Fraksi PSI DPRD Kota Medan : Denda Lebih Berat Pelanggar Sanksi KTR

MATATELINGA, Medan : Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah masukan dan kritik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemandangan umum ini disampaikan oleh Henry Jhon Hutagalung dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/7/2025).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Medan sebagai kota bebas asap rokok demi kesehatan masyarakat. Namun, PSI juga menilai ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan diperkuat dalam Ranperda tersebut.

Salah satunya adalah terkait sanksi bagi pelanggar. Fraksi PSI menilai denda administratif sebesar Rp 20.000 bagi perokok yang melanggar kawasan tanpa rokok terlalu kecil dan tidak menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu, PSI mengusulkan agar nominal denda dinaikkan menjadi Rp 200.000 disertai sanksi kerja sosial. Selain itu, denda bagi pengelola atau penanggung jawab kawasan yang lalai menjalankan aturan juga dinilai terlalu rendah. Dari semula Rp 200.000, PSI mengusulkan dinaikkan menjadi Rp 1.000.000.

PSI juga meminta penjelasan terkait beberapa poin, di antaranya definisi kompensasi pada angkutan umum sebagai kawasan tanpa rokok, mekanisme pengendalian iklan produk rokok yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta detail pengadaan sarana dan prasarana pendukung KTR. PSI juga mengingatkan potensi munculnya perselisihan di masyarakat saat seseorang menegur pelanggar KTR dan meminta solusi agar tidak terjadi konflik.

Baca Juga:

• DPRD Medan: Pembangunan Mister Gemoy Di Medan Barat Banyak Pelanggaran

Dalam kesempatan tersebut, Henry Jhon Hutagalung menegaskan bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok bukan untuk mendiskriminasi perokok, melainkan untuk melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, dari bahaya asap rokok orang lain. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat membantu perokok agar berhenti merokok.

"Sebelum kami mengakhiri pemandangan umum, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia mengajak semua pihak membahas Ranperda ini secara serius agar lahir Perda yang berkualitas dan mampu mewujudkan Medan sebagai kota sehat bebas asap rokok," ujar Henry.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Plt. Wali Kota Medan, para asisten, kepala dinas, camat se-Kota Medan, serta unsur Forkopimda, media massa, dan undangan lainnya.

DPRD Medan: Pembangunan Mister Gemoy Di Medan Barat Banyak Pelanggaran

Ops Keselamatan Toba 2025 Polres Tebingtinggi Tegur Dan Tindak Pela

Ditlantas Poldasu Kembali Tindak Pelanggar di SM Raja, 33 Pol Bus Disegel

Kabid Propam Poldasu: Pelanggaran Anggota Polda Sumut Turun Signifikan di 2024

Kepolisian Kota New York tiba-tiba mengundurkan diri

Polres Tebingtinggi Jaring 16 Pelanggar Lalu Lintas Dan 2 Pemilik Narkoba