Izin Usaha Dicabut, Tambang Emas Martabe Jaga Hak Perseroan Sesuai Aturan Perundangan

MATATELINGA, JAKARTA: PT Agincourt Resources (PTAR) belum menerima pemberitahuan resmi dari Pemerintah terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Batang Toru, Sumatera Utara.

"Hingga saat ini Perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ujar Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono kepada Matatelinga.com, Jumat (23/1/2026).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengkonfirmasi pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai pengelola tambang emas Martabe di Batang Toru, Sumatera Utara.

Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe PTAR ini imbas dari banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera khususnya di wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan.

Baca Juga:

• Brimob Bersama Warga Pulihkan Permukiman dan Sarana Air Bersih

Katarina mengatakan bahwa pihaknya mengenai pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media.

Namun demikian, pihaknya menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," katanya.

Diketahui Menteri ESDMBahlil Lahadalia telah menyampaikan IUP PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe di Batang Toru sudah melalui kajian mendalam.

"Sudah barang tentu itu pencabutannya sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan," ujar Menteri ESDMBahlil Lahadalia ketika ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi XII di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis.

Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM akan memproses lebih lanjut ihwal pencabutan IUP tambang emas Martabe oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerak Cepat Pulihkan Batang Toru Pasca Banjir dan Longsor

Secara terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bentuk tindak lanjut yang dimaksud adalah koordinasi antara ESDM dengan Satgas PKH.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Agincourt Resources selaku pengelola tambang emas Martabe akan dibahas di dalam koordinasi antara ESDM dengan Satgas PKH.

"Kami masih koordinasi terus dengan Satgas PKH, soal penyelesaiannya seperti apa dan sebagainya," ujar Tri.

Satgas PKH pada Selasa (20/1) merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Baca Juga:

• Meingkan Beban Masyarakat, Brimob Polda Sumut Antar Anak Sekolah Terdampak Banjir Bandang di Batang Toru

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa 28 perusahaan tersebut akan dicabut izinnya karena terbukti melanggar peraturan, salah satunya Agincourt Resources.

Langkah tersebut diputuskan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

PT Agincourt Resources menyatakan menghormati keputusan pemerintah ihwal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Presiden Prabowo Subianto imbas banjir bandang di Sumatra.

Menjaga yang Tersisa: Urgensi Konservasi pada Masa Krisis Iklim

Sultan Rafli Mandiri Menang PK di MA, Pamar Lubis Bebas & Nama Baiknya Dipulihkan

Bakamla RI Babel Bongkar Praktik Ilegal Kolektor Pasir Timah

Sektor Pertambangan Akan Meningkatkan Kinerja Mereka pada tahun ini

Tersedia Lowongan Kerja Perbankan Hingga Pertambangan di Job Fair Mini Pemko Medan

Dairi Prima Mineral Pastikan Terapkan Tata Kelola Pertambangan yang Baik dan Benar