Najib Luncurkan Tiga Jurus Kekang Pembangkang Jelang Pemilu

MATATELINGA, Malaysia: Menjelang laga perebutan kekuasaan dalam pemilu Malaysia, Najib Razak selaku petahana sudah terlebih dulu menggunakan tiga jurus untuk mengekang oposisi, yang biasa disebut kubu pembangkang.

Jurus pertama yang digunakan adalah mengubah aturan mengenai pemetaan suara dan perolehan kursi parlemen, pada akhir Maret lalu.

Di bawah aturan ini, pemerintah menyatukan daerah pendukung oposisi ke satu konstituen, sehingga kubu lawan pemerintah hanya akan mendapatkan satu kursi meski suara yang dihimpun lebih banyak.


Bungkam kritik

Tak lama setelah itu, Najib mengeluarkan jurus keduanya, tepatnya pada 2 April lalu, ketika Malaysia meloloskan undang-undang anti-berita palsu dengan ancaman penjara hingga enam tahun.

Menurut sejumlah pengamat, undang-undang ini hanya cara pemerintah untuk membungkam kritik menjelang pemilihan umum.


Dalam undang-undang ini, berita palsu didefinisikan sebagai "berita, informasi, data, dan laporan, yang sebagian atau sepenuhnya salah," termasuk gambar, visual, atau rekaman suara.

Konten sasaran aturan ini meliputi publikasi digital dan jejaring sosial, menyasar pelaku yang menyebarkan "berita palsu" di dalam dan di luar Malaysia, termasuk orang asing, jika berdampak pada warga Malaysia.

Salah satu isu pemberitaan yang sudah dicap "palsu " oleh pemerintah Malaysia adalah skandal korupsi lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad.

Najib dilaporkan menerima aliran dana dari 1MDB ke rekening pribadinya. Meski terus dibantah, skandal ini tetap membuat popularitas Najib terpuruk.

Belakangan, kepolisian Malaysia memeriksa salah satu kandidat terkuat perdana menteri dalam pemilu kali ini, Mahathir Mohamad, di bawah undang-undang ini.


Aparat menganggap Mahathir menyebar berita palsu ketika dia menuding ada upaya sabotase pesawat yang ditumpangi dari Kuala Lumpur menuju Langkawi, saat mantan PM Malaysia itu ingin mendaftarkan diri dalam pemilu.

Hapus citra Mahathir

Sebagai penantang terkuat Najib, Mahathir juga menjadi korban regulasi Komisi Pemilu Malaysia terbaru. Regulasi itu mengatur bahwa hanya presiden partai dan wakilnya yang dapat dipajang di materi kampanye.


Partai pimpinan Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, saat ini dibekukan sementara karena dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu.

Dengan demikian, Mahathir kini bertarung di bawah bendera Parti Keadilan Rakyat pimpinan Wan Azizah Wan Ismail, yang juga menggalang kekuatan oposisi dalam koalisi Pakatan Harapan. (has)