Pansus Ranperda Perusahaan Daerah

Mendengar komentar tersebut, Ketua Pansus Budiman Panjaitan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada perwakilan Pemko Medan dari bidang hukum.

"Jadi apa yang mau kita bahas kalau bapak-bapak belum menerimahardcopy maupun softcopy nya. Seharusnya hari ini kita sudah bisa membahas satu persatu pasal-pasal yang ada,"ujar Budiman.

Dirut PD RPH, Putrama mengawali curhatnya dengan mengatakan kalau persoalan yang dihadapi seluruh PD di Kota Medan saat ini terkait gemuknya struktur karyawan dan persoalan asset. Dengan jumlah karyawan yang mencapai 160 an orang RPH diberi kepercayaan mengelola jasa pemotongan ternak diatas lahan seluas 5 hektar.

"Jadi tiap malam 160an karyawan RPH sama-sama menghitung tiap malam berapa ekor hewan yang dipotong. Karena tidak ada aturan yang mengatur pemotongan hewan harus di RPH jadi yang sifatnya kita hanya menunggu,"ujarnya.

Selain itu lanjut Putrama, bahwa personal lain adalah mengenai asset. Meskipun dijelaskan ada asset yang dipisahkan menyataannya tidak ada satupun asset milik PD melainka milik Pemko Medan. Hal tersebut tentunya akan membatasi ruang gerak PD dalam hal mengembangkan usahanya.

Hal senada dikatakan Benny Sihotang kalau persoalan jumlah karyawan dan kepemilikan asset menjadi fokus utama persoalan yang dihadapi PD. Makanya ia sangat berharap dalam pembahasan Ranperda bersama pansus ditemukan formula atau aturan yang kuat yang membatasi jumlah karyawan maupun keleluasan PD dalam mengembangkan bisnis karena kepemilikan asset telah jelas.

"Makanya ada muncul ide kalau PD itu dirubah menjadi PT. Bisa saja menjadi namanya PT Pasar Kota Medan Persero,"ujarnya.

(Mt)