LPG Subsidi Langka di Pangkalan, Harga Melejit di Kios-Kios Apa Tindakan Penegak Hukum...?

MATATELINGA, Padanglawas:Melonjaknya harga LPG Subsidi 3kg di kios-kios dikhawatirkan terjadinya penimbunan, serta pedagang-pedagang nakal yang sengaja menjual dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya atau harga eceran tertinggi, yang mengakibatkan kelangkaan, dan menjadikan harga LPG 3kg melejit dari Rp22000-35000.

Amatan wartawan MATATELINGA, Permasalahan terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan tindakan pihak Polres Padang Lawas. Padahal bentuk-bentuk penyelewengan dalam distribusi LPG 3kg merupakan tindak pidana yang terang-terangan dilakukan pihak distributor dan pangkalan.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Pimpin Upacara Sertijab Kapolres Tapanuli Utara dan Kapolres Padang Lawas

Seharusnya penerapan sanksi pidana sebagai hukum normatif untuk mewujudkan rasa keadilan pada konsumen dan bagian dari efekjera harus menjatuhi sanksi hukuman.

Tindakan pidana penyelewengan Gas LPG 3 Kg yang sering terjadi seperti mencampurkan LPG 3 kg dengan bahan lainnya sehingga menjadi LPG ilegal, dan menjual LPG 3 kg kepada non konsumen atau diluar izin wilayah pangkalan, Gas LPG 3 Kg yang melakukan penipuan dengan mengurangi isi timbangan, penjualan gas elpiji 3 kg di luar Harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah melalui distributor dan pangkalan.

Kejadian ini sering terjadi di Wilayah Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, sehingga gas LPG langkah dan harga semakin melejit di bulan Puasa Ramadhan pada khususnya. Ditemukan beberapa pangkalan menjual gas Elpiji 3 kg kepada pemilik kios-kios dan keluar dari wilayah izinnya di pasar Sibuhuan.

Sehingga terjadi kekosongan dan kelangkahan gas di pangkalan. Tindakan seperti ini bebas. Selain adanya bentuk tindakan penyelewengan kenaikan harga, bentuk lainnya, adanya penimbunan gas LPG 3 Kg yang tidak memiliki izin.

Solusinya harus penerapan sanksi pidana sesuai aturan di Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjualan gas elpiji 3 kg dengan melakukan penimbunan gas subsidi tanpa izin, dapat dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Sementara pengoplosan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah pusat, dapat untuk dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara paling lama 6 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, gas LPG tabung 3kg merupakan LPG bersubsidi yang sasaran dan harganya berbeda dengan harga LPG tabung 12kg atau 50kg yang tidak bersubsidi.

Tindakan menyuntikkan (memindahkan) gas dari tabung LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi dan menjualnya kembali tentu memberikan keuntungan bagi penjual, karena terdapat selisih harga. Namun, apakah hal tersebut dibenarkan oleh hukum ?

Jerat Pidana bagi Penjual Gas LPG Suntikan Tindakan menyuntikkan gas LPG tabung 3kg ke tabung 12kg dan 50kg merupakan tindakan menyalahgunakan niaga (penjualan) gas LPG bersubsidi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 40 angka 9 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU 22/2001 sebagai berikut:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Selain itu, penjual gas LPG suntikan juga melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c jo. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen.

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a). tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b). tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pasal 62 ayat (1)UU Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hasil konfirmasi Plt. Kadis Koperindag (Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Padang Lawas, Wyldan Ansyori Hasibuan, SH, M.Si melalui telepon selulernya, Senin (3-3/2026) menjelaskan, urusan penetapan masalah harga HET dan permintaan kebutuhan daerah yang bisa menentukan itu Kabag Ekonomi, sebutnya singkat.

Sementara untuk pengawasan beliau tidak bersedia menanggapinya. Padahal Disperindag secara otomatis memiliki tanggung jawab yang melekat melakukan pengawasan sesuai dengan aturan Peraturan Presiden (No. 104/2007, No. 38/2019, No. 70 & 71/2021): Mengatur pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kg.

Peraturan Menteri ESDM (No. 26/2009, No5. 28/2021): Mengatur teknis 6 dan harga jual eceran. Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023: Petunjuk teknis pendistribusian tepat sasaran.

Laporan Wartawan Padang Lawas Amran Pulungan