MATATELINGA, Jakarta: Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menungkapkan potensi krisis besar yang akan dihadapi Indonesia menyusul nilai kurs rupiah yang sudah mencapai Rp14ribu per US Dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah tersebut merupakan yang terlemah sejak Desember 2015.
Menurut dia, jika krisis tahun 1997 yang melanda Indonesia disebabkan oleh faktor moneter, sementara krisis tahun 2008 pemicunya adalah perdagangan, maka krisis yang akan terjadi di tahun 2018 lebih berbahaya.
"Karena krisis yang akan dihadapi di 2018 ini pemicunya sekaligus dua. Ada moneter dan perdagangan," kata Noorsy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/5).
Menurut Noorsy, saat ini pemerintah masih bergantung pada kebijakan impor yang untuk memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak, termasuk pangan dan energi.
"Biaya bahan baku impor untuk makanan, daging dan pangan lainnya akan naik. Otomatis nanti akan ada inflasi, harga-harga naik. Sebentar lagi puasa dan lebaran. Ini mengkhawatirkan karena biaya hidup pasti naik," kata Noorsy.
Selain itu, Noorsy juga menegaskan dengan makin lemahnya mata uang rupiah, kewajiban pemerintah untuk bayar pokok bunga utang semakin besar.
"Indonesia semakin sulit membayar cicilan dan bunga utang luar negeri. Apalagi utang swasta yang belum dilindungi nilai (hedging) akan naik," kata Noorsy.
Noorsy menambahkan, per Februari 2018, harga BBM naik sekitar Rp 100-300. Dia pun memprediksi dengan melemahnya rupiah, sementara Indonesia masih terus mengimpor minyak maka akan terus terjadi penyesuaian harga BBM.
"Karena Indonesia mengimpor 350-500 ribu barel per hari. Bisa dibayangkan harga semua pasti naik karena harga minyak naik," kata Noorsy.
Noorsy sudah memprediksi jika perekonomian Indonesia akan mengalami stagnasi sejak tiga tahun lalu. Seharusnya dengan kondisi yang makin parah seperti saat ini, pemerintah harus mulai lepas dari investasi dan tenaga kerja asing.
"Kesalahan utama Jokowi menyandarkan kekuatan ekonomi kita dari luar. Padahal di luar negeri lagi 'perang'" kata Noorsy.
Noorsy juga meminta pemerintah jujur soal ambang batas psikologi nilai tukar rupiah. Menurut Noorsy pemerintah tak perlu berbohong untuk membuat tenang masyarakat dengan mengatakan ambang batas psikologi nilai tukar Rp20 ribu per dolar AS.
"Bagi saya Rp16 ribu saja sudah parah. Menurut saya fundamental makro Indonesia sudah rapuh dan kita rentan terhadap krisis," kata Noorsy.
Atas dasar itu, Noorsy berani menyimpulkan jika elektabilitas Presiden Joko Widodo yang saat ini relatif masih berada di atas calon presiden (capres) lain akan terus merosot.
Jokowi dinilai Noorsy sudah gagal memenuhi janji Trisakti, salah satunya soal kemandirian ekonomi.
"Elektabilitas Jokowi akan ambruk usai rupiah diangka Rp14 ribu. Menurut saya #2019GantiPresiden makin menakutkan bagi Jokowi dan dia tidak punya solusi apapun. Malah belakangan dia melawan tagar itu dengan tindakan diskriminatif karena panik," kata Noorsy.
Pragmatisme APBN pemerintah Jokowi
Sementara itu, pemerintah dinilai sengaja membiarkan pelemahan nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar AS.
Menurut pengamat ekonomi politik Salamudin Daeng pemerintah sengaja membiarkan kurs rupiah melemah agar penerimaan negara dari utang dalam bentuk dolar bisa bertambah.
Menurut dia, jika rupiah sudah mencapai tingkat Rp14.000 per dolar AS maka pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar jika dikonversi ke dalam rupiah dengan target utang yang sama.
Salamudin menjelaskan target utang pemerintah untuk tahun ini masih tetap Rp400-Rp500 triliun dengan asumsi kursnya masih menggunakan kurs lama yakni Rp13.400. Untuk itu, menurut dia, jika kurs sudah mencapai Rp14 ribu dengan target utang yang sama, maka pemerintah bisa mendapatkan tambahan Rp50 Triliun.
