Paguyuban Advokad Tebingtinggi,Bedah KUHP 2023 bersama Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

Dalam kegiatan tersebut, tampak para peserta begitu semangat dan serius mengikuti bedah KUHP 2023, karena KUHP baru tersebut tidak sama dengan KUHP warisan kolonia belanda yang selama ini di gunakan oleh para penegak hukum maupun praktisi hukum.

Di mana di ketahui lebih dari 100 tahun KUHP turunan dari Belanda itu berlaku di Indonesia. Dan saat ini, Indonesia telah mempunyai UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah di sahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan di berlakukan pada 1 januari 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Bedah 50 Rumah Tidak Layak Huni

Hal inilah yang di katakan Kaharuddin, SH selaku ketua Paguyuban Advoad Kota Tebingtinggi dalam sambutannya saat acara pembukaan bedah KUHP baru.

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Unika Santo Thomas dan juga Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Meda yang dalam kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa KUHP LAMA terdiri dari 3 BUKU, Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran serta terdapat 49 BAB, 569 Pasal. Sedangkan pada KUHP BARU terdapat ada 2 BUKU, Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tintang Tindak Pidana dan hanya terdiri dari 37 BAB, 624 Pasal.

Di jelaskan Prof. Maidin juga, bahwa di dalam KUHP baru terdapat 7 prinsip keseimbangan antara lain, 1. Keseimbangan antara kepentingan umum (negara) dan kepentingan individu, 2. Keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, 3. Keseimbangan antara unsur perbuatan dan sikap batin, 4. Keseimbangan, 5. Keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, 6. Keseimbangan antara nilai nasional dan nilai universal, dan 7. Keseimbangan antara hak asasi manusia

dan kewajiban asasi manusia.

Baca Juga:

• Air Mata Bahagia Warga Kurang Mampu, Kapolres Labusel Bantu Sembako, Pengobatan Anak hingga Bedah Rumah

Di jelaskan Prof. Maihidin juga kalau di KUHP baru ini juga terdapat Prinsip Primum Remedium dan Restorative Justice, Prinsip Ultimum Remedium dan Restorative Justice dan Reformulasi Delik dan Pengakuan Nilai Lokal (local wisdom).

Seusai membedah KUHP baru di lanjutkan dengan tanya jawab, sehingga suasana ruangan yang di penuhi oleh para advokad dan paralegal pun langsung bertanya kepada narasuber yang kala itu di pandu oleh Muhammad Abdi SH selaku moderator sehingga proses tanya jawab antara narasumber dan Prof. Mahidin berjalan dengan tertib.

Pemko Tanjungbalai Bedah 50 Rumah Tidak Layak Huni

Air Mata Bahagia Warga Kurang Mampu, Kapolres Labusel Bantu Sembako, Pengobatan Anak hingga Bedah Rumah

RSUP H Adam Malik Lakukan Operasi Bedah Otak1

Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

Ketika Wali Kota Medan Kembalikan Senyum Manis di Bibir Salwa

PLN UP3 Binjai Hadirkan Berkah Idulfitri bagi Warga Langkat Melalui Bantuan Bedah Rumah