Pemerintah Sebaiknya Bersikap Atasi Polemik Revisi UU KPK

Matatelinga.com, Partai Demokrat meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap terkait polemik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti dilansir dari laman okezone.com

"Bola panas ini ada di tangan Presiden. Kami harap Presiden tetap konsisten perkuat KPK. Saya yakin beliau sebagai negarawan mencermati hal ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (12/2/2016).

"Kami ingin Presiden mengambil sikap. Jangan dibiarkan polemik ini semakin tidak baik," lanjutnya.

Mantan anggota Komisi III DPR tersebut menyatakan, partainya konsisten ingin memperkuat KPK. "KPK yang selalu bisa perangi dan berangus korupsi," ujarnya.

Menurutnya, partainya bukan anti terhadap revisi. Apalagi, lanjutnya, ketika isi revisi memperlemah KPK. "Ini jadi tentu masalah," ucapnya.

Didi menerangkan, partainya tetap akan mempelajari butir-butir krusial draf revisi. "Terlihat kembali berulang-ulang ada hal-hal yang justru melemahkan posisi KPK. Kita tahu persoalan korupsi masih marak. Kita perlu lembaga independen dan kuat. Kita masih perlu KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi belum mau berkomentar lebih jauh terhadap revisi KPK. "(Revisi UU KPK) itu masih dalam proses di sana (DPR), jangan ditanyakan kepada saya," kata Jokowi.

Secara umum, Presiden berharap agar revisi bertujuan untuk memperkuat lembaga antirasuah. "Tapi perlu saya sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang komunikasi, Johan Budi SP mengatakan, Presiden belum menerima draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK.

Dia meminta agar seluruh pihak tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terkait revisi. Setelah draf diterima, menurutnya, Presiden Jokowi akan melihat secara keseluruhan.



(Fit)