Janji-janji Cawapres, Mahfud MD di PHP Jokowi Dua Kali

MATATELINGA, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD boleh jadi mengaku tak merasa kecewa atas penunjukkan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi Joko Widodo di Pemilu 2019. Namun, prosesnya terbilang mengejutkan karena ia bak disalip di tikungan terakhir.

Pada Kamis (9/8), Mahfud mulai menyiapkan berkas kelengkapan untuk jadi pejabat negara. Ia mengajukan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana di Pengadilan Negeri Sleman, DIY.

Sebuah sumber mengatakan bahwa Mahfud juga sudah menyerahkan riwayat hidup kepada Jokowi, serta membuat SKCK dan surat keterangan sehat.

Bahkan, anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi pancasila (BPIP) ini sudah diminta untuk mengukur seragam yang bakal dikenalannya saat proses pendaftaran capres dan cawapres di KPU, Jumat (10/8).

Tak ketinggalan, Mahfud juga sudah mendapatkan susunan acara pengumuman cawapres dan pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU itu.

Atas sejumlah indikasi dan informasi di media itu, Warganet pun menyuarakan #JokowiMahfud2019.

Pada Kamis (9/8) sore, Jokowi bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik koalisi berkumpul di Restoran Plataran, Jakarta, untuk mengumumkan cawapresnya.

Mahfud sendiri berada di Restoran Tesate yang berada di seberang Plataran. Ia mengenakan kemeja berwarna putih dan celana bahan hitam, serupa dengan seragam khas Jokowi. Bersama sejumlah orang, dia berada di restoran itu selama hampir satu jam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mahfud bakal mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres pada pukul 18.00 WIB. Informasi lain menyebutkan bahwa deklarasi itu akan dilakukan di Tugu Proklamasi, Jakarta.

Di Plataran, rapat tertutup Jokowi dengan para petinggi parpol koalisi berakhir. Sebelum konferensi pers pengumuman cawapres oleh Jokowi, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding lebih dulu mencuitkan bocoran. Bahwa, cawapres untuk Jokowi adalah Ma'ruf Amin.

Seorang menteri kemudian memberitahukan keputusan yang tiba-tiba itu. Mahfud beranjak dari restoran itu dan menuju kantornya di Kramat VI, Jakarta Pusat.

Jokowi, dalam konferensi pers, kemudian mengumumkan Ma'ruf, yang merupakan Rais Aam Nahdlatul Ulama, sebagai pasangannya di Pilpres 2019.

Mahfud, yang menonton siaran langsung pengumuman itu, bertepuk tangan atas keputusan Jokowi tersebut meski seperti disalip di lap terakhir setelah sebelumnya terus memimpin balapan. Ia bahkan menenangkan sahabat dan kerabat yang tampak kecewa.

Dia kemudian dipanggil ke Istana Negara, Jakarta, oleh Jokowi. Mahfud justru menyampaikan agar Jokowi tak perlu merasa bersalah. Sebab, ada keadaan yang beresiko.

"Saya sampaikan ke Pak Jokowi, saya tidak kecewa, tetapi memang kaget," ujar Mahfud, di MMD Institute, Jakarta.

Namun ini bukan kali pertama Mahfud kena PHP (pemberi harapan palsu) di Pilpres 2019. Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga sempat merasakan kekecewaan pada Pilpres 2014. Ketika itu, dia diusung PKB sebagai cawapres bagi Jokowi.

Pada akhirnya, PKB mendukung duet Jokowi-Jusuf Kalla. Mahfud yang mengaku sempat berharap jadi cawapres kemudian beralih kubu ke sisi Prabowo Subianto. Ia didaulat jadi ketua tim pemenangan Koalisi Merah Putih (KMP).

Usai kekalahan KMP di Pilpres 2014, Mahfud kembali ke sisi Jokowi dengan diangkat sebagai bagian BPIP.


Akademisi-Politikus

Mahfud lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957. Dia merupakan salah satu tokoh lintas lembaga karena pernah menduduki jabatan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mahfud muda menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan lulus pada 1983. Kemudian, ia melanjutkan S2 Program Magister Hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan lulus pada 2010.

Setelah itu, ia melanjutkan S3 Doktor Hukum di Universitas Pajajaran, Bandung dan lulus pada 2012.

Mahfud pernah menjabat sebagai Plt Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM pada 1999-2000. Kemudian pada 2000-2001, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman.

Setelah tidak menjadi bagian dari Pemerintah, Mahfud masuk ke dunia legislatif. Semula ia merapat ke Partai Amanat Nasional (PAN) ketika masih dipimpin Amien Rais. Ia kemudian memilih berlabuh ke PKB.

Bersama PKB, ia terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk menempati kursi di Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif periode 2004-2009.

Sebelum masa jabatannya sebagai anggota legislatif berakhir, Mahfud memutuskan ikut serta dalam uji kelayakan hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim Konstitusi pada 2008 hingga 2013.

Ia juga menjadi anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI. Saat ini, ia masih menjadi Anggota Dewan Pengarah BPIP.