Dokter Spesialis Anak Penerima Beasiswa Kemenkes di Humbahas Gugat Pemerintah

Dokter tersebut adalah Perjuangan D Hamonangan Simbolon, peserta program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK) angkatan ketiga tahun 2009.

Hingga kini, ia mengaku belum memperoleh kepastian status sebagai aparatur sipil negara (ASN) serta status kembali mengabdi setelah beasiswa tugas belajar dari Kemenkes di Humbahas, daerah asal penugasannya.

Baca Juga:

• Ketua LPA Sumut Tegaskan Pelanggaran Standar MBG Adalah Ancaman Anak, Operasional Bisa Dihentikan

Karena tak mendapat kejelasan, dr. Perjuangan menggugat Pemerintah Kabupaten Humbahas ke Pengadilan Negeri (PN) Tarutung.

Gugatan itu turut menyeret Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumut sebagai turut tergugat.

Ia menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pada hilangnya hak-haknya serta ketidakpastian status kepegawaian.

dr. Perjuangan diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada 2009 sebagai dokter umum di Puskesmas Onan Ganjang. Sebelumnya, ia telah mengabdi sebagai dokter umum PTT di Humbahas sejak 2006 dan bertugas di Puskesmas Kecamatan Tarabintang.

Baca Juga:

• DPC Gerindra Aceh Selatan Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Pada tahun yang sama, ia mengikuti seleksi beasiswa pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan.

Program tugas belajar itu direkomendasikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Humbahas.

Rekomendasi tertuang dalam surat bertanggal 19 Februari 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Humbahas saat itu, Roulan Siburian, yang mendukung keikutsertaan Perjuangan dalam program PDSBK.

dr. Perjuangan menyelesaikan pendidikan spesialis anak pada 2017 dengan pembiayaan penuh dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan ketentuan program, ia wajib kembali mengabdi ke daerah asal selama 9 tahun 6 bulan.

Baca Juga:

• Sambut Ramadhan, Pemdes Laut Dendang Gelar Gotong Royong Bersihkan TPU

Kementerian Kesehatan kemudian menerbitkan surat penugasan agar ia ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, Humbahas.

Namun, setibanya di daerah, pemerintah kabupaten justru menolak kembali mengabdinya dengan alasan rumah sakit telah memiliki dokter spesialis anak.

dr. Perjuangan diminta menunggu tanpa kejelasan. Penantian itu berlangsung lebih dari satu tahun tanpa keputusan tertulis.

Persoalan kian rumit ketika Pemerintah Kabupaten Humbahas mempersoalkan ketidakhadirannya selama menjalani tugas belajar.

Baca Juga:

• Kapolsek Bosar Maligas Serahkan Tali Asih untuk Anggota yang Anaknya Sakit, Berikan Dukungan Moral

Pada 5 Maret 2012, dr. Perjuangan dipanggil dan diminta menandatangani surat pernyataan.

Menurutnya, surat tersebut telah disiapkan sebelumnya dan disodorkan dalam situasi tertekan tanpa ruang klarifikasi. Isi surat menyatakan pengunduran dirinya sebagai PNS.

"Saya dipaksa memilih antara melanjutkan tugas belajar Kemenkes atau tetap sebagai PNS. Padahal tugas belajar itu sendiri direkomendasikan oleh pemerintah kabupaten," ujar Perjuangan, Selasa (10/2/2026).

Sejak 2012, ia mengaku tidak lagi menerima gaji sebagai PNS dan tak pernah memperoleh penjelasan resmi terkait penghentian tersebut. Padahal, menurutnya, secara administratif Kementerian Kesehatan tetap menyatakan statusnya sebagai PNS aktif yang sedang menjalani tugas belajar.

Baca Juga:

• Sidang KLHK Gugat PT TPL dan PT TBS Mengakibatkan Kerugian Lingkungan

Ironisnya, setelah menyelesaikan pendidikan dan siap kembali mengabdi dan ditolak pemerintah daerah justru Kemenkes menuntut dr. Perjuangan mengembalikan biaya pendidikan hingga miliaran rupiah dikarenakan dicap tidak kembali mengabdi.

Tuntutan itu dinilainya tak berdasar karena seluruh proses untuk kembali dan sampai ditolak daerah asal bukanlah yang diinginkan dr. Perjuangan.

Selain itu, dr. Perjuangan mengaku telah berulang kali meminta kejelasan kepada pihak rumah sakit dan dinas kesehatan daerah.

Namun, hingga dua kali pergantian direktur rumah sakit, persoalan itu tak pernah diselesaikan secara tertulis. Janji klarifikasi hanya disampaikan secara lisan.

Baca Juga:

• Kisah Pelarian Perampok Seret Bocah SD di Marelan, Mulai Modal Rp 300 Ribu hingga Ingin Kerja di Riau

"Saya ingin kembali mengabdi. Saya tidak pernah meminta lebih. Tapi karier saya terhenti, hak saya hilang, dan nama baik saya tercemar," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum dr. Perjuangan, Jhon Feryanto Sipayung, menyebutkan bahwa atas permasalahan hukum dari klien kita saat ini kami telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tarutung berdasarkan register perkara nomor 4/Pdt.G/ 2026/ PN Trt tertanggal 19 Januari 2026 dimana gugatan tersebut berfokus pada dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah daerah.

Ia menilai surat pengunduran diri kliennya cacat hukum karena dibuat saat dr. Perjuangan masih terikat tugas belajar.

"Dalam aturan kepegawaian, pengunduran diri PNS yang sedang menjalani tugas belajar tidak dapat diproses dikarenakan masih terikat dengan negara untuk kembali mengabdi," kata Sipayung.

Baca Juga:

• Kesigapan Polsek Parapat Ungkap Fakta Satwa Terlindas di Jembatan Sisera-sera, Sempat Disangka Anak Harimau

Menurut dia, secara fakta bahwa Kementerian Kesehatan tetap menerbitkan surat penugasan pascapendidikan dan hal ini memperkuat posisi hukum kliennya.

Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang di satu sisi merekomendasikan tugas belajar, namun di sisi lain mempersoalkan ketidakhadiran selama masa pendidikan.

"Ada inkonsistensi kebijakan yang jelas merugikan klien kami," tegasnya.

Melalui gugatan ini, dr. Perjuangan berharap pengadilan memulihkan statusnya sebagai PNS, mengembalikan hak-haknya, termasuk gaji yang tak diterima selama bertahun-tahun serta memberikan kepastian hukum atas status kepegawaiannya yang hingga kini masih menggantung.***

Baca Juga:

• Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang Gelar Doa Bersama Anak Yatim

Ketua LPA Sumut Tegaskan Pelanggaran Standar MBG Adalah Ancaman Anak, Operasional Bisa Dihentikan

DPC Gerindra Aceh Selatan Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Sambut Ramadhan, Pemdes Laut Dendang Gelar Gotong Royong Bersihkan TPU

Kapolsek Bosar Maligas Serahkan Tali Asih untuk Anggota yang Anaknya Sakit, Berikan Dukungan Moral

Sidang KLHK Gugat PT TPL dan PT TBS Mengakibatkan Kerugian Lingkungan

Kisah Pelarian Perampok Seret Bocah SD di Marelan, Mulai Modal Rp 300 Ribu hingga Ingin Kerja di Riau