Sidang Kasus Pemecatan Sepihak Eka Putra Zakran dari Tim Hukum Anies Baswedan Digelar PN Medan

MATATELINGA, Medan :Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sidang gugatan yang di lakukan oleh Eka Putra Zakran SH MH yang di berhentikan secara sepihak dari jabatannya dari koordinator tim hukum Anies Baswedan , menggugat Dr . Ari Yusuf Amir SH.,M0H , ketua umum tim hukum nasional Amin dan H . Yance Aswin SH , koordinator tim hukum nasional Amin sumatera Utara , dengan nomor perkara 1120/pdt.G/2023/pn medan, di ruang sidang Cakra 7 di pengadilan negeri Medan jalan pengadilan , kecamatan Medan Petisah.

BACAJUGA

Kuasa hukum dari penggugat ,Eka Putra Zakran yang hadir saat sidang ini adalah , yaitu Tuseno , SH dan Betty FW br Mellala , SH menunjukkan bukti - bukti surat dsb , ke majelis hakim di persidangan. Tampak tergugat sama sekali tidak ada yang hadir dalam persidangan tersebut.

Kuasa hukum Eka Putra Zakran terdiri

1. Tuseno ,SH

2. Amiruddin Pinem, SH

3. Sabda Abdillah Lubis ,SH.,MH

4. Rahmad Sakti S Pane , SH

5. Betty FW br Mellala , SH

7. Resky Yudarty Solia SH

8. Debreri Irfansyah Sembiring, SH

[br]

Kuasa hukum Eka Putra Zakran yaitu Tuseno SH mengatakan,

"Masalah perdata kekuatan melawan hukum, Eka Putra Zakram selaku tokoh Sumatra Utara,dalam hal ini menjabat sebagai wakil ketua muhamadiyah kota Medan dan ketua umum perkumpulan advokat Sumatra Utara,hal mana di awali dengan di mintanya beliau sebagai tim ketua hukum nasional Amin(Anies Baswedan),ditunjuk sebagai kordinator tim hukum Anies di Sumatra Utara, ada SK nya, beliau ini sudah berbuat, warga Muhammadiyah kota Medan pun mengetahui hal tersebut bahwasanya beliau adalah kordinator tim hukum Anies di kota Medan, sumatera Utara,sudah kerja dan melakukan kegiatan di hotel, restoran dsb, sehingga uang pribadi sudah habis keluar, kemudian tidak diketahui ada masalah atau tidaknya, kemudian di gantikan oleh ketua tim Anies di jakarta, yaitu Dr . Ari Yusuf Amir SH.,MH , ketua umum tim hukum nasional Amin dan H . Yance Aswin SH , koordinator tim hukum nasional Amin sumatera Utara , tanpa sebab akibat, padahal beliau adalah wakil ketua Muhammadiyah kota Medan dan selaku ketua umum, mengapa mereka seenaknya saja memberhentikan beliau, dan bagaimana uang yang telah beliau keluarkan, uang itu kan harus di ganti, maka untuk menuntut selain, " mengganti kerugian tersebut dan nama baik beliau" , maka penggugat langsung memasukkan gugatannya di pengadilan negeri Medan ,Ujar nya.

Lanjut Tuseno SH dari kantor pengacara Tuseno partner yang beralamat di jalan Mabar ini mengatakan

"Gugatan kita meminta supaya ini jangan sembarangan memberhentikan, karena beliau bukan orang sembarangan, pimpinan dan tokoh di Sumatra Utara dan bagaimana biaya yang di keluarkan oleh beliau, gugatan ini supaya jangan menyepelekan Eka Putra Zakram

.sidang ini sudah yang ke 6 kalinya, pada sidang 1, tergugat datang,namun, Setelah Sidang ke 3 sampai seterusnya, tergugat sudah tidak datang lagi artinya mereka sudah menerima keputusan dalam sidang ini dan mereka sudah pasrah putusan apa yang akan di putuskan hakim nantinya,

Sidang hari ini adalah Sidang pembuktian, walaupun penggugat tidak hadir,namun secara hukum selaku penggugat wajib memberikan bukti, kami selaku kuasa hukum dari penggugat membuktikan Eka Putra Zakram memang benar sebagai wakil ketua muhamadiyah kota Medan, dan memiliki SK,dan juga sebagai ketua umum perkumpulan advokat Sumatra Utara dan juga memiliki SK nya menhumkamnya .dan biaya yang selama ini penggugat keluar kan . Dan yang

terlampir adalah ,

Selaku SK ketua umum perkumpulan advokat, SK menhumkamnya

Yang kedua kesman Polimas dari Sumatra Utara

Yang ketiga SK beliau selaku wakil ketua muhamadiyah kota Medan dan seterusnya ada 47 bukti dan kita akan memberi bukti lagi di Minggu depan, dan semua bukti itu berupa kwitansi, bon(bukti uang yang di keluarkan beliau) selama kepentingan Anies," ujar nya

[br]

Kemudian Tuseno SH menyampaikan,

"Eka Putra Zakram ini adalah orang yang terzalimi, sudah berbuat namun tidak di anggap, tanpa dosa beliau di berhentikan dan tidak termasuk sebagai pengurus Anies baru, padahal beliau sudah berbuat, dan saat pertama kali beliau di tunjuk itukan beliau tidak mengajukan untuk di minta, walupun saat ini pemilihan presiden sudah selesai, tapi dalam pembicaraan hukum ini bagaimana karena sudah keluar SK .kita akan adakan saksi juga nantinya.

Sedangkan kan pada saat persidangan yang di gelar beberapa kali,

"Perlawanan tergugat di sidang 1, mereka belum ada memberikan jawaban, karena sidang pertama membicarakan tentang kelengkapan bukti bahwasanya mereka hadir, Mereka(tergugat) memberikan respon pada saat mediasi namun mereka tidak mau mengganti kerugian,munkin karena pilpres sudah selesai mereka menganggap sepele, Padahal ini pembicaraan hukum,( pengadilan )namun Mereke tetap tidak mau mengganti kerugian.

Dalam hal ini ada. 47 bukti,Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Pengantar Bukti Surat yang di tunjukkan kepada majelis hakim di persidangan yaitu sebagai berikut:

Yang hadir saat mediasi , kuasa hukum dari tergugat ,

pada saat mediasi itu mereka seperti tidak mau berdamai, Setelah mediasi beberapa waktu kemudian sidang seterusnya tidak hadir lagi,dan ada kuasa hukum yang undur diri dan sampai terakhir ini tidak ada respon sama sekali,jadi menurut majelis hakim tidak hadirnya tergugat dan kuasa hukum dan tergugat sidang ini harus tetap di lanjutkan, ujar nya.

Sidang selanjutnya adalah sidang pemeriksaan saksi tanggal 7 juli 2024

(Erni)