FMI Madina Soroti PETI Aek Nabara

"Dugaan sementara mengarah kepada oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bernama Sapri Alani dan Lokot Lubis Ini tentu menjadi perhatian serius karena seharusnya aparatur desa menjadi pengawas, bukan justru diduga terlibat," ujarnya.
Menurut Ahmad Dana, aktivitas PETI di wilayah itu diduga telah berlangsung cukup lama. Minimnya penindakan dinilai memunculkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Selain melanggar hukum, praktik tambang ilegal juga berpotensi merusak lingkungan. Pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar.
FMI Madina mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Proses tersebut diharapkan berjalan profesional dan transparan guna memastikan kebenaran dugaan yang beredar.
Organisasi mahasiswa ini juga meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperketat pengawasan. Langkah konkret dinilai penting untuk menertibkan aktivitas PETI di Kecamatan Batang Natal.
"Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Jika dugaan ini terbukti, maka harus ada sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Ahmad Dana.
FMI Madina menegaskan akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari kontrol sosial. Upaya ini dilakukan demi mendorong tata kelola sumber daya alam yang bersih dan berkelanjutan di Mandailing Natal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut.

Pererat Sinergi, Pinca BRI Panyabungan Sambangi PN Mandailing Natal

GM GRIB Jaya Madina Kritik Keras: Longsor Berulang, Pemprov Sumut Seolah Tutup Mata

Sinergi PLN UP3 Padangsidimpuan dan Polres Madina Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan

KMI Akan Gelar Aksi di KPK RI, Soroti Dugaan Praktik Korupsi Kepala Dinkes di Mandailing Natal

Sengketa Informasi Desa Mandailing Natal Memanas, Amarullah Ajukan Eksekusi ke PTUN Medan demi Transparansi Dana Desa

Ketua LMP Madina Tuding Kejari Madina Lamban Tak Bernyali Periksa Dinas Pendidikan