Pemerintah Harus Awasi Peredaran Buku Berisi Paham Radikal dan Pesantren Ilegal

Matatelinga.com, Sekretaris sekaligus peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional, Ali Asghar, mengungkapkan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga perlu mengawasi buku-buku yang berisi paham radikalisme dan pesantren-pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Seperti dikutip dari laman okezone.com

"Pesantren-pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah adalah pesantren yang menyebarkan radikalisme, seperti pesantren Abu Bakar Baasyir," ujar Ali di Graha Widya LIPI, Jumat (22/1/2016).

Ia mengungkapkan, radikalisme memang sempat erat kaitannya dengan Islam. Namun, paham tersebut salah penafsiran bila masih dipakai sampai hari ini.

"Dulu ada doktrin mobilisasi Islam melawan penjajahan. Dilanjutkan dengan evolusi jihad melawan penjajah saat itu. Namun, ada kesalahpahaman konteks bila dipakai sampai saat ini," katanya.



(Fit)