Akhyar Serahkan LK Kepada BPK Perwakilan Sumut

Saat menyerahkan LK, Akhyar turut didampingi Kepala Inspektorat Kota Medan, Farid Wajedi, Asisten Umum, Ikhwan Daulay, Kepala Badan Pengelola  Keuangan daerah (BPKD) Kota Medan, Irwan Ritonga, serta  Kabag Aset dan Perlengkapan, Agus Suriono. LK itu diterima Plh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Agung hartono SE MM.

Akhyar mengakui LK yang diserahkan kali ini terlambat. Selain ingin LK yang diserahkan lebih baik lagi, keterlambatan itu tidak terlepas karena baru pertama kali ini laporan keuangan harus berbasil akrual.  “Walaupun belum sempurna, insya Allah LK yang kami sampaikan ini sudah mendekati sempuna,” kata Akhyar.

Untuk tahun depan, Akhyar optimis LK yang  disampaikan tidak akan terlambat lagi. Selanjutnya mantan anggota DPRD Medan itu berharap terus dukungan dan bimbingan dari BPK jika dalam koreksi yang dilakukan ada kekuragan, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Sebab, Pemko Medan terus berupaya meningkatkan kinerja terutama dalam hal pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap setelah dilakukan koreksi  oleh BPK, hasil laporan LK ini benar-benar mencerminkan kinerja Pemko Medan. Apalagi kami berharap untuk kembali mendapatkan predikat WTP yang kelima kalinya berturut-turut,” harap Akhyar.

Plh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Agung Hartono SE MM mengatakan, LK yang diserahkan Pemko Medan  ini menempati urutan ke-28 dari 34 kabupaten/kota di Sumatera utara. Artinya, sampai saat ini masih ada tersisa 6 kabupaten/kota yang belum menyerahkan LK mereka kepada BPK Perwakilan Sumut.

Agusng selanjutnya mengungkapkan, dari 28 kabupaten/kota yang telah menyerahkan LK, hanya 5 kabupaten/kota yang benar-benar menyiapkan LK dalam waktu 3  bulan. Untuk itu usai menerima LK, Nugroho mengatakan BPK Perwakilan Sumut akan menurunkan tim  untuk melakukan koreksi mulai, Kamis (9/6).

“Koreksi dilakukan sampai seminggu jelang lebaran. Setelah selesai liburan lebaran, tim akan kembali datang untuk melakukan koreksi, Senin (11/7). Sesuai undang-undang, kita hanya punya waktu 60 hari untuk melakukan pemeriksaan. 30 hari di lapangan,  sedangkan 30 hari lagi  membuat laporan,” jelas Nugroho.