MEDAN - Matatelinga, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melimpahkan berkas
perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, ke
Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (3/3/2015). Bupati Toba Samosir (Tobasa)
ini segera diadili dengan dakwaan korupsi dan pencucian uang.
"Hari
ini pelimpahan berkas perkara tersangka PKS (Pandapotan Kasmin
Simanjuntak) selaku Bupati Tobasa ke pengadilan ... Pelimpahan berkas
perkara ini rencananya akan dilakukan kemarin, tapi baru terealisasi
hari ini," kata Chandra Purnama, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati
Sumut.
Kasmin sebelumnya disangka melakukan tindak pidana korupsi
dan pencucian uang dalam pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan base
camp PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara, Pintu Pohan Meranti,
Tobasa, Sumut. Dalam berkas yang dilimpahkan, kata Chandra, JPU mendakwa
Kasmin dengan Pasal 2 ayat (1) sub Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sejak penyidikan di
kepolisian Kasmin tidak ditahan, termasuk saat dilimpahkan ke Kejati
Sumut. Selanjutnya, wewenang penahanan pun beralih ke pengadilan.
"Apakah itu ditahan atau tidak, kembali kepada majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara itu," sambung Chandra.
Perkara
dugaan korupsi ini ditengarai merugikan negara sekitar Rp 4,4 miliar.
Kerugian ini terjadi karena lahan seluas 9 hektare yang dibebaskan
ternyata masuk dalam kawasan hutan register 44, namun tetap diklaim
milik warga Dusun Batumamak.
Dalam perkara ini, Ketua P2T yang
juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba Samosir, Saibun Sirait
sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan penjara.
Hukuman serupa dijatuhkan kepada Wakil Ketua P2T Asisten I Setdakab Toba
Samosir Rudolf Manurung.
