https://www.matatelinga.com/ Berita Terkini Medan, Sumut dan Aceh. Berita Medan Langsung dari Sumbernya Wed, 16 Sep 2026 07:56:08 +0700+0700 id-ID Melalui MoU dan PKS, Pemkab Simalungun dan Pengadilan Agama Jalin Sinergi Layanan Publik Wed, 16 Sep 2026 07:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Melalui MoU dan PKS, Pemkab Simalungun dan Pengadilan Agama Jalin Sinergi Layanan Publik]]> MATATELINGA,Simalungun : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB menjalin kerja sama strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

[adsense]

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Kegiatan ini menjadi tonggak penguatan sinergi antara eksekutif dan lembaga peradilan guna menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kabupaten Simalungun.

[adsense]

Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, Bernando D Silaen, menjelaskan bahwa kerja sama ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan ruang lingkup yang jelas dan saling melengkapi.
Seperti pada Dinas Kesehatan tentang edukasi dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terkait layanan, data, bimbingan psikologis, serta peningkatan kapasitas bagi anak dan remaja

[adsense]
​Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan pasca perceraian dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tentang integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Simalungun​

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bagi ASN di lingkungan Pemkab Simalungun.Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Simalungun Kelas IB, Dr. Dangas Siregar, menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa kerja sama harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

[adsense]
Baca Juga:

"Hal utama yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat, khususnya di tingkat bawah, dapat memperoleh pelayanan yang prima serta kemudahan mengakses keadilan," ujar Dangas.
Dangas menambahkan akan dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berkelanjutan guna mengidentifikasi kendala serta mengembangkan cakupan kerja sama dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat

[adsense]
Sementara itu, Bupati Simalungun, Anton A Saragih, bahwa penandatanganan ini bukan kegiatan seremonial semata, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan perlindungan dan pelayanan nyata.Salah satu fokus utama adalah, sebut Bupati, pencegahan perkawinan anak usia dini, yang menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kualitas sumber daya manusia.

"Anak-anak kita harus diberi kesempatan tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja," tegas Bupati.Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan nagori, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

[adsense]
Baca Juga:
"Semoga sinergi ini memberi manfaat nyata dan menjadi langkah strategis mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, berkeadilan, ramah, dan melindungi anak," pungkas Bupati.(sip)

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192816/melalui-mou-dan-pks-pemkab-simalungun-dan-pengadilan-agama-jalin-sinergi-layanan-publik/ Polda Sumut Amankan 8 Warga Terkait Pengrusakan dan Penjarahan di Humbahas Wed, 16 Sep 2026 07:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Polda Sumut Amankan 8 Warga Terkait Pengrusakan dan Penjarahan di Humbahas]]> MATATELINGA, Medan :Sebanyak 8 warga diamankan Subdit III Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut terkait kasus pengrusakan dan penjarahan di Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) beberapa waktu lalu.

[adsense]

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, ke-8 orang yang diamankan itu masih diperiksa intensif untuk menentukan status mereka.

[adsense]
Baca Juga:
"Iya benar, saat ini ke delapan orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Krimum," aku Kombes Ferry Walintukan, Selasa (15/9/2026).

[adsense]

[adsense]
Dia tidak menampik kemungkinan orang yang diamankan bisa saja bertambah, menyesuaikan hasil penyidikan.
Sebelumnya, beredar video adanya aksi pengrusakan dan penjarahan di Kabupaten Humbahas pada Sabtu 12 September 2026 lalu. Terlihat sejumlah mobil terbalik dan rumah dirusak.

Adapun yang diamankan diantaranya, SS (38), TS (36), MS (60), PS (49), TBS (42), HS (65), TGS (66) dan IS (43), seluruhnya warga Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192817/polda-sumut-amankan-8-warga-terkait-pengrusakan-dan-penjarahan-di-humbahas/ Dra Happy Buka FGD Draft Perwa Siantar Tentang PSU, Kadis PKP; Kepastian Hukum Atas PSU Perumahan Wed, 16 Sep 2026 06:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Dra Happy Buka FGD Draft Perwa Siantar Tentang PSU, Kadis PKP; Kepastian Hukum Atas PSU Perumahan]]> MATATELINGA,Pematangsiantar : Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely membuka Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota (Perwa) Pematangsiantar tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kaveling Komersial Perumahan.

[adsense]

FGD untuk mendukung Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kadis PKP) Kota Pematangsiantar Robert Sitanggang SSTP MSi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut Angkatan 12, di Ruang Serbaguna Pemko Siantar, Senin (14/09/2026).

Wali Kota Wesly dalam pesan tertulis oleh Dra Happy, kehadiran peserta FGD menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin baik di Kota Pematangsiantar.

[adsense]
Baca Juga:

Dijelaskannya, dalam perkembangan pembangunan perumahan di Kota Pematangsiantar, semakin banyak kawasan perumahan yang tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak positif terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
"Namun demikian, pertumbuhan kawasan perumahan juga harus diikuti dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PSU yang tertib, jelas, dan memiliki kepastian hukum," katanya.

[adsense]

PSU perumahan lanjutnya, seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, fasilitas sosial, jaringan utilitas, penerangan jalan umum, serta fasilitas lainnya pada akhirnya akan menjadi tiga bagian yang sangat penting dalam menunjang kualitas kehidupan masyarakat di kawasan perumahan. PSU yang dibangun dengan baik akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat.


"Sebaliknya, apabila PSU tidak direncanakan, dibangun, diserahkan, dan dikelola dengan baik, maka pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pengembang," katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memandang perlu adanya suatu regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah, pengembang, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan PSU perumahan dan kaveling komersial perumahan.

[adsense]
Baca Juga:

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kadis PKP), Robert Sitanggang SSTP MSi, maksud kegiatan ini untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman melalui kepastian proses penyerahan, status pengelolaan, serta tanggung jawab pemerintah daerah terhadap PSU yang telah diserahkan oleh pengembang.

