MATATELINGA, Deliserdang Sempat viral Seorang ibu warga Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara meminta keadilan Ke Komisi lll DPR RI atas pe
Berita Sumut
MATATELINGA, Jakarta Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Benny K Harman buka suarabWacana Amandemen UUD 1945adsenseIa mengatakan, memang ada rencana amandemen, namun tujuannya bukan untuk kembali ke naskah asli. Sebab, menurut Benny hanya ada bebera
Nasional
MATATELINGA, Medan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tahun 2024 Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/1/2024(BACAJUGAhttps//www.matatelinga.com/Nasional/babinsakoramil171001kokonaodampinginakespadakegia
Lifestyle
Toba Pulp Lestari (TPL) menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi VII, Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM ke komplek perusahaan di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Jumat, (22/07/2022)
Berita Sumut
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Kurtubi menyambut positif rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alasannya, karena PLN
Nasional
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta berharap apa-apa yang telah dilakukan oleh institusi representasi daerah ini di pusat kekuasaan sudah sesuai dengan harapan masyarakat di daerah-daerah.
Nasional
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) meminta agar pemerintah proaktif mengusulkan agar PBB mengirim tentara penjaga perdamaian ke perbatasan Palestina-Israel.
Nasional
Dalam pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa, Ketua Komisi VIII DPR menjelaskan jika Indonesia sangat menghargai dan menjalankan toleransi beragama dengan baik. Modal toleransi tersebut adalah 4 pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan
Nasional
Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menegaskan jika penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang gambar Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nasional
Anggota Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan sikap pemerintah yang ngotot untuk mempertahankan presidential threshold agak janggal. Menurutnya, seharusnya soal ambang batas bagi parpol untuk mengajukan calon presiden tersebut berada pada ranah legis
Nasional