Bahwa seluruh lelang dari KN Bangka 18 (delapan belas) lot & KN Bangka Barat 1 (satu) lot semuanya laku terjual. KN Bangka tercatat penjualan total Rp.14.250.300.000 dari nilai limit Rp.12.100.710.000 mengalami kenaikan 17,76%.

Baca Juga:

• Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Lelang Hari Pertama dan Kedua Mencapai Rp7,2 Miliar

"Sehingga untuk PNBP dari lelang serentak hari Selasa - Kamis, 11 -13 Agustus 2026, nilai aset barang rampasan negara yang sudah terjual senilai Rp. 27.473.540.000," tandasnya.

Baca Juga:

• Gebyar Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Limitnya Mencapai Rp.24,4 Milyar

Kehadiran Strategis Polri dalam Dukungan Asta Cita. Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., hadir dalam keikutsertaan seluruh jajaran Polres Simalungun untuk menyaksikan acara bersejarah ini. Personel menyaksikan Peresmian yang mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai dari Ruang Kerja Kapolres Simalungun di Mako Polres Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun secara virtual.

Baca Juga:

• Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi, Buka Akses Warga hingga Pelosok

Skala Peresmian yang Masif, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin peresmian serentak 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih di seluruh wilayah. Kegiatan pusat peresmian Polri dipusatkan di Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten, yang mencakup Jembatan Gantung Merah Putih penghubung Desa Bayah Barat dan Darmasari.

Baca Juga:

• Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi, Buka Akses Warga hingga Pelosok

Dampak Pembangunan untuk Masyarakat, Pembangunan jembatan/" target="_blank">jembatan dan program air bersih ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Pertama, infrastruktur ini memperlancar arus transportasi bagi warga, anak sekolah, dan petani tanpa harus menggunakan tali eretan yang berbahaya. Kedua, kehadiran jembatan/" target="_blank">jembatan ini mendorong distribusi hasil bumi dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di perdesaan.
Menjelaskan tujuan lebih lanjut, AKP Verry Purba mengatakan, "Selain peresmian fisik infrastruktur, Polri juga melaksanakan berbagai program bakti sosial yang melengkapi tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara komprehensif."

Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Polres Padang Lawas Utara Resmi Berdiri, Kapolda Sumut Tekankan Pelayanan Humanis dan Penambahan Personel

Menurut dia, pembangunan jembatan tidak akan berhenti pada 75 unit yang telah dikerjakan. Polda Sumut dan jajaran akan terus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan akses penghubung bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Polres Padang Lawas Utara Resmi Berdiri, Kapolda Sumut Tekankan Pelayanan Humanis dan Penambahan Personel

Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton.

"Ini salah satu jembatan yang direvitalisasi oleh Polrestabes Medan. Panjangnya kurang lebih 20 meter dan dapat dipergunakan untuk kendaraan dengan beban kurang lebih 15 ton," kata Whisnu.

Baca Juga:

• Bakti TNI Nyata,Jembatan Impian Warga Gunungsitoli Mulai Dibangun, Pelajar Tak Lagi Seberangi Sungai

"Kami berharap bisa membangun jembatan-jembatan lainnya sehingga jembatan yang kita bangun ini dapat berguna bagi masyarakat, baik untuk sekolah, bisnis maupun kegiatan lainnya," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan dan empat lainnya berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.
"Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum," kata Listyo dalam konferensi virtual bersama Presiden Prabowo, Kamis.
Dengan 75 jembatan yang telah dibangun dan direvitalisasi, Polda Sumut turut menjadi bagian dari program tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat di berbagai wilayah.
Kapolda Sumut menegaskan pembangunan akan dilanjutkan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan jembatan sebagai penghubung antarkawasan.
"Ini adalah tugas yang diberikan Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Di wilayah Sumatera Utara tentu akan lebih banyak lagi membangun jembatan-jembatan di seluruh wilayah Sumatera Utara," ujar Whisnu.

Baca Juga:

• Bunda PAUD Simalungun Resmikan 2 TK Negeri Pembina Perkuat Wajib Belajar 13 Tahun

Kapolda berjanji, jika penanganan kasus dugaan bunuh diri itu selesai didalami hingga mengungkap fakta sebenarnya, maka segera disampaikan kepada masyarakat.
"Sementara ini, diduga kasusnya bunuh diri," tukas jenderal bintang dua tersebut.

