendorong terwujudnya masyarakat yang religius.

[adsense]

"Ketika menghadirkan Jen Manurung tidak ada menyentuh misinya, melainkan bertentangan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berangkat dari dukungan para pimpinan Pondok Posanteren. Semua orang tahu Bupati dan wakil Bupati Padang Lawas saat ini besar dan dibesarkan ulama yang dimotori oleh para santri pondok pesantren. Jadi sangat tidak relevan tindakan ini hanya menghadirkan artis Jen Manurung," sebut.

[adsense]

Baca Juga:

Simbol Soliditas dan Sinergitas Antarlembaga Penegak Hukum di Indonesia

Kekecewaan ini juga muncul ketika hari jadi Padang Lawas yang mau kedua kali dibawah kepemimpinan Putra Mahkota Alam kurang mencerminkan Padang Lawas yang religius. Mengingat Padang Lawas tergolong Kabupaten Seribu santri. Sudah selayaknya hari jadi Padang Lawas dirayakan dengan menghadirkan ulama dan zikir akbar sembari menghadirkan penyanyi Qasidah ternama, ketimbang menghadirkan Jen Manurung.

[adsense]

Apabila permintaan PC HIMMAH Padang Lawaa tidak di indahkan Bupati Padang Lawas yang tetap menghadirkan Jen Manurung, maka dalam waktu dekat Himmah turun manolak hadir Jen Manurung di Padang Lawas, tegasnya.

[adsense]

Baca Juga:

Tekan Kriminalitas Malam Minggu, Sat Reskrim Polres Padang Lawas Gelar Patroli Wilayah Rawan Kejahatan

Jen Manurung berserta kawannya bukan malah memberikan contoh yang baik untuk masyarakat Kabupaten Padanglawas.

[adsense]

Sukur juga mengharap kepada para ulama dan tuan guru di Padang Lawas menyatukan misi untuk memahami kultur masyarakat dan makna visi dan misi bupati dalam mewujudkan masyarakat yang religius, dengan motto "Tano adat di gomgom ibadat."

[adsense]

Baca Juga:

Satbinmas Polres Padang Lawas Go To School

[adsense]

Baca Juga:

Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi

Gegara Tong Sampah Lapor Polisi

putra — Wed, 15 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Yeni Novita Mian Pakpahan (35) akhirnya membuat laporan Polisi Nomor: LP/B/228/1/2026/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 Juni 2026 pukul 07:47 WIB tentang dugaan penganiayaan yang dialaminya atas perlakuan dari tetangganya sendiri GP yang merupakan seorang tenaga pendidik.
Yeni merupakan warga Sosor Bakkara Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba membuat laporan polisi atas dugaan penganiayaan dirinya yang viral di media sosial.

[adsense]

Menurut keterangan penasehat hukumnya Hobbin Gultom, Selasa, (14/7/2026) di Balige, kejadian bermula Selasa, (23/6/2026) sekira pukul 06.30 Wib saat Yeni mengeluarkan barang dagangannya di depan rumahnya dan menggeser tong sampah di depan rumahnya. Terlapor GP yang merupakan tetangganya, menggeser kembali tong sampah tersebut hingga terjadi cekcok mulut. Tak hanya disitu, saat cekcok, GP mendekati Yeni dan melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut Yeni dan menyeretnya ke halaman rumah sembari mencaci maki dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Karena tidak terima, usai kejadian itu, Yeni membuat laporan ke Polisi Polres Toba.
Menurut polisi, dugaan tindak pidana penganiayaan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 UU 1/2023.
Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan kejadian tersebut dan keterangan Hobbin Gultom, penyidik Polres Toba telah memanggil dan meminta keterangan dari berbagai warga.
Yeni berharap kasus yang menimpa dirinya agar segera di proses karena selama ini dia mendapat perlakuan yang tidak nyaman seperti air limbah dari kandang ternak dan toilet GP mengalir ke belakang rumah Yeni dan ini sudah sering dia tegur namun tak diindahkan.