[adsense]

Sedang tujuannya, untuk meningkatkan kepastian hukum atas status dan pengelolaan PSU perumahan, mempercepat proses penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan PSU yang lebih baik dan berkelanjutan; menjamin pemeliharaan dan keberlanjutan PSU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penghuni.

[adsense]

Mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset daerah atas PSU yang telah diserahkan; memperkuat koordinasi dan pengawasan antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat; serta mendorong terciptanya kawasan perumahan yang layak, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Hadir, Kepala Bagian Hukum Setdako Edi Sutrisno SH, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ronny Dicky Wijaya Sinaga SSTP MSc, OPD, camat, dan lurah. (sip)

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192815/dra-happy-buka-fgd-draft-perwa-siantar-tentang-psu-kadis-pkp-kepastian-hukum-atas-psu-perumahan/ Perkuat Ketahanan Energi, PLN dan Kodam I/Bukit Barisan Tingkatkan Sinergi Kelistrikan Sumatera Utara Wed, 16 Sep 2026 06:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Ketahanan Energi, PLN dan Kodam I/Bukit Barisan Tingkatkan Sinergi Kelistrikan Sumatera Utara]]> MATATELINGA,Medan :PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan dalam mendukung ketahanan energi dan pemerataan akses listrik di Sumatera Utara. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran manajemen PLN dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan.

[adsense]
Pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi dan kolaborasi antara PLN Sumatera Utara dan Kodam I/Bukit Barisan. Dalam audiensi, PLN menyampaikan kondisi terkini sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara, khususnya Sumatera Utara, serta kesiapan perusahaan mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Audiensi tersebut dihadiri jajaran PLN UID Sumatera Utara, yakni General Manager Rizky Mochamad; Senior Manager Distribusi Dicky Hiwardi; Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan Maman Sulaeman; Manager Komunikasi dan TJSL, Darma Saputra. Turut hadir dari PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP Sumbagut); General Manager Rizki Aftarianto; Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi Reza Pane. serta dari PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera yang diwakili Senior Manager Transmisi 1 M. Taufik dan Manager Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Medan Doni Adrean bersama dengan Manager Litigasi dan Regulasi Sumatera Divisi Hukum Kantor Pusat PLN, Sufrin.

[adsense]
Baca Juga:
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan Sumatera Utara saat ini berada dalam kondisi aman. Keandalannya terus dijaga melalui pengelolaan sistem secara terintegrasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengoperasian jaringan transmisi dan gardu induk hingga pendistribusian listrik kepada masyarakat.

]]> https://www.matatelinga.com/Lifestyle/192814/perkuat-ketahanan-energi-pln-dan-kodam-ibukit-barisan-tingkatkan-sinergi-kelistrikan-sumatera-utara/ TV dan Tabung Gas Dicuri Saat Rumah Kosong, Dua Pelaku Dibekuk Polsek Hamparan Perak Tue, 15 Sep 2026 21:32:00 +0700+0700 <![CDATA[TV dan Tabung Gas Dicuri Saat Rumah Kosong, Dua Pelaku Dibekuk Polsek Hamparan Perak]]> MATATELINGA,Hamparan Perak : Unit Reskrim Polsek Hamparan Perak berhasil mengungkap kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (2) KUHPidana. Dua pria berinisial SM alias M (45) dan HH alias D (32) diamankan petugas pada Selasa, 15 September 2026.

[adsense]

Kedua pelaku diamankan di Dusun II Jalan Jalaluddin, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan korban Etty Lestari (48).


Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M., SIK., melalui Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Situmorang, ST., MM., mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan korban yang kehilangan televisi dan tabung gas saat rumah dalam keadaan kosong.

[adsense]
Baca Juga:

"Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian bersama. Petugas juga berhasil menemukan barang bukti berupa satu buah kunci dan satu tabung gas ukuran 3 kilogram," ujar Kompol Chandra.

[adsense]

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu korban pulang ke rumah setelah sekitar satu minggu rumah dalam keadaan kosong. Korban kemudian mendapati satu unit televisi LED 31 inci dan tabung gas 3 kilogram telah hilang.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku masuk ke rumah korban menggunakan kunci joker, kemudian mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga sekitar Rp600 ribu.


"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara ini. Kami mengimbau masyarakat agar meningkatkan keamanan rumah, khususnya ketika ditinggalkan dalam waktu cukup lama, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana," tegas Kapolsek Hamparan Perak.
Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Polsek Hamparan Perak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192819/tv-dan-tabung-gas-dicuri-saat-rumah-kosong-dua-pelaku-dibekuk-polsek-hamparan-perak/ Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo Tue, 15 Sep 2026 21:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo]]> MATATELINGA - Karo : Belum selesai penanganan dan pengusutan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi. Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran di tengah proses penanganan kasus sebelumnya yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br. Tarigan, menyayangkan munculnya kembali dugaan kejadian serupa, terlebih sehari sebelumnya dirinya bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

[adsense]
Baca Juga:
Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, penyebab kejadian harus segera ditelusuri secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

[adsense]
"Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

[adsense]
Baca Juga:
Rapidin mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat di setiap tahapan pelaksanaan.

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

[adsense]
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST, menilai kejadian terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

[adsense]
Baca Juga:
"Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya," kata Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

[adsense]
"Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata," pungkasnya.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192818/belum-kering-air-mata-korban-sebelumnya-dugaan-keracunan-mbg-kembali-terjadi-di-karo/ Fraksi Hanura-PKB Khawatirkan Silpa Dan Proyek Tambal Sulam Tue, 15 Sep 2026 21:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Fraksi Hanura-PKB Khawatirkan Silpa Dan Proyek Tambal Sulam]]> MATATELINGA,Medan : Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti tajam pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi ini menegaskan, kenaikan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kebangkitan ekonomi umat, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.

[adsense]


Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.

[adsense]

Dalam pandangannya, Lailatul menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

[adsense]

"Setiap rupiah kenaikan anggaran harus berorientasi pada hati nurani rakyat dan kebangkitan ekonomi umat," tegasnya.
Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.


Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.
Kondisi tersebut dipertanyakan Fraksi Hanura-PKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka meminta penjelasan sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan dan strategi Pemko Medan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

[adsense]
Baca Juga:
Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.

[adsense]

[adsense]
"Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa saja yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut? Apakah dana tersebut bersifat peruntukan khusus?" kata Lailatul.
Ia juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Digitalisasi retribusi dinilai harus benar-benar mampu menutup celah kebocoran, bukan justru membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.
Selain pendapatan, sorotan tajam diarahkan pada sisi belanja. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.


Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
Dalam hal ini, Lailatul Badri mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat masyarakat, khususnya persoalan banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif untuk mengejar penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.
"Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif 'asal habis anggaran' di ujung tahun?" ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:

Lailatul Badri juga meminta Pemko Medan memberikan jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung pada Silpa.
Ia mengatakan persoalan banjir menjadi perhatian khusus, terutama banjir perkotaan dan banjir rob yang terus menghantui kawasan Medan Utara.
Dikatakan, Lailatul Badri pihaknya meminta agar tambahan anggaran tidak hanya digunakan untuk proyek tambal sulam, tetapi diarahkan pada penyelesaian persoalan drainase secara permanen serta mitigasi banjir rob.


Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dinas Perkimcikataru. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar atau bertambah sekitar Rp182,18 miliar (32,12 persen).
Kenaikan tersebut dinilai harus diikuti percepatan pelaksanaan program, termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun dan penyediaan infrastruktur air bersih.

[adsense]

Dalam hal ini, Lailatul Badri juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk dugaan masih adanya bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin.
Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.
Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari birokrasi administrasi, kepesertaan UHC hingga kondisi fasilitas kesehatan.

[adsense]
Baca Juga:

Ia meminta Pemko Medan menjelaskan alasan pemotongan anggaran tersebut sekaligus strategi membenahi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi dan seluruh puskesmas.
"Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?" kata Lailatul Badri.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat tambahan anggaran menjadi sekitar Rp1,45 triliun, naik 3,89 persen. Fraksi Hanura -PKB meminta kenaikan tersebut benar-benar berdampak terhadap mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Dalam hal ini, Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti Dinas Sosial yang mendapat tambahan anggaran 23,31 persen menjadi sekitar Rp174,34 miliar. Tambahan tersebut diminta diikuti perbaikan akurasi data penerima bantuan agar warga miskin dan kelompok rentan tidak kembali menjadi korban salah sasaran.
"Bagaimana langkah Pemko Medan membersihkan data ganda atau anomali agar bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan?" tegas Lailatul.
Di sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan naik 12,03 persen menjadi sekitar Rp643,31 miliar.Ia mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran tersebut, khususnya untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Pasalnya, keluhan mengenai LPJU padam dan rusak masih banyak ditemukan. Dalam hal ini, Lailatul Badri juga mendesak realisasi rencana pembangunan Terminal Pasar Induk dan flyover di Simpang Selayang serta penertiban parkir liar, terminal atau pool bus liar dan PKL yang menggunakan badan jalan.
Untuk lingkungan hidup, anggaran Dinas Lingkungan Hidup naik signifikan 64,05 persen menjadi sekitar Rp227,72 miliar.
Ia meminta tambahan anggaran tersebut menjawab persoalan sampah, limbah industri, sanitasi Medan Utara, minimnya ruang terbuka hijau hingga lambannya respons terhadap pengaduan warga.
Kekurangan armada pengangkut sampah juga diminta segera diatasi karena dinilai belum sebanding dengan volume timbulan sampah harian.
Sementara itu, anggaran Dinas Ketenagakerjaan meningkat 16,33 persen menjadi sekitar Rp25,57 miliar. Fraksi meminta indikator kinerja yang terukur, termasuk jumlah warga yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan melalui program pemerintah.
Untuk sektor UMKM, Fraksi Hanura-PKB meminta tambahan anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar sekitar Rp55,66 miliar benar-benar diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat.
Pemko diminta memperluas akses pembiayaan murah, memperkuat pasar tradisional, mendorong digitalisasi UMKM dan memperluas akses pasar. Anggaran tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial atau pelatihan yang berulang tanpa dampak ekonomi yang terukur.
Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran BPBD sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar.
Tambahan anggaran tersebut dinilai wajib dibarengi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir. BPBD diminta memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Dinas Kesehatan, puskesmas dan seluruh jajaran Pemko Medan.
"Armada serta personel evakuasi harus siaga penuh begitu debit air mulai naik. Lambannya proses evakuasi seperti kejadian sebelumnya tidak boleh terulang kembali," tegas Lailatul.

[adsense]

Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya meminta seluruh kenaikan anggaran dalam P-APBD 2026 diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Lailatul Badri besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan apabila anggaran tidak mampu menjawab persoalan mendasar warga Medan.


Karena itu, setiap tambahan anggaran harus memiliki target yang jelas, dapat diukur, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192807/fraksi-hanurapkb-khawatirkan-silpa-dan-proyek-tambal-sulam/ Kerja Sama Diperpanjang, Seluruh Anggota PWI Dicover Asuransi Tue, 15 Sep 2026 20:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Kerja Sama Diperpanjang, Seluruh Anggota PWI Dicover Asuransi]]> MATATELINGA,Medan:Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dilanjutkannya kembali kerja sama PWI Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

[adsense]


Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026).


Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail.

[adsense]
Baca Juga:

Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.


Budi mengatakan, seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia.

[adsense]

"Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi.


Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

[adsense]
Baca Juga:


Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,


jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

[adsense]


Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.


Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.
"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.
Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya.

[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192820/kerja-sama-diperpanjang-seluruh-anggota-pwi-dicover-asuransi/ 10 Anggota DPRD Partai Pendukung Tidak Hadir Terkesan Permalukan Bupati, Rapat Paripurna Ditunda Tue, 15 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700 <![CDATA[10 Anggota DPRD Partai Pendukung Tidak Hadir Terkesan Permalukan Bupati, Rapat Paripurna Ditunda]]> MATATELINGA,Palas : Kepemimpinan Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan terlihat diluar lenggang dan bersahaja dengan partai pendukungnya. Namun kenyataan pada rapat paripurna yang dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas, Senin (14/9) malam terpaksa diskor, Pasalnya, dari 30 anggota DPRD, hanya 19 yang hadir, 11 orang tidak hadir 10 orang diantaranya dari partai pendukung bupati.

[adsense]

Rapat yang diagendakan pukul 20.00 WIB. Hingga pukul 22.30 baru dimulai.

Unsur organisasi perangkat daerah dan Forkopimda sejak awal sudah berhadir. Namun rapat belum juga dimulai, sembari menanti anggota DPRD lainnya guna mencukupi 2/3 kourum. Akan tetapi tak kunjung juga hadir dan tetap tidak memenuhi kuorum. Akhirnya rapat diskor atas kesepakatan dengan bukti ketuk palu oleh Ketua DPRD Palas, Luat Hasibuan sampai Selasa, (15/09-2026) Pukul 11:00 WIB. Prilaku anggota DPRD termasuk 10 orang dari partai pendukung bupati diduga sengaja memperlihatkan kuasanya untuk mempermalukan Bupati Padang Lawas.

[adsense]
Baca Juga:

Padahal berdasarkan aturan tata tertib DPRD yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, syarat kehadiran kuorum dibagi menjadi tiga kategori utama. Hal ini membuat rapat paripurna DPRD dengan total 30 orang anggota dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri oleh minimal 20 orang hadir atau syara 2/3 anggota karena masuk dalam agenda pembahasan APBD.

[adsense]

Ke-11 anggota DPRD yang tidak hadir itu, 4 dari fraksi Golkar, masing-masing Amran Pikal Siregar, Arpan Habibi, Aulia Rahman Nasution, dan M Husein Nasution. 2 anggota dari Partai PDIP, Himpun Daulay dan Rajab Siregar. Sementara satu orang dari Fraksi Gerinda, Fahrul Rizal, Satu, Satu dari PAN, Basaruddin Hasibuan dan dari Partai Demokrat, Achyar Hidayat Hasibuan, serta Dua dari Partai Hanura, yakni Feryansah Hasibuan dan Erwin Swandi Harahap.

[adsense]
Baca Juga:

Rapat Lanjutan seyogiyanya digelar pukul 11:00 WIB diagendakan, Selasa (15/09-2026) akan tetapi masih tetap terjadi pengunduran waktu dikarenakan peserta rapat belum juga korum hingga pukul 16:00 WIB.


Tepat pada pukul 16: 08 WIB rapat paripurna Bamus kembali dibuka yang dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Padang Lawas. Hal ini hanya sebatas korum dan dibuka langsung Ketua DPRD, Luat Hasibuan dan dihadiri Wkl Bupati Padang Lawas, Ahmad Fauzan Nasution, Sekda, Panguhum Nasution, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Palas beserta seluruh SKPD.

[adsense]

Begitu lama rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, begitu digelar rapat hanya 25 menit selesai dilaksanakan.


Hal ini menjadi rapat tercepat dan dibalik keputusan dan penandatangan Nota Kesepakatan diduga hanya intrik para anggota DPRD Padang Lawas dalam menunda untuk hal yang dapat mencurigai jurnalis dikarenakan sebelum pelaksanaan rapat digelar anggota DPRD diarahkan masuk keruangan Fraksi PPP.

[adsense]
Baca Juga:

Sambutan Bupati Padang Lawas yang dibacakan Wakil Bupati, Ahmad Fauzan Nasution,, mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD Palas terkhusus tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192812/10-anggota-dprd-partai-pendukung-tidak-hadir-terkesan-permalukan-bupati-rapat-paripurna-ditunda/ Polisi Gadungan Aniaya Pria hingga Tewas di Deli Serdang Tue, 15 Sep 2026 19:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Polisi Gadungan Aniaya Pria hingga Tewas di Deli Serdang]]> MATATELINGA, Medan :Polisi menangkap dua dari empat pelaku pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial S hingga tewas di wilayah Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dua pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian saat menjalankan aksinya.

[adsense]

Kedua tersangka masing-masing berinisial FAW dan HP. Keduanya ditangkap personel Polsek Medan Tembung di Jalan Kali Serayu, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pada Sabtu (12/9/2026).


Dari tangan tersangka, polisi menyita satu pucuk pistol mainan yang digunakan untuk mengancam korban. Para pelaku disebut mengaku sebagai anggota Resmob.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung Iptu Parulian Sitanggang mengatakan, aksi pengeroyokan itu terjadi pada Jumat (11/9/2026) malam. Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor melintas di wilayah Percut Sei Tuan.


"Korban dihadang oleh keempat pelaku. Mereka mengaku sebagai petugas kepolisian, kemudian mengancam dan menganiaya korban," kata Parulian, Selasa (15/9/2026).
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami kondisi kritis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun nyawanya tidak tertolong.

[adsense]
Baca Juga:

Polisi menyebut aksi tersebut bermula dari dugaan para pelaku bahwa korban membawa narkoba. Keempat pelaku sengaja menghadang korban untuk mengambil narkoba yang mereka duga dibawa korban.
Namun, setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, korban ternyata tidak membawa narkoba. Para pelaku kemudian tetap melakukan penganiayaan terhadap korban.


"Mereka menduga korban membawa narkoba dan ingin menguasainya. Setelah digeledah, ternyata korban tidak membawa apa-apa," jelasnya.

