MATATELINGA, Medan : Dengar Pendapat ( RDP ) Bersama Komisi A DPRD Sumut membahas masalah penanganan Narkoba di ruang Banggar DPRD Sumut Kamis, (7/11/2023).
Tampak hadir Ketua DPRD Baskami Ginting, Wakil Ketua I H.Harun Mustafa Nasution, Ketua Komisi A Andre Alfisyah dan anggota komisi A DPRD Sumut. Hadir juga Kapolda Sumatera Utara, Irjen.(Pol.)Agung Setya Imam Effendi, Pangdam I Bukit Barisan Brig.Jend. Mochammed Hasan, Kepala BNNP Sumut Brig.Jend.(Pol).Drs.Toga H. Panjaitan dan Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Ir. Ardan Noor,MM. serta perwakilan Satpol PP Sumatera Utara.
Sekretaris Komisi A, Rudi Alfahri membuka rapat RDP yang menyampaikan rasa suka cita mendalam karena pada hari ini terlaksananya Rapat bersama dengan pihak - pihak yang bersentuhan langsung dengan masalah Narkoba, "Saya yakin bapak Kapolda sudah mengetahui titik-titik lokasi tentang peredaran Narkoba di Sumatera Utara.
Hari ini harapan kami sangat besar bagaimana caranya mensinkronisasikan di mana masih ada di lapangan oknum - oknum yang masih menjadi pendukung dan pelindung peredaran tersebut. Kami yakin hari ini para pimpinan yang bertanggung jawab terhadap masalah narkoba ini, pemberantasan narkoba akan seperti menghapus debu jika ada sinkronisasi dalam tindakan tersebut", kata Rudi.
[br]
Dilanjutkan Ketua Komisi, Andre Alfiansyah menyampaikan rasa bangga untuk pertemuan hari ini ," Salah satu kebanggaan kami di mana kita semua dapat duduk berkumpul untuk membicarakan masalah narkoba yang sejatinya dianggap sebagai masalah dianggap biasa karena terbiasa.
Kami berharap kita duduk disini untuk mencari solusi yang bisa kita lakukan agar dapat minimal menurunkan keresahan masyarakat terhadap tingkat pengguna narkoba di Sumatera Utara yang menjadi peringkat pertama pengguna dan pengedar serta pemasok narkoba di Indonesia.
DPRD telah melakukan satu terobosan melalui "Desa Bersinar" yaitu desa bersih narkoba namun selama satu tahun hasil yang kami lihat tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Banyak faktor yang menjadi sebab, karena kami tidak mampu merangkul seluruhnya. Jadi harapan kami saat ini ada langkah langkah konkrit dan efektif agar pengguna narkoba di Sumatera Utara dapat menurun", jelas Andre.
Kapolda dalam kesempatannya menyampaikan pembenaran bahwa ringkat grafik penggunaan dan peredaran narkoba di Sumut berada di peringkat pertama di Indonesia. Dan Polda Sumatera Utara dalam hal ini dibawah kepemimpinnya telah merancang langkah - langkah yang menjadi solusi bukan hanya dalam hal pemberantasan narkoba melainkan menitik beraratkan kepada korban yang menjadi pengguna narkoba.
" Untuk sisi pemberantasan narkoba, Polda Sumatera Utara mengincar peredaran narkoba dalam jumlah besar contohnya kemarin di Asahan 50kg turun dari kapal, tadi malam 4kg dalam pengembangan kasusnya. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejumlah 1735 orang pelaku narkoba dan di Medan sudah kita bongkar gudang tempat pembuatan narkoba. Jadi dari sisi pemberantasan terus kita konsolidasikan secara berkala. Hingga saat ini mai cari narkoba di Kota Medan sekrang susah, kalaupun ada mahal, karena sudah kita tangkapi", papar Agung.
" Selain itu di sisi lain ada solusi yang telah kami programkan bekerja sama dengan Pangdam I Bukit Barisan dan BNN yakni dalam penganggulan kepada korban pengguna narkoba untuk merubah paradigma kita dan juga pengguna bahwa menggunakan narkoba agar menciptakan kebahagiaan yang semua.
Untuk itu dibutuhkan kehadiran kita semua sebagai pelaksana negara sebagai sandaran dasar untuk solusi masalah ini harus sama sama saling mendukung, demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam sisi pemberantasan dan proses hukum, bandar setrika itu akan saya setrika saya pastikan itu.
Namun di sini penanggulangan kepada korban baik pembinaan mental dan juga penyembuhannya,kami juga membutuhkan kehadiran pelaksana negara dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara dan juga DPRD Sumut sebagai pengawas. Namun, didukung atau tidak kami akan tetap melaksanakan program rehabilitasi ini dan kami akan all out bersama Pangdam I serta BNN, tunggu saja kejutan dari kami, " lanjutnya.
[br]
Pangdam I Bukit Barisan dalam dukungannya terhadap langkah - langkah yang diambil Kapolda Sumatera Utara dalam hal penanganan narkoba " Saya sebagai Pangdam I berkomitmen kepada Kapoldasu, kita sampaikan jika ada anggota TNI yang terbukti terlibat masalah narkoba silahkan di proses saja dan bahkan ada yang sampai saat ini ada yang di dalam tahanan. Jadi untuk sisi pemberantasan dan proses hukum pelaku narkoba kami terbuka dan mendukung secara terbuka. Dan konsekwensinya jika ada okmum oknum TNI yang menjadi pelaku dan keterlibatan narkoba, adalah pecat. Tidak perlu seperti apa kondisi sosialnya anggota TNI kami bertindak tegas dan lebih bagus kehilangan beberapa orang daripada meracuni orang lainnya ", tegas Hasan
" Dan Kodam I BB juga mendukung upaya rehabilitasi seperti yang disampaikan oleh bapak Kapolda tadi. Dan kami sudah menyiapkan terobosan - terobosan dan sudah kami sampaikan juga kepada bapak Presiden Jokowi dalam hal ini, untuk juga fokus kepada pembinaan kepada korban pengguna narkoba tidak hanya sekedar pemberantasan dan proses hukumnya saja. Agar tercipta penurunan tingkat masalah narkoba di Sumatera Utara. Salah satu langkah konkrit Kodam I adalah memfungsikan lembaga - lembaga pendidikan di Rindam untuk menjadi tempat rehabilitiasi pengguna narkoba. Itupun masih anggaran dana mandiri, karena anggaran yang telah disetujui Presiden Jokowi ke Menteri Keuangan belum turun hingga smpai saat ini, kami tetap jalankan sebab sudah menjadi komitment kami dalam hal ini. Untuk itu kami juga mengharapkan perhatian dan juga arahan dari Pemerintah Provinsi Sumut serta DPRD Sumut untuk mendukung pelaksanaan program ini" tambahnya.
Kepala BNN Sumut menyampaikan hasil survey adalah jumlah pengguna narkoba di Sumut dan mengatakan narkoba sudah menjadi masalah bersama " Hasil Survey Nasional 2019 pengguna narkoba di Sumut peringkat 1 kurang lebih 7 persen dari penduduk Sumatera Utara sekitar satu juta. Hasil Survey Nasional 2019 secara nasional kita di angkat 3.5 juta dan tahun 2021 naik sekitar 200ribu orang dan bukan hanya skala Sumatera Utara namun nasional juga naik. Setelah banyaknya bandar yang ditangkap dan barang bukti yang di hancurkan, kenapa tingkatnya semakin meningkat? Jawabannya ternyata menurut sangat minimnya korban pengguna narkoba yang tersentuh,khususnya data BNN pusat smpai sekarang hanya sekitar 40.000 orang yang di rehabilitasi dari jumlah pengguna yang terdata 3,662 juta dan itu sangat minim" papar Toga
" Untuk itu berdasarkan rapat terbatas oleh Bapak Presiden yang dilaporkan Bapak Kapoldasu dan Pangdam I pada tanggal 11 September 2023, kami melakukan kegiatan secara ekstra ordinary. Setelah itu tanggal 29 Oktober 2023 rapat koordinasi dengan Poldasu dan Kodam I di Rindam I ,Siantar kami menandatangi MoU untuk mempersiapkan tempat ,sarana prasarana ,anggaran dan pelatih atau instruktur untuk program rehabilitasi yang direncanakan untik 1500 orang yang sampai sekarang dananya belum diturunkan. Pelatihan sudah dilakukan di beberapa tempat dengan biaya mandiri seperti di Brimob ada 30 orang dengan biaya mandiri dan kami apresiasi hal itu. Untuk diketahui selama dua tahun BNP Sumut sudah merehabilitasi 1000 orang dengan dana dari Pemprov Sumut namun tahun ini belum ada laporan akan adanya pencairan dana tersebut. Dan ada 3000 orang yang di rehabilitasi tanpa bantuan pemerintah melainkan dana dari BNN sendiri dengan dibantu dari beberapa pihak pihak yang mendukung program ini, total rehabilitasibyang dilakukan sudah 4000. Seharusnya direncanakan minimal pertahun 10.000 orang pertahun dan kalau bisa mencapai 40.000 orang jika ingin benar benar memberantas narkoba" tambah Toga.
