Matatelinga.com, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara HT Erry NUradi memimpin langsung
Rapat Koordinasi Pengendalian pencemaran lingkungan di perairan Danau
Toba di Ruang Rapat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara,
Selasa (10/5/2016). Dalam kesempatan itu dibahas rencana aksi mengatasi
persoalan pencemaran lingkungan di perairan danau toba diantaranya over
kapasitas Keramba Jaring Apung dan instalasi pengolahan air limbah
domestik serta regulasi.
Rapat dihadiri para pakar lingkungan di
Sumut, KEpala Badan Lingkungan Hidup Provsu Hidayati, KEpala Dinas
Perikanan Kelautan Prov Su Zony Waldi, Kepala Dinas Tataruang dan
Permukiman BInsar Situmorang dan KEpala Dinas Pariwisata Sumut Elisa
Marbun serta Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Danau Toba (BPK-EDT) dan
jajaran BLH Provsu.
Plt Gubsu mengatakan bahwa Pemprov Sumut
harus memiliki rencana aksi yang jelas terhadap penataan dan pengelolaan
Danau Toba mengingat kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan
Strategis Nasional meluli Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana
tata Ruang kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
Dalam kesempatan
itu juga dibahas kematian 1.820 ton ikan budidaya petani Keramba Jaring
Apung (KJA) di Desa Bandar Purba, Kecamatan Haranggaol, Kabupaten
Simalungun baru-baru ini. "Rakor hari ini sebenarnya tidak ada hubungan
dengan peristiwa kematian ikan kemarin. namun karena ini kawasan
strategis nasional dan kita harus mendukungnya. Jauh-jauh hari
sebelumnya sudah kita lakukan," ujar Erry kepada wartawan.
Dalam
kesempatan itu Erry membahas persoalan dan solusi terkait penyelesaian
permasalahan keramba jaring apung (KJA), limbah domestik dan
permasalahan lingkungan lainnya di Kawasan Danau Toba. Menurutnya sampai
saat ini, Pemprovsu masih sebatas mendata KJA dan membicarakan rencana
aksi apa yang akan dilakukan.
"Kita masih mendata KJA. Kalau
bicara pembersihan KJA harus ada tupoksi karena anggarannya besar, kita
provinsi dan kabupaten memiliki keterbatasan dalam anggaran, nanti kita
lihat apa yang menjadi tupoksi dan tanggungjawab provinsi dan kabupaten
kota,"ujar Erry Nuradi lagi.
Begitupun Erry Nuradi meyakini melalui Rakor nanti akan didapat kesimpulan dan selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Pusat.
"Proses
pendataan masih sedang dilakukan dan memang harus ada rencana aksinya,
apakah di tahun 2016 atau 2017, siapa yang bertanggungjawab dan ukuran
keberhasilannya apa sedang didiskusikan, nanti kita buat dalam tabel
untuk disampaikan ke Pemerintah pusat," imbuhnya.
Selain itu,
lanjutnya, dalam diskusi tersebut juga akan dibahas apakah perlu
moratorium untuk KJA karena jumlahnya sudah overload.
"Kematian
ikan yang mencapai 1.820 ton di Haranggaol ini harus jadi pelajaran
berharga, karena itu dalam diskusi ini ada penetapan daya dukung dan
daya tampung, ada peraturan dan SOP yang jelas jika jumlah KJA mau
dikurangi," tegasnya.Kerugian masyarakat atas peristiwa kematian itu
mencapai lebih Rp 8 milyar.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan
dan Kelautan (Diskanla) Sumut Zonny Waldi memastikan, penyebab kematian
massal ikan di Kerambah Jaring Apung (KJA) Haranggaol karena menurunnya
oksigen terlarut dalam air secara drastis. Normalnya, ikan membutuhkan
oksigen di atas 3 ppm (part per million). Saat kejadian, kondisi oksigen
1 ppm. Namun, ikan yang masih hidup layak dan aman untuk dikonsumsi.
Salah
satu faktornya, kata Zonny, karena penundaan panen ikan. Seharusnya
dipanen pada ukuran 500 gram/ekor ditunda hingga ukuran 800-1000
gram/ekor. Hal ini mengakibatkan keperluan oksigen semakin tinggi.
Alasan penundaan panen ini dilakukan oleh pembudidaya ikan untuk
mendapatkan harga lebih tinggi pada bulan Puasa dan Lebaran dari Rp22
ribu per kilogram menjadi Rp28 ribu per kilogram.
Faktor lainnya,
padatnya tebar ikan yang tidak sesuai dengan cara budidaya ikan yang
baik (CBIB). Seharusnya, untuk KJA ukuran 5x5x5 meter padat tebar ideal
adalah 5000 ekor, tetapi dalam praktiknya para pembudidaya ikan
dimasukkan 10 ribu-15 ribu ekor ikan. Selain itu, lanjutnya, karena tata
kelola KJA yang tidak terautr sehingga menghalangi aliran angin dan
sirkulasi air dalam KJA.
“Kemudian pada awal kematian, ikan-ikan dibiarkan membusuk di dalam KJA sehingga membuat kualitas air makin buruk,” ucap Zonny.
Di
lain pihak, secara eksternal, ketika kejadian cuaca mendung dan sinar
matahari tidak berlangsung lama sehingga tidak terjadi fotosintesa
tumbuhan air dan plankton untuk memproduksi oksigen. Tidak ada angin,
maka tidak ada ombak sehingga tidak ada penambahan oksigen di permukaan
air. Kemudian, perairan Haranggaol terletak di antara bukit kapur
sehingga pada waktu tertentu pH bisa naik sehingga dapat menyebabkan
racun.
Zonny mengaku, kesimpulan tersebut berdasarkan hasil
investigasi tim yang diturunkan sehari setelah kejadian. Tim I, turun
tanggal 3-4 Mei terdiri dari Badan Penelitian dan Pengembangan yakni,
Prof. Krismono dan staf teknis serta tiga orang dari Tim Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Diskanla Sumut. Dan Tim 2 tanggal 6-7 Mei terdiri dari
UPT BAT Jambi, Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BKIPM dan
Diskanla Sumut. Sejauh ini, katanya, pemerintah tidak memberikan bantuan
kepada para petani KJA yang mengalami kerugian akibat kejadian
tersebut.
(Mtc)
