MATATELINGA, Amerika: Risiko penutupan pemerintahan semakin meningkat karena anggota Senat dan DPR yang konservatif mengancam akan membubarkan dana pemerintah kecuali Presiden Biden dan Senat Demokrat setuju untuk mengamankan perbatasan selatan.
Pertarungan di perbatasan telah menunda rancangan undang-undang pendanaan tambahan yang mencakup bantuan ke Ukraina dan Israel.
Kini kaum konservatif di kedua majelis mengalihkan perhatian mereka ke rancangan undang-undang pengeluaran rutin, yang mereka anggap sebagai pengaruh terbesar mereka untuk membuat Biden menindak aliran migran ke negara tersebut.
"Akan ada upaya besar untuk memastikan kita tidak melakukan apa pun terhadap pendanaan kecuali kita mengamankan perbatasan," kata Senator Rick Scott (R-Fla.) kepada The Hill pada hari Rabu (3/1/2024). "Itu akan menjadi pertarungan besar.
"Semua orang tahu bahwa perbatasan selatan sekarang adalah sebuah bahaya yang jelas dan nyata, negara ini tahu bahwa itu adalah bahaya yang jelas dan nyata. Jumlahnya [migran] sangat mencengangkan," katanya.
"Saya akan bekerja dengan siapa pun yang saya bisa untuk memastikan tidak ada tagihan pendanaan yang diselesaikan sampai ada perbatasan yang aman.
"Semua orang yang saya ajak bicara di DPR, di situlah mereka berada," tambahnya. "Semua orang yang saya ajak bicara percaya akan hal itu."
Pemerintah akan melakukan penutupan sebagian jika Kongres tidak menyediakan dana untuk pembangunan militer dan departemen Urusan Veteran, Pertanian, Energi, Transportasi dan Perumahan dan Pembangunan Perkotaan pada tanggal 19 Januari. Sisanya dari pemerintahan harus didanai pada tanggal 2 Februari.
Scott mengatakan bahwa kelompok konservatif ingin memasukkan reformasi keamanan perbatasan besar-besaran ke dalam undang-undang pendanaan pemerintah karena tampaknya paket darurat yang mencakup bantuan Ukraina dan Israel tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Senator Florida tersebut melontarkan komentarnya setelah Perwakilan Texas Chip Roy (kanan) mengedarkan surat pada hari Selasa yang mendesak rekan-rekannya untuk menunda undang-undang pendanaan pemerintah sampai Biden dan Partai Demokrat menyetujui reformasi keamanan perbatasan dan suaka yang termasuk dalam HR 2, Undang-Undang Amankan Perbatasan.
[br]
"Kita harus membuat pendanaan untuk operasi pemerintah federal bergantung pada presiden yang menandatangani H.R. 2, atau fungsi setaranya, menjadi undang-undang dan menghentikan arus melintasi perbatasan kita (dengan hasil yang hampir nol),” tulisnya dalam surat “Rekan yang Terhormat” .
Roy, ketua kebijakan Kaukus Kebebasan DPR, mengakui bahwa dia dan rekan-rekan konservatifnya akan dituduh memprovokasi penutupan pemerintahan dan menyarankan mereka akan mendukung pendanaan untuk layanan penting, termasuk gaji untuk agen Patroli Perbatasan.
Kelompok konservatif terkemuka lainnya juga mengambil tindakan keras dalam mendanai pemerintah tanpa kesepakatan untuk mengurangi arus migran dari Meksiko secara signifikan.
"Saya tidak akan memilih untuk mendanai pemerintah sampai perbatasan kita aman,” tulis Senator Mike Lee (R-Utah) dalam sebuah postingan di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Tokoh kunci dalam memutuskan bagaimana debat ini akan berlangsung adalah Ketua DPR Mike Johnson (R-La.), yang mengunjungi perbatasan AS-Meksiko di Eagle Pass, Texas, bersama sekitar 60 anggota DPR Partai Republik lainnya pada hari Rabu.
Ketika ditanya apakah ia akan menutup pemerintahan karena masalah di perbatasan, Johnson menyoroti pengamanan perbatasan dan memotong belanja non-pertahanan sebagai dua prioritas utamanya.
“Kami telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan itikad baik dengan Senat dan Gedung Putih hampir setiap hari selama liburan untuk mencoba mencapai kesepakatan,” katanya.
[br]
"Dan izinkan saya memberi tahu Anda apa dua prioritas utama kami saat ini. Singkatnya, kami ingin perbatasan ditutup dan diamankan terlebih dahulu; dan kami ingin memastikan bahwa kami mengurangi belanja diskresi non-pertahanan," katanya.
Johnson mengatakan kepada Jake Tapper dari CNN pada hari Rabu bahwa dorongan untuk menghubungkan reformasi keamanan perbatasan dengan kesepakatan pendanaan pemerintah yang luas mendapat dukungan kuat di luar anggota Kaukus Kebebasan yang konservatif.
"Menurut saya ini bukan hanya Kaukus Kebebasan," katanya ketika ditanya tentang penolakan pemerintah untuk tetap terbuka jika situasi perbatasan tidak ditangani secara signifikan. "Saya pikir sebagian besar anggota DPR dari Partai Republik menanggapi kekhawatiran konstituen mereka tentang hal ini. Jadi Anda mendengar beberapa " beberapa tekad yang mendalam."
Namun Senat Demokrat dengan tegas menentang beberapa tindakan perbatasan yang diajukan oleh Johnson dan kubu konservatif DPR. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer (D-N.Y.) bulan lalu mengecam RUU perbatasan yang disahkan DPR sebagai “tidak dapat dimulai.”
[br]
Pakar politik dan kebijakan memperingatkan bahwa menggabungkan perundingan mengenai keamanan perbatasan dengan pendanaan pemerintah adalah sebuah resep untuk penutupan pemerintahan.
“Hal ini akan memperlambat atau menggagalkan negosiasi anggaran karena keamanan perbatasan adalah salah satu isu yang paling rumit dan kontroversial secara politik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam dua minggu perbincangan. Masyarakat sangat merasakan hal ini, opini tersebar luas,” kata Darrell West, peneliti senior di Brookings Institution.
Yang semakin memperumit prospek kesepakatan, Johnson menyatakan pada bulan November bahwa dia “selesai dengan resolusi berkelanjutan jangka pendek yang mendanai pemerintah hanya untuk beberapa minggu atau bulan guna memberi lebih banyak waktu bagi negosiator untuk mencapai kesepakatan jangka panjang.
Mencapai kesepakatan untuk mendanai pemerintah akan menjadi sulit bahkan tanpa adanya isu polarisasi keamanan perbatasan, karena para pemimpin Senat dan DPR masih belum menyetujui jumlah belanja utama. Kelompok konservatif di kedua majelis menuntut pemotongan anggaran yang dianggap tidak dapat diterima oleh Partai Demokrat.
David Cleary, ahli strategi Partai Republik dan mantan asisten Partai Republik di Senat, mengatakan penutupan pemerintahan “tampaknya sangat mungkin terjadi pada saat ini.”
“Tidak ada kesepakatan mengenai angka-angka utama, dan terlebih lagi ada kesepakatan dari pihak Senat yang menurut mereka merupakan bagian dari kesepakatan [tentang batas pengeluaran keseluruhan] yang tidak diketahui atau diikutsertakan oleh DPR,” katanya. . “Saat ini sepertinya tidak ada gerakan untuk mencapai kesepakatan dalam hal apa pun.”
Cleary mengatakan bahwa menambahkan negosiasi keamanan perbatasan ke dalam upaya mencapai kesepakatan belanja secara keseluruhan akan semakin memperumit situasi.
“Ini menandakan negosiasi yang sangat sulit karena DPR hanya memiliki dua kursi mayoritas, dan Ketua baru yang tidak tertarik untuk melepaskan jabatannya tidak akan melawan keinginan pemerintahnya untuk tetap mendanai pemerintah,” katanya tentang Pembicara Johnson. “Rata-rata anggota DPR dari Partai Republik tidak terlalu peduli untuk melanjutkan pendanaan pemerintah jika perbatasan tidak aman.”
Mantan Ketua DPR Kevin McCarthy (R-Calif.) dicopot dari posisi kepemimpinannya oleh segelintir kaum konservatif DPR yang marah setelah ia mengajukan resolusi berkelanjutan yang relatif bersih ke DPR pada akhir September untuk menjaga pendanaan pemerintah pada tingkat saat ini.
Sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Johnson, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPR pada 25 Oktober setelah beberapa kandidat lainnya ditolak, memiliki cukup kekuasaan untuk meloloskan langkah-langkah pendanaan pemerintah dengan suara Demokrat tanpa menghadapi mosi untuk menggantikannya oleh kaum konservatif yang frustrasi.
Schumer mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu di Capitol bahwa Johnson telah “cukup terlibat” dalam negosiasi mengenai jumlah anggaran utama untuk tahun fiskal 2024.
Dan pemimpin Partai Demokrat itu mengakui bahwa Kongres perlu mengatasi arus besar migran melintasi perbatasan, yang saat ini rata-rata berjumlah sekitar 10.000 orang setiap hari.
“Kita perlu memperbaiki perbatasan. Hampir ada kesepakatan bulat di antara Partai Demokrat dan Republik mengenai hal itu,” katanya kepada wartawan, Rabu.
“Kita hanya perlu mencari cara untuk melakukannya dengan cara yang bisa mendapatkan 60 suara di Senat, dan mayoritas suara di DPR, dan sampai ke meja presiden. Jadi semua orang harus memberikan sesuatu untuk menyelesaikan ini,” katanya.
Keterlibatan Johnson dalam negosiasi pendanaan pemerintah memicu optimisme di kalangan Senat Demokrat bahwa para pemimpin Senat dan DPR akan mencapai kesepakatan akhir bulan ini.
Seorang anggota Senat dari Partai Demokrat menepis kegaduhan yang datang dari Scott, Roy, dan Lee dengan berargumen bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran apa pun yang memiliki peluang untuk disahkan oleh Kongres dan mendapatkan tanda tangan Biden.
