Penguatan Organisasi NU, Menjaga Marwah Ulama

MEDAN - Jama’ah Nahdlatul Ulama bukanlah yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926, melainkan yang melahirkan Jam’iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama dari sisi ajaran yang mentradisi itu telah ‘membatin’ sekian lama di masyarakat Nusantara jauh sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi.

Oleh : Kyai Haji Akhmad Khambali

Saat berbicara tentang Nahdlatul Ulama, baik dalam konsep pemikirannya, struktur organisasinya terlebih sejarahnya akan selalu menarik. Bahkan secara teologis, Nahdlatul Ulama ada dalam pengetahuan dan kehendak Tuhan mendahului semesta seisinya diciptakan.

Ini dimaksudkan agar siapapun yang hendak memaknai, memahami atau mengkritisi NU agar benar-benar beranjak dari niat yang baik dengan penuh kehati-hatian, mengingat sakralitas NU penuh keluhuran sekaligus kemasyhuran. Apalagi jika sekadar menjadikan wacana sistem pemilihan kepemimpinan NU sebagai hal yang membuat kita akan terpolarisasi sedemikian rupa dan mengganggu soliditas Nahdlatul Ulama.

Sejarah telah mencatat bahwa NU yang lahir sejak 1926 ini telah memberikan sumbangsih besar terhadap kehidupan bernegara dengan semangat dan karakter kebangsaan yang Indonesia sekaligus ke-Indonesia-an yang Islami. Meskipun dalam perjalanannya senantiasa mengalami ujian baik internal terlebih eksternal, namun dengan ke-Indonesia-an yang Islami itu pula yang membuat NU tetap berbakti dan mengabdi hingga hari ini.

Kaintannya dengan itu, keberadaan Munas-Konbes NU tahun ini, menyangkut sistem penentuan kepemimpinan dalam organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia ini menjadi sangat urgen dan menentukan arah dan haluan organisasi NU tersendiri, termasuk juga peran sertanya menyikapi fenomena sosial keagamaan dunia, pendidikan serta ekonomi politik kebangsaan.

Nahdlatul Ulama dari sisi ajaran yang mentradisi itu telah ‘membatin’ sekian lama di masyarakat Nusantara jauh sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi. Sehingga membincang Nahdlatul Ulama, baik dalam konsep pemikirannya, struktur organisasinya terlebih sejarahnya akan selalu menarik.

Menyangkut sistem penentuan kepemimpinan dalam organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia ini menjadi sangat urgen dan menentukan arah dan haluan organisasi NU tersendiri, termasuk juga peran sertanya menyikapi fenomena sosial keagamaan dunia, pendidikan serta ekonomi politik kebangsaan.

Dalam konteks pelaksanaan dan tatacara pergantian kepemimpinan, NU memiliki perangkat dan aturan Konstitusi, yaitu AD/ART NU. Musyawarah di definisikan sebagai suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dikiuti oleh struktur organisasi di bawahnya (Bab IX Pasal 21 ayat 1 AD/ART NU).

[br]

Salah satunya yang mencuat yaitu sistem ahlul halli wal aqdi yang disusun oleh panitia Munas-Konbes NU dimana draf sistem ini dianggap menjadi salah satu solusi dalam sistem pemilihan kepemimpinan masa depan NU.

Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama melalui Ahlul Halli Wal-Aqdi adalah konsep idealitas meskipun di sisi lain oleh sebagian pecinta NU dianggap pula belum saatnya jika hal itu diposisikan sebagai jawaban realitas ke-NU-an kita hari ini.

Namun, sistem ahlul halli wal aqdi ini diharapkan mampu menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta praktek pemilihan yang tidak bersih, khususnya sekaitan dengan sisi negative pemilihan langsung yang cenderung bercitarasa transaksional-pragmatis.

Konsep Ahlul Halli Wal-Aqdi pernah diterapkan dalam sejarah perkembangan NU dalam penetapan kepemimpinan sejak NU berdiri tahun 1926 sampai tahun 1952 ketika NU menjadi partai politik. Kemudian diterapkan kembali pada muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 ketika NU kembali ke khitthah tahun 1926. Sehingga dalam konteks pergulatan tentang tatacara NU dalam proses pemilihan pimpinan dalam NU tidak memiliki ketetapan baku, dalam artian bahwa pemilihan kadang dilakukan melalui musyawarah keterwakilan atau ahlul halli wal aqdi (Electoral Collage),

Kejadian Muktamar NU ke 33 di Jombang jelas dirasakan bahwa dalam arena itu dikuasai para calo politik. Hasil Muktamar NU ke 33 di Jombang, Rais 'Aam dibuat mainan oleh para calo politik. Kenapa para intelektual, para profesor, para duktur dan para calon duktur tidak membuat rumusan untuk memperkuat "ahlul halli wal 'aqdi" yang sanggup menepis permainan para POLITISI BUSUK mengobrak-abrik Muktamar NU.

Perumusan Ahlul Halli Wal Aqdi meliputi :
1. Tambahan kriteria yang bisa dipilih menjadi Ahluk Halli Wal Aqdi. Misalnya yang punya NU kan pesantren. Jadi yang dipilih menjadi Ahlul Halli Wal 'Aqdi adalah Kyai Pesantren yang memiliki murid minimal 10.000 santri misalnya. Jumlah Ahlul Halli Wal 'Aqdi menjadi 19 orang misalnya.

2. Wewenang Ahlul Halli Wal 'Aqdi misalnya ditambah:
- Memilih Rais 'Aam PBNU
- Bersama Rais 'Aam PBNU terpilih, memilih Ketum Tanfidziyyah PBNU.

Sehingga kedudukan Rais 'Aam itu power full dan tidak memungkinkan para POLITISI BUSUK gentayangan di arena Muktamar NU.

Jika kita semua sepakat melalui Tim Ahlul Halli Wal 'Aqdi, Insyaa Allah akan bersih dari permainan ini. Semoga Muktamar NU di Lampung nanti berjalan sesuai tradisi NU dan menjaga Muru'ah para Ulama dan Marwah Nahdlatul Ulama dari kepentingan-kepentingan pragmatis. Semoga!!!

(Penulis adalah Aktivis NU dan Ketua Umum Gema Santri Nusa)