MATATELINGA: Partai Golkar saat ini menghadapi beberapa tantangan signifikan yang berpotensi memengaruhi stabilitas internal dan reputasinya sebagai partai modern dan demokratis.
BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/polresta-ambon-ringkus-residivis-spesialis-curat--1-pelaku--buron--sita-3-hp
Pertama, Munas yang diadakan Agustus lalu kini dianggap cacat hukum, dengan kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Perkara 868/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt).
Kejadian ini menimbulkan keraguan mengenai legitimasi kepengurusan yang terpilih, memicu ketegangan di kalangan kader.
Kedua, banyak kader Partai Golkar merasa kecewa dengan keputusan DPP mengenai rekomendasi calon kepala daerah. Banyak anggota yang berharap mendapatkan dukungan langsung dari DPP, namun kenyataannya, banyak rekomendasi yang mengarah ke pilihan dari luar partai. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan yang luas di internal partai.
Ketiga, ketidakjelasan mengenai kepengurusan DPP menjadi isu penting. Dua bulan setelah Munas, kepengurusan yang lengkap belum juga diumumkan, menyebabkan kebingungan dan spekulasi di kalangan anggota.
