Enam Fraksi DPRD Tebingtinggi Setujui Ranperda P-APBD Tahun 2022 Jadi Perda

MATATELINGA, T.Tinggi : Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tebingtinggi dalam agenda pandangan akhir fraksi, dimana sebanyak 6 fraksi menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

Sidanf paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD kota Tebingtinggi pada Senin (26/09) ini juga di hadiri Pj. Walikota Tebingtinggi, Muhammad Dimyathi, Plt Sekda, Bambang Sudaryono, Dandim 0204/DS, Kapolres, unsur OPD, Camat dan Lurah se-Tebingtinggi.

Dari keenam fraksi yang menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda adalah fraksi Nurani Kebangsaan, DAK, Golkar, Gerindra, NasDem dan PDI Perjuangan.

Itu mereka sampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Basyaruddin Nasution didampingi Wakil Ketua, Muhammad Azwar dan Iman Irdian Saragih di ruang paripurna.

Selain setuju dan menerima, setiap Fraksi memberikan saran, seperti halnya Fraksi Nurani Kebangsaan, meminta Pj Wali Kota agar membangkitkan perekonomian, menjaga tidak meningkatkan inflasi, angka kemiskinan dan pengangguran.

Fraksi, Nasdem, Gerindra meminta agar segera dilakukan penetapan terhadap kepling terpilih dan tidak ada penundaan.

Fraksi Golkar, DAK dan PDI Perjuangan meminta agar Perwa Nonor 16 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan agar ditinjau kembali.

Seusai mendengarkan pendapat akhir Fraksi, dalam sambutannya, Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap anggota dewan yang terhormat atas persetujuan untuk disahkan dan ditetapkan Ranperda P-APBD TA menjadi Perda.

"Kiranya kerjasama yang baik terus dibina sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih optimal di masa yang akan datang," ucap Dimiyathi.

Dijelaskan Dimiyathi, dengan adanya persetujuan dari DPRD terhadap Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda, maka selanjutnya akan di sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan Evaluasi. (bas)