" Untuk itu diharapankan perhatian khusus kepada pemerintah ,khususnya dalam hal ini Pemprov. Sumut untuk dapat memberikan dukungan dalam anggaran rehabilitasi ini. Tanpa anggaran kami bisa melaksanakan kegiatan ini, apalagi jika didukung penuh oleh pemerintah Sumut, pasti akan tercapai target yang kita ingin sentuh dalam setahunnya. Saya berharap ada koordinasi komunikasi yang baik ke depannya jika memang kita ingin sama sama memberantas narkoba" lanjutnya.
Hal ini di jawab oleh Kepala Badan Kesbangpol , Ardan Noor ," Saya sangat gembira dengan adanya pertemuan ini ,karena kami telah berkali - kali berbicara tentang penganggaran program BNN. Sejatinya penganggaran itu ada di DPRD Sumut jadi kami berusah terus melalui BAPD dan kemarin diusulkan 24 milyar dan saya sudah menyarankan akan pihak DPRD untuk menyampaikan ke pj. Gubernur Sumut agar mendapat atensi langsung ke bawah. Saat ini meskipun dianggarkan belum juga muncul dan yang tidak enaknya nanti Kesbangpol dicap tidak intens dalam hal ini padahal kita sudah serius melakukan tindakan terkait hal ini, tentunya ini nantinya akan ada di pihak penganggaran mudah - mudahan akan direalisasi. Di samping itu kita akui bahwa Sumatera Utara tahun ini sangat besar urusan pengeluaran, disamping pesta demokrasi yang dipersiapkan juga Sumut menjadi tuan rumah PON yang tentu menyita keuangan yang tidak sedikit. Tapi tidak mengecilkan niat kami dan berusaha terus , saya juga barusan berbicara dengan urusan keuangan agar mendapat atensi khusus sebab seyogyanya pemberantasan narkoba tidak efektif tanpa rehabilitasi. Diharapkan melalui rapat ini diharapkan DPRD Sumut dapat membantu dalam hal penganggaran" kata Ardan.
Beberapa anggota DPRD Komisi A menyampaikan pendapatnya diantaranya Zainuddin Purba dari fraksi Golkar meminta penertiban serius kegiatan narkoba di wilayahnya yang disambut baik Kapolsa Sumut.
Selanjutnya Aulia Akhsa yang menyampaikan bahwa pelaksanaan pemberantasan dari diri kita sendiri, karena kalau kita sudah benar bersih maka kita akan melakukan hal benar kepada masyarakat.Dan meminta ketegasan Kapolda untuk membuat pernyataan komitment memberantas Narkoba di Sumut.
H. Azmi Yuli dari fraksi PKS mengapriesiasi paparan yang disampaikankanboleh Kapolda , Pangdam I dan BNN Sumatera Utara. " Harapan saya bukan hanya rehabilitasinya yang digalakkan tapi menutup akses masuknya narkoba secara konsisten baik itu lewat darat, laut dan udara. Harap diperketat sumber masuknya narkoba itu di Sumatera Utara semaksimal mungkin " tegasnya
H. Ahmad Darwis dari fraksi PKS mengungkapkan bahwa penanganan narkoba di Sumut berdasarkan asumsi masyarakat hanya sebagai kucing - kucingan " Tangkap selesai tapi sejatinya tak selesai selesai dan kita lihat malah semakin parah hingga hari ini. Artinya ini harus ditekan agar narkoba tidak masuk di Sumatera Utara ini. Kedua setiap pihak harus bersinergi karena narkoba adalah masalah kita bersama. Nasib generasi muda kita , karena sebuah negara akan maju kalau moral generasi mudanya baik." tegasnya.
Ketua DPRD Sumut,Baskami memberikan pendapat dan kesimpulan akhir dalam rapat ini " Saya sangat mendukung sekali bahwa Bandar narkoba kita Nusa Kambangankan saja agar jumlahnya menurun. Minimal kita menurunkan secara perlahan - lahan tapi konsisten. Dan untuk maslaah BNN akan saya koordinasikan kepada pj. Gubernur untuk maslaah penganggaran dan di samping itu ada perda yang belum selesai dan disahkan untuk membangun pusat rehabilitasi. Kalau ini udah disahkan ,maka Provinsi Sumut harus memiliki tempat rehabilitasi minimal buat 1000 orang. Tapi saya yakin dan percaya dengan program yang bapak - bapak rencanakan ,Sumatera Utara ke depan akan bersih dari narkoba", tutur Baskami.
(irwansyah putra )
