Sutarto Minta Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Rendah Karbon Dan Penyesuaian Karakteristik Daerah

Ia menuturkan, adanya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu dan hilir pada kota-kota besar, konservasi mangrove dan restorasi pada wilayah pesisir.
"Juga adanya penghentian deforestasi dan degradasi kawasan hutan, penguatan perhutanan sosial, tata kelola lahan. dengan demikian tidak terjadi lagi kebakaran hutan,serta penyediaan cadangan air yang berkelanjutan semuanya harus terintegrasi dalam data,"jelasnya.

Pantauan lapangan, hadir pada acara tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Darma Putera Rangkuti, Anggota Bapemperda DPRD Sumut, Palacheta Subies Subianto, Anita Lubis.

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Situmorang, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Budi, Syahrul Effendi Siregar, Hizkia Reinhard Matondang, M. Faisal, serta anggota Komisi B Dedi Iskandar.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Komit Dorong Perda Ekonomi Hijau dan APBD 2027 Berbasis PRKBI

Hal senada disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, menyoroti persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI. "Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata," ujarnya.

Di lain pihak Perwakilan LCDI, Agus Marwan menyampaikan terima kasih nya atas sambutan dan dukungan dari DPRD Sumatera Utara.
"Ini menjadi langkah besar bagi Sumatera Utara untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim," tambahnya.
Marwan menjelaskan, satu di antara agenda LCDI yang telah diimplementasikan yaitu fasilitas Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompuratus, Kabupaten Samosir.

"Kehadiran PATS tidak hanya meningkatkan akses air untuk irigasi, tetapi juga berpeluang meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas pertanian di desa tersebut," jelasnya.

Baca Juga:

• Dukung Ongkos Gratis Pelajar di Medan, Sri Rezeki : OPD dan Komisi Diminta Tindaklanjut

Sementara itu, Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumber berharap langkah ke depan menjadi konstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dalam pembangunan.
"Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan" ujarnya.
Hal senada disampaikan Prof. R. Hamdani Harahap. Ia menuturkan, program LCDI merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO.

"Fokus utama program ini mencakup penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, pelaksanaan kajian PRKBI, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platform AKSARA, serta piloting implementasi PRKBI di daerah," pungkasnya.(Irwansyah)

DPRD Sumut Komit Dorong Perda Ekonomi Hijau dan APBD 2027 Berbasis PRKBI

Dukung Ongkos Gratis Pelajar di Medan, Sri Rezeki : OPD dan Komisi Diminta Tindaklanjut

Zulkarnaen SKM Tangani Masalah Banjir di Jalan Letda Sudjono, Bobby Apresiasi

Sutarto Desak Pemerintah Prioritaskan Penanganan Febiola Purba Siswa Korban Keracunan MBG

Komisi II DPRD Medan : Gatiskan Ongkos Pelajar

29 Orang Anggota DPRD Palas Tidak Masuk Kantor, Puluhan Massa Aksi Kuasai Ruangan Sidang