Konflik Kilang Blok Masela Terjadi Sebelum Sudirman Said - Rizal Ramli "Gaduh"

Matatelinga.com, Perdebatan pembangunan kilang di Blok Masela, Maluku bukan baru-baru ini saja terjadi. Bahkan sudah terjadi sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli 'tidak akur'.

Sudirman Said dan Rizal Ramli sudah silang pendapat dalam pembangunan kilang di Blok Masela. Hal inipun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.

Mantan Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Aussie Gautama pun membedah perdebatan sengit pembangunan kilang Blok Masela yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, perdebatan sengit untuk membangun kilang Blok Migas dengan sistem LNG terapung (floating LNG/offshore) atau dibangun di darat atau sistem pipanisasi (onshore) sudah terjadi sekitar 2008 hingga 2010.

"Di 2008-2010 perdebatan onshore atau offshore sudah terjadi dan cukup sengit. Dengan looking back in the history, sangat sengit. Mungkin tidak kalah dengan diskusi yang ada sekarang," tegas Aussie usai acara Polemik Sindo Trijaya dengan topik "Kegaduhan Blok Masela", Jakarta, Sabtu (2/1/2016). Dikutip laman okezone.com

Aussie menambahkan, pada waktu itu, Inpex Corporation selaku operator Blok Masela mengusulkan pengembangan kilang dilakukan dengan sistem LNG terapung atau floating LNG dengan kapasitas 4 miliar ton per tahun. Namun, pemerintah tak kunjung mengambil keputusan dan akhirnya memilih untuk melakukan studi dengan melibatkan pihak ketiga.

Setelah beberapa tahun keputusan tersebut diambil, Inpex ‎pun menyampaikan hasil deliniasi pihaknya yang menemukan akumulasi cadangan gas di Lapangan Abadi tersebut jauh lebih ‎besar dari evaluasi yang dilakukannya pada 2009. Dengan demikian, membangun kilang terapung dengan kapasitas 2,5 miliar ton per annum dinilai sangat tidak optimum.

"Mereka usulkan membuat kilang terapung 7,5 miliar ton per annum. Besar dan belum ada di dunia. Kapalnya sudah dibuat yang akan selesai 2018," bebernya.

"Kementerian ESDM pun akhirnya buat lagi studi dengan pihak ketiga. Hasilnya kembali floating LNG yang dipilih. Jadi memang berkali-kali konsep pengembangan ini sudah diuji berbagai pihak dan selalu kembali ke floating LNG," tukasnya.


(Fit)