Pemkab Deli Serdang Bantah Isu Anggaran Makan Minum Rp38,5 Miliar, Tegaskan Informasi Hoaks

putra — Wed, 15 Jul 2026 08:00:00 +0700+0700

MATATELINGA,Deli Serdang :Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tegas membantah informasi yang beredar di sejumlah platform media sosial terkait anggaran belanja makan dan minum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang disebut mencapai 38,5 Milyar. Melalui Dinas Kominfostan Deli Serdang menerangkan jika informasi tersebut tidak sesuai fakta dan merupakan hoaks yang diduga digunakan segelintir kelompok pembangun opini sesat agar menyesatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di era efisiensi (14/7/26).
Tengah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi ini, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Deli Serdang Heri Siswoyo mengimbau rekan pers dan masyarakat agar mengedepankan prinsip akuntabelitas data, sehingga tetap mengedepankan informasi yang berimbang, melakukan verifikasi data, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan diruang publik Media Sosial.

[adsense]

Menurut penjelasan Pemkab Deli Serdang, angka 38,5 miliar yang beredar merupakan akumulasi belanja makan, minum dan kegiatan rutin lainya dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan anggaran satu OPD atau satu kegiatan sebagaimana narasi yang diduga kuat berkembang menggiring opini sesat kepada masyarakat melalui Medsos.
Terang Diskominfostan, serapan APBD tersebut mencakup kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik, rapat koordinasi lintas sektor, kunjungan kerja, kegiatan kemasyarakatan, hingga operasional pemerintahan yang dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta tentu tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, anggaran tersebut berasal dari berbagai OPD, di antaranya Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang, Sekretariat Daerah, seluruh OPD, hingga Kecamatan, sehingga serapan APBD 38,5 M, secara gelondongan tidak dapat dipersepsikan sebagai belanja makan dan minum satu lembaga saja, meski mata anggarannya menerangkan demikian.
"Semisal nih, pada Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang dapat diakses warganet, ada disitu nama kegiatan dan serapan APBD tahun berapa, nominal rupianya berapa, itu kan gelondongan, detile serapannya tentu sudah ada, bisa dicek melalui RAB dan atau sebutan lainnya, ada penanggungjawab anggaranny itu, tidak sembarang, tentu ada aturan mekanismenya," terang Ketua SMSI Deli Serdang.
Heri menilai fenomena penyebaran informasi tanpa data yang utuh menjadi tantangan bagi dunia pers di era digital. Karena itu, awak media diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan menjunjung tinggi kaidah jurnalist yang mempedomani KEJ. Dengan demikian insan pers tentu dapat memberikan informasi via medianya masing-masing kepada publik tidak menyesatkan, namun mendidik publik masyarakat.
"Media memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data yang valid dan telah diverifikasi agar tidak menjadi hoaks atau menggiring opini yang keliru," tegas Heri Siswoyo.
Ketua SMSI Deli Serdang bersama Pemkab Deli Serdang turut mengajak masyarakat maupun warganet untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kejelasan sumber resmi agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar.
Dengan klarifikasi tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai penggunaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan ruang informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

[adsense]

Baca Juga:

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

Deli Serdang Amankan 1.462 Kuota Bedah Rumah, Perkimtan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

putra — Wed, 15 Jul 2026 07:20:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta :Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mempercepat pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus diperkuat. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Pemkab Deli Serdang menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menyukseskan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, S.STP., MM., menghadiri audiensi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin (13/7/26).

[adsense]

Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.Dalam audiensi itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Yoke Radius Akbar, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh kuota sebanyak 1.462 unit RTLH melalui jalur aspirasi pada tahun 2026. Saat ini, seluruh usulan telah memasuki tahapan verifikasi sebelum pelaksanaan di lapangan.
Kepala Dinas Perkimtan Deli Serdang, Yetty Sembiring, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendukung penuh Program Nasional Tiga Juta Rumah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lancar. Kami juga berharap Deli Serdang kembali memperoleh dukungan kuota pada tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni," ujar Yetty.Program BSPS diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat.

Terima Kunjungan FORWAKA Madina, Kajari Dukung Pelantikan Pengurus Digelar Agustus

putra — Wed, 15 Jul 2026 06:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Madina :Komitmen membangun sinergi antara Kejaksaan dan insan pers terus diperkuat. Hal itu terlihat saat Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Mohammad Nursaitias, SH, MH, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Forum Wartawan Kejaksaan Madina di Kantor Kejari Madina, Selasa (14/7/2026).
Kajari didampingi Kepala Seksi Intelijen Jupri Wandy Banjarnahor, SH, MH, pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kedua pihak juga membahas rencana pelantikan pengurus FORWAKA Madina yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

[adsense]

Kajari Mandailing Natal menyambut baik terbentuknya FORWAKA Madina sebagai wadah yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Kejaksaan dengan insan pers.
"Kami menyambut baik terbentuknya FORWAKA Madina dan siap mendukung pelantikannya. Kalau bisa dilaksanakan pada bulan Agustus agar persiapannya lebih matang. Untuk pembahasan teknis dan pelaksanaannya, silakan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kasi Intel. Terkait acara pelantikan, kami juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan yang lebih tinggi," ujar Mohammad Nursaitias.
Kasi Intel Siap Berkoordinasi
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina Jupri Wandy Banjarnahor mengatakan pihaknya siap menjalin komunikasi dengan pengurus FORWAKA Madina.
"Kami siap berkoordinasi dengan pengurus FORWAKA Madina terkait waktu pelaksanaan, konsep kegiatan, maupun kebutuhan teknis lainnya. Arahan dari Bapak Kajari akan kami tindak lanjuti sehingga pelantikan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
FORWAKA Apresiasi Dukungan Kejari
Sementara itu, Ketua FORWAKA Madina Fahrizal Sabdah Lubis menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan Kajari beserta jajaran.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari beserta seluruh jajaran atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Kami siap berkoordinasi dengan Kasi Intel untuk mematangkan seluruh persiapan pelantikan dan berharap sinergi antara FORWAKA Madina dengan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terus terjalin dengan baik," ujar Fahrizal

Sebulan Berlalu, Bantuan untuk Korban Rumah Tertimpa Pohon di Medan Belum Juga Cair

putra — Wed, 15 Jul 2026 06:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Medan :Harapan Agun untuk segera mendapat bantuan belum terwujud. Sebulan lebih sejak rumahnya tertimpa pohon milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, ia masih harus bertahan di rumah yang kemarin rusak parah sambil menunggu janji Wali Kota Medan Rico Waas.
Hingga Selasa (14/7/2026), belum ada bantuan materiil maupun kepastian waktu pencairan yang diterima korban.
Agun mengaku terpaksa mencari pinjaman ke tetangga dan kerabat untuk memperbaiki rumahnya agar bisa kembali ditempati bersama keluarga.

[adsense]

"Hingga kini belum ada tanda-tanda realisasi bantuan yang dijanjikan Wali Kota Medan. Sudah lebih satu bulan sejak kejadian," kata Agun saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota.
Dengan nada kecewa, ia menilai janji yang disampaikan saat peninjauan dulu belum ditepati.
"Sedih rasanya. Janji Wali Kota Medan sepertinya hanya omon-omon. Sampai kini sedikit pun tidak ada realisasi bantuan yang saya terima," ujarnya.
Asuransi: Berkas Masih dalam Proses di Pusat
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada pihak asuransi yang menangani klaim kerusakan.
Melalui pesan WhatsApp, Hendra selaku perwakilan asuransi menyampaikan bahwa berkas permohonan masih berproses.
"Pagi pak, iya pak, berkas saat ini masih berproses di kantor pusat pak. Kami juga sudah sampaikan ke Dinas. Segera kami informasikan ya pak," tulisnya.
Menurut Hendra, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait proses administrasi klaim tersebut.
Kelurahan Belum Ada Keterangan
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Lurahan Masjid, Kec. Medan Kota Safril Anis Pane sudah dikonfirmasikan.
DLH Medan Surati Kembali
Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melalui Dian, mengatakan akan menyurati kembali pihak Asuransi Bumi Indah.
"Iya bang, kami akan menyurati kembali Asuransi Bumi Indah, agar segera di proses," ucapnya
Padahal, sesaat setelah kejadian, Wali Kota Medan Rico Waas sempat mendatangi lokasi dan menyampaikan akan membantu meringankan beban korban.
Namun hingga lebih dari sebulan berlalu, bantuan yang dijanjikan itu belum terlihat realisasinya.
Kondisi ini membuat Agun dan keluarga harus berjuang sendiri memperbaiki rumah demi bisa kembali berteduh dengan layak.

Deliserdang Amankan 1.462 Kuota Bedah Rumah, Perkimtan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

admin — Tue, 14 Jul 2026 21:15:00 +0700+0700

MATATELINGA,Jakarta:Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mempercepat pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus diperkuat. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Pemkab Deli Serdang menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat guna menyukseskan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Deli Serdang, Yetty Sembiring, S.STP., MM., menghadiri audiensi bersama Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas kelanjutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam audiensi itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Yoke Radius Akbar, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang memperoleh kuota sebanyak 1.462 unit RTLH melalui jalur aspirasi pada tahun 2026. Saat ini, seluruh usulan telah memasuki tahapan verifikasi sebelum pelaksanaan di lapangan.
Kepala Dinas Perkimtan Deli Serdang, Yetty Sembiring, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami mendukung penuh Program Nasional Tiga Juta Rumah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lancar.
Kami juga berharap Deli Serdang kembali memperoleh dukungan kuota pada tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni," ujar Yetty.
Program BSPS diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat.

[adsense]

Tiga Preman Belawan Pungli Supir Demi Sabu

putra — Tue, 14 Jul 2026 21:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Belawan :Tiga preman saat beraksi ditengah Jalan mencari uang untuk membeli sabu sabu di tangkap Tim URC Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan,Selasa ( 14/07/2026.)
Untuk pengusutan ketiga preman Belawan tersebut di bawak ke Mako Polres Pelabuhan Belawan bersama barang bukti berpa hasil pemerasan terhadap pengemudi truk,trado,pic up dan dum truk. Setiba di Mako Polres,ketiga preman tersebut langsung di tes urinenya dan positif pengguna sabu sabu.

[adsense]

Ketiga pelaku yang ditangkap masing masing berinisial ES (40), RH (33), dan MJ (41). Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Marelan Raya dan Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.q
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, SH. MH. Saat di kon firmasi hari Selasa ( 14/07/2026) menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim URC Sat Reskrim berkat adanya informasi dari para sopir yang diperas mereka.
Ketiga pelaku melakukan aksinya yang membuat masyarakat resah tersebut di kawasanJalan Titi Pahlawan dan ditempat tempat lain.
Kasat Reskrim menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Belawan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.Ketiganya kini meringkuk di Hotel Podeo Polres Pelabuhan Belawan.***

[adsense]

Baca Juga:

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

Jefry Siahaan: Ada Fee Proyek Sebesar Itu?

putra — Tue, 14 Jul 2026 20:30:00 +0700+0700

MATATELINGA, Toba :Jefry Siahaan salah satu penggiat sosial dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Toba mengatakan jika banyak bangunan yang tidak sesuai mutu yang seharusnya.
Katanya, banyak proyek pembangunan yang sudah habis masa pemeliharaan tetapi tetap sama kondisinya dan semakin rusak.
Dalam pengamatannya, ia melihat kembali proyek tersebut dan ada beberapa proyek masih sama dan belum mendapat perbaikan.

[adsense]

Atas temuan ini, dia melaporkan dan sudah pernah bicara dengan kepala dinas PUTR Kabupaten Toba Pak Gumianto. Kepala dinas berjanji akan memperbaiki proyek TA 2025 tersebut namun kenyataannya tidak ada perbaikan dan bahkan semakin hancur.
"Ada pula dugaan proyek fiktif karena ada anggaran untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan," terang Jefry kepada awak media di Balige, Selasa, (14/6/2026).
"Saya miris melihat pekerjaan fisik dinas PUTR. Tapi kepala dinas Gumianto tidak mau menerima telpon lagi dan bahkan susah ditemui," lanjutnya.
Atas temuan ini, dia berencana melaporkan proyek TA 2025 tersebut ke aparat penegak hukum.
"Karena ini demi kemajuan Toba Mantap, saya akan melaporkan ini agar ada perubahan kedepannya. Saya juga meminta kepada bupati Toba Effendi Napitupulu dan wakil bupati Toba Audi Murphy O Sitorus untuk mengevaluasi kinerja dinasnya," pintanya.
Tak hanya itu, Jefri juga menyoroti santernya fee proyek 20-25 persen.
"Benar tidaknya berita tersebut, dinas terkait belum memberikan jawaban termasuk permintaan fee kepada konsultan agar menjadi konsultan proyek," ujarnya geram.
Dia kecewa karena dinas terkait hanya berusaha membuat asal bapak senang dan tidak memperhatikan mutu proyek.
Jefry Siahaan selalu mengkritik pekerjaan PUTR dan pekerjaan dinas lain dan rajin menyebarkan di media sosial. Dia berusaha membuat Toba semakin baik kedepannya melalui kritikan namun dia juga menyesalkan kritik yang disampaikan malah mendapat perlawanan dari berbagai masyarakat yang tidak memahami dan melihat kondisi sebenarnya.
Akankah pemerintah kabupaten Toba khususnya dinas PUTR bisa memberikan jawaban atau akan diam dan tak meresponnya?

