MATATELINGA: KPK khawatir tak bisa lagi gencar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi karena kewenangannya dibatasi dalam undang-undang tersebut. Karena Hari ini Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku.
[adx]
"Apakah KPK masih bisa lakukan OTT atau tidak misalnya, atau penindakan lain, karena memang ada beberapa perubahan kewenangan penindakan yang berisiko melemahkan KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
Salah satunya soal penindakan termasuk penyitaan, penyadapan dan penggeledahan yang kini wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas).
Penyadapan selama ini jadi salah satu kunci KPK dalam mengendus aksi pencurian uang negara yang masih marak terjadi di Indonesia. Pelaku korupsi rata-rata licik. Dalam beraksi, mereka memakai beragam modus dan kode-kode aneh yang sulit dideteksi langsung.
Tapi, penyadapan sekarang harus seiizin Dewan Pengawas (Dewas) sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 B ayat 1 UU KPK yang baru.
"Penyadapan sudah dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, nanti begitu Dewan Pengawas ada maka dibutuhkan izin penyadapan dan dengan waktu yang terbatas," kata Febri.
Dewan Pengawas sampai sekarang belum terbentuk artinya KPK berpotensi belum bisa menyadap target.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, pemberlakuan UU KPK yang baru akan membuat KPK "mati suri" dalam beberapa bulan ke depan. Alasannya karena pembatasan kewenangan tadi.
[adx]
"Dalam hal menyita, dewasnya tidak ada, tidak bisa memberikan izin, soal penyitaan. Kalau (KPK) nekat melakukan itu, akan ada potensi gugatan hukum," kata Donal seperti dikutip dari BBC News Indonesia.
KPK juga mendapat pembatasan kewenangan dalam melarang pelaku korupsi ke luar negeri.
"Sejumlah kewenangan lain untuk meminimalisir para pelaku korupsi atau pihak terkait kabur ke luar negeri juga berubah, KPK tidak bisa lagi lakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang di tahap penyelidikan dan aturan-aturan lain yang multi tafsir," ujar Febri.
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai, KPK tetap bisa OTT saat UU yang baru berlaku. "KPK tetap melaksanakan fungsi-fungsinya, dari lidik, sidik, tuntut, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi. Jadi KPK tetap bisa melakukan OTT," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Soal belum ada Dewan Pengawas, Masinton mengutip isi Pasal 69 D UU KPK yang baru. Di mana disebutkan sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah.
"Kalau Dewan Pengawas belum terbentuk, izin penyadapan melalui komisioner," kata legislator pengusul revisi UU KPK itu.
[adx]
"Jadi perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai undang-undang baru, dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan undang-undang lama."
Perppu KPK
UU KPK hasil revisi akan berlaku mulai Kamis 17 Oktober 2019. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana sebuah RUU akan sah jadi UU paling lama 30 hari setelah disepakati bersama DPR dan Presiden, sekalipun tak diteken oleh Presiden.
UU KPK hasil revisi diparipurnakan DPR bersama pemerintah pada 17 September 2019, di tengah gencarnya penolakan dari berbagai kalangan.
Setelah UU KPK disahkan, mahasiswa, pelajar SMK dan masyarakat berunjuk rasa di berbagai daerah yang di antaranya direspons secara represif oleh aparat kepolisian hingga menimbulkan korban.
Demo salah satunya mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan UU KPK baru yang dianggap melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu hingga 14 Oktober ke Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Namun, Jokowi belum bersikap.
Parpol pendukung Jokowi meminta Presiden tak menerbitkan Perppu. Beberapa pengamat menilai Jokowi tersandera oleh elite partai politik pendukungnya sehingga belum bersedia memenuhi tuntutan rakyat menerbitkan Perppu KPK.
Karena belum ada respons dari Jokowi, mahasiswa akan berunjuk rasa lagi, hari ini. Lokasinya di sekitar di Istana Kepresidenan, Jakarta, bukan di DPR.
[adx]
"Kita fokus (menuntut) Perppu (KPK). Sekarang bola panas untuk Perppu ada di Presiden," kata Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jabodetabek-Banten, Muhammad Abdul Basit.
Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin meminta mahasiswa tidak berdemo, tapi menggantinya dengan dialog. "Berdialog lah, kasih argumen yang rasional sebagai masyaraat yang intelektual," kata Ngabalin.
Dia meminta pihak yang keberatan dengan isi UU KPK mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
BEM SI yang mewakili mahasiswa se Indonesia pernah diundang Presiden Jokowi ke Istana untuk berdialog, saat maraknya demo di berbagai daerah menolak UU KPK yang baru dan sejumlah rancangan undang-undang di berbagai daerah. Tapi, mahasiswa tidak mau hadir.
Mahasiswa bersedia hadir jika pertemuan dengan Jokowi disiarkan langsung di televisi, kedua Jokowi harus menyikapi tuntutan mereka yang tercantum dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi'.
Hattrick OTT
Dalam dua hari menjelang berlakunya UU yang baru, KPK mencetak hattrick atau tiga kali beruntun OTT.
Senin 14 Oktober hingga Selasa dini hari, KPK menangkap Bupati Indramayu Supendi bersama delapan orang lainnya di Indramayu dan Cirebon terkait suap proyek suap di lingkungan Pemkab Indramayu.
Selasa malam, KPK juga melancarkan OTT di Jakarta dan Kalimantan Timur. Hasilnya delapan orang diciduk, termasuk Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere. OTT ini terkait suap proyek jalan.
Rabu 16 Oktober dini hari, KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama enam orang lainnya.
[adx]
Sepanjang 2019 hingga kemarin, KPK tercatat sudah melakukan 21 kali OTT. Dalam tiga bulan terakhir bahkan ada 12 kali OTT menjaring kepala daerah, anggota DPR, jaksa, pemimpin perusahaan negara, pegawai negeri hingga rekanan proyek.
Pada 2018, KPK melakukan 28 kali OTT dan menetapkan 108 tersangka korupsi. Ini OTT terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK.
(Mtc/Okz)