"Tambahan itu besar. Menurut saya pemerintah sedang melakukan pragmatisme APBN. Pemerintah sengaja melemahkan kurs rupiah. Ini jahat," kata Salamudin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/5).
Salamudin menambahkan dalam menerapakan pragmatisme APBN, selain dari penerimaan utang, pemerintah juga mendapatkan 'untung' dari pajak. Dengan begitu, pemerintah akan berdalih jika jumlah penerimaan APBN bertambah. Namun untuk skala jangka panjang ini berbahaya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan di setiap kenaikan US$1 harga minyak akan meningkatkan APBN netto Rp1,1 Triliun. Untuk itu, jika bersamaan dengan kenaikan kurs, maka nilainya akan lebih besar. Demikian juga dengan penerimaan pajak yang akan diperoleh dari eksportrir juga akan meningkatkan bea masuk.
Para importir, menurut dia akan membayar lebih besar sehingga jumlah pajak yang dibayar kepada pemerintah juga lebih besar. Depresiasi semacam ini, menurut Salamudin, akan menguntungkan pemerintah.
"Kalau kurs naik kan ekspor bergairah. Otomatis pemerintah bisa dapat banyak dari pajak dong. Begitu pun dengan impor. Kalau kurs naik kan bea masuk juga meningkat. APBN kelihatan nambah. Makanya dugaan saya pemerintah sengaja melemahkan kurs rupiah biar APBN nambah dari pajak. Pertanyannya berapa nilai kesimbangan kurs yang dinginkan pemerintah? publik tidak boleh tahu," kata Salamudin.
Untuk itu, kebijakan yang secara jangka pendek akan memperlihatkan APBN bertambah itu jusru akan berdampak besar merugikan industri. Terutama untuk industri yang masih mengimpor bahan baku.
Industri pengolahan CPO (minyak sawit mentah) misalnya butuh bahan baku penolong dari impor. Jadi di industri yang berorientasi ekspor tekanannya akan besar sekali. Belum lagi industri farmasi yang 90 persen bahan baku impor.
"Otomatis nanti ada inflasi. Untuk sektor pangan yang kita masih impor misal daging dan beras. Karena kita belinya dari dolar Amerika maka harga jual tinggi di dalam negeri. Belum lagi bicara minyak dan batubara. Ini nanti harga minyak dan listrik, karena PLN pakai batubara, harganya akan naik," kata Salamudin.
Selain harga-harga yang naik akibat pragmatisme APBN itu, pemerintah diyakini akan diuntungkan secara elektabilitas politik karena APBN dan penerimaan pajak yang bertambah. Namun pemerintah akan makin terbebani membayar kewajiban utang dan bunga pada saat jatuh tempo nanti.
"Pemerintah bisa pencitraan dulu dong di tahun politik kalau APBN nambah, penerimaan pajak meningkat. Tapi konsekuensi harga naik, industri rugi dan pembayaran utang makin numpuk belakangan. Ini pragmatisme kekuasan yang keliru. Anehnya lagi pemerintah tidak kelihatan khawatir," kata Salamudin.
Lebih lanjut, Salamudin memprediksi rupiah akan mencari titik keseimbangan baru, namun tidak mungkin bisa mencapai Rp13,500 dengan cepat. Bahkan, Salamudin khawatir rupiah bisa meluncur ke Rp15 ribu.
Dia pun mengingatkan pemerintahan Joko Widodo bahwa defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca pendapatan primer akan memiliki konsekuensi cukup besar dengan nilai tukar rupiah.
Selain itu, surplus pedagangan di kuartal I masih defisit. Memang diakui Salamudin, ada peningkatkan di bulan April namun sangat kecil. Penambahan itu tidak akan bisa menjawab kebutuhan defisit neraca transaksi berjalan.
Tak hanya, itu, Salamudin juga mengingatkan masyarakat sudah banyak mengetahui pemerintah akan kena wajib bayar utang yang sangat besar. Masyarakat akan bertambah bingung dengan jumlah yang akan dibayar jika kurs nilai tukar rupiah terus melemah.
Belum lagi soal faktor-faktor politik terkait kemampuan pemerintah dalam merealisasikan berbagai program kerja dan meningkatkan daya beli. Menurut dia, 53 persen pertumbuhan masih ditopang oleh konsumsi.
"Dengan adanya kenaikan harga, daya beli tidak ditingkatkan, yang nganggur dan miskin makin tinggi ya masayarkat dan industri makin resah. Masyrakat semakin semakin ragu cara pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," kata Salamudin. (DAL/pmg)
