Herlina Hadiri RPJMD 2025-2029, Fraksi Gerindra Minta Layanan Ketersediaan Medis Bagi Warga Kurang Mampu

MATATELINGA,Pematangsiantar - Wali Kota Wesly Silalahi diwaki Wakil Wali Kota Herlina hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi tentang RPJMD tahun 2025-2029, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir Daud Simanjuntak didampingi Frengky Boy Saragih di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, Rabu (06/08/2025).

Fraksi Golkar Indonesia melalui juru bicara Hendra Pardede, RPJMD akan digunakan Pemerintah Kota sebagai pedoman utama dalam pembangunan Kota Pematangsiantar lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan visi Wali Kota Pematangsiantar.

Hendra meminta seluruh program RPJMD, agar benar-benar berjalan sesuai yang direncanakan serta penempatan pejabat ASN sesuai keahlian atau bidangnya (the right man on the right place).

Baca Juga:

• Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai Minta Maaf Atas Kesalahpahaman dengan Wartawan

Fraksi PDI Perjuangan oleh Immanuel Lingga menyebut, penyusunan rencana program RPJMD, diharapkan realistis dan dapat dibiayai secara efektif dan terukur.

Artinya, sesuai konsep dan prinsip perencanaan serta harus berdasarkan fakta, kajian, dan analisis mendalam supaya menjadi dasar utama dalam penyusunan RPJMD. Fraksi PDIP melihat percepatan pembangunan ring road dan rehabilitasi Stadion Sang Naualuh menjadi prioritas.

Untuk Fraksi NasDem melalui Darson Rajagukguk, dokumen sebagai landasan strategis yang akan menentukan arah pembangunan kota lima tahun ke depan, tidak hanya penjabaran visi dan misi kepala daerah, namun menjadi jawaban atas kebutuhan, keresahan, dan harapan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Sedangkan Fraksi Gerindra, Patar Luhut Panjaitan meminta peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik sesuai dengan bidang studi dan tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca Juga:

• "Diskotik Marcopolo Berkibar, Anggota Dewan Demo" Rumdis Kapoldasu

Untuk sektor kesehatan, ketersediaan tenaga medis di RSUD dr Djasamen Saragih serta seluruh penunjang kesehatan, seperti Puskesmas dan Posyandu agar optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.

"Ketersediaan Medis di RSUD Djasamen Saragih, Puskesmas dan Posyandu, Optimal melayani masyarakat kurang mampu, "tandas Patar.

Polma Oliver Sihombing fraksi Partai Demokrat, pentingnya memastikan RPJMD yang disusun berdasarkan data akurat, aspirasi masyarakat, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Terkait infrastruktur dan tata ruang kota, Pemko Pematangsiantar melakukan dengan cara merata dan tidak hanya berfokus pada pusat kota, melainkan menjangkau ke seluruh kelurahan.

Pemko agar memprioritaskan perbaikan jalan yang tidak layak (rusak parah), seperti di Jalan Viyata Yudha simpang Jalan Sisingamangaraja, sangat keliatan sudah tidak layak.

"Pemko Pematangsiantar menemukan solusi pembangunan infrastruktur jalan agar tidak mudah rusak," jelasnya.

Lalu pandangan fraksi PAN oleh Nurlela Sikumbang, Pemko Pematangsiantar agar menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penerapan zona tapal batas kota, penyelesaian jalan outer ring road, penertiban pedagang di Pasar Dwikora.

Selain itu, pengelolaan manajemen pengangkutan sampah dari TPS, baik di lingkungan perumahan atau kelurahan hingga sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan mengevaluasi pimpinan OPD, baik penjabat administrasi harus melalui job fit sesuai kemampuan dan kompetensi ASN yang dibutuhkan.

Baca Juga:

• Warga Minta Pos Ormas "Pabrik Ekstasi" Dirubuhkan

Sementara Fraksi Nurani Keadilan, Frans Haloho menyebut, pelaksanaan program pembangunan di Kota Pematangsiantar mengikuti metode partisipatif, bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang, dari kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota dilakukan yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Frans berharap agar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Pematangsiantar diarahkan pada percepatan pelaksanaan program bermanfaat bagi masyarakat.

"Fraksi Nurani Keadilan meminta wali kota lebih serius dan peduli bagi nasib masyarakat yang terdampak bencana, penyediaan lahan wakaf, dan persiapan Pemko Pematangsiantar dalam rangka peresmian Gerbang Tol Simpang Panei," tukasnya. (sip)

Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai Minta Maaf Atas Kesalahpahaman dengan Wartawan

Warga Minta Pos Ormas "Pabrik Ekstasi" Dirubuhkan

Rajudin Sagala : Pasien Melonjak, RS Pirngadi Harus Siap

Anda Butuh Laptop, Ini Ada Harganya Bisa Terjangkau

Geger, Penculik Anak di Belawan Minta Rp50 Juta

Geger...!!! Kadishub Siantar Tuding Polisi Minta Uang 200 Juta