Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 dipimpin Ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga:

• Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah, Pemko Tebingtinggi Gandeng Kejaksaan Negeri

Di momentum Hari Pahlawan, fraksi-fraksi sebelum menyampaikan pemandangannya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan sebagai inspirasi untuk terus berjuang melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, dedikasi, serta komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar
Sip

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun, Shafwan, S.H., menerangkan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pendataan lapangan yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 10 Oktober 2026 sebagai bagian dari identifikasi dan inventarisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). "Hari ini kita melaksanakan rapat integrasi dan perencanaan Kampung Reforma Agraria Kabupaten Simalungun tahun 2026, yang akan ditindaklanjuti dengan bimbingan di lokasi Kampung Reforma Agraria Nagori Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean," ucap Shafwan

Baca Juga:

• Polsek Siantar Martoba Cek TKP Temuan Laporan Adanya Orang Meninggal di Wilkumnya

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan diteruskan insan PLN melalui tanggung jawab menjaga pasokan listrik bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Kenang Jasa Pahlawan, Kodaeral I Belawan Tabur Bunga ke Samudra

Lebih lanjut Wakil Bupati Asahan melalui Plt.Kadis Kominfo Asahan Arbin Ariadi Tanjung juga mengatakan ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga, dan kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi, justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas kebutuhan masyarakat

Baca Juga:

• Bupati Anton Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD TA 2027 ke DPRD Simalungun

Lebih lanjut, Walikota merumuskan sejumlah penekanan penting bagi para pendidik dan pengelola sekolah. Ia menginstruksikan untuk membangun integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan. Walikota juga meminta agar pengawasan internal dan budaya kerja profesional terus diperkuat tanpa mengabaikan tugas utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Baca Juga:

• Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi QRESTO Bapenda Kota Medan

"Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat. Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya," ujar Kajari.Kajari menjelaskan bahwa korupsi umumnya terjadi akibat dua faktor, yakni corruption by need atau karena kebutuhan dan corruption by greedy, karena keserakahan. Menurutnya, korupsi karena kebutuhan sudah lama ditinggalkan oleh rezim saat ini seiring ikhtiar negara yang terus meningkatkan pendapatan.

"Pastikan data kepegawaian setiap ASN diperbarui secara benar dan lengkap, dorong peningkatan kompetensi pegawai, lakukan penilaian kinerja secara objektif, serta bangun lingkungan kerja yang memberikan ruang bagi setiap pegawai untuk berkembang," tegas Walikota.Menutup arahannya, Walikota berharap forum sosialisasi ini tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam membangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam menerapkan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.

Baca Juga:

• Kejar Target Kategori Wiwerda 2027, Pemko Medan Matangkan Persiapan Kota Sehat

"Kalau dilihat dari sisi tujuan pada prinsipnya kita ingin mendapatkan orang yang cocok, harus memastikan profil jabatan yang akan diduduki. Dulu hanya the right man at the right time. Sekarang tambah, the right man at right time and the right reason. Tentunya kedepan, dengan kita mendorong sistem merit ini akan didorong penerapan manajemen talenta. Yang perlu kita pahami, nanti akan ada kemudahan melakukan mobilitas talenta. Data yang dimiliki Tebingtinggi terkoneksi dengan data kita di nasional," jelasnya.Berdasarkan data per 1 Oktober 2026 yang dipaparkan Kepala Kanreg VI BKN Medan, jumlah ASN di lingkungan Pemko Tebingtinggi tercatat sebanyak 4.696 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 2.399 Pegawai Negeri Sipil (51 persen), 1.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK (26 persen), serta 1.066 PPPK Paruh Waktu (23 persen).

Hal itu disampaikan Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Budparekraf), Franky Fernandus Purba mewakili Bupati saat menghadiri Aksi Bersih-bersih di Tepian Danau Toba Parapat, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba Berakhir, Polda Sumut Catat 38.424 Penindakan dan Teguran, Edukasi Keselamatan Berlanjut

Sementara itu, Ketua DPC PHRI Simalungun Robert Pardede, bahwa aksi bersih‑bersih ini telah dilaksanakan sebanyak empat kali dan akan terus dijadikan agenda rutin.
DPC PHRI Simalungun juga mengajak UPTD Kualitas Air Danau Toba, PT DMM, serta pelajar terutama tim Paskibra SMA untuk berperan aktif, guna menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini bagi generasi muda.

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba Berakhir, Polda Sumut Catat 38.424 Penindakan dan Teguran, Edukasi Keselamatan Berlanjut

Baca Juga:

• Sebar Titik Teba Di Dapil Robi Barus Ajak Kader Untuk Laksanakan Gotong Royong Massal

Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme *split payment*. Artinya, ketika konsumen melakukan pembayaran dengan memindai kode QRIS yang tersedia, nilai pembayaran secara otomatis terbagi ke dua rekening tujuan, yakni rekening milik pengusaha restoran dan rekening kas daerah Pemerintah Kota Medan sesuai dengan komponen dan ketentuan pajak yang berlaku.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Aset Wakaf Harus Diselamatkan, Kajati Sumut Dorong Pembentukan Satgas Wakaf

Pernyataan itu disampaikan menyusul pemberitaan Aktual Online yang menyoroti dugaan belum maksimalnya pelaksanaan perintah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar

"Kapolri sudah menyampaikan komitmen untuk membersihkan narkoba. Kalau memang ada kapolres yang tidak mampu menjalankan perintah tersebut, tentu harus ada evaluasi. Jangan sampai perintah pimpinan hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata di lapangan," ujar R.S.

Ia mempertanyakan mengapa, setelah sekitar 11 bulan berlalu, aparat belum juga berhasil mengamankan pihak-pihak yang dilaporkan tersebut.Sementara itu, Amat Hamim, saat memberikan keterangan pada Rabu (11/11/2026) siang, mengaku masih melihat sosok yang disebutnya sebagai Friski Cs berkeliaran di kawasan Mangkubumi, bahkan hingga sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.
Amat juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap penggerebekan yang dilakukan pada 23 Agustus 2026 lalu. Menurut dia, pihak yang dilaporkannya berada tidak jauh dari lokasi penggerebekan, tetapi tidak berhasil diamankan petugas.

Baca Juga:

• DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar

Ia mengaku semakin mempertanyakan penanganan laporannya karena persoalan tersebut, menurut pengakuannya, bukan hanya berkaitan dengan dugaan peredaran sabu, tetapi juga dugaan penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap dirinya.
"Ada siapa di balik bandar sabu Mangkubumi Friski Cs ini? Masalahnya, dia bukan hanya bandar sabu, tetapi pernah menculik dan mencoba membunuh saya. Berarti laporan saya di Polrestabes Medan ini dianggap ecek-ecek," katanya.
Amat berharap aparat kepolisian memberikan perhatian serius terhadap laporan yang telah disampaikannya. Ia meminta penyidik menelusuri keberadaan pihak-pihak yang dilaporkan serta mengungkap dugaan tindak pidana yang dialaminya.
R.S menegaskan, pihaknya tidak ingin pemberantasan narkoba hanya sebatas kegiatan seremonial atau operasi sesaat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa pengungkapan jaringan, penangkapan bandar, serta penindakan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Medan mengenai tudingan tersebut, termasuk perkembangan penanganan laporan Amat Hamim dan alasan pihak yang dilaporkan belum diamankan.

Baca Juga:

• Aktivis DPP AJUDAN Ajak Masyarakat dari Sabang hingga Merauke Bersatu Tolak Judi dan Narkoba

Perkara pemberian kredit pada 2012 itu disebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,29 miliar. Nama Zakiyuddin muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ucok Yoantha saat sidang perdana terdakwa Farah Hasmina Harahap di ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Dukung Semangat Olahraga, Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT Bank Sumut

Namun, pengajuan tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan mendasar. Sebab, CV Hasian Abadi Group ternyata baru didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tertanggal 14 April 2012, atau 12 hari setelah permohonan kredit diajukan.
Tak hanya itu, sejumlah dokumen perizinan perusahaan, termasuk SIUP, TDP, dan izin gangguan (HO), masih dalam proses pengurusan berdasarkan surat keterangan notaris tertanggal 18 April 2012.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Dukung Semangat Olahraga, Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT Bank Sumut

Akan tetapi, menurut dakwaan jaksa, proyek perumahan tersebut bukan milik CV Hasian Abadi Group. Bahkan, perusahaan disebut belum mempunyai kegiatan usaha maupun proyek ketika permohonan pinjaman diajukan.Meski sejumlah persyaratan dipersoalkan, proses pengajuan kredit tetap berlanjut hingga akhirnya disetujui.

"Sehari kemudian, Lutfi menyusun memorandum pengusulan kredit. Dokumen itu menggambarkan perusahaan memiliki perizinan, pengalaman, infrastruktur, serta kemampuan sangat baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran," pungkas Ucok.
Padahal, berdasarkan dokumen yang diungkap jaksa, perusahaan baru terbentuk dan sejumlah perizinannya masih dalam pengurusan.Lutfi juga didakwa tidak menjalankan sejumlah prosedur penting, termasuk memeriksa keabsahan dokumen, memastikan legalitas perusahaan, dan melakukan analisis kelayakan kredit sesuai aturan internal bank.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Dukung Semangat Olahraga, Apresiasi Turnamen Mini Soccer HUT Bank Sumut

Atas rangkaian peristiwa tersebut, jaksa menyebut pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.290.469.309,15. Angka itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Farah dan Lutfi didakwa dalam perkara tersebut atas dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• Cegah Penyaluran Bantuan Tidak Tepat Sasaran, Wakil Wali Kota Medan Desak Pembenahan Data Desil Masyarakat

Setelah pembacaan dakwaan selesai, Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Farah untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan pada persidangan pekan depan. (Reza)

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas pada kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Nazir Wakaf sekaligus arahan terkait aspek hukum pengelolaan serta pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/26).

Baca Juga:

• Gebyar Inovasi Riset Medan Hadirkan 591 Karya Ilmiah