Tak Cukup Hanya Sinergi, TNI/Polri Juga Harus Samakan Persepsi Dukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

MATATELINGA - Di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang, setiap orang saat ini sangat mudah tersulut untuk marah, memukul dan melakukan hal yang seharusnya tidak perlu sampai terjadi. Ini adalah akibat dari kondisi perekonomian masyarakat sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Oleh : James P Pardede

Banyak masyarakat saat ini yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga, hanya dengan masalah kecil saja seseorang bisa langsung tersulut untuk berbuat sesuatu yang sesungguhnya melanggar hukum.

Sudah banyak contoh perbuatan melanggar hukum hanya karena masalah kecil, si A memukul si B. Hanya karena tak punya akal lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seseorang melakukan pencurian. Masyarakat pun saat ini cenderung saling lapor dan menunjukkan kehebatannya masing-masing.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sangat dibutuhkan dukungan dari pihak TNI-POLRI, untuk mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif dan memberikan solusi yang bijak dalam mencarikan jalan keluar kepada masyarakat yang berkonflik. Pemidanaan atau memasukkan orang ke penjara tidak langsung menyelesaikan sebuah masalah.

Peran Polri sangat penting dalam memutus sebuah permasalahan seperti penganiayaan ringan, pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya yang bisa didamaikan di tempat tanpa harus melanjutkannya ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk disidangkan. Selain membutuhkan waktu yang lama, yang berkonflik juga tidak akan pernah habis-habisnya menaruh rasa dendam kepada orang yang melaporkannya.

Gaung keadilan restoratif atau restorative justice menjadi salah satu upaya hukum yang perlu dipertimbangkan dan diterapkan terutama dalam mengembalikan keadaan ke semula. Dimana, antara tersangka dan korban saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan upaya hukum ini, akan tercipta harmoni di tengah masyarakat. Karena yang berkonflik sudah berdamai dan tidak ada dendam di kemudian hari.

Konflik yang terjadi di tengah masyarakat ada pemicunya, salah satu diantaranya yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang semakin menurun, akibat kehilangan pekerjaan dan sulitnya mendapatkan lapangan kerja baru pasca kena perampingan.

Sesungguhnya, tantangan yang kita hadapi sudah bergerak dari pandemi Covid-19 menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global, sehingga sangat sulit diprediksi dan diperhitungkan. Dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu UUCK, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti tersebut. Hal ini menjadi pilar untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.

Koordinasi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk TNI-POLRI menjadi satu kesatuan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan agenda pembangunan nasional pasca pandemi. Sinergi dan kerja sama seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia Maju demi kesejahteraan bersama.

Kuatnya fundamental ekonomi nasional membuat aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat. Beberapa indikator utama menunjukkan prospek cerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan kinerja ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31% (ctc), tertinggi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ini kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo M.Si. berpendapat bahwa untuk terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal. Pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal perlu terus dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagai bentuk sinergi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga saat ini tengah berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan mengubah tumpuan pertumbuhan dari tadinya bertumpu pada sektor konsumsi menjadi pada sektor produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan-bahan mineral dan batu bara (minerba) dalam bentuk bahan mentah.

Tak Cukup Hanya Sinergi

Pemerintah juga terus berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan fokus pemanfaatan potensi desa atau pinggiran sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi tersebut memerlukan jembatan berupa teknologi untuk mendukung hilirisasi semua sektor.

Transformasi ekonomi memiliki 5 pilar untuk mencapai keberhasilan, yaitu mencakup tentang optimalisasi infrastruktur, pemerataan ekonomi, minimalisasi modal asing, efisiensi tenaga kerja serta konfigurasi investasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sinergisitas TNI-Polri merupakan harga mati. Kapolri mengatakan kebersamaan TNI-Polri tak akan tergoyahkan oleh siapapun.

“Sinergi TNI-Polri merupakan harga mati yang tidak bisa digoyahkan oleh kelompok manapun. TNI-Polri akan terus meningkatkan sinergisitas, soliditas, dan integritas kesatuan dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan,” kata Sigit dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024) lalu.

Implementasi tugas TNI Polri bisa diwujudkan dengan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan bisa berupa Donor Darah personil TNI dan Polri, baksos membantu masyarakat yang terkena bencana, masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lain yang memberi manfaat dan solusi bagi masyarakat.

TNI juga memiliki program tersendiri dalam membangun sinergi dengan masyarakat mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti yang dilakukan Kodam III/Siliwangi dengan rakyat Jabar dan Banten sebagai basis, memegang pilar transformasi ekonomi untuk menjamin hadirnya negara pada proses tersebut. Berbagai terobosan telah dilakukan sebagai jembatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Persoalan teknologi pangan serta lahan terlantar dan kritis yang memiliki masalah sosial dan hukum terus dicarikan solusi. "Inovasi" tepat guna dan "maung benahi lahan", merupakan langkah nyata Kodam III/Siliwangi dalam memainkan perannya untuk membantu transformasi ekonomi di daerah.

Sementara Polri memiliki peran menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat, terutama bagi investor yang akan menanamkan investasinya di daerah. Polri juga mengambil peran dalam mengawal keberlangsungan perekonomian dengan memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Upaya Polri dalam memberantas kejahatan dan segala bentuk pungli yang memberatkan pengusaha dan masyarakat harus kita dukung penuh. Polri juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. UMKM dan pedagang sangat gerah dengan banyaknya kutipan-kutipan liar yang memberatkan mereka.

Rasa aman akan menjadi nilai tambah bagi pengusaha dalam keberlangsungan usahanya. Seperti tema Hari Bhayangkara ke-78 “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” diharapkan menjadi titik bangkitnya semangat seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda dalam mendukung perekonomian inklusif.

Sinergi TNI dan Polri dalam mendukung perekonomian inklusif tidak cukup hanya sebatas sinergi di atas kertas, tapi dibuktikan dalam kerja nyata. Segera akhiri sifat ego sektoral, TNI dan Polri harus menyamakan persepsi dalam mendukung perekonomian inklusif yang berkelanjutan.

Kesamaan persepsi sangat penting agar tidak ada insitusi yang merasa sangat hebat, merasa paling unggul. Kesamaan persepsi akan menjadi nilai plus bagi institusi TNI dan Polri dalam menjalankan programnya masing-masing, yang tujuannya adalah satu memacu pertumbuhan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.