Polres Padang Lawas Bantah Tangkap Lepas Bandar Narkotika

putra — Tue, 14 Jul 2026 20:02:00 +0700+0700

MATATELINGA,Palas : Akibat adanya pemberitaan media online terkait informasi tangkap lepas bandar narkoba di wilayah eks Barumun Tengah dan Desa Sibuhuan Julu dengan dugaan bayaran Rp 50 JT/org. Sehingga membuat pihak Polres Padang Lawas melalui Kepala Satuan (Kasat) Narkoba, AKP. M. Taufik Siregar, SH menyampaikan bantahan, Selasa, (14/07-2026).
"Tuduhan itu tidak benar terkait pemberitaan yang terbit dan beredar di masyarakat, Sat Narkoba praktik tangkap lepas seorang bandar narkoba dan tebusan kepada Satresnarkoba Polres Padang Lawas dengan membayar Nominal Rp. 50.000.000 perorang," bantah Taufik.

[adsense]

Penanganan tindak pidana narkoba di Polres Padang Lawas sudah sesuai dengan prosedur dan SOP. Sat Narkoba melakukan penggerebekan di rumah terduga penyalahguna yang berada di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tangah Padang Lawas, berhasil mengamankan SS Bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, IN, dan AS, bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong.Pada saat yang bersamaan, MN datang kelokasi penggerebekan yang akhirnya turut diamankan pihak kepolisian.
Tindaklanjut atas introgasi pihak polres terhadap tiga orang terduga inisial, SS, IN, dan AS menerangkan bahwa barang haram narkotika jenis sabu tersebut didapat bersama saudara J kepada saudara IPH.
Jenjang jaringan pengguna narkoba membuat Sat Narkoba sekira pukul 06.30 Wib mengamankan saudara J di Desa Aek Buaton Kec. Aek Nabara Barumun Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya dan tidak menemukan barang haram.
Sementara pengakuan J saat diamankan, mengakui mendapat barang haram sebelumnya dari IPH yang beralamat di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara dan turut juga diamankan pihak Polres Palas bersama barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,12 gram dan Berat Netto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
Ke empat tersangka, SS, IN, AS dan J tersebut dinyatakan positif memakai zat adiktif atas hasil test urine dari Lab RSUD Sibuhan, dan keempatnya dikirim atau dititipkan ke Panti Rehab Kota Pinang Berdasarkan Surat Penitipa terduga pelaku untuk dilakukan Rehabilitasi Nomor: B/650/VII/2026/Resarkoba, Tanggal 09 Juli 2026. Dan Berdasarkan Surat Penitipan terduga pelaku untuk dilakukan Rehabilitasi Nomor: B/652/VII/2026 / Resarkoba, Tanggal 11 Juli 2026.
"Dasar hukum utama tentang rehabilitasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 14 (kewenangan Presiden), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (rehabilitasi medis dan sosial)."ujar Kasat Narkoba AKP M Taufik Siregar"Sedangkan terhadap, Mawarfi Nasution berdasarkan surat Lab RSUD Sibuhuan yang menyatakan hasil test urinenya Negatif (-) sehingga pihak polres mengembalikan kekeluarganya,"sebut Taufik.
Terhadap IPH berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saudara IPH dilakukan penahan di RTP Polres Padang Lawas, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; Sp Han / 67 / VII / 2026 / Resnarkoba. Tanggal 9 Juli 2026.Dilokasi yang berbeda, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Padang Lawas membenarkan, melakukan penangkapan terhadap Abdul Husein Nasution dan Azwar Mudawari Nasution di Desa Sibuhuan Julu Kec. barumun tidak ditemukan barang bukti, sehingga yang bersangkutan dikembalikan kekeluarganya atas hasil test urine negatif (-).

[adsense]

Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan

putra — Tue, 14 Jul 2026 18:59:00 +0700+0700

MATATELINGA,Medan : Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026). Dalam rakor tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan tambahan TKD dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur, program nonfisik, dan bantuan sosial.
Rakor dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan diikuti secara daring oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

[adsense]

Bobby mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan amanah Presiden yang harus benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur, mempercepat pemulihan, dan membantu warga yang terdampak.
Ia menjelaskan pemerintah pusat mengembalikan TKD tambahan bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp10,6 triliun, dengan Sumatera Utara menerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.
Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD di Sumatera Utara belum maksimal. Menurutnya, hal itu dipengaruhi proses perencanaan dan pengadaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu sehingga ia mengusulkan mekanisme design and build untuk mempercepat pelaksanaan.
Di akhir sambutannya, Bobby menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menekan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertahankan besaran TKD tambahan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 agar pemulihan dapat berjalan optimal.

