PT SMGP Jangan Buat Framing Sesat dan Adu Domba Warga Madina

Penegasan itu disampaikan pentolan Gerakan Masyarakat Madina Menggugat (GM3) Rizky Agustianhar, S.Pd.I kepada pers baru-baru ini di Panyabungan.

Dijelaskan, pihaknya mengecam keras adanya indikasi kuat konspirasi kotor dan settingan dari perusahaan yang berupaya mengadu domba elemen masyarakat Madina, bahkan telah mengeluarkan "bahasa tak pantas" untuk mendiskreditkan pihak-pihak yang selama ini bersuara vokal mengkritisi managemen PT SMGP.

"Skenario "devide et impera" yang telah usang, sengaja dimainkan kembali. Gaya hipokrit, kolonialisme dan penjajahan ala perusahaan kapitalistik tengah dibangun agar komponen masyarakat Madina terpecah belah dan mereka leluasa untuk lebih menguasai" ujar Rizky yang juga Ketua PC GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) Kab Madina ini

Diingatkan, masyarakat Madina jangan mau terjebak dengan issue murahan, agitasi, provokasi dan propoganda yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak kepentingan yang pro perusahaan, yang muaranya bertujuan untuk mengadu domba sesama elemen masyarakat Madina.

BACA JUGA:Kasus Pemukulan, Upaya Damai Sudah Dilakukan Keluarga, Tapi Tidak Ditanggapi

"Kita mengecam sikap segelintir oknum dengan gaya "londo Ireng" yang telah menjadi hamba pengusaha. Mereka lebih mengedepankan kepentingan perusahaan asing ketimbang memperjuangkan nasib dan keselamatan masyarakat sendiri" tegasnya.

Rizky juga menyebutkan, pihak PT SMGP selaku perusahaan asing seharusnya bisa 'sadar diri' dengan keberadaan mereka selaku pendatang di Kab Madina yang tujuannya berbisnis meraup keuntungan dengan eksploitasi SDA, bukan seenaknya mengeluarkan jurus adu domba sesama masyarakat pribumi sebagai pemilik sah dan pewaris masa depan Kab Madina.

"Kita ingatkan PT SMGP untuk segera menghentikan adu domba masyarakat Madina. Jangan bermain api dalam sekam, karena berpotensi besar menyulut konflik horizonal dan membakar situasi makin tegang" ujar pengurus KAHMI (Korps Alumni HMI) ini.

Disebutkan adanya statement dari segelintir orang di WKP yang menyatakan dukungan kepada pihak SMGP, adalah skenario pembodohan publik yang terkesan diperalat untuk menutupi kebobrokan managemen SMGP dengan insiden berulang yang telah mengakibatkan ratusan korban, bahkan telah mengakibatkan 8 warga meregang nyawa.

"Kita kasihan melihat saudara-saudara kita disana, seolah dijadikan kuda tunggangan untuk melampiaskan syahwat investasi korporasi asing tsb. Mereka disetting sedemikian rupa dengan dalih peningkatan ekonomi dan lapangan kerja" tuturnya.

Ditambahkan, pihak GM3 yang terdiri dari sejumlah aktivis kemanusiaan dan ormas, merasa terpanggil secara nurani untuk menuntut PT SMGP tidak berlaku semena-mena kepada warga dengan operasional yang kerap menabrak taat aturan dan menghindari insiden lebih parah.

"Perjuangan kita semata untuk melakukan pembelaan bagi keselamatan, kesehatan dan nyawa masyarakat. Kenapa dituding dengan tuduhan tak berdasar" ujarnya.

Pada bagian lain, pihak GM3 juga mengecam sikap PT SMGP yang telah membuat framing sesat akibat penghentian operasional PT SMGP telah mengakibatkan lebih 320 orang pekerja lokal dirumahkan.

"Corporated Communication SMGP, Yani Siskartika jangan asbun dan membuat framing sesat dengan issue murahan tak berdasar. Kita memiliki bukti akurat, jumlah tenaga kerja lokal yang dilaporkan PT SMGP ke Disnaker hanya 51 orang. Hitungan darimana, sampe 320 orang dirumahkan. Kita menduga ini hanyalah data bodong dan pembohongan publik. Kita menantang PT SMGP untuk merilis nama-nama yang 320 orang tsb lengkap dengan kompetensi pekerjaan biar langsung kita crosh chek ke lapangan" ujar Rizky.

PT SMGP, kata Rizky jangan terus beretorika tak bermutu dengan menjual nama warga sehingga kesan yang terbangun perusahaan tsb seolah menjadi pahlawan bagi masyarakat, padahal faktanya perusahaan itulah sumber musibah terbesar bagi masyarakat.

"Rumus logisnya, akibat insiden 27 September lalu telah menyebabkan 79 warga dilarikan ke rumah sakit akhirnya PT SMGP terpaksa menghentikan operasional dan merumahkan sebagian warga. Berarti kesalahan itu terletak di pihak SMGP dan mereka harus bertanggungjawab penuh atas keputusan merumahkan sebagian pekerja tsb" ujarnya.

PT. SMGP harus transparan mengungkap alasan penghentian perusahaan dan mempublikasi hasil investigasi EBTKE dan jangan melemparkan tanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakprofesionalan mereka yang mengakibatkan insiden kecelakaan panas bumi secara berulang.

Dia menyatakan, gaya SMGP yang terkesan "lempar bola sembunyi tangan" ini semakin menguatkan kebobrokan yang terpaksa disembunyikan oleh korporasi asing yang kerap menimbulkan bencana tsb.

Sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) seharusnya SMGP melakukan kajian matang dan langkah antisipatif atas konsekuensi dari keputusan mereka sendiri yang telah menghentikan kegiatan perusahaan dan merumahkan karyawan.

"PT SMGP kita minta untuk secara jantan bertanggungjawab atas segala persoalan yang ada di WKP. Jangan hanya meraup kekayaan SDA di bumi Gordang Sambilan, tapi menari-nari dengan penderitaan rakyat" tegasnya.(Asril)