Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

Baca Juga:

• Demo di Mapolda Sumut, Warga Minta Kapolres Nias Dicopot

"Pelaksanaan monitoring 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan PKK Sumut sebagai tindak lanjut kegiatan supervisi beberapa bulan lalu. Monitoring ini bukan sekadar seremonial melainkan salah satu momen untuk melihat secara langsung pelaksanaan 10 program pokok PKK di masyarakat," ujar Titiek.

Baca Juga:

• Bisnis Bandar Sabu Digulung Personil Polsek Tigapanah

Program Aku Hatinya PKK sendiri merupakan gerakan yang mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

"Selamat mengikuti acara monitoring 2026. Kami harap kegiatan ini tidak mencari kemenangan saja, tapi bagaimana agar desa dan kelurahan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan menjadi contoh desa-desa lainnya," ujarnya.

Baca Juga:

• Menakar Ilusi Kesejahteraan di Balik Sinar Emas Jagung Tigabinanga

"Kegiatan ini diharapkan menjadi cerminan keberhasilan PKK dalam menyejahterakan keluarga. Peran PKK sangat strategis sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan keluarga," ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Karo untuk terus meningkatkan capaian yang telah diraih. Sementara bagi desa-desa lainnya, Desa Temberun diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan program PKK.

Baca Juga:

• Antusias Masyarakat Cukup Tinggi Untuk Wujudkan Keamanan dan Ketertiban Melalui Binkom di Kodim 0205/TK

Usai mendengarkan laporan, Titiek Sugiharti bersama Bupati Karo Antonius Ginting, Ketua TP PKK Kabupaten Karo Roswitha Antonius Ginting, tim monitoring, serta kader PKK meninjau sejumlah lokasi pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Pada kesempatan tersebut, rombongan juga memanen berbagai jenis sayuran, antara lain cabai caplak, gambas, labu siam, dan komoditas lainnya.

Baca Juga:

• BMKG Minta Nelayan Waspada Gelombabg Tinggi di Perairan Sumut

Baca Juga:

• Rencana Perubuhan Masjid Al - Ikhlas Medan Estate Ditolak Keras, DPRD dan KAUMI Angkat Bicara

Baca Juga:

• Rencana Perubuhan Masjid Al - Ikhlas Medan Estate Ditolak Keras, DPRD dan KAUMI Angkat Bicara

"Pernyataan Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG adalah pernyataan kontradiktif apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Program MBG adalah wujud konkret pemenuhan hak asasi manusia mencakup hak atas pangan yang cukup, hak bebas dari kelaparan, hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hak atas peningkatan kualitas hidup," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga:

• Hadiri Milad ke-109, Wali Kota Medan Puji Kemandirian dan Kekuatan Gerakan Perempuan Aisyiyah Kota Medan

"Program MBG adalah kebijakan strategis untuk mengurangi atau menghapuskan stunting dan malnutrisi di kalangan generasi masa depan. Dalam perspektif HAM, Program MBG merupakan domain hak ekonomi dan sosial dan dikualifikasi sebagai bentuk positive rights, yaitu pemenuhannya memerlukan peran proaktif negara," ujarnya.

"Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG karena Program MBG justru memuat misi pemenuhan HAM," tegasnya.

Baca Juga:

• Walikota Tebingtinggi Terima Penghargaan Dari KemenKum RI

"Adanya fakta bahwa tata kelola Program MBG memang masih belum sempurna, terjadi penyimpangan, dan perlu dibenahi, tidak tepat untuk disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Menurut Sugiat, terdapat kontradiksi dalam kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM. Ia menilai lembaga tersebut sudah tepat ketika meminta evaluasi terhadap implementasi Program MBG, namun keliru ketika menyatakan adanya pelanggaran HAM.

Baca Juga:

• Api " Berkobar" di Bangunan Sekolah Tarbiyah Islamiyah Di Hamparan Perak

Lebih lanjut, Sugiat menilai Komnas HAM mencampuradukkan fungsi pengkajian dan penelitian dengan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG.

Menurut dia, penilaian mengenai adanya pelanggaran HAM semestinya dilakukan melalui fungsi pemantauan yang melibatkan proses penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu peristiwa.

Baca Juga:

• Dua SPPG di Aceh Selatan Disuspensi Sementara, BGN Pastikan Layanan Tetap Dipantau

Ia juga menegaskan bahwa Program MBG bukanlah kebijakan yang menghalangi atau melanggar pemenuhan HAM, melainkan bentuk intervensi positif negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri para panelis internasional dari FAO, WFP, perwakilan tetap Perancis, Kuba, Finlandia, perwakilan negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Diduga Mark-Up, Kejagung Tahan 3 Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Program MBG

"Program semacam MBG di berbagai negara merupakan kewajiban negara mengupayakan pemenuhan hak atas pangan bagi warga negaranya, tentu bukan sebagai pelanggaran HAM," jelasnya.

Baca Juga:

• Tega Aniaya Ibu Hamil, 2 Preman Kampung Berpistol Ditangkap