Kapolres juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 untuk melaporkan setiap permasalahan yang membutuhkan bantuan kepolisian. Ia juga meminta para lurah turut mensosialisasikan layanan tersebut hingga ke lingkungan masyarakat.Sementara itu, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf Purba, S.STP., M.SP., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Dalam rangkaian kegiatan, Kapolres bersama PJU, Camat Padang Hulu, dan tokoh agama menyerahkan bantuan bakti sosial kepada masyarakat kurang mampu. Kapolres juga meninjau pelayanan pengobatan gratis oleh tim kesehatan Puskesmas Pabatu serta melakukan pengecekan ruangan dan lingkungan Mako Polsek Padang Hulu

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Ajak Wisudawan UMSU Jaga Persatuan dan Semangat Nasionalisme

Sebelumnya Ketua DPRD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si membuka Musda Golkar Palas yang ke IV sekaligus menyampaikan sambutannya, pihaknya tidak akan melakukan intervensi pelaksanaan Musda. Semuanya diserahkan kepada peserta dan pelaksana musda. Hanya saja dianya berharap seluruh proses dan mekanisme pemilihan ketua berjalan dengan baik dan demokrasi.

Baca Juga:

• Antisipasi Timbulkan Korban, Zulham Efendi : Penanganan Kemunculan Buaya di Siombak Harus Ada Solusi Konkrit

Lebih lanjut Putra menyampaikan, selamat menjalankan Musda Golkar yang IV dan berharap berjalan sukses."Kami dulunya diusung Partai Golkar saat maju pilkada. Oleh karenanya biarkan baju berbeda, tujuan utama kita satu membangun Padang Lawas,"ujarnya.

Baca Juga:

• Antisipasi Timbulkan Korban, Zulham Efendi : Penanganan Kemunculan Buaya di Siombak Harus Ada Solusi Konkrit

Usai terpilih, Ampi mengucapkan terimakasih kepada semua pengurus pimpinan kecamatan dan organisasi karya ke karyaan dan hasta karya yang telah memberi kepercayaan baginya untuk menakhodai Partai Golkar Palas kedepan, dan dianya akan berupaya meningkatkan kursi Golkar dari 5 kursi menjadi 9 kursi.

Baca Juga:

• Refleksi Sumpah Pemuda 2026, H.Kasman Lubis : Selamatkan Generasi Muda Medan Dari Narkoba

Pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang resah terhadap dugaan maraknya peredaran narkotika di lingkungan mereka. Menindaklanjuti informasi itu, tim opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku dan mengetahui keberadaan mereka. Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gerebek Gudang Pengolahan Pinang Disulap Jadi Lumbung Narkoba 3 Kg Sabu, 10.000 Ekstasi, dan 1.778 Pod Getar Disita

Secara keseluruhan, Sat Resnarkoba menyita 31 paket sabu dengan berat bruto 18,86 gram, serta sejumlah barang bukti lain berupa timbangan digital, plastik klip, alat hisap sabu, telepon genggam, dan perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Aceh Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Gerebek Gudang Pengolahan Pinang Disulap Jadi Lumbung Narkoba 3 Kg Sabu, 10.000 Ekstasi, dan 1.778 Pod Getar Disita

Atas perbuatannya, para tersangka diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana narkotika. Polres Aceh Selatan menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan dan pencegahan terhadap peredaran narkoba serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman narkotika.

Pesan tersebut disampaikan Sonny saat memberikan orasi kebangsaan pada Wisuda Periode II Tahun 2026 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Convention Hall Gedung Selecta, Medan, Rabu (28/10).

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Paparkan 4 Program Prioritas, Perkuat Sinergi Polisi Bersama Masyarakat

Sonny menegaskan, persatuan dan kesatuan merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan Indonesia. Menurut dia, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang dimiliki Sumatera Utara harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
"

Magrifatulloh Lubis menyebut, laporan resmi ini dipicu oleh insiden "kepergoknya" satu unit minibus operasional berlogo resmi BGN dengan nomor polisi BK 8767 CJ saat mengisi Pertalite di SPBU Gunung Tua–Mompang Julu pada Kamis (22/10/2026) lalu.

Baca Juga:

• SE Bupati Palas Alat Tidak Bayar Siltap Perangkat Desa 6 Bulan ?

Disebutkan, polemik ini sempat menghangat setelah Kepala SPPG Bukit Malintang, Marwan Efendi, sempat mengeluarkan pernyataan sepihak ke media yang mengklaim bahwa kendaraan operasional program negara sah-sah saja menggunakan BBM Subsidi jenis Pertalite. Klaim kontroversial tersebut langsung dipatahkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, Zulham Zainuddin Fahmi, yang menegaskan secara verbal bahwa seluruh mobil distribusi MBG dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Juga:

• SE Bupati Palas Alat Tidak Bayar Siltap Perangkat Desa 6 Bulan ?

