Minggu, 06 September 2026 WIB

Ya Panteslah Banyak Gubernur Korup, KPK : Segini Fantastis Ongkos Pilitiknya

Redaksi - Sabtu, 17 September 2022 08:35 WIB
Ya Panteslah Banyak Gubernur Korup, KPK : Segini Fantastis Ongkos Pilitiknya
Hand over
Ilustrasi
MATATELINGA, Jakarta : Guna dapat duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei terkait ongkos politik yang harus disiapkan para calon. Dari hasil survei KPK, ongkos politik untuk mendapatkan kursi di legislatif maupun eksekutif sangat tinggi.


Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK, mengaku terkejut saat mendapati tingginya dana yang harus disiapkan untuk menjadi kepala daerah tersebut. Menurut Ghufron, faktor tersebut bisa menjadi salah satu penyebab perilaku koruptif para kepala daerah. Sebab, ongkos politik yang dikeluarkan tidak sebanding dengan gaji selama lima tahun menjabat.

https: img.okezone.com content 2022 09 17 337 2669360 fantastis-hasil-survei-kpk-sebut-ongkos-politik-untuk-jadi-gubernur-capai-rp100-miliar-1WsjzGElFF.jpg

"Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis. Yang terjadi pemilik modal yang akan berkuasa dan akan melahirkan rantai penyimpangan lebih lanjut dan perilaku koruptif," ujar Ghufron.

Baca Juga:Pasca Kenaikan BBM, Polsek Kawasan Bandara Kualanamu Patroli Dan Monitoring SPBU

Untuk keluar dari persoalan tersebut, kajian KPK-LIPI menyimpulkan bahwa setiap partai politik (parpol) harus menjalankan lima fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Yaitu, standar kode etik; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran.

Kemudian, rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.


"Harapannya parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas," katanya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membeberkan, dari hasil survei tersebut, calon kepala daerah tingkat II biasanya harus mempersiapkan dana Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sedangkan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur, para calon harus mempersiapkan dana mencapai Rp100 miliar.

[br]

"Dari survei KPK didapati fakta dana yang harus disiapkan para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II ialah Rp20 miliar - Rp30 miliar," kata Ghufron dalam acara ‘Bincang Staranas PK: Cegah Korupsi Politik, Bantuan Parpol Jadi Solusi?’, di Gedung Merah Putih KPK, seperti dikutip dari Okezone, Sabtu (17/09/2022).

"Sementara untuk posisi gubernur atau wakil, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp100 miliar," sambungnya.
Editor
: Rizky
SHARE:
 
Tags
KPKKomisi Pemberantasan KorupsiMatatelingaTerkinieksekutiflegislatifongkos politik
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini