Praktisi Hukum Medan Angkat Bicara Atas Lahan Sawit Sitaan Jaksa dari Akuang Diduga Tetap Dipanen
MATATELINGA, Medan Dugaan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari lahan sitaan Pengadilan Tipikor Medan dalam proses hukum perambahan
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Dugaan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari lahan sitaan Pengadilan Tipikor Medan dalam proses hukum perambahan
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Maraknya pengibaran bendera One Piece setelah bendera Merah Putih menciptakan opini beragam di kalangan masyarakat l,
Lifestyle
MATATELINGA, Medan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution melalui akun sosial medianya mengatakan jangan lah menyebarkan berita hoax baik dari sosial media.Hal ini dikatakan Wali Kota Medan terkait beredarnya informasi di sosial media yang mengatakan
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Sepertinya insiden relokasi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau kini menjadi perbincangan hangat bagi Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatra Utara (PBPASU), Jumat 22 September 2023.Seperti yang diungkapan Ketum perkumpulan
Berita Sumut
Maraknya tambang ilegal di Kabupaten Toba memicu pejabat angkat bicara, termasuk dari Kementerian ESDM
Berita Sumut
Terpisah akan hal itu, Selasa(23/05/2023) Menurut Praktisi Hukum Kokoh Aprianta Bangun SH CPM dari Organisasi Perkumpulan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia(PPKHI) Sumut Meminta agar aparat penegak hukum khususnya Polres Pelabuhan Belawan untuk menindak
Berita Sumut
Hal itu terlihat dari sebuah cuplikan video, dimana seorang pelajar menunjukkan kualitas dari pengerjaan tersebut dengan cara membongkar aspal menggunakan tangan, sehingga proyek pengaspalan dengan menggunakan uang negara itu pun gampang terkelupas, dan s
Berita Sumut
Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) RI dan Kemenkes RI telah mengeluarkan edaran yang melarang penggunaan 3 jenis obat sirup Unibebi karena diduga mengandung Etilen Glikol (EG) diambang batas aman. Adapun ketiga obat sirup tersebut semuanya merupakan produ
Berita Sumut
Masyarakat harus berani melihat keseluruhan peristiwa sesuai runutannya secara objektif, jangan hanya cari gampang mempersalahkan aparat, atau terbawa arus mempersalahkan polisi lalu pemerintah lalu ujungnya Salah Jokowi. Jangan mau ditunggangi, tempatkan
Opini
Keppres Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu diterbitkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ini merupakan sebuah perintah perundangundangan
Nasional