Ada empat tuntutan utama yang dilayangkan yakni memanggil dan memeriksa secara menyeluruh Kepala SPPG Bukit Malintang Marwan Efendi serta pengemudi armada Dedi Mulia.Selanjutnya pihaknya mendesak otoritas terkait menjatuhkan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada Kepala SPPG Bukit Malintang karena dinilai melindungi tindakan penyelewengan dan memberikan pembodohan publik dan sengaja melakukan pembangkangan hukum serta menabrak sejumlah aturan regulasi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sempurnakan Simantap, Administrasi OPD Makin Cepat dan Efisien

Terakhir, BGN Pusat didesak untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh pengeluaran biaya operasional SPPG di wilayah Mandailing Natal guna mengantisipasi adanya laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terkait anggaran BBM.
Masyarakat Mandailing Natal kini menunggu ketegasan BGN Pusat. Kasus ini menjadi ujian pertama bagi kredibilitas dan transparansi tata kelola program pemenuhan gizi nasional di daerah agar tidak dinodai oleh mentalitas koruptif oknum lokal.(Red)

Baca Juga:

• SE Bupati Palas Alat Tidak Bayar Siltap Perangkat Desa 6 Bulan ?

Empat program tersebut merupakan penjabaran dari program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. 'Polisi Bersama Masyarakat' yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Host Konten Pornografi Ditangkap, 3 Bulan Hasilkan Rp80 Juta

"Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Sonny.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Host Konten Pornografi Ditangkap, 3 Bulan Hasilkan Rp80 Juta

Program ini bertujuan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok agar keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas daerah.
Kedua, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba.
Kapolda menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah dan komunitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba.

Ketiga, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Memberantas Kejahatan Jalanan.
Program ini diarahkan untuk menekan berbagai bentuk kejahatan jalanan, termasuk premanisme dan tindak kriminalitas yang mengganggu keamanan masyarakat. Kapolda berharap terciptanya situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta iklim investasi di Sumatera Utara semakin mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Rp13,2 Miliar untuk Renovasi 440 Rumah Tidak Layak Huni

Kapolda menekankan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan hukum sesuai ketentuan. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga:

• Antisipasi Narkoba Jenis Baru, Wagub Sumut Sambut Baik Revisi Perda Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Dijelaskan Bayu, challenge (tantangan) dibuat tersangka berupa perang koin, dan yang kalah (koin paling sedikit) melakukan apa yang telah disepakati, seperti membuka baju dan memperlihatkan kemaluan para talent yang keseluruhan wanita.

Baca Juga:

• Loket Penjualan dan Pengguna Narkoba di Gruduk Ditresnarkoba Poldasu

Mengenai keuntungan diperoleh para talent, juga masih diselidiki. Namun, kata Bayu, kemungkinan diperoleh dari perang koin yang dibuat tersangka.

Baca Juga:

• Loket Penjualan dan Pengguna Narkoba di Gruduk Ditresnarkoba Poldasu

"Riset dan inovasi diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi yang tepat sasaran. Inovasi yang dihasilkan disebut dapat meningkatkan pelayanan publik, memperluas kesempatan masyarakat, memperkuat ketangguhan daerah, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Surya.

Baca Juga:

• Antisipasi Narkoba Jenis Baru, Wagub Sumut Sambut Baik Revisi Perda Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

"Kepada akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk terus menghasilkan riset berkualitas, mengembangkan inovasi aplikatif, dan memperluas kolaborasi. Kepada seluruh pemangku kepentingan, disampaikan ajakan agar hasil penelitian dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan aksi pembangunan," kata Surya.

Surya berharap forum tersebut dapat melahirkan kerja sama, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut diharapkan mencakup berbagai bidang strategis, antara lain pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan ketangguhan masyarakat.

Baca Juga:

• Terasi Asahan Tembus Pasar Global, Wagub Surya Bersama Menko Pangan Lepas Ekspor Perdana 40 Ton ke Thailand

Kedua, ketahanan (resilience) harus dibangun berdasarkan kapasitas para pengambil kebijakan, pelaksana, dan evaluator sebelum menghadapi krisis. Sedangkan syarat ketiga adalah membangun keberlanjutan melalui kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Penyerahan RSUD dr M Thomsen Percepat Pelayanan Kesehatan di Nias

Kasat Resnarkoba Polres Tebingtnggi, AKP Irwanta Sembiring, S.H., M.H., pada Kamis (29/10/2026), dalam siaran persnya menegaskan bahwa kepolisian akan terus menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Polsek Sosa Tangkap Pengedar Narkoba Dapat Apresiasi dari Polres Palas

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan penyerahan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumut. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi juga harus diikuti dengan penyelesaian berbagai hak dan konsekuensi administratif.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dukung IPDN Cetak Calon ASN Andal dan Profesional

Bobby juga menyoroti berbagai dinamika yang dapat muncul dalam proses pengalihan tersebut, termasuk kekhawatiran terkait perpindahan tenaga medis dan dokter spesialis. Karena itu, ia memastikan Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Dengan diserahkannya pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias kepada Pemko Gunungsitoli, penataan fasilitas kesehatan di daerah tersebut diharapkan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan nasional. Pengalihan ini juga membuka peluang bagi Pemprov Sumut untuk memfasilitasi pembangunan serta peningkatan kelas fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias ke depan.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Penyerahan RSUD dr M Thomsen Percepat Pelayanan Kesehatan di Nias

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulö Gulö menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan panjang RSUD dr M Thomsen Nias yang telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Nias. Ia menyambut baik penyerahan estafet pengelolaan rumah sakit tersebut kepada Pemko Gunungsitoli untuk mendukung penataan administrasi wilayah yang lebih baik.

