Berita Sumut

PETI Masih Merajalela, Kapolres dan Forkopimda Didesak Lakukan Razia ke Wilayah Pantai Barat

putra
Aksi peti masih marak.



Khairil Amri yang saat itu didampingi para Ketua Ormawa/OKP yakni Ketua Sapma PP Sarkawi, Ketua PC PMII Abdul Rahman, Ketua HMI Cab Madina Sanjaya, Ketua DPC GMNI Rajab Husein, Ketua PC SEMMI Adek Sahputra, Ketua DPP IMMAN Adi Lubis, Ketua GEJAM Awaluddin Lubis, Ketua GMPSU Pajarurrahman Nasution menandaskan, berdasarkan laporan tim investigasi di lapangan masih menemukan adanya aktifitas PETI menggunakan excavator di wilayah Batang Natal khususnya di Desa Ampung Siala, Desa Lubuk Samboa dan lain-lain


Ditambahkan, masyarakat Lubuk Samboa Kec Batang Natal sudah sangat resah dengan aktivitas PETI. Pasalnya, lebih 3 bulan ini ada dua alat eksavator yang secara bebas dan merajalela beroperasi di desa tersebut mengeruk bantaran DAS (Daerah Aliran Sungai). Laporan masyarakat kepada kita, aktivitas PETI di desa tersebut selain telah merusak alam, memporak porandakan lahan pertanian mereka, juga berpotensi mengundang bencana alam berbentuk longsor parah (abrasi) dan mengancam jembatan penghubung antar desa, karna excavator tersebut beroperasi di hilir dan hulu jembatan


Mereka juga mengungkapkan, aktivitas PETI tersebut diduga kuat "diback up' oleh aparat berinisial S.


"Kita juga minta pemerintah daerah, Forkopimda untuk sama-sama bersinergi menutup PETI dan aktifitas gelundung yang secara terang-terangan beroperasi di pemukiman warga. Dan mencari solusi bagaimana persoalan PETI di Madina tidak berdampak buruk bagi masyarakat di kemudian hari. tegas mereka.


Disebutkan juga, pada aksi bersama FPMB di Mapolres sebelumnya, mereka telah menyodorkan daftar nama yang diduga kuat sebagai bos tambang illegal di wilayah Kotanopan seperti Pawang, Ginda, Akbar, Irhan, Harahap, Bram dkk. Untuk nama mafia tambang illegal di wilayah Batang Natal diduga bernama Nasir, Bol, Safril, Provost India dkk. Begitu juga untuk wilayah hutabargot.


Diakhir statement mereka juga berencana dalam waktu dekat akan menentukan langkah pelaporan dan aksi secara berjenjang baik ia ke Mapoldasu dan Pemprov Sumut jika dalam waktu dekat tidak ada respon dari Kapolres Madina dan pemerintah daerah.

Tag:PantaiBaratMatatelingapeti

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.