Sindikat Ganjal ATM Kuras Uang Lansia dan Pensiunan, Hasil Kejahatan untuk Sewa Perempuan
MATATELINGA, Medan Dua pelaku spesialis ganjal ATM yang ditangkap Satreskrim Polrestabes Medan diketahui mengincar korban dari kalangan lan
Berita Sumut
MATATELINGA, Mandailing Natal : Dalam rangka memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menggelar Forum Komunikasi Publik Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Senin (1/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, SH, MH, M.I.Kom didampingi Kasi Intel Jupri Wandy Banjarnahor, SH, MH, Kasi Pidum Gilbeth Sitindaon, SH, MH, Kasi Pidsus Herianto, SH, MH, Kasubbagbin Irzan Hafiandi, SH, MH, Kepala Seksi PAPBB, Hadi Nur, SH.
Hadir juga Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, SH, MM, Ketua DPRD Mandailing Natal H. Erwin Efendi Lubis, SH, Kapolres Arie Sofandi Paloh, SH, S.I.K., Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Riswan Herafiansyah, SH, MH, Perwira Penghubung Kodim Takbir Dahilu, Plt. Kepala BNN Mandailing Natal Samsul Arifin, S.E., M.E selaku, Perwakilan Dandempom Pertua Sugianto, Perwakilan Kalapas II B Andika Pratama, S.Tr.Pas.
Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai wujud keterbukaan, akuntabilitas, dan komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan berkinerja tinggi.
Baca Juga:Selain pemaparan program pembangunan Zona Integritas, kegiatan ini juga menghadirkan sesi dialog bersama publik untuk menerima masukan, kritik konstruktif, serta aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan hukum.
Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan dalam sambutannya menyampaikan pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif. Ini adalah komitmen untuk mewujudkan budaya kerja yang bersih, profesional, dan melayani.
"Melalui forum ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan sehingga proses pembangunan WBK benar-benar berakar pada kebutuhan publik," kata Yos A Tarigan.
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melakukan pemaparan sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dan akan dikembangkan, seperti perbaikan sarana prasarana, digitalisasi pelayanan hukum, peningkatan akses pengaduan masyarakat, serta penyempurnaan mekanisme penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Seluruh upaya ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan hukum yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Di akhir pemaparan, unsur Forkopimda dan instansi terkait menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mewujudkan predikat WBK. Dukungan dari berbagai pihak ini menjadi penguatan moral serta simbol kolaborasi antar lembaga dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution menyampaikan bahwa Pemkab Mandailing Natal memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan Zona Integritas.
"Kami meyakini bahwa keberhasilan meraih predikat WBK akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pelayanan hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tandasnya.
Kemudian, Kapolres Mandailing Natal Arie Sofandi Paloh siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Pembangunan WBK di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal merupakan langkah strategis demi terciptanya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Sementara Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Riswan Herafiansyah menyampaikan bahwa forum komunikasi ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. "Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam membangun Zona Integritas. Semoga langkah ini membawa peningkatan kualitas pelayanan peradilan secara keseluruhan di wilayah Mandailing Natal," paparnya.
Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis juga menyampaikan dukungannya. DPRD Mandailing Natal memandang pembangunan Zona Integritas sebagai komponen penting dari Reformasi Birokrasi daerah.
"Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Negeri dalam mewujudkan predikat WBK dan berharap sinergi lintas lembaga terus diperkuat demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara," tegasnya.
Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal Samsul Arifin juga menyampaikan apresiasinya. BNN Kabupaten Mandailing Natal memberikan dukungan penuh terhadap komitmen integritas yang dibangun Kejaksaan Negeri. Integritas aparat penegak hukum merupakan kunci dalam keberhasilan pemberantasan narkotika, serta menjadi fondasi utama dalam menjaga masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
Tak ketinggalan Perwira Penghubung Kodim mengatakan bahwa TNI menyambut baik dan mendukung langkah Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam membangun Zona Integritas menuju WBK. Komitmen antikorupsi merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasional dan memperkuat ketahanan wilayah. Sinergi yang solid antarinstansi adalah modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.
"Kami juga siap mendukung penuh komitmen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam membangun Zona Integritas menuju WBK. Integritas aparatur penegak hukum merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan," demikian dukungan yang disampaikan Perwakilan Dandempom.
Tak jauh berbeda dengan pernyataan Perwakilan Kalapas II B Mandailing Natal, dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mandailing Natal menyambut baik dan mendukung penuh pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Upaya ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Kasi Intel Kejari Madina Jupri Wandy menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Publik ini membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan informasi, serta berpartisipasi dalam pengawasan sosial.
"Adapun inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kejari Madina yaitu Program SIKIMAN yaitu aplikasi pelayanan publik yang dirancang satuan Kejari Madina yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara digital yang mencakup semua seksi pada Kejari Madina," paparnya.
Lebih lanjut Jupri Wandy menyampaikan, Kejari Madina juga memiliki program Adhyaksa Peduli yaitu program sosial yang diinisiasi oleh Kejari Madina untuk membantu masyarakat melalui kegiatan sukarela, seperti pemberian bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, dan program lainnya, Podcast Markobar yaitu program baru yang dapat mengedukasi hukum dan memberikan penerangan hukum kepada masyarakat dengan mengundang narasumber dari beberapa stakeholder, Lopo Kombur yaitu kantin yang nyaman sebagai tempat para pegawai menambahkan semangat baru,
Ada juga E-tilang yaitu sistem elektronik yang dikelola Kejari Madina untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian denda tilang secara cashless(non-tunai) bagi masyrakat, dan Pengantaran Barang Bukti Door to Door yaitu program pengantaran barang bukti secara gratis dari Kejari Madina untuk mempermudah masyarakat yang terkendala dalam pengmbalian barang bukti, serta kegiatan pelayanan publik lainnya."
Dengan terselenggaranya Forum Komunikasi Publik ini, lanjuit Kasi Intel Kejari Madina semakin mempertegas komitmennya terhadap perubahan yang berkelanjutan, transparansi, dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
"Dukungan dari seluruh unsur Forkopimda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK bukan hanya tugas internal Kejaksaan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berintegritas di Kabupaten Mandailing Natal," pungkasnya.
MATATELINGA, Medan Dua pelaku spesialis ganjal ATM yang ditangkap Satreskrim Polrestabes Medan diketahui mengincar korban dari kalangan lan
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Setelah DPRD Medan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam upaya perbaik
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Komisi IV DPRD Kota Medan akan memanggil sejumlah pemilik bangunan dan bila diketahui bangunan tersebut tanpa Persetujua
Berita Sumut
MATATELINGA,Asahan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai memasuki babak baru setelah kepengurusan periode
Berita Sumut
Temu Pers bersama Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kegiatan ini difasilitasi Dinas Komunikasi dan I
Berita Sumut
MATATELINGA, Madina Dugaan aktivitas penimbunan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal di Kabupaten Mandailing Natal ke
Berita Sumut
MATATELINGA, Deluserdang Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang meringkus HAP (26), warga Dusun XII Melati, Jalan M Saman Gang Madura
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau perkembangan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Ut
Berita Sumut
Temu Pers bersama Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kegiatan ini difasilitasi Dinas Komunikasi dan I
Berita Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan 6110 Pos Bantuan Hukum (
Berita Sumut
Tidak mengalirnya pasokan air bersih di sejumlah wilayah, menurut Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S. Sir
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan, mengusulkan agar pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Kota Medan dip
Berita Sumut