Kritik IMF dan World Bank, Jokowi Dianggap Pembohongan Publik

Matatelinga.com, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika acara peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta Convention Center (JCC) sebagai pembohongan publik.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan terkait pemikiran permasalahan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga asing seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Asian Development Bank (ADB) adalah pemikiran yang sudah usang dan harus dibuang.

"Ini yang menjadi catatan kritis kita. Presiden Jokowi kemarin berstatement bahwa harus keluar dari investasi asing. Tapi ini tidak senada dengan implementasi kebijakan yang ada," tegas Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Itulah mengapa dirinya menyebut pidato Presiden Jokowi ini memang sedikit membohongi publik, karena tidak sesuai dengan fakta d ilapangan. Yenny mengungkapkan, dalam APBN-P 2015 sudah ada penarikan utang sekira Rp42,9 triliun. Bahkan, jika dibandingkan posisi utang Indonesia pada bulan November 2014 dan Februari 2015, terjadi loncatan yang cukup signifikan yakni Rp1.000 triliun.

“Posisi utang kita per November 2014 itu Rp2.800 triliun. Tiba-tiba per Februari 2015 naik Rp3.800 triliun. Ada Rp1.000 triliun dalam jangka waktu hampir 4-5 bulan. Kan tidak sesuai apa yang disampaikan kemarin di pidatonya," paparnya.

Menurut Yenny, dalam struktur APBN-P 2015, terdapat beberapa kontribusi pemberi utang kepada Indonesia, di antaranya ADB, World Bank, JAICA, IMF dan pemerintahan Australia.

"Termasuk Rp42,9 triliun itu lebih banyak ditarik utangnya dari World Bank dan ADB. Dan menarik, sekitar Rp80 triliun untuk dana cadangan utang. Jadi diberi fasilitas kan sejak tahun 2012 sampai 2015 kan belum ditarik. Batas penarikan 2015. Ada dana cadangan itu jika ada permasalahan moneter. Makanya komposisi kita tinggi, penarikan diteruskan ke swasta. Ini kan tidak sesuai dengan nafas Nawa Citanya," ungkapnya.

Diakui Yenny, penarikan utang Indonesia lebih besar dari World Bank dan ADB. Bahkan, jika dibandingkan pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi, saat ini utang Indonesia meningkat.

"Naik. Di APBN-P 2015 menjadi Rp42,9 triliun makanya kita teriak. Itu tambahan. Totalnya jadi hampir Rp100 triliun. Yang sebelumnya kalau di pemerintah SBY antara Rp56-Rp60 triliun. APBN 2015 dialokasikan Rp56 triliun ditambah Rp42,9 triliun jadi hampir Rp100 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyebutkan dalam anggaran tahun 2016 akan pro kepada rakyat atau sesuai Nawa Cita. Hal ini bisa diwujudkan dengan tidak menarik utang lagi atau sesuai pidato yang disampaikannya dalam acara KAA ke-60.

"Kalau mau coba keluar dari itu, 2016 selayaknya tidak dilakukan penarikan utang," tukasnya. Demikian dikutip laman okezone.com, Jumat (24/4/2015)

 

(Fit)