Senada dengan itu, Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyatakan kesiapan jajarannya menerima dan mengelola RSUD dr M Thomsen Nias. Pemko Gunungsitoli berkomitmen mengawal masa transisi, baik dalam pencatatan aset maupun perpindahan personel, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Desa dan Kelurahan Kreatif melalui Program KKSB

Masa transisi pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias dijadwalkan berlangsung selama dua bulan. Masa tersebut akan dimanfaatkan untuk memastikan penataan administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan aset bernilai ratusan miliar rupiah, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• HUT Sumpah Pemuda ke 98, OKP di Siantar Gelar Mancing Gratis, Ketua Ronal; Giat ini Menjadi Agenda Tahunan

Bupati Asahan juga berpesan kepada atlet agar bertanding dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan berusaha memberikan hasil terbaik,"Bertandinglah dengan sungguh-sungguh dan Raihlah prestasi untuk Kabupaten Asahan dan jadilah kebanggaan Sumatera Utara"Raihlah predikat juara agar dapat melangkah menjadi wakil Indonesia di Sea Games Pelajar 2026.Bupati juga mengingatkan agar Giony senantiasa menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding serta menjaga nama baik Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• HUT Sumpah Pemuda ke 98, OKP di Siantar Gelar Mancing Gratis, Ketua Ronal; Giat ini Menjadi Agenda Tahunan

Sementara Ketua Federasi Akuatik Kabupaten Asahan, Adi Chandra Pranata, dalam keterangannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Asahan atas dukungan dan kesediaannya melepas atlet binaan Federasi Akuatik Kabupaten Asahan untuk bertanding mewakili Sumatera Utara pada Kejuaraan Indonesia Open 2026 di Jakarta, 3–5 November 2026.

Baca Juga:

• Sambut Hangat Kunker Tim Satgas PRR, Bupati; Realisasi TKD Capai 45,81 %

Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Realisasi PAD Kabupaten Aceh Selatan yang diterbitkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) per 14 Oktober 2026, penerimaan tersebut bersumber dari retribusi daerah, khususnya pemanfaatan aset daerah.
Rendahnya realisasi PAD tersebut menjadi perhatian karena capaian penerimaan masih jauh dari target yang ditetapkan. Namun, dokumen tersebut tidak merinci penyebab rendahnya penerimaan maupun jenis aset yang menjadi sumber retribusi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sempurnakan Simantap, Administrasi OPD Makin Cepat dan Efisien

Teuku Alamsyah berharap target PAD yang telah ditetapkan dapat diupayakan semaksimal mungkin. Ia juga mengajak seluruh SKPK meningkatkan kerja sama untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan di Aceh Selatan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sempurnakan Simantap, Administrasi OPD Makin Cepat dan Efisien

Menurut Mixnon, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun selalu transfaran dalam setiap kegiatan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Pemilik Akun Tiktok Nista Agama Karena Ekonomi Terpuruk

Bahwa kebijakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak ada hubungan dengan kondisi kas daerah. Pembayaran TPP didasarkan di tingkat kedisiplinan dan penilaian kinerja masing-masing pegawai.

Baca Juga:

• Pemilik Akun Tiktok Nista Agama Karena Ekonomi Terpuruk

"Pemkab maupun kota tidak bisa berbohong, karena sudah memakai aplikasi SIPD. Menteri Dalam Negeri pun bisa mengetahui berapa yang masuk dalam RKUD termasuk sumbernya. Semua akan terlihat di SIPD," ujar Sekda.Sekda juga menambahkan bahwa masyarakat dapat mengonfirmasi langsung kondisi keuangan daerah ke Kementerian Dalam Negeri jika masih meragukan informasi yang beredar.

"Tidak ada penundaan pembayaran, hanya saja ada tahapan dan regulasi yang harus dipatuhi. Kini kita melakukan penertiban melalui SIPD dan tidak ada kegiatan yang tidak dibayarkan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan sumber dananya," ungkapnya.

Baca Juga:

• Pemilik Akun Tiktok Nista Agama Karena Ekonomi Terpuruk

"Sekarang kita tidak bisa menarik uang tanpa sumber yang jelas. Tidak bisa saat mentransfer tanpa ada kontrak dengan pemerintah. Pihak ketiga maupun pihak kedua pun baru bisa dilakukan transfer jika ada kontrak yang jelas," tegasnya.

Baca Juga:

• Polres Labuhanbatu Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Ini Pesan Yang Disampaikan Kapolres