Baca Juga:

• Keluarga Winda Lorenza Gowasa Resmi Lapor ke Polda Sumut

"Ditemukan pelanggaran kode etik saudara IH. Kita tindak tegas dan kita tidak tutupi kejadian tersebut. (Prosesnya) Masih didalami Propam dan IH sudah dipatsus," ungkapnya.

Baca Juga:

• Keluarga Winda Lorenza Gowasa Resmi Lapor ke Polda Sumut

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan, Brigadir IH menjalani hukuman internal selama 20 hari di patsus, sejak 10 hingga 29 Agustus 2026.

Menurut pengakuan Brigadir IH, senjata api itu disimpan dalam tas dan diletakkan di atas meja ruang tamu.
Sebelumnya, Winda Lorenza Gowasa ditemukan tewas di kamar mandi setelah menembak kepalanya sendiri dengan menggunakan senjata api milik mantan suaminya Brigadir IH pada Minggu (3/8/2026) lalu di rumah mantan suaminya, kompleks Perumahan Bumi Asri, Medan.

Baca Juga:

• Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga Sayangkan Polrestabes Medan Terlalu Dini Simpulkan Kematian Mantan Istri Polisi sebagai Bunuh Diri

Dalam rapat tersebut hadir Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak beserta jajaran, Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, keluarga WLG, serta kuasa hukum.

4. Komisi III DPR akan mengawal pengungkapan kasus
Kesimpulan terakhir, Komisi III DPR menyatakan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian WLG yang ditangani Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Keluarga Winda Lorenza Gowasa Resmi Lapor ke Polda Sumut

Di lain sisi, Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak mengatakan Brigadir I telah ditempatkan di tempat khusus (patsus) selama 20 hari. Penempatan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakcermatan Brigadir I dalam mengamankan senjata api.
"Jadi memang ada aturan dan paling tahu Bid Propam Polda Sumut. Ini sudah berproses bahwa yang bersangkutan saat ini sudah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari karena ketidakcermatan yang bersangkutan mengamankan senjata api," ujar Cornelis.

Baca Juga:

• Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga Sayangkan Polrestabes Medan Terlalu Dini Simpulkan Kematian Mantan Istri Polisi sebagai Bunuh Diri

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr Debora Haloho bersama tim disambut hangat kedua orang tua pasien, Mahadi dan Artini Damanik. Sedangkan kedua bersaudara itu, Egi Syahrul Ramadhan (23) dan Muhammad Al Fajri (15).

Baca Juga:

• Salurkan Kepedulian Kepada anak Yatim & Lansia Merupakan Bhakti Sosial Keagamaan TP.PKK Asahan

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan bapak Bupati yang telah memberikan perhatian terhadap anak-anak kami. Dengan adanya perhatian ini, saya berharap anak saya dapat sembuh," ucapnya dengan penuh haru.(sip)

Baca Juga:

• Salurkan Kepedulian Kepada anak Yatim & Lansia Merupakan Bhakti Sosial Keagamaan TP.PKK Asahan

"Ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat, denda pelanggan tidak aktif dihapus dan bisa aktif kembali dan bisa dicicil biayanya selama 12 bulan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk pemasangan baru," kata Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, saat menyosialisasikan program tersebut di Kantor Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Medan, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Dukung Program Gubernur Sumut Perumda Tirtanadi Gratiskan Biaya Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih ke Masyarakat

Sementara itu, pelanggan baru tetap dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp2.050.000. Biaya tersebut dapat dicicil selama 12 bulan dengan uang muka sebesar 30%.

"Ini sudah ditetapkan di Peraturan Direksi (Perdir) tentang pedoman pemasangan baru jaringan Pipa Distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi, untuk lebih jelasnya setiap kawasan hubungi Kantor Cabang terdekat kami sehingga bisa secara teknis dijelaskan," kata Ardian.

Baca Juga:

• Terkait Dugaan Kebocoran Perumda Tirtanadi Sudah Menyelesaikan LHP Tahun 2023 dengan Tuntas

Meski demikian, Tirtanadi tetap memberikan solusi bagi masyarakat yang berada di kawasan dengan kondisi lahan bermasalah melalui layanan air curah sesuai kesepakatan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Terobosan Baru Perumda Tirtanadi Turunkan Tarif Pemakaian Air Juli 2026

Klarifikasi itu disampaikan jajaran DPD PAN Kota Medan dalam konferensi pers di Kantor DPD PAN Kota Medan, Jalan H. Juanda, Medan, Rabu (12/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Lelang Hari Pertama dan Kedua Mencapai Rp7,2 Miliar

«"Permasalahan ini adalah persoalan pribadi atau person to person. Tidak ada kaitannya dengan institusi Partai Amanat Nasional," tegas Faisal.

Baca Juga:

• Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Lelang Hari Pertama dan Kedua Mencapai Rp7,2 Miliar

Bahkan, Azrai sempat masuk dalam bursa calon formatur Musyawarah Cabang (Muscab) PAN Kecamatan Medan Johor.
Namun, menurut DPD PAN Kota Medan, status tersebut kini telah berubah.

Baca Juga:

• Perkuat Ketangguhan Wilayah Pesisir, Babinsa Koramil 06/Senayang Ingatkan Warga Siaga Bencana

PAN Medan Soroti Penyebutan "Ketua PAN di Medan"
DPD PAN Kota Medan juga menyoroti penggunaan istilah "Ketua PAN di Medan" dalam sejumlah pemberitaan yang mengaitkan Muhammad Azrai dengan dugaan penipuan.

Baca Juga:

• Lelang Serentak Kejati Kepulauan Bangka Belitung, Nilai Lelang Hari Pertama dan Kedua Mencapai Rp7,2 Miliar

Menurut Faisal, struktur kepemimpinan PAN memiliki mekanisme dan pejabat yang jelas. Karena itu, setiap penyebutan jabatan maupun posisi seseorang di dalam partai harus berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Edwin Sugesti menambahkan bahwa pihaknya menghormati kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Namun, akurasi identitas dan jabatan seseorang dinilai penting agar pemberitaan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"DPD PAN Kota Medan menegaskan bahwa struktur kepemimpinan partai memiliki mekanisme dan pejabat yang jelas. Karena itu, setiap pemberitaan yang mengaitkan seseorang dengan institusi PAN diharapkan terlebih dahulu mengacu pada status dan posisi yang sebenarnya," ujar Edwin.
Badan Hukum PAN: Silakan Tempuh Proses Hukum
Sementara itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PAN Kota Medan, Ahmad Anugerah Lubis, SH., MH., menegaskan bahwa PAN tidak akan menghalangi proses hukum apabila terdapat laporan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Muhammad Azrai.
Menurut Ahmad, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dan menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Partai menjunjung tinggi proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi," tegas Ahmad.»
Ahmad juga mengatakan bahwa bidang hukum PAN Kota Medan telah diminta mencermati pemberitaan yang beredar, terutama pemberitaan yang dinilai mengaitkan persoalan pribadi tersebut dengan institusi PAN.
Ia menyayangkan apabila terdapat pemberitaan yang membawa nama PAN tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada DPD PAN Kota Medan.
"Kami menyayangkan kalau ada pemberitaan yang mengaitkan persoalan ini dengan PAN, tetapi pihak PAN tidak pernah dikonfirmasi terlebih dahulu," ujarnya.
Namun, Ahmad menegaskan bahwa langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum terhadap Muhammad Azrai.

PAN: Jangan Campuradukkan Mantan Kader dengan Institusi Partai
DPD PAN Kota Medan kembali menegaskan bahwa Muhammad Azrai memang pernah menjadi kader PAN, tetapi berdasarkan klarifikasi partai, yang bersangkutan saat ini sudah tidak berada dalam struktur kepengurusan PAN Kota Medan.

Baca Juga:

• Perkuat Ketangguhan Wilayah Pesisir, Babinsa Koramil 06/Senayang Ingatkan Warga Siaga Bencana

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi simbol kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Perjuangkan Tambahan TKD untuk Daerah Terdampak Bencana, Bobby Nasution Minta Kepastian Acuan Anggaran 2027

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu tujuan pemberian apresiasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara punishment dan reward bagi pemerintah daerah. Sebagai daerah terbaik pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Sumut mendapatkan reward berupa bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

"Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan, acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi," kata Tito Karnavian.

Baca Juga:

• Dukung Program Gubernur Sumut Perumda Tirtanadi Gratiskan Biaya Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih ke Masyarakat

Dalam penggerebekan tersebut, untuk mencapai rumah yang menjadi target operasi, petugas harus menyusuri gang sempit di tepi aliran Sungai Deli.

Baca Juga:

• Deli Serdang Raih Terbaik I Program 3 Juta Rumah

Hasil penggeledahan di lokasi, ditemukan sejumlah barang bukti diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Barang bukti tersebut meliputi tiga paket sabu siap edar, uang tunai diduga hasil transaksi narkoba, alat hisap sabu, hingga rokok elektrik.
"Kami menyita beberapa barang bukti narkoba, kami juga temukan rokok elektrik yang sedang kami teliti apakah rokok elektrik ini mengandung narkoba atau tidak," tambah Rafli.

Baca Juga:

• Deli Serdang Raih Terbaik I Program 3 Juta Rumah

Komik Pengantar Kebahagiaan merupakan hasil kolaborasi antara Mice Cartoon sebagai ilustrator dan Kang Maman sebagai penulis narasi. Melalui perpaduan ilustrasi yang khas dan cerita yang hangat, komik ini mengangkat sisi kemanusiaan dari profesi kurir yang sering kali luput dari perhatian. Di tengah pesatnya perkembangan belanja daring, para kurir menjadi sosok yang berada di garis depan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, menghadirkan cerita-cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Kurnia Nugraha Raih Penghargaan Indonesia Public Relations Top Leader 2026

Kang Maman mengatakan bahwa komik ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan cerita-cerita sederhana yang sering terlewatkan, namun memiliki makna besar dalam kehidupan.

Sementara itu, Mice Cartoon menjelaskan bahwa ilustrasi dalam komik ini berangkat dari pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat perkotaan yang sangat dekat dengan aktivitas para kurir.

Baca Juga:

• Gagal Lolos X-Ray! Kurir Asal Aceh Bawa 2 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Telusuri Asal Barang

Sebagai perusahaan jasa pengiriman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, JNE turut mendukung penerbitan komik ini sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi kurir sekaligus upaya menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat.

Selain itu, melalui layanan Pesanan Oleh-oleh Nusantara (Pesona), JNE menghadirkan produk bundling eksklusif karya Mice Cartoon seharga Rp85.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku mulai dari 18 Agustus 2026 hingga persediaan masih ada. JNE juga memberikan penawaran hemat ongkir untuk pembelian komik melalui link berikut https://bit.ly/KomikPengantarKebahagiaan selama periode 10 hingga 31 Agustus 2026, serta menyelenggarakan giveaway komik Pengantar Kebahagiaan pada 14 - 21 Agustus 2026 di akun instagram resmi @JNE_ID.

Baca Juga:

• Puncak Penghargaan JNE Content Competition 2026, Wadah Kreativitas Anak Bangsa

"Kami percaya bahwa setiap pengiriman bukan hanya tentang mengantarkan paket, tetapi juga menghubungkan cerita, harapan, dan kebahagiaan. Melalui kolaborasi bersama Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), kami berharap masyarakat dapat melihat lebih dekat dedikasi para kurir yang setiap hari menjadi bagian penting dalam kehidupan kita," jelas Eri.

Melalui peluncuran komik ini, JNE dan Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) berharap Pengantar Kebahagiaan dapat menginspirasi masyarakat untuk melihat bahwa kebahagiaan sering kali hadir melalui hal-hal sederhana, termasuk dari mereka yang setiap hari mengantarkan paket hingga tiba di depan pintu rumah. Komik ini juga menjadi pengingat bahwa di balik setiap perjalanan pengiriman, terdapat kisah tentang kerja keras, kepedulian, dan semangat untuk menghadirkan manfaat bagi sesama.

Baca Juga:

• Tiga Wanita Kurir Narkotika Ditetapkan Tersangka, Dan Kapolres Asahan Musnahkan Barang Bukti

"Kalau memang bekerja sesuai prosedur, tentu kami memberikan pelayanan. Tetapi kalau menyalahgunakan izin atau keberadaannya tidak memberikan manfaat dan justru melanggar aturan, tentu kami akan melakukan tindakan sesuai ketentuan, termasuk deportasi," ujar Imam Bahri dalam program Bincang Tipis-Tipis yang dipandu host Erman Tale Daulay di kanal Tale Trias Info.

Baca Juga:

• Imigrasi Pemalang Perkuat PIMPASA, Sasar Calon ABK untuk Cegah Dini TPPO

Menurut Imam, pengawasan di kawasan tersebut tidak dilakukan Imigrasi seorang diri. Pengawasan dibangun melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Imam menjelaskan, Timpora menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keberadaan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Pemalang tetap berada dalam koridor hukum.

Baca Juga:

• Imigrasi Semarang Perketat Pengawasan Berlapis, Cegah TPPO dan Tegas Tindak WNA Bermasalah

Karena itu, Imigrasi secara aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan unsur keamanan.

Pengawasan juga dilakukan melalui operasi mandiri atau operasi gabungan. Petugas turun langsung ke lapangan untuk melakukan patroli, pemeriksaan, pembinaan, sekaligus menyerap informasi dari masyarakat.

Baca Juga:

• Selain Edukasi PIMPASA, Imigrasi Yogyakarta Perketat Pengawasan WNA di Tengah Maraknya Scamming

Pengawasan terhadap orang asing juga semakin relevan di tengah maraknya kejahatan berbasis teknologi, termasuk scamming yang melibatkan warga negara asing.

Patroli dilakukan dengan mengedepankan koordinasi bersama unsur terkait di lapangan. Informasi dari masyarakat menjadi salahsatu sumber penting dalam mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Baca Juga:

• Sinergi Imigrasi Serang dan BP3MI Banten Luncurkan Kolaborasi MADANI, Perkuat Desa Binaan Cegah TPPO

Pengawasan tidak hanya dilakukan dari atas melalui institusi pemerintah. Imigrasi Pemalang juga memperkuat pendekatan berbasis masyarakat melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

Imam menyebut masyarakat dapat menjadi "mata dan telinga" Imigrasi, terutama ketika menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang dianggap tidak wajar.

Baca Juga:

• Dari Lahan Jagung Seraya Menanam Literasi Keimigrasian, Imigrasi Yogyakarta Bangun Benteng Desa Cegah Dini TPPO

"PIMPASA ini menjadi mata dan telinga kami di lapangan. Kami tidak hanya bekerja dari atas, tetapi hadir sampai ke tingkat bawah dan memberdayakan masyarakat sebagai agen informasi keimigrasian," tutur Imam.

Di sisi lain, Imam menegaskan bahwa pengawasan yang semakin ketat tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Imigrasi Pemalang terus mendorong pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat, termasuk melalui layanan jemput bola dan kehadiran petugas di kawasan yang membutuhkan pelayanan keimigrasian.

Baca Juga:

• Early Warning dari Desa! Imigrasi Cirebon Bentuk 39 Desa Binaan Cegah TPPO

"Prinsipnya, ketika WNI maupun WNA berada dan bekerja sesuai aturan, pelayanan harus diberikan secara prima," katanya.

Baca Juga:

• Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi, Sekdako Tebingtinggi Minta Lurah Mampu Deteksi Dini Modus TPPO Dan TPPM

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06/Senayang Kolaborasi Puskesmas Rejai

Kegiatan tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung ketahanan wilayah, khususnya dari aspek ketahanan ekonomi masyarakat. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap situasi sosial, keamanan dan ketenteraman di wilayah. Karena itu, sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, pelaku usaha dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06/Senayang Kolaborasi Puskesmas Rejai

Bagi ASN beragama Islam, kegiatan ibadah pada Rabu (12/8/2026) dilaksanakan di Masjid Al–Bihar, Makorem 023/KS. Kegiatan diikuti oleh ASN yang terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta tenaga outsourcing.

Rangkaian ibadah diawali dengan pelaksanaan salat Zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Didin Rohaedin.

Dalam tausiahnya, Ustaz Didin Rohaedin menyampaikan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan. Dia mengajak seluruh jemaah untuk tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi juga memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Wali Kota Sibolga Rakor Bersama Anggota Komisi V DPR RI Bahas Penguatan Infrastruktur dana Konektivitas Transportasi

Ketakwaan tercermin dari ketaatan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan dalam bersikap dan menjalankan amanah. Oleh karena itu, setiap ASN diharapkan senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an sehingga mampu membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, amanah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan ibadah tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan meliputi Dinas Perpustakaan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas PKPP, Perumda Sibolga Nauli, serta Kecamatan Sibolga Kota.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Sibolga Nomor: 451.12/77/2026 tentang pelaksanaan salat Zuhur berjamaah bagi pegawai beragama Islam serta kebaktian bagi pegawai beragama Kristen/Katolik di lingkungan Pemko Sibolga.

Program ibadah harian ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin hingga Kamis dengan sistem penjadwalan bergiliran bagi seluruh OPD. Pengaturan ini bertujuan agar kegiatan pembinaan spiritual tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkot Sibolga Kembali Gulirkan Beasiswa Rp1 Miliar Untuk Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu

Melalui pelaksanaan yang konsisten dan terstruktur, Pemkot Sibolga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga mampu membentuk budaya kerja yang berintegritas, harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (Jas)

Baca Juga:

• Kodaeral I Razia 3.THM di Kawasan Binjai-Langkat

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan teritorial melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi kesehatan, khususnya dalam mengantisipasi potensi penyebaran penyakit menular di tengah masyarakat.