Matatelinga.com, Pelaksana Tugas Gubernur
Sumatera Utara mengatakan perguran tinggi harus segera mereformasi diri untuk
menghadapi berbagai tantangan dalam skala lokal, nasional maupun global. “Bagaimana
mungkin lulusan perguruan tinggi bisa berkompetensi bila penyelenggaraan pendidikan
tinggi kita tertinggal,” ujarnya saat membuka Workshop Peningkatan Daya Saing
Bangsa Melalui Inovasi oleh Perguruan Tingi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi
Asean yang diselenggarakan Kampus Universitas HKBP Nomensen (UHN) Sabtu (30/4/2016).
Hadir dalam kesempatan itu Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, SH, M.Sc, PhD yang menjadi pembicara utama,
Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE, Bupati Toba Samosir Darwin
Siagian, Bupati Nias, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemekumham Prof Dr
Ahmad Ramli, rektor UHN DR Ir Sabam Malau dan Ketua Ikatan Alumni UHN
Tongariodjo Angkasa Ginting.
Erry mengatakan menurut World
Economic Forum, indeks inovasi Inovasi
Pendidikan Tinggi Indonesia pada tahun 2015 adalah 4,0 atau berada di peringkat
60 dunia. Indeks tersebut menunjukan bahwa masih banyak inovasi dan teknologi
yang perlu kita hasilkan untuk memecahkan berbagai maslaah kehidupan bangsa.
Dilanjutkannya, globalisasi juga
meningkatkan kompetisi. Saat ini Indeks Daya Saing Indonesia yang diukur dari indikator
“Higher Eduation and Training menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2015 Indonesia
menduduki peringkat 60 dengan indeks daya saing 4,5. “Artinya , ada lebih
banyak negara lain yang mencapai indeks daya saing lebih baik dari Indonesia,
sehingga peringkat kita menurun,” ujarnya.
Hal ini menurut Erry tidak boleh
kita biarkan begitu saja. “Dalam situasi persaingan, kita tidak bisa
menjalankan pendidikan tinggi dengan cara dan kualitas yang sama. Karena
kualitas yang kita capai di hari kemarin, sangat berbeda dengan kualitas yang
harus dicapai pada hari esok.
Di sisi lain, globalisasi serta MEA
juga membuka jalan bagi kerjasama pendidikan, riset dan pengembangan teknologi,”
jelas Erry.
Proses reformasi pendidikan menurut
Plt Gubsu membutuhkan kerjasama dari banyak
pihak. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.438 dengan
mahasiswa berjumlah lebih dari 7 juta dan dosen sekira 300.000. Untuk
menjalankan reformasi perlu kerjasama antar institusi pendidikan, riset, industry,
swasta, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu Menteri HUkum dan HAM Yasonna
LAoly membawakan makalah peningkatan daya saing bangsa melalui inovasi oleh
perguruan tinggi dalam rangka MEA. Menurutnya MEA selain melahirkan tantagan
juga memunculkan peluang. Di bidang Paten diakui masih besarnya dominasi asing
di Indonesia terkait pemanfaatan teknologi dalam perdagangan nasional.
Kekayaan Intelektual komunal perlu
didukung oleh kemmampuan intelektual yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, salah
satunya potensi utuk produk-produk indikasi geografis. Hal ini menurutnya dapat
digabungkan dengan potensi wisata yang ada, salahsatunya produk kopi khas
Sidikalang atau Simalungun dengan obyek wisata Danau Toba.
Dalam kesempatan itu Yasonna mengajak
semua potensi bangsa khususnya perguruan tinggi berlomba-lomba melahirkan
karya-karya kreatif yang bermanfaat. “Bukan saja manfaat ekonomis bagi
penciptanya, akan tetapi yang lebih penting adalah manfaat bagi kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Dia juga mengimbau kepada seluruh elemen
masyarakat untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap karya-karya
intelektual dengan tidak melakukan tindakan melanggar hokum seperti memalsukan
atau membajak karya orang lain.
PLT Gubsu dan Menteri HUkum dan HAM kemudian
berkesempatan menyaksikan penandatanganan MoU antara UHN dengan Kabupaten
Humbahas, Tobasa dan NIas serta Kememterian Hukum dan HAM.
(Mtc)