Sebanyak 118 Hidran Hanya 50 Unit yang Berfungsi

Matatelinga - Medan, Melihat kondisi yang ada tentunya ancaman bahaya kebakaran masih menghantui Warga di Kota Medan. Selain lingkungan perumahan yang padat, lalulintas yang macet dan minimnya fasilitas yang dimiliki Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan juga menjadi alasan tingginya korban kebakaran.

Sebelumnya, Kepala DP2K M Tampubolon membenarkan kalau fasilitas yang dimiliki pihaknya masih minim. Hingga saat ini DP2K Kota Medan hanya memiliki 26 mobil pemadam kebakaran (Damkar). Padahal menurutnya, untuk kawasan Medan yang begitu luas dan padat sejatinya memiliki 80 unit mobil damkar yang tersebar di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Lebih lanjut dikatakan Tampubolon, selain ketersedian mobil damkar yang minim, lambannya pemadaman api pada peristiwa kebakaran juga disebabkan minimnya UPT.   

"Saat ini kita memiliki 4 UPT yaitu di Amplas, KIM, Belawan, dan Jalan Candi Borobudur. Seharusnya ada 10 UPT di Kota Medan agar saat kebakaran terjadi cepat kita menjangkaunya,"terangnya.

Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.696.260.000. Hal ini jika Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat ini dibahas di DPRD Medan disahkan menjadi Perda. Hal tersebut dikatakan Walikota Medan, Dzulmi Eldin dalam nota jawabannya atas pemandangan umum Fraksi-fraksi yang dibacakan Sekda Kota Medan, Saiful Bahri, pada Rapat paripurna Rabu (15/6/2014).

Lebih lanjut dikatakan Saiful Bahri kalau penerimaan retribusi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 Pemko Medan menargetkan Rp1.004 miliar terealisasi Rp1.091 miliar atau 108,6 persen. Pada tahun 2011 target Rp1,105 miliar, realisasi Rp 1.169 miliar atau 105,7 persen. Sedangkan pada tahun 2012 target Rp1.500 miliar, realisasi Rp1.27 miliar atau 84,73 persen.   

"Potensi wajib retribusi yang telah terjaring sampai saat ini berjumlah 8080 yang tersebar diseluruh Kota Medan,"ujar Saiful menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang disampaikan Ketua Fraksi, Herri Zulkarnain.

Lebih lanjut dikatakan Saiful Bahri selain PAD, tujuan yang ingin dicapai dari ranperda retribusi pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran untuk meminimalisir terjadinya korban harta dan nyawa akibat kebakaran. Dengan dilakukannya pemeriksaan setiap tahun, maka dengan otomatis tabung racun api tersebut secara otomatis dalam keadaan baik. Dengan demikian jika terjadi kebakaran dapat langsung dipergunakan.  

Menanggapi pertanyaan pertanyaan Fraksi Golkar terkait banyaknya hidran yang tidak berfungsi di Kota Medan, Saiful mengaku kalau hal tersebut diluar wewenang pihaknya. Pasalnya hidran yang berjumlah 118 unit di Kota Medan adalah milik PDAM Tirtanadi yang notabene dibawah pemerintahan Sumatera Utara.

"Dari jumlah 118 unit hanya berfungsi 50 unit. Itu milik PDAM oleh karenanya Dinas P2K Kota Medan tidak bisa memperbaiki Hidran yang rusak,"ujarnya.

 "Retribusi Naik"

Ditengah sorotan negatif masyarakat atas buruknya kinerja DP2K Kota Medan, Pemko Medan mengusulkanRanperda soal Retribusi Pemeriksaa Alat Pemadam Kebakaran. Jika sebelumnya retribusi seharga Rp25 ribu kini direncanakan naik menjadi Rp50 ribu.

M Tampubolon mengatakan untuk retribusi itu sendiri dibebankan kepada perusahaan dan bukan perumahan masyarakat. Setiap perusahaan dengan luas 75 meter diwajibkan memiliki 1 tabung berisi racun api dengan berat 3 sampai 4 Kg. 

 

 

 

(Mt)