Di Hari HUT RI ke 80, Kapolres, Kejari, Ketua PN Tarutung Dapat Surat Agar Empati Tolak Mobdis

MATATELINGA, Humbahas : Kapolres Humbahas, Kejari Humbahas, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung, mendapat sorotan dari masyarakat sekaitan hibah mobil dinas baru dari Pemkab Humbahas yang sampai merogoh APBD Humbahas 2025 sebanyak Rp 2,86 miliar.

Kali ini, dari netizen meminta agar mobil hibah yang diberikan oleh pemerintah untuk ditolak.

Surat terbuka itu ditujukan kepada Kapolres Humbahas, Kejari Humbahas dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung, disampaikan oleh Ady S Manullang diunggah di media sosial lewat akun facebooknya, belum lama ini.

Dituliskan dalam surat itu, agar ditengah HUT RI ke 80 tahun ini, dia sebagai masyarakat kecil agar di hari kemerdekaan ini sebagai kado kemerdekaan, meminta Kapolres Humbahas, Kejari Humbahas, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung , bijaksana dan mempunyai empati untuk menolak pemberian mobil dinas baru.

Baca Juga:

• Kapolres Pematangsiantar Bersama Forkopimda Ikuti Upacara Detik Detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Merah Putih HUT RI ke 80

Menurut Aldy, karena sepanjang pemahaman dirinya, bahwa ada atau tidaknya mobil dinas tersebut, tidak mempengaruhi kelancaran kinerja dan instansi lembaga vertikal tersebut.

Apalagi, tambahnya, permohonan permintaannya itu itu dibuktikan ditengah gencarnya program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo, untuk memastikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, serta ditengah himpitan yang semakin sulit mendera masyarakat Humbang Hasundutan.

" Tunjukan pak kalian perduli, empati dan berpihak kepada rakyat. Demikian surat terbuka ini , kami sampaikan mewakili suara dan keluhan masyarakat kecil Humbang Hasundutan, ditandatangani Ady S Simanullang, Putra Petani Desa Parnapa Kecamatan Onanganjang , tertanggal 15 Agustus 2025," tulis Ady.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan HUT RI ke-80 dengan Khidmat

Sementara Aldy yang dikonfirmasi apa tujuannya mengirimkan surat terbuka itu mengatakan, bahwa Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan telah mengabaikan ditengah gencarnya program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo, untuk memastikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dan, lanjut dia, Oloan mengabaikan norma administrasi sebuah produk hukum, yakni jika apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan dapat ditinjau kembali atau dilakukan perbaikan semestinya.

" Ini yg diabaikan Oloan," ungkapnya ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (17/8).

Terlepas dari itu, lanjutnya, ia menduga pemberian mobil dinas berupa hibah ke instansi APH bentuk pembungkaman atau modus gratifikasi.

Sebab, urgensi pemberian mobil dinas baru ke tiga instansi itu, tidak begitu urgen dikarenakan ketiganya memiliki anggaran tersendiri untuk kelancaran operasional.

Pun begitu, sambung dia, agar tidak menjadi preseden buruk terhadap instansi Polres, Kejaksaan dan Pengadilan, Sekda Humbahas diharapkan untuk terbuka menunjukkan surat permohonan permintaan mobil dinas.

Apalagi, kata dia, Bupati Oloan, seharusnya mempunyai kewenangan untuk mencoret atau tidak meloloskan pengadaan mobil dinas baru itu sekalipun itu produk hukum pemerintah sebelumnya.

Baca Juga:

• Kapolres Labuhanbatu Pimpin Upacara Apel Kehormatan Dan Renungan Suci Di Taman Makam Pahlawan Rantauprapat

" Pernyataan bahwa sekda memegang surat permohonan permintaan mobdis oleh Forkopimda perlu di klarifikasi agar tidak menjadi preseden buruk thd instansi Polres, Kejati dan PN Tarutung," tutupnya.

Berikut surat terbuka yang berhasil dihimpun, Kamis (17/8) :

Salam sejahtera, semoga bapak-bapak sekalian dalam lindungan Tuhan YME dalam menjalankan tugas untuk mendukung dan memastikan program nasional berjalan sesuai amanah Presiden RI Bapak Prabowo Subianto.

Ditengah gencarnya program nasional yg dicanangkan Presiden kita untuk memastikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, ditengah himpitan perekonomian yg semakin sulit mendera masyarakat Humbang Hasundutan, pemerintah kabupaten HH membelanjakan APBD 2025 untuk kebutuhan mobil dinas sesuai pernyataan mereka atas permintaan instansi bapak.

Menjelang HUT RI ke 80 ini sebagai kado Kemerdekaan untuk kami rakyat kecil, alangkah bijaknya jika bapak-bapak sekalian untuk menolak pemberian dinas tsb sebagai bukti empati. Sepanjang pemahaman kami, ada atau tidaknya mobil dinas trsbt tidak mempengaruhi kelancaran kinerja instansi yg bapak pimpin. Tunjukan Pak kalian peduli, empati dan berpihak kepada rakyat.

Demikianlah surat terbuka ini kami sampaikan mewakili suara dan keluhan masyarakat kecil Humbang Hasundutan.ds

Baca Juga:

• Jiwa Patriot Kapolres Simalungun Mengenang Jasa Pahlawan, Dalam Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI Ke-80

Kapolres Pematangsiantar Bersama Forkopimda Ikuti Upacara Detik Detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Merah Putih HUT RI ke 80

Kapolres Labuhanbatu Pimpin Upacara Apel Kehormatan Dan Renungan Suci Di Taman Makam Pahlawan Rantauprapat

Jiwa Patriot Kapolres Simalungun Mengenang Jasa Pahlawan, Dalam Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI Ke-80

Pengamat Sebut Bupati Oloan dan Lembaga Vertikal Bisa Dikenakkan Sanksi Administratif dan Politik

Kapolres Langkat Hadiri Sidang Paripurna DPR Jelang HUT RI Ke- 80

Kapolres Diminta Tutup Pasar Malam di Depan Makorem 022/PT