Program Semenjak Kartu Prakerja resmi diluncurkan ke publik pada 11 April 2020 lalu, kontroversinya seakan tiada pernah reda. Wajar saja sih, program ini menyedot anggaran yang cukup banyak, sekitar Rp. 20 triliun.
Oleh: Akhmad Khambali
Ketua Federasi Rokok Tembakau Makanan Minuman & Garmen Tekstil
Sebelumnya, angarannya yang diputuskan dalam RAPBN 2020 hanya 10 triliun. Kenaikan anggaran dua kali lipat ini tidak dapat dilepaskan dari pandemi Covid-19. Guna menanggulangi pagebluk nasional ini, pemerintah mengeluarkan Perpu 01 tahun 2020. Perpu 01/2020 ini mengesahkan pengalokasian anggaran Rp401,5 triliun sebagai stimulus pandemi. Perpanjangan ini digunakan pemerintah sebagai payung hukum atas defisit anggaran hingga 5,07% sebagai dampak Coronavirus wabah ini.
Berikut adalah rinciannya, 75 triliun untuk penanganan kesehatan, 150 triliun untuk pemulihan ekonomi termasuk di dalam bantuan usaha dan UMKM, dan sisanya Rp. 110 triliun untuk memperoleh laba pengaman sosial.
Program Kartu Prakerja yang dianggarkan Rp. 20 tirliun ini masuk ke pilar ketiga dari stimulus pandemi corona ini. Sebagai bagian dari program peningkatan Jaminan sosial, harapanya kartu prakerja dapat menjadi senjata ampuh untuk menolong mereka yang terancam kehilangan pekerjaan atau kena PHK di masa wabah covid-19 ini.
Pertanyaannya, seberapa tepatkah intervensi Program Kartu Prakerja di situasi pandemi seperti Suami? Awalnya bukan untuk pandemi.
Kartu Prakerja menghargai produk kebijakan untuk merespons wabah Covid-19. Awalnya, Kartu Prakerja ini merupakan salah satu janji politik Joko Widodo kala sedang kampanye dalam Pilpres 2019. Masih ingat kan? Tentang pengentasan pembelian di Indonesia, oleh sebab kompilasi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, ia berusaha merealisasikan janji politiknya.
Awal Kartu Prakerja digunakan pemerintah untuk menjawab dunia kerja yang terus berubah, sebagian besar semenjak datangnya gelombang revolusi industri ke empat. Kalian pernah mendengar istilah Industry 4.0? itu nama lain revolusi industri ke empat.
Karena untuk review merespon perubahan Dunia kerja di era digital Dan Program Teknologi itulah Kartu Prakerja ini awalnya didesain untuk review meningkatkan kecakapan kaum pekerja dan ditujukan kepada mereka yang baru lepas dari dunia pendidikan dan akan dialihkan ke dunia kerja atau lebih dikenal sebagai lulusan baru.
Sedang menyusun ulang yang ditujukan untuk mereka yang telah bekerja di posisinya yang terancam karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan saat ini sudah tidak sesuai dengan masa yang aman. Makanya Diperlukan keahilan (re-skilling).
Sementara peningkatan keterampilan diproyeksikan untuk pekerja yang ingin meningkatkan kecakapannya lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan hasil kerja yang lebih tinggi.
Dengan meminta 3- skilling tersebut, maka logis yang digunakan adalah tersedianya pasar kerja.
Dengan demikian rumus penawaran dan permintaan bisa ketemu. Lebih mudahnya seperti ini, demand dunia kerja yang berubah karena industri 4.0 bisa dijawab dengan pasokan tenaga kerja yang memadai dengan senjata 3-skilling.
Pengangguran kaum muda tertinggi di Asia!
Sering mendengar istilah bonus demografi kan? Indonesia ini, saat ini sedang memperbaiki apa yang disebut sebagai bonus demografi hingga 2045 nanti. Bonus demografi sederhanya dapat memutuskan begini: jumlah penduduk usia produktif negara lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif.
Selanjutnya bonus demografi itu sebenarnya sederhana, semakin cakap dan kompeten penduduk usia produktif di negara, maka semakin baik pula pertumbuhan ekonominya. Lebih bagi negara yang sedang meningkatkan bonus demografi seperti Indonesia, meningkatkan Sumber Daya Manusia semakin penting.
Jadi, program Kartu Prakerja ini sangat relevan jika kita tengok, lebih dulu, lebih muda, atau lebih dikenal sebagai pengangguran kaum muda. Remaja adalah mereka yang diundang 15-24 tahun, menurut Sakernas BPS 2016, penerimaan kaum muda (usia 15-24) Indonesia adalah 19,8%. Jumlah ini lebih dari empat kali lipat dari jumlah yang dikeluarkan nasional yaitu 5,6%. Bahkan, angka yang disetujui kaum muda kita ini adalah peringkat pertama di Asia.
Masih dari data yang sama, tenaga kerja muda kita ini sebanding dengan hampir seperempat jumlah tenaga kerja nasional. Terkait, ledakan pertumbuhan angkatan kerja baru yang tumbuh sekitar 2,3 juta jiwa setiap tahun. Bila tidak terserap di pasar kerja, maka bukan bonus demografi yang kita dapatkan, melaikan bencana demografi dalam jangka panjangnya nanti. Bahaya banget kan?
Dalam konteks ini, sebenarnya Kartu Prakerja dapat diimplementasikan dengan benar, kredibel dan andal, dapat menjadi katalisator transisi untuk mereka yang baru lepas dari dunia pendidikan untuk masuk ke dunia kerja.
Engga kebayang kan, jika angkatan kerja muda kita menganggur dan tidak bisa masuk ke pasar kerja karena kompetensi yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jika fenomena kenaikan pengangguran kaum muda ini berlanjut dalam tahun-tahun mendatang, maka otomatis angka perolehan nasional kita juga akan tinggi.
Oleh sebeb itu, pembekalan untuk mereka bisa sesuai kebutuhan Dunia kerja menjadi penting.
Loh, semuanya baik-baik aja kok, lalu di mana siapkan kartu prakerja?
Pandemi dan Hukum Luar Biasa
Ikhtisar tujuan dasar Kartu Prakerja adalah program yang baik. Sekarang kita coba lihat program ini dari kacamata yang lebih kritis. Karena diluncurkan saat pandemi covid-19 maka kita juga harus melihat dari perspektif pandemi. Program ini jadi bagian dari stimulus untuk pandemi, jadi harus dong kita pakai kacamata luar biasa pandemi.
Kita membiarkan masalah ekstraordinari karena pandemi covid-19 ini sudah bukan lagi masalah kesehatan saja. Di Indonesia, hingga 30 April, ada 10,118 kasus positif corona, 792 ditolak meninggal dunia. Ternyata krisis kesehatan ini telah membawa dunia ke ambang jurang krisis ekonomi.
Tampaknya sangat jelas, diterbitkan di dunia meningkat drastis karena lesunya kegiatan ekonomi. Makanya, krisis kesehatan lambat laun menuju krisis ekonomi, bahkan krisis ketenagakerjaan.
Seminggu setelah WHO mengumumkan covid-19 sebagai pandemi global, Organisasi Buruh Dunia (ILO) langsung merilis risiko yang terkait dengan dunia ketenagakerjaan. Saat ini ILO memperkirakan akan ada 25 pekerja di seluruh dunia yang mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah global ini.
Seminggu setelah laporan tersebut, ILO memperbarui laporan pemikiran covid-19 terhadap ketenagakerjaan. Pada edisi kedua ini, ILO memproyeksikan krisis virus yang akan berdampak pada 2,7 miliar pekerja di dunia. Dampak ini termasuk yang dikeluarkan PHK, dikeluarkan jam kerja, dan ganti pembayaran.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 April 2020 meminta ada 2 juta lebih pekerja di Indonesia yang meminta PHK karena virus ini. Bila mereka yang dirumahkan, dihitung jam dimasukkan, dan dihitung gajinya dimasukkan dalam kalkulasi ini, maka ada 3 juta lebih pekerja Indonesia yang ingin dilihat Covid-19 ini. Lebih dari 116 ribu perusahaan di Indonesia terdampak pagebluk dunia ini.
Kartu Prakerja dan Perluasan Jaring Pengaman Sosial
Karena ekonomi Nasional dibuat kacau balau oleh covid-19 ini, maka pemerintah mengucurkan pandemi stimulus sebesar 401,5 triliun. Diantara anggaran tersebut, Rp. 110 triliun dialokasikan Untuk Perluasan jaring pengaman sosial atau jaring pengaman sosial.
Apa sih sebenarnya jaring pengaman sosial (JPS) ini. Gampangnya, ini merupakan program yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan saat kondisi sulit.
Program JPS yang masuk menjadi stimulus pandemi yang dipidatokan oleh Presiden Jokowi tanggal 31 Maret lalu. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, dan keringanan tarif listrik. Program Penerima PKH dinaikkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dinaikkan 25%. Penerima Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta jiwa menjadi 20 juta jiwa dengan peningkatan Manfaat dinaikkan 30%. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan menjadi 20 triliun dengan 5,6 juta penerima manfaat.
Sedangkan tarif listrik untuk pelanggan 450VA digratiskan selama 3 bulan, dan pelanggan 900VA didiskon 50% selama 3 bulan. Lalu dimana letak masalah program kartu prakerja?
