Rapat Paripurna Dalam Agenda Penyampaian Nota Keuangan P-APBD 2025
MATATELINGA, Asahan Bupati Asahan dalam rapat paripurna DPRD Asahan dengan agenda penyampaian nota keuangan PAPBD Asahan 2025, Senin (08/
Berita Sumut
MATATELINGA, Asahan Bupati Asahan dalam rapat paripurna DPRD Asahan dengan agenda penyampaian nota keuangan PAPBD Asahan 2025, Senin (08/
Berita Sumut
MATATELINGA, Humbahas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) , mencatat telah
Berita Sumut
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim dampingi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin menghadiri kegiatan Eduka
Nasional
MATATELINGA, Jakarta Penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang disebut diterima
Nasional
MATATELINGA,Toba PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI menyelenggarakan kegiatan Program Litera
Berita Sumut
MATATELINGA, Jakarta Masyarakat agar tidak terperdaya oleh tawaran penipuan penghapusan utang dari oknum yang mengaku badan hukum, hal tersebut dihimbau olehOtoritas Jasa Keuangan(OJK).adsenseKepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Minggu (29/6/2025),
Ekonomi
MATATELINGA, Medan Bupati dr Hj Maya Hasmita SpOG MKM, bersama Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara, untuk
Lifestyle
MATATELINGA, Asahan Kepala desa dan bendahara desa (Kaur Keuangan) desa Punggulan kecamatan Air Joman resmi ditahan Kejaksaan Negeri Asahan terkait kedua tersangka ditengarai telah melakukan perbuatan penyelewengan keuangan negara yang bersumber dar
Berita Sumut
Pepatah orang tua kita dimasa kecil membuat kita termotivasi untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan mandiri, ada juga pepatah yang mengajarkan kita untuk tetap hemat dan mempersiapkan masa depan dengan penuh tanggungjawab. Pepatah itu adalah &
Ekonomi
MATATELINGA, Jakarta Anggaran pembangunan IKN di Kementerian Pekerjaan Umum masih diblokir Kementerian Keuangan. Keputusan ini pun berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Ekonomi