Pemerintah Lambat Penanganan Konflik, Dua Kelompok Tani Bersitegang

MATATELINGA Asahan :Warga desa Dadimulyo dan Sidodadi kecamatan Kisaran Barat sedang tidak baik saja saja dengan oknum penggarap lahan eks PT.BSP, Tbk OK.Rasyiid Penyebab permasalahan sama sama mengklaim memiliki lahan tanah eks HGU PT.BSP,Tbk yang berlokasi di wilayah pemerintahan kecamatan Kisaran Barat, Minggu (17/05/2026).
Keterangan kepala lingkungan I Ngatino saat dikonfirmasi matatelinga.com mengatakan kami warga masyarakat khususnya yang berada di desa Dadimulyo dan Sidodadi diundang pihak PT.BSP secara resmi kantor besar BSP via selular dan dalam pertemuan tersebut secara lisan warga masyarakat telah mendapat amanah dari salah satu pejabat dilingkungan PT.BSP,Tbk untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap asset milik kebun PT.BSP,Tbk seperti tanaman pohon kelapa Sawit yang sudah kurang produktif namun masih ada buahnya, dan salah satu pejabat tersebut juga memberikan kepercayaan untuk bercocok tanam jenis tanaman tumpang sari dan angon hewan ternak lembu diareal dua desa dimaksud, dan pihak kebun PT.BSP,Tbk juga melarang dan tidak membenarkan warga mendirikan rumah permanen maupun semi permanen diatas lahan tersebut, lahan eks PT.PT.BSP tersebut yang telah diamanahkan seluas 64 hektar, ujarnya

Kepala lingkungan I desa Dadimulyo Ngatino juga mengatakan dengan diberikan amanah tersebut kami warga masyarakat disini sangat berterima kasih kepada pihak kebun tersebut dan kami juga berjanji akan menegang janji tersebut , dan lagi kami warga masyarakat disi juga telah mengantongi akte pendirian Kelompok Tani "Kita Bersama Dadimulyo" serta surat administrasi yang dibutuhkan.Menyikapi amanah tersebut kami warga menyanggupinya dan kami warga masyarakat hari telah juga bergotong royong untuk mendirikan sejenis kios untuk berjualan makanan diminumsn sederhana namun tidak merusak tanaman yang telah ada.
Sementara Zoel Nasution warga desa Dadimulyo juga membenarkan apa yang dikatakan Ngatino kepala lingkungan desa Dadimulyo juga mengatakan kami disini hanya melaksanakan seperti apa yang diterangkan pak Kepling tidak ada lain, namun kami bersama warga masyarakat tidak akan gentar bila ada hal hal yang dapat menyinggung warga akan melakukan perlawanan secara hukum, kami warga masyarakat ini jangan dipancing dan lagi kami juga tidak mengganggu lahan eks BSP yang telah dikuasai orang lain.
Lain halnya perbincangan OK Rasyid yang telah melakukan penggarapan lahan eks BSP dilahan 74 kelurahan Sidomukti saat dikonfirmasi mengatakan "kami juga warga masyarakat Asahan " juga berhak untuk melakukan penggarapan lahan eks BSP yang telah habis masa HGU .Benar kami telah menguasai dan menggarap lahan 74 diareal tersebut, dan selama ini pihak kebun BSP juga tidak melakukan pekarangan, dan pihak Pemerintah juga selama ini juga membiarkannya dan kami juga sudah mendirikan Musholla dan bangunan lainnya serta bercocok tanam diareal dimaksud.
Saat ditanyakan lahan eks BSP tersebut dalam aturan sudah jelas melarang tanah yang di sedang kuasai maupun sudah habis masa HGU nya namun belum diserahkan terimakan kepada Negara dan atau Pemerintah , tidak diperbolehkan dikuasai dan diperjual belikan dengan modus apapun, juga merusak kontur tanah yang adaDalam jawaban OK Rasyid mengatakan kenapa orang dari kelurahan Dadimulyo dapat mengolah tanah eks BSP itu, sementara kami melakukan olah tanah dan membangun Musholla itu salah dan apakah dikarang, sementara hingga saat ini Pemerintah kabupaten Asahan tidak melakukan pelarangan , ungkapnya menutup selularnya

Kuras Barang Mes Polda Aceh, Dua Residivis Ditangkap

Polsek Medan Labuhan Bersama Forkopimca Mediasi Perdamaian Dua OKP di Kelurahan Besar dan Tangkahan

Dua Pria Mencuri di Dapur MBG

Pria Gaek Berusia 60 Tahun Diamankan

Bupati Percepat Modernisasi Pertanian Demi Efisiensi dan Produktivitas

8 Peluru Untuk 4 Sekawanan Begal