Politisi PKS Medan Utara itu menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. "Karena itu, pemenuhan hak-hak guru harus menjadi perhatian serius pemerintah," tegsnya.

Baca Juga:

• Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

"Untuk itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan segera berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna menyelesaikan persoalan tersebut," harapnya.

Baca Juga:

• Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

"Upaya penanggulangan kemiskinan ini tidak cukup hanya memberikan bansos saja, karena penanggulangan kemiskinan ini merupakan upaya multidimensional, berkelanjutan dan harus dilakukan secara kolektif," katanya, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Perbedaan Bukan Sekat, Melainkan Kekuatan Kota Medan

"Hal ini dibarengi dengan penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar data penerima manfaat lebih tepat sasaran," tambahnya.

Kunjungan yang berlangsung pukul 14.15 hingga 15.15 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sumut memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan organisasi keagamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Silaturahmi ke BNNP Sumut, Perkuat Kolaborasi Pemberantasan Narkoba

Dalam pertemuan tersebut, Dedi Iskandar Batubara menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Sonny Irawan Silaturahmi ke DPRD, Ajak Semua Elemen Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

"Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan melalui penggunaan data pribadi masyarakat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data," katanya.

Baca Juga:

• Mantan Bupati Langkat Akui Dugaan Praktik Suap dan Gratifikasi Proyek

Dalam perkara tersebut, katanya tercatat sebanyak 218 nasabah fiktif yang diduga digunakan dalam pengajuan kredit. Akibat dugaan penyimpangan itu, PT PNM diperkirakan mengalami kerugian negara sebesar Rp1.239.860.000.

Penyidik juga menerapkan ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga:

• Kunker ke Kejari Pasangkayu, Kajati Sulbar Budi Hartawan Panjaitan Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional dan Masyarakat Adat Inde

Fatoni mengatakan, penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman pidana atas sangkaan tersebut serta alasan subjektif penyidik.

"Kedua tersangka ditahan selama 20 hari kerja, terhitung mulai hari ini,Senin(26/10/2026) dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mamuju," tandasnya.

Baca Juga:

• Muhammad Nasran Jadi Narasumber In-House Training Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Baca Juga:

• Kajati Sulbar Setujui 10 Perkara Tindak Pidana Diselesaikan dengan Mekanisme Keadilan Restoratif

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan barang bukti berupa kapal MT Global 168 yang berkaitan dengan pengungkapan kasus dugaan penyelundupan narkotika. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, serta Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto.

Baca Juga:

• Wali Kota Wesly Silalahi Zoom Meeting Kunker Kapolri ke Polda Sumut Deklarasi Tolak Narkoba

"Pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Imigrasi Belawan berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan keimigrasian serta mendukung langkah-langkah penegakan hukum guna mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk peredaran gelap narkoba," ujarnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Wesly Silalahi Zoom Meeting Kunker Kapolri ke Polda Sumut Deklarasi Tolak Narkoba

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menolak Narkoba serta penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas instansi, terutama dalam pengawasan keimigrasian dan pencegahan kejahatan lintas negara.
Imigrasi kelas II TPI Belawan juga sangat mengapresiasi kinerja Aparat tim gabungan dalam mengungkap dan menindak kejahatan Penyeludupan 1,16 Ton Ketamine yang berhasil digagalkan

Baca Juga:

• Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri

Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus itu didasarkan pada dugaan penarikan kendaraan secara sepihak, yang menurut Penggugat dilakukan dengan tipu muslihat dan tanpa penyerahan sukarela.

Baca Juga:

• Di Sidang MK, Ahli Sebut Kata Memariksa Melekat ke BPK Sejalan Pasal 603 KUHP

Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima salinan perjanjian pembiayaan. Ia juga menyatakan mengalami tunggakan cicilan bulan ke-23 dan ke-24, tetapi mengaku tidak menerima surat peringatan resmi sebelum kendaraan ditarik.Menurut uraian gugatan, pada 19 Oktober 2026 pihak WOM Finance menghubungi Panji Welas Tinoring Sinaga, adik Penggugat yang biasa membantu membayar cicilan. Dita melalui adiknya disebut telah merencanakan pembayaran tunggakan tersebut pada hari berikutnya.

Gugatan tersebut turut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut dalil Penggugat, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji atau debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.Penggugat meminta pengadilan menyatakan tindakan penarikan kendaraan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak sah dokumen atau tindakan penguasaan kendaraan yang dipersoalkan, serta memerintahkan agar mobil dikembalikan atau tidak dialihkan selama perkara berlangsung.

Baca Juga:

• Di Sidang MK, Ahli Sebut Kata Memariksa Melekat ke BPK Sejalan Pasal 603 KUHP

Gugatan ini memuat dalil dan permohonan dari pihak Penggugat yang masih harus diperiksa dalam proses peradilan. Penentuan apakah terjadi perbuatan melawan hukum serta tanggung jawab masing-masing pihak berada pada kewenangan pengadilan setelah memeriksa bukti dan keterangan para pihak.

Apel gelar pasukan tersebut melibatkan unsur TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai wujud sinergi lintas sektoral dalam menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

Baca Juga:

• Hutama Karya, Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan Menuju Danau Toba

Seluruh personel yang bertugas dihimbau untuk mengedepankan profesionalisme, sikap humanis, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta bertindak tegas dan persuasif dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, kemacetan, maupun hambatan mobilitas warga.‎

Baca Juga:

• Hutama Karya, Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan Menuju Danau Toba

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan yang juga Ketua Fraksi PKS, Zulham Efendi, S.Pd., MI, dalam rapat paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi terhadap Tanggapan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra DPRD Medan Sorot Kemiskinan, Tak Cukup Hanya Bansos

Dalam lesempatan tersebut, Fraksi PKS meminta penjelasan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengenai evaluasi penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2015 selama ini. "Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Medan," kata politisi Dapil 2 Medan ini.

Persoalan ini dinilai penting karena akurasi data menjadi salah satu faktor penentu agar program bantuan dan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra DPRD Medan Sorot Kemiskinan, Tak Cukup Hanya Bansos

Tidak hanya itu, Fraksi PKS mempertanyakan besaran anggaran yang dialokasikan selama dua tahun terakhir untuk program penanggulangan kemiskinan, termasuk program prioritas dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut.

Baca Juga:

• Temuan Narkoba di Kapal, Robi Barus Dukung Tindaklanjut Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan

"SPBU yang kita segel ini terbukti mengurangi takaran penjualan BBM kepada konsumen," sebut Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Irfan Rifai didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Erli Rosanty Borotan Minta Polres Madina Menambah Personel Lalu Lintas di SPBU Pasar Baru Panyabungan

Irfan menjelaskan, pihak sudah mengamankan dua tersangka dengan inisial DS berperan sebagai manajer SPBU dan HS merusak segel mesin pompa BBM. Untuk praktek pengurangan takaran penjualan BBM di SPBU itu sudah berjalan selama 7 tahun.

Baca Juga:

• Erli Rosanty Borotan Minta Polres Madina Menambah Personel Lalu Lintas di SPBU Pasar Baru Panyabungan

Ia menambahkan, penyidik tengah melakukan pengembangan kasus penjualan BBM di SPBU Suka Damai yang tidak sesuai takaran. Nantinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat jaringan penyelewengan penjualan BBM bersubsidi akan diperiksa.

Baca Juga:

• Satreskrim Polres Padang Lawas Awasi Pendistribusian Minyak Subsidi Tepat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada Jumat (23/10/2026) sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan usaha masyarakat yang menjadi subjek Reforma Agraria.

Baca Juga:

• Isu Menkes Sesak Napas, Hingga Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM

Kerja sama antara BPN dan BRI ini diharapkan dapat mendukung pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat, sehingga mereka memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan masyarakat Desa Sibanggor Julu memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Baca Juga:

• Bersama Pengusaha Mancanegara, Brigjen TNI Kohir Raih Leadership Awards 2026

Pada acara dengan tagline 'merah berani muda beraksi' itu, Sutarto menekankan pentingnya kontribusi pemuda untuk pembangunan bangsa ini.

Baca Juga:

• Talk Show Edukatif Jilid II Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dibuka Wakil Bupati Asahan

Sutarto juga menyampaikan pesan Presiden ke-5RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

• Talk Show Edukatif Jilid II Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dibuka Wakil Bupati Asahan

Pantauan lapangan hadir pada acara tersebut, sebagai narasumber Inisiator Genbright, Ashabul Rangkuti. Inisiator Yayasan Edukasi Indonesia, Benz Dachidan Ketua Forum Genre Indonesia, Alvi Syahrin.

Juga perwakilan berbagai komunitas seperti Putera Puteri Pemulihan Sumut, Ormawa, Genre Indonesia, Creative Student Home.
Duta berkarya Indonesia, Miss Hijab Sumut, Duta Santri Nasional, Tangan Edukasi dan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Intervensi TPID Sumut Tekan Harga Cabai Merah Jadi Rp55.000, Ayam Potong Rp35.000/Kg

" Menggerakkan literasi, kepedulian sosial, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak termasuk penyandang difabel," imbuhnya.

Baca Juga:

• Talk Show Edukatif Jilid II Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dibuka Wakil Bupati Asahan

Sementara itu, Ketua Forum Genre Indonesia, Alvi Syahrin, mengajak para anakmuda menjadi pemutus rantai kejahatan penyalahgunaan narkoba.
"Kita harus lawan terus penyalahgunaan narkoba ini dan menulakan semangat berbuat yang terbaik demi diri sendiri, keluarga dan negara," jelasnya.

Di akhir acara, juga diadakan penandatanganan komitmen bersama anti narkoba dan berkontribusi bagi pembangunan.(Irwansyah)

Baca Juga:

• Intervensi TPID Sumut Tekan Harga Cabai Merah Jadi Rp55.000, Ayam Potong Rp35.000/Kg

Hatunggal menjelaskan, secara umum Panitia Besar (PB) Porprovsu telah siap menyelenggarakan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Namun, berdasarkan hasil koordinasi terbaru, diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung optimal.

Baca Juga:

• Polemik Kontingen Porprovsu 2026 Memanas, 28 Cabor Medan Minta Audiensi dengan Wali Kota Rico

Ia memastikan perubahan jadwal tidak mengurangi satu pun nomor pertandingan. Porprovsu 2026 tetap mempertandingkan 30 Cabor dari 28 pengurus provinsi (Pengprov) cabor. Jumlah tersebut mencakup sepak bola dan futsal di bawah naungan PSSI, serta voli indoor dan voli pasir di bawah organisasi bola voli.

"Kita harapkan tanggal 1 sampai 9 ini kita bisa melaksanakan dengan maksimal sehingga bisa menjadi catatan bagi kami sendiri, kami berniat nantinya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses merupakan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara yang mewah, tertiblah, terlaksana dengan baik nanti ada upacara pembukaan," kata Hatunggal.

Baca Juga:

• MPI KNPI Tanjungbalai desak Wali Kota Mahyaruddin Salim evaluasi kinerja Kadisporapar

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut Mahfullah menegaskan Porprovsu merupakan agenda tetap yang harus dilaksanakan sesuai tahun penyelenggaraannya. Karena itu, meskipun mengalami penyesuaian jadwal, Porprovsu dipastikan tetap berlangsung pada 2026 dan tidak ditunda hingga tahun berikutnya.

Baca Juga:

• Jelang Porprovsu 2026, KONI Sumut Intensifkan Pembinaan Atlet

Menurut Rion, dana yang dipersoalkan bukan merupakan dana milik PT TSI yang telah tersedia secara bebas di rekening perusahaan, melainkan dana fasilitas kredit yang masih berada dalam pengawasan Bank Mandiri.

Baca Juga:

• Geger Sidang Gugatan Rp Triliunan di PN Medan, Hakim Minta 18 Tergugat Hadir pada 2 November

54 Cek Rp124 Miliar: Mengapa Direksi Disebut Tidak Dikonfirmasi?Rion menyoroti pencairan 54 cek dengan nilai total Rp124 miliar yang menurut keterangannya tidak didahului konfirmasi kepada direksi PT TSI.

Rekening Khusus KMK Revolving: Dana Fasilitas Kredit atau Dana Perusahaan?Aspek yang tidak kalah penting adalah status rekening yang disebut sebagai rekening khusus KMK Revolving.

Baca Juga:

• Geger Sidang Gugatan Rp Triliunan di PN Medan, Hakim Minta 18 Tergugat Hadir pada 2 November

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar pencairan cek, melainkan juga kejelasan alur dana dan dasar pembebanan kewajiban kepada PT TSI.Dana Disebut Tidak Masuk ke Rekening PT TSI, tetapi Tagihan Dibebankan kepada Perusahaan
Poin mendasar lainnya adalah keterangan Rion bahwa dana dari transaksi yang dipersoalkan diduga tidak dipindahbukukan ke rekening PT TSI, tetapi kewajiban atas dana tersebut justru ditagihkan kepada perusahaan.

Baca Juga:

• Bahaya Judol Dan Penipuan Online, Tim Jatanras Elang Sakti Polres Tebingtinggi Lakukan Edukasi Ke Warga

Baca Juga:

• Geger Sidang Gugatan Rp Triliunan di PN Medan, Hakim Minta 18 Tergugat Hadir pada 2 November

Seluruh aspek tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen dan fakta. Jika terdapat dugaan penyimpangan prosedur, pihak-pihak terkait perlu memberikan penjelasan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
OJK, BI, dan LPS Diharapkan Memberikan Kejelasan Sesuai KewenanganRion mendorong agar persoalan ini memperoleh perhatian dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Baca Juga:

• Bahaya Judol Dan Penipuan Online, Tim Jatanras Elang Sakti Polres Tebingtinggi Lakukan Edukasi Ke Warga

OJK memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Sementara itu, BI memiliki kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun mandat LPS berkaitan dengan penjaminan simpanan dan resolusi bank. Karena itu, relevansi keterlibatan masing-masing lembaga perlu dinilai berdasarkan substansi pengaduan dan kewenangan hukumnya.Persoalan yang menjadi perhatian meliputi pencairan 54 cek senilai Rp124 miliar, dugaan tidak adanya konfirmasi kepada direksi, status dana dalam fasilitas KMK Revolving, serta dasar penagihan kepada PT TSI.

Penelaahan berbasis dokumen diperlukan untuk memperjelas duduk perkara dan memastikan hak serta kewajiban setiap pihak. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjut perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Publik Menunggu Penjelasan yang TerangPerkara PT TSI dan Bank Mandiri bukan hanya menyangkut besarnya nilai transaksi, tetapi juga pertanyaan mendasar mengenai otorisasi, aliran dana, pencatatan, dan dasar penagihan.

Baca Juga:

• BTN Dukung Promosi Kuliner Nusantara Lewat Wonderful Indonesia Gastronomy Culinary Festival 2026

Mengapa 54 cek senilai Rp124 miliar disebut dicairkan tanpa konfirmasi kepada direksi? Jika dana tersebut merupakan fasilitas KMK Revolving yang masih berada dalam pengawasan bank, apakah dana benar-benar masuk ke rekening PT TSI? Jika tidak, apa dasar kewajiban yang kemudian ditagihkan kepada perusahaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang dapat diuji melalui dokumen dan penjelasan resmi para pihak, bukan sekadar asumsi.

Baca Juga:

• Geger Sidang Gugatan Rp Triliunan di PN Medan, Hakim Minta 18 Tergugat Hadir pada 2 November

Baca Juga:

• Lagi, Truk Air Mineral Seruduk Cold Disel di Sibolangit

Berdasarkan laporan kepolisian, kecelakaan terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu, truk trado tersebut melaju dari arah Subulussalam menuju Tapaktuan.

Kondisi jalan yang menurun di kawasan pegunungan diduga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kecelakaan tersebut. Namun, penyebab pasti kejadian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian.

Baca Juga:

• Lagi, Truk Air Mineral Seruduk Cold Disel di Sibolangit

Tia mengatakan, kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, keterampilan dan modal usaha. Karena itu, perubahan Perda harus membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. "Kami tidak ingin perubahan Perda hanya menghasilkan perubahan pasal, tetapi tidak menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat miskin," tegasnya.

Baca Juga:

• Dukung Ranperda Sistem Kesehatan Jadi Hak Inisiatif DPRD Medan

"Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terdata, sementara masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima. Jangan sampai data yang salah melahirkan kebijakan yang salah sasaran," ujarnya.

Baca Juga:

• Pagar Pondasi Rusak Mengancam Keselamatan Jiwa Anak SD Negeri 13 Rantau Utara

Polisi mengamankan dua orang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian, masing-masing seorang perempuan bertugas sebagai kasir dan seorang laki-laki selaku pemain.

Baca Juga:

• Aktivis Muda DPP AJUDAN Desak Polri Serius Berantas Perjudian dan Narkoba Hingga ke Akar-Akarnya

"Personel menerima informasi dari masyarakat terkait adanya lapak perjudian tembak ikan di kawasan Jalan Setia Budi, Medan Tuntungan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan ke lokasi," ujarnya, Senin (26/10/2026).

Kedua orang yang diamankan masing-masing SA (41), kasir, dan APS (40), berperan sebagai pemain.

Baca Juga:

• Aktivis Muda DPP AJUDAN Desak Polri Serius Berantas Perjudian dan Narkoba Hingga ke Akar-Akarnya

Dia menambahkan, pengungkapan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan mengacu pada ketentuan hukum mengenai tindak pidana perjudian.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Situs Judol Depobos, 5 Tersangka Pernah Kerja di Kamboja

Ia mengungkapkan, sebanyak lima kasus penyelewengan BBM dapat diungkap selama lima hari. Diantaranya dua kasus diungkap Direktorat Reskrimsus Polda Sumut sementara tiga kasus lainnya diungkap Polres Tapteng, Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tebingtingg.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

Mantan Kapolres Tanjungbalai itu menerangkan penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut juga menyegel SPBU Suka Damai di Jalan Medan-Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai, karena tertangkap tangan mengurangi takaran penjualan BBM kepada konsumen.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

"Kedua pelaku diduga merusak mesin pompa BBM jenis solar, pertalite dan pertamax untuk merubah setelan pompa BBM guna mengurangi jumlah liter/takaran dalam setiap pengisian sehingga mendapatkan keuntungan atas penjualan atas selisih kelebihan BBM," ujar Irfan.

"Personel juga telah melakukan pengujian bahwa BBM jenis solar seberat 20 liter yang dijual pihak SPBU di terbukti tidak sesuai berdasarkan pemeriksaan menggunakan bejana ukur dengan selisih kekurangan 510 ML," sebutnya.

Baca Juga:

• Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

"Terhadap kedua pelaku bersama barang bukti berupa tang, rekaman CCTV, flash disck, uang tunai Rp77 juta, handphone telah ditahan di Mapolda Sumut. Sementara SPBU yang terbukti mengurangi jumlah takaran penjualan BBM telah disegel," pungkasnya.

Langkah sepihak yang diniliai ilegal ini memicu gelombang desakan dari para aktivis yang menuntut penutupan permanen, mengingat rekam jejak buruk operasional instansi tersebut.

Klaim Kepala SPPG Bukit Malintang, Marwan Efendi, S.Pd., M.Pd., dalam klarikasi terbuka sempat menyebut penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut sah dan tidak melanggar hukum, langsung dipatahkan secara telak oleh Pemerintah Kabupaten Madina.

Baca Juga:

• Sebut Pertalite Sah untuk Mobil MBG, Kepala SPPG Malintang "Disemprot" Kadis Perdagangan Madina