Pertama, tidak dapat dipungkiri karena Masyarakat kita saat ini membutuhkan bantuan tunai atau uang tunai untuk program pelatihan. Gelombang PHK besar-besaran akan semakin besar besaran pandemi ini tidak tertangani dengan baik dalam satu hingga dua bulan kedepan. Fenomena pulang kampung lebih awal adalah pertanda yang jelas dari krisis ketenagakerjaan.
Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berpendapat bahwa dunia usaha hanya bisa bertahan hingga bulan Juni 2020 saat krisis Covid-19 ini terus berlanjut. Angka PHK tentu akan membludak, angka pertolongan menjadi berlipat, angka kemiskinan naik tak terelakkan.
Dari sinilah kita melihat hal bahwa di saat pandemi seperti Penyanyi, rakyat LEBIH butuh uang tunai Ketimbang pelatihan. Apalagi TIDAK ADA Jaminan Penghasilan kena pajak. Selesai pelatihan akan Langsung terserap di Pasar kerja KARENA Dunia usaha yang sedang Lesu.
Kedua, program Kartu Prakerja ini seperti kapal baru yang bagus tetapi tidak dilengkapi alat navigasi yang canggih dan akurat. Menang, akan kehilangan arah tujuan. Diantara dana Rp. 3.350.000 per peserta porgram ini, Rp. 1 juta dialokasikan untuk penyedia-penyedia platform pelatihan online. Terkait, anggaran untuk 5,6 juta peserta, ini adalah anggaran sebesar 5,6 triliun yang harus masuk ke kantor penyedia pelatihan.
Masalahnya, penyedia pelatihan perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan besar, yang semestinya di saat krisis seperti ini tidak 'menyusut' untuk APBN, tetapi harus mengalokasikan sebagian dana perusahaannya untuk bertanggung jawab sosial, membantu masyarakat yang peduli.
Apakah mereka selama ini sudah mendapatkan uang yang tidak berseri dari masyarakat Indonesia karena pasar konsumen mereka? Apakah mereka-mereka ini adalah perusahaan raksasa, bahkan sebagian sudah unicorn yang dibanggakan oleh Jokowi kompilasi debat pilpres kemarin?
Memberikan porsi anggaran yang besar untuk startup digital yang telah mapan di saat krisis seperti ini menunjukkan pertimbangan rasa keadilan sosial.
Ketiga, program ini hanya dapat diakses secara online. Hubungan online ini hanya menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap internet. HootSuite , baru 60% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet. berarti program kartu prakerja ini mengeksklusi 40% penduduk Indonesia. Sebagian besar tinggal di pedesaan.
Sementara krisis pandemi ini sebenarnya memiliki dimensi pedesaan, di mana penduduk desa memikirkan tentang lebih besar dalam hal ketenagakerjaan. Contoh sederhananya, fenomena pulang kampung penduduk yang tadinya ikut arus urbanisasi ke kota. Jelas, Kartu Prakerja tidak berpihak kepada wong ndeso.
Keempat, penunjukan platform-platform digital langsung juga meninggalkan tanda tanya. Kredibilitas pemerintah (dalam hal ini Kemenko Perekonomian) dipertanyakan karena tidak transparan dalam menunjuk mitra.
Dalam sebuah acara, Denni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menjelaskan bahwa mekanismenya memang tidak melaui lelang. Sesederhana itu. Ia lupa bahwa dana 5,6 triliun itu adalah angka yang fantastis yang mungkin bisa menyelamatkan ibu Yuli yang 2 hari hanya minum air galon itu.
Kelima, kondisi ini diperburuk lagi dengan keraguan terkait kualitas penyelenggaraan pelatihan. Banyak peserta yang setuju dapat menyelesaikan program pelatihan online senilai Rp 1 juta cukup dalam waktu 2-3 hari.
Tanpa harus bersusah payah meraih, peserta dipastikan lulus dan mendapatkan sertifikat. Kalau pun sertifikat yang diberikan kemudian menjadi benar-benar kredibel bagi dunia usaha, saat ini dunia usaha mana yang bisa menerima dan menerima persiapan kartu prakerja itu?
Terakhir, program Kartu Prakerja ini di bawah pengawasan langsung Kementerian Koordinator Perekonomian. Namanya Kemenko, semestinya tidak memiliki wewenang dan kapasitas teknis tentang tenaga kerja. Program Mestinya ini diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang sehari-hari memang membahas masalah-masalah tenaga kerja.
Kartu Prakerja ini bagaimana pun dirancang untuk kondisi normal, tidak untuk kondisi pandemi. Sebaiknya, selama masih masa krisis, program kartu prakerja direalokasikan untuk bantuan yang langsung dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tanpa persyaratan.
Jadi Bagaimana menurut kalian program kartu prakerja lebih banyak Manfaat atau mudaratnya?