[adsense]

Selain menganiaya korban, para pelaku juga membawa kabur ponsel milik korban sebelum melarikan diri.
Polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Kedua pelaku tersebut kini masuk dalam daftar pencarian polisi.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192813/polisi-gadungan-aniaya-pria-hingga-tewas-di-deli-serdang/ Perkuat Kolaborasi, GM PLN UID Sumut lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara Tue, 15 Sep 2026 19:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Kolaborasi, GM PLN UID Sumut lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara]]> MATATELINGA,Medan :General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, bersama jajaran manajemen melakukan audiensi dan memperkuat kolaborasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Medan.

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
Pertemuan tersebut menjadi momentum perkenalan Rizky Mochamad sebagai General Manager PLN UID Sumatera Utara sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dan kolaborasi antara PLN dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Sumatera Utara turut didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedi J.P. Harahap.


Rizky menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terjalin serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelayanan ketenagalistrikan dan pembangunan daerah.

[adsense]

Melalui pertemuan ini, kami ingin mengenalkan kembali jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara sekaligus memperkuat hubungan dengan Bapak Gubernur agar program dan pelayanan PLN dapat semakin selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara," ujar Rizky.

[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192811/perkuat-kolaborasi-gm-pln-uid-sumut-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kantor-gubernur-sumatera-utara/ Herti: Keberatan Foto Dirinya Dicatut untuk Pemberitaan.Anggota DPRD Lapor Dugaan Korupsi Tue, 15 Sep 2026 18:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Herti: Keberatan Foto Dirinya Dicatut untuk Pemberitaan.Anggota DPRD Lapor Dugaan Korupsi]]> MATATELINGA,DeliSerdang : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Perindo Herti sastra br Munte berkeberatan dengan ditampilkan Poto dirinya dengan narasi di pemberitaan terkait tindakan anggota DPRD yang membawa-bawa nama lembaga dalam menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[adsense]

Herti menegaskan, tindakan oknum wartawan yang menampilkan Poto dirinya tanpa komfirmasi terkesan untuk mengadu domba antara dirinya dengan pihak eksekutif, dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

[adsense]
Baca Juga:

" Silahkan mau buat berita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deliserdang resmi melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).tapi jangan pula ada Poto saya yang tidak ikut ikutan dilibatkan, kan tidak benar juga. Ujar Herti.

Herti mengancam bila hal ini terulang, maka dirinya akan mengambil langkah sikap tegas.

[adsense]

Selain. Itu kata Herti hendaknya kalau lah ada mau pelaporan, mestinya ada komfirmasi atau rapat bagian anggran tentang hal tersebut .

[adsense]
setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan laporan sebagai warga negara. Namun, hak tersebut harus dibedakan secara tegas dengan tindakan yang mengatasnamakan Lembaga DPRD.

Menurut Herti, DPRD merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai partai dan fraksi. Karena itu, pendapat maupun sikap seorang anggota tidak serta-merta dapat disebut sebagai sikap resmi lembaga.

[adsense]
Baca Juga:
"Kalau itu merupakan laporan pribadi, silakan dan harus dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pribadi. Tetapi jangan membawa-bawa nama DPRD seolah-olah itu merupakan sikap kelembagaan," ucap Herti yang juga ketua DPD partai Perindo ini dengan tegas.

Herti menilai, persoalan dugaan penyimpangan maupun dugaan tindak pidana memang harus ditindaklanjuti apabila didukung data, fakta dan bukti yang memadai. Namun, proses tersebut tidak boleh mengabaikan mekanisme kelembagaan DPRD.
Jangan karena seseorang anggota DPRD mempunyai pendapat atau kepentingan tertentu, kemudian seolah-olah seluruh DPRD sepakat. DPRD itu terdiri dari berbagai partai politik. Tidak mungkin setiap persoalan semua anggota satu pendapat," ujarnya.

[adsense]

Herti mengingatkan agar institusi DPRD tidak dijadikan alat untuk memperkuat kepentingan politik maupun kepentingan pribadi tertentu.

[adsense]

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPRD kabupaten DeliSerdang dari fraksi PPP. Muhammad Adami Sulaeman yang mengatakan Kalau ada persoalan pribadi, mari kita lihat persoalannya secara objektif. Jangan lembaga DPRD dijadikan alat untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi.

Sikap tersebut bukan berarti dirinya menolak atau menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, ia mendukung setiap proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang memiliki dasar dan bukti.

[adsense]
Baca Juga:
"Saya mendukung pemberantasan korupsi. Kalau memang ada dugaan tindak pidana dan ada bukti, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi kita harus membedakan mana tindakan pribadi dan mana tindakan kelembagaan DPRD," tegasnya.

Lebih lanjut, Adami mengatakan apabila suatu persoalan hendak disampaikan secara resmi atas nama DPRD Kabupaten Deli Serdang, maka harus terdapat pembahasan dan keputusan melalui mekanisme kelembagaan serta alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192809/herti-keberatan-foto-dirinya-dicatut-untuk-pemberitaananggota-dprd-lapor-dugaan-korupsi/ DIDUGA KEBAL HUKUM! Gedung di Jl. Mayang Medan Petisah Berdiri Tanpa PBG Tue, 15 Sep 2026 17:30:00 +0700+0700 <![CDATA[DIDUGA KEBAL HUKUM! Gedung di Jl. Mayang Medan Petisah Berdiri Tanpa PBG]]> MATATELINGA, Medan :Sebuah bangunan yang berdiri di Jalan Mayang, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diduga kuat tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

[adsense]

Hasil investigasi di lapangan, bangunan tersebut telah berdiri cukup lama dan hingga kini. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan bangunan tersebut belum pernah mengurus perizinan.di lokasi bangunan tidak ada plang PBG nya.

