Guru Honorer K2 Pertanyakan NIP Yang Tak Kunjung Keluar

Matatelinga - Medan,  Puluhan guru honorer K2 yang lulus (HK2L) di kota Medan, Rabu (16/7/2014) datangi  kantor Walikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, dimana sebelumnya mendatangi Kantor DPRD Medan.

Para Guru Honorer tak puas mengorasikan tuntutan mereka di depan pagar kantor, mereka pun memaksa masuk sampai ke depan pintu masuk utama kantor Walikota Medan.

Kedatangan mereka bukan lagi karena adanya data bodong honorer K2 yang lulus. Kali ini, mereka mempertanyakan mengenai nomor induk pegawai (NIP) 471 honorer K2 di kota Medan yang lulus ujian pada akhir 2013 lalu.

Pertanyaan ini muncul ketika beberapa daerah di Sumatera Utara sudah mengeluarkan NIP masing-masing honorer K2 yang telah lulus ujian kemarin. Meski begitu, surat keputusan (SK) NIP tersebut belum dikeluarkan. Sedangkan kota Medan sama sekali belum mengeluarkan NIP tersebut.

"Mana NIP kami. Kenapa daerah lain udah keluar, di kota Medan belum. Ada apa ini BKD?"ujar salah seorang massa melalui alat pengeras suara.

Puluhan massa yang mayoritas adalah ibu-ibu ini terus saja mengorasikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Terlihat rona wajah kesal dan kecewa terpancar dari wajah seluruh massa yang hadir saat itu.

"Apa iya BKD kota Medan ga ada koordinasi dengan BKN pusat?"teriak salah seorang massa.

Keributan itu pun lantas membuat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang berjaga di sana segera berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini, badan kepegawaian daerah (BKD) kota Medan. Akhirnya empat perwakilan massa pun dipersilahkan untuk langsung bertemu dengan kepala BKD kota Medan, Lahum Lubis.

Kurang lebih pertemuan di ruangan BKD kota Medan, terjadi selama 45 menit.  Para awak media pun tidak dipersilahkan mengikuti proses pertemuan tersebut.

Saat pertemuan selesai, keempat perwakilan massa tersebut pun menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada puluhan massa yang menunggu.

Selama ini BKN pusat dikatakan humas HK2L, O.Pasaribu (48), menunggu surat pertanggung jawaban dari kepala daerah masing-masing daerah untuk mengeluarkan NIP. Sementara pihak BKD kota Medan belum menerima surat permintaan akan hal tersebut dari BKN Pusat.

Sehingga pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan bahwa pihak BKD kota Medan akan segera menyurati BKN Pusat atas permintaan surat pertanggung jawaban kepala daerah untuk mengeluarkan NIP.

"Pak Lahum tadi bilang, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ini dan dia berjanji tidak ada yang dirugikan. Jadi kami pegang janji beliau, agak lega lah. Tapi kalau nanti ada apa-apa, beliau yang kami tarik nanti,"ujarnya.

Seorang massa yang merupakan guru di SD 39 Marelan, L.Nadeak (45) merasa puas dengan hasil pertemuan siang itu, meski dimulai dengan ketegangan.

"Diperhatikan lah kami yang di Medan ini. Kami ini ga muda lagi. Udah separuh abad umur kami rata-rata. Tapi kami lega dengan pak Lahum bertanggung jawab atas hal ini,"ujarnya.

Akhirnya massa pun bubar dengan tertib tanpa ada perlawanan.

 

 (Wi/Mt)