Temui Jokowi di Istana, KPAI Tagih Janji Terbitkan Perppu Pelaku Kejahatan Anak

Matatelinga.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Selasa (12/1/2016). Maksud kedatangan KPAI untuk menagih janji Presiden Jokowi yang ingin menerbitkan perppu bagi pelaku kejahatan anak.

Menurut Ketua KPAI Asrorun Niam Soleh, Presiden Jokowi telah berkomitmen menerbitkan perppu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan anak sebagaimana disampaikan dalam rapat terbatas pada 20 Oktober 2015. Kendati data KPAI selama 2015 menunjukkan penurunan tindak kejahatan terhadap anak, khususnya pasca-keputusan politik untuk pemberatan hukuman. Seperti dikutip melalui laman okezone.com, Rabu (13/1/2016)

"Pemberatan hukuman kepada pelaku tampaknya memiliki efek positif bagi penyusutan kasus pelanggaran hak anak. Hal ini terkonfirmasi dari data KPAI, terjadi penurunan kasus anak dari 2014, 5.666 kasus menjadi 3.820 tahun 2015. Dan penurunan sangat signifikan di dua bulan terakhir," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Hanya saja, sambung Asrorun, sudah tiga bulan dari keputusan Presiden Jokowi tidak diimbangi dengan langkah sigap dan cepat pembantunya. "Janjinya tuntas sebelum 2015 habis. Tapi hingga kini belum terbit," katanya.

Sehingga KPAI datang ke Istana untuk menagih janji Presiden Jokowi agar perppu segera terbit dalam waktu dekat. Presiden Jokowi pun memberikan respons positif dan langsung memerintahkan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan PA Yasona Yembise yang diminta mendampingi pertemuan agar mengambil langkah segera.

"Menyelamatkan jiwa dan melindungi anak dari kekerasan merupakan hal yang tak boleh ditunda," katanya.

KPAI meminta jika memungkinkan minggu ini bisa diterbitkan, karena upaya melindungi nyawa anak tidak boleh ditunda. "Mengapa KPAI mengusulkan Perppu? Karena memang penyelamatan anak dari tindak kekerasan sudah sedemikian mendesak. Ini yang harus dipahami pembantu Presiden," katanya.

Selain itu, sambung Asrorun, KPAI juga meminta Presiden Jokowi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang bersifat massal untuk mengutamakan prinsip perlindungan anak di setiap kebijakan, baik pusat maupun daerah.

Atas usulan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk menjadwal rapat terbatas Presiden dengan KPAI, Mendikbud, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN, karena salah satu masalah anak yang membutuhkan penanganan serius adalah bulliying di sekolah serta korban narkotika.

Mengingat saat angka kekerasan terhadap anak di 2015 secara kumulatif turun, tetapi kasus anak menjadi pelaku bulliying di sekolah justru meningkat. Di kesempatan tersebut, Ketua KPAI juga menyerahkan laporan akhir tahun 2015 kepada Presiden.



(Fit)