Kamis, 22 Oktober 2026 WIB
Polemik KPK VS Polri

Kisruh KPK - Polri, Mahasiswa Dan Masyarakat Sydney Tagih Janji Nawa Cita Jokowi

Admin - Senin, 02 Februari 2015 10:09 WIB
Kisruh KPK - Polri, Mahasiswa Dan Masyarakat Sydney Tagih Janji Nawa Cita Jokowi
google
Mahasiswa Sydney
SYDNEY - Matatelinga, Kabar hiruk pikuk Polri vs KPK tak hanya ramai di Tanah Air, namun Warga Negara Indonesia yang kuliah di Sydney Australia pun merasa khawatir dengan kondisi antar dua lembaga penegak hukum itu. Para mahasiswa itu pun menuntut janji Presiden Jokowi yang dulu pernah berjanji untuk memberantas korupsi dalam kampanyenya di pilpres lalu.

Jaringan Mahasiswa dan Masyarakat Anti korupsi di Sydney (Jarimanis) menilai kepentingan oligarki yang menyandera Presiden Jokowi telah berujung pada upaya pelemahan KPK dan kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polri, yang secara nyata merupakan serangan balik atas tertundanya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Padahal janji Nawa Cita ke 4, Jokowi kala itu adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

"Namun faktanya, Jokowi telah dengan sengaja memilih Jaksa Agung dari unsur partai politik dan juga mengajukan calon tunggal Kapolri yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi. Selain bertolak belakang dengan Nawa Cita, hal ini juga menunjukkan Presiden disandera kepentingan oligarki yang bertujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan dan kekuasaannya," kata Koordinator Jarimanis Yuna Farhan.

Kentalnya pengaruh oligarki sebagai dalang kekisruhan antar institusi penegak hukum ini, lanjut Yuna, juga terlihat dari dua partai pendukung Presiden yaitu Nasdem dan PDIP yang justru ngotot dan mendesak Presiden untuk melantik Budi Gunawan dan penyerangan secara terbuka terhadap KPK. Oligarki juga secara nyata telah membajak institusi Polri untuk melayani kepentingan mereka dengan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

"Presiden sebagai pimpinan tertinggi perlu segera melakukan reformasi di tubuh Polri agar Polri menjadi lembaga yang kuat, profesional, dan bersih dari kepentingan oligarki. Presiden segera melakukan penyelamatan KPK dari upaya pelemahan fungsi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang," tutur dia.

Terakhir, lanjut dia, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus hadir sebagai representasi rakyat, bukan semata sebagai representasi partai politik. Presiden juga diminta berani kehilangan dukungan elit politik ketimbang dukungan rakyat. Demikian dikutip dari laman merdeka.com, Senin (2/2/2015)

(Fit)
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru