Matatelinga.com, Penyanderaan anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) oleh kelompok bersenjata yang diduga Abu Sayyaf, kembali terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Banyak pihak mencibir, kasus ini bisa terjadi lagi untuk yang kesekian kalinya karena pemerintah Indonesia, dianggap telah menyanggupi tebusan kepada para penculik.
Namun begitu, untuk kesekian kalinya juga juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Armanatha Nasir menegaskan, sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengatakan menyanggupi pembayaran tebusan dalam jumlah berapapun.
Sebagaimana diketahui, dalam dua penculikan ABK WNI terakhir ini, para penyandera melakukan komunikasi utama dengan pihak perusahaan. Sehingga pemerintah pun perlu berkoordinasi dan menunggu info terkini dari pemilik kapal tugboat dan tongkang yang ABK-nya diculik. Dilansir dari laman okezone.com
"Kebijakan pemerintah saat ini adalah tidak membayar tebusan dalam jumlah berapapun. Sehingga saya tekankan sekali lagi, bahwa sampai saat ini saya belum mendengar ada dari dua perusahaan terakhir ini menyanggupi pembayaran tebusan tersebut," kata Armanatha di Kemenlu, Jakarta, Kamis (14/7/2016). Sejauh ini pihak keluarga korban sudah diterbangkan ke Malaysia, untuk berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan tempat ketiga WNI yang terakhir diculik dekat Lahad Datu, Sabah, Malaysia
(Fit)