PIMPASA Goes To School, Edukasi Pelajar Cegah TPPO dan TPPM

admin — Tue, 14 Jul 2026 18:15:00 +0700+0700

MATATELINGA -Jakarta : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menyelenggarakan kegiatan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) Goes To School di SMKN 11 Jakarta, Selasa (14/07/2026)..
Kegiatan ini merupakan upaya preventifkeimigrasian untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Program PIMPASA Goes To School menjadi salah satu implementasi edukasi keimigrasian kepada pelajar sebagai upaya membangun kesadaran sejak diniterhadap berbagai risiko keberangkatan ke luar negeri secara nonprosedural. Dalam kegiatan ini, para siswa memperoleh pemahaman mengenai modus operandi TPPO dan TPPM, risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama, menyampaikan bahwa PIMPASA merupakan implementasi peran aktifDirektorat Jenderal Imigrasi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia pendidikan.
"Melalui kegiatan ini, para siswa dibekali pemahaman mengenai berbagai bentuk dan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural, langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban, serta pentingnya kepedulian untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian di lingkungan sekitar", ujar Rakha.
Kepala SMKN 11 Jakarta menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengapresiasi kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dalam memberikan edukasi kepada para peserta didik.
"Kami mengapresiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas pelaksanaan PIMPASA Goes To School di SMKN 11 Jakarta.
Semoga edukasi ini dapt meningkatkan kesadaran para siswa terhadap bahaya TPPO dan TPPM serta pentingnya mengikuti prosedur yang resmi apabila ingin bekerja atau melanjutkan kegiatan ke luar negeri", ungkap Kepala SMKN 11 Jakarta.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanyamemberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan serta pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian.
Melalui Program PIMPASA, Imigrasi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran hukum melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan.
"Saya berharap kegiatan ini selalu meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan atau kesempatan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi, serta selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan pengetahuan yang baik, para siswa tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu keluarga dan lingkungan sekitar agar terhindar dari praktik-praktik ilegal tersebut". ujar Kepala Kantor Wilayah.
Melalui kegiatan PIMPASA Goes To School, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya migrasi yang aman dan legal serta mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

Pemko Medan Dukung Penuh Transisi Sekolah Rakyat Permanen

Sekdakab Humbahas Membisu Soal Bupati Kurangi Tunjangan BPD, Kadis PMDP2A Sebut Efisiensi Anggaran

putra — Tue, 14 Jul 2026 18:00:00 +0700+0700

MATATELINGA, Humbahas :Bupati Humbahas Oloan Paniaran mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2025, dengan memotong dan memangkas tunjangan para Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran 2026.
Informasi tersebut dibenarkan oleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A), Kartini Sinambela.

[adsense]

Menurut dia, pengurangan tunjangan ini terjadi ditengah karena alasan tekanan efisiensi anggaran. Disisi lain, pengurangan tunjangan tersebut tidak melanggar peraturan perundangan yang lain.
" Selamat siang juga amang, terkait pengurangan tunjangan BPD tidak melanggar aturan lainnya, dan pengurangan ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Terimakasih," ujarnya singkat saat memberikan konfirmasi via WhatsApp, Sabtu (11/7/2026).
Ditanya, atas pengurangan anggaran tunjangan BPD, kemana dialihkan pos pengurangan anggaranya, hingga berita ini diturunkan Kartini belum menjawab.
Salah seorang BPD di Kecamatan Doloksanggul, dan Kecamatan Pollung, dikonfirmasi secara terpisah, mengaku kondisi tersebut.
Mereka mengaku, bahwa terjadi pemotongan tunjangan untuk tahun 2026 ini. Tunjangan yang sebelumnya diterima Rp 650.000,00 , kini berkurang menjadi Rp 500.000,00.
" Saya terima biasanya Rp 650 ribu, sekarang jadi Rp 500 ribu, dipotong Rp 150 ribu," keluh salah seorang anggota BPD.
Ditanya, apa alasan pemerintah memotong tunjangan BPD, salah seorang BPD di Kecamatan Pollung mengaku, karena aturan Kabupaten.
" Bukan desa yang memotong, aturan kab," katanya.
Lagi, ditanya perbup, ia menyarankan agar ditanyakan ke punya Perbup. " Tanya lah yang punya perbup," ujarnya.ds

[adsense]

Baca Juga:

Semarak Hut Kota T.Tinggi

Dukung Asta Cita, Kajari Kab. Bogor Bangun Kolam Binaan Koperasi Merah Putih

admin — Tue, 14 Jul 2026 17:49:00 +0700+0700

MATATELINGA -Cibinong : Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menghadirkan inovasi yang selain tugas penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan Kajari Kabupaten Bogor, Dr. Denny Achmad, lahan yang sebelumnya tidak produktif disulap menjadi Kolam Binaan Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong, sebuah program pemberdayaan ekonomi yang digagas bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Inisiatif ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi berbasis koperasi.Melalui kolaborasi tersebut, delapan kolam budidaya ikan lele dengan sistem bioflok dibangun sebagai unit usaha Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong.
Seluruh anggota koperasi tidak hanya diajak berusaha, tetapi juga memperoleh transfer pengetahuan langsung dari Dinas Perikanan dan Peternakan, mulai dari teknik budidaya, pemberian pakan, pengelolaan kolam hingga strategi pemasaran hasil panen.
Kajari Kabupaten Bogor Dr. Denny Achmad mengatakan, program ini lahir dari semangat membangun jiwa kewirausahaan di lingkungan Adhyaksa agar para pegawai memiliki keterampilan dan sumber pendapatan tambahan di luar profesinya sebagai aparat penegak hukum.
"Saya ingin seluruh pegawai memiliki skill di luar pekerjaannya. Atau ingin menambah penghasilan secara halal, dan mereka sudah memiliki bekal usaha yang nyata," ujar Denny.
Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah mentransformasi koperasi yang semula hanya bergerak di bidang simpan pinjam menjadi Koperasi Konsumsi Merah Putih Adhyaksa Cibinong. Dari sana kemudian dikembangkan berbagai unit usaha, seperti minimarket, budidaya ikan lele dan mujair, serta rencana pengembangan peternakan ayam petelur.
Denny menegaskan bahwa seluruh kegiatan diawali dengan edukasi. Para anggota koperasi terlebih dahulu mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola koperasi, manajemen usaha, hingga bisnis proses. Setelah itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor memberikan pelatihan teknis budidaya ikan secara menyeluruh sehingga usaha yang dijalankan memiliki dasar ilmu yang kuat.
Hasilnya mulai terlihat. Kolam binaan tersebut telah berhasil melakukan panen perdana, bahkan hasil panennya telah memiliki jaringan pemasaran sehingga memberikan nilai ekonomi bagi koperasi sekaligus menjadi tambahan kesejahteraan bagi anggotanya.
"Kami ingin menanamkan budaya bahwa setiap pegawai memiliki mental entrepreneur. Lahan yang menganggur harus menjadi lahan produktif. Koperasi menjadi wadah agar seluruh anggota bisa tumbuh bersama dan memperoleh tambahan pendapatan secara halal," tegasnya.
Program ini juga menjadi implementasi semangat Koperasi Merah Putih yang saat ini didorong pemerintah sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurut Denny, koperasi merupakan instrumen penting untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.
Selain mengembangkan kolam ikan lele, Kejari Kabupaten Bogor juga tengah pengembangan budidaya ikan mujair dan ikan patin. Seluruh program itu diharapkan menjadi ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus mendukung program nasional di sektor pangan.
Tak hanya itu, melalui Program Jaga Desa, Kejari Kabupaten Bogor juga bersinergi dengan pemerintah desa untuk memetakan potensi ekonomi desa, mendampingi pelaksanaan pembangunan dan memberikan penerangan hukum agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Data potensi desa tersebut diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi berbasis wilayah.
Dengan inovasi ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa institusi penegak hukum tidak hanya hadir dalam penindakan, tetapi juga akatif melakukan pencegahan dan ambil bagian menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Kolam Binaan Koperasi Merah Putih Adhyaksa Cibinong, sinergi antara Kejari Kabupaten Bogor dan Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Bogor menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong, koperasi, dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan untuk menyukseskan Asta Cita Presiden menuju Indonesia yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

[adsense]

Baca Juga:

Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia