MATATELINGA,Tanah Karo: Anggota DPRD Kabupaten Karo, Darin Sepen Simanjorang kepada metro 24 , Senin (20/4/2020), mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo yang dinilai tidak cepat dalam menanggapi wabah virus corona atau Covid - 19 sedang melanda Indonesia saat ini. Apalagi, khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
"Untuk apa di cetak brosur kepada masyarakat kalau hanya untuk menghambur - hamburkan anggaran saja. Apa tidak ada lagi hal yang baik di laksanakan pemerintah ini untuk membantu masyarakat banyak ini," ketus Fraksi PDPl-P.
"Contoh kecilnya saja ya, kan bisa kita kasih telor 10 butir kepada warga ini. Karena kita lihat Setuasi sekarang ini, sangat banyak warga yang susah karena terpapar Covid 19 Ini . Salah satunya pekerja Buruh Harian Lepas ( BHL ) baik di perhotelan maupun buruh tani," ungkap Darin.
Darin Sepen Simanjoprang yang berasal dari daerah pemilihan dua (II) yang meliputi Kecamatan Dolatrayat, Tigapanah, Barusjahe dan Tigapanah menambahkan, bahwa untuk penanganan virus corona pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp28 milliar.
"Untuk apa nanti dana sebanyak itu kalau tidak mengena di hati masyarakat. Maksudku tadi, kan bisa di alihkan dana pembuatan brosur itu untuk pembelian sembako, masker mapun pembelian vitamin kepada masyarakat. Kalau masalah brosur itu engak pun kita buat, sudah tahunya masyarakat tentang bahaya covid 19 Ini..
Karena pemerintahan desa maupun kecamatan baik melalui Babinsa dan Babinkamtibmas sudah sering melakukan sosialisasi ke pelosok pelosok desa untuk menyampaikan tentang cara mencegah virus corona ini. Sementara Presiden Joko Widodo melalui Gugus tugas mengatakan kepada masyarakat baik melalui media cetak, online dan elektronik agar memakai masker jika keluar rumah. Tapi apa mau di pakai, kalau masker pun tak ada. Jadi maksudku, apakah sebaiknya pengadaan brosur itu di alihkan untuk pembelian masker maupun sembako agar bisa langsung di bagikan kepada masyarakat," Darin.
Ditempat terpisah, senada Darin Sepen Simanjorang, Anggota DPRD Kabupaten Karo Dodi Sinuhaji mengatakan penanganan penyebaran penyakit coronavirus disease ( COVID19) di Kabupaten Karo sejauh ini masih dipertanyakan. Ragam kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Karo melalui Gugus Tugas yang telah terbentuk dipandang tidak fokus pada kebutuhan terdasar rakyat. Apalagi ditengah mulai terasanya dampak lanjutan dari pandemic ini, Pemkab Karo diminta lebih jeli lagi melihat apa yang yang rakyat butuh.
[br]
Tidak seperti langkah terakhir, dimana Pemkab Karo melalui Plh. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Martin Sitepu malah syur sendiri dengan alokasi kegiatan yang tidak penting. Pada keterangannya kepada wartawan beberapa waktu belakangan, Martin enteng saja mengungkap jika pihaknya melakukan terobosan dengan membuat brosur,buklet dan alat sosialisasi lain yang berisi tentang pencegahan penyakit Covid19 ditengah-tengah masyarakat.
“Itu bukan terobosan namanya. Itu membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Kalau untuk pembuatan brosur kita pandang bukan lagi masanya, semua pihak telah melakukan, dan masyarakat juga sudah tahu.Itu ide kolot,”ujar Anggota DPRD Karo Dodi Sinuhaji kepada wartawan, Senin (20/04/2010) siang di Berastagi.
Saat ini sambung legislator asal Fraksi PDI Perjuangan tadi, rakyat di Kabupaten Karo menginginkan sentuhan konkret pemerintah daerah. Ada banyak persoalan baik dibidang kesehatan maupun ekonomi serta pendidikan yang kini menghimpit. Itu yang mestinya jadi pekerjaan besar Pemkab Karo. Alokasi anggaran yang ada sebut Sinuhaji harus bertitik tolak dari kebutuhan dasar tadi.
“Kita lihat saja, bagaimana untuk tenaga medis yang menjadi benteng pertama dan terakhir saja belum sepenuhnya terakomodir. Lihat langsung kesiapsiagaan alat pelindung diri (APD) bagi mereka, sudah cukupkah, ini yang harus dibicarakan dan dicari cara menanggulanginya,”ketus wakil rakyat asal Dapil Berastagi,Merdeka dan Simpang Empat ini.
Lebih lanjut, Dodi Sinuhaji meminta agar dalam pengalokasian anggaran hasil dari realokasi anggaran yang jumlahnya lebih dari 20 milyar rupiah guna penanganan wabah Covid19, Pemkab Karo harus juga melihat sisi lain yang terdampak.Bagaimana cara Pemkab Karo kedepan mampu membantu bergeraknya ekonomi rakyat tanpa harus menabrak aturan yang ada.
Yang paling sederhana, dengan melihat anjuran keras pemerintah soal keharusan menggunakan masker bagi seluruh rakyat sebagaimana protocol kesehatan standart WHO, Pemkab Karo dapat memberdayakan kemampuan anggarannya untuk memproduksi ini dengan melibatkan masyarakat diseluruh kabupaten karo.
“Sekarang kita perhatikan saja apakah kebutuhan masker bagi rakyat sudah terpenuhi. Jika belum gerakkan dan bangun kemampuan kita untuk memproduksi, ada banyak tukang jahit di Karo ini yang bisa melakukan itu, ekonomi terbantu rakyat juga menikmatinya,”papar Dodi lagi.
Intinya, Doddy meminta agar Pemkab Karo jangan kelewat obral argument murahan. Karena kini masyarakat tidak lagi asal terima. Hematlah bicara dan seriuslah bekerja.(mtc/edi/rel).