Ironisnya, dua bulan lalu lokasi tersebut sudah pernah didatangi aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan, pihak Kepolisian, dan Koramil setempat. Namun, hingga berita ini diturunkan, pemilik bangunan diduga belum juga mengurus perizinan sebagaimana mestinya.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Udah lama itu bangunannya berdiri Bu. Setau kami belum ada izinnya. Waktu itu memang pernah datang Satpol PP sama tentara dan polisi, tapi setelah itu ya begitu aja, tidak ada pembongkaran, tidak ada pengurusan izin juga," ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Selasa(15/9/2026).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, setiap bangunan gedung wajib memiliki PBG sebelum dan saat proses pembangunan. Tanpa PBG, bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan ilegal dan melanggar Perda Kota Medan tentang Ketertiban Umum.
Hingga kini, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Medan. Publik pun mempertanyakan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Citaru) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, dan Satpol PP Kota Medan yang terkesan melakukan pembiaran.

[adsense]
Baca Juga:
Wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada,Pemilik bangunan di Jl. Mayang ,Lurah Sekip dan Camat Medan Petisah, Kepala Satpol PP Kota Medan terkait tindak lanjut sidak 2 bulan lalu,Kepala DPMPTSP Kota Medan untuk mengecek data PBG melalui sistem SIMBG,
Jika terbukti tidak memiliki PBG, warga meminta agar Pemko Medan tidak tebang pilih dan segera melakukan penyegelan serta penindakan sesuai aturan yang berlaku.(Erni)

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192808/diduga-kebal-hukum-gedung-di-jl-mayang-medan-petisah-berdiri-tanpa-pbg/ Media Gathering Asuransi Astra Gandeng OJK Bahas Pentingnya Pelindungan Konsumen Tue, 15 Sep 2026 17:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Media Gathering Asuransi Astra Gandeng OJK Bahas Pentingnya Pelindungan Konsumen]]> MATATELINGA - Medan : Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Upaya tersebut tidak berhenti pada penyelesaian pengaduan ketika terjadi kendala, tetapi perlu hadir sejak masyarakat mendapatkan informasi, memahami produk, hingga menggunakan layanan dan manfaat perlindungan yang dimililikinya.

[adsense]

Sejalan dengan hal tersebut, Asuransi Astra bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Media Gathering #TujuhDekadeAsuransiAstra di Interlokal, Jalan T Cik Ditiro Medan, Selasa (15/9/2026) dengan tema "Cerdas Memahami, Nyaman Menggunakan : Memahami Perlindungan Konsumen untuk Pengalaman berasuransi yang Lebih Baik".

Kegiatan yang melibatkan puluhan jurnalis Kota Medan ini menjadi ruang diskusi bagi regulatorm pelaku industri dan insan media di Medan untuk membahas pentingnya penerapan perlindungan konsumen dalam menciptakan pengalaman berasuransi yang lebih baik.

[adsense]
Baca Juga:

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) 2025, tingkat literasi asuransi masyarakat berada di angka 45,45 persen, sementara tingkat inklusinya mencapai 28,50 persen. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan asuransi, sekaligus memperluas akses terhadap perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan.

Di tengah kondisi tersebut, upaya membangun kepercayaan terhadap industri asuransi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyampaian informasi yang transparan dan mudah dipahami, kemudahan akses layanan, serta penerapan pelindungan konsumen secara bertanggung jawab.

[adsense]

Manajer Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Paramita Yulia Nasution, menekankan pentingnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi sehingga konsumen didorong untuk aktif bertanya dan berhak untuk membandingkan manfaat yang diperoleh. Selain itu pihak penyedia jasa asuransi wajib untuk memberikan informasi dan menjelaskan secara lebih detail jika konsumen memiliki pertanyaan.

"Kami mengimbau konsumen jujur dan menyampaikan tujuan penggunaan barang yang diasuransikan dengan jelas. Hal ini supaya pihak penyedia asuransi dapat memberikan produk asuransi yang sesuai dengan risiko yang akan dihadapi. Misalnya jika mobil diasuransikan untuk disewakan, maka harus diinformasikan sejak awal karena mobil pastinya memiliki risiko yang lebih besar. Selain itu jika ada bangunan yang digunakan untuk restoran, pastinya setiap saat akan berisiko karena penggunaan kompor yang tinggi. Contoh-contoh tersebut pastinya berpengaruh pada jumlah premi yang akan ditetapkan karena risiko yang dihdapai lebih tinggi dari pemakaian biasa," ujar Paramita.

[adsense]
Baca Juga:

Pada praktiknya, lanjut Paramita pelindungan konsumen membutuhkan pemahaman dan keterbukaan dari kedua belah pihak. Perusahaan perlu memastikan informasi dan layanan diberikan secara transparan, sementara konsumen perlu membekali diri dengan pemahaman yang cukup dan menyampaikan informasi dengan jelas kepada pihak penyedia jasa asuransi.

"Keselarasan tersebut penting agar manfaat perlindungan dapat digunakan sebagaimana mestinya sekaligus meminimalkan kesalahpahaman yang dapat muncul dalam proses penggunaan layanan asuransi," tandasnya.

[adsense]

Branch Manager Asuransi Astra Medan, Rangga Septiana, menyampaikan bahwa dari sisi perusahaan, upaya memberikan rasa aman kepada pelanggan tidak hanya diwujudkan ketika pelanggan membutuhkan bantuan.

Menurutnya, pengalaman pelanggan juga dibentuk dari kemudahan memperoleh informasi dan memahami perlindungan yang dimiliki sejak awal. Karena itu, Asuransi Astra terus menyediakan berbagai kanal komunikasi dan layanan yang dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memperoleh informasi maupun bantuan sesuai kebutuhannya.

[adsense]
Baca Juga:

Selain kemudahan akses informasi, kata Rangga pemahaman terhadap isi polis juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pelanggan. Pengetahuan mengenai manfaat dan ketentuan perlindungan dapat membantu pelanggan menggunakan layanan secara lebih tepat, termasuk saat mengajukan klaim.

Dalam beberapa kondisi, kata Rangga proses klaim dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti SIM yang sudah tidak berlaku, perubahan fungsi kendaraan dari penggunaan pribadi menjadi komersial, maupun kendaraan yang secara kepemilikan tercatat atas nama pihak lain.

[adsense]

"Memberikan perlindungan kepada pelanggan berarti memastikan mereka tidak hanya memiliki polis, tetapi juga mengerti apa yang menjadi hak dan manfaatnya. Kami ingin pelanggan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara yang sederhana dan melalui kanal yang mudah dijangkau," paparnya.

Dengan pemahaman tersebut, tambahnya pelanggan diharapkan dapat menggunakan perlindungannya secara tepat ketika dibutuhkan. Pada akhirnya, kami ingin setiap pelanggan merasa lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan tetap dapat menjalani aktivitasnya dengan tenang.

[adsense]
Baca Juga:

Kegiatan Media Gathering Asuransi Astra di Medan juga dihadiri Laurentius Iwan Pranoto S selaku Senior Mgr. Public Relation, Marketing Communication & Event Asuransi Astra dan Muliawansyah selaku Regional Manager Sumatera Jateng Asuransi Astra.

Acara media gathering semakin semarak pada saat sesi tanya jawab dengan dua arah. Setiap kali jurnalis bertanya, narasumber langsung memberikan jawaban.

[adsense]

Untuk merayakan perjalanan tujuh dekade memberikan perlindungan bagi seluruh pelanggan sekaligus meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di Indonesia, Asuransi Astra mengajak jurnalis tanah air untuk ikut serta dalam lomba jurnalistik artikel dan foto; Apresiasi Pewarta Asuransi Astra 2026 dengan tema "Tujuh Dekade Asuransi Astra: Menjaga Kepercayaan, Memberikan Ketenangan" yang berlangsung dari Juni hingga Oktober 2026.


[adsense]
Baca Juga:

[adsense]
]]> https://www.matatelinga.com/Ekonomi/192810/media-gathering-asuransi-astra-gandeng-ojk-bahas-pentingnya-pelindungan-konsumen/ Antisipasi Cuaca Ekstrem DLH Kota Binjai Turunkan Tim Satgas Mitigasi Pohon. Tue, 15 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Antisipasi Cuaca Ekstrem DLH Kota Binjai Turunkan Tim Satgas Mitigasi Pohon.]]> MATATELINGA,Binjai :;Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai bergerak cepat menerjunkan Tim Satgas Mitigasi Pohon ke kawasan Lapangan Merdeka Binjai, Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota, Selasa (15/9/2026). Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif dan pemangkasan ranting serta dahan pohon yang berisiko rawan tumbang di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kota Binjai dan sekitarnya.

[adsense]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Ahmad Yani, S.STP., M.AP., turun langsung memantau jalannya penanganan dan pemangkasan pohon rawan di lapangan. Dengan mengerahkan armada truk skylift crane dan personil berseragam khusus DLH, tim menyisir pohon-pohon peneduh berukuran besar yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar fasilitas umum tersebut.


Dalam kesempatan tersebut, Kadis LH Binjai, Ahmad Yani, S.STP., M.AP., turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warga akibat cuaca buruk belakangan ini.

[adsense]
Baca Juga:
[adsense]
"Atas nama keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Binjai, kami menyampaikan duka cita, adanya korban jiwa yang meninggal dunia akibat tertimpa dahan dan ranting pohon saat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Semoga Almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Yani.

Lebih lanjut, Kadis LH mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Binjai agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan diri, mengingat potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu.

[adsense]
Baca Juga:
"Kami mengimbau dengan sangat kepada warga masyarakat, pengendara, maupun pengunjung fasilitas publik untuk selalu berhati-hati. Apabila hujan deras dan angin kencang melanda, hindari berteduh atau beraktivitas di bawah pohon-pohon besar yang rindang, papan reklame, maupun struktur yang rawan roboh. Carilah tempat berlindung yang aman," penuh harap.

Kegiatan pemangkasan dan mitigasi pohon ini akan terus dilakukan secara berkala dan menyeluruh di sejumlah titik rawan lainnya di Kota Binjai guna meminimalisir potensi bahaya akibat pohon tumbang serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

[adsense]
Dinas Lingkungan Hidup berharap kepada masyarakat dapat melaporkan keberadaan pohon rawan tumbang di lingkungan masing-masing melaporkan ke DLH untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Satgas Mitigasi.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192806/antisipasi-cuaca-ekstrem-dlh-kota-binjai-turunkan-tim-satgas-mitigasi-pohon/ Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu Tue, 15 Sep 2026 16:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu]]> MATATELINGA, Deliserdang :Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

[adsense]
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial ES alias E (39), yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Jumat (11/09/26), sekitar pukul 18.00 WIB, di Desa Sudirejo, Komplek Pasar 2, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.
Penangkapan dilakukan setelah personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

[adsense]
Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku.
Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Helium, serta uang tunai sebesar Rp100.000.

[adsense]
Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK M.Si menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya

[adsense]
Baca Juga:
Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika serta tidak ragu melaporkan kepada Kepolisian apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitar.

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192804/satresnarkoba-polresta-deli-serdang-berhasil-amankan-seorang-pria-dan-sita-432-gram-shabu/ PDAM Simalungun Mati Total di Perdagangan Tue, 15 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700 <![CDATA[PDAM Simalungun Mati Total di Perdagangan]]> MATATELINGA, Simalungun.:Resah warga kota perdagangan karena PDAM kota perdagangan dan sekitar nya mati total sudah 4 hari selasa 15/09/2026.

[adsense]

Ketika kru MTC meminta tanggapan seorang warga yang biasa nya melakukan jualan makanan berinisial AK di perdagangan sangat kecewa dan dalam 4 hari ini tidak bisa berjualan dan mandi pun wajib minta numpang ke tetangga pada hal kalau telat bayar kami di denda Pak,sementara dengan kejadian begini kami tidak ada penghasilan dan tidak di kasi solusi oleh PDAM simalungun ucap nya.

[adsense]
Baca Juga:
Ketika kru mtc mendatangin kantor PDAM perdagangan kepala cabang PDAM lagi di lokasi mesin yang rusak,ketika kru menghubungin Direksi PDAM Simalungun Antoni Damanik yang ada di simalungun tidak angkat telepon dan kru melanjutkan dengan pesan singkat whatsapp tuk konfirmasi dan tangapan Direksi PDAM dengan gampang menjawap Pompa rusak pak.skrg SDH diorder Besok pemasangan pompa dan mudah2 an besok jalan air.Tks.

Sementara ketika kru minta solusi tuk mengatasi, warga yang resah di perdagangan ini Direksi PDAM bungkam. Warga perdagangan dan sekitar nya mohon kepada PDAM SUMUT supaya dapat mengambil tindakan atas kejadian yang sudah sangat resah atas ketidak becusan kinerja Direksi PDAM simalungun(mtc/jhonadi

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192805/pdam-simalungun-mati-total-di-perdagangan/ DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo Tue, 15 Sep 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo]]> MATATELINGA -Medan : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026). Sejumlah siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Aparat kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

[adsense]


Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan proses penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan terhadap para siswa. Menurutnya, setiap korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis sesuai kondisi masing-masing, termasuk apabila membutuhkan observasi maupun perawatan lebih lanjut.
"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal" kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).


Rapidin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga rumah sakit, memastikan koordinasi berjalan baik. Menurutnya, kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis, sehingga apabila seorang siswa membutuhkan layanan lebih lanjut, keputusan rujukan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

[adsense]
Baca Juga:


Ia juga mengingatkan agar pengalaman dalam penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran penting. Rapidin tidak ingin terjadi kembali keterlambatan dalam mengambil keputusan medis maupun persoalan koordinasi yang berpotensi membuat korban tidak segera memperoleh layanan yang dibutuhkan.


"Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Kabupaten Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien," tegas Rapidin.

[adsense]


Lebih lanjut, Rapidin meminta agar rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata karena pertimbangan administratif. Apabila fasilitas kesehatan tempat pasien pertama kali ditangani tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pasien harus segera mendapatkan akses ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap.


"Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien," ujarnya.

[adsense]
Baca Juga:


Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta agar siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut tidak kembali mengalami proses rujukan yang berlarut-larut. Ia menegaskan, apabila berdasarkan penilaian medis pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, maka rujukan harus langsung diarahkan ke rumah sakit tipe A.


"Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien. Kalau membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, langsung ke tempat yang mampu memberikan penanganan tersebut," kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, keputusan rujukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan tingkat layanan yang dibutuhkan. Ia meminta seluruh pihak tidak mengulang pola penanganan yang berpotensi menyebabkan pasien kehilangan waktu berharga ketika membutuhkan pertolongan medis lanjutan.

[adsense]


DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah dan pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi dan keamanan makanan MBG juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.


"Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik karena tujuan program ini sangat baik, tetapi keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar," tambah Rapidin.

[adsense]
Baca Juga:


DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, khususnya aspek keamanan pangan dan mekanisme respons apabila terjadi kejadian serupa.nnn

[adsense]

[adsense]
Baca Juga:
]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192803/dpd-pdi-perjuangan-sumut-desak-penanganan-cepat-siswa-mtsn-2-kisaran-jangan-ulangi-kasus-karo/ Residivis Narkoba Bongkar Ruko Warga Tue, 15 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Residivis Narkoba Bongkar Ruko Warga]]> MATATELINGA, Medan :Mantan narapidana (napi) kasus narkoba kembali ditangkap karena membongkar rumah toko (ruko) yang ditinggal penghuninya di Jalan Bambu, Kecamatan Medan Timur.

[adsense]

Kini, tersangka Erwin Tobing alias Lae (43), telah ditahan di Mapolsek Medan Timur guna menjalani proses hukum.
"Dia (Lae) ditangkap personel Unit Reskrim Polsek Medan Timur atas laporan Chandra yang mengaku ruko milik orang tua telah dibobol pelaku," ujar Kapolsek Medan Timur, Kompol M Agus Butarbutar, Selasa (15/9/2026).

Dalam aksinya, tersangka bersama beberapa rekannya berhasil mencuri beberapa barang dari dalam ruko kemudian menjual kepada penadah (botot).

[adsense]
Baca Juga:

"Kebetulan ruko yang dibongkar pelaku itu dalam keadaan tidak ada penghuninya karena berada di luar kota," terangnya.
Personel tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya.

[adsense]

"Pelaku dapat ditangkap saat berada di Jalan Sutomo dan telah ditahan di Mapolsek Medan Timur. Sementara dari catatan kepolisian ternyata pelaku merupakan mantan narapidana kasus narkoba," pungkasnya.


[adsense]
Baca Juga:

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192802/residivis-narkoba-bongkar-ruko-warga/ El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan Tue, 15 Sep 2026 14:30:00 +0700+0700 <![CDATA[El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan]]> MATATELINGA,Medan : Anggota Komisi 4 DPRD Medan El Barino Shah SH MH minta Aparat Penegak Hukum (APH) dalami dugaan jual beli proyek fisik di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Tuang (Perkimcikataru) Kota Medan yang sedang berlangsung saat ini. APH diminta fokus merespon karena sudah meresahkan masyarakat.

[adsense]


Hal itu dicetuskan El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konterpart Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).

[adsense]
Baca Juga:
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.

[adsense]

[adsense]
Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru. "Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH," ujarnya.

Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.

[adsense]
Baca Juga:
"Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel," cetus El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.

Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. "Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar," tepisnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikorsinasikan. "Tidak ada arahan terkait itu," paparnya.

[adsense]

]]> https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/192801/el-barino-shah-sh-dugaan-jual-beli-proyek-di-perkimcikataru-medan/