Dihadapan Wakil Wali Kota, FPKS Singgung TPG Agama Islam Belum Cair

MATATELINGA,Medan : Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru agama Islam yang mengajar di SD dan SMP negeri di Kota Medan tengah menjadi perhatian menyusul belum dilakukannya proses pencairan hinga saat ini. Fraksi PKS DPRD Medan menyampaikan persoalan ini dihadapan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap saat rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (26/10/2026).

"Fraksi PKS menerima aduan dari Forum Komunikasi Pengajar dan Pendidik Islam Sumatera Utara (FKPPISU) mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham Efendi S.Pd, Mi.

Politisi PKS Medan Utara itu menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. "Karena itu, pemenuhan hak-hak guru harus menjadi perhatian serius pemerintah," tegsnya.

Baca Juga:

• Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

Terkait keterlambatan pencairan tunjangan yang tidak memiliki kejelasan penyelesaian, menurut Zulham, berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pendidik yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Untuk itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan segera berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna menyelesaikan persoalan tersebut," harapnya.

Baca Juga:

• Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

Zulham juga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai status pembayaran dan jadwal pencairan TPG kepada para guru agama Islam yang berhak menerimanya.

Kunjungan Wamenag RI Ke Asahan Didampingi Wakil Bupati

Peringatan Haul ke-17 Tuan Guru Batak, Bupati Resmikan Rumah Peradaban Tahfiz Qur’an Haji Dr Sugiat Santoso

Kapolres Simalungun Hadiri Haul ke-17 TGB, Wujudkan Program "Polisi Bersama Masyarakat"

Kakanim Imigrasi Belawan Hadiri Peringatan Haul ke-17 Tuan Guru Batak dan Peresmian Rumah Peradaban Tahfidz Qur’an di Simalungun

BTN dan RSUP Ngoerah Kolaborasi Kembangkan Layanan Wellness dan Wisata Medis di Bali

Kejari Aceh Selatan Pulihkan Aset PT Agro Sinergi Nusantara Senilai Rp2,46 Miliar Lewat Jalur Non-Litigasi