Pemprov Sumut Terus Berupaya Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kendalikan Inflasi

Menurutnya, gerakan pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan gerakan tanam serentak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga ketersediaan pasokan produksi.
"Paling tidak, untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sumut saya dengar sudah pernah melaksanakan program seperti ini," ujarnya.

Togap juga menyoroti kenaikan harga telur dan daging ayam ras, yang diduga meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis. Karena itu, ia meminta dilakukan pemetaan kebutuhan dan produksi dua komoditas tersebut.

"Nantinya akan ada sekitar 1.700-an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut. Saat ini baru terealisasi sekitar 350 SPPG. Setelah rapat ini, saya akan koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumut," jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, harga cabai merah rata-rata Rp81.900/kg. Untuk beras medium Rp14.022/kg dan beras premium Rp15.253/kg, yang menunjukkan tren penurunan harga.

Dari sisi produksi, Sumut dipastikan surplus pangan. Total produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 2.262.573 ton, sementara kebutuhan hanya 1.720.656 ton, sehingga surplus 541.916 ton.

Komoditas jagung juga mengalami surplus dengan produksi 1.514.749 ton dan kebutuhan 1.491.455 ton, atau surplus 23.294 ton. Untuk kedelai, produksi mencapai 1.336,2 ton dengan kebutuhan 239,2 ton, sehingga surplus 1.097 ton.

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut digelar secara virtual dan diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri meminta daerah mewaspadai kenaikan harga ayam dan telur ayam ras, yang meningkat di banyak wilayah.

"Cabai merah naik di 249 daerah, telur ayam ras di 192 daerah, dan daging ayam ras di 189 daerah. Ini perlu diwaspadai," ujar Tito.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah memastikan penyebab kenaikan harga telur ayam ras, apakah karena harga DOC (Day Old Chick) atau pakan ternak.

"BPS menyebut tidak ada masalah dengan pakan, tapi staf kepresidenan melaporkan harga jagung naik di tingkat peternak. Maka, kita harus segera menentukan langkah, termasuk melalui penyaluran jagung SPHP oleh Bulog," imbuhnya.

Selain itu, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi kemudahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Pengurusan izinnya tidak dipungut biaya," tegasnya.

Rapat tersebut juga diikuti oleh perwakilan BPS Sumut, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta sejumlah instansi terkait lainnya. **

Baca Juga:

• Ini Penyebab Kebakaran 9 Kios di Marindal Yang Mengakbatkan Dua Warga Nyaris Tewas

Ini Penyebab Kebakaran 9 Kios di Marindal Yang Mengakbatkan Dua Warga Nyaris Tewas

H. Kasman Bin Marasakti Lubis Dukung Upaya Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Ketua JMSI Sumut Apresiasi Kinerja Polda Sumut Dalam Memberantas Peredaran Narkoba dan Kriminalitas.

Pekan Labuhan Banjir, Warga Mengungsi

Polsek Medan Labuhan Terendam Banjir Setinggi 60 CM, Petugas Tetap Jaga

Api Porkot Berkobar, Rico Waas Beri Semangat Atlet Yang Akan Bertanding