Senin, 02 November 2026 WIB

Wakil Ketua KPK Turun ke Medan, Sengketa Centre Point Antara PT KAI dengan PT ACK

Redaksi - Kamis, 27 Juni 2019 21:44 WIB
Wakil Ketua KPK Turun ke Medan, Sengketa Centre Point Antara PT KAI dengan PT ACK
Matatelinga.com
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah)berdialog dengan Walikota Medan Dzulmi Eldin (kanan) dan Kepala BPN Sumut
MATATELINGA, Medan: Sengketa lahan bangunan Centre Point Medan di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur,  antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK)  , akhirnya menuai titik terang.


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendadak datang ke Kota Medan membahas persoalan penyelamatan aset negara, Kamis (27/6/2019).

Kedatangan Saut berlangsung secara tertutup bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Bambang Priono dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Kantor ATR/BPN Sumut.

Setelah kurang lebih dua jam melakukan rapat, Saut bersama Bambang dan Eldin turun dari lantai II. Saut awalnya kaget karena wartawan sudah menunggunya di pintu keluar.


Ditanya agenda mengenai kedatangannya, Saut menegaskan, KPK hadir untuk menyelematkan aset negara, salah satunya persoalan Centre Point dengan PT KAI.

"Itu uang kan berada di wilayah hukum Indonesia. Jadi semua penegakan hukum harus dilakukan untuk kepastian berusaha. Kamu bisa bayangkan enggak berusaha tapi enggak pasti? Enggak boleh. Itu berita enggak baik. Makanya Pak Wali (Eldin) hadir dan kami hadir," sebutnya.

Tambah Saut,  iklim berusaha harus pasti, adil, transparan dan berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dari hasil MoU antara PT KAI dan PT Agra Citra Kharisma (ACK) dapat menindaklanjutinya.

"Ada beberapa detail-detail yang mereka harus buat. Bagaimana mereka bisnis to bisnis PT KAI dan PT ACK. Kalau berbicara bisnis harus saling untung. Enggak boleh ada yang rugi. Negara juga enggak boleh rugi. Makanya hadirlah KPK di sini," akunya lagi.


Untuk menciptakan suasana saling untung, KPK sudah mendatangkan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saut tidak memungkiri penyelesaian antara PT KAI dan PT ACK menjadi prioritas KPK. Meski tidak menutup kemungkinan juga memprioritaskan penyelesaian aset negara di daerah lain.

"Jadi Indonesia kami bagi sembilan, masing-masing koordinator wilayah membawahi lima provinsi dan mereka menata banyak hal baik itu pencegahan sekaligus membantu pemerintah daerah menata kota dan ruang," akunya.


Lanjut Saut, hal yang paling menarik dari hasil pertemuan tadi adalah munculnya kepastian bagi masyarakat Kota Medan lebih percaya diri untuk datang ke Centre Point.

"Saya memang belum pernah ke tempat itu (Centre Point), tapi beberapa orang mengatakan jadi tempat yang menarik buat Pak Wali melayani rakyatnya. Di mana-mana kan harus ada tempat belanja, kalau enggak uang juga enggak mutar. Makanya KPK datang menyelamatkan aset negara," akunya.

Setelah hasil pertemuan ini, KPK berharap adanya kepastian berbisnis di Kota Medan yang transparan, kompetitif dan menciptakan daya saing yang baik.

Editor
:
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru