Timbul Sinaga : Hak angket tidak untuk sengketa perselisihan pemilu

MATATELINGA, Medan : Dr. Timbul Sinaga,SE., MSA., seorang politisi Nasdem dan anggota DPRD Sumatera Utara, memberikan pandangannya terkait wacana penggunaan hak angket terhadap Presiden Jokowi yang tengah hangat diperbincangkan di DPR RI.

Menurut Timbul Sinaga, penggunaan hak angkat cenderung lemah dalam menangani persoalan kisruh pemilu, terutama karena penanganan sengketa pemilu sudah memiliki lembaga khusus.

"Dalam hal sengketa pemilu, sudah ada lembaga yang seharusnya menangani. Kasus mungkin lebih baik diarahkan kepada penggunaan hak interpelasi," ungkap Timbul Sinaga kepada wartawan di Medan, Rabu (28/2).

[br]

Lebih lanjut, Sinaga menyatakan bahwa hak angket seharusnya tidak digunakan untuk isu sengketa pemilu. Ia berharap aturan hak angket diterapkan dengan jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan kebutuhan negara.

Namun ia menegaskan bahwa pandangan ini bersifat pribadi dan tidak mencerminkan pandangan resmi dari partai politik yang ia wakili.

"Hak angket bisa saja digunakan, tapi jangan lemah, kawan-kawan di senayan juga sudah punya alasan masing-masing. Kemungkinannya gagal digunakan juga besar," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tentang tingkat keberhasilan hak angket dalam mewujudkan siklus demokrasi yang baik, Sinaga menyatakan bahwa aturan yang lebih terang benderang lewat kehadiran lembaga penyelesaian sengketa pemilu sudah cukup. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas negara dan menghindari kekacauan yang dapat muncul apabila aturan tidak dijalankan dengan baik.

"Dengan aturan yang lebih jelas, hak angket bisa saja dilakukan, tapi kita utamakan kestabilan negara. Istilah bahasa Inggrisnya 'too big too fail', terlalu besar hal itu kemungkinan gagal," pungkas Timbul Sinaga, merujuk pada kebutuhan untuk menjaga kestabilan negara dalam segala situasi. (